HAKIKAT DASAR NEGARA & KONSTITUSI NEGARA

BY : Jenny Maulidiana

DEFINISI / PENGERTIAN Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata ³dasar´ (filsafat) berarti

asal yang pertama. Bila dihubungkandengan negara (dasar negara), kata ³dasar´ berarti pedoman dalam mengatur kehidupanpenyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridiskonstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan normatertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalamTAP.MPRS No. XX/MPRS/1966,jo.TAP.MPR No.V/MPR/1973,jo.TAP.MPR No.IX/MPR/1978.Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP.MPRNo.XVIII/MPR/1998.

}  Dasar Negara adalah fundamen yang kokoh dan kuat bagi suatu negara serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah (cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan Indonesia) yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat

Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia

}  Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

}  Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia }  Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa

Indonesia }  Sebagai Tujuan Yang Hendak Dicapai Oleh

Bangsa Indonesia }  Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

FUNGSI DASAR NEGARA SECARA UMUM

}  DASAR BERDIRI DAN TEGAKNYA NEGARA

}  DASAR KEGIATAN PENYELENGGARAAN NEGARA

}  DASAR PARTISIPASI WARGA NEGARA

}  DASAR DAN SUMBER HUKUM NASIONAL

. Pengertian Konstitusi Konstitusi atau Undang-Undang Dasar ? Dalam kehidupan sehari-hari kita telah

terbiasamenerjemahkan kata Inggris constitution (konstitusi) dengan Undang-Undang Dasar. Kesulitanpemakaian istilah ³Undang-Undang Dasar´ adalah bahwa kita langsung membayangkan suatunaskah tertulis, karena semua Undang-Undang dasar adalah suatu naskah tertulis. Padahal istilah³constitution´ lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan- baik yang tertulis maupun tidak tertulis- yangmengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturantertulis maupun tidak tertulis. Para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama; dalampenjelasan UUD 1945 dikatakan : ³Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagianhukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaituaturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipuntidak tertulis´. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi.Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dantujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatunegara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturanperundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur danmenyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atauUndang-Undang Dasar.

Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis ³ Constituer´ yang artinya membentuk. Dalam kaitan ini, konstitusi diartikan sebagai pembentuk Negara. Dalam bahasabelanda Konstitusi disamakan denganistilah Grundwet (Grund = Dasar, Wet = Undang-undang

NILAI KONSTITUSI }  Konstitusi bernilai normatif, berarti secara

hukum diakui dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

}  Konstitusi bernilai nominal, secara hukum konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara.

}  Konstitusi bernilai semantik, secara yuridis diakui dan tidak operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lain.

MACAM-MACAM KONSTITUSI

Menurut CF. Strong, konstitusi terdiri dari  Konstitusi tertulis  (documentary constitution

/ writen constitution) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara,  juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.

Konstitusi tidak tertulis/konvensi (nondocumentary constitution) berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris.Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Klasifikasi Konstitusi Menurut Pendapat Tokoh

Dalam buku “Modern Constitution” (1975)      K.C. Wheare mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

}   Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten   constitution);

}            Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution)

}  Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution)

}  Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution)

}  Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)

Dalam buku “Modern Constitution” (1975)      K.C. Wheare mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

}  Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:

            a.   Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah

            b.   Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang2

}  Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:

            a.   Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang;

            b.   Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa

FUNGSI KONSTITUSI

}  Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung (Konstitusionalisme).

}  Fungsi Umum : ◦      Kontrol Penyelenggaraan negara, ◦      Indikator keberhasilan pemerintahan, ◦      Kontrak sosial antara warga negara

dengan penyelenggara negara.

Secara operasional fungsi suatu konstitusi sebagai berikut :

}  Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif }  Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga

negara }  Menentukan lembaga negara bekerja sama satu

dengan lainnya }  Menentukan hubungan di antara lembaga negara }  Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara,

baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal }  Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan

sewenang-wenang penguasa }  Menjadi landasan struktural penyelenggaraan

pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan

Konstitusionalisme: suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi/UUD harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak2 warga negara

SUBSTANSI/ISI KONSTITUSI }  Pernyataan tentang gagasan2 politik, moral

dan keagamaan }  Ketentuan tentang struktur organisasi

negara }  Ketentuan tentang perlindungan HAM }  Ketentuan tentang prosedur mengubah

UUD }  Larangan mengubah sifat tertentu dari UUD

Ketentuan tentang struktur organisasi negara }  Misal pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif }  Contoh UUD 1945 ◦      Pasal 2-3 ttg MPR ◦      Pasal 4-16 ttg Pres ◦      Pasal 19-22 ttg DPR ◦      Pasal 22C dan 22D ttg DPD ◦      Pasal 24A ttg MA ◦      Pasal 24B ttg KY ◦      Pasal 24C ttg MK Ketentuan tentang perlindungan HAM }  Memuat ketentuan2 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia

warga negara ybs. }  Contoh: UUD 1945 pada pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 34. Ketentuan tentang prosedur mengubah UUD }  Ditentukan syarat dan prosedur mengubah konstitusi ybs untuk menjaga

agar konstitusi tetap dapat menyesuaikan perkembangan zaman. }  Contoh: UUD 1945 pada pasal 37

Larangan mengubah sifat tertentu dari UUD

}  Biasanya terjadi jika para penyusun konstitusi ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki.

}  Contoh: UUD 1945 pasal 37 ayat 5 Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan

Republik  Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan****)

ISI UUD

Setiap UUD memuat ketentuan : }  Organisasi negara, misalnya pembagian

kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

}  Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of Right) kalau berbentuk naskah tersendiri.

}  Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. }  Adakalanya memuat larangan untuk

mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar

KEDUDUKAN KONSTITUSI

}  SEBAGAI HUKUM DASAR

}  SEBAGAI HUKUM TERTINGGI

Pokok-pokok Pikiran Dlm Pembukaan UUD 1945

q  Pokok pikiran pertama : ”Negara – begitu bunyinya – ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

q  Pokok pikiran kedua : ”Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. .

q  Pokok pikiran ketiga : ”Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakayatan dan permusyawaratan/ perwakilan”.

q  Pokok pikiran keempat : ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

PERIODISASI KONSTITUSI INDONESIA

}  18-8-1945 SD 27-12-1949 : UUD 1945

}  27-12-1949 SD 17-8-1950 : UUD RIS 1949 atau KONSTITUSI RIS 1949

}  17-8-1950 SD 5-7-1959 : UUDS 1950

}  5-7-1959 SD Sekarang : UUD 1945

Hubungan Proklamasi 17-8-1945, Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945

}  Proklamasi – Pembukaan UUD 1945: Bilamana Proklamasi 17-8-1945 sebagai Proclamation of Independence (Pengumuman Kemerdekaan), maka Pembukaan UUD 1945 sebagai Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan)

}  Pembukaan UUD 1945 – UUD 1945: UUD 1945 (pasal-pasal), merupakan uraian secara sistematis dan terperinci dari Pembukaan UUD 1945.

UU NO 10 TH 2004 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN

}  Pasal 7 ayat 1tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan:

◦      UUD RI TAHUN 1945 ◦      UU/PERPPU ◦      PERATURAN PEMERINTAH ◦      PERATURAN PRESIDEN ◦      PERATURAN DAERAH: –  PERDA PROPINSI –  PERDA KABUPATEN/KOTA –  PERATURAN DESA ATAU PERATURAN YANG

SETINGKAT. }  Pasal 7 ayat 2 tentang Pancasila sebagai sumber

dari segala sumber hukum negara