GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - babelprov.go.id · Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 14...
-
Upload
truongkhue -
Category
Documents
-
view
295 -
download
0
Transcript of GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - babelprov.go.id · Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 14...
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi
terhadap Hasil RKPD sampai dengan triwulan II
tahun 2017 oleh tim Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat asumsi
kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan yang
tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika
pembangunan saat ini, maka perlu dilakukan
Perubahan RKPD tahun 2017 dalam rangka
melakukan penyesuaian terhadap prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah serta pergeseran pagu
kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan yang digunakan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
c. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 akan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
(KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2017;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan seagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2015 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-
2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A).
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 21
Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor
21 Seri E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat
(3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan pasal 4
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2017 berfungsi sebagai :
a. pedoman penyusunan Renja-PD;
b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD
Provinsi Tahun Anggaran 2017;
c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menyusun RKPD Tahun 2017.
(2) Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2017
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD
menggunakan RKPD Tahun 2017 untuk:
a. menyusun Rancangan Akhir Renja-PD;
b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.
(3) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 disusun guna menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah.
(4) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi pedoman Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang
berlandaskan pada Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2017, maka:
(1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan
RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Tahun Anggaran 2017 di DPRD;
(2) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan
RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2017 dalam melakukan
pembahasan Rencana Kerja dan Perubahan
Anggaran Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 7
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan
RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3
Juli 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Juli 2017
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
ERZALDI ROSMAN
Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 14 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
YAN MEGAWANDI
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
NOMOR 41 SERI E
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 i
DAFTAR ISI
Halaman
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 41 TAHUN 2017
TANGGAL 14 JULI 2017 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(PERUBAHAN RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 ..............
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................................. I
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan .............................................. I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................... ............................................ I-3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan .................................................................................................. I-3
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ............................................... ....................... I-5
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .............................. II
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 .............................. ............................. II-1
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2017.......................................................................................... ..................................................... II-1
2.3. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka
Belitung ................................................................................... ..................................................... II-99
1) Produk Ekonomi Makro .................... ........................................................................... . II-99
2) PDRB Per Kapita................................................................................................................ II-101
3) Inflasi .................................................................................................................................... II-101
4) Lain-lain Asumsi .............................................................................................................. II-101
2.4. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................... ............................. II-101
2.5. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ............................................................................ II-103
A. Belanja Tidak Langsung .................... ........................................................................... . II-104
B. Belanja Langsung ............................................................................................................. II-104
2.6. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.................... ............................................. . II-108
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ii PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Halaman
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD 2017 ............................................................................................. III
3.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RKPD
2017 ........................................................................................ ..................................................... III-1
3.2. Sasaran Pembangunan Daerah ........................................................................................ III-3
3.3. Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2017 ...................................... III-3
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................................... IV-1
LAMPIRAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ............................................................. II-2
Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2016 dan
Proyeksi serta Revisi PDRB 2017 (ADHK) (Rp Juta) .................................. II-99
Tabel II.3 Proyeksi dan Realisasi PDRB ADHK menurut Pengeluaran Tahun 2016
dan Proyeksi serta revisi Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Rp juta) ............................................................................................................... II-100
Tabel II.4 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2017 ......................................................................................................................................... II-103
Tabel II.5 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2017 ............................... II-107
Tabel II.6 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 ..................... II-109
Tabel III.1 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2017 ... III-3
Tabel III.2 Pagu Anggaran PD Pada APBD 2017 dan Rencana Perubahan ............ III-3
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 JULI 2017
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(PERUBAHAN RKPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 I - 1
B A B I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut
dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai
kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini
dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud
dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun
berkenaan.
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
pada pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seperti:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah;
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
I - 2 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan;atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam
hal terjadi :
a. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di
tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
b. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
c. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa
asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 yang tidak
lagi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
Selain hal tersebut, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017
juga dilakukan dalam rangka untuk mengakomodir visi misi kepada daerah
terpilih priode 2017 2022 yang telah dilantik pada tanggal 12 Mei 2017.
Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan
materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2017. Dengan demikian, penyusunan
Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian
program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Perubahan RKPD
dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mengalami
perubahan sebagai akibat dari berubahnya asumsi-asumsi yang semula
digunakan, serta dengan memperhatikan visi, misi dan program prioritas
gubernur dan wakil gubernur terpilih .
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 I - 3
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk
menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
1.2.2 Tujuan
Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan
APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
1.3 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
I - 4 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 I - 5
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2014 2034);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
Nomor 1 Seri D).
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 21 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Seri A);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan capaian kinerja makro pembangunan.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
Memuat kegiatan lanjutan tahun 2017, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
I - 6 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
BAB VI PENUTUP
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 1
B A B II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2016 merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD 2017, melalui evaluasi kinerja tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan lain dari evaluasi kinerja RKPD 2016 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum selesai 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali didalam Perubahan RKPD Tahun 2017.
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2016 dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017
Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.
Kondisi capaian kinerja RKPD 2017 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel II.1 berikut:
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 2 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Tabel II.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) 1 WAJIB 1 1 PENDIDIKAN 1 1 15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
APK PAUD 50,83% 44,51% 50,83% 50%* 100% 50% 98,36% DINDIK Prestasi PAUD Tk.
Nasional (TK/RA Terakreditasi min B)
40% 35% 40% 40%* 100% 35,00% 88% DINDIK
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SD/MI 116,26% 116,25% 116,26% 116,26%* 100% 116,25% 100% DINDIK APK SMP/MTs 97,00% 96,61% 97,00% 97%* 100% 96,61% 100% DINDIK APM SD/MI 98,00% 96,85% 98,00% 98% 100%* 96,85% 99% DINDIK APM SMP/MTs 84,00% 80,07% 84,00% 81% 96,43% 81% 96,43% DINDIK Angka DO SD/MI 0,30% 0,36% 0,36% 0,30% 100% 0,30% 100% DINDIK Angka DO SMP/MTs 0,40% 0,60% 0,60% 0,40% 100% 0,40% 100% DINDIK Persentase Kelulusan
SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100,00% DINDIK
Persentase Kelulusan SMP/MTs
99,35% 99,27% 99,27% 100% 100% 100% 100% DINDIK
Angka Melanjutkan SD/MI
100,00% 98,48% 98,48% 99% 103% 99% 99% DINDIK
Angka Melanjutkan SMP/MTs
100,00% 97,98% 97,98% 97,98% 100% 99,54% 99,54% DINDIK
Angka Mengulang SMP/MTS
0,45% 0,62% 0,62% 0,60% 104% 0,60% 104% DINDIK
Angka Mengulang SD/MI
4,00% 5,87% 5,87% 4% 100% 4% 100% DINDIK
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal
Jumlah Warga 10.432 9172 10.432 10.432 100% 10.432 100% DINDIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 3
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Belajar Paket A, B dan C
Angka Buta Aksara 2,50% 3,60% 2,50% 2,5%* 100% 3,60% 144% DINDIK Persentase Kelulusan
UNPK 78,00% 100% 100% 100% 130% 100% 130% DINDIK
Persentase Pengangguran Terlatih
19,23% 17,88% 18,31% 18,31% 100% 18,31% 92,98% DINDIK
1 1 22 Program Manajemen Layanan Pendidikan
Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 100% DINDIK
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan
4 Dok 4 Dok 3 Dok 4 Dok 130% 4 Dok 130% DINDIK
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 100% 3 Dok 100% DINDIK
1 1 28 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
APK SMA/MA/SMK 95,95% 84,14% 89,60% 84,14% 87,69% DINDIK APM SMA/MA 75,00% 58,60% 61,06% 58,60% 78,13% DINDIK Angka DO SMA/MA 0,31% 1,26% 1,66% 1,26% DINDIK Persentase Kelulusan
Siswa SMA/MA 99,00% 99,90% 99,43% 99,90% 101% DINDIK
Angka Mengulang Pendidikan Menengah
0,60% 0,83% 0,83% 0,83% 138,33% DINDIK
Persentase Kelulusan Siswa SMK
99,00% 99,90% 99,70% 99,90% 101% DINDIK
Siswa Miskin Berprestasi yang
750 Org - - - 100% DINDIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 4 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) melanjutkan
WAJIB PEKERJAAN UMUM
2 3 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jalan yang terbangun 12 3 km 0 3 Km 25,00% Dinas PUPR Jembatan yang
terbangun sepanjang 366 meter
1.870,00 m 374 m 0 374 m 20,00% Dinas PUPR
Peningkatan jalan dan jambatan provinsi sepanjang 53,61 km
125 25 km 0 25 Km 20,00% Dinas PUPR
Perencanaan Pembangunan Jalan
Kajian teknis terhadap kelayakan jalan dan penyusunan data base jalan
4 paket 4 Paket 4 Paket 100% Dinas PUPR
Pembangunan Jalan Tertingkatnya ruas jalan provinsi
236.01 km 72,86 Km 14 km (Effektif)
72,86 Km 30, 87% Dinas PUPR
Pembangunan Jalan (DAK + Pendamping DAK)
Terpeliharanya jalan 12 km 12 Km 12 km 100% Dinas PUPR
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Desain pembangunan jembatan
8 paket 7 Dok 2dokumen (paket)
dokumen (paket)
7 Paket 87,50% Dinas PUPR
Pembangunan Jembatan Batu Rusa II
Terbangunnya jembatan
2 paket 2 0 - 2 100,00% Dinas PUPR
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Termonitoringnya pembangunan jalan dan jembatan
2 paket 1 0 - 1 50,00% Dinas PUPR
Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan baru
22 unit 10 unit 6 unit Unit 10 unit 45,46% Dinas PUPR
2 3 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dan jambatan provinsi yang terpelihara dengan baik
874,33 km 827,18 874,33km - - 827,16 km 100% Dinas PUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Meningkatnya 832,18 Km 174 Km 27,55 Km Km (effekf) 174 Km 20,90% Dinas PUPR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 5
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Jalan kondisi konstruksi
jalan (effekif)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Meningkatnya kondisi konstruksi jembatan
7 unit 3 Unit 2 Unit 0 - 3 43% Dinas PUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
Terlaksananya pemeliharaan operasional jembatan Baturusa II
1 Paket 1 paket 1 Paket 100% Dinas PUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK + Pedamping DAK)
Meningkatnya kondisi konstruksi jalan
23 Km 53 Km 8 Km (effektif)
Km (efektif) 53 Km 123,80% Dinas PUPR
2 3 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jambatan
-
Terpeliharanya jalan/jambatan yang dilakibatkanbencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat
3 1 unit 1 unit 1 33,33 Dinas PUPR
Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat
Terpeliharanya jalan Provinsi pasca bencana
1 1 100% Dinas PUPR
2 3 4 Program Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan
Tersedianya dokumen database jalan dan jambatan provinsi
7 Dokumen dengan 24,19% total panjang jalan provinsi
4 dokumen dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi
1 dokumen 4 Dokumen 57,14% Dinas PUPR
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
Inventarisasi jalan Provinsi
5 dokumen
2 0 0 2 40% Dinas PUPR
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan
Inventarisasi jembatan Provinsi
4 dokumen
1 0 0 1 25% Dinas PUPR
2 3 5 Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jambatan
1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium
31 % alat-alat berat dan alat laboratorium
1 2 unit alat-alat berat alat lab
100% Dinas PUPR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 6 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Pengadaan Alat-Alat Ukur
dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium yang dapat meningkatkan kinerja di DPU
1 0 - 1 - Dinas PUPR
Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat berat di DPU yang dapat meningkatkan kinerja di DPU
5 paket 1 0 0 1 20% Dinas PUPR
Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Terpeliharanya alat ukur dan bahan laboratorium
1 1 Paket 1 Paket 100% 1 - Dinas PUPR
RehabilitasiPemeliharaan Alat-Alat Berat
Terpeliharanya alat berat di DPU
2 1 paket (exavator, dump truck, grader, three wheel loader, baby roller, asphal recyling)
2 Dinas PUPR
Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
Marka Jalan 2 0 - 2 - Dinas PUPR
2 3 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secar berkensinabungan
7.572 2.400 Ha 2.143 Ha 2.400 Ha 31,69 Dinas PUPR
%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya rehabilitasi saluran pembuang (Ha)
1196,07 Ha 2400 M 0 - 2400 M 0,20% Dinas PUPR
Optimalisasi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi
5429 Ha 13195 M 0 - 13195 M 0,24% Dinas PUPR
Pemberdayaan petani pemakai air (Ha)
Terlaksananya operasi dan
1484 Ha 6,8 4gapoktan 0 0 6,8 0,46% Dinas PUPR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 7
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) pemeliharaan jaringan irigasi
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)
Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi
28773 M 0 - 28773 M - Dinas PUPR
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan jaringan irigasi
5 dokumen 0 0 - - Dinas PUPR
Pembangunan Jaringan Irigasi
Terlaksananya peningkatan/pembangunan jaringan irigasi
8600 M 0 - 8600 M - Dinas PUPR
Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
Terlaksananya peningkatan/pembangunan jaringan irigasi
4000 M 8500 M 0 0 4000 M - Dinas PUPR
2 3 7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Terwujudnya layanan air baku untuk air minum
75 Ha 26 Ha 75 Ha 26 Ha 34,66% Dinas PUPR
Optimalisasi sumber air baku
Tersedianya sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan
2 lokasi - - 2 lokasi - Dinas PUPR
Peningkatan kapasitas daya tampung sumber air baku
Sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan
1 lokasi
2 3 8 Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air
98 Ha 25 Ha 27 Ha 25 Ha 25,51% Dinas PUPR
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
Terllaksananya partisipasi
36 orang 0 - 36 orang - Dinas PUPR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 8 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Perencanaan Pengelolaan SDA
Tersedianya pola pengelolaan SDA
2 dokumen 0 - 2 dokumen - Dinas PUPR
Perencanaan Konversi pendayagunaan Embung dan Sumber daya air lainnya
Tersedianya pola pengelolaan SDA
0 - - - Dinas PUPR
Penyusunan Pola WS Belitung
Tersedianya pola pengelolaan sumber daya air
3 laporan
3 laporan 0 - 100% Dinas PUPR
Pembangunan Embung dan bangunan penampung lainnya
Terlaksananya Pembangunan Embung dan bangunan penampung lainnya
5000 M Dinas PUPR
2 3 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah
Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah
Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20%
3 kws di ksk/ksp/ksn
3 kws di ksk/ksp/ksn
100% Dinas PU
Pengembangan distribusi air minum
Terlaksananya pemasangan pipa distribusi SPAM ibukota kecamatan (IKK)
- - - - - - Dinas PU
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Tersedianya jaringan pipa air bersih
- - 5 paket - - - - Dinas PU
2 3 10 Program Pengendalian Banjir
Terwujudnya sistem pengendalian banjir
52.515 M 69557 M' 69557 M' 132,50% Dinas PUPR
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali
Terbangunnya saluran pembuang (banjir) (M')
52.515 M 69557 M' 230000 M 69557 M' 132,5% Dinas PUPR
Perencanaan Pengendalian Banjir
Tersedianya dokumen perencanaan
9 dokumen 2 dokumen
9 dokumen Dinas PUPR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) pengendalian banjir
2 3 11 Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
tersedia insfrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial
3 kws di ksk/ksp/ksn Jumlah Jaringan jalan di kws strategis,khusus dan potensial 35% kws minapolitan/agropolitan,KEK dll
3 kws di ksk/ksp/ksn
3 kws di ksk/ksp/ksn
100% Dinas PUPR
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Terbangunnya jaringan jalan
52515 M' 42129 10.000 M' 0 - 42129 80% Dinas PU
Pembangunan Dermaga Terlaksananya pembangunan dermaga
dokumen
2 7 dokumen
0 - 2 #DIV/0! Dinas PU
2 3 12 Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan
Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan
6 kws di 3 kab Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45%
2 kws di 2 kab 2 kws di 3 kab 100% Dinas PU
35 desa Luas kawasan kumuh/miskin/tertinggal perdesaan 35 %
30 desa di 6 kab 35 desa 100% Dinas PU
10 desa di 6 kab Jumlah Desa terlayani air minum 45%
10 desa di 6 kab 30 desa di 6 kab
100% Dinas PU
6 desa/6 kab Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelolaan limbah/persampahan 30%
6 desa/6 kab 10 desa di 6 kab
100% Dinas PU
6 desa/6 kab Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45%
6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 100% Dinas PU
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Laporan data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an
5 laporan
3 - - - - Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 10 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) pelaksanaan PPIP
Rehabilitasi Dermaga Terehabnya dermaga 1 - 1 - - - Dinas PU URUSAN WAJIB PERUMAHAN
2 4 1 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Dinas PU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Tersedianya sarana dan prasarana pemakaman
- 2 - - - 2 - Dinas PU
2 4 2 Program Perencanaan Pengembangan Perumahan
Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
135 unit di 7 kab/kota terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani
135 unit di 7 kab/kota
135 unit di 7 kab/kota
100% Dinas PU
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Perumahan
Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Perumahan
1 1 laporan
0 0% 1 - Dinas PU
Penyusunan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM)
Tersusunnya NSPM 3 3 laporan
0 0% 3 - Dinas PU
2 4 4 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat
50 desa di 7 kab/kota terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapras perumahan dan permukiman
50 desa di 7 kab/kota
50 desa di 7 kab/kota
100% Dinas PU
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
1 1 laporan
0 - 1 - Dinas PU
2 4 5 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Tertanganinya lingkungan perumahan dan kwa permukuman yang terkena dampak bencana alam/sosial
7 kws di 7 kab/kota terdapat perumahan dan kws permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana
7 kws di 7 kab/kota
7 kws di 7 kab/kota
100% Dinas PU
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat
Terlaksananya monitoring dan
- - - - - - - Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) bencana alam evaluasi
URUSAN WAJIB 2 4 1 Program Perencanaan Tata
Ruang Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan
Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL
7 perda RTRW, 2 RDTR KSP
Dinas PUPR
Pelatihan Pemberian Perstujuan Substansi Rencana Rinci Kab/Kota untuk aparat BKPRD Provinsi
Aparatur BKPRD provinsi mahir dalam menyelesaikan persub rencana rinci kab/kota
- 15 - - - - 15 - Dinas PUPR
Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Teluk Kelabat
Data untuk penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi teluk kelabat
- 1 - - - - 1 - Dinas PUPR
Koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Terpadu
Terkoordinasinya pemerintah daerah kab/kota dalam penyusunan kawasan terpadu
1 laporan
1 - - 1 Dinas PUPR
Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
Tersusunnya database infrastruktur ke PU-an untuk pengembangan wilayah
- 1 dokumen - - 1dokumen Dinas PUPR
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Terlaksananya penyusunan rencana rinci kawasan strategis Provinsi (KSP)
- 2 KSP 1 KSP - - 2 KSP Dinas PUPR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 12 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat
Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP
- - - - - Dinas PUPR
Program Pemanfaatan Ruang
Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
Peta citra satelit quick bird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, sinkronisasi peta citra quick bird ruang zona darat dan zona laut, penguatan dan pemanfaatan peta citra quick bid, wastek
1 laporan wastek 1 laporan wastek
Dinas PUPR
Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan RTRW dikab/Kota
adanya laporan monev RTRW
- 1 laporan - - - 1 laporan - Dinas PUPR
Survey dan Pemetaan Tersedianya foto udara di wilayah Bangka Belitung
- - - - - - - Dinas PUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksanakannya pengendalian pemanfaatan ruang
40 PPNS prov/kab/kota dan 5 laporan PR,peralatan pendukung PPNS dan 30 kasus per kab/kota
Dinas PUPR
Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlatihnya aparatur BKPRD Kab/Kota dalam penyusunan peraturan zonasi
25 orang - 0 25 orang Dinas PUPR
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Tersusunnya data standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
1 0 1 Dinas PUPR
Program Kerjasama Pembangunan
Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan
Dinas PUPR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi usulan kegiatan (forum) SKPD dan forum Bina Marga)
- 3 laporan 3 laporan - Dinas PUPR
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Terlaksananya forum jasa konstruksi di Prov. Kep. Babel
- 2 laporan 2 laporan - Dinas PUPR
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
Koordinasi tim pembina jasa konstruksi
- 1 laporan - - - - 1laporan - Dinas PUPR
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)
terlaksananya perencanaan tata ruang
Dinas PU
Penyusunan Program Pengembangan RTH
Tersusunnya dokumen DED RTH Komplek perkantoran provinsi kepulauan Bangka Belitung
- 1 1 dokumen
- - - - Dinas PU
Penataan RTH Terbangunnya kawasan RTH di Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 1 lokasi
- - - - Dinas PU
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tersedianya lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
- - - - - - - Dinas PUPR
Pengadaan lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander
Lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
- 1 lokasi - - - 1 lokasi - Dinas PUPR
Program Pengembangan Terkoordinasinya Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 14 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Kinerja Pengelolaan Persampahan
pengelolaan sampah dan lahan
Kerjasama Pengelolaan Persampahan
Adanya pengelolaan sampah (TPA)
- - - - - - - Dinas PU
Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
Tersedianya manajemen pengelolaan persampahan
- 1 - - - 1 Dinas PU
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- 7 - - - 7 Dinas PU
2 3 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah
Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah
Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20%
3 kws di ksk/ksp/ksn
3 kws di ksk/ksp/ksn
100% Dinas PU
Pengembangan distribusi air minum
Terlaksananya pemasangan pipa distribusi SPAM ibukota kecamatan (IKK)
0 44.861 5000 0 0% 0 0% DINAS PU (PERKIM)
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Tersedianya jaringan pipa air bersih
0 0 5 paket 0 0% 0 0% DINAS PU (PERKIM)
2 3 12 Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan
Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan
6 kws di 3 kab Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45%
2 kws di 2 kab 0 0% 2 kws di 3 kab 0% Dinas PU (perkim)
35 desa Luas kawasan kumuh/miskin/tertinggal perdesaan 35 %
30 desa di 6 kab 0 0% 35 desa 0% Dinas PU (Perkim)
10 desa di 6 kab Jumlah Desa terlayani air minum 45%
10 desa di 6 kab 0 0% 30 desa di 6 kab
0% Dinas PU
6 desa/6 kab Jumlah desa kumuh 6 desa/6 kab 0 0% 10 desa di 6 0% Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) yg terlayani pengelolaan limbah/persampahan 30%
kab
6 desa/6 kab Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45%
6 desa/6 kab 0 0% 6 desa/6 kab 0% Dinas PU
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Laporan data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an pelaksanaan PPIP
5 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 30% 4 Laporan 80% Dinas PU (PERKIM)
URUSAN WAJIB PERUMAHAN
2 4 2 Program Perencanaan Pengembangan Perumahan
Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
135 unit di 7 kab/kota terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani
135 unit di 7 kab/kota
0 0% 135 unit di 7 kab/kota
0% Dinas PU (PERKIM)
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Perumahan
Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Perumahan
1 1 laporan
0 0% 1 0% Dinas PU (PERKIM)
Penyusunan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM)
Tersusunnya NSPM 3 3 laporan
0 0% 3 0% Dinas PU (PERKIM)
2 4 4 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat
50 desa di 7 kab/kota terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapras perumahan dan permukiman
50 desa di 7 kab/kota
0 0% 50 desa di 7 kab/kota
0% Dinas PU (PERKIM)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
1 1 laporan
0 0% 1 0% Dinas PU (PERKIM)
2 4 5 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Tertanganinya lingkungan perumahan dan kwa
7 kws di 7 kab/kota terdapat perumahan dan kws permukiman yang berada di
7 kws di 7 kab/kota
0 0% 7 kws di 7 kab/kota
0% Dinas PU (PERKIM)
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 16 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) permukuman yang terkena dampak bencana alam/sosial
daerah/kws rawan bencana
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
- 0 0 0 0% 0 0% Dinas PU (PERKIM)
URUSAN WAJIB 2 4 1 Program Perencanaan Tata
Ruang Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan
Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL
0 0 0 0% 0 0% Dinas PU (PERKIM)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan
0 0 0 0 0% 0 0% Dinas PU (PERKIM)
Kerjasama Pengelolaan Persampahan
Adanya pengelolaan sampah (TPA)
0 0 0 0 0% 0 0% Dinas PU (PERKIM)
Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
Tersedianya manajemen pengelolaan persampahan
0 0 0 0 0% 0 0% Dinas PU (PERKIM)
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- 0 0 0 0% 0 0% Dinas PU (PERKIM)
Cakupan pelayanan persampahan
3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel
Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel
Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel
0 0% Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel
0% Dinas PU (PERKIM)
5 1 3 Ter Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Terlaksananya Pembangunan Drainase
0 5.600 Meter 3.200 Meter 4.193,2 Meter 131,04% 9.793,2 Meter 0% Dinas PU (PERKIM)
7 1 3 Pembangunan Jalan dan Terbangunnya 0 0 1200 Meter 570 Meter 47,00% 570 Meter 0% Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Jembatan Perdesaan Jaringan Jalan (PERKIM)
1 WAJIB 0 2 URUSAN WAJIB
2 4 PENATAAN RUANG 1 2 4 Program Perencanaan Tata
Ruang Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan
90% 70% 20% 5% 7% 77% 85,50% BAPPEDA
Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya faslitasi dan koordnasi BKPRD
34 Kali 19 15 Kali 3 20% 22 65% BAPPEDA
Koordinasi Penyusunan RZWP3K
Tersusunnya RZWP3K
3 Rakor 1 0 0 0 1 33,30% BAPPEDA
0 10 URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 6 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
80% 60% 20% 0 0 75% 94% BAPPEDA
Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya fasilitasi forum data
7 Kali FGD/Rakor
1 kali 6 Kali FGD/Rakor
3 50% 4 57% BAPPEDA
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya System Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
12 Data Pokok/Aplikasi
8 3 Aplikas
2 67% 10 83% BAPPEDA
Implementasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional
Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
1 Aplikasi Geoportal 0 1 Aplikasi Geoportal
0 0 0 0 BAPPEDA
1 6 16 Program Kerjasama Pembangunan
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 18 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Kuantitas Kerjasama
Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
80% 70% 10% 8,9 89% 78,90% 98,60% BAPPEDA
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
22 Kesepakatan
19 3 2 66,70% 21 95,5 BAPPEDA
1 6 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpras dan LH terhadap RPJMD
80% 75% 0 0 0 75% 93,80% BAPPEDA
Koordinasi pengendalian kawasan tertentu terbatas
Terlaksananya pengendalian kawasan tertentu terbatas
5 Dokumen
4 0 0 0 4 93,80% BAPPEDA
1 6 20 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan manajemen program dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi Bappeda
80% 60% 20% 10 50% 70% 87,50% BAPPEDA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 19
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Fasilitasi peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur perencana
Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, wokshop serta penilaian kinerja pejabat fungsional perencana
80 PNS 50 30 PNS/Bimtek/Diklat
20 66,70% 70 87,50% BAPPEDA
1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase KesesuaianPencapaian sasaran tahunan RPJMD
80% 70% 10% 3% 33,30% 73% 91,30% BAPPEDA
Penyusunan RKPD Terlaksananya penyusunan RKPD 2016 dan perubahan RKPD 2015
10 Dokumen
8 2 dokumen
1 50% 9 90% BAPPEDA
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan RKPD 2015
5 Forum
4 1 3kali/forum
1 100% 5 100% BAPPEDA
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Terlaksananya penyusunan LKPJ
6 Dokumen
4 2 dokumen
2 100% 6 100% BAPPEDA
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan
60 bulan/Laporan dari 36 SKPD dan 7 Kabupaten /Kota
48 12 6 50% 54 90,00% BAPPEDA
Penyusunan KUA PPAS Terlaksananya KUA PPAS TA.2016 dan perubahan KUA PPAS Tahun 2015
10 Dokumen
8 2 dokumen
0 0% 8 80% BAPPEDA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 20 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Perencanaan Monitoring
dan evaluasi kebijakan Satam Emas
Terlaksananya perencanaan monitoring dan evaluasi satam emas
4 Dokumen, 7 Kabupaten /Kota
3 1 dokumen
0 0 3 75% BAPPEDA
Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-2025
Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RPJMD 2012-2017
1 dokumen
1 0 0 0 0 100% BAPPEDA
Penyusunan RPJMD 2017-2022
Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RPJMD 2012-2017
1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 0 0 0 BAPPEDA
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022
3 Dokumen 0 3 Dokumen 0 0 0 0 BAPPEDA
1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD
75% 70% 5% 1,40% 28% 71,40% 95,20% BAPPEDA
koordinasi perencanaan Bidang ekonomi
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi
8 FDG dan 2 Kali rapat koordinasi
1 7 FDG dan 2 Kali rapat koordinasi
3 42,90% 4 50% BAPPEDA
Penyusunan Tabel Input Output Daerah
Jumlah Dokumen Tabel I/o
1 dokumen
1 dokumen 0 0 0% 1 100% BAPPEDA
Kajian Finansial Jumlah Kajian 1 doku 0 1 Doku 0 0% 0% 0% BAPPEDA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 21
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Pengembangan Kawasan Strategi Provinsi
Finansial Pengembangan Kawasan Strategi Provinsi
men men
Penyusunan Increamnetal Capital Output Ratio (ICOR)
Tersusunya Dokumen ICOR
1 dokumen 0 1 dokumen 0 0 0 0% BAPPEDA
6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase kesesuaian
80% 75% 5% 2% 40% 77% 96,30% BAPPEDA
pencapaian sasaran bidang sosial budaya terhadap RPJMD
Perencanaan kependudukan dan sumber daya manusia
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang kependudukan dan sumber daya manusia
15 Dokumen
7 0 0% 0% 7 46,67% BAPPEDA
Perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan di provinsi kepulauan Bangka Belitung
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang kesejahteraan rakyat dan kebudayaan
11 Dokumen
7 4 Dokumen
2% 50% 9 81,80% BAPPEDA
6 23 ProgramPerencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpras dan LH terhadap RPJMD
80% 0 80% 0 0 0 0 BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup
Tersusunnya review masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
2 Rakor dan 6 Fgd
- 2 Rakor dan 6 Fgd
0 0% 0% 0% BAPPEDA
6 23 ProgramPerencanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase kesesuaian
80% 70% 10% 5,71% 57,10% 75,71% 94,60% BAPPEDA
Pemerintahan dan Otonomi Daerah
pencapaian sasaran bidang
pemerintahan dan
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 22 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) otonomi
daerah terhadap RPJMD
Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan
Tersusunnya Laporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan
4 Laporan
0 0 0% 0% 0% 0% BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi
Terlaksananya penyusunan perencanaan berbasis SPM (planning and budgeting) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (evaluasi perkembangan capaian SPM)
9 dokumen SPM
0 0 0% 0% 0% 0% BAPPEDA
Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Deklarasi dan Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas
2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 2 100% BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan otonomi daerah
4 Rakor 0 4 Rakor 2 rakor 50% 2 50% BAPPEDA
6 23 Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah
Persentase Penelitian, Kerjasama dan Publikasi yang digunakan sebgai Rekomendasi Pemerintah Daerah
83% 73% 10% 0% 0% 73% 88% BAPPEDA
Pengembangan Jaringan Jumlah Kerjasama 5 Kajian 5 Kajia 0 0% 0 0,00% BAPPEDA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 23
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Penelitian dan Publikasi yang
digunakan sebagai rekomendasi pemerintah daerah
kebijakan
n kebijakan
Kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah
Jumlah Kajian penelitian yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah
4 Jenis Kebijakan
1 kebijakan 3 Jenis Kebijakan dan 2 pertemuan
0 0% 1 25% BAPPEDA
Kajian Potensi Inovsi Daerah Jumlah Kajian penelitian yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah
4 Dokumen
2 Dokumen 1 Dokumen
0 0% 0 50% BAPPEDA
1 URUSAN WAJIB PERUHUBUNGAN
2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terpenuhinya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
DISHUB
Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS)
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Rakornis)
300 peserta
264 0 peserta
0 100% 264 88% DISHUB
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan
60 bln 60 0 bln 0 0% 60 100% DISHUB
Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum
20 Pertemuan
15 4 Pertemuan
2 50% 17 85% DISHUB
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 24 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) LLAJ
Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara
Terselenggaranya kegiatan Survey dan Monitoring KKOP dan Pelayanan Jasa Bandara
2 Bandara
2 Bandara 0 - 0 0% 2 100% DISHUB
DED dan SID Pelabuhan Dendang
Terselenggaranya DED dan SID Pelabuhan Dendang
1 Lokasi - 0 - 0 0% - 0% DISHUB
Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Seliu
Terselenggaranya Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Seliu
1 lokasi 1 Lokasi 0 0 0% 1 100% DISHUB
Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Besar
Terselenggaranya Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Besar
1 lokasi 1 Lokasi 0 0 0% 1 100% DISHUB
Survey Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di Pulau-pulau berpenduduk pada Rute Sadai-Tg.Pandan
Terselenggaranya Survey Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di Pulau-pulau berpenduduk pada Rute Sadai-Tg.Pandan
1 rute pelayaran
1 rute pelayaran - - 0 0% 1 rute pelayaran
100% DISHUB
Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah
Terselenggaranya Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah
1 kali rapat
1 kali rapat - - 0 0% 1 100% DISHUB
Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil)
Terlaksanannya Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil)
1 set - - - 0 0% - 0% DISHUB
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 II - 25
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target RKPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017
PD Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11) Pembongkaran Gapura RPPJ Terlaksanannya
Pembongkaran Gapura RPPJ
4 gapura - - - 0 0% - 0% DISHUB
Pengadaan X-Ray dan Walktrough
Tersediannya X-Ray dan Walktrough di Gedung VIP Bandara Depati Amir
1 Bandara
- - - 0 0% - 0% DISHUB
Pembangunan Sarana Bantu SBNP di Sijuk Kabupaten Belitung
Tersediannya Sarana Bantu SBNP di Sijuk Kabupaten Belitung
11 unit - - - 0 0% - - DISHUB
Pengumpulan dan Analis Database Pelayanan Jasa Angkutan
Terselenggaranya Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan
30 buku 0 30 buku 0 0% 0 0% DISHUB
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
Terselenggaranya Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
6 Dokumen 0 6 Dokumen 0 0% 0 0% DISHUB
Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
Terselenggaranya Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi
6 Dokumen 0 6 Dokumen 0 0% 0 0% DISHUB
Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung
Terselenggaranya Penyusunan Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung
6 Dokumen 0 6 Dokumen 0 0