DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI A.MATERI KOMPETENSI DASAR 1.HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSIa.Pengertian Konstitusi sebagai Dasar Negara Perkataan konstitusi berasal dari kata kerja constituer (Prancis), yang berarti membentukdi negara Barat, konstitusi( constitution) berasal dari bahasa Latin. Zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar Romawi(Constitutiones Principum). Kemudian, di Italia digunakan untuk menunjukan undang-undang dasar ( Diritto Constitutionale).Berawal dari hal tersebut, kata konstitusi0 kemudian menyebar di berbagai negara Eropa.Kata konstitusi dalam bahasa Inggris dan Prancis Constitution , dan bahasa latin Constitutio, yang berarti dasar susunan badan. Dengan demikian, konstitusi mempunyai sifat yang sama dengan badan manusia. Konstitusi mempunyai bagian-bagianatau organ-organ yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri. Organ atau badan tersebutmerupakan satu rangkaian kerjasama yang harmonis.Selain itu, dalam bahasa Belanda undangundang dikenal dengan istilah groundwet, yang terdiri atas kata ground berartidasar, dan kata wet berarti undang-undang. Dengan demikian, perkataan groundwet dapat diartikan sebagai undang-undangdasar.Bagi negara Indonesia untuk pengertian konstitusi, ditemukan istilah hukum yang lain, yaitu undang -undang dasar atauhukum dasar. Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan paling sedikit dalam dua pengertian. Pertama, menggambarkankeseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintahnegara. Peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa usages, understanding, customs, atau conventions . Kedua, konstitusi diberi arti yang sempit. Dengan pengertian sempit, konstitusitidak menggambarkan keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ( legal dan nonlegal ),melainkan dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti di Amerika Serikat. Usep Ranawidjaya mengemukakan bahwa ada dua arti konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam artisempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat didalam undangundang dasar, undang-undang organik, peraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi Sebaliknya, konstitusi dalam arti sempit menurut sejarah dimaksudkan untuk memberi nama kepada dokumen pokok yang berisiaturan mengenai susunan organisasi. Pengertian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini.Berdasarkan hal tersebut, pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar. Pengertian tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Heramn Heller dalam bukunya Verfassunglehre (ajaran tentang konstitusi ) dengan membagi konstitusi dalamdua tingkat, sebagai berikut.1)Konstitusi sebagai Pengertian Sosial Politik Artinya, mencerminkan keadaan sosial politik bangsa itu sendiri. Pengertian hukum adalah political decision. Artinya,merupakan keputusan masyarakat sendiri.2 ) K o n s t i t u s i s e b a g a i P e n g e r t i a n H u k u m Pada pengertian kedua ini, keputusan masyarakat dijadikan suatu perumusan normatif yang harus berlaku. Pengertian politik diartikan sebagai

eine seine. Artinya, suatu kenyataan yang harus berlaku dan diberikan suatu sanksi kalau dilanggar. Hukumada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis timbul sebagai pengaruh dari aliran kodifikasi, yaitu yang menghendakisebagaian hukum ditulis dengan maksud mencapai kesatuan hukum, kesederhanan hukum, dan kepastian hukum. Adapunhukum tidak tertulis, misalnya hukum adat.3 ) K o n s t i t u s i s e b a g a i S u a t u P e r a t u r a n H u k u m Pengertian ketiga ini adalah suatu peraturan hukum yang tertulis. Dengan demikian, undang-undang dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi dan bukan sebagai persamaan pengertian menurut pengertian sebelumnya. Kesamaan pengertian adalah pendapat yang keliru dan jika ada kesamaan pengertian, tidak lain akibat pengaruh dari aliran kodifikasi (aliran modern).Arti KonstitusiArti LuasArti SempitMencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian Memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunanorganisasi negara beserta cara kerjanya organisasi itu Undang-undang Dasar Undang-undang Organik Peraturan Perundang-undangan Lainnya Kebiasaan atau KonvensiUndang-undang Dasar Yang terdapat dalamSama dengan

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSIFebruari 17, 2009 oleh handayani8 FILE : hubungan-dasar-negara PENGERTIAN DASAR NEGARA Adalah pandangan filsafat mengenai negara. Ajaran ini sering disebut dengan idiologi. Idiologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara tsb. Idiologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok : Gagasan-gagasan dalam idiologi bersifat sistematis Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah idiologi masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan. SUBSTANSI DASAR NEGARA Liberalisme, Sosialisme, Marxisme, Pancasila. LIBERALISME Kebebasan manusia adalah nilai utama dalam ajaran Liberalisme. Ajaran moral Liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak asasi manusia seperti kebebasan, hak kemuliaan, dan hak hidup manusia. Ajaran politik Liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak asasi politik, seperti hak berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pendapat secara

lisan maupun tertulis, hak partisipasi. Ajaran ekonomi Liberalisme adalah kebebasan semaksimal mungkin bagi perjuangan kepentingan masing-masing individu. SOSIALISME Ajaran moral Sosialisme adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah mahluk kreatif dan dapat memperoleh kebahagiaan serta kepuasan melalui kerjasama. Ajaran ekonomi sosialisme adalah: Penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, pengambilalihan alatalat produksi oleh negara. Perlindungan bagi kaum buruh terhadap penghisapan, kemiskinan. Pengawasan negara terhadap perusahaan-perusahaan monopoli, pengembangan perusahaanperusahaan milik negara. Ajaran politik sosialisme adalah bahwa demokrasi dengan sistem satu partai masih berlaku karena ajaran ini memang menerima kemungkinan terwujudnya masyarakat tanpa kelas. Ada 2 aliran sosialime yaitu sosialisme yang dipengaruhi Marxisme dan sosialisme non Marxis (sosialisme demokratis) MARXISME/KOMUNISME Nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme adalah : Monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan- golongan atau keanekaragaman dalam masyarakat. Kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuan negara, yaitu terwujudnya masyarakat tanpa kelas. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme sehingga semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme. Prinsip moral utama komunisme adalah bahwa segala jalan dianggap halal, asal membantu mencapai tujuan. Setiap bentuk asli komunisme pasti atheis, karena komunisme berdasarkan materialisme, yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. PANCASILA Pada hakikatnya manusia sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial. Yang artinya kebebasan individu tidak merusak semangat kerjasama antarwarga, namun kerjasama antarwarga juga tidak boleh mematikan kebebasan individu. Sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sistem ekonomi kerakyatan, dimana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. FUNGSI DASAR NEGARA Dasar berdiri dan tegaknya negara Dasar kegiatan penyelenggaraan negara Dasar partisipasi warga negara Dasar pergaulan antarwarga negara Dasar dan sumber hukum nasional PENGERTIAN KONSTITUSI Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. KEDUDUKAN KONSTITUSI Konstitusi sebagai dasar negara Konstitusi sebagai hukum tertinggi SIFAT KONSTITUSI Kaku, apabila konstitusi hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur

pembuatan undang-undang biasa. 2. Supel, jika dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan undangundang FUNGSI KONSTITUSI Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah Menjamin hak-hak asasi warga negara SUBSTANSI/ISI KONSTITUSI Pernyataan tentang gagasan-gagasan politik, moral, dan keagamaan. Ketentuan tentang struktur organisasi negara Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI Prinsip-prinsip dasar yang ada di negara agar menjadi operasional maka harus dijabarkan ke dalam berbagai aturan hukum di negara yang bersangkutan. Penjabaran dasar negara itu dilakukan melalui konstitusi. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI DI INDONESIA Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Contoh : Sila pertama, dijabarkan di pasal 29 UUD 1945, pasal 28 (UUD 1945 amandemen) Sila kedua, dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia. Sila ketiga, dijabarkan di pasal 18, pasal 35, pasal 36 UUD 1945 Sila keempat dijabarkan pada pasal 2 s.d 24 UUD 1945. Sila kelima dijabarkan pada pasal 33 dan 34 UUD 1945 ISI DAN KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut : Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, dan bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, perlu upaya mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai Rahmat Allah YMK, bahwa kemerdekaan Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan. Terdapat tujuan negara, mengatur kehidupan negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok kaidah fundamental sehingga Pembukaan tsb merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Karena muatannya yang begitu penting itulah maka kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari batang tubuhnya. Dalam proses amandemen UUD 1945 MPR sepakat tidak merubah Pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam kesepakatan dasar sbb : Tidak merubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mempertegas sistem pemerintahan presidensial Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum (mempertahankan naskah aslinya)

TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA TERHADAP KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA Sebagai warga negara, kita, seluruh rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan melalui hal-hal sbb : Memahami Pancasila dan UUD 1945 Berperan serta aktif dalam menegakkan dasar negara dan konstitusi Mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlakuHUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI Dasar Negara Pengertian Asal kata dari : dasar : fondamen/pondasi berdasarkan : memakai sebagai dasar,bersumber pada .. Jadi Dasar negara berarti : pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara Apa dasar negara kita? Pancasila Proses pembuatan Pancasila sebagai dasar negara *.BPUPKI (sidang I 29 Mei 1 Juni 1945) Tuj : merumuskan dasar negara Tanggapan /usulan: 29 Mei Muh. Yamin usul 5 ranc dasar negara 31 Mei Soepomo usul 5 rancangan dasar negara 1 Juni Soekarno usul: 5 rancangan dasar Negara, usulannya bernama Pancasila 3 rancangan dasar Negara,usulannya bernama Trisila 1 rancangan dasar Negara,usulan bernama Ekasila Dibentuk Panitia Kecil (Panitia 9) bertugas merumuskan rancangan dasar negara menjadi dasar negara. Hasil dari panitia kecil , adalah Piagam jakarta(22 Juni 1945)diberi nama Pancasila. Disyahkan menjadi dasar negara oleh PPKI : Tgl 18 Agustus 1945 (Terdapat pd alinea IV Pemb UUD 45) Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Sebagai ideologi negara patokan berperilaku, jiwa dan kepribadian bangsa Sumber dari segala sumber hukum Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Sebagai pandangan hidup bangsa , pegangan dalam berpikir dan memutuskan sesuatu

Konstitusi Negara Asal kata Konstitusi Bhs Latin (Constituere) menetapkan dan menentukan Bhs Bld (grondwet) undang-undang Konstitusi Diartikan sebagai: Peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis Konstitusi,dalam perkembangan dipahami identik dengan UUD.

Kapan UUD 45 Dibuat? Pada sidang II BPUPKI (10 16 Juli 1945). Disyahkan oleh PPKI resmi 18 Agustus 1945 Tujuan dibuat konstitusi Untuk mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga pemerintahan Untuk membatasi dan mengontrol tindakanpemerintahan agar tidak berlaku sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kenegaraan Konstitusi Negara Nilai konstitusi Dimaksud nilai adalah : sesuatu yang dianggap baik untk dilaksanakan. Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang dibuat oleh Negara maka ada 3nilai yang bisa dikemukakan di sini yaitu 1. Normatif Bila pelaksanaan konstitusi ini memperoleh dukungan rakyat dan Dilaksanakan secara sempurna 2. Nominal Bila pelaksanaan konstitusi ini dalam batas tertentu berlaku walau Tidak sempurna 3. Semantik Bila konstitusi ini berlaku hanya formalitas Dipergunakan untuk kepentingan Penguasa Hubungan Dasar negara Dengan Konstitusi Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara UUD 45 Sistematika UUD 45 terdiri dari a. Pembukaan b. Batang Tubuh c. Penjelasan Sifatnya singkat (kalimat tiap pasalnya tidak panjang)dan luwes (mengikuti jaman) Batang Tubuh Bisa dirubah asal syarat terpenuhi : diusulkan 2/3 anggota MPR putusan disetujui 2/3 anggota yang hadir Kenyataan Batang Tubuh UUD 45, skr sudah diamandeman 4x Amandemen I (14-21 Okt 1999) Amandemen II ( 7-8 Agust 2000) Amandemen III (1-9 Nov 2001) Amandemen IV (1-11 Agust 2002)

Kedudukan dan Hub Pembukaan UUD 45 Dgn Batang Tubuh UUD 45 Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan Lebih tinggi dibanding BT, alasannya Dalam Pembukaan terdapat : 1. dasar negara (Pancasila) 2. Fungsi dan tujuan bangsa Indonesia 3. Bentuk negara Indonesia (republik) Pembukaan tidak bisa diubah, mengubah sama saja membubarkan negara, sedangkan BT bisa diubah(diamandeman) Dalam sistem tata hukum RI, Pembukaan UUD 45 memenuhi kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, alasan: 1. dibuat oleh pendiri negara (PPKI) 2. pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri 3. memuat asas rohani (Pancasila), asas politik negara (republik berkedaulatan rakyat), dan tujuan negara (jadi negara adil makmur) 4. memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu UUD.

abtu, 01 Mei 2010Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata constitution (Bhs. Inggris) constitutie (Bhs. Belanda) constituer (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu: 1. Dalam pengertian luas (dikemukakan oleh Bolingbroke), konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis atau tidak tertulis atau dapat pula campuran dari dua

unsur tersebut. 2. Dalam arti sempit (dikemukakan oleh Lord Bryce), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya adalah UUD 1945. Sesungguhnya pengertian konstitusi berbeda dengan Undang Undang Dasar, hal tersebut dapat dikaji dari pendapat L.J. Apeldorn dan Herman Heller. Menurut Apeldorn, konstitusi tidaklah sama dengan UUD. Undang-Undang Dasar hanyalah sebatas hukum yang tertulis, sedangkan konstitusi di samping memuat hukum dasar yang tertulis juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis. Adapun menurut Herman Heller, konstitusi mencakup tiga pengertian, yaitu: 1. Die politische verfassung als gesselchaffliche wirklichkeit, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kewajiban. 2. Die verselbstandigte rechtverfassung, yaitu mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat tersebut untuk dihadirkan sebagai suatu kaidah hukum. 3. Die geschriebene verfassung, yaitu menuliskan konstitusi dalam suatu naskah sebagai peraturan perundangan yang tertinggi derajatnya dan berlaku dalam suatu negara. Konstitusi sebagai hukum dasar berisi aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum. Aturan pokoknya perlu dijabarkan lebih lanjut dalam norma hukum di bawahnya, seperti: Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. 1. Periode Berlakunya UUD 1945 [ 18 Agust 1945-27 Desember 1949 ] Penyimpangan Konstutional dalam kurun waktu ini, antara lain sebagai berikut: a. Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi dari pembantu pemerintah menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Seharusnya tugas-tugas itu dikerjakan oleh DPR dan MPR. b. Sistem cabinet presidensial berubah menjadi cabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat [ BP-KNIP] pada tanggal 11 November 1945 kemudian disetujui oleh presiden. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS [ 27 Desember 1949-17 Agustus 1950] Penyimpangan konstusional dalam kurun waktu ini, antara lain sebagai berikut: a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat [ RIS ]. Perubahan tersebut berdasarkan pada Konstitusi RIS. b. Kekuasaan legislative yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan Senat.

3. Periode Berlakunya UUDS 1950 [ 17 agustus 1950-5 Juli 1959 ] Akibat dari perubahan yang berbeda dengan UUD 1945 adalah tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang akibatnya sering bergantinya cabinet.

4. Periode Berlakunya kembali UUd 1945 [ 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 ] Indonesia berhasih mengadakan pemilu untuk memilih anggota DPR pada tahun 1955. Tugasnya adalah untuk membuat rancangan Undang-undang untuk mengganti UUDS 1950. Pada tanggal 10 November 1956, Konstituante bersidang di Bandung. Namun sudah lebih dari 2 tahun tidak ada hasilnya. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Dekret Presiden yang isinya, antara lain berlakunya kembali UUD 1945.

a. Pemerintahan Orde Lama 1. Presiden telah mengeluarkan produk legislative yang pada hakikatnya adalah undang-undang dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR. 2. MPRS dengan ketetapan No. I/MPRS/1960 telah mengambil keputusan menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. 3. Konsepsi Pancasila berubah menjadi Konsepsi Nasakom. 4. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, dan membentuk DPRGR 5. Presiden membentuk MPRS, dan seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 6. residen diangkat seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963

b. Pemerintahan Orde Baru 1. Penyelenggaraan Negara yang bersifat otoriter 2. Presiden menjabat selama 32 tahun sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi.

NEGARA DAN KONSTITUSI A. KONSTITUSIONALISME 1. Gagasan tentang kontitusionalisme Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan negara.Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut

kostitusi(hukum dasar atau undang-undang dasar negara). Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Carl J. Friedrich berpendapat Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi. (Taufiqurrohman Syahuri,2004) Di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi negara bercirikan dua hal pokok, yaitu sebagai berikut : 1. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenangwenang terhadap warganya. 2. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga Negara. 2. Negara Konstitusional Setiap Negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap Negara memiliki undang-undang dasar. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi Negara tersebut juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu Negara harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan serta memberi perlindungan pada hak-hak dasar warga Negara. Negara yang menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut Negara konstitusional (Constitutional state). B. KONSTITUSI NEGARA 1. Pengertian Konstitusi Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis constituer yang artinya membentuk. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan Negara. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : 1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; 2) undang-undang dasar suatu Negara. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pengertian undang-undang dasar , tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis , sedang disamping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi Terdapat beberapa defenisi konstitusi dari para ahli, yaitu : Herman heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga : 1. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. 3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu Negara. K.C.Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu

Negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut : Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional undang-undang dasar mempunyai khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak warga Negara akan lebih dilindungi. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan yang berdaulat. 2. Kedudukan Konstitusi Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu Negara. Hal-hal mendasar itu adalah aturan-aturan atau norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok bernegara. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai : Konstitusi sebagai Hukum Dasar Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi 3. Isi, Tujuan dan Fungsi Konstitusi Negara Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu Negara. Hal-hal yang diatur dalam konstitusi Negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan Negara, hubungan antarlembaga Negara dan hubungan Negara dengan warga Negara. Menurut Mirriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif , legislative dan yudikatif. Dalam Negara federal , yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga Negara. 2. Hak-hak asasi manusia 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar 4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk mrnghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya undang-undang dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalism sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler. Gagasan konstitusinalisme menyatakan bahwa konstitusi di suatu Negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga Negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu : 1. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; 2. Melepaskan control kekuasaan dari penguasa itu sendiri;

3. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaanya (ICCE UIN,2000) Selain itu, konstitusi Negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak daasar warga Negara. Konstitusi Negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002). a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara. c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga Negara. d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelnggaraan kekuasaan Negara. e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara. f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identitu of nation) serta sebagai center of ceremony. g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi. h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. C. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar daalam empat periode, yaitu sebagai berikut : a. Periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian penjelasan. b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. c. Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. d. Periode 5 Juli 1959 sekarang kembali berlaku UUD 1945. Konstitusi RIS tau UUD RIS 1945 terdiri atas : a. Mukadimah yang tediri atas 4 alinea b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan lampiran. Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain : a. Bentuk Negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintahan adalah republic. b. System pemerintahan adalah parlementer . Dalam sisitem pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menterei. Perdana Menteri RIS saat itu adalah Moh.Hatta. 2. Proses Amandemen UUD 1945 Amandemen artinya perubahan. a. Amandemen pertama terjadi pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, Disahkan 19 Oktober 1999 b. Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000 c. Amandemen ketiga terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001 d. Amandemen keempat terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002 3. Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 o Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi Negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia.

o Alinea pertama berisi pernyataan objektif adanya penjajahan terhadap Indonesia. Selanjutnya mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. o Alinea kedua berisi pernyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah mampu menghasilkan kemerdekaan. o Alinea ketiga mengandung makna adanya motivasi spiritual bangsa Indonesia o Alinea keempat berisi langkah-langkah sebagai kelanjutan dalam bernegara.

Sabtu, 09 Januari 2010Dasar Negara dan Konstitusi

A. DASAR NEGARA Dasar Negara memiliki padanan kata Philosophische Grondslag (Belanda) yang berarti norma dasar dan Weltanschauung (Jerman) yang berarti pandangan mendasar tentang dunia. Dasar Negara adalah... fondasi pokok untuk menyelenggarakan Negara, yang berfungsi sebagai falsafah, pedoman hidup, pandangan hidup dan tujuan suatu Negara. a). Kedudukan Dasar Negara 1. Yuridis Konstitusional yaitu mempunyai nilai dari suatu Negara 2. Imperatif, yaitu mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum suatu Negara. b). Fungsi Dasar Negara 1). Dasar berdiri dan tegaknya suatu Negara 2). Dasar kegiatan penyelenggaraan Negara 3). Dasar partisipasi warga Negara 4). Dasar pergaulan antar warga Negara 5). Dasar dan sumber hukum nasional Quiz! Apa yang akan terjadi apabila suatu negara memiliki dasar negara akan tetapi negara tersebut tidak melaksanakan negara tersebut? c). Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila adalah lima dasar, aturan atau norma yang dijadikan sebagai dasar Negara, cita hukum, pandangan hidup, pedoman dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Dasar Pancasila, ada 2 yaitu: 1). Fungsi Regulatif 2). Fungsi Konstitutif

d). Sejarah Pancasila Dasar Negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, lahir pada tanggal 1 Juni 1945, dimana sebelumnya tanggal 29 Mei - 1 Juni BPUPKI yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Pendudukan Jepang melakukan rapat tentang dasar Negara yang akan dipakai oleh Indonesia jika kelak telah mendapatkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikiran tentang dasar Negara yaitu: 1). Prof. Moh Yamin 2). DR. Soepomo 3). Ir. Soekarno

B. KONSTITUSI Berasal dari bahasa Inggris Constitution, Bahasa Belandaa Constitue dan di Indonesia disebut dengan istilah Undang-Undang Dasar (UUD). a). Miriam Budiardjo Konstitusi adalah peraturan baik yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. b). Paula B. Barthollomew Konstitusi adalah seperangkat hukum-hukum fundamental dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah pemerintahan politis dijalankan c). K.C. Wheare Konstitusi adalah keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara, berupa kumpulan peraturan yang mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara. Tujuan Konstitusi 1). Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang 2). Melindungi HAM 3). Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Negara Kedudukan Konstitusi 1). Sebagai hukum dasar 2). Sebagai hukum tertinggi Nilai Konstitusi 1). Nilai Normatif 2). Nilai Nominal 3). Nilai Semantik Fungsi Konstitusi 1). Memabatasi perilaku pemerintahan secara efektif 2). Membagi kekuasaan dalam berbagai lembaga Negara 3). Menentukan lembaga Negara yang satu bekerjasama dengan lembaga lainnya 4). Menentukan hubungan diantara lembaga Negara

5). Menentukan pembagian hukum dalam Negara Macam-macam Konstitusi 1). Tertulis yaitu semua aturan dalam suatu Negara yang tertulis 2). Tidak tertulis, yaitu semua kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis Isi Konstitusi Menurut Mirriam Budiardjo, Konstitusi memuat: a. Organisasi Negara b. HAM c. Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum d. Cara perubahan konstitusi dan larangan mengubah konstitusi C. UUD 1945 Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yaitu: 1). Pokok pikiran persatuan 2). Pokok pikiran keadilan sosial 3). Pokok pikiran kedaulatan rakyat 4). Pokok pikiran Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 1). Tertib hukum tertinggi dan terpisah dari batang tubuh UUD 1945 2). Pokok kaidah hukum yang fundamental yang menentukan adanya UUD tersebut 3). Pokok kaidah negara yang fundamental Periode berlakunya Konstitusi di Indonesia 1. 18 Agustus 1945 27 Des 1949 ( UUD 1945 ) 2. 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 ( UUD RIS 1949 ) 3. 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 ( UUD 1950 ) 4. 5 Juli 1959 21 Mei 1998 ( UUD 1945 ) 5. 21 Mei 1998 sekarang ( UUD 1945 yang diamandemen)

D. Amandemen UUD 1945 Perubahan Konstitusi ada 2 macam yaitu: 1). Renewal (pembaharuan), yaitu UUD yang lama diganti dengan UUD yang baru 2). Amandemen (perubahan), yaitu UUD yang lama diubah tetapi UUD yang asli (terdahulu) masih tetap berlaku Landasan amandemen UUD 1945 yaitu: a). Pasal 3 UUD 1945 MPR menetapkan UUD dan GBHN b). Pasal 37 UUD 1945 c). Tap MPT RI No. IV/MPR/1983 tentang referendum d). UU No. 5 Tahun 1985 tentang referendum Hasil Amandemen UUD 1945 Ditinjau dari aspek sistematika UUD 1945 terdiri atas 3 yaitu: a. Pembukaan b. Batang Tubuh c. Penjelasan Setelah diadakan pembukaan UUD 1945 terdiri dari 2 bagian yaitu: a. Pembukaan b. Pasal-pasal (sebagai pengganti istilah batang tubuh)

Latar Belakang Amandemen UUD 1945 Perubahan UUD 1945 dimulai ketika Reformasi 1998. Reformasi tersebut membawa perubahan yang besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. 6 Visi Reformasi: 1. Amandemen UUD 1945 2. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI 3. Otonomi yang luas 4. Penegakan supremasi hukum 5. Masyarakat demokratis (Madani) 6. Kebebasan berbicara Tujuan amandemen adalah untuk menyempurnakan UUD 1945 bukan mengganti UUD 1945. Kesepakatan MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 yaitu: 1). Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 2). Tetap mempertahankan NKRI 3). Mempertegas sistem presidensial 4). Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasalpasal (batang tubuh) 5). Perubahan UUD dilakukan dengan cara adendum Adendum adalah perubahan UUD 1945 dimana naskah asli UUD 1945 tetap dibiarkan utuh sementara naskah perubahan diletakkan setelah naskah asli. Naskah diolah dari berbagai sumber

Administrasi Negara

yang dikeluarkan lembaga survei tertentu. Keperluan melakukan akselerasi perubahan adalah faktor utamanya. Kata kuncinya adalah akselerasi. Yang dilakukan bukan hanya menggeser atau menggusur orang, namun juga membawa serta cara pandang baru, komitmen baru, semangat baru, dan orientasi baru, kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kepada para wartawan melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2011). Daniel mengatakan, kesuksesan akselerasi ditentukan oleh tindakan cepat dan sigap. Karena itu, Presiden berharap semua jajaran kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja. Apa yang dicanangkan dalam tiga tahun ke depan adalah semata untuk bangsa ini. Tidak untuk pencitraan atau legacy sekalipun. Tidak ada yang personal karena semuanya berurusan dengan publik, dengan masa depan republik, kata Daniel. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu ini menyebutkan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kembali merosot. Saat ini hanya 37,7 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintahan. Sebanyak 44,7 persen publik menyatakan tidak puas dan 17,7 persen tidak menjawab. Ini angka kecil untuk suatu kepuasan publik terhadap kebijakan atau pemerintahan. Turun jauh di bawah 50 persen. Bisa dibilang (angka kepuasan) terjun bebas, kata Adjie mengawali pemaparan hasil survei. Sebelumnya, LSI sudah melakukan survei ketika 100 hari pemerintahan pada Januari 2010. Saat itu mayoritas publik masih puas dengan angka 52,3 persen.

Survei kembali dilakukan saat satu tahun pemerintahan. Hasilnya, kepuasan turun menjadi 46,5 persen. Jadi dalam dua tahun, kepuasan publik turun 15 persen, ujar Adjie. Dikatakan Adjie, mayoritas responden di perkotaan menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan dengan angka 29,6 persen. Sebanyak 43,9 persen responden di desa masih menilai puas. Warga di kota lebih punya akses informasi untuk mengikuti perkembangan kinerja pemerintahan, katanya

03 November 2010DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI A. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan ketetapan dasar atau pokok yang mengatur kehidupan negara. Latar belakang diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah karena Pancasila memuat nilai-nilai karakter dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diresmikan menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang ditegaskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Konstitusi merupakan ketentuan hukum dasar pokok yang sifatnya tertulis memuat watak dan sebagai sumber berlakunya ketetapan hukum dan perundang-undangan lainnya dan konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945. Tinjauan terhadap pancasila : ** sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM. ** sebagai pandangan hidup, pedoman tingkah laku bagi setiap warga negara. 1. Keterkaitan secara filosofis Nilai filosofis adalah nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Nilai filosofis UUD 1945 adalah sebagai berikut. Ditentukannya rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Ditentukan tujuan nasional Indonesia merdeka dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Pengakuan bahwa kemerdekaan yang dicapai berkat karunia Tuhan dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. 2. Keterkaitan secara yuridis Nilai yuridis adalah nilai mengenai hukum. UUD 1945 mempunyai nilai yuridis bagi negara Indonesia yang akan mengatur kehidupan Indonesia dari segi: bentuk negara; bentuk dan susunan pemerintahan; hak dan kewajiban warga negara; perekonomian nasional; dan lambang identitas nasional, seperti bendera dan bahasa nasional. Selain itu, UUD 1945 merupakan aturan hukum yang tertinggi tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Segala aturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. 3. Keterkaitan secara sosiologis Nilai sosiologis adalah nilai yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. UUD 1945 menjadikan kehidupan negara Indonesia mendapat dukungan dari segenap warga negara Indonesia. B. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA Substansi konstitusi negara Indonesia adalah naskah yang merupakan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara Indonesia dan menentukan pokok-pokok kerja tersebut berdasarkan pancasila. Sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia : a). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuan , Bentuk pemerintahan republik , Sitem pemerintahan presidensil dan parlementer b). Konstitusi RIS : Bentuk negara serikat , Bentuk pemerintahan uni , Sitem pemerintahan parlementer c). UUDS 50 : Bentuk negara kesatuan . Bentuk pemerintahan republik . Sitem pemerintahan parlementer c). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuan , Bentuk pemerintahan republik ; Sitem pemerintahan presidensil C. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 mengandung unsur-unsur yang sifatnya mutlak dari pokok kaidah yang fundamental menyangkut dasar dan tujuan negara, bentuk negara, dan falsafah negara. a. Sumber Kekuasaan

1. Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia itu semata-mata karena mendapatkan rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. 2. Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah di tangan rakyat,... 3. Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus, yakni bersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat. 4. Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerapan kekuasaan yang bersumber dari dua arah tersebut. Perlu dipikirkan bagaimana menyusun suatu sistem yang mampu mengintegrasikan kedua sumber kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan bersumber dari rakyat. b. Hak Asasi Manusia Perumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara mendalam nampak dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak asasi manusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusan yang menggambarkan prinsipprinsip hak asasi manusia yang dapat kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. 1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk dapat direalisasikannya. 2. Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaran hak asasi manusia yakni hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan. 3. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan. c. Faham Demokrasi Negara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara Republik Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia hendaknya berdasar pada Pancasila. d. Faham Persatuan Yang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhan rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan berikut : 1. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdasakan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau

diabaikan. 2. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak dalam rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan tetapi keseluruhan rakyat Indonesia. 3. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : Negara begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara, menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan. D. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA 1. Menghargai Jasa Para Pahlawan Kemerdekaan Setiap warga negara harus menghargai dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indinesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka, mungkin kemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. Dengan demikian, sudah kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan dan meneruskan apa yang dicita-citakan dan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. 2. Menaati Peraturan Sebagai warga negara yang baik kita harus menaati peraturan yang berlaku, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan hukum lain. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, serasi, dan seimbang. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua harus menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika peraturan ditaati, Indonesia akan menjadi negara yang tertib dan generasi mudanya hidup menjunjung tinggi hukum. 3. Mendukung upaya Pembangunan Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi muda yang baik kelak akan menjadi penerus bangsa, harus mendukung upaya pembangunan. Generasi muda yang cerdas, cekatan, terampil, dan berwawasan luas sangat dibutuhkan oleh negara kita yang sedang membangun. Generasi-generasi muda yang berkualitas akan memicu semakin cepatnya upaya pembangunan Diposkan oleh Koori Nagawa jam 2:25:00 PM

Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam berbagai bidang kehidupan

Guru: NurhadiPada bagian ini akan dibahas tentang edudukan warga negara dan pewarganegaraan, persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, dan menghargai persamaan kedudukan tersebut tanpa memandang suku, agama, ras, gender, dan golongan (SARA GENOL) yang selama ini masih belum terlaksana dengan baik. Penyajian terdiri dari materi presentasi, uji kompetensi, dan tugas secara online. Bagi siswa resmi dapat

mengirimkan tugas atau mengerjakan uji kompetensi dan langsung tersambung ke administrasi nilai guru dan masing-masing siswa. Selamat belajar!

5 February - 21 February

Materi lengkap SK 5 meliputi semua KD Persamaan Kedudukan WN ada di LKS (tautan di bawah), silakan unduh dan dipelajari, diisi uji kompetensinya selama satu pekan.

LKS: SK 5 Persamaan kedudukan WN File

22 February - 28 February

Pertemuan 1 dan 2 membahas LKS SK 5 KD 1 dan 2 Siswa membahas LKS secara bersama-sama (kolaboratif), kemudian secara bergiliran melaporkan hasil kerjanya ke guru setelah pembahasan melalui diskusi selesai. Guru menilai LKS siswa dan memberikan feedback Pertemuan ke-3 metode presentasi dan diskusi, khusus materi KD 3 sebagai penguatan dari isi LKS KD 3.

SK 5 K 3 Persamaan Kedudukan WN tanpa membedakan SARA, budaya, dan golongan File

Bermain Peran Pada kegiatan pembelajaran ini siswa dibagi menjadi bebrapa kelompok, masing-masing mendiskusikan permasalahan-permasalahan aktual di dalam bidang ekonomi, polotik, sosial, budaya, dsb (diundi guru). Setelah mendapatkan topik dan memilih salah satu kasus yang menarik perhatiannya, siswa membuat rancangan sosio drama dengan langkah-langkah: Pertemuan I: 1. Menentukan judul drama 2. Mendiskusikan penulisan rancangan/garis besar: latar belakang, sinopsis, skenario, pemeran, simpulan dan saran 3. Tugas menyusun rancangan diatas sampai jadi, diketik dalam Ms. Word ( 1 pekan) Pertemuan II:

Mendiskusikan rancangan di depan kelas, serta latihan dan menentukan kostum (dinilai: naskah rancangan, ide cerita, kerjasama, partisipasi, inisiatif, dan persamaan tanpa membedakan kedudukan dalam kelompoknya) Pertemuan III: Mendemonstrasikan sosio drama yang sudah dirancang secara bergiliran (durasi masingmasing peran sekitar 10 menit). Yang dinilai kekompakan, penampilan, pemahaman siswa atas simpulan isi drama melalui tes lisan) Catatan: naskah rancangan skenario (word) dan pelaksanaan drama didokumentasikan (video)

Sosio drama, "Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan SARAG" Assignment

Apa Saja Hak Konstitusional Kita sebagai WNI? Diposting oleh : IKI Penulis : Sekretariat IKI Kategori: Kewarganegaraan - Dibaca: 232 kali

40 Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: I. Hak Atas Kewarganegaraan 1. Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D (4) 2. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hokum dan pemerintahan Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28D (3) II. Hak Atas Hidup 3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A, Pasal 28I (1) 4. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Pasal 28B (2) III. Hak Untuk Mengembangkan Diri 5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Pasal 28C (1) 6. Hak atas jaminan social memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Pasal 28H (3) 7. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial Pasal 28F

8. Hak mendapat pendidikan Pasal 31 (1), Pasal 28C (1) IV. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih 9. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani Pasal 28I (1) 10. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan Pasal 28E (2) 11. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Pasal 28E (1), Pasal 29 (2) 12. Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran , pekerjaan, Kewarganegaraan, tempat tinggal Pasal 28E (1) 13. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Pasal 28E (3) 14. Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani Pasal 28E (2) V. Hak Atas Informasi 15. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Pasal 28F 16. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis swaluran yang tersedia Pasal 28F VI. Hak Atas kerja & Penghidupan Layak 17. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 (2) 18. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28D (2) 19. Hak untuk tidak diperbudak Pasal 28I (1) VII. Hak Atas Kepemilikan & Perumahan 20. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Pasal 28H (4) 21. Hak untuk bertempat tinggal Pasal 28H (1) VIII. Hak Atas Kesehatan & Lingkungan Sehat 22. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin Pasal 28H (1) 23. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 28H (1) 24. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28B (1)_ IX. Hak Berkeluarga 25. Hak untuk membentuk keluarga Pasal 28B (1) X. Hak Atas Kepastian Hukum & Keadialan 26. Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hokum yang adil Pasal 28D (1) 27. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D (1), Pasal 27 (1) 28. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 28 (1) XI. hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi & Kekerasan 29. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28G (1) 30. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Pasal 28G (2) 31. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28I (2) 32. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadialan. Pasal 28H (2) XII. Hak Atas Perlindungan 33. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya Pasal 28G (1) 34. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif Pasal 28I (2) 35. Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Pasal 28I (3) 36. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28B (2), Pasal 28I (2) 37. Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28G (2)

XIII. Hak Memperjuangkan Hak 38. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28C (2) 39. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 28, Pasa

Jakarta (ANTARA News) Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada kejanggalan pada kasus kekerasan yang terjadi pada Jamaah Ahmadyah pada Minggu (6/2) di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus Pandeglang, di mana jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa dan aparat kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu dua hari sebelumnya, kata Komisioner Komnas HAM M. Ridha Saleh di Jakarta, Kamis. Ia menduga ada rekayasa dalam kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah di Pandeglang sehingga pihaknya membentuk tim investigasi. Secepatnya tim investigasi akan menyelidiki kasus tersebut, katanya. Untuk menyelidiki kasus tersebut, kata Ridha, Komnas HAM akan memanggil kapolri dan petinggi-petinggi lainnya yang berkaitan dengan kasus ini untuk mendapatkan informasi kebijakan apa yang dibuat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sementara itu, sejumlah aktivis yang mendatangi kantor Komnas HAM, yang meminta Komnas HAM memanggil Presiden SBY, Kapolri dan Menko Polhukam menuding penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, diduga kuat sebagai pengalihan isu. Aktivis Petisi 28, Hartsa Mashirul, mengatakan, pengalihan isu adalah kebohongan pemerintah terhadap bangsa dan negara yang diangkat oleh tokoh lintas agama. Ia menilai ada kemiripan motif antara kasus kekerasan agama di Cikeusik dan Temanggung dengan kasus konflik Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam (FPI), di Monas pada 1 Juni 2008.

Kasus di Monas tujuannya untuk mengubur isu dan gerakan perlawanan terhadap kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), sedangkan kekerasan agama di Cikeusik dan Temanggung mengubur isu kebohongan, korupsi, dan isu rencana pemerintah melarang konsumsi premium kepada kelas menengah. Untuk mengalihkan isu vertikal caranya dengan menciptakan konflik horizontal. Paling efektif ya dengan cara kekerasan atas nama agama, katanya. Hartsa mengecam tindakan pemerintah yang dinilainya melakukan pembiaran atas kekerasan yang menewaskan tiga orang Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Dia menilai pemerintah harus bertanggungjawab.(*)

Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights 1948)Posted: February 21, 2011 by maixelsh in Assignments

0

Tanggal 10 Desember 2008 ini diperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati. Definisi HAM sekalipun sudah memiliki rumusan yang kongkret, akan tetapi masih membawar persoalan yang sesungguhnya dapat melanggar butir-butir pokok di dalam definisi HAM itu sendiri. PBB melalui organisasi-organisasi independen seringkali masih memaksakan definisi HAM berlaku bagi semua bangsa. Sementara itu, setiap bangsa terbentuk dan dibentuk dari situasi dan sejarah masa lalu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Jika saja pemaksaan kehendak dianggap melanggar HAM, maka pelaksanaan konsep HAM itu sendiri tidak boleh dipaksakan begitu saja.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu permasalahan yang telah menjadi sebuah topik hangat di dunia pada saat ini. Hal ini timbul dikarenakan masalah HAM menyangkut kehidupan manusia, baik sebagai makhluk Tuhan maupun makhluk sosial. Meskipun agak sulit melacak dari mana dan sejak kapan HAM muncul dalam pembicaraan, namun dari beberapa rekaman sejarah kita mengetahui bahwa sejak beberapa abad sebelum masehi, orang sudah mulai membicarakan masalah HAM. Di mulai dari zaman Yunani kuno, penghormatan yang sama terhadap sesama warga kota, kebebasan yang sama berbicara dan bertemu di depan umum, dan persamaan di depan hukum adalah norma-norma umum untuk warga negara (Polis) Athena Klasik. Perkembangan HAM kemudian dalam dunia kontemporer dimulai dari Magna Charta (1215) dan berpuncak pada keberhasilan PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR,1948). Pembentukan UDHR sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari perdebatan-perdebatan antar negara yang berbeda kepentingan. Prinsip universalisme HAM pun ditentang dengan prinsip relativisme budaya. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot,Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Commission on Human Rights/CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, Ini bukanlah sebuah perjanjian di masa depan, ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional.1. A. Sejarah

Sampai sekarang sejak proklamasi Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, beberapa negara telah memproklamasikan deklarasi yang serupa. Contohnya meliputi Bill of Rights di Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Perancis. Universal Declaration of Human Rights (1948) adalah sebuah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai HAM. Meskipun dalam sejarahnya terdapat banyak perdebatan dalam pembentukanya, namun akhirnya deklarasi tersebut dapat diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sebelum pembentukannya oleh PBB, sejarah mencatat ada beberapa instrumen HAM yang dianggap sebagai pendahulu UDHR. Istrumen-instrumen tersebut adalah :1. 2. 3. 4. 5. 6. Piagam PBB Magna Charta (1215) Bill of Rights (1689) Declaration of Independence, USA (1776) Bill of Rights, USA (1791) Declaration of The Rights of Man and The Citizen, Prancis, (1789)

Beragam instrumen tersebut menjadi inspirasi dan sumber dalam pembentukan UDHR 1948. Ide pengaturan hak asasi manusia pada awalnya timbul bersamaan dengan kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi belum mencapai kesepakatan antar negara. Ide itu tercetus karena dipengaruhi oleh kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia Kedua,

dimana Adolf Hitler dengan sadisnya melakukan pembantain terhadap jutaan kaum Yahudi dengan cara-cara yang sangat tidak berperikemanusiaan. Setelah Perang Dunia II usai, masyarakat dunia memiliki niat untuk membuat suatu kaidah atau aturan yang dapat melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan tersebut sangat ingin memfokuskan perlindungan terhadap HAM, baik yang mengatur mengenai hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Presiden Amerika pada saat itu, yakni Roosevelt, mengeluarkan sebuah pernyataan tentang kebebasan yang menjadi salah satu pemicu pembentukan perlindungan HAM, kebebasan menurut Roosevelt itu dikenal dengan The Four Freedoms, yaitu, Freedom of Speech, Freedom of Worship, Freedom from Want, Freedom from Fear. Pernyataan itu merupakan simbol sebuah dukungan yang sangat besar terhadap masalah HAM, sebab Amerika dan sekutu adalah pihak yang menang perang. Usainya Perang Dunia II dibarengi juga dengan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam PBB sudah jelas di sebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah penghormatan terhadap hak fundamental dan kebebasan. Menjelang hari penutupan Konferensi PBB di San Fransisco 1945, para editor The Annals of The American Academy of Sosial and Political Science, mengumpulkan makalah-makalah untuk suatu penerbitan khusus tentang HAM dari sejumlah pakar baik delegasi Amerika maupun delegasi asing, dengan maksud untuk menarik perhatian publik pada HAM yang acuanya telah di buat dalam piagam PBB. Selain terdapat dalam tujuan PBB, perlindungan terhadapat hak asasi manusia juga banyak tersebar dalam bagian isi piagam PBB. Salah satu isi Piagam PBB tersebut adalah Pasal 68, tentang tugas-tugas ECOSOC, yang berbunyi : Dewan ekonomi dan sosial akan membentuk panitia-panitia di lapangan ekonomi dan sosial dan untuk memajukan hak-hak asasi manusia dan panitia-panitia demikian lainnya jika diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian pada sidang pertama ECOSOC tahun 1946, yang mendapatkan mandat untuk membuat suatu instrumen HAM, membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Hak Asasi Manusia (CHR), dengan tugas untuk menangani isu-isu hak asasi manusia yang belum diselesaikan. Ketentuan mengenai batas- batas permasalahan yang di tangani CHR, ditetapkan oleh ECOSOC juga pada tahun 1946. Ketentuan- ketentuan ini menyatakan bahwa komisi harus menyampaikan kepada ECOSOC, proposal, rekomendasi dan laporan mengenai:1. Suatu Bill of Right (Pernyataan tertulis mengenai hak-hak terpenting) Internasional. 2. Deklarasi atau konvensi internasional mengenai kebebasan sipil (civil libertarian), status wanita, kebebasan informasi, dan hal-hal serupa. 3. Perlindungan bagi minoritas 4. Pencegahan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. 5. Hal-hal lain mengenai hak asasi manusia yang tidak tercakup dalam butir- butir di atas.

Selain tugas-tugas yang telah disusun di atas untuk komisi hak asasi manusia, ECOSOC juga menambahkan misi dengan ketentuan sebagai berikut: Komisi harus membantu (ECOSOC) dalam pengkoordinasian kegiatan-kegiatan mengenai hak asasi manusia dalam sistem PBB.

Tambahan ini akan semakin mempertegas sikap dari PBB menuju suatu pendekatan yang terpadu dan menyeluruh terhadap permasalahan hak asasi manusia. Hal yang paling utama dilaksanakan oleh komisi hak asasi manusia itu adalah membuat rumusan mengenai Bill of Rights yang berlaku bagi dunia. Agar dapat terbentuk suatu rumusan yang cepat dan menyeluruh, maka komisi ini melaksanakan sidang untuk pertama kali pada bulan Februari 1947, komisi ini diketuai oleh Eleanor Roosevelt dan beberapa anggota yang terdiri dari beberapa negara-negara. Dalam pembahasan Bill of Rights tersebut, di dalam komisi terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu:1. Pendapat pertama dipelopori oleh Amerika Serikat yang beranggapan bahwa Bill of Rights tersebut akan berbentuk deklarasi, tanpa mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. 2. Pendapat kedua yang didukung oleh negara-negara barat, berpendapat bahwa Bill of Rights itu harus berbentuk sebuah perjanjian yang mempunyai kekuatan secara hukum.

Setelah mengalami beberapa perdebatan, akhirnya disepakati sebuah jalan alternatif untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut. Komisi berhasil menemukan sebuah rumusan yang memuaskan kedua belah pihak, rumusan yang dihasilkan oleh komisi adalah bahwa Bill of Rights tersebut akan terdiri dari tiga komponen, yaitu:1. Suatu Deklarasi 2. Suatu Perjanjian 3. Sistem Pengawasan Internasional.

Keputusan yang telah diambil oleh komisi tersebut bukanlah tanpa konsekuensi sama sekali, melainkan sebuah usaha dalam mencari format ideal perlindungan hak asasi manusia yang mampu diterima oleh seluruh masyarakat dunia. Keputusan akhir, yakni dengan membentuk suatu deklarasi, tentu akan memberikan sebuah keuntungan dan juga kerugian. Keuntunganya adalah deklarasi tersebut dapat diterima secara umum, ketua komisi yaitu Eleanor Roosevelt menyatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan suatu standar prestasi bersama bagi semua orang dan semua bangsa. Diperkirakan apabila hasil komisi di beri judul perjanjian, maka akan kecil kemungkinan dapat di terima oleh majelis umum. Kerugianya adalah, sebagai suatu deklarasi atau resolusi, maka produk tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Salah satu kelemahan lain dari deklarasi tersebut yaitu tidak dimuatnya sama sekali lembaga atau mekanisme yang akan menjamin diindahkanya hak-hak tersebut. Komisi tersebut telah mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan efisien, sehingga pada tanggal 10 Desember 1948, deklarasi tersebut dapat diterima dalam Resolusi Majelis Umum PBB no. 27(III) dengan komposisi pemungutan suara sebagai berikut:1. 48 negara setuju 2. 8 negara abstain 3. Tidak ada negara yang menolak.

Delapan negara yang abstain adalah: Belarusia, Cekoslavakia, Ukraina, Polandia, Uni Soviet, Yugoslavia, Afrika Selatan dan Arab Saudi. Delapan negara yang abstain tersebut secara keseluruhan menerima prinsip-prinsip tentang pengaturan HAM dalam UDHR. Namun

mereka keberatan terhadap beberapa pasal dalam UDHR yang mereka anggap bertentangan dengan latar belakang politik, ekonomi, budaya, agama dan ideologi negaranya. Negara-negara sosialis yang abstain merasa keberatan mengenai beberapa pasal dalam UDHR yang cenderung terpengaruh dari ideologi liberal yang merupakan lawan abadi negara-negara sosialis semasa perang dingin. Pasa-pasal yang mereka tolak misalnya seperti Pasal 17 yang mengatur perlindungan tentang hak pribadi. Sedangkan Arab Saudi yang melakukan abstain dalam pemungutan suara tersebut memiliki alasan yang berbeda dengan negara-negara sosialis. Arab Saudi keberatan terhadap Pasal 16 UDHR yang mengatur mengenai perkawinan, sebab dalam pasal tersebut memperbolehkan perkawinan antaragama, sedangkan dalam Islam perkawinan antaragama tidak diperbolehkan. Arab Saudi juga keberatan terhadap Pasal 18 yang mengatur mengenai hak kebebasan beragama sebab dalam pasal tersebut disebutkan hak untuk berpindah agama serta hak untuk tidak beragama. Padahal dalam Islam seseorang yang telah memeluk Islam dilarang untuk berpindah agama apalagi menjadi tidak beragama. Lepas dari abstainya delapan negara tersebut, UDHR tetap diterima sebagai suatu standar prestasi bersama semua orang dan bangsa. Resolusi Majelis Umum PBB no. 27(III) tersebut terbagi dalam lima bagian,yaitu:1. Part A consisted of UDHR 2. Part B The Right to Petition 3. Part C General Assembly called upon the UN Sub Commission to make through study of the problem of minorities, in order that UN may be able take measures for the protection of racial, religious or linguistic minorities. 4. Part D Publicity of UDHR 5. Part E Preparation of a Draft Convenant on Human Rights and Draft Measures of Implementation.

UDHR memiliki 30 pasal yang mengatur perlindungan hak-hak fundamental yang paling penting. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sesuai dengan kesepakatan pembentukan UDHR, maka selanjutnya disusun sebuah perjanjian internasional yang lebih mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut adalah International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Convenant on Economic, Sosial and Cultural Rights ( ICESCR) yang terbentuk pada tahun 1966.

1. B. Definisi Hak Asasi Manusia

Jika ingin mendefinisikan apa yang di maksud dengan HAM dari jejak sejarah, maka niscaya kita akan kesulitan untuk mendapatkan sebuah definisi yang komprehensif, hal ini disebabkan adanya beberapa perbedaan keyakinan, ideologi, kebudayaan dan lainnya yang melatar belakanginya. Hak Asasi Manusia adalah Hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang sebagai manusia. Meskipun begitu sangat menarik apa yang di sampaikan oleh Scoot Davidson dalam bukunya mengenai HAM,

Untuk memahami hukum internasional mengenai HAM, ada aspek-aspek tertentu dari subjek ini yang tidak dapat di tinggalkan begitu saja. Aspek-aspek ini merupakan komponen histories,politis dan filosofis dari HAM. Adalah mustahil memberi makna HAM tanpa mempelajari berbagai kekuatan yang membentuk aspek itu. Sejarah dan politik memberi dimensi kontekstual pada HAM, filsafat memberinya makna dan ilmu hukum membahas mekanisme penerapanya. Komisi Nasional HAM Indonesia (Komnas HAM) mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat dan martabatnya. Dalam mengemban hak tersebut dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

1. C. TUJUAN HAM

Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara di Indonesiasewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh/berkembangnya pribadi manusiayang Multidimensional.

1. D. PENEGAKAN HAM

Kelembagaan yang menangani masalah penegakan HAM adalah:1. KOMNAS HAM dibentuk berdasarkan kepres No : 5 tahun 1993 tanggal 7 juni 1993.Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri dan kedudukannya setingkat denganlembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,penyuluhan, pemanfaatan dan mediasi HAM. KOMNAS HAM bertujuan : 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelakasanaan HAM sesuai denganPancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta DeklarasiUniversal HAM. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangan pribadimanusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagaibidang kehidupan. 3. Pengadilan HAM, dibentuk berdasarkan UU. No : 26 Tahun 2000 tentang pengaruh HAM Pengadilan HAM :

Merupakanpengadilan khususnya terhadap pelanggaran HAM yang beratdengan wewenang memerika dan memutus perkara pelanggaran HAM beratoleh Warga Negara Indonesia (termasuk yang dilakukan diluar batas tanahwilayah Republik Indonesia. Berada di lingkungan pengadilan Umum. Berkedudukan di Kab/Kota.1. Pengadilan HAM adalah NOC dibentuk asal usul di DPR berdasarkan peristiwa tertentudengan Kepress untuk memberikan/memutuskan perkara pelanggaran HAM berat

yangterjadi sebab dimandangkannya UU. No. 26/200 tentang pengadilan HAM tersebut no. 2 di atas. 2. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan UU dapat menyelesaikanpelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM sebagai alternatif dari UU No. 26 tahun2000 tentang pengadilan HAM. 3. LSM adalah dijaminnya atas lembaga khusus dibentuk oleh masyarakat dengan tugas perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, sebagai berikut : 1. KONTRAS (komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan) 2. 4L BHI ( yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia) 3. LSAM (lembaga studi dan adwokan masyarakat) 4. HRW (Human Rights Watch).

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia http://leo4kusuma.blogspot.com/2008/12/tentang-hak-asasi-manusia.htmlNEGARA DAN WARGA NEGARA

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada. Unsur-unusr Negara : 1. harus ada wilayahnya 2. harus ada rakyatnya 3. harus ada pemerintahnya 4. harus ada tujuannya 5. harus ada kedaulatan Tujuan Negara 1. Perluasan kekuasaan semata 2. Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain

3. Penyelenggaraan ketertiban umum 4. Penyelenggaraan kesejahteraan Umum Sifat-sifat kedaulatan : 1. Permanen 2. Absolut 3. Tidak terbagi-bagi 4. Tidak terbatas Sumber kedaulatan : 1. Teori kedaulatan Tuhan 2. Teori kedaulatna Negara 3. Teori kedaulatn Rakyat 4. Teori kedaulatan hukum Orang-orang yang berada dalam wilayah satu Negara dapat dibedakan menjadi : 1. Penduduk; ialah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) di wilayah Negara ini. Penduduk ini dibedakan menjadi dua yaitu - Penduduk warganegara atau warga Negara adalah penduduk, yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah Negara terebut dan mengakui pemerintahannya sendiri - Penduduk bukan warganegara atau orang asing adalah penduduk yang bukan warganegara 2. Bukan penduduk; ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah tersebut Negara mempunyai 2 tugas utama yaitu : 1. mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan lainnya 2. mengatur dan menyatukan kegiatan-kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan besama yang disesuaikan dan diarakan pada tujuan Negara. Sifat Negara 1. sifat memaksa, artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi 2. sifat monopoli, artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat 3. sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali. Bentuk Negara 1. Negara kesatuan (unitarisem) adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam Negara itu ada pada pusat - Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Didalam sistem ini, segala sesuatu dalam Negara langsung diatur dan diurus pemerintah pusat. - Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Didalam Negara ini daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 2. Negara serikat ( federasi) aalah Negara yang terjadi dari penggabungan beberapa Negara yang semua berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, kedalam suatu ikatan kerjasa yang

efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama Bentuk kenegaraan yang kita kenal : 1. Negara dominion 2. Negara uni 3. Negara protectoral

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Warga negara itu sendiri memiliki banyak pengertian seperti halnya pengertian yang tertuang dalam pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa warga negara adalah : (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2) (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa Inggris: Civics) yang diberikan di sekolah-sekolah

Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia. A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah 1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI 2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI 3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya 4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut 5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI

6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI 7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin 8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui 10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi 1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing 2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan 3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut : 1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu

berbagai permasalahan di kemudian hari. Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia. A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Sumber: http://ruwaidah.wordpress.com/2010/03/10/artikel-tentang-negarabangsawarga-negara-danpenduduk/ http://isramrasal.wordpress.com/2009/11/06/warganegara-dan-negara/

Hakikat Warga Negara dan Pewarganegaraan di IndonesiaDiposkan oleh OSHI di 1/21/2010 08:24:00 AM

1. Pengertian warga negara dan penduduk

Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Pasal 26 ayat 1 UUD 1945) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat 2 UUD 1945)

2. Asas kewarganegaraan

Asas keturunan (Ius Sanguinis), menetapkan seseorang dipandang sebagai warga negara berdasar keturunan darah tanpa memandang dia dilahirkan. Asas kelahiran (Ius Soli), menetapkan seseorang dipandang sebagai warga negara berdasar tempat ia dilahirkan tanpa memandang kewarganegaraan orangtuanya. Asas dalam perkawinan campuran antar bangsa

1. Asas Mengikuti, bahwa kedudukan kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami 2. Asas persamaan hak, bahwa kedudukan kewarganegaraan istri diserahkan pada pihak yang bersangkutan 3. Memperoleh kewarganegaraan Indonesia

Karena keturunan Karena pengangkatan Karena permohonan Sebagai akibat perkawinan Ikut orang tua Karena pernyataan Karena pewarganegaraan atau naturalisasi

4. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia

Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain Diakui oleh orang asing sebagai anaknya (belum umur 18 tahun) Anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya (belum umur 5 tahun)

Dinyatakan hilang oleh menteri kehakiman Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu Mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing Turut serta dalam pemilu dari negara asing Mempunyai paspor dari negara lain atas namanya

'nggak perlu eksis yang penting nulis...!

Home Posts RSS Comments RSS Edit

Persamaan kedudukan warga negara

Tuesday, March 30, 2010

gambar: http//:alumnimenwajatim.tripod.com/ppbn.html

Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan. Adapun yang dimaksud dengan warga negara Indonesia (WNI) secara umum adalah setiap orang yang memiliki status hukum karena kelahiran, pewarganegaraan atau karena terdaftar sebagai WNI. Warga negara, harus dibedakan dengan warga negara asing (WNA) karena ikatan antara warga negara dengan negara akan menimbulkan masalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini berbeda dengan WNA, meskipun telah lama tinggal di wilayah Indonesia, tidak terikat dengan negara karena tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada Negara Indonesia dengan statusnya. UUD 1945 Pasal 26 mengatur tentang ketentuan warga negara Indonesia dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia Kedudukan Warga Negara

Negara sebagai otoritas tertinggi dan lambang suatu bangsa memiliki kewenangan dan hak atas warga negara demikian pula halnya negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi warga negaranya dalam segala bentuk kehidupan.

Dalam kaitan antara negara dan warga negara, maka kedudukan warga negara berdasarkan hak dan kewajibannya dalam pandangan Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim membagi menjadi 4 status, yaitu : 1. Status Positif : bahwa warga negara dapat menuntut haknya kepada negara atas perlindungan jiwa, raga dan harta, dan hak-hak lainnya. 2. Status Negatif : bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak asasi warga negaranya. 3. Status Aktif : bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. 4. Status Pasif : bahwa setiap warga negara memiliki kewaji