GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI (Peraturan Presiden RI No. 42 Tahun 2013)

oleh:

Dr. HADIAT, MA Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Disampaikan pada Talkshow Gerakan Nasional 1000 HPK Jakarta, 18-20 Oktober 2013

SISTEMATIKA SI

STEM

ATI

KA

1. PENDAHULUAN

2. ANALISA SITUASI INDONESIA

3. GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

4. INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF

5. PENUTUP

2

1. PENDAHULUAN

3

1. Banyak negara mempunyai kemajuan yang lambat (slow progress) dan off track dalam perbaikan gizi, beberapa negara mempunyai capaian yang menggembirakan, yang dapat dipakai sebagai pembelajaran.

2. Gagal tumbuh pada periode 1000 hari pertama kehidupan mengakibatkan gangguan tumbuh kembang (anak kecil, pendek, daya tahan rendah dan kecerdasan rendah) juga mengakibatkan gangguan metabolik sebagai salah satu risiko penyakit tidak menular

3. Penelitian-penelitian terkini mengungkapkan berbagai intervensi gizi yang cost effective pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan.

Latar Belakang

Pertumbuhan Massa Tubuh

Dan Komposisi Badan

Metabolisme Glukosa, Lipids, Protein Hormon/Receptor/Gen

Perkembangan Otak

Kognitif Dan Prestasi Belajar

Kekebalan Kapasitas Kerja

Diabetes, Obesitas, Penyakit Jantung Dan

Pembuluh Darah, Kanker, Stroke,

Dan Disabilitas Lansia

GIZI PADA 1000 HARI PERTAMA

KEHIDUPAN (JANIN DAN

BAYI 2 TAHUN)

DAMPAK JANGKA PENDEK DAMPAK JANGKA PANJANG

MATI

Sumber: Short and long term effects of early nutrition (James et al 2000)

5

MENGAPA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN, PENTING?

Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan – Masalah gizi dan kesehatan bukan disebabkan terutama oleh faktor genetik melainkan karena faktor lingkungan

hidup yang dapat diperbaiki dengan fokus pada masa 1.000 HPK

– Perbaikan gizi pada kelompok 1.000 HPK akan menunjang proses tumbuh kembang janin, bayi dan anak sampai usia 2 tahun

Bagaimana Respon Global terhadap Masalah Gizi ?

• Sumber: SUN Movement Secretariate, 2013

1. Scaling Up Nutrition Movement diluncurkan tahun 2010 oleh PBB

SUN Movement adalah upaya bersama (collaborative efforts) dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan visi bebas rawan pangan kurang gizi (zero hunger and malnutrition), melalui penguatan kesadaran dan komitmen untuk menjamin akses masyarakat terhadap makanan yang bergizi

2. The Lancet Maternal and Child Nutrition

Series

(Juni 2013)

• Masalah gizi menyumbang 45% kematian anak balita

• Investasi untuk meningkatkan intervensi gizi pada 90% sasaran di 34 negara penderita gizi akan dapat menyelematkan 900 ribu jiwa, mengurangi stunting /pendek (TB/umur) sebesar 20% dan wasting/kurus (BB/TB) 61%

• Status gizi yang baik merupakan modal dasar dalam pencapaian sasaran pembangunan.

3. Nutrition for Growth High Level Event

(Juni 2013)

• Sasaran tahun 2020

• Meningkatkan status gizi dari 500 juta ibu hamil dan anak balita

• Mengurangi jumlah anak balita stunting sebanyak 20 juta tahun 2020; dan

• Menyelamatkan sekurang-kurangnya 1,7 juta jiwa balita melalui pencegahan stunting, meningkatkan pemberian ASI, dan meningkatkan penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk

7

Bagaimana Respon Global terhadap …… (2)

• Sumber: SUN Movement Secretariate, 2013

• Investasi pada gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3% per tahun.

• Investasi $1 pada gizi dapat menghasilkan kembalinya $30 dalam peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas ekonomi.

Mengapa Perlu Investasi untuk Gizi ?

• Sumber: SUN Movement Secretariate, 2013

8

• The Copenhagen Consensus 2012: Para ekonom terkenal dunia mengidentifikasi cara paling cerdas mengalokasikan uang untuk

menghadapi 10 tantangan utama dunia adalah: Investasi untuk perbaikan status gizi penduduk

BERAKAR DI

Kemiskinan Pemberdayaan Perempuan

Lingkungan Politik & Budaya

Kurangnya akses untuk

PANGAN yang bergizi

Kurangnya PELAYANAN KESEHATAN Untuk ibu & anak,

termasuk mendampingi ibu dalam menyiapkan

MP-ASI

Kurangnya akses terhadap SARANA

KESEHATAN

sanitasi & penyediaan air bersih

Penyebab Masalah Gizi Saling Berkaitan

9

10

2. ANALISA SITUASI INDONESIA

59 37

33

0

10

20

30

40

50

60

70

Afg

hani

stan

Y

emen

G

uate

mal

a T

imor

-Les

te

Mad

agas

car

Mal

awi

Bur

undi

E

thio

pia

Rw

anda

N

epal

In

dia

Lao

Peo

ple'

s …

Bhu

tan

Nig

er

Gui

nea-

Bis

sau

Dem

ocra

tic R

epub

lic …

Z

ambi

a D

emoc

ratic

Peo

ple'

s …

Uni

ted

Rep

ublic

of …

M

ozam

biqu

e E

ritre

a C

omor

os

Ban

glad

esh

Ben

in

Pap

ua N

ew G

uine

a C

entr

al A

fric

an …

E

quat

oria

l Gui

nea

Pak

ista

n C

ambo

dia

Som

alia

Le

soth

o N

iger

ia

Mya

nmar

C

had

Sud

an

Cot

e d'

Ivoi

re

Gui

nea

Taj

ikis

tan

Libe

ria

Uga

nda

Mal

i In

done

sia

Vie

tnam

C

amer

oon

Bur

kina

Fas

o S

ierr

a Le

one

Ken

ya

Phi

lipin

es

Zim

babw

e D

jibou

ti

World Average26,9

Sumber : UNICEF 2009

Prevalensi Stunting di 50 Negara (Tahun 2003-2008)

Indonesia peringkat ke-42 (37)

54

48

42 41 37 36 34

16

4

0

10

20

30

40

50

60

Timor-Leste Laos Cambodia Myanmar Indonesia Vietnam Philipines Thailand Singapore

World Average 26,9

Prevalensi Stunting di Negara-negara ASEAN (Tahun 2003-2008)

PREVALENSI STUNTING INDONESIA DIBANDINGKAN NEGARA LAIN

Prevalensi balita stunting di Indonesia masih cukup tinggi (35,6%). Kondisi ini berdampak pada perkembangan kognitif dan produktivitas anak pada jangka panjang

22,5 26

,6

26,9 27,8

28,3

29 29,1

29,3

29,4

30,2 31

,6

32,2

32,8

33,5

33,6

33,9 35

,3

35,6

35,9

36,2

36,3 37,5

37,8 38,9

38,9

39,6

39,7

40,3

40,4 41,6

42,3

48,2 49,2

58,4

0

10

20

30

40

50

60

D.I. Y

ogya

karta

DKI Ja

karta

Kepu

lauan

Riau

Sulaw

esi U

tara

Papu

a

Bang

ka Be

litung

Kalim

antan

Timu

r

Bali

Malu

ku U

tara

Jambi

Beng

kulu

Riau

Suma

tera

Bara

t

Bant

en

Jawa B

arat

Jawa T

enga

h

Kalim

antan

Selat

an

Indon

esia

Jawa T

imur

Sulaw

esi T

enga

h

Lamp

ung

Malu

ku

Sulaw

esi T

engg

ara

Aceh

Sulaw

esi S

elatan

Kalim

antan

Teng

ah

Kalim

antan

Bar

at

Goro

ntalo

Suma

tera

Selat

an

Sulaw

esi B

arat

Suma

tera

Utar

a

Nusa

Teng

gara

Bar

at

Papu

a Bar

at

Nusa

Teng

gara

Timu

r

Prevalensi Stunting di Indonesia

12

Terjadi Disparitas antar Kabupaten/Kota untuk Prevalensi Anak Stunted

Sumber: Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia 2009, WFP

13

Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

“Arah Pembangunan Pangan dan Gizi yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan status kesehatan dan gizi masyarakat.”

UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Arah perbaikan gizi adalah MENINGKATNYA MUTU GIZI perorangan dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan

yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025

“Pembangunan pangan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang,

serta terjamin keamanannya”.

14

Kebijakan Nasional tentang Pangan dan Perbaikan Gizi

Perpres No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

upaya penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinir untuk percepatan perbaikan gizi pada 1000 hari perta kehidupan.

UU Pangan NO 18 Tahun 2012 (psl 63)

“Pemerintah menetapkan kebijakan di bidang Gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun

Inpres Nomor 3 Tahun 2010

“Perlunya disusun dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015 di 33 provinsi.”

15

Kebijakan Nasional ... (2)

3. GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

16

GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

www.themegallery.com

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2013 tanggal 23 Mei 2013

GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN

PERBAIKAN GIZI (Gerakan 1000 HPK)

upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan

partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan

terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas pada

seribu hari pertama kehidupan

BAB I: KETENTUAN UMUM

• Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk persepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan

• Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan (730 hari) sampai anak berusia 2 (dua) tahun (270 hari)

• Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

• Pemerintah Pusat , yang selanjutnya disebut Pemeritnah Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945

• Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah 18

BAB II. TUJUAN

1. Tujuan umum: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.

2. Tujuan khusus: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah: a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk

memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;

b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan

c. memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

19

BAB III. STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN

STRATEGI

a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pem-bangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;

b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;

c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan

d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

20

SASARAN

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan, dengan sasaran meliputi: • masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah

usia dua tahun (baduta); • kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis; • perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan

keagamaan; • Pemerintah dan Pemerintah Daerah; • media massa • dunia usaha; dan • lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

21

Strategi, Sasaran, ...(2)

kampanye nasional dan

daerah

Melakukan perubahan persepsi

dan peningkatan pengetahuan dan

perilaku masyarakat

22

advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas

lembaga

Menggalang dukungan pada GN Percepatan Perbaikan Gizi

dialog untuk menggalang kerja

sama dan kontribusi

Menggalang kerjasama dan kontribusi GN

Percepatan Perbaikan Gizi

Pelatihan

Meningkatkan kemampuan

komunikasi dan partisipasi

masyarakatdan

Diskusi

Pengembangan partisipasi masyarakat

dan pengembangan norma-norma sosial

intervensi kegiatan gizi langsung

(spesifik)

Tindakan atau kegiatan untuk menangani

masalah gizi, yg pada umumnya dilakukan

oleh sektor kesehatan

intervensi kegiatan gizi tidak langsung

(sensitif)

Tindakan atau kegiatan pembangunan diluar sektor

kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan

gizi masyarakat

Kegiatan Lain

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam

pelaksanaannya didaerah sesuai dengan bidang tugas

masing2 K/L

Strategi, Sasaran, ...(3)

KEGIATAN

23

Strategi, Sasaran, ...(4)

PELAKSANAAN Dilakukan oleh:

Org. Kemasy. &

LSM

Pemerintah &

Pemerintah Daerah

Org. Profesi Akademisi

Dunia Usaha Media Massa

Masyarakat Mitra Pemb.

Internasional

Gugus Tugas mempunyai tugas:

• mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada Kementerian dan Lembaga;

• mengkoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

• mengkoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

• mengkoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

• melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

24

BAB IV. GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

1) Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas.

2) Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

Susunan Keanggotaan

25

Tim Pengarah

Ketua: Menko Kesra

WaKa

I: Menteri Dalam Negeri

II: Menteri Kesehatan

Sekretaris: Deputi SDMK, Bappenas

Anggota:

• Men PPN/Ka Bappenas

• Menteri Pertanian

• Menteri Kelautan & Perikanan

• Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan

• Penteri Perindustrian

• Menteri Perdagangan

• Menteri Sosial

• Menteri Agama

• Menteri Komunikasi & Informasi

• Menteri Pemberdayaan

Perempuan & Perlindungan

Anak

• Sekretari Kabinet

diatur Presiden

Tim Teknis

Ketua: Deputi SDMK, Bappenas

Wakil Ketua:

I. Deputi Bidang Koord.

Kesehatan, Kependudukan

dan KB, Kemenkokesra

II. Dirjen Bina Gizi dan KIA,

Kemkes

Sekretaris:

I: Dir. Kesehatan & Gizi

Masyarakat, Bappenas

II: Dir. Bina Gizi, Kemkes

Anggota: Berasal dari unsur

Pemerintah

Diatur Ketua Tim Pengarah

Kelompok Kerja

• Dalam melaksanakan tugas,

Gugus Tugas dapat

membentuk Kelompok Kerja

• Anggota Kelompok Kerja

terdiri atas unsur pemerintah,

masyarakat, akademisi,

praktisi dan pelaku usaha

• diatur Ketua Tim Teknis

Sekretariat

• Untuk mendukung

kelancaran tugas Gugus

Tugas diperbantukan

sebuah Sekretariat

• Sekretariat dilaksanakan

secara fungsional oleh

salahsatu unit kerja

dilingkungan Kem.

PPN/Bappenas

• Diatur Menteri PPN/Ka

Bappenas

BAB IV. GUGUS TUGAS ...... (2)

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan

Gugus Tugas...(2)

26

Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Daerah

Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi mengacu pada rencana dan program kerja yangn disusun oleh Gugus Tugas. Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, LSM, media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

27

Ketua Gugus Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setidaknya 1x dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Gubernur, Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas setidaknya 1x dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan (tembusan ke Mendagri).

Pendanaan bagi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan.

Pendanaan

4. INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF

28

SASARAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI ( pencapaian pada tahun 2025)

1. Menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40 persen

2. Menurunkan proporsi anak balita yang menderita kurus (wasting) kurang dari 5 persen.

3. Menurunkan anak yang lahir berat badan rendah sebesar 30 persen

4. Tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih

5. Menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen

6. Meningkatkan prosentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan paling kurang 50 persen

29

Kerangka Pikir Penyebab Masalah Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)

Penanganan masalah gizi merupakan upaya lintas sektor untuk mengatasi penyebab langsung, tidak langsung, dan akar masalah melalui upaya intervensi

gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif 30

CIRI KHUSUS KEGIATAN GERAKAN 1000 HPK

31

Penguatan intervensi gizi bersifat spesifik yang masih belum optimal pelaksanaannya,

Peningkatan intervensi gizi bersifat sensitif yang memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan.

Setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki nilai tambah dan sesuai kebutuhan (demand driven),

Dilakukan secara lintas sektor, terpadu, dan efisien

Memiliki dampak yang luas, dan

Memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerja bersama dan berkesinambungan.

INTERVENSI GIZI SPESIFIK INTERVENSI GIZI SENSITIF

Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung.

Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.

Kegiatannya antara lain berupa imunisasi, PMT ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di Posyandu.

Sasaran : khusus kelompok 1.000 HPK (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan).

Kontribusi: 30%

Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung.

Berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non-kesehatan.

Kegiatannya antara lain penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraan gender.

Sasaran: masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK.

Kontribusi: 70%

JENIS INTERVENSI DALAM GERAKAN 1000 HPK

32

Intervensi Gizi Spesifik

33

I. Ibu Hamil

Suplementasi besi folat

Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK)

Penanggulangan kecacingan

Suplemen kalsium

Pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria

II. Ibu Menyusui

Promosi menyusui

Komunikasi perubahan perilaku untuk memperbaiki pemberian makanan pendamping ASI

III. Bayi 0-23 Bulan

Suplementasi zink

Zink untuk manajemen diare

Suplemen vitamin A

Pemberian garam iodium

Pencegahan kurang gizi akut

Pemberian obat cacing

Fortifikasi besi dan kegiatan suplementasi

Pemberian kelambu

JENIS INTERVENSI DALAM GERAKAN 1000 HPK (2)

Intervensi Gizi Sensitif

No Kegiatan

1 Penyediaan air bersih dan sanitasi

2 Ketahanan pangan dan gizi

3 Keluarga Berencana

4 Jaminan Kesehatan Masyarakat

5 Jaminan Persalinan Dasar

6 Fortifikasi Pangan

7 Pendidikan gizi masyarakat

8 Intervensi untuk remaja perempuan

9 Pengentasan Kemiskinan

INTERVENSI GIZI SENSITIF: Pengarusutamaan Pembangunan Gizi pada Lintas Sektor

34

Ketahanan Pangan dan

Gizi

Jaminan Kesehatan

Masyarakat

Penanggulangan Kemiskinan

Keluarga Berencana

Air Bersih & Sanitasi

Remaja Perempuan

Pendidikan Gizi Masyarakat

Upaya preventif-promotif, kuratif-rehabilitatif penanganan masalah gizi

Ketersediaan makanan di rumah

tangga, jumlah dan jenis asupan

gizi.

DUNIA USAHA

Penyebaran informasi gizi

AGAMA

KESEHATAN

PERTANIAN

Produksi perikanan

nasional, gerakan gemar makan

ikan

KELAUTAN & PERIKANAN

Pengetahuan dan persepsi tentang pemilihan makanan, jumlah dan gizi yang seimbang.

PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

Akses masyarakat untuk memperoleh makanan bermutu dengan harga terjangkau

PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

KOMUNIKASI &

INFORMATIKA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &

PERLINDUNGAN ANAK

Penanganan masalah gizi pada keluarga miskin

SOSIAL

PERBAIKAN

GIZI

MASALAH GIZI TIDAK SAJA DIPANDANG SEBAGAI MASALAH KESEHATAN, TETAPI TELAH MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA

5. PENUTUP

36

PENUTUP

37

• Gizi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional

kondisi kekurangan gizi akan berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas SDM.

• Upaya perbaikan gizi dapat menurunkan angka kemiskinan penduduk dan kematian anak, sehingga dapat menunjang terciptanya SDM yang sehat, cerdas, dan produktif.

• Fokus penanganan masalah gizi terutama dalam mengurangi stunting, dititikberatkan dalam kerjasama pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemangku kepentingan terdiri dari unsur-unsur: Pemerintah, LSM, organisasi profesi, akademisi, media massa, dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

www.themegallery.com