GAMBARAN KEBUTUHAN DAN ROAD MAP PERSIAPAN...
Transcript of GAMBARAN KEBUTUHAN DAN ROAD MAP PERSIAPAN...
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Disampaikan Oleh:
BUDI PRASETYO, SH., MM
Yogyakarta, 22 Oktober 2015
GAMBARAN KEBUTUHAN DAN
ROAD MAP PERSIAPAN
PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH
KETAHANAN NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah)
AMANAT
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
ALINEA
KEEMPAT
BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)
AMANAT PEMBUKAAN UUD NRI 1945
1. TUJUAN :
KOKOHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA
KARAKTER BANGSA MELALUI PENGAMALAN NILAI-
NILAI PANCASILA, UUD 1945 & KEBHINNEKAAN
SEBAGAI TATANAN PERILAKU HIDUP BERBANGSA
DAN BERNEGARA
2. SASARAN STRATEGIS :
a. TERPELIHARANYA PERSATUAN & KESATUAN
BANGSA
b. TERPELIHARANYA STABILITAS POLDAGRI DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG
BERKUALITAS
SASARAN STRATEGIS DITJEN POLITIK & PEMERINTAHAN UMUM
UU 23/2014:
PASAL 25 (3), bahwa : Gubernur, Bupati/Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum
di wilayahnya dibantu oleh instansi vertikal
Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaa Urusan Pemerintahan Umum
dibiayai dari APBN
PASAL 25 (5) bahwa :
Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
umum dibiayai dari APBN.
PASAL 404 bahwa :
Serah terima P3D sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Daerah Prov & Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-
Undang ini dilakukan paling lama 2 tahun.
SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 120/253/SJ TANGGAL 16 JANUARI 2015
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSIAPAN DUKUNGAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONDISI TERKAIT PERSIAPAN DUKUNGAN SAAT INI
Sebagai Urusan Baru, Belum Tersedia : Peraturan
Pelaksanaan dan Dukungan Sumber Daya (P3D) Pusat
Untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Daerah
Terkait Sub Urusan Konkuren, Dukungan Sumber Daya
Sangat Bervariasi Antar Daerah
Sangat Terbatasnya Penerimaan APBN, antara lain
Penerimaan Pajak tidak capai target, orientasi dan prioritas
penganggaran kabinet kerja
Orientasi Pembangunan Pada Insfrastruktur Fisik
(Anggaran Kemendagri Berkurang)
• Merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Otonomi
• Bervariasi, Badan, Kantor, Bagian Dari Dinas, Bagian, Sub
Bagian (Karena Dibentuk Perda sebagai Kewenangan
Daerah)
KELEMBAGAAN
Merupakan Pegawai Daerah Otonom
Berbagai Macam Latar Belakang
Pendidikan dan Kompetensi
Variasi Pangkat dan Golongan
Variasi Tingkatan Penghasilan
Variasi Jumlah Personel Dalam SKPD
Terbanyak : 71 Personil
Terendah : 20 Personil
PERSONIL
BERSUMBER DARI APBD
SANGAT VARIATIF, NAMUN CENDERUNG MINIMAL
(LEBIH BANYAK UNTUK OPERASIONAL KANTOR
DAN GAJI PEGAWAI berkisar 60%)
TAHUN 2013 ALOKASI SKPD PROV (Penerimaan Data
2014)
TERBESAR : Rp. 58.590.596.100,-
TERKECIL Rp. 6.759.626.800,-
PEMBIAYAAN
KEPEMILIKAN : KANTOR SENDIRI,
BERGABUNG DG PERKANTORAN SKPD
LAIN, PINJAM MAUPUN SEWA
KONDISI PERKANTORAN LAYAK HINGGA
TIDAK LAYAK
PERLENGKAPAN PERKANTORAN &
KENDARAAN MEMADAI HINGGA SANGAT
MINIMAL
SARANA DAN PRASARANA
JAN & FEB 2015
PERSIAPAN
MARET-DESEMBER 2015
PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN
OKTOBER 2016
PELAKSANAAN 2017
1. Penyusunan Road Map
2. Pemetaan Kebutuhan
3. Pembagian Tugas
4. Pembentukan Tim Pokja
1. Operasional Kesbangpol Provinsi
2. Pengalihan P3D (pinjaman/Dpk)
3. Pengajuan Anggaran
1. Penyusunan PP, Perpres,
dan PMDN
2. Pembentukan
Kelembagaan
3. Pengajuan Anggaran
4. Penyusunan NSPK
1. Pembentukan Kesbangpol
Kab/Kota
2. Operasional
Kabupaten/Kota
3. Alih Status P3D
ROADMAP VERTIKALISASI
LANGKAH-LANGKAH YG TELAH DITEMPUH HINGGA SAAT INI
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN PERATURAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PEMETAAN (INVENTARISASI DUKUNGAN)
PEMETAAN POTENSI PERMASALAHAN
PENYUSUNAN DRAFT RPP PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
RAPAT-RAPAT KOORDINASI PENYIAPAN SUMBER DAYA
DUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN
Transisi pelaksanaan pemerintahan umum dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang
penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan amanat UU 23/2014 sebagaimana telah diubah
dengan UU 2/2015 ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak Undang-Undang diundangkan
Poin 5 Surat Edaran Mendagri No 120/253/SJ mengamanatkan :
TRANSISI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM