hal 23 Muko Muk pdf

1
MUKOMUKO 23 Rakyat Bengkulu Minggu, 24 Februari 2013 TELEPON PENTING Polres 087877170691 Kantor PBK 085378635859 Rumah Sakit 0737 71148 PLN 0737 71154 Lintas SKPD Info Senemu Senin Tes Tertulis MUKOMUKO - Honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ta- hun 2013 ini akan mencapai Rp 1,2 juta per bulan. Jumlah ini naik Rp 200.000 dari tahun lalu yang hanya Rp 1 juta per bulan. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muko- muko tengah membuka pendaft- aram calon PPK yang akan ditutup hari ini Minggu (24/2). Secara serentak calon PPK akan menjalankan tes tertulis pada Senin (25/2) di salah satu hotel di Mukomuko. "Pendaftaran saat ini masih berlangsung. Saat ini baru 30 calon PPK yang mendaf- tar. Akan terus bergerak karena pendaftaran masih kita buka," terang Ketua KPU Mukomuko Nasir Ahmad. Minggu malam akan dilakukan seleksi berkas atau seleksi admin- istrasi calon PPK. Seluruh PPK yang mendaftar dan berkasnya diterima pantia berhak mengi- kuti tes tertulis. Jika setelah pen- gumuman ditemukan berkas dipalsukan, seperti pemalsuan ijazah atau anggota PPK yang lulus tes itu adalah pengurus partai politik akan dilaporkan ke polisi. "Kita juga akan mengu- mumkan nama-nama yang lulus itu di kecamatan-kecamatan. Untuk minta tanggapan dari masyarakat. Segala bentuk pen- gaduan masyarakat akan ditin- dak lanjuti," imbuhnya. Penyelanggaraan pemilu KPU Mukomuko butuh 75 PPK yang di- tugaskan di 15 kecamatan di Muko- muko. Dalam proses penyeleksian ini KPU berharap ada 15 orang per kecamatan yang mengikut tes per- ekrutan PPK. Sehingga seleksi bisa lebih baik. Sehingga bisa mendap- atkan PPK yang berkualitas. "Para PPK itu akan dilantik Maret, mer- eka kerja hingga 2 bulan setelah pemungutan suara berlangsung. Atau sekitar 10 bulan masa tugas mereka," tambah Nasir. PNS berhak jadi anggota PPK. Sebab tidak ada aturan yang melarang PNS menjadi anggota PPK. "Yang dilarang adalah pen- gurus parpol. Kalau persyaratan pendidikan minimal tamatan SMA," demikian Nasir.(del) Honor PPK Naik Rp 1,2 Juta MUKOMUKO - Hujan dan badai yang melanda Mu- komuko membawa dampak buruk bagi nelayan. Sudah 7 hari nelayan tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Karena cuaca buruk menyertakan gelombang tinggi yang membuat perahu kecil nelayan tidak bisa beropera- si. Alhasil nelayan menganggur menunggu cuaca mem- baik. "Sudah seminggu ini tidak melaut. Perahu nelayan hanya ditambatkan saja, karena tidak berani menantang gelom- b a n g tinggi," kata Ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Ipuh Ramli. Kini kegiatan nelayan hanya memperbaiki alat tangkap mereka sem- bari menunggu gelombang normal. Selain itu, sebagian nelayan turun ke sawah mengurusi padinya yang mulai berbulir. Namun aktivitas itu tidak langsung mendatang- kan uang. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ne- layan harus menggunakan uang simpanan mereka. Bagi yang tidak punya terpaksa ngutang. Berharap saat laut bersahabat utang tersebut bisa dibayarkan nelayan. "Un- tungnya gelombang tinggi tidak merusak kapal nelayan. Karena lokasi parkir perahu jauh dari ombak. Serta nelayan memang sudah diimbau un- tuk waspada dengan gelombang tinggi," imbuhnya. Jika cuaca buruk lama, nelayan akan kesulitan. Ter- paksa nelayan melaut mencari nafkah. Apalagi saat ini 600 kepala keluarga (KK) nelayan harus menutupi ke- butuhan hidupnya. Nelayan banyak yang memiliki alat tangkap baru bantu- an Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 100 juta per kel- ompok n e - layan. (del) Seminggu Nelayan Tidak Melaut MUKOMUKO – Mengatasi jalan yang longsor di Bukit Tambun Kecamatan Ma- lin Deman akibat hujan yang terus meng- guyur dibutuhkan dana Rp 1,4 miliar. Kepala Bagian Bina Marga Dinas Peker- jaam Umum (PU) Mukomuko Apriansyah, ST mengatakan dana itu untuk membuat jembatan beton konveksional untuk meng- ganti badan jalan yang hanyut dibawa anak sungai. "Dana yang dibutuhkan berkisar Rp 1,3 - Rp 1,4 miliar. Karena jalan yang longsor itu tidak bisa diatasi dengan pembangunan box culvert yang dana pembangunannya relatif lebih kecil," terang Apriansyah. Tidak mungkin bergantung pada jalan darurat yang dibangun Pemda Mukomu- ko untuk mengatasi keterisolasian 6 desa di Malin Deman pascaputusnya jalan tersebut. Karena rawan runtuh. Sehing- ga menurut kajian Dinas PU penanganan yang paling tepat adalah dengan mem- buat jembatan beton konveksional. "Jembatan konveksional itu bentang- nya sekitar 15 meter. Pembangunan jem- batan itu tinggal menunggu persetujuan dana. Kemungkinan besar mengguna- kan dana tak terduga atau dana bencana. Proyek pembangunan jembatan itu di APBD 2013 tidak ada. Karena jalan itu putus lantaran hujan beberapa minggu lalu," imbuhnya. Tanah di atas jalan itu labil, sehingga pondasi jembatan yang akan dibangun harus dibuat sedalam 11 meter sampai menemukan tanah keras. Berdasarkan ha- sil sondiran itu lah diperkirakan dana yang akan terpakai untuk membuat jembatan beton ini mencapai Rp 1,4 miliar. (del) Longsor Bukit Tambun Butuh Rp 1,4 M Sesalkan Pemda Tak Lapor KETUA DPRD Mukomuko Drs. Arnadi Pe- lam menyayangkan Pemda Mukomuko tidak melapor telah membuat tim penanganan ka- sus penyerobotan Area Peruntukan lain (APL) Dusun Pulau. Seharusnya pembentukan tim melalui SK Bupati harus ditembuskan ke lem- baga legilslatif. Sehingga DPRD bisa melaku- kan pengawasan terkait kinerja tim tersebut menyelesaikan konflik di tengah warga. "Kami tidak pernah diberitahu pembentukan tim itu," sesal Arnadi. Bahkan pimpinan DPRD juga belum dapat laporan hasil penyelesaian kasus APL yang sempat ditangani Komisi I. Terlepas dari itu Arnadi mengaku dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan internal pimpinan dan anggota untuk memanggil tim dan dinas yang dianggap bisa menyelesaikan masalah itu. "Intinya kita mendesak pemda menarik alih penguasaan terhadap 400 hektare tanah APL itu. Kemudian memperuntukkan tanah itu un- tuk kepentingan masyarakat. Membekukan alas hak yang sudah terbit di atasnya saat ini. Intinya jika mau pasti bisa," demikian Arnadi. (del) Sawah Perlu Dilindungi SAWAH warga yang berada di sepanjang pe- sisir pantai Ke- camatan Ipuh perlu dilind- ungi. Apalagi saat ini di ten- gah penggala- kan ketahanan nasional, Balai Sungai dan Rawa Wilayah VII Sumatera dianggap paling pas menyela- matkan lokasi penyumbang pangan untuk masyarakat Mukomuko tersebut. "Ada sekitar 400 hektare sawah yang harus dilindungi, supaya tidak rusak karena kemasu- kan air laut. Saat ini posisi pinggir pantai ting- gal sekitar 50 - 80 meter," terang warga Keca- matan Ipuh Habizar. Sawah merupakan satu-satunya sawah produktif di Ipuh. Walaupun digarap sekali setahun, akibat minimnya sarana pengairan sawah tadah hujan tersebut namun hampir 800 KK menggantungkan hidup di sawah. Apalagi saat cuaca tidak bersahabat untuk ne- layan. Sawah diandalkan untuk bisa menutupi kebutuhan keluarga.(del) HABIZAR ADE/RB PARKIR: Karena hujan badai terus terjadi nelayan terpaksa tidak bisa melaut. Sehari-hari mereka memperbaiki perahu dan alat tangkap. Bagi yang nekat melaut ter- paksa pulang lagi. Petani Mengeluh MUKOMUKO - Setelah di- pusingkan dengan harga di bawah Rp 1.000 per kilo gram, kini petani sawit dipusingkan penurunan produksi tandan buah segar (TBS) sawit. Penu- runan produksi TBS ini men- capai 40 persen. Akibatnya pendapatan petani kelapa sawit di Mukomuko turun drastis. Penurunan produksi TBS dikenal dengan musim track atau musim persiapan munculnya bakal buah baru. "Seluruh kebun sawit warga kehilangan produksi panen mencapai 40 persen. Bahkan kebun petani yang bibitnya jelek kehilangan produksi bisa 60 persen," terang Ketua Kelompok Kebun Masyarakat Desa Pondok Baru Siswardi. Kondisi ini dialami sejak beberapa bulan lalu hingga sekarang. Bahkan perusahaan perkebunan pun mengalami hal yang sama. Karena penu- runan produksi ini merupa- kan siklus rutin. Berakibat ekonomi petani menjadi sulit. "Saat ini panen warga sangat sedikit. Jika sebelumnya ke- bun sawit terawat per hektare- nya menghasilkan 1 ton, seka- rang hanya 500 - 600 kilogram. Ini membuat berat petani," imbuhnya. Harga TBS di Mukomuko kini mencapai Rp 1.200 per kilogram di pabrik. Harga itu berlaku mulai 10 Februari lalu hingga sekarang. Tidak ada kenaikan atau penurunan harga TBS. Namun petani memprediksi harga TBS bakal naik lagi. Jika harga di pabrik Rp 1.200 maka harga di petani Rp 1.100 per kilogram. Per ton petani akan mengantongi uang Rp 1 juta setelah dipo- tong biaya panen. "Harga bersaing dan bertahan. Tidak naik dan tidak juga turun," de- mikian Siswardi.(del) Harga Naik, Produksi Sawit Turun NASIR

description

 

Transcript of hal 23 Muko Muk pdf

Page 1: hal 23 Muko Muk pdf

MUKOMUKO 23Rakyat Bengkulu Minggu, 24 Februari 2013

TELEPON PENTINGPolres 087877170691Kantor PBK 085378635859Rumah Sakit 0737 71148 PLN 0737 71154

Lintas SKPD

Info Senemu

MUKO2

Senin Tes Tertulis MUKOMUKO - Honor Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) ta-hun 2013 ini akan mencapai Rp 1,2 juta per bulan. Jumlah ini naik Rp 200.000 dari tahun lalu yang hanya Rp 1 juta per bulan. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muko-muko tengah membuka pendaft-aram calon PPK yang akan ditutup hari ini Minggu (24/2).

Secara serentak calon PPK akan menjalankan tes tertulis pada Senin (25/2) di salah satu hotel di Mukomuko. "Pendaftaran saat ini masih berlangsung. Saat ini baru 30 calon PPK yang mendaf-tar. Akan terus bergerak karena pendaftaran masih kita buka," terang Ketua KPU Mukomuko Nasir Ahmad.

Minggu malam akan dilakukan seleksi berkas atau seleksi admin-istrasi calon PPK. Seluruh PPK yang mendaftar dan berkasnya

diterima pantia berhak mengi-kuti tes tertulis. Jika setelah pen-gumuman ditemukan berkas dipalsukan, seperti pemalsuan ijazah atau anggota PPK yang lulus tes itu adalah pengurus partai politik akan dilaporkan ke polisi. "Kita juga akan mengu-mumkan nama-nama yang lulus

itu di kecamatan-kecamatan. Untuk minta tanggapan dari masyarakat. Segala bentuk pen-gaduan masyarakat akan ditin-dak lanjuti," imbuhnya.

Penyelanggaraan pemilu KPU Mukomuko butuh 75 PPK yang di-tugaskan di 15 kecamatan di Muko-muko. Dalam proses penyeleksian ini KPU berharap ada 15 orang per kecamatan yang mengikut tes per-ekrutan PPK. Sehingga seleksi bisa lebih baik. Sehingga bisa mendap-atkan PPK yang berkualitas. "Para PPK itu akan dilantik Maret, mer-eka kerja hingga 2 bulan setelah pemungutan suara berlangsung. Atau sekitar 10 bulan masa tugas mereka," tambah Nasir.

PNS berhak jadi anggota PPK. Sebab tidak ada aturan yang melarang PNS menjadi anggota PPK. "Yang dilarang adalah pen-gurus parpol. Kalau persyaratan pendidikan minimal tamatan SMA," demikian Nasir.(del)

Honor PPK Naik Rp 1,2 Juta

MUKOMUKO - Hujan dan badai yang melanda Mu-komuko membawa dampak buruk bagi nelayan. Sudah 7 hari nelayan tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Karena cuaca buruk menyertakan gelombang tinggi yang membuat perahu kecil nelayan tidak bisa beropera-si. Alhasil nelayan menganggur menunggu cuaca mem-baik. "Sudah seminggu ini tidak melaut. Perahu nelayan hanya ditambatkan saja, karena tidak berani menantang g e l o m - b a n g tinggi," kata Ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Ip u h Ramli.

K i n i k e g i a t a n

nelayan hanya memperbaiki alat tangkap mereka sem-bari menunggu gelombang normal. Selain itu, sebagian nelayan turun ke sawah mengurusi padinya yang mulai berbulir. Namun aktivitas itu tidak langsung mendatang-kan uang. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ne-layan harus menggunakan uang simpanan mereka. Bagi yang tidak punya terpaksa ngutang. Berharap saat laut bersahabat utang tersebut bisa dibayarkan nelayan.

"Un- tungnya gelombang tinggi tidak merusak kapal nelayan. Karena lokasi parkir

perahu jauh

dari ombak. Serta nelayan memang sudah diimbau un-tuk waspada dengan gelombang tinggi," imbuhnya.

Jika cuaca buruk lama, nelayan akan kesulitan. Ter-paksa nelayan melaut mencari nafkah. Apalagi saat ini 600 kepala keluarga (KK) nelayan harus menutupi ke-butuhan hidupnya. Nelayan banyak yang memiliki alat tangkap baru bantu- an Kementerian

Kelautan dan Perikanan Rp 100 juta per kel-ompok n e -layan. (del)

Seminggu Nelayan Tidak Melaut

MUKOMUKO – Mengatasi jalan yang longsor di Bukit Tambun Kecamatan Ma-lin Deman akibat hujan yang terus meng-guyur dibutuhkan dana Rp 1,4 miliar. Kepala Bagian Bina Marga Dinas Peker-jaam Umum (PU) Mukomuko Apriansyah, ST mengatakan dana itu untuk membuat jembatan beton konveksional untuk meng-ganti badan jalan yang hanyut dibawa anak sungai.

"Dana yang dibutuhkan berkisar Rp 1,3 - Rp 1,4 miliar. Karena jalan yang longsor itu tidak bisa diatasi dengan pembangunan

box culvert yang dana pembangunannya relatif lebih kecil," terang Apriansyah.

Tidak mungkin bergantung pada jalan darurat yang dibangun Pemda Mukomu-ko untuk mengatasi keterisolasian 6 desa di Malin Deman pascaputusnya jalan tersebut. Karena rawan runtuh. Sehing-ga menurut kajian Dinas PU penanganan yang paling tepat adalah dengan mem-buat jembatan beton konveksional.

"Jembatan konveksional itu bentang-nya sekitar 15 meter. Pembangunan jem-batan itu tinggal menunggu persetujuan

dana. Kemungkinan besar mengguna-kan dana tak terduga atau dana bencana. Proyek pembangunan jembatan itu di APBD 2013 tidak ada. Karena jalan itu putus lantaran hujan beberapa minggu lalu," imbuhnya.

Tanah di atas jalan itu labil, sehingga pondasi jembatan yang akan dibangun harus dibuat sedalam 11 meter sampai menemukan tanah keras. Berdasarkan ha-sil sondiran itu lah diperkirakan dana yang akan terpakai untuk membuat jembatan beton ini mencapai Rp 1,4 miliar.(del)

Longsor Bukit Tambun Butuh Rp 1,4 M

Sesalkan Pemda Tak LaporKETUA DPRD Mukomuko Drs. Arnadi Pe-

lam menyayangkan Pemda Mukomuko tidak melapor telah membuat tim penanganan ka-sus penyerobotan Area Peruntukan lain (APL) Dusun Pulau. Seharusnya pembentukan tim melalui SK Bupati harus ditembuskan ke lem-baga legilslatif. Sehingga DPRD bisa melaku-kan pengawasan terkait kinerja tim tersebut menyelesaikan kon� ik di tengah warga. "Kami tidak pernah diberitahu pembentukan tim itu," sesal Arnadi.

Bahkan pimpinan DPRD juga belum dapat laporan hasil penyelesaian kasus APL yang sempat ditangani Komisi I. Terlepas dari itu Arnadi mengaku dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan internal pimpinan dan anggota untuk memanggil tim dan dinas yang dianggap bisa menyelesaikan masalah itu.

"Intinya kita mendesak pemda menarik alih penguasaan terhadap 400 hektare tanah APL itu. Kemudian memperuntukkan tanah itu un-tuk kepentingan masyarakat. Membekukan alas hak yang sudah terbit di atasnya saat ini. Intinya jika mau pasti bisa," demikian Arnadi.(del)

Sawah Perlu DilindungiSAWAH warga

yang berada di sepanjang pe-sisir pantai Ke-camatan Ipuh perlu dilind-ungi. Apalagi saat ini di ten-gah penggala-kan ketahanan nasional, Balai Sungai dan Rawa Wilayah

VII Sumatera dianggap paling pas menyela-matkan lokasi penyumbang pangan untuk masyarakat Mukomuko tersebut.

"Ada sekitar 400 hektare sawah yang harus dilindungi, supaya tidak rusak karena kemasu-kan air laut. Saat ini posisi pinggir pantai ting-gal sekitar 50 - 80 meter," terang warga Keca-matan Ipuh Habizar.

Sawah merupakan satu-satunya sawah produktif di Ipuh. Walaupun digarap sekali setahun, akibat minimnya sarana pengairan sawah tadah hujan tersebut namun hampir 800 KK menggantungkan hidup di sawah. Apalagi saat cuaca tidak bersahabat untuk ne-layan. Sawah diandalkan untuk bisa menutupi kebutuhan keluarga.(del)

HABIZAR

ADE/RB

PARKIR: Karena hujan badai terus terjadi nelayan terpaksa tidak bisa melaut. Sehari-hari mereka memperbaiki perahu dan alat tangkap. Bagi yang nekat melaut ter-paksa pulang lagi.

Petani Mengeluh MUKOMUKO - Setelah di-

pusingkan dengan harga di bawah Rp 1.000 per kilo gram, kini petani sawit dipusingkan penurunan produksi tandan buah segar (TBS) sawit. Penu-runan produksi TBS ini men-capai 40 persen. Akibatnya pendapatan petani kelapa sawit di Mukomuko turun drastis. Penurunan produksi TBS dikenal dengan musim track atau musim persiapan munculnya bakal buah baru.

"Seluruh kebun sawit warga kehilangan produksi panen mencapai 40 persen. Bahkan kebun petani yang bibitnya jelek kehilangan produksi bisa 60 persen," terang Ketua Kelompok Kebun Masyarakat Desa Pondok Baru Siswardi.

Kondisi ini dialami sejak beberapa bulan lalu hingga sekarang. Bahkan perusahaan perkebunan pun mengalami

hal yang sama. Karena penu-runan produksi ini merupa-kan siklus rutin. Berakibat ekonomi petani menjadi sulit.

"Saat ini panen warga sangat sedikit. Jika sebelumnya ke-bun sawit terawat per hektare-nya menghasilkan 1 ton, seka-rang hanya 500 - 600 kilogram. Ini membuat berat petani," imbuhnya.

Harga TBS di Mukomuko kini mencapai Rp 1.200 per kilogram di pabrik. Harga itu berlaku mulai 10 Februari lalu hingga sekarang. Tidak ada kenaikan atau penurunan harga TBS. Namun petani memprediksi harga TBS bakal naik lagi. Jika harga di pabrik Rp 1.200 maka harga di petani Rp 1.100 per kilogram. Per ton petani akan mengantongi uang Rp 1 juta setelah dipo-tong biaya panen. "Harga bersaing dan bertahan. Tidak naik dan tidak juga turun," de-mikian Siswardi.(del)

Harga Naik, Produksi Sawit Turun

NASIR