GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN...
Transcript of GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN...
1
GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PEDULI REMAJA (PKPR) DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SELATAN DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN
2017
Skripsi
Oleh:
Sofiyulloh
NIM.1113101000048
PEMINATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2017 M
ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN
Skripsi dengan Judul
GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PEDULI REMAJA (PKPR) DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SELATAN DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN
2017
Disusun Oleh:
Sofiyulloh
NIM.1113101000048
Telah disetujui, diperiksa dan untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jakarta, Agustus 2017
Pembimbing
dr. Yuli Prapanca Satar, MARS
NIP. 19530730 198011 1 001
iii
iv
LEMBAR PERNYATAAN
v
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
PEMINATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Skripsi, September 2017
Sofiyulloh, NIM: 1113101000048
GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PEDULI REMAJA (PKPR) DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SELATAN DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN
2017
xvii+150 halaman, 31 tabel, 1 gambar, 6 bagan, 6 lampiran
ABSTRAK
Masalah kesehatan remaja masih tinggi, sehingga pada tahun 2003,
Kementerian Kesehatan Indonesia mengembangkan PKPR sebagai upaya solusi
permasalahan tersebut. Dan pada tahun 2016 targetnya sebanyak 30% Puskesmas
mampu melaksanakan PKPR. Di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terdapat 4
Puskesmas PKPR terstandarisasi dari 25 Puskesmas PKPR, sedangkan di Kabupaten
Tangerang ada 5 Puskesmas PKPR terstandarisasi dari 44 Puskesmas.
Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan
telaah dokumen selama bulan Juni sampai Agustus 2017. Dengan informannya adalah
Staf Kementerian Kesehatan, PJ Kesehatan Remaja di Dinas Kesehatan Kab/Kota,
dan PJ PKPR Puskesmas dan Guru/Siswa Sekolah PKPR sebanyak 4 masing-
masingnya menggunakan teknik purposive sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 masih terdapat 6
Puskesmas PKPR yang belum terstandarisasi di Kota Tangerang Selatan dari total 26
Puskesmas PKPR. Sedangkan di Kabupaten Tangerang hanya ada 8 Puskesmas PKPR
dengan 5 sudah terstandarisasi dari 44 Puskesmas yang ada. Pemantauan SN PKPR di
keduanya belum berkala dan sistematis seperti yang ada di Pedoman SN PKPR,
meskipun Kota Tangerang Selatan lebih rutin melakukan pemantauan setiap tahunnya.
Selain itu, pelatihan Petugas PKPR oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tidak
rutin seperti Kota Tangerang Selatan, meskipun pada awal pembentukan sudah
dilakukan pelatihan. Serta keduanya belum mengembangkan kerjasama dengan LSM
terkait pelaksanaan PKPR di wilayah kerjanya pada tahun 2016-2017, hanya lintas
program dan lintas sektoral.
Kata Kunci: Kesehatan Remaja, Dinas Kesehatan, Manajemen, Pelayanan Kesehatan
Daftar Bacaan: 52 (2004-2017)
vi
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
PUBLIC HEALTH MAJOR
HEALTH CARE MANAGEMENT CONCENTRATION
Undergraduate Thesis, September 2017
Sofiyulloh, NIM: 1113101000048
IMPLEMENTATION OF ADOLESCENT FRIENDLY HEALTH SERVICES
(AFHS) PROGRAM AT SOUTH TANGERANG CITY HEALTH OFFICE AND
TANGERANG DISTRICT HEALTH OFFICE, 2017: A DESCRIPTIVE STUDY
xvii+150 pages, 31 tables, 1 pictures, 6 charts, 6 appendixes
ABSTRACT
Adolescent health problem still occur from year to year, so that in 2003
Indonesian Ministry of Health develop AFHS in solution to improve these problems.
And in 2016, target by as much as 30% of Community Health Center able to carry out
AFHS. In South Tangerang City Health Office there were 4 AFHS standardized
Community Health Center from 25, whereas in Tangerang District there were 5 AFHS
standardized Community Health Center from 44 Community Health Center.
This was descriptive-qualitative research with case study design at Health
Office workplace areas of South Tangerang City and Tangerang District used in-depth
interviews, observations, and documents review on June till August 2017. The
informants were Staff of Health Family of Health Ministry, Adolescent Health PIC of
Health Office and Adolescent Health PIC of Community Health Center, then
Teachers/Students of AFHS Schools at both Health Offices workplace areas used
purposive sampling technique.
Results showed that in 2017 there were 6 AFHS Community Health Center had
not standardized in South Tangerang City from 26. Whereas, in Tangerang District
there were 8 AFHS Community Health Center with 5 AFHS standardized from 44
Community Health Center. Monitoring of AFHS-NS in both not periodic and
systematic as it guideline, although South Tangerang City more routine monitoring
every year. In addition, AFHS Officer training by Tangerang City Health Office wasn’t
routine such as South Tangerang City, although at the beginning of development the
training has done. And both hadn’t develop cooperation with NGOs in their workplace
areas about the implementation of AFHS in 2016-2017, they just doing cross programs
and cross sectors.
Keywords: Adolescent Health, Management, Health Office, Community Health
Center.
Bibliography: 52 (2004-2017)
vii
RIWAYAT PENULIS
Nama : Sofiyulloh
NIM : 1113101000048
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 31 Desember 1994
Alamat : Dsn. Kalangan, Ds. Keplaksari RT/RW: 06/02,
Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61481
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Mahasiswa S1
Telepon : 08561930761 / 082112442368
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan
2013 – sekarang Peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan,
Program Studi Kesehatan Masyrakat,
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
2010 – 2013 MA PP AMANATUL UMMAH (Program MBI Pacet)
Mojokerto, Jawa Timur
2007 – 2010 SMPN 3 Peterongan – PP Darul Ulum
Jombang, Jawa Timur
2001 – 2007 MIN Rejoso – PP Darul Ulum
Jombang, Jawa Timur
2000 – 2001 RA Al-Hidayah
Jombang, Jawa Timur
Pengalaman Organisasi
2016 – 2017 Wakil Koordinator Wilayah II – Ikatan Senat Mahasiswa
Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)
2016 Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategi –
Dewan Eksskutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Kedokteran
Dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2015 – 2017 Anggota Divisi Marketing and Communication -
Health Care Management Association (HACAMSA)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2015 – 2016 Koordinator Daerah Jakarta Raya – Ikatan Senat Mahasiswa
viii
Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)
2015 – 2016 Kepala Departemen Public Relations - Himpunana Mahasiswa
Program Studi (HMPS) Kesehatan Masyarakat
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2014 – 2015 Anggota Departemen Kemahasiswaan – Badan Eksekutif
Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Kesehatan Masyarakat
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Prestasi dan Pengalaman Kerja
2017 Delegasi Malaysia World Health Assembly (MyWHA) 2017 -
Kuala Lumpur, Malaysia
2017 Surveyor Kawasan Dilarang Merokok (KDM) DKI Jakarta -
LSM Smoke Free Jakarta (SFJ)
2017 Magang/PKL di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang,
(Januari – Februari) Jawa Timur
2015 Salah satu author di situs anaksehatindonesia.com
2015 Peserta Pertukaran oleh AIESEC dengan Projek “Experience
Karachi” – Karachi, Pakistan
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah kuasa-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tanggung jawab penulisan Skripsi yang berjudul “Gambaran
Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun
2017”. Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata
Satu bagi setiap mahasiswa di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dan dukungan dari
berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan pesan
terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam setiap
proses yang dilewati oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan tanggung
jawab laporan;
2. Kedua orang tua yang selelu mendoakan, memberi dukungan moril dan
materil, serta motivasi semangat dan kasih sayang tulus, juga ridhonya untuk
penulis. Juga kakak-kakak yang selalu menyemangati dan menasihati adiknya;
3. Bapak Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes., selaku Dekan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta;
4. Ibu Fajar Ariyanti, M. Kes, Ph.D selaku Ketua Program Studi Kesehatan
Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Ibu Riastuti Kusuma Wardani, MKM selaku Penanggungjawab Peminatan
Manajemen Pelakanan Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta;
6. Bapak dr. Yuli Prapanca Satar, MARS selaku Pembimbing Fakultas yang telah
memberikan arahan dan bimbingannya selama proses studi perkuliahan
magang berlangsung;
x
7. Ibu Fase Badriah, M.Kes, Ph.D, Bapak Baequni, Ph.D, dan Ibu Susanti
Tungka, SKM, MARS, selaku penguji dalam proses pemantasan skripsi ini;
8. Keluarga Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta angkatan 2013 “Pathisity”,
terkhusus Geng MPK 2013 yang semoga selalu dimudahkan dan diberkahi
jalannya dalam menyelesaikan setiap urusannya;
9. Teman-teman pamrih, Bolan9, yang selalu pamrih dalam setiap hal, terima
kasih dan semoga kalian selalu pamrih;
10. Keluarga ISMKMI dimanapun kalian berada yang memberikan doa,
dukungan, dan semangat, semoga kalian bisa memajukan kesehatan
masyarakat di belahan bumi manapun, geng ISMKMI UIN Jakarta, ISMKMI
Jakarta Raya, ISMKMI Wilayah II SOLID!;
11. Dan tidak lupa untuk ACHMAD FAUZAN MAULANA dan
WIHDATURRAHMAH yang memperkenalkanku dengan KESGA DINKES
Kab. Tangerang, semoga kita bisa jalan-jalan bareng lagi. Amin.
Penulis menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini, termasuk hasil
penulisan skripsi ini, baik dari segi konten materi, bahasa dan teknik penulisan.
Apabila terdapat sepenggal kata yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan,
dan kritik serta saran yang membangun, penuis harapkan. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya juga bagi para pembaca, baik untuk menambah
pengetahuan ataupun referensi.
Tangerang Selatan, September 2017
Penulis
xi
DAFTAR ISI
PERNYATAAN PERSETUJUAN .............................................................................. ii
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................ iv
ABSTRAK ................................................................................................................... v
ABSTRACT ................................................................................................................ vi
RIWAYAT PENULIS ............................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ............................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xvi
DAFTAR BAGAN .................................................................................................. xvii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................... 6
1.3 Pertanyaan Penelitian ..................................................................................... 7
1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 8
1.4.1 Tujuan Umum ......................................................................................... 8
1.4.2 Tujuan Khusus ........................................................................................ 8
1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 9
1.5.1 Bagi Peneliti ............................................................................................ 9
1.5.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat ......................................... 10
1.5.3 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ...................................... 10
1.5.4 Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ................................... 10
1.6 Ruang Lingkup Penelitian............................................................................ 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .................................. 12
2.1 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ............................................................... 12
2.1.1 Tipelogi Dinas Kesehatan ..................................................................... 12
2.1.2 Rumpun Fungsi ..................................................................................... 14
2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan ...................................................... 14
2.2 Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)............................... 17
2.2.1 Ruang Lingkup Pelayanan PKPR ......................................................... 20
2.2.2 Pelaksanaan Pelayanan PKPR .............................................................. 22
2.2.3 Jenis Penyelenggaraan Pelayanan/Kegiatan PKPR .............................. 23
xii
2.2.4 Standar Nasional PKPR ........................................................................ 25
2.2.5 Manajemen PKPR di Kabupaten/Kota ................................................. 29
2.3 Teori Pendekatan Sistem.............................................................................. 37
2.3.1 Definisi Sistem ...................................................................................... 37
2.3.2 Konsep Pendekatan Sistem ................................................................... 39
2.4 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 50
2.5 Kerangka Teori ............................................................................................ 54
BAB III KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH ....................................... 56
3.1 Kerangka Pikir ............................................................................................. 56
3.2 Definisi Istilah .............................................................................................. 57
BAB IV METDOLOGI PENELITIAN ..................................................................... 60
4.1 Desain Penelitian ......................................................................................... 60
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................................... 60
4.3 Informan Penelitian ...................................................................................... 60
4.4 Sumber Data Penelitian................................................................................ 61
4.5 Metode Pengumpulan Data .......................................................................... 62
4.6 Manajemen dan Analisis Data ..................................................................... 64
4.7 Keabsahan Data ........................................................................................... 65
BAB V HASIL .......................................................................................................... 68
5.1 Gambaran Umum ......................................................................................... 68
5.1.1 Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ............................................ 68
5.1.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ............................................... 70
5.2 Karakteristik Informan ................................................................................. 72
5.3 Gambaran Sumber Daya Manusia Program Pelayanann Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang .................................................................................. 73
5.4 Gambaran Fasilitas Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.... 79
5.5 Gambaran Remaja Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.... 85
5.6 Gambaran Jejaring Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.... 98
5.7 Gambaran Manajemen Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang .................................................................................................. 102
xiii
5.8 Gambaran Proses Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang ................................................................................ 107
5.9 Gambaran Output Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.. 114
BAB VI PEMBAHASAN ........................................................................................ 120
6.1 Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 120
6.2 Gambaran Sumber Daya Manusia Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang ................................................................................ 120
6.3 Gambaran Fasilitas Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang .................................................................................................. 122
6.4 Gambaran Remaja Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.. 124
6.5 Gambaran Jejaring Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang .................................................................................................. 125
6.6 Gambaran Manajemen Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang .................................................................................................. 127
6.7 Gambaran Proses Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang ................................................................................ 129
6.8 Gambaran Output Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.. 140
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 142
7.1 SIMPULAN ............................................................................................... 142
7.2 SARAN ...................................................................................................... 144
7.2.1 Untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ............................... 144
7.2.2 Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang .................................. 145
Daftar Pustaka .......................................................................................................... 146
LAMPIRAN ............................................................................................................. 150
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Kegiatan Pembinaan Kesehatan Remaja Tahun 2015-2019 ........ 18
Tabel 2.2 Komponen Standar SN-PKPR ................................................................ 28
Tabel 3.1 Definisi Istilah ......................................................................................... 57
Tabel 4.1 Informan Penelitian ................................................................................. 61
Tabel 4.2 Triangulasi Data Penelitian ..................................................................... 67
Tabel 5.1 Daftar Puskesmas di Kabupaten Tangerang ........................................... 71
Tabel 5.2 Karakteristik Informan Penelitian ........................................................... 72
Tabel 5.3 Gambaran SDM PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017............................................................................ 73
Tabel 5.4 Tugas SDM PKPR Puskesmas di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017............................................................................ 76
Tabel 5.5 Gambaran Fasilitas PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017............................................................................ 79
Tabel 5.6 Daftar Puskesmas PKPR di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 .......... 80
Tabel 5.7 Daftar Puskesmas PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ............. 81
Tabel 5.8 Kondisi Ruang Pelayanan Remaja di Puskesmas di Kota Tagerang Selatan
dan Kota Tangerang Tahun 2017 ............................................................ 81
Tabel 5.9 Daftar Pedoman PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017............................................................................ 83
Tabel 5.10 Daftar Sarana Prasarana Puskesmas PKPR di Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ......................................................... 84
Tabel 5.11 Gambaran Remaja di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Tahun 2017 .............................................................................................. 86
Tabel 5.12 Daftar Sekolah PKPR di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017............... 86
Tabel 5.13 Daftar Sekolah PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 .................. 89
Tabel 5.14 Konselor Sebaya di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Tahun 2017 .............................................................................................. 94
Tabel 5.15 Kegiatan KIE di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Tahun 2017 .............................................................................................. 95
Tabel 5.16 Gambaran Jejaring PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017............................................................................ 98
Tabel 5.17 Gambaran Manajemen PKPR di Kota Tangerang Selatn dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017.......................................................................... 102
Tabel 5.18 Jadwal Pelayanan Konseling Remaja di Puskesmas Wilayah Kota
Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Tahun 2017.................. 104
Tabel 5.19 Pelaksanaan Matriks Aksi PKPR di Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang ........................................................................... 108
Tabel 5.20 Daftar Kegiatan Program Kesehatan Remaja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan Tahun 2014-2016 ................................................... 112
Tabel 5.21 Daftar Agenda dan Realisasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dalam Program PKPR Tahun 2017 .......................................... 113
Tabel 5.22 Daftar Agenda Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
dalam Program PKPR Tahun 2017 ....................................................... 114
xv
Tabel 5.23 Pencapaian Puskesmas PKPR Terstandar di Kota Tangerang Selatan
dan Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ................................................ 115
Tabel 5.24 Hasil Penilaian SN PKPR Puskesmas di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2017 ............................................................................................ 117
Tabel 5.25 Hasil Penilaian SN PKPR Puskesmas di Kabupaten Tangerang Tahun
2017 ....................................................................................................... 119
Tabel 6.6.1 Pelaksanaan Matriks Aksi SN PKPR di Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang ........................................................................... 130
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 6.1 Alur Pelayanan Satu Pintu PKPR ........................................................ 127
xvii
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Teori Sistem Kellogg ............................................................................... 41
Bagan 2.2 Kerangka Teori ........................................................................................ 55
Bagan 3.1 Kerangka Pikir ......................................................................................... 56
Bagan 5.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun
2017 ......................................................................................................... 68
Bagan 5.2 Daftar Puskesmas di Kota Tangerang Selatan ......................................... 69
Bagan 5.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun
2017 ......................................................................................................... 70
1
1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah penduduk
dalam rentang usia 10-19 tahun dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.
25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan
belum menikah (Kemenkes, 2015). Terdapat 1,2 miliyar jumlah usia 15-19 tahun
di dunia dan diperkirakan pada tahun 2030 terjadi penambahan 7% yang
mendekati jumlah 1,3 miliyar (UN, 2015). Sedangkan di Indonesia
diproyeksikan pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia dengan usia 10-19
tahun sebanyak 44,296 juta jiwa (BPS, 2013).
Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan
perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologi maupun intelektual. Sifat
khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar serta cenderung berani
menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului pertimbangan yang
matang. Sifat dan perilaku berisiko pada remaja tersebut memerlukan
ketersediaan pelayanan kesehatan peduli remaja yang dapat memenuhi
kebutuhan kesehatan remaja. Adapun dari permasalahan kesehatan yang ada
tersebut di antaranya adalah jumlah HIV-AIDS yang meningkat, Infeksi
Menular Seksual (IMS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), dan
penyalahgunaan NAPZA serta perilaku merokok (Kemenkes, 2015).
Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pada tahun 2014
terdapat lebih dari 200 ribu kasus baru laki-laki berusia 15-24 tahun yang
terinfeksi HIV dan lebih dari 300 ribu kasus baru pada perempuan berusia 15-
2
24 tahun yang terinfeksi HIV (WHO, 2016). Di Indonesia pada tahun 2015,
jumlah infeksi yang dilaporkan untuk rentang usia 15-19 tahun sebanyak 1.119
kasus. Dan untuk kasus AIDS, dilaporkan pada tahun 2015 terdapat sebanyak
110 kasus untuk rentang usia 15-9 tahun (Ditjen P2P, 2015). Pada tahun 2016
diestimasikan terdapat infeksi pada usia 0-14 tahun sebesar 5.007 kasus dan pada
usia ≥15 tahun sebesar 68.857 kasus (NAC, 2014)
Pada tahun 2015, terdapat 19.081 kasus penyalahgunaan narkotika,
1.729 kasus psikotropika, dan 7.917 bahan adiktif lainnya. Pada tahun 2012,
tercatat sebanyak 132 tersangka narkoba dengan usia kurang dari 16 tahun dan
sebanyak 2.106 tersangka dengan rentang usia 16-19 tahun. Juga tercatat
sebanyak 54 pasien narkoba dengan rentang usia 16-19 tahun yang berada di
Rumah Sakit Ketergantungan Obat pada tahun 2013 (Kemenkes, 2014).
Sama halnya dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang cenderung
meningkat, perilaku konsumsi rokok juga mengalami peningkatan. Data
Kementerian Kesehatan RI menunjukkan peningkatan prevalensi perokok dari
27% pada tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013. Lebih
memprihatinkan lagi adalah perilaku merokok juga meningkat pada usia remaja.
Data Kemenkes menunjukkan bahwa prevalensi remaja usia 16-19 tahun yang
merokok meningkat 3 kali lipat dari 7,1% di tahun 1995 menjadi 20,5% pada
tahun 2014. Juga perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat lebih dari 100%,
yaitu dari 8,9% pada tahun 1995 menjadi 18% di tahun 2013 (Kemenkes, 2016).
Dari berbagai permasalahan kesehatan yang ada pada remaja, sangat
dibutuhkan program yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Program
3
tersebut diharapkan mampu menjadi solusi terkait permasalahan yang ada dan
dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sejak tahun 2003, Kementerian
Kesehatan menghadirkan strategi untuk menanggulangi permasalahan kesehatan
pada remaja melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).
Program tersebut bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat serta
memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi remaja (Kemenkes,
2016).
Pada tahun 2016, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target melalui
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI sebesar 30% puskesmas yang ada
di Indoensia melaksanakan kegiatan kesehatan remaja dan pada tahun 2016.
Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2016, sudah terdapat
42,67% atau sebanyak 4.164 Puskesmas yang ada di Indonesia
menyelenggarakan PKPR, meskipun masih terdapat beberapa provinsi yang
masih di bawah target nasional (30%) yaitu Provinsi Sumatra Utara, DKI
Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat,
Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan untuk Provinsi Banten sudah
mencapai 36,91% (Kemenkes, 2017).
Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Anak pada
tahun 2014 membuat rancangan Standar Nasional PKPR yang bertujuan untuk
terselenggaranya PKPR yang berkualitas di Puskesmas dan tempat pelayanan
remaja lainnya, yang mampu menghargai dan memenuhi hak-hak serta
kebutuhan remaja sebagai individu, dalma upaya mewujudkan derajat
4
kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi remaja sesuai
dengan potensi yang dimiliki. Dan pada tahun 2015 Standar Nasional PKPR
tersebut disosialisasikan dan diimplementasikan di beberapa provinsi yang ada
di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2014).
Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun
2015 terdapat 25 puskesmas yang sudah melakukan pelayanan kesehatan remaja
dan berdasarkan penilaian pedoman Standar Nasional PKPR, namun hanya ada
empat Puskesmas yang sudah terstandar, sedangkan 20 lainnya belum terstandar.
Sedangkan untuk hasil capaian program, pada tahun 2014, dari 25 puskesmas
tersebut dihasilkan cakupan pelayanan kesehatan remaja sebesar 72,22%
(Dinkes, 2015). Dan pada tahun 2015, cakupan yang didapatkan meningkat dari
tahun sebelumnya, yaitu sebesar 87,5%, yang sudah melebihi target yang sebesar
80% pertahun (Dinkes, 2016).
Pada tahun 2014, terdapat empat puskesmas yang mampu melaksanakan
PKPR di Kabupaten Tangerang sedangkan pada tahun 2015, terbentuk 5
puskesmas yang melaksanakan PKPR dan sudah terstandar dari total 44
puskesmas yang ada. Pada tahun 2014, capaian yang ada masih tergolong rendah
dibandingkan jumlah sasarannya (75%), yaitu presentase kunjungan remaja ke
puskesmas yaitu sebesar 10,56% dan remaja yang memanfaatkan konseling ke
klinik remaja (layanan PKPR) adalah sebesar 23,37% dari total presentase
remaja yang berkunjung ke puskesmas (Dinkes, 2015). Pada tahun 2015,
kunjungan remaja ke puskesmas masih rendah yaitu 13,63% dan yang
memanfaatkan layanan PKPR sebesar 35,93% dari total presentase remaja yang
berkunjung ke puskesmas (Dinkes, 2016).
5
Meskipun sudah terdapat PKPR di kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota,
masih terdapat permasalahan kesehatan remaja di kedua wilayah tersebut. Di
Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2014 didapatkan sebanyak 20446 kasus
merokok, 10993 kasus anemia pada remaja, dan 910 kasus kehamilan usia <19
tahun (Dinkes, 2015). Dan pada tahun 2015, terdapat 19.884 kasus merokok di
usia remaja dan sebanyak 574 kasus kehamilan usia remaja (Dinkes, 2016).
Untuk Kabupaten Tangerang, pada tahun 2014, kunjungan kasus tertinggi adalah
gangguan haid sebanyak 2182 kemudian 616 kunjungan kasus anemia (Dinkes,
2015). Pada tahun 2015, didapatkan sebanyak 3721 kunjungan kasus merokok
dan 2442 kunjungan kasus gangguan haid (Dinkes, 2016).
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Mildiana (2017)
mengenai evaluasi pelaksanaan program PKPR di puskesmas wilayah
Kabupaten Jombang, didapatkan bahwa pelaksanaan program PKPR di
Kabupaten Jombang masih belum sesuai pedoman yang ada, seperti: 1) tenaga
pelaksana memiliki beban kerja yang banyak dan belum mendapatkan pelatihan
khusus PKPR; 2) alokasi dana belum memadai sehingga program belum
dilaksanakan sesuai pedoman, seperti tidak adanya insentif, pelatihan PKPR,
sosialisasi eksternal; 3) sarana prasarana program sebagian besar belum tersedia;
4) perencanaan program belum dilakukan sesuai pedoman; 5) pengorganisasian
pembagian tupoksi belum jelas; 6) pelaksanaan KIE tidak dilakukan di dalam
gedung karena dianggap sama dengan konseling dan konseling sebatas keluhan
dari penyakit yang diderita; dan 7) monitoring evaluasi belum ada umpan balik
(Mildiana, 2017). Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan Anggela
(2013) di Puskesmas Nanggalo Kota Padang menunjukkan bahwa SDM yang
6
menjadi pelaksana sudah berpendidikan, sarana dan prasarana sudah memadai,
iklim kerja kondusif. Sedangkan dari faktor manajemen belum terlaksana karena
masih minimnya sarana untuk akses informasi kinerja pegawai dan dana yang
tidak memadai dalam pelaksanaan program PKPR, dan juga yang menjadi
kendala dalam evaluasi kinerja Puskesmas Nanggalo yaitu masih belum
tersedianya tenaga yang memiliki kemampuan untuk peduli dalam pemberian
pelayanan kepada remaja. Hal ini menyebabkan evaluasi kinerja Puskesmas
Nanggalo menurun dibandingkan pada tahun 2007-2010 (Anggela, 2013).
Hasil pemantauan standar PKPR berdasarkan SN PKPR yang berbeda di
kedua Dinas Kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan, membuat peneliti ingin melihat gambaran
perbedaan implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di kedua Dinas Kesehatan tersebut. Merujuk pada tipologi Dinas Kesehatan,
kedua Dinas Kesehatan tersebut tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama Dinas
Kesehatan dengan tipologi A. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam
meneliti implementasi program dilihat dari komponen masukan (input), proses,
dan luaran (output) dengan melihat berdasarkan Pedoman Standar Nasional
PKPR tahun 2014.
1.2 Rumusan Masalah
Perbedaan hasil SN PKPR untuk Puskesmas PKPR di dua wilayah kerja
Dinas Kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang, padahal memiliki tipologi sama yaitu Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota tipologi A. Dimana pada tahun 2015, Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan terdapat dua Puskesmas PKPR dengan
7
kategori Paripurna dan dua Puskesmas PKPR dengan kategori Optimal dari 25
Puskesmas PKPR yang ada, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
terdapat dua Puskesmas PKPR dengan kategori Optimal dan tiga Puskesmas
PKPR dengan kategori Minimal dari 5 Puskesmas PKPR yang ada. Hal tersebut
kemudian menjadikan peneliti ingin melihat gambaran perbedaan implementasi
program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di dua Dinas Kesehatan
tersebut.
1.3 Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017?
2. Bagaimana gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar sumber daya
manusia?
3. Bagaimana gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar fasilitas kesehatan?
4. Bagaimana gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar remaja?
5. Bagaimana gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar jejaring?
8
6. Bagaimana gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar manajemen
kesehatan?
7. Bagaimana gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan proses aksi pemenuhan SN-
PKPR?
8. Bagaimana hasil penilaian pemenuhan SN-PKPR Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang?
1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum
Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017.
1.4.2 Tujuan Khusus
1. Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
berdasarkan standar sumber daya manusia.
2. Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
berdasarkan standar fasilitas kesehatan.
9
3. Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
berdasarkan standar remaja.
4. Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
berdasarkan standar jejaring.
5. Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
berdasarkan standar manajemen kesehatan.
6. Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
berdasarkan proses aksi pemenuhan SN-PKPR.
7. Diketahuinya hasil penilaian pemenuhan SN-PKPR Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang.
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Bagi Peneliti
Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari
proses belajar terkait manajemen pelayanan kesehatan, terkhusus
implementasi program kesehatan.
10
1.5.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat
Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif
Hidayatullah, dapat menambah relasi dan jaringan terkait penelitian
dan menambah koleksi penelitian.
1.5.3 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam
implementasi program PKPR ke depannya bagi Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang.
1.5.4 Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam
implementasi program PKPR ke depannya bagi Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya gambaran implemetasi
program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang akan dilakukan
pada rentang waktu bulan Juni sampai Agustus 2017 di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada
informan ahli, informan kunci dan informan pendukung, juga dilakukan
observasi serta telaah dokumen untuk diperolehnya data primer dan data
sekunder sesuai informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun informan kunci
adalah Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Luar Sekolah – Dir.
11
Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, Penanggung Jawab Program
PKPR di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang, sedangkan untuk informan pendukung adalah Pemegang
Program PKPR di Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, serta Guru
Pendamping PKPR atau Konselor Sebaya Sekolah PKPR di masing-masing
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang dipilih sebagai tempat penelitian karena kedua Dinas
Kesehatan tersebut berada di satu wilayah kerja yang sama, yaitu Dinas
Kesehatan Provinsi Banten dan merupakan Dinas Kesehatan dengan tipologi A.
Namun, keduanya memiliki hasil penilaian pemenuhan program yang berbeda.
Oleh sebab itu peneliti ingin melihat implementasi yang ada di antara kedua
Dinas Kesehatan tersebut.
12
2 BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
2.1 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Berdasarkan PMK No.49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dipimpin
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalaui Sekretaris Daerah.
2.1.1 Tipelogi Dinas Kesehatan
Berdasarkan PMK No. 49 tahun 2016, Dinas Daerah dbedakan
menjadi tiga tipe. Adapun dalam penentuan kriteria tipologi Perangkat
Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah didasarkan atas
variabel:
1. Umum dengan bobot 20%; dan
2. Teknis dengan bobot 80%.
Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik
daerah yang terdiri atas indikator:
a. Jumlah penduduk;
b. Luas wilayah; dan
c. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas
utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
13
daerah Kabupaten/Kota serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
Kriteria variabel teknis terdiri atas indikkator:
a. Jumlah penduduk; dan
b. Kepadatan penduduk.
Adapun tipe-tipe tersebut adaah sebagai berikut:
1. Dinas tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kabupaten/Kota
dengan beban kerja yang besar. Dalam hal jumlah unit kerja pada
tipe ini mempunyai unit kerja yang terdiri atas:
a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
b. 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak
3 (tiga) seksi.
2. Dinas tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kabupaten/Kota
dengan beban kerja yang sedang. Dalam hal jumlah unit kerja pada
tipe ini mempunyai unit kerja yang terdiri atas:
a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) sub bagian;
b. 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3
(tiga) seksi.
3. Dinas tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kabupaten/Kota
dengan beban kerja yang kecil. Dalam hal jumlah unit kerja pada
tipe ini mempunyai unit kerja yang terdiri atas:
a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) sub bagian;
b. 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3
(tiga) seksi.
14
2.1.2 Rumpun Fungsi
Pengelompokan rumpun fungsi menjadi acuan dalam penetapan
besaran struktur organisasi Dinas Kesehatan. Pengelompokkan fungsi
dasar yang diturunkan dari kewenangan setiap urusan dilakukan
dengan memperhatikan karakteristik layanan yang dihasilkan. Berikut
rumpun fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diatur pada
PMK No.49 tahun 2016:
1. Rumpun Upaya Kesehatan
a. Penyelenggaraan upaya kesehatan primer;
b. Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan;
c. Pelayanan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C
dan D serta Fasyankes daerah Kabupaten/Kota.
2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
1. Dinas Kesehatan Tipe A
a. Tugas:
Dinas kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas
membantu Bupati/Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
Kabupaten/Kota.
b. Fungsi:
1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan
15
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya
kesehatan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya
kesehatan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber
daya kesehatan;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah
terkait dengan bidang kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Tipe B
a. Tugas:
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas
membantu Bupati/Walikota melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
Kabupaten/Kota.
b. Fungsi:
16
1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta
sumber daya kesehatan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta
sumber daya kesehatan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
PKRT serta sumber daya kesehatan;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah
terkait dengan bidang kesehatan.
3. Dinas Kesehatan Tipe C
a. Tugas:
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas
membantu Bupati/Walikota melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten/Kota.
b. Fungsi:
17
1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta
sumber daya kesehatan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta
sumber daya kesehatan;
3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
PKRT serta sumber daya kesehatan;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah
terkait dengan bidang kesehatan.
2.2 Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
Pada Renstra Kemenkes 2015-2019, disebutkan bahwa diharapkan
puskesmas yang dapat menyelenggrarakan kegiatan remaja sebesar 45% dari
seluruh puskesmas yang ada di Indonesia pada tahun 2019 (Kemenkes, 2015).
Berikut tabel 2.1, mengenai target Kegiatan Pembinaan Kesehatan Remaja
dengan indikator Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
berdasarkan Renstra Kesehatan Kemenkes RI tahun 2015-2019:
18
Tabel 2.1 Target Kegiatan Pembinaan Kesehatan Remaja Tahun 2015-2019
No. Program/
Kegiatan Indikator Cara Perhitungan
Target
2015 2016 2017 2018 2019
1. Pembinaan
Kesehatan
Remaja
Presentase
Puskesmas
yang
menyeleng
garakan
kegiatan
kesehatan
remaja
(Jumlah Puskesmas
memenuhi kriteria
menyelenggarakan
kegiatan kesehatan
remaja di suatu
wilayah kerja
dalam 1
tahun/jumlah
seluruh Puskesmas
di suatu wilayah
kerja dalam 1
tahun) x 100%
25% 30% 35% 40% 45%
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) adalah Pelayanan
Kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja serta berkesan
menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai, menjaga
rahasia, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatan remaja, serta efektif,
efisien dan komperhensif dalam memenuhi kebutuhan tersebut (Depkes, 2008).
Puskesmas yang memiliki program PKPR memberikan layanan baik di dalam
maupun di luar gedung yang ditujukan bagi kelompok remaja berbasis sekolah
ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan dapat
menjangkau semua kelompok remaja (usia 10-18 tahun). Kriteria yang
ditetapkan bagi puskesmas yang mampu melaksanakan PKPR yaitu (Kemenkes,
2016):
1. Melakukan pembinaan pada minimal satu sekolah (sekolah umum,
sekolah berbasis agama) dengan melaksanakan kegiatan
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di sekolah binaan
minimal dua kali dalam setahun;
19
2. Melatih kader kesehatan remaja di sekolah minimal sebanyak 10%
dari jumlah murid di sekolah binaan; dan
3. Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang
memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR.
Layanan PKPR merupakan pendekatan yang komperhesif dan
menekankan pada upaya promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan
peningkatan keterampilan psikososial dengan Pendidikan Keterampilan Hidup
Sehat (PKHS). Layanan konseling menjadi ciri dari PKPR mengingat
permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan dengan fisik tetapi juga
psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompo remaja juga dilakukan
melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Focus Group
Discussion (FGD), dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok remaja
lainnya.
Fenomena peer groups (kelompok sebaya) juga menjadi perhatian pada
program PKPR. Oleh karena itu, program ini juga memberdayakan remaja
sebagai konselor sebaya yang diharapkan mampu menjadi agen pengubah (agent
of change) di kelompoknya. Konselor sebaya ini sangat potensial karena adanya
kecenderungan pada remaja untuk memilih teman sebaya sebagai tempat
berdiskusi dan rujukan informasi.
Selain pemberian informasi, edukasi, dan kegiatan seperti disebutkan
sebelumnya, pelayanan kesehatan sekolah tersebut juga meliputi pemeriksaan
kesehatan, pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemeriksaan imunisasi,
penemuan kasus-kasus dini yang mungkin terjadi, pengobatan sederhana,
20
pertolongan pertama serta rujukan bila menemukan kasus yang tidak dapat
ditanggulangi di sekolah.
2.2.1 Ruang Lingkup Pelayanan PKPR
Berikut ruang lingkup pelayanan PKPR (Kemenkes, 2014):
1. Pengguna Pelayanan PKPR
Berdasarkan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anah bahwa sasaran pengguna layanan PKPR adalah kelompok
remaja usia 10-18 tahun. Walaupun demikian, mengingat batasan
usia remaja menurut WHO adalah 10-19 tahun, maka Kementerian
Kesehatan menetapkan sasaran pengguna layanan PKPR meliputi
remaja berusia 10 sampai 19 tahun, tanpa memandang status
pernikahan. Adapun fokus sasaran layanan puskesmas PKPR
adalah berbagai kelompok remaja, antara lain:
a. Remaja di sekolah: sekolah umum, madrasah, pesantren,
sekolah luar biasa;
b. Remaja di luar sekolah: karang taruna, saka bakti husada,
palang merah remaja, panti yatim piatu/rehabilitasi, kelompok
belajar mengajar, organisasi remaja, rumah singgah, kelompok
keagamaan;
c. Remaja putri sebagai calon ibu dan remaja hamil tanpa
mempermasalahkan status pernikahan;
d. Remaja yang rentan terhadap penularan HIV, remaja yang
sudah terinfeksi HIV, remaja yang terkena dampak HIV dan
AIDS, remaja yang menjadi yatim/piatu karena AIDS;
21
e. Remaja berkebutuhan khusus, yang meliputi kelompok remaja
sebagai berikut:
Korban kekerasan, korban traficking, korban eksploitasi
seksual;
Penyandang cacat, di lembaga permasyarakatan (LAPAS),
anak jalanan, dan remaja pekerja;
Di daerah konflik (pengungsian), dan di daerah terpencil.
2. Paket Pelayanan Remaja yang Sesuai Kebutuhan
Meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif yang harus diberikan secara komperhensif di semua
tempat yang akan melakukan pelayanan remaja dengan pendekatan
PKPR. Intervensi meliputi:
Pelayanan kesehatan reproduksi remaja (meliputi infeksi
menular seksual/IMS, HIV&AIDS) termasuk seksualitas dan
pubertas;
Pencegahan dan penanggulangan kehamilan pada remaja;
Pelayanan gizi (anemia, kekurangan dan kelebihan gizi)
termasuk konseling dan edukasi;
Tumbuh kembang remaja;
Skrining status TT pada remaja;
Pelayanan kesehatan jiwa remaja, meliputi: masalah
psikososial, gangguan jiwa, dan kualitas hidup;
Pencegahan dan penanggulangan NAPZA;
Deteksi dan penanganan kekerasan terhadap remaja;
22
Deteksi dan penanganan tuberkulosis; serta
Deteksi dan penanganan kecacingan.
2.2.2 Pelaksanaan Pelayanan PKPR
Adapun pelayanan yang ada dalam program PKPR adalah
sebagai berikut (Depkes, 2008):
1. Pemeriksaan Kesehatan
a. Dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara umum;
b. Pemeriksaan laboratorium dilakukan hanya bila perlu;
c. Pemeriksaan kesehatan dapat dilaksanakan antara lain:
1) Di puskesmas di setiap ruangan pemeriksaan gigi, KIA, KB,
BP bagi setiap remaja yang datang ke ruangan tersebut
dilakukan pemeriksaan dan anamnesa lengkap;
2) Di rumah tinggal/di tempat-tempat lain yang dipakai tempat
berkumpul anak remaja; dan
3) Di sekolah saat penjaringan anak sekolah oleh kader dan
petugas puskesmas.
2. Pengobatan
a. Semua penyakit yang ditemukan diobati sesuai dengan
penyakitnya;
b. Pengobatan dilaksanakan di puskesmas; dan
c. Apabila diperlukan rujukan, dapat dirujuk ke rumah sakit.
3. Konseling
a. Merupakan kegiatan pembinaan kepada remaja yang
mempunyai kasus kesehatan reproduksi remaja atau kasus yang
23
memerlukan dialog. Tempat konseling dapat dilaksanakan di
puskesmas, sekolah atau tempat pelayanan khusus konseling
kesehatan remaja;
b. Pelaksana adalah petugas baik medis maupun non medis dan
kader kesehatan yang telah dilatih.
4. Penyuluhan
Peyuluhan kesehatan remaja dilaksanakan pada setiap
kesemapatan, misalnya: pada saat penerimaan murid baru di
sekolah, atau pada saat seminar remaja.
2.2.3 Jenis Penyelenggaraan Pelayanan/Kegiatan PKPR
Pada dasarnya, apabila dilihat dari jenis pelayanan/kegiatan
yang diselenggarakan, puskesmas dibedakan menjadi puskesmas yang
memberikan layanan minimal dan puskesmas yang memberikan
layanan paripurna. Berikut penjelasannya (Depkes, 2008):
1. Puskesmas dengan layanan minimal, mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:
a. Puskesmas memberikan layanan konseling, walaupun belum
memberi pelayanan remaja secara tersendiri/terpisah;
b. Puskesmas melaksanakan pemeriksaan fisik maupun
laboratorium sederhana. Misalnya Hb, Tes Hamis, Virus
penyakit kelamin, Tinggi Badan dan Berat Badan;
c. Puskesmas melaksanakan kegiatan KIE di sekolah;
d. Puskesmas melaksanakan survei perilaku remaja kepada
sasaran remaja di wilayahnya;
24
e. Puskesmas melaksanakan rujukan klinik medis ke fasilitas
kesehatan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan klien.
2. Puskesmas dengan layanan paripurna, mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:
a. Puskesmas dengan layanan konseling dan sudah dapat memberi
pelayanan remaja secara tersendiri/terpisah;
b. Puskesmas dengan klinik kesehatan reproduksi (termasuk IMS,
HIV-AIDS) yang lengkap, sehingga mendukung pelaksanaan
rujukan internal;
c. Puskesmas melaksanakan pelatihan konselor sebaya di tingkat
sekolah lanjutan;
d. Puskesmas melaksanakan pelatihan konselor sebaya pada
kelompok remaja di luar sekolah (pramuka, karang taruna,
pesantren atau institusi berbasis agama lainnya, anak jalanan,
pekerja remaja, dll);
e. Puskesmas melaksanakan KIE pada kelompok-kelompok
remaja di luar sekolah (pramuka, karang taruna, pesantren atau
institusi berbasis agama lainnya, anak jalanan, pekerja remaja,
dll);
f. Puskesmas melaksanakan layanan rujukan sosial (misalnya
menyalurkan ke lembaga pelatihan keterampilan kerja, merujuk
ke lembaga rehabilitasi mental) dan pranata hukum sesuai
dengan kebutuhan klien;
25
g. Puskesmas mengembangkan inovasi kegiatan dengan
memanfaatkan sarana komunikasi atau teknologi yang ada,
misalnya pelayanan konseling melalui hot-line service/SMS
atau pemberian informasi melalui website dan media elektronik
seperti radio, televisi;
h. Puskesmas mengembangkan lokasi kegiatan yang melibatkan
remaja, misalnya pelatihan Peer Counselor/Konselor Sebaya
atau kegiatan KIE secara outbound/luar ruangan, di mall, cafe,
dan lokasi-lokasi yang disukai remaja.
2.2.4 Standar Nasional PKPR
Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia
dan dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu
adalah bila pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang
ada. Suatu standar pelayanan haruslah valid, artinya ada kaitan yang
kuat antara standar dengan hasil yang diinginkan. Apabila standar
dipatuhi, maka hasil yang diingnkan akan tercapai. Standar harus ditulis
dengan jelas, sehingga petugas tidak salah menterjemahkannya ke
dalam pelayanan. Apa yang tercantum dalam standar pelayanan harus
realistis, artinya tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan oleh petugas
(Bustami, 2011).
Adapun pengertian standar menurut Slee (1974) adalah
rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu
dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Sedangkan,
menurut Clinical Practice Guideline (1990) pengertian standar adalah
26
keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang
digunakan sebagai batas penerimaan minimal. Berdasarkan pernyataan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar menunjuk pada tingkat
ketercapaian ideal yang diinginkan dan merupakan tujuan yang ingin
dicapai (Bustami, 2011).
Dalam pelaksanaannya, agar standar yang sudah ditetapkan bisa
dicapai, maka diperlukan pedoman/petunjuk pelaksanaan, prosedur
tetap, atau standard operating procedure (SOP). Untuk mengukur
tercapai atau tidaknya standar, maka digunakan indikator atau tolak
ukur yang menunjuk pada ukuran kepatuhan terhadap standar yang
telah ditetapkan. Adapun standar dibedakan atas (Bustami, 2011):
1. Standar Masukan
Standar masukan (input atau structure) dapat berupa tenaga,
peralatan, fasilitas, sumber dana, bahan, dan organisasi.
2. Standar Proses
Standar proses berfokus pada interaksi profesi dengan
pasien/konsumen/masyarakat dan digunakan untuk menilai
pelaksanaan proses pelayanan kesehatan dan merupakan kinerja
pelayanan kesehatan. Standar proses biasanya dinyataan sebagai
kebijaksanaan atau prosedur kerja.
3. Standar Keluaran
Standar keluaran merupakan ketentuan ideal yang
menunjuk pada hasil langsung pelayanan. Karena menunjuk pada
27
hasil keluaran, maka standar keluaran sering juga disebut dengan
standar penampilan.
4. Standar Hasil
Standar hasil merupakan ukuran hasil intervensi pelayanan
kesehatan terhadap pasien/konsumen/masyarakat. Standar hasil
biasanya ditentukan oleh pihak ketiga, bukan oleh pemberi
pelayanan atau sarana pelayanan kesehatan.
Standar Nasional PKPR adalah dokumen tertulis yang berisi
berbagai persyaratan mutu PKPR, yang meliputi persyaratan mutu
masukan (input), proses, maupun luaran (output). Standar Nasioanl
PKPR dikembangkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam
mengarahkan dan menilai mutu PKPR. Jadi pada dasarnya Standar
Nasional PKPR adalah pedoman pengendalian mutu yang digunakan
oleh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan dan menjamin mutu PKPR
yang telah dilaksanakan. Untuk dapat menggunakan standar tersebut,
fasilitas kesehatan harus terlebih dahulu mampu dalam melaksanakan
pelayanan/kegiatan PKPR. Adapun kriteria Puskemas mampu
melaksanakan pelayanan/kegiatan PKPR sebagai berikut (Kemenkes,
2014):
a. Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang
memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR;
b. Melakukan pembinaan pada minimal 1 (satu) sekolah dalam 1
(satu) tahun di sekolah umum atau sekolah berbasis agama, dengan
28
minimal melakukan kegiatan KIE di sekolah binaan minimal 2 kali
dalam setahun;
c. Melatih konselor sebaya di sekolah minimal sebanyak 10% dari
jumlah murid sekolah binaan.
Selanjutnya, untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan
PKPR, Puskesmas harus meningkatkan mutu masukan dan proses
kegiatannya. Terdapat 5 aspek/komponen yang diatur dalam Standar
Nasional PKPR yang berkaitan dengan penyelenggaraannya, yaitu
(Kemenkes, 2014): 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; 2)
Fasilitas Kesehatan; 3) Remaja; 4) Jejaring; dan 5) Manajemen
Puskesmas. Berikut komponen tersebut:
Tabel 2.2 Komponen Standar SN-PKPR
Standar Komponen Standar
Standar 1
SDM Kesehatan
Pengetahuan dan Kompetensi Petugas
Pelayanan Konseling Remaja
Standar 2
Fasilitas Kesehatan
Paket Pelayanan Kesehatan
Prosedur, Tata Laksana dan Alur Pelayanan
Standar 3
Remaja
Kegiatan Pemberian Informasi (Pelayanan KIE)
Kegiatan Konselor Sebaya
Standar 4
Jejaring
Pemetaan Pemangku Kepentingan
Peningkatan Partisipasi Remaja
Standar 5
Manajemen Kesehatan
Kegiatan Advokasi
Pencatatan dan Pelaporan
Kegiatan Supervisi, Pemantauan, dan Evaluasi
Sistem Rujukan
Sedangkan, untuk hasil penilaian, diinterpretasikan ke dalam
tiga tingkat pemenuhan SN-PKPR, yaitu
1. Paripurna : mencapai ≥ 80%
2. Optimal : mencapai 60% - 79,99%
3. Minimal : <60%
29
Setelah diperoleh tingkat pemenuhan Standar Nasional PKPR,
Puskesmas dengan bimbingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
membuat rencana aksi upaya perbaikan terhadap komponen-komponen
yang tidak memenuhi standar. Pemantauan Standar Nasional PKPR
dilaksanakan 2 kali dalam setahun, dengan demikian diperoleh 2
laporan hasil evaluasi tingkat pemenuhan standar.
Implementasi Standar Nasional PKPR merupakan tanggung
jawab berbagai stakeholder yang terkait pada berbagai tingkat
administrasi. Di lingkungan sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
Puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam
memenuhi Standar Nasional PKPR (Kemenkes, 2014)
2.2.5 Manajemen PKPR di Kabupaten/Kota
Kebijakan dan penganggaran untuk pelaksanaan suatu program
atau kegiatan di suatu wilayah, termasuk pelaksanaan PKPR
merupakan domain dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Oleh sebab itu, pelaksanaan PKPR baik di Puskesmas dan FKTP
lainnya, maupun di Rumah Sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Provinsi Kabupaten/Kota dan FKRTL lainnya, harus difasilitasi dan
diinisiasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Kemenkes,
2015). Berikut tahapan yang dapat dilakukan di tingkat
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PKPR di wilayahnya berdasarkan
Pedoman Manajemen PKPR yang dirancang oleh Direktorat Bina Anak
Kementerian Kesehatan RI tahun 2015:
30
1. Persiapan
Untuk memulai pelaksanaan PKPR di suatu Kabupaten/Kota, perlu
dilakukan berbagai langkah persiapan yang dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Kajian awal
Langkah awal yang harus dilakukan sebelum mengembangkan
PKPR adalah pengumpulan dan analisis data yang terkait
dengan remaja dengan menggunakan berbagai sumber, dan
hasilnya diharapkan mampu menggambarkan seluruh
permasalahan yang terkait dengan kesehatan remaja di wilayah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Data tersebut dapat berupa
Profil remaja; data demografi; masalah kesehatan dan perilaku;
informasi tentang peraturan dan hukum kebijakan terkait
kesehatan remaja; dan identifikasi sektor dan institusi yang
dapat terlibat dalam program kesehatan remaja.
b. Advokasi dan Konsolidasi
Advokasi diperlukan untuk mendapatkan komitmen dan
dukungan pengambil keputusan, penentu kebijakan dan
pemangku kepentingan terkait, dan dilakukan dengan
menggunakan informasi yang akurat dan teknik yang tepat.
Hasil yang diharapkan adalah adanya komitmen dan kebijakan
untuk melaksanakan PKPR, yang diaktualisasikan dengan
penyediaan sumber daya untuk pelaksanaannya berupa sumber
daya manusia, sarana, dan dana.
31
c. Pembentukan Tim/Satgas PKPR dan Jejaring Kemitraan PKPR
Tahap berikutnya, adalah pengembangan kemitraan yang dapat
dilakukan dengan berbagai cara sesuai situasi masing-masing
Kabupaten/Kota. Pilihannya antara lain dengan membentuk
Tim atau Satgas atau membuat Nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding [MoU]) antar
mitra/pemangku kepentingan. Apapun pilihannya, tidak
masalah, asal semua pemangku kepentingan berkomitmen
untuk memenuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh
peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan
pada saat konsolidasi. Yang paling penting adalah bahwa
semuanya ini harus diikuti dengan pembentukan dan
pengembangan jejaring kemitraan PKPR yang kuat dalam
pelaksanaannya.
Agar kemitraan dapat berlanjut secara berkesinambungan, perlu
dikembangkan forum komunikasi secara berkala antar anggota
jejaring melalui tatap muka (pertemuan, rapat koordinasi) atau
menggunakan media elektronik dan sosial yang ada. Frekuensi,
jadwal, pokok bahasan, pelaksana, penanggung jawab setiap
kali dilaksanakan forum komunikasi, dapat disepakati bersama
oleh semua anggota jejaring.
d. Pembuatan Plan of Action (POA)
Penyusunan POA ini dilakukan bersama oleh semua
mitra/pemangku kepentingan melalui forum komunikasi atau
32
bahkan dengan melaksanakan lokakarya perencanaan PKPR
Kabupaten/Kota. Semua kegiatan yang sudah disepakati
dituangkan secara jelas dalam suatu matriks yang antara lain
berisikan: Nama Kegiatan, Tujuan Kegiatan, Waktu
Pelaksanaan, Mitra Yang Terlibat, Penanggung Jawab, Sumber
Dana, dan lain-lain.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan PKPR di wilayah Kabupaten/Kota awalnya dapat
dilakukan pada satu atau lebih Puskesmas yang ada di wilayahnya,
kemudian dikembangkan di Puskesmas dan FKTP lainnya secara
bertahap sampai semua Puskesmas dan FKTP yang ada, mampu
melaksanakan PKPR. Selanjutnya untuk pelayanan rujukan medis
bagi remaja mau tidak mau haruslah dikembangkan juga sedikitnya
di salah satu Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau FKRTL lainnya
yang ada di Kabupaten/Kota tersebut.
a. Mimilih Puskesmas Pelaksana PKPR
Puskesmas yang dipilih bisa berdasarkan hasil kajian awal yang
sudah dilakukan. Dalam pemilihan tersebut perhatian dan minat
Kepala Puskesmas, potensi ketersediaan tenaga pelaksana,
besaran permasalahan kesehatan remaja, adanya kelompok
sasaran yang relatif mudah di intervensi, serta adanya dukungan
masyarakat, harus dijadikan acuan utama dalam
mempertimbangkan penentuan Puskesmas yang akan
dikembangkan menjadi Puskesmas PKPR. Selanjutnya,
33
pengembangan PKPR dilakukan secara bertahap, sesuai dengan
situasi dan kondisi serta kemampuan Kabupaten/Kota, sehingga
pada akhirnya semua Puskesmas dan FKTP yang ada di wilayah
Kabupaten/Kota tersebut dapat dikembangkan menjadi
Puskesmas dan FKTP PKPR.
b. Menjajaki Pembentukan PKPR Rumah Sakit
Keberadaan RS dan atau FKRTL PKPR menjadi suatu
keharusan, ketika Puskesmas dan atau FKTP lainnya sudah
memberikan layanan PKPR. Kasus-kasus medis yang tidak
tertangani di Puskesmas dan FKTP lainnya harus dirujuk ke RS
atau FKRTL PKPR terdekat, sehingga dengan demikian RS dan
FKRTL juga harus mampu memberikan pelayanan kesehatan
remaja sesuai standar pelayanan kesehatan PKPR. Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, harus secepatnya menjajagi
kemungkinan untuk menfasilitasi RS Pemerintah/Pemerintah
Daerah setempat atau FKRTL lainnya untuk dikembangkan
menjadi RS PKPR.
c. Melatih Petugas
Salah satu syarat pengembangan PKPR baik di Puskesmas dan
FKTP lainnya, maupun di Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah
Daerah atau FKRTL lainnya, adalah tersedianya tenaga
pelaksana pelayanan kesehatan remaja yang terlatih PKPR
termasuk konseling. Oleh karena itu sebelum pengembangan
PKPR dilakukan, sesuai dengan tanggung jawabnya Dinas
34
Kesehatan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pelatihan
terhadap tenaga pelaksana dimaksud. Pelatihan dapat dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bisa
juga menjadi bagian atau bergabung dengan pelatihan yang
bakal diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
d. Menyiapkan Sarana Prsarana
Pengadaan sarana prasarana untuk mengembangkan PKPR
khususnya di Puskesmas, merupakan tanggung jawab Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu berdasarkan
permintaan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dapat menganggarkan biaya untuk pengadaan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan Puskesmas dalam pengembangan
PKPR ini. Sedangkan penyiapan sarana dan prasarana di RS,
merupakan tanggung jawab Manajemen RS yang bersangkutan.
Khusus untuk RS Kabupaten/Kota penyediaan anggaran untuk
pengadaan sarana prasarana ini menjadi tanggung jawab jajaran
manajemen dengan mengusulkannya melalui APBD
Kabupaten/Kota atau menganggarkannya melalui anggaran
internal Rumah Sakit untuk RS yang berstatus Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD).
e. Konsolidasi Kemitraan dan Jejaring Pelaksanaan PKPR
Konsolidasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai
situasi masing Kabupaten/Kota. Apabila kemitraan dibangun
berbasiskan Nota kesepahaman (Memorandum of
35
Understanding [MoU]) antar mitra/pemangku kepentingan,
maka MoU dimaksud harus menjadi acuan dalam pelaksanaan
di lapangan. Konsolidasi dapat dilakukan dengan melaksanakan
pertemuan bilateral secara berkala.
3. Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan dilakukan oleh Rumah Sakit dan FKRTL lainnya,
Puskesmas dan FKTP lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang ada, mengacu pada Sistem Informasi Kesehatan yang berlaku
(Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit [SIM RS], Sistem
Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas [SP2TP]). Hasilnya
di kompilasi dan dilaporkan ke unit yang lebih atas, yaitu Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau Dinas Kesehatan Provinsi,
sesuai alur pelaporan yang ada.
Pelaporan merupakan serangkaian proses yang dimulai dari
pencatatan tentang kegiatan dan hasilnya kemudian dilaporkan
kepada institusi yang lebih tinggi. Pelaksanaan PKPR ini wajib
dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan atau Dinas
Kesehatan Provinsi, menggunakan format pencatatan dan
pelaporan yang ada. Bila mana diperlukan format pelaporan khusus
PKPR, sebaiknya diupayakan untuk meminimalisasi variabel yang
harus dilaporkan.
4. Pembinaan dan Pengawasan
Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2014, tentang Upaya Kesehatan Anak, pasal 54,
36
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Anak di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya
dilakukan oleh pemerintah (Kemenkes), pemerintah daerah
provinsi (Dinas Kesehatan), dan pemerintah daerah kabupaten/kota
(Dinas Kesehatan), melalui monitoring dan evaluasi. Selain itu
pembinaan dan pengawasan juga dapat dilakukan melalui
peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan
pelatihan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan paling sedikit
dua kali dalam setahun.
Kegiatan pemantauan dilakukan dalam rangka pelaksanaan
pembinaan pengawasan, pengontrolan, dan pengendalian terhadap
pelaksanaan suatu kegiatan atau program melalui proses
pengumpulan dan analisis data secara teratur, dan hasilnya dapat
digunakan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai
rencana, sejauh mana kemajuannya, apakah ada perbaikan atau
penyimpangan, apakah ada umpan balik terkait input dan proses,
serta apakah ada faktor eksternal yang berpengaruh.
Untuk Puskesmas dan FKTP PKPR lainnya, penilaian dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, menggunakan instrumen
pemantauan terbatas Standar Nasional PKPR yang terdiri dari
kuesioner untuk Pimpinan Puskesmas, kuesioner untuk petugas
PKPR, kuesioner untuk remaja, kuesioner untuk petugas
pendukung, kuesioner pengamatan, dan matriks rekapitulasi
pemantauan terbatas Standar Nasional PKPR. Sedangkan penilaian
37
untuk RS dan FKRTL lainnya, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi tergantung status
RS atau FKRTL. Format khusus untuk dan FKRTL lainnya ini
perlu dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dimasa yang
akan datang.
2.3 Teori Pendekatan Sistem
2.3.1 Definisi Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh, terpadu yang terdiri dari
berbagai elemen (subsistem) yang saling berhubungan dalam suatu
proses atau struktur dalam upaya menghasilkan sesuatu atau mencapai
suatu tujuan tertentu (Notoatmodjo, 2011). Sistem adalah suatu
kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu
sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan
kompleks. Hal ini mencerminkan adanya beberapa bagian dan
hubungan antar bagian, menunjukkan kompleksitas dari sistem yang
meliputi kerja sama antar bagian yang interdependen satu sama lain
(Tanjung, et al., 2006).
Sistem menurut Murdick, R.G (1991) adalah seperangkat elemen
yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedu/bagan-bagan
pengolahan yang mencari suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut
Davis G.B (1991), sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-
elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu
sasaran (Hutahaean, 2012).
38
Sistem menurut Indrajit (2001) mengemukakan bahwa sistem
mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang
dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistem yaitu
suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan
satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu
lingkungan kompleks (Marimin, 2004).
John McManama mendefinisikan sistem sebagai suatu struktur
konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan
yang bekerja sebagai satu unit organik untuk mencapai keluaran yang
diinginkan secara efektif dan efisien (Azwar, 2010).
Azrul Azwar (1996) dalam bukunya membagi definisi sistem
menjadi dua macam:
1. Sistem sebagai suatu wujud
Suatu sistem disebut sebagai suatu wujud (entity), apabila
elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk
suatu wujud yang ciri-cirinya dapat didiskripsikan dengan jelas.
Terdapat dua macam wujud untuk hal ini:
a. Sistem sebagai suatu wujud yang kongkret
b. Sistem sebagai suatu wujud yang abstrak
2. Sistem sebagai suatu metoda
Suatu sistem disebut sebagai suatu metoda (method),
apabila elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut
membentuk suatu metoda yang dapat dipakai sebagai alat dalam
melakukan pekerjaan administrasi. Pemahaman sistem sebagai
39
suatu metoda berperanan besar dalam membantu menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu sistem. Hal ini biasa
disebut dengan pendekatan sistem (system approach).
2.3.2 Konsep Pendekatan Sistem
Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis
organisatoris yang menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak
analisis yang diterapkan dengan mengarahkan perhatian kepada
berbagai ciri dasar sistem yang perubahan dan gerakannya akan
memengaruhi keberhasilan suatu sistem. Pendekatan sistem dapat
memberi landasan untuk pengertian yang lebih luas mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku sistem dan memberikan dasar
untuk memahami penyebab ganda dari suatu masalah dalam kerangka
sistem (Tanjung, et al., 2006).
Menurut Azhar dalam Djahir (Djahir & Pratita, 2014),
pendekatan sistem adalah sebuah teknik dalam menerapkan pendekatan
ilmiah untuk pemecahan masalah-masalah yang kompleks. Pendekatan
sistem merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai metoda yang
dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi
(Azwar, 2010).
Harvey menyebutkan bahwa pendekatan sistem adalah
penerapan suatu prosedur yang logis dan rasinal dalam merancang
suatu rangkaian komponen-komponen yang berhubungan sehingga
dapat berfungsi sebagai satu kesatuan mencapai tujuan yang telah
ditetapkan (Azwar, 2010).
40
Azrul Azwar (1996) dalam bukunya menjelaskan bahwa jika
pendekatan sistem dapat dilaksanakan, akan diperoleh beberapa
keuntungan, antara lain (Azwar, 2010):
1. Jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan
kebutuhan, dengan demikian penghamburan sumber, tata cara dan
kesanggupan yang sifatnya selalu terbatas, akan dapat dihindari;
2. Proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran
sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak
diperlukan;
3. Keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur
secara lebih tepat dan obyektif; dan
4. Umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan
program.
Sedangkan, salah satu kelemahan ialah dapat terjebak ke dalam
perhitungan yang terlalu rinci, sehingga menyulitkan pengambilan
keputusan dan dengan demikian masalah yang dihadapi tidak akan
terselesaikan (Azwar, 2010).
Menurut W.K. Kellogg, teori pendekatan sistem adalah teori
sistematis dan memiliki gambaran yang digunakan untuk menampilkan
dan menyampaikan pandangan yang sama antara SDM yang bekerja di
lingkup yang sama, serta melakukan kegiatan sesuai rencana kegiatan,
dan perubahan atau hasil yang dicapai sesuai yang diharapkan. Berikut
adalah model kerangka berpikir (Kellogg, 2004) :
41
a. Masukan (Input)
Yang dimaksud masukan adalah kumpulan bagian atau
elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk
dapat berfungsinya sistem tersebut (Azwar, 2010). Input merupakan
bagian awal dari sistem yang menyediakan kebutuhan operasi bagi
sistem. Input ini akan berbeda-beda sesuai dengan sasaran operasi
dari suatu sistem (Herujito, 2001). Adapun masukan (input) yang
digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Standar
Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN-PKPR) yang
sebagai berikut :
1) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting
karena manajemen dibuat oleh orang-orang yang bekerja sama
untuk mencapai tujuan. Manusia sebagai pembuat tujuan dan
juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan tersebut.
Sumber daya manusia yang terstandarisasi merupakan
kompenen yang sangat diperlukan untuk menghadapi
persaingan dan menumbuhkan jasa pelayanan kesehatan di
ruamah sakit yang berkualitas sehingga meningkat citra dan
InputAktifitas/
ProsesOutput Outcomes Impact
Bagan 2.1 Teori Sistem Kellogg
42
profit rumah sakit (Hafizurrachman, 2009). Sumber daya
manusia yang diperulakan yaitu yang memiliki kompetensi atau
pengetahuan dan keterampiran yang sesuai, sehingga sumber
daya manusia tersebut menghasilkan kinerja yang maksimal.
Adapun SDM Kesehatan yang dimaksudkan adalah
tersedianya tim PKPR yang kompeten (mempunyai
pengetahuan, sikap dan keterampilan) untuk melaksanakan
PKPR sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku
(Kemenkes, 2014).
2) Fasilitas Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun
2014, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, bik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.
Adapun fasilitas kesehatan yang dimasudkan adalah
tersedianya dan berfungsinya fasilitas kesehatan mampu
laksana PKPR dengan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
remaja, prosedur dan tata laksana yang ramah remaja, serta
didukung sarana, prasarana, termasuk peralatan dan obat-
obatan yang memadai (Kemenkes, 2014).
3) Remaja
43
Menurut World Health Organization (WHO), yang
termasuk ke dalam kelompok remaja adalah mereka yang
berusia 10-19 tahun, dan secara demografis kelompk remaja
dibagi menjadi kelompok usia 10-14 tahun dan kelompok usia
15-19 tahun.
Adapun yang dimaksudkan adalah remaja memperoleh
informasi yang dibutuhkan sehingga memahami kebutuhan
untuk hidup sehat dan produktif, dan memanfaatkan jenis dan
tempat berbagai layanan kesehatan yang tersedia sesuai
kebutuhan (Kemenkes, 2014).
4) Jejaring
Lazimnya pada setiap program kesehatan ditemukan
adanya kelompok sasaran (target group), yaitu kepada siapa
program kesehatan tersebut ditujukan. Terdapat dua macam
kelompok sasaran (Azwar, 2010):
Kelompok sasaran langsung
Sasaran ini adalah masyarakat yang memanfaatkan
langsung program kesehatan yang ada.
Kelompok sasaran tidak langsung
Sasaran ini adalah kelompok sasaran antara. Dalam
program kesehatan, peranan kelompok ini banyak
ditemukan.
Pada SN-PKPR, yang dimaksudkan jejaring adalah
terbangunnya jejaring PKPR antar para remaja, kelompok-
44
kelompok masyarakat, lintas program, lintas sektor terkait,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pembinaan
kesehatan remaja (Kemenkes, 2014).
5) Manajemen Kesehatan
Menurut Robert D. Terry, manajemen adalah
pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan
menggunakan orang lain. Dan menurut Evancevich (1989),
manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu
oarang atau lebih untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan
orang lain guna mencapai hasil tujuan yang tidak dapat dicapai
oleh hanya satu orang saja (Notoatmodjo, 2011).
Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu
seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non petugas
kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui
program kesehatan (Notoatmodjo, 2011).
Adapun yang dimaksudkan pada SN-PKPR adalah
adanya kebijakan dan sistem manajemen yang mampu
menjamin dan meningkatkan cakupan dan kualitas PKPR
(Kemenkes, 2014).
Hill. M (1997) memaknai kebijakan sebagai disiplin
ilmu sosial terapan yang menggunakan pelbagai metode
penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan
informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat
45
dimanfaatkan di tingkat pengambil keputusan dalam rangka
menyelesaikan masalah (Siyoto & Supriyanto, 2015).
Menurut Robert Eyestone (1971) bahwa kebijakan
publik meruakan hubungan pemerintah dengan lingkungannya.
Sedangkan, menurut Thomas R. Dye (1975) kebijakan adalah
apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak
dilakukan (Winarno, 2016). Seorang ahli lainnya, Crinson
(2009) menyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah
konsep, bukan fenomena spesifik maupun kongkrit, sehingga
pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau
dengan kata lain tidak mudah (Ayuningtyas, 2014).
b. Proses
Berupa kegiatan proses, alat, tindakan, teknologi, dan
kegiatan yang bertujuan sebagai implementasi program. Intervensi
ini biasanya digunakan untuk melihat hasil atau perubahan program
yang direncanakan.
Yang dimaksudkan pada proses ini adalah proses
implementasi program PKPR berupa aksi pemenuhan Standar
Nasional PKPR (SN-PKPR) pada tingkat kabupaten/kota. Adapun
matrik aksi untuk pemenuhan standar adalah sebagai berikut
(Kemenkes, 2014):
1) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
- Melakukan pelatihan PKPR bagi SDM kesehatan
puskesmas; melakukan evaluasi pasca pelatihan PKPR;
46
mendistribusikan pedoman-pedoman tentang pelaksanaan
PKPR ke Puskesmas.
- Menyelenggarakan pelatihan teknik konseling sebagai
bagian dari pelatihan PKPR dan memastikan ketersediaan
dan pemanfaatan pedoman teknik konseling di Puskesmas.
2) Fasilitas Kesehatan
- Mendistribusikan dan mensosialisasikan standar dan
pedoman paket pelayanan kesehatan komperhensif sesuai
dengan kebutuhan remaja, baik di dalam mauun di luar
gedung; melakukan bimbingan teknis terhadap Puskesmas
terkait pelaksanaan kesehatan komperhensif.
- Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan sesuai
pedoman untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan
komperhensif yang memenuhi selera remaja, baik di dalam
maupun di luar gedung.
- Mendistribusikan dan mensosialisasikan serta memfasilitasi
pelaksanaan prosedur, tata laksana dan alur pelayanan yang
mampu mencegah terjadinya missed opportunity dan
menjamin kerahasiaan, privasi, kenyamanan, dan kecepatan
penyelenggaraan kesehatan komperhensif bagi remaja, baik
di dalam maupun di luar gedung.
3) Remaja
- Mendistribusikan, mensosialisasikan, dan memfasilitasi
penggunaan pedoman tentang mekanisme, prosedur dan
47
kebutuhan sumber daya penyelenggaraan kegiatan
pemberian informasi/pelayanan KIE yang memenuhi selera
dan kebutuhan berbagai kelompok remaja oleh berbagai
pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan Standar pedoman yang berlaku.
- Mencetak, mendistribusikan dan mensosialisasikan
berbagai alat bantu audio-visual untuk kegiatan pemberian
informasi/ pelayanan KIE, , yang memenuhi selera dan
kebutuhan berbagai kelompok remaja dan masyarakat
terkait, baik melalui media cetak maupun elektronik.
- Mencetak dan mendistribusikan serta mensosialisasikan
juknis tentang peran, hak, tanggung jawab, dan ruang
lingkup kegiatan konselor sebaya dan pendamping konselor
sebaya .
4) Jejaring
- Mensosialisasikan metode dan instrumen kepada
Puskesmas; Melaksanakan pemetaan dengan
memanfaatkan metode dan instrumen yang telah
dikembangkan; Memastikan bahwa Puskesmas
melaksanakan pemetaan; Menggunakan hasil pemetaan
dalam perencanaan program kesehatan remaja.
- Melakukan orientasi kepada tokoh kunci organisasi
masyarakat dan remaja mengenai pelayanan dan manfaat
program kesehatan remaja, peran dan tanggung jawab
48
pemangku kepentingan; Memfasilitasi puskesmas untuk
mengembangkan jejaring antar kelompok masyarakat dan
remaja potensial yang bisa berperan dalam mendukung
pemanfaatan PKPR; Memfasillitasi pembentukan
sekretariat forum pembinaan kesehatan remaja dengan SK
sendiri atau berafisiliasi pada kelompok kerja yang sudah
ada.
- Memfasilitasi puskesmas untuk melakukan pembinaan
terhadap berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung
pemanfaatan pelayanan PKPR; Memfasilitasi pertemuan
berkala antar pemangku kepentingan dalam rangka
menggalang keterlibatan berbagai kelompok masyarakat
untuk mendukung pemanfaatan pelayanan kesehatan
remaja di tingkat kab/ kota.
- Melakukan pembentukan, pembinaan, penguatan peran dan
tanggung jawab organisasi remaja yang memperjuangkan
kepentingan remaja di tingkat kabupaten/kota;
memfasilitasi kegi atan forum untuk mempresentasikan/
menyampaikan aspirasi/ keinginan remaja; Mengadakan
pertemuan tahunan organisasi remaja tingkat
kabupaten/kota.
- Mendorong dan memberikan bimbingan kepada puskesmas
agar mendukung partisipasi remaja dalam kegiatan PKPR;
Mengikutsertakan remaja dalam kegiatan perencanaan,
49
pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan
pembinaan kesehatan remaja di tingkat kab/ kota.
5) Manajemen Kesehatan
- Sosialisasi Undang Undang dan kebijakan serta Strategi
Nasional kepada Petugas Pusk esmas; Distribusi dokumen
advokasi di fasilitas kesehatan; Melakukan orientasi pada
petugas kesehatan tentang pedoman strategi.
- Memfasilitasi Puskesmas dalam menerapkan Standar dan
pedoman penyelenggraan PKPR.
- Merangkum dan mengolah hasil laporan puskesmas PKPR
dan RS dan memberikan umpan balik tentang tren
pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan; Memantau
apakah kepala puskesmas dan pengelola program PKPR
mengetahui cara mengumpulkan data.
- Melakukan orientasi untuk puskesmas tentang tentang
evaluasi diri, supervisi fasilitatif, dan pemantauan
penyelenggaraan PKPR; Memberikan umpan balik tertulis
ke puskesmas tentang hasil supervisi dan pemantauan.
- Sosialisasi pedoman sistem rujukan; Melaksanakan
bimbingan teknis kepada puskesmas dan rumah sakit untuk
menerapkan pedoman sistem rujukan; Memfasilitasi agar
staf puskesmas mengetahui dan memanfaatkan pedoman
sistem rujukan.
c. Keluaran
50
Berupa produk langsung dari kegiatan program, dan juga
termasuk tipe, level, dan target pelayanan yang diinginkan oleh
program.
Adapun keluaran (output) pada hal ini adalah hasil
implementasi program PKPR di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017
berdasarkan pedoman Standar Nasional PKPR (SN-PKPR), yaitu Hasil
Penilaian Pemenuhan Standar Nasional PKPR (SN-PKPR) di Dinas
Kesehatan Kota Tangerag Selatan dan Dinas Kesehatan Kab.
Tangerang Tahun 2017.
2.4 Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Mestri Agustini
dan Ni Lu Kadek Alit Arsani (2013) yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas
Buleleng, Kecamatan Buleleng menggunakan metode penelitian kualitatif,
disebutkan bahwa PKPR dirasakan memiliki peranan yang sangat penting bagi
remaja. Melalui PKPR di tingkat Puskesmas, remaja dapat memperleh
pengetahuan mengenai kesehatan, tempat bersosialisasi, hingga mendapatkan
pelayanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan remaja. Sedangkan, dalam
pelaksanaannya masih terdapat 1 (satu) sasaran yang belum tercapai yaitu
pembentukan konselor sebaya serta belum maksimalnya sosialisasi kepada
remaja secara luas (Agustini & Arsani, 2013). Selain itu, peranan Puskesmas
dalam program PKPR adalah sebagai ujung tombak pemberi pelayanan
kesehatan di masyarakat termasuk remaja (Arsani, et al., 2013).
Penelitian lain dilakukan di Puskesmas Alun Alun, Kabupaten Gresik
untuk melihat implementasi program PKPR menggunakan model implementasi
51
George C Edward III. Pada indikator komunikasi didapatkan bahwa penyuluhan
yang dilakukan belum optimal dikarenakan hanya ada satu Karang Taruna saja
yang mendapatkan penyuluhan dari total sebelas desa yang ada di wilayah kerja
Puskesmas Alun Alun. Kejelasan informasi terkait pelaksanaan program PKPR
telah berjalan dengan cukup baik dikarenakan bahwa para petugas telah
memahami program, remaja yang mendapatkan penyuluhan dan pelatihan telah
memahami materi dari PKPR tersebut. Kejelasan informasi juga diterima oleh
pasien terkait alur pelayanan program. Namun, tidak semua pasien memahami
dengan jelas alur pelayanan di Puskesmas, terlebih pada pasien yang baru
mendatangi Puskesmas Alun Alun. Pedoman yang digunakan dalam
melaksanakan kebijakan juga konsisten. Dalam melakukan penyuluhan, materi
yang diberikan di sekolahsekolah di wilayah kerja Puskesmas Alun Alun juga
konsisten, Namun dalam pelatihan konselor sebaya, terdapat tambahan materi
karena peran mereka sebagai konselor atau kader remaja.
Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam program PKPR
di Puskesmas Alun Alun memang telah terbentuk, namun masih belum ada surat
keputusan resmi mengenai struktur organisasinya. Mengenai sumber daya
anggaran, terdapat empat kegiatan yang akan direncanakan di Tahun 2016,
namun yang disetujui oleh pihak Puskesmas hanya dua kegiatan saja yakni
penyuluhan dan pelatihan Konselor Remaja saja. Mengenai Sumber Daya
Peralatan yang ada di Puskemas Alun Alun memang cukup memadai, diketahui
Ruangan Poli PKPR cukup dengan ventilasi, namun ruangan tersebut kurang
semarak karena tidak ada suasana anak muda dan ruangan dijadikan satu dengan
Poli Dewasa dan UKK. Selain itu, fasilitas lain seperti pengadaan brosur telah
52
dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Alun Alun, namun brosur hanya
diletakkan di Poli PKPR saja.
Dalam pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Alun
Alun, diketahui bahwa Puskesmastersebut telah memiliki SOP terkait program
PKPR, dan petugas telah melaksanakan SOP tersebut. Pertanggungjawaban
petugas di Puskesmas Alun Alun dilakukan dengan melaporkan Kegiatan
Kesehatan Remaja setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, juga
terdapat Buku Laporan PKPR yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala
Puskesmas Alun Alun (Rohmah & Tauran, 2016).
Sedangkan, penelitian lain mengungkapkan bahwa pelaksanaan program
pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbeda-beda di setiap Puskesmas,
termasuk antara Puskesmas Lebdosari dan Puskesmas Manyaran yang sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing
Puskesmas. Mengacu pada 6 kegiatan dalam pelayanan kesehatan remaja yang
ada dalam buku pedoman PKPR di Puskesmas, maka Puskesmas Lebdosari
lebih optimal dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dengan
program-programnya yang lebih lengkap dan adanya kerjasama dengan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Griya Asa dalam upaya penjaringan
remaja, sedangkan Puskesmas Manyaran kurang maksimal dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan reproduksi remajanya karena meskipun banyak layanan
yang diprogramkan namun dalam pelaksanaannya hanya layanan untuk remaja
di sekolah saja yang menjadi perhatian utama, dan itupun tidak optimal. Tidak
ada perbedaan tanggung jawab antara Puskesmas yang di wilayah kerjanya
terdapat lokalisasi dan Puskesmas yang di wilayah kerjanya tidak terdapat
53
lokalisasi dalam hal pemberian layanan kesehatan reproduksi untuk para remaja,
artinya tanggung jawabnya adalah sama dalam memberikan layanan kesehatan
reproduksi remaja (Falatansah & Indarjo, 2016).
Belum optimalnya program PKPR juga disebutkan oleh peneliti yang
meneliti terkait evaluasi pelaksanaan program PKPR di Puskesmas Andalas dan
SMAN 10 Kota Padang tahun 2015. Belum optimalnya pelaksanaan terlihat dari
sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan ruangan yang belum memadai. Selain
itu, tenaga yang terlatih yang ada di Puskesmas Andalas hanya satu orang dan
pada SMAN 10 Padang, pelatihan yang dilakukan kepada guru Pembina PKPR
masih sangat kurang. Meskipun kurang optimal bila dilihat dari SDM, sarana
serta prasarana yang ada, sumber dana kegiatan PKPR di Puskesmas yang
bersumber dari BOK sudah mencukupi untuk pelaksanaan program. Pedoman
pelaksanaannya pun sudah berdasarkan modul dan buku yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan RI.
Ditinjau dari komponen proses, perencanaan yang dilakukan terkait
program PKPR belum berjalan dengan baik karena tidak ada koordinasi antara
Puskesmas dengan sekolah dan juga belum disesuaikan dengan kebutuhan
remaja di wilayah kerja Puskesmas. Pengorganisasian yang ada belum berjalan
dengan baik dikarenakan belum adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap
anggota. Pelaksanaannya pun belum semua kegiatan berjalan dengan baik, untuk
kegiatan pelayanan di Puskesmas sudah berjalan dengan cukup baik, namun
untuk pelaksanaan program di sekolah masih belum berjalan dengan lancar. Dan
pengawasan yang dilakukan tidak berjalan optimal, sekolah tidak memberikan
laporan kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas. Dan secara luaran,
54
program PKPR di wilayah kerja puskesmas Andalas masih belum terlaksana
dengan baik, dimana masih ada program yang belum terlaksana, dan juga masih
banyak sekolah yang belum mengetahui dan juga mendapatkan pembinaan
PKPR, serta masih ditemukannya kekurangan baik itu dari segi tenaga, dan
ketersediaan sarana dan prasarana (Silvia, 2016).
Pelaksanaan atau implementasi program PKPR yang belum maksimal
pun terjadi di Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait
implementasi program PKPR di tingkat Puskesmas DKI Jakarta dihasilkan
bahwa implementasi tersebut belum memenuhi kriteria pelayanan remaja seperti
yang ditetapkan karena belum cukupnya dukungan dana, sarana prasarana,
tenaga. Juga sosialisasi terkait program PKPR pun belum maksimal dilakukan
kepada remaja (Friskarini & Manalu, 2016).
2.5 Kerangka Teori
Merujuk pada tinjauan pustaka, penelitian ini akan menggunakan teori
pendekatan sistem untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Penelitian yang
diharapkan menghasilkan gambaran perbedaan implementasi program
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) menggunakan teori pendekatan
sistem adalah agar dihasilkan gambaran antar komponen-komponen yang ada
pada penelitian ini. Adapun merujuk pada pendekatan sistem menurut Kellog,
yaitu masukan (input), proses, dan luaran (output) yang dipadukan dengan
Standar Nasional PKPR (SN-PKPR). Berikut teori pendekatan sistem yang
digunakan dalam penelitian ini:
55
Input:
SDM Kesehatan
Fasilitas Kesehatan
Remaja
Jejaring
Manajemen Kesehatan
Input:
SDM Kesehatan
Fasilitas Kesehatan
Remaja
Proses:
Aksi Pemenuhan
Standar Nasioanal
PKPR (SN-PKPR)
Gambar 2.1 Kerangka
Konsep (Kellogg,
2004)Proses:
Aksi Pemenuhan
Output:
Hasil Penilaian
Pemenuhan Standar
Nasional PKPR (SN-
PKPR) di Dinas
Kesehatan Kota
Tangerag Selatan dan
Dinas Kesehatan Kab.
Tangerang Tahun 2017
Output:
Hasil Penilaian
Pemenuhan Standar
Nasional PKPR (SN-
Bagan 2.3 Kerangka Teori
Bagan 2.4 Kerangka Teori
56
3 BAB III
KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH
3.1 Kerangka Pikir
Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu didapatkannya gambaran
implementasi program PKPR di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka
peneliti membuat alur pikir yang digambarkan pada kerangka pikir dalam
gambar 3.1.. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sistem
dengan teori yang dibawa oleh Kellogg (2004) yang mana peneliti melihat
komponen masukan (input), proses, dan luaran (output) dan memadankan
dengan Standar Nasioanal PKPR (SN-PKPR).
Pada komponen masukan (input), peneliti melihat unsur Sumber Daya
Manusia (SDM) kesehatan, fasilitas kesehatan, remaja, jejaring, dan manajemen
kesehatan yang berkaitan dengan program PKPR. Dan pada komponen proses,
peneliti melihat implementasi program PKPR berupa aksi pemenuhan Standar
Nasional PKPR (SN-PKPR). Sedangkan pada komponen luaran (output),
peneliti melihat dari hasil gambaran program PKPR di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017
berdasarkan hasil penilaian Standar Nasioanal PKPR (SN-PKPR).
Berikut adalah gambar kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam
penelitian kali ini:
Input:
SDM Kesehatan
Fasilitas Kesehatan
Remaja
Jejaring
Manajemen Kesehatan
Proses:
Aksi
Pemenuhan
Standar
Nasioanal
PKPR (SN-
PKPR)
Output:
Hasil Penilaian
Pemenuhan Standar
Nasional PKPR (SN-
PKPR) di Dinas
Kesehatan Kota
Tangerag Selatan dan
Dinas Kesehatan Kab.
Tangerang Tahun 2017
Gambar 3.4 Kerangka Pikir
Bagan 3.2 Kerangka Pikir
Gambar 3.3 Kerangka PikirBagan 3.3 Kerangka Pikir
57
3.2 Definisi Istilah
Tabel 3.1 Definisi Istilah
No. Istilah Definisi Cara Ukur Alat Ukur Sumber Informasi
1. Masukan (input)
Sediaan yang digunakan oleh Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang dalam implementasi
program PKPR di wilayah kerjanya.
Wawancara
Mendalam, Telaah
Dokumen, dan
Observasi
Pedoman
Wawancara, Daftar
Dokumen, dan
Pedoman Observasi
Kesga-Kemenkes;
PJ Program PKPR Dinkes
Kab. Tangerang dan Dinkes
Kota Tangerang Selatan;
Pemegang Program PKPR
Puskesmas.
SDM Kesehatan Sumber Daya Manusia atau tenaga
kerja yang ada di Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang yang
menangani terkait Program PKPR.
Wawancara
Mendalam dan
Telaah Dokumen
Pedoman
Wawancara dan
Daftar Dokumen
Kesga-Kemenkes;
PJ Program PKPR Dinkes
Kab. Tangerang dan Dinkes
Kota Tangerang Selatan;
Pemegang Program PKPR
Puskesmas.
Fasilitas Kesehatan Sarana prasarana yang tersedia dan
disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk
Wawancara
Mendalam, Telaah
Dokumen, dan
Observasi
Pedoman
Wawancara, Daftar
Dokumen, dan
Pedoman Observasi
Kesga-Kemenkes;
PJ Program PKPR Dinkes
Kab. Tangerang dan Dinkes
Kota Tangerang Selatan;
58
menunjang implementasi Program
PKPR di wilayah kerjanya
Pemegang Program PKPR
Puskesmas.
Remaja Mereka yang berusia 10-19 tahun yang
mendapatkan pelayanan dan terlibat
dalam program PKPR di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang.
Wawancara
Mendalam dan
Telaah Dokumen
Pedoman
Wawancara dan
Daftar Dokumen
Kesga-Kemenkes;
PJ Program PKPR Dinkes
Kab. Tangerang dan Dinkes
Kota Tangerang Selatan;
Pemegang Program PKPR
Puskesmas.
Jejaring Para remaja, kelompok-kelompok
masyarakat, lintas program, lintas
sektor terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam
program PKPR di Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Wawancara
Mendalam dan
Telaah Dokumen
Pedoman
Wawancara dan
Daftar Dokumen
Kesga-Kemenkes;
PJ Program PKPR Dinkes
Kab. Tangerang dan Dinkes
Kota Tangerang Selatan;
Pemegang Program PKPR
Puskesmas.
Manajemen
Kesehatan
Kebijakan dan sistem manajemen yang
ada di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang guna
Wawancara
Mendalam dan
Telaah Dokumen
Pedoman
Wawancara dan
Daftar Dokumen
Kesga-Kemenkes;
PJ Program PKPR Dinkes
Kab. Tangerang dan Dinkes
Kota Tangerang Selatan;
59
mendukung implementasi program
PKPR di wilayah kerjanya.
Pemegang Program PKPR
Puskesmas.
2. Aksi Pemenuhan
SN-PKPR
Kegiatan yang dilakukan Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang dalam implementasi
program PKPR di wilayah kerjanya
berdasarkan SN-PKPR.
Wawancara
Mendalam dan
Telaah Dokumen
Pedoman
Wawancara dan
Daftar Dokumen
Kesga-Kemenkes;
PJ Program PKPR Dinkes
Kab. Tangerang dan Dinkes
Kota Tangerang Selatan;
Pemegang Program PKPR
Puskesmas.
3. Hasil Penilaian
Pemenuhan Standar
Nasional PKPR
(SN-PKPR) di
Dinas Kesehatan
Kota Tangerag
Selatan dan Dinas
Kesehatan Kab.
Tangerang Tahun
2017
Hasil Penilaian Pemenuhan Standar
Nasional PKPR (SN-PKPR) di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Dinas Kesehatan Kab. Tangerang
Tahun 2017 yang didapatkan dari hasil
pemantauan oleh Dinas Kesehatan di
wilayah kerjanya, baik Kota Tangerang
Selatan maupun Kabuaten Tangerang.
Telaah Dokumen Daftar Dokumen Dokumen Laporan Program
PKPR
60
4 BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
4.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif kualitatif dengan
pendekatan studi kasus dan menggunakan metode pengumpulan data berupa
wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Adapun penelitian ini
bertujuan agar diketahui gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang.
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang meliputi
Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas PKPR dan Sekolah PKPR. Adapun
rentang waktu penelitian adalah bulan Juni sampai Agustus tahun 2017.
4.3 Informan Penelitian
Pada penelitian ini, informan dibagi menjadi tiga, yaitu informan ahli,
informan kunci dan informan pendukung. Adapun informan ditentukan dengan
teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Pemilihan Puskesmas PKPR
berdasarkan:
1. Puskesmas sudah terstandar PKPR.
2. Memiliki SDM yang berpengalaman terkait PKPR.
Berikut informan pada penelitian ini:
61
Tabel 4.1 Informan Penelitian
No. Jenis Informan Informan
1. Informan Ahli
Staf Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan
Remaja Luar Sekolah – Dir. Kesehatan
Keluarga Kementerian Kesehatan RI
2. Informan Kunci
Pengelola Program Kesehatan Remaja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Pengelola Program Kesehatan Remaja Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang
3. Informan Pendukung
Penanggung Jawab Program Kesehatan
Remaja Puskesmas di Kota Tangerang Selatan
Penanggung Jawab Program Kesehatan
Remaja Puskesmas di Kabupaten Tangerang
Guru Pendamping PKPR/Konselor Sebaya di
Sekolah PKPR.
4.4 Sumber Data Penelitian
1. Data Primer
Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam
dengan informan yang telah ditentukan, juga diperoleh dari hasil observasi
yang dilakukan. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh
informasi dari informan terkait komponen masukan (input), yang terdiri dari
SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, remaja, jejaring, dan manajemen
kesehatan yang berkaitan dengan program PKPR, juga komponen proses,
yaitu implementasi program PKPR yang ada di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Wawancara
mendalam akan dilakukan kepada Penanggung Jawab Program PKPR di
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan, juga dengan Pemegang Program PKPR yang ada di
Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
62
Adapun kegiatan observasi dilakukan untuk memastikan fasilitas yang
tersedia sebagai komponen masukan (input) pada implementasi program
PKPR di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang.
2. Data Sekunder
Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang
akan ditelaah, yaitu:
- SK untuk Pemegang Program PKPR di Puskesmas wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang;
- Hasil Penilaian SN PKPR
- Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Profil Kesehatan
Kabupaten Tangerang.
4.5 Metode Pengumpulan Data
1. Alat Pengumpulan Data
a. Alat Pengumpulan Data dalam Wawancara
Pada teknik ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai alat
pengumpulan data. Pedoman wawancara tersebut sebagai acuan untuk
menggali informasi terkait masukan (input) yang ada untuk program
PKPR, yang terdiri dari SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, remaja,
jejaring, dan manajemen kesehatan. Juga acuan untuk menggali
informasi terkait proses implementasi program PKPR, yang terdiri dari
perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program,
dan pengawasan program. Selain itu, digunakan juga alat tulis sebagai
63
media dokumentasi tertulis juga alat perekam sebagai media
dokumentasi audio.
b. Alat Pengumpulan Data dalam Observasi
Pengumpulan data dengan teknik observasi dilakukan untuk memastikan
data dan informasi terkait masukan (input) pada implementasi program
PKPR. Yang dibutuhkan adalah lembar observasi dan alat tulis.
c. Alat Pengumpulan Data dalam Telaah Dokumen
Peneliti menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data dan
indormasi yang dibutuhkan peneliti dalam memperoleh jawaban atas
tujuan dan pertanyaan penelitian. Dokumen tersebut sebagai data
sekunder. Selain dibutuhkan dokumen, peneliti membutuhkan alat tulis
sebagai media dokumentasi tertulis.
2. Cara Pengumpulan Data
a. Wawancara Mendalam
Wawancara (interview) merupakan alat pengumpulan data yang sangat
penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai
subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang
dipilih untuk diteliti (Pawito, 2007). Bentuk wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interview)
atau wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview
guide). Pada umumnya wawancara dengan menggunakan pedoman
dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam
dengan lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi
pokok dari minat penelitian (Pawito, 2007).
64
b. Observasi
Observasi adalah bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti
mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data observasi dapat
berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota
dalam berorganisasi (Raco, 2010).
c. Telaah Dokumen
Telaah dokumen yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui
data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Studi dokumen atau
telaah dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi
dan wawancara dalam melakuan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).
4.6 Manajemen dan Analisis Data
Analisis Kualitatif menurut Morse (1995) adalah proses tentang
pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi
nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. Proses analisis sistematis
Kreugeur (1954) dimulai dari awal pengambilan data sampai pembuatan
laporan. Green dan Thorogood dalam Goody (2013) mengungkapkan
bahwa pelaksanaan sebagaian besar peneliti menggunakan kombinasi dari
beberapa pendekatan. Langkah-langkah analisis data antara lain (Pawito,
2007):
a) Generating Rich Data
Mengumpulkan data penting yang dilengkapi catatan observasi dan
membuat ranskrip dari rekaman penelitian .
b) Familiarising Oneself with The Data
Memahami data dengan mendengarkan rekaman, membaca transkrip,
dan membaca catatan pengamatan selama wawancara serta catatan
kesimpulan. Hal ini digunakan untuk menangkap detail-detail dan
memahami wawancara sebagai suatu gambaran yang utuh sebelum
dibagi menjadi bagian kecil.
c) Writing Memos
65
Catat ide maupun gagasan yang timbul selama mempelajari data unutk
dapat digunakan sebagai dasar untuk pengkategorian.
d) Indexing
Kalimat deskriptif yang telah ditulis kemudian diatur, dengan menandai
dan menyusun pertanyaan-pertanyaan.
e) Formation on Themes
Petakan pertanyaan dari konteks aslinya kemudian menyusun kembali
dalam konteks tematis yang baru. Aspek yang paling penting dalam hal
ini adalah mereduksi data dengan membandingkan dan menyamakan
data serta memotong dan menggabungkan beberapa pernyataan
menjadi satu.
f) Mapping and Interpretation
Imajinasi dan kemampuan dibutuhkan dalam analisis untuk melihat
hubungan diantara pernyataan dan hubungan data-data keseluruhan.
Adapun di dalamnya menggunakan komparasi dengan cara
mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada
masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian mebandingkan
kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada
suatu kasus dan kasus yang lain.
4.7 Keabsahan Data
Untuk mendapatkan data yang valid maka dilakukan pengecekan
keabsahan data yang menjadi tahapan dalam penelitian.
1. Triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara mendalam dengan
informan yang berbeda yaitu Subdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, Penanggung
Jawab Program PKPR Dinas Kesehatan, dan Pemegang Program PKPR
Puskesmas.
66
2. Triangulasi metode yaitu melakukan pengecekan dengan beberapa metode
antara lain adalah wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen
untuk mempertajam analisis dan memvalidasi data hasil wawancara.
67
Tabel 4.2 Triangulasi Data Penelitian
Variebel
Triangulasi Data
Triangulasi Metode Triangulasi Sumber
Wawancara
Mendalam Observasi
Telaah
Dokumen
Informan
Ahli
Informan
Kunci
Informan
Pendukung
Sumber Daya Manusia √ √ √ √ √ √
Fasilitas Kesehatan √ √ - √ √ √
Remaja √ √ √ √ √ √
Jejaring √ - - √ √ √
Manajemen Kesehatan √ √ √ √ √ √
Aksi Pemenuhan SN PKPR √ √ √ - √ √
Hasil Penilaian SN PKPR √ - √ - √ √
68
5 BAB V
HASIL
5.1 Gambaran Umum
5.1.1 Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan merupakan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan, berikut Struktur Ornganisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan tahun 2017:
Bagan 5.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017
Dan berikut merupakan visi dan misi yang dimiliki Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan:
69
Visi: “Terwudunya Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas,
Modern, dan Terjangkau bagi Masyarakat Kota Tangerang Selatan.”
Misi:
1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Merata, Berkualitas
dan Terjangkau bagi Masyarakat.
2. Mengembangkan Sumber Daya Kesehatan yang Profesional dan
Berkesinambungan.
3. Mendorong Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan
Pemberdayaan Kesehatan Individu, Keluarga, Masyarakat Beserta
Lingkungannya.
4. Mempererat Kemitraan dengan Seluruh Pelaku di Bidang Kesehatan.
Dan berikut daftar Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan:
Bagan 5.2 Daftar Puskesmas di Kota Tangerang Selatan
No. Nama Puskesmas Kecamatan
1. Puskesmas Rengas
Pamulang 2. Puskesmas Pamulang
3. Puskesmas Benda Baru
4. Puskesmas Ciputat
Ciputat
5. Puskesmas Jombang
6. Puskesmas Kampung Sawah
7. Puskesmas Sawah Baru
8. Puskesmas Situ Gintung
9. Puskesmas Ciputat Timur
Ciputat Timur 10. Puskesmas Pisangan
11. Puskesmas Pondok Ranji
12. Puskesmas Rawa Buntu
Serpong Utara 13. Puskesmas Paku Alam
14. Puskesmas Pondok Jagung
15. Puskesmas Pondok Benda
Pondok Aren 16. Puskesmas Pondok Aren
17. Puskesmas Jurang Mangu
18. Puskesmas Parigi
70
19. Puskesmas Pondok Pucung
20. Puskesmas Pondok Betung
21. Puskesmas Pondok Kacang Timur
Serpong 22. Puskesmas Serpong 1
23. Puskesmas Serpong 2
24. Puskesmas Setu
Setu 25. Puskesmas Bhakti Jaya
26. Puskesmas Kranggan
Sumber: Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
5.1.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Berikut Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2017
(Dinkes Kab. Tangerang, 2017):
Bagan 5.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Tahun 2017
Dan berikut merupakan visi dan misi yang dimiliki Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang:
71
Visi: “Terwudunya Masyarakat Kabuaten Tangerang yang Sehat secara
Mandiri dan Berkeadilan.”
Misi: “Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan bagi Seluruh Masyarakat di Semua Wilayah Kabupaten
Tangerang.”
Dan berikut daftar Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang:
Tabel 5.1 Daftar Puskesmas di Kabupaten Tangerang
No. Nama Puskesmas Kecamatan No. Nama Puskesmas Kecamatan
1 Puskesmas Balaraja Balaraja
23 Puskesmas Sepatan Sepatan
2 Puskesmas Gembong 24 Puskesmas Curug Curug
3 Puskesmas Jayanti Jayanti 25 Puskesmas Binong
4 Puskesmas Tigaraksa Tigaraksa
26 Puskesmas Cikupa Cikupa
5 Puskesmas Pasir Nangka 27 Puskesmas Pasirjaya
6 Puskesmas Jambe Jambe 28 Puskesmas Panongan Panongan
7 Puskesmas Cisoka Cisoka 29 Puskesmas Legok
Legok 8 Puskesmas Kresek Kresek 30 Puskesmas Bojong Kamal
9 Puskesmas Kronjo Kronjo 31 Puskesmas Caringin
10 Puskesmas Mauk Mauk 32 Puskesmas Pagedangan Pagedangan
11 Puskesmas Kemeri Kemeri 33 Puskesmas Cisauk Cisauk
12 Puskesmas Sukadiri Sukadiri 34 Puskesmas Suradita
13 Puskesmas Rajeg Rajeg
35 Puskesmas Sukamulya Sukamulya
14 Puskesmas Sukatani 36 Puskesmas Kelapa Dua
Kelapa Dua 15 Puskesmas Kutabumi Pasar
Kemis
37 Puskesmas Jl. Emas
16 Puskesmas Pasar Kemis 38 Puskesmas Jl. Kutai
17 Puskesmas Teluk Naga
Teluknaga
39 Puskesmas Bojong Nangka
18 Puskesmas Tegal Angus
40 Puskesmas Sindang Jaya Sindang
Jaya
19 Puskesmas Kosambi Kosambi
41 Puskesmas Kedaung Barat Sepatan
Timur
20 Puskesmas Salembaran Jaya 42 Puskesmas Cikuya Solear
21 Puskesmas Pakuhaji Pakuhaji
43 Puskesmas Gunung Kaler Gunung
Kaler
22 Puskesmas Sukawali 44 Puskesmas Mekar Baru Mekar Baru
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2015
72
5.2 Karakteristik Informan
Pada penelitian yang dilakukan ini, terdapat 8 informan yang terdiri dari: dua
informan dari Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI; satu
informan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; satu informan dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang; dua informan dari Puskesmas di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; dan dua informan dari Puskesmas di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Tabel 5.2 Karakteristik Informan Penelitian
No. Informan Pendidikan
Terakhir
Jenis Kode
Informan
1. Staf Seksi Usia Sekolah dan Remaja Luar
Sekolah – Direktorat Kesehatan Keluarga
Kementerian Kesehatan RI
Profesi
Dokter
Informan
Ahli
IA
2. Pengelola Program Kesehatan Remaja
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
S.KM Informan
Kunci
IK1
3. Pengelola Program Kesehatan Remaja
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
S.KM, M.Si Informan
Kunci
IK2
4. Penanggung Jawab Program Kesehatan
Remaja Puskesmas Kampung Sawah
DI
Kesehatan
Informan
Pendukung
IP1
5. Penanggung Jawab Program Kesehatan
Remaja Puskesmas Pondok Ranji
DIII
Kebidanan
Informan
Pendukung
IP2
6. Penanggung Jawab Program Kesehatan
Remaja Puskesmas Pasirjaya
DIV
Kebidanan
Informan
Pendukung
IP3
7. Penanggung Jawab Program Kesehatan
Remaja Puskesmas Cisoka
DIV
Kebidanan
Informan
Pendukung
IP4
8. Guru Pendamping PKPR SMP X Guru Informan
Pendukung
IS1
9. Ketua Tim Konselor Sebaya SMP X Siswi SMP Informan
Pendukung
IS2
10. Konselor Sebaya SMP X Siswa SMP Informan
Pendukung
IS3
11. Guru Pendamping PKPR SMP X Guru Informan
Pendukung
IS4
12. Guru Pendamping PKPR SMP X Guru Informan
Pendukung
IS5
73
5.3 Gambaran Sumber Daya Manusia Program Pelayanann Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu domain yang ada di
variabel masukan (input). Adapun sumber daya manusia (SDM) yang
dimaksudkan dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
adalah tenaga kerja yang ada di Dinas Kesehatan yang menangani Program
PKPR.
Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan salah
satu kegiatan yang ada di Program Kesehatan Remaja yang menjadi salah satu
tugas dari Seksi Kesehatan Keluarga. Adapun Seksi Kesehatan Keluarga
merupakan bagian dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kab/Kota berdasarkan struktur organisasi yang ada.
Dan berikut adalah informasi yang didapatkan mengenai sumber daya
manusia (SDM) yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017:
Tabel 5.3 Gambaran SDM PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017
Indikator Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
Terdapat SDM PKPR di
Dinas Kesehatan √ √
Terdapat Tim PKPR di
Puskesmas √ √
Tim PKPR Puskesmas
sudah terlatih/terorientasi √ √
Sumber: wawancara dan telaah dokumen
Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa sudah terdapat SDM PKPR di
kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota. Namun, keadaan SDM di keduanya berbeda,
yaitu untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terdapat dua orang yang
74
menjadi PIC (Person in Charge) atau pemegang program yang bertanggung
jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang
ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017.
Keduanya fokus pada Program Kesehatan Remaja dan tidak memiliki tugas
untuk menangani program lain yang menjadi tugas Seksi Kesehatan Keluarga
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga berlatar belakang pendidikan
kesehatan. Berikut kutipan pernyataan yang diberikan oleh informan IA1:
“Iya, jadi memang dibagi-bagi, kalau saya sama Ratna PIC (Person in
Charge/PJ) nya remaja. ...saya kesmas, promkes..., saya penyuluh...”
Sedangkan hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017 dengan berlatar belakang
pendidikan kesehatan. Selain menjadi Penanggung Jawab Program Kesehatan
Remaja, yang didalamnya terdapat kegiatan penyelenggaraan PKPR, SDM
tersebut juga menjadi Penanggung Jawab Program Kesehatan Lanjut Usial
(Lansia). Sehingga fokus kerja SDM tersebut tidak hanya untuk satu program,
melainkan dua program, yaitu Kesehatan Remaja dan Kesehatan Lanjut Usia.
Berikut kutipan pernyataan informan IA2 mengenai hal tersebut:
“Iya saya SKM..., Job-descnya dua, pengelola program lansia sama
remaja.”
Untuk SDM PKPR di Puskesmas, sudah terdapat Tim PKPR Puskesmas
di kedua wilayah kerja, baik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Di masing-masing
Puskesmas PKPR yang ada di kedua wilayah kerja, sudah terdapat Tim PKPR
yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang ada di Puskesmasnya.
75
Adapun SK tersebut diperbarui setiap tahun. Dalam satu Tim PKPR terdiri dari
enam orang, yaitu satu Penanggung Jawab Program Remaja, yang berlatar
belakang pendidikan kesehatan, dan lima lainnya adalah anggota yang terdiri
dari Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan, Penanggung Jawab
Program Kesehatan Anak, Penanggung Jawab Program Gizi, Penanggung Jawab
Program P2P, dan Penanggung Jawab Program UKS.
Adanya Tim PKPR merupakan keharusan dalam menajalankan Program
PKPR karena Program PKPR tidak bisa berjalan sendiri dan dilakukan oleh
Penanggung Jawab Remaja sendiri di Puskesmas, oleh sebab itu butuh
kerjasama tim. Berikut pernyataan informan IK1 mengenai hal tersebut:
“...karena kalau PKPR tidak bisa berjalan kalau tidak ada tim, jadi di
puskesmas sendiri seperti misalnya tentang gizi remaja, sedangkan
orang yang si remaja itu tidak mungkin menghafalkan lima-limanya,
minimal setidaknya dia bisa tentang pkprnya sendiri satu, kedua tentang
kesehatan reproduksi remaja, selebihnya sudah punya petugas masing-
masing. Itu harus tahu pentingnya kerjasama dan itu yang harus
ditingkatkan.”
Informasi tersebut juga dikonfirmasi oleh Petugas Puskesmas.
Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen SK Tim PKPR, didapatkan
hasil bahwa SDM yang menjadi petugas PKPR mempunyai latar belakang
pendidikan kesehatan. Adapun yang menjadi Penanggung Jawab Program
Kesehatan Remaja untuk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan di Puskesmas Kampung Sawah merupakan lulusan D1 Kesehatan,
sedangkan di Puskesmas Pondok Ranji merupakan Bidan. Dan untuk wilayah
kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, yang menjadi PJ Kesehatan
Remaja sekaligus pemegang PKPR di Puskesmas Pasirjaya adalah Bidan, pun di
Puskesmas Cisoka juga seorang Bidan.
76
Namun, selain menjadi PJ Kesehatan Remaja yang mengelola PKPR di
Puskesmas, SDM yang ada juga merangkap untuk program lainnya yang ada di
Puskesmas. Berikut tabel mengenai tugas masing-masing SDM di Puskesmas:
Tabel 5.4 Tugas SDM PKPR Puskesmas di Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang Tahun 2017
Dinas Kesehatan Puskesmas Tugas Lainnya
Kota Tangerang
Selatan
Kampung Sawah Program Kesehatan Lansia
Pondok Ranji Program Kesehatan Lansia
Bidan Pelaksana
Kabuaten Tangerang
Pasirjaya Program KB
Program Kesehatan Lansia
Cisoka Program Kesehatan Lansia
Tim VCT
Sumber: Wawancara
Selain itu, pada tahun 2017 terjadi pergantian Tim PKPR di Puskesmas
Kampung Sawah, sehingga saat penelitian ini dilakukan yang menjadi pemegang
PKPR adalah PJ Kesehatan Remaja periode 2016-2017 karena SK untuk
pemegang yang baru belum diterbitkan.
Dan berdasarkan wawancara dengan IK2, di Puskesmas Kelapa Dua pada
tahun 2017 Pemegang Program PKPR sedang hamil dan diharuskan untuk
istirahat selama masa kehamilan sampai persalinan. Dengan adanya
permasalahan tersebut, akhirnya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
meminta agar Kepala Puskesmas Kelapa Dua sesegera mungkin untuk mencari
penggantinya agar tidak terjadi kekosongan di Program PKPR. Berikut kutipan
pernyataan informan IK2 terkait informasi tersebut:
“...Seperti sekarang di Kelapa Dua, petugasnya lagi bed-rest karena
kondisi kehamilannya sampai persalinan harus bed-rest, berarti
kendalanya petugasnya tidak bisa membinakan, mau tidak mau saya
harus mencari solusi. Saya menyampaikan dulu ke Kepala Puskesmas,
bahwa pelayanan ini harus tetap ada, jadi dokter harus bisa mencari
penggantinya untuk back-up. Jadi harus dapat diputuskan, dan tadi
diputuskan dokter Evi yang akan menggantikannya sementara.”
77
Dan untuk pelatihan PKPR, kedua Dinas Kesehatan sudah memberikan
pelatihan PKPR kepada Tim PKPR Puskesmas, artinya Tim PKPR Puskesmas
sudah terlatih atau terorientasi terkait PKPR.
Berdasarkan pada hasil wawancara, Petugas PKPR Puskesmas di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah terlatih atau
terorientasi terkait PKPR sebelumnya karena Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan sudah melakukan pelatihan dan bimbingan kepada petugas PKPR di
Puskesmas yang ada di wilayah kerjanya. Pelatihan PKPR dan bimbingan sudah
dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dari tahun 2015 dan pada
tahun 2017 juga akan dilakukan pelatihan dan bimbingan. Hal tersebut juga
dikonfirmasi oleh Puskesmas bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
rutin memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Petugas PKPR Puskesmas.
Berikut kutipan wawancara mengenai informasi tersebut:
IK1:
“....kita sudah mengadakan pelatihan. Di 2015 ada peningkatan
wawasan SN PKPR ke... sepuluh Puskesmas. ...nanti di 2017 bulan
depan ada bimbingan teknis...”
IP1:
“...pelatihannya setiap tahun juga ada. Hari ini juga PKPR 2 hari, hari
ini sama besok. Kalau hari ini lagi dilatih konselornya, besok
petugasnya, petugas promkes, petugas UKS.”
IP2:
“...ada pelatihan dari Dinkes. ”
Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, berdasarkan wawancaran
dengan informan dihasilkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada
tahun 2017 tidak menyelenggarakan pelatihan untuk SDM PKPR Puskesmas
yang ada di wilayah kerjanya, adapun pelatihan sudah diselenggarakan terakhir
78
kali pada tahun 2014. Tidak diselenggarakannya lagi pelatihan karena terbatas
dengan anggaran. Berikut kutipan informan IK2 mengenai informasi tersebut:
“...pelatihannya hanya sekali saja, dua hari waktu itu pelatihannya...
2014. Kita terbatasi untuk pelatihan itu karena anggaran yang ada
terbatasi.”
Hal tersebut juga dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan
terhadap informan pendukung, yaitu IP3 dan IP4. Berikut kutipan wawancara
dengan informan IP3 dan IP4:
IP3:
“...yang pemegang program pernah, sudah lama, empat atau lima tahun
yang lalu...”
IP4:
“...sekali, kalau pelatihan yang sampai menginap. ...cuma aku lupa
tahunnya, tidak tahun kemarin (2016), mungkin tiga tahunan.”
Sedangkan, untuk pembinaan terhadap Puskesmas PKPR dilakukan
setiap tahun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang bersamaan dengan
monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PKPR di Puskesmas. Adapun
pembinaan tersebut dilakukan dengan cara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang mendatangi Puskesmas PKPR satu per satu di wilayahnya dan
mengumpulkan Tim PKPR di Puskesmas beserta SDM lainnya yang terkait
seperti Petugas Loket dan Petugas Laboratorium. Berikut kutipan wawancara
dengan informan IK2 mengenai informasi tersebut:
“Iya itu pembinaan seklian sama monevnya. Saya yang ke puskesmasnya,
lima puskesmas, ...iya satu-satu. Nanti kita kumpulkan timnya sama
orang loket juga, lab juga.”
Hal tersebut juga dipertegas oleh hasil wawancara dengan informan
pendukung. Berikut kutipan infomasi yang didapatkan dari informan IP4:
“...dinas juga suka ada pembinaan ke puskesmas, terkadang suka tiga
bulan melihat ke sini, saat di situnya itu, seperti kita ada pertemuan,
pembinaan, kalau tidak salah ada sepuluh atau lima belas orang yang
79
ada di sini termasuk dari loket juga karena bukan hanya tim ini saja.
Orang-orang yang sepuluh atau lima belas itu ada semua tidak hanya
ini.”
Pernyataan Informan Ahli
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IA didapatkan hasil
bahwa pelatihan petugas kesehatan untuk PKPR di tingkat Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Puskesmas lebih disebut orientasi PKPR, karena kegiatan
tersebut lebih ringkas dari pelatihan yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI
kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang ada di Indonesia. Dan berikut kutipan
pernyataan mengenai informasi tersebut:
“Pusat melakukan pelatihan ke dinkes provinsi, nanti dinkes provinsi
memberikan pelatihan ke dinkes kab/kota, skema acaranya mengikuti
yang mereka dapat dari pusat, mungkin di pusat pelatihan 11 hari, tidak
mungkin provinsi 11 hari, biasanya lima hari atau tiga hari. Kalau tiga
hari tidak bisa disebut pelatihan, oleh karena itu kita tahu di bawah
seperti apa jadi kita menyebutnya terorientasi”
5.4 Gambaran Fasilitas Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Fasilitas yang dimaksudkan dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) adalah sarana prasarana yang tersedia dan disediakan oleh
Dinas Kesehatan untuk menunjang implementasi Program PKPR di wilayah
kerja Dinas Kesehatan, baik di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017. Dan berikut hasil
yang didapatkan selama penelitian berlangsung.
Tabel 5.5 Gambaran Fasilitas PKPR di Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang Tahun 2017
Indikator Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
Puskesmas PKPR 26 Puksesmas 8 Puskesmas
Pedoman PKPR √ √
Fasilitas Penunjang Lainnya √ √
Sumber: Wawancara dan Observasi
80
Namun, dari 26 Puskesmas yang sudah melaksanakan PKPR di Kota
Tangerang Selatan, belum semunya terstandar, artinya belum semua Puskesmas
PKPR yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
memenuhi kriteria Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN
PKPR) pada tahun 2017. Berikut kutipan hasil wawancara dengan IK1:
“...dari 26 itu belum semuanya berstandar nasional, maksudnya
berstandar, kitanya (dinkes) sudah melakukan penilaian, monitoring dan
evaluasi di puskesmas-puskesmas... kalau dari 26 ini sekarang sudah
ada 20 walaupun ini diulang ini diulang...,”
Dan berikut tebel daftar Puskesmas PKPR yang sudah ada di wilayah
kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2017:
Tabel 5.6 Daftar Puskesmas PKPR di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
No. Nama Puskesmas Tingkat SN PKPR
1. Puskesmas Pamulang Paripurna (Tahun 2016)
2. Puskesmas Ciputat Paripurna (Tahun 2016)
3. Puskesmas Kampung Sawah Paripurna (Tahun 2016)
4. Puskesmas Jombang Optimal (Tahun 2016)
5. Puskesmas Jurang Mangu Optimal (Tahun 2016)
6. Puskesmas Setu Optimal (Tahun 2016)
7. Puskesmas Pondok Betung Optimal (Tahun 2016)
8. Puskesmas Benda Baru Optimal (Tahun 2016)
9. Puskesmas Rawa Buntu Optimal (Tahun 2016)
10. Puskesmas Pondok Jagung Optimal (Tahun 2016)
11. Puskesmas Parigi Optimal (Tahun 2017)
12. Puskesmas Pondok Ranji Optimal (Tahun 2017)
13. Puskesmas Situ Gintung Optimal (Tahun 2017)
14. Puskesmas Pondok Kacang Timur Minimal (Tahun 2017)
15. Puskesmas Pondok Aren Minimal (Tahun 2017)
16. Puskesmas Serpong 1 Minimal (Tahun 2017)
17. Puskesmas Ciputat Timur Minimal (Tahun 2017)
18. Puskesmas Paku Alam Minimal (Tahun 2017)
19. Puskesmas Serpong 2 Minimal (Tahun 2017)
20. Puskesmas Pondok Benda Minimal (Tahun 2017)
21. Puskesmas Keranggan Belum Terstandar
22. Puskesmas Pisangan Belum Terstandar
23. Puskesmas Rengas Belum Terstandar
24. Puskesmas Pondok Pucung Belum Terstandar
25. Puskesmas Baktijaya Belum Terstandar
26. Puskesmas Sawah Baru Belum Terstandar
Sumber: Wawancara dan Telaah Dokumen
81
Sedangkan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada
tahun 2017 terdapat delapan Puskesmas PKPR dari total 44 Puskesmas yang ada
di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Adapun tiga dari
delapan Puskesmas PKPR tersebut merupakan Puskesmas yang di tahun
sebelumnya belum dikembangkan menjadi Puskesmas PKPR. Berikut kutipan
hasil wawancara dengan informan IK2:
“...iya delapan sekarang. Kita sedang menambah tiga... tahun kemarin
lima Puskesmasnya.”
Dan berikut tabel 5.5, daftar Puskesmas PKPR yang ada di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017:
Tabel 5.7 Daftar Puskesmas PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun 2017
No. Nama Puskesmas Tingkat SN PKPR
1. Puskesmas Kelapa Dua Optimal (Tahun 2015)
2. Puskesmas Cisoka Minimal (Tahun 2015)
3. Puskesmas Kutabumi Minimal (Tahun 2015)
4. Puskesmas Balaraja Minimal (Tahun 2015)
5. Puskesmas Pasir Jaya Optimal (Tahun 2017)
6. Puskesmas Tigaraksa Belum Terstandar
7. Puskesmas Jambe Belum Terstandar
8. Puskesmas Jayanti Belum Terstandar
Sumber: Wawancara dan Telaah Dokumen
Namun, ruang pelayanan konseling di Puskesmas yang ada di kedua
wilayh kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota masih tergabung dengan ruang
pelayanan kesehatan yang lain. Berikut tabel perihal ruang pelayanan yang ada
di Puskesmas PKPR di kedua wilayah kerj Dinas Kesehatan Kab/Kota:
Tabel 5.8 Kondisi Ruang Pelayanan Remaja di Puskesmas di Kota Tagerang
Selatan dan Kota Tangerang Tahun 2017
Dinas Kesehatan Puskesmas Ruang Pelayanan
Kota Tangerang
Selatan
Kampung Sawah Tergabung dengan Ruang Lansia
Pondok Ranji Tergabung dengan Ruang Gizi
Kabuaten Tangerang Pasirjaya Tergabung dengan Ruang Gizi
dan Ruang Lansia
82
Cisoka Tergabung dengan Ruang Lansia
Sumber: Wawancara
Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan IK2, terdapat
salah satu Puskesmas di Kabupaten Tangerang yang ruangan konseling
remajanya (klinik remaja) tidak ada, yaitu Puskesmas Kutabumi, dikarenakan
renovasi bangunan. Berikut kutipan wawancara dengan informan IK2:
“Seperti sekarang, di Kutabumi, Kepala Puskesmasnya baru dan akan
akreditasi. Ruangannya direnovasi, jadinya tidak ada ruangan untuk
klinik remajanya, pelayananannya juga tidak bisa jalan, itu kendala
juga.”
Untuk pedoman PKPR, berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan telah mendistribusikan pedoman-
pedoman yang sebelumnya telah diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Adapun pedoman tersebut merupakan turunan dari Kementerian Kesehatan RI,
meskipun ada beberapa Puskesmas yang mencetak sendiri sebagai penunjang
kegiatan. Dan berikut kutipan wawancara dengan informan IK1 perihal
informasi tersebut:
“Jadi kalau dari Dinkes ke Puskesmas kita hanya menunjang pedoman,
buku pedoman, handout, iya yang apa diberi sama provinsi. Kemenkes
drop ke provinsi, provinsi drop ke kita, kita pasti drop ke Puskesmas.
...tapi juga banyak yang cetak sendiri, yang cetak sendiri tetap dari
mereka, selama mereka punya contoh, terus kita punya anggaran, kita
buat.”
Begitu pula di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,
masing-masing sudah mendapatkan pedoman yang didapatkan dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang. Adapun kutipan informasi dari informan IK2
tersebut adalah sebagai berikut:
“Buku pedoman ada, sudah diberikan ke Puskesmas.”
83
Dan berikut hasil observasi perihal pedoman PKPR yang ada di kedua
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota:
Tabel 5.9 Daftar Pedoman PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017
No. Pedoman Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
1.
Teknik Konseling Kesehatan
Remaja bagi Tenaga
Kesehatan
√ √
2.
Teknik Konseling Kesehatan
Remaja bagi Konselor
Sebaya
√ √
3.
Modul Pelatihan Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) bagi Tenaga
Kesehatan
√ √
4.
Modul Pelatihan Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) bagi Konselor
Sebaya
√ √
5.
Kurikulum Pelatihan
Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR)
√ √
6.
Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR)
√ √
7.
Pedoman Standar Nasional
Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR)
√ √
8.
Pedoman Penanggulagan
Masalah Kesehatan pada
Remaja
√ √
Sumber: Observasi
Selain menyediakan fasilitas berupa pedoman, berdasarkan hasil
wawancara dan observasi yang dilakukan, kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota
juga menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang kepada Puskesmas PKPR
di wilayah kerjanya. Berikut fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh
kepada Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya:
84
Tabel 5.10 Daftar Sarana Prasarana Puskesmas PKPR di Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang Tahun 2017
No. Nama Sarana
Prasarana
Kota Tangerang
Selatan Kabupaten Tangerang
1. Panthom Anatomi
Reproduksi Manusia √ √
2. Papan Data Remaja √ √
3. Lemari Data √ √
4. P3K Kit √ √
5. Media KIE (Poster,
Leaflet, Lembar Balik) √ √
6. Celemek √ √
7. DVD Materi Kesehatan
Remaja √ √
8. Papan Nama “Puskesmas
PKPR” √ √
9. Papan Nama “Sekolah
PKPR” √ √
Sumber: Observasi dan Wawancara
Selain disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,
terdapat Puskesmas PKPR yang menyediakan sarana prasarana lainnya secara
mandiri untuk menunjukkan adanya Pelayanan Kesehatan Remaja di Puskesmas
tersebut, yaitu Puskesmas Kampung Sawah. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara, sarana prasarana tersebut adalah papan nama (plang) “Klinik
Remaja” yang dibuat dan dianggarkan oleh Puskesmas Kampung Sawah dan
bukan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Berikut kutipan
pernyataan dari informan IP1:
“oh itu.., itu plang kita buat sendiri. Anggaran Puskesmas, Dinkes tidak
ada, tidak memberikannya, belum mungkin.”
Juga termasuk tidak semua Puskesmas PKPR yang ada di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang langsung diberikan sarana prasarana
tersebut. Seperti papan nama “Puskesmas PKPR”, belum semua Puskesmas
PKPR yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
85
mendapatkannya. Hal tersebut dibuktikan saat melakukan observasi di
Puskesmas Cisoka, dimana tidak ditemukan papan nama “Puskesmas PKPR” di
lokasi Puskesmas tersebut. Begitu pula dengan papan nama “Sekolah PKPR”,
tidak ditemukan di sekolah binaan PKPR Puskesmas Cisoka berdasarkan hasil
observasi. Tidak diberikannya sarana prasarana secara langsung dalam satu
waktu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan fakta yang
dibenarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Informasi
tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan informan IK2. Berikut kutipan
wawancara dengan informan IK2:
“Tinggal melengkapi, kita tambahkan lagi. Contoh, dulu kita pernah...
mereka sudah punya leflet misalnya, ternyata sekarang sudah tidak ada
saat kita tengok lagi, berarti itu harus bisa difasilitasi oleh Dinkes untuk
menyetakkan media untuk KIE”
Pernyataan Informan Ahli
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IA, didapatkan hasil
bahwa Puskesmas PKPR tidak harus memiliki semua pedoman yang ada
ataupun pedoman yang dibuat Kementerian Kesehatan, namun yang terpenting
adalah Puskesmas PKPR tersebut memiliki pedoman untuk menyelenggarakan
PKPR di wilayah kerjanya. Dan berikut kutipan hasil wawancara dengan
informan IA mengenai informasi tersebut:
“...untuk pedoman PKPR, Puskesmas tidak harus punya semua, yang
dari pusat, ada satu tidak apa-apa, yang penting pedomannya bisa untuk
melaksanakan PKPR di tempatnya... nanti mereka menyesuaikan bisa
yang mana dulu, tapi nilai SN PKPRnya tidak maksimal”
5.5 Gambaran Remaja Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Remaja dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia 10-19 tahun
yang mendapatkan pelayanan dan terlibat dalam Program Pelayanan Kesehatan
86
Peduli Remaja (PKPR) di wilayah kerja Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Dan
berikut hasil yang didapatkan dari penelitian ini mengenai remaja.
Tabel 5.11 Gambaran Remaja di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017
Indikator Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
Terget Kunjungan Remaja 80% 60%
Sekolah PKPR 92 Sekolah 10 Sekolah
Konselor Sebaya √ √
KIE √ √
Sumber: wawancara dan telaah dokumen
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menetapkan target pelayanan
PKPR di wilayah kerjanya sebesar 80% setiap tahun, yang artinya minimal
terdapat 80% remaja di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
yang berkunjung ke pelayanan PKPR setiap tahunnya. Sedangkan, Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang menetapkan target kunjungan remaja ke
Puskesmas sebesar 60% dan 18% nya berkunjung ke pelayanan konseling (klinik
PKPR) di Puskesmas PKPR yang ada di wilayah kerjanya.
Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen, di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah terdapat 92 Sekolah PKPR, yang
terdiri dari SMP dan SMA sederajat dari total 293 sekolah (SMP dan SMA) yang
ada di Kota Tangerang Selatan. Berikut daftar Sekolah PKPR yang ada di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2017 beserta
Puskesmas PKPR yang membinanya:
6 Tabel 5.12 Daftar Sekolah PKPR di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
NO. PUSKESMAS SEKOLAH PKPR NAMA PKPR
1 Benda Baru
SMP Al-Zahra Indonesia ALZINERS
SMA Taruna Mandiri STMJ
SMK Islam Al-Fajar AFIC
2 Bhakti Jaya SMPN 20 TWENTY
87
SMP Al-Amanah ALZHER
SMK Al-Amanah POCIS BASTEC
3 Ciputat
SMP PGRI 1 Ciputat SMAIL CLUB
SMP Islamiyah YIC CLUB
MTS Muhammadiyah 8 MATSAMUH
SMAN 1 Ciputat PUSPA RAJA
SMA PGRI 56 Ciputat PLAKURA SMARI 56
SMK Muhamadiyah 1 FTAM 01
SMK Islamiyah BLUETOTH 78 CENTRE
4 Ciputat Timur
SMP Mabad Mabad Healthy School
SMPN 3 Tangsel TITAN
SMK Triguna AKSIS TRIG CENTER
5 Jombang
MA Madinatunajah MA Madinatunnajah
MA Soebono SMARTION
SMA Darutauhid SMA ADZKIA I S
SMK Kes Letris Kesri Nurva Sebaya PKPR Center
SMKN 4 TANGSEL PKPR NVS Health Center
6 Jurang Mangu
SMPN 12 CERIA
SMK YAPIA YAPIA
SMK Al Ikhwaniyyah ECHO
7 Kampung Sawah
SMP PGRI 2 Citra Husada PGRI 2
MTS. Miftahulhuda MITRA SEHATI
SMP Bintang Kejora Bintang Kejora JHS
SMP PARAMARTHA SEHAT COMMUNITY
8 Kranggan
SMP IT Inhar Inhealteen
MTS Annasihin Gemilang
MAN 1 Kota TangSel MANITS
9 Paku Alam SMPN 15 HELLO 15
SMPN 16 SIXTEEN HEALTHY CENTER
10 Pamulang
SMPN 4 PKPR SMPN
SMPN 17 PKPR SMPN 17
SMPS Dharma Karya UT PKPR DK UT
SMPS Muhammadiyah 44 PKPR Muhamadiyah 44
SMPS Djojorejo PKPR Djojorejo
MTSS Daarul Hikmah PKPR Darul Hikmah
MTSS Saadatul mahabbah PKPR Saadatul mahabbah
MTSS Ummul Qura PKPR Ummul Qura
SMP Mujahidin PKPR Mujahidin
SMP N 21 Tangsel PKPR SMPN 21 Tangsel
SMAN 6 Tangsel DUKES
SMK Sasmita Jaya I PKPR JAYA
SMA Khasanah Kebajikan PKPR Khasanah Kebajikan
11 Parigi
SMA Pembangunan Jaya SMA Pembangunan Jaya
SMK Fadilah SMK Fadilah
SMA Arif Rahma Hakim DISSING JAMLI
12 Pisangan
SMP Islam Ruhama Islam Ruhama
SMUN 8 Tangsel DPK 16
SMK Islam Ruhama RHM 712
SMK Nusantara PARPAN FORTIUS
13 Pd. Kacang Timur SMPN 05 SENILITAS
14 Pd. Aren
SMP Amalina SMP Amalina
SMAN 5 SMAN 5
SMK Kebangsaan SMK Kebangsaan
SMU Kebangsaan SMU Kebangsaan
15 Pondok Benda SMP 18 Tangsel DELLAS
88
16 Pondok Betung
MTS Nurul Huda IBNU SINA
SMP Cenderawasih Cenderawasih Health Care
SMA Cenderawasih HEALTY MIND AND LIFE
17 Pondok Jagung
SMAN 7 Tangsel SMAN 7 Tangsel
SMA YASPITA YASPITA HEALTH
SMK PUSTEK PUSTEK
18 Pondok Pucung MTs Unwanunnazah Unwanunnazah
19 Pondok Ranji
SMPN 13 ATLAS
SMPN 10 PHBS
SMAN 4 NEIVKES
20 Rawa Buntu
SMP Insan Rabbani IRHACT
SMP Kristen Ora et Labora PENI 5237
SMP Cikal Harapan CYBER
SMK N 1 Tangsel HETEENES
SMK Kesehatan Riksa Indria POOKER
MAN Insan Cendikia PROKER
21 Sawah Baru
MTS Al Kautsar LASERKA
SMP Islam Al Falah GEMBIRA CENTER
SMAN 10 STAR OF SMANIO
SMK Bina Informatiika REKOR BI
22 Serpong 1 MTS Serpong MTS Serpong
SMA PGRI 22 Serpong SMA PGRI 22 Serpong
23 Serpong 2
SMP BLM Twenty Nine BLM Center
SMK Falatehan Rehat Falatehan
SMA BLM Twenty Nine BLM Center
24 Setu
MTS Pembangunan Nurul Islam YANZER
SMP Muhammadiyah HEALTHY CARE
SMKN 3 Tangsel TULANG BAWANG
SMAN 2 Tangsel MOONZHER
25 Situ Gintung
SMP Nusa Indah NUSA INDAH
SMP ERENOS ERENOS
SMAN 9 Tansel SKOTLAN
SMK Al-Falah ALFALAH
Sumber: Wawancara dan Telaah Dokumen
7 Dari 26 Puskesmas PKPR yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan, terdapat satu Puskesmas PKPR yang tidak memiliki
Sekolah PKPR, dikarenakan di wilayah kerja Puskesmas tersebut tidak terdapat
SMP dan SMA sederajat. Adapun Puskesmas tersebut adalah Puskesmas
Rengas. Dan berikut pernyataan informan IK1 mengenai hal tersebut:
“...Kita punya satu puskesmas, namanya Rengas, tidak punya SMP dan
SMA sederajat, jadi tidak punya sekolah binaan PKPR. Nah yang 25
puskesmas sudah punya sekolah binaan PKPR, walaupun jumlahnya
beda setiap Puskesmas...”
Sedangkan untuk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,
terdapat 10 Sekolah PKPR di tahun 2017. Dan berikut daftar Sekolah PKPR
89
beserta Puskesmas PKPR yang membinanya di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang tahun 2017:
Tabel 5.13 Daftar Sekolah PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun
2017
NO. PUSKESMAS NAMA SEKOLAH
1. PASIR JAYA SMP N 3 Cikupa
SMK Al-Khoirot
2, CISOKA SMP N 1 Cisoka
SMA N 8 Kab. Tangerang
3. BALARAJA SMP N 1 Balaraja
SMA N 1 Kab. Tangerang
4. KUTABUMI SMK Kusuma Bangsa
SMA N 24 Kab. Tangerang
5. KELAPA DUA SMP N Kelapa Dua
SMA N 23 Kab. Tangerang
Sumber: Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IK2, masing-masing
Puskesmas PKPR di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang harus
minimal memiliki dua Sekolah PKPR, satu di tingkat SMP sederajat, dan satu di
tingkat SMA sederajat. Adapun 10% dari jumlah siswa yang ada di masing-
masing sekolah akan menjadi Kader Kesehatan Remaja (KKR) yang kemudian
beberapa akan dilatih untuk menjadi Peer Conselor atau Konselor Sebaya di
sekolahnya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan IK2 mengenai
informasi tersebut:
“Jadi Puskesmas PKPR itu dia selain pelayanannya sudah peduli
remaja, dia juga harus punya sekolah binaan, sekolah binaan itu dua,
minimal dia harus punya dua, dari SMP satu dari SMA satu. ... Jumlah
kadernya itu 10% dari jumlah murid itu menjadi kader. Siapa yang mau
jadi peer conselor itu dilatih jadi peer conselor.”
Sekolah PKPR di kedua wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota sudah
memiliki Konselor Sebaya. Baik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang, keduanya masih fokus untuk
mengembangkan Konselor Sebaya di sekolah. Berikut kutipan pernyataan IK1:
90
“...kita fokus ke SMP dan SMA, karena memang tidak ada, belum ada
kegiatan, belum ada kadernya. ...kader di PKPR Dinkes Kota Tangsel
namanya Konselor Sebaya PKPR. ...kita belum ada luar sekolah, iya
seperti karangtaruna, anak jalanan.”
Dalam mengembangkan Konselor Sebaya, Dinas Kesehatan Kab/Kota
bersama dengan Puskesmas PKPR memeberikan pelatihan dan
pembinaan/bimbingan kepada Konselor Sebaya yang ada di wilayah kerjanya.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengikutkan guru pendamping dalam
melakukan pembinaan kepada Konselor Sebaya yang ada di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Pembinaan Konselor Sebaya dilakukan
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan rutin setiap tahunnya, seperti pada
tahun 2017, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengadakan pembinaan
kepada Konselor Sebaya mengenai teknik konseling untuk remaja, dan dalam
kegiatan tersebut Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mendatangkan pakar
Kesehatan Jiwa sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Berikut kutipan hasil
wawancara dengan informan IK1:
“Di 2016,...bimbingan teknis pelayanan kesehatan peduli remaja, ini ke
sekolah-sekolah, konselor sebaya tingkat SMP dan SMA, itu ada 10
sekolah, ...di 2017, peningkatan kemampuan teknik konseling bagi
Konselor Sebaya PKPR di sekolah, itu kita undang 35 sekolah, kemudian
ada orientasi PKPR guru sekolah, 20 sekolah.”
“Kemarin kita adakan dengan, kita adakan teknik konseling untuk
remaja, konselor sebaya, bukan remaja biasa, tapi konselor sebaya itu
dengan spesialis kesehatan jiwa, dengan pakarnya...”
Untuk Kabupaten Tangerang, berdasarkan hasil wawancara dan telaah
dokumen, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang kepada Sekolah PKPR dilakukan setiap tahun, sedangkan untuk
Puskesmas dilakukan minimal dua tahun sekali. Selain melakukan pembinaan,
91
Puskesmas juga membantu dalam regenerasi Konselor Sebaya di Sekolah PKPR.
dan berikut pernyataan dari informan mengenai informasi tersebut:
IK2:
“Ada, pembinaan ke sekolah ada. Tahun ini ada pembinaan, sepuluh
sekolah binaan. Di binaan Puskesmas PKPR.”
IP3:
“Tapi kalo pure dari program dari dinasnya untuk pembinaan Sekolah
PKPR itu setahun sekali ada, pembinaan ke sekolahnya, kedua sekolah
itu, sama Puskesmasnya. Kebetulan nanti, bulan Agustus kita mau ini,
pembinaan Sekolah PKPR, dikoordinir dinas, sama Puskesmas PKPR.”
“Kalau pelatihan kita ke sekolah, kita jadikan kerjasama dengan guru
BK, Kepala Sekolah, pokoknya dengan guru BK, guru UKS nya, ataupun
Kepala Sekolahya, jadi suruh milih anak-anaknya, mereka ada beberapa
kriteria, dan mereka juga dengan kesadaran sendiri bukan karena
paksaan, ...kalau di sana udah siap baru kita ini, kita hanya memberikan
bekal, memberikan materi, membina, sama terus untuk kegiatan untuk
follow upnya dan sebagainya, tapi awalnya dari sekolah dulu.”
IP4:
“...saya pembinaan sekolah, sebulan itu ada jadwalnya, satu sekolah
sehari dalam sebulan itu dua. SMA 1 SMP 1. SMA sama SMP.”
“Saya ikut membantu pembentukan Konselor Sebaya... anak-anaknya
sudah mengerti. ...nanti kalau misalnya mau senang ikut kegiatan ini.
Yang lama siswa membantu yang baru. Kebetulan kalau sekolah yang
ini anak-anaknya aktif banget.”
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di dua sekolah PKPR di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, informan memberikan
konfirmasi perihal ketersediaan Konselor Sebaya di sekolahnya, selain itu juga
mengonfirmasi bahwa Pelatihan dan Pembinaan Konselor Sebaya diberikan oleh
Puskesmas PKPR yang membinanya dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan, meskipun salah satu sekolah belum mendapatkan Pelatihan dan
Pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, juga meskipun
Pelatihan dan Pembinaan yang diberikan oleh Puskesmas belum maksimal. Dan
salah satu Sekolah PKPR mengonfirmasi bahwa selain mendapatkan pelatihan,
92
juga diberikan buku terkait kesehatan remaja oleh Puskesmas yang membinanya.
Berikut kutipan wawancara terkait informasi tersebut:
IS1&IS2:
“Ada iya konseling sama temannya. ...adanya kemarin itu ke puskesmas,
saya sama ada 10 perwakilan murid dari sini, ke puskesmas. Ada
pengarahan tentang konseling, nanti konseling sesama temannya, curhat
sama temannya, kalau ada yang sakit bisa ke puskesmas, sama nanti
kalau ada yang sakit obat bisa minta sama puskesmasnya... Jadi kemarin
itu dua kali, dua bulan yang lalu kalau tidak salah, itu yang konseling
remaja itu, terus yang baru itu yang kesehatan mulut dan gigi, kita ke
puskesmas juga, karena puskesmas mengundang kita, ...tidak ada kalau
dari dinkes, puskesmas itu saja.”
“Iya kemarin di puskesmas. Ada buku materi kesehatan.... Materi tentang
kesehatan, masalah-masalah kesehatan yang ada pada remaja.”
IS3:
“Iya. PKPR, waktu itu, ...sekitar 50 atau 60. Pelatihan waktu itu pernah
ada, terkait misalnya seperti susah bagaimana berhenti merokok. Dinas
Kesehatan? waktu itu pernah. Kalau tidak salah kumpul juga terus
dikasih materi kalau ini begini, begini... Itu dinasnya yang ke sekolah,
langsung ke sini.”
Meskipun sudah mendapatkan pelatihan, peran Konselor Sebaya di dua
sekolah tersebut belum maksimal, hal tersebut dikarenakan tidak ada
kesungguhan dari Konselor Sebaya itu sendiri seperti tidak ada komunikasi antar
Konselor Sebaya dan perencanaan kegiatan konseling di sekolah, tidak ada Guru
Pendamping, dan ruang konseling yang belum ada. Berikut hasili wawancara
dengan informan dari Sekolah PKPR perihal informasi tersebut:
IS1:
“...di ruang kelas, ini masuk ke kelas, yang mau curhat, biasanya duduk
bareng, empat orang cerita. Ya karena kita fasilitasnya juga kurang. Ya
ada yang konseling, tapi jarang.”
IS3:
“Jarang ini, tidak ada ini, jarang kumpul, tidak ada seperti kerjasama
antar anaknya. Seperti tidak ada niat untuk ikut, ya seperti terpaksa.
...Biasanya lewat curhat di kelas, mengobrol... belum ada tempatnya.
...PKPR....guru, tidak ada sepertinya.”
93
Sedangkan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,
berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dua Sekolah PKPR di wilayah
kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, didapatkan informasi bahwa
Konselor Sebaya di kedua sekolah tersebut sudah terbentuk dan sudah
mendapatkan pelatihan serta pembinaan dari Puskesmas PKPR yang membina,
juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pembinaan yang dilakukan
oleh Puskesmas diberikan secara rutin kepada Konselor Sebaya yang ada di
wilayah kerjanya. Berikut kutipan hasil wawancara perihal informasi tersebut:
IS4:
“Iya puskesmas biasanya mengadakan pelatihan sama pembinaan ke
anak KKRnya. ...Rutin. Iya ada ...Dinkes juga terkadang ikut.”
IS5:
“...kalau dari Bu Yuni dan Bu Fitri juga sering. Kadang tiga bulan kalau
ada kegiatannya pada bisa sebulan dua kali.”
Selain itu, Konselor Sebaya yang ada di kedua sekolah tersebut aktif
dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan dan membantu
Puskesmas dalam melakukan penjaringan di sekolahnya. Hal itu dikarenakan,
kegiatan PKPR di sekolah sudah menjadi ekstrakulikuler di sekolahan tersebut.
Selain itu, Sekolah PKPR pun sudah memiliki ruang konseling yang tergabung
dengan ruang UKS. Juga terdapat salah satu sekolah yang mendapatkan fasilitas
sarana prasarana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang berupa Papan
Nama (Plang) “Sekolah PKPR”. Berikut hasil wawancara perihal informasi
tersebut:
IS4:
“Konselor sebaya kita sudah berjalan penyuluhan ke anak-anak setiap
hari Senin dan Jumat, di SMP juga ada ruangannya juga.”
IS5:
“...Ruangannya gabung sama UKS, iya, itu ada di kasih sama dinas... itu
baru juga dikasih plangnya sama dinas. ...Iya biasanya anak-anaknya
94
bantu, Iya seperti besok membantu penjaringan sama puskesmas untuk
anak-anak baru. ...jadi eksrakulikuler kalau di sini.”
Berikut gambaran Konselor Sebaya yang ada di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
tahun 2017:
Tabel 5.14 Konselor Sebaya di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017
Konselor Sebaya Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
Sekolah √ √
Luar Sekolah X X
Sumber: Wawancara
Dari tabel 5.14 dapat diketahui bahwa di kedua wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kab/Kota tidak terdapat Konselor Sebaya di luar sekolah. Hal
tersebut dikarenakan terkendala dengan kerjasama untuk mengembangkan
Konselor Sebaya di luar sekolah, seperti di panti asuhan, karang taruna, dan anak
jalanan. Berikut pernyataan dari informan IK1 perihal informasi tersebut:
“Iya betul, kita belum ada luar sekolah, iya seperti karangtaruna, anak
jalanan. Ya ampun, anak sekolah saja susah. Soalnya memang
kerjasama itu susah, belum ada... kecuali ada kerjasama dengan Dinas
Pendidikan...”
Namun, terdapat Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang yang sudah melakukan pembinaan di salah satu Pondok
Pesantren yang ada di wilayah kerjanya. Berdasarkan pada hasil wawancara,
pembinaan yang dilakukan oleh Puskesmas Pasirjaya kepada remaja yang ada di
Pondok Pesantren melalui pembinaan di sekolah, karena sekolah tersebut
merupakan sekolah yang dinaungi Yayasan Pondok Pesantren, sehingga
beberapa remaja sekolah juga menjadi peer conselor di Pondok Pesantrennya.
Sedangkan, pembinaan yang dilakukan oleh Puskesmas Cisoka kepada remaja
yang ada di Pondok Pesantren tidak maksimal dan tidak bisa berlanjut di tahun
95
2017 karena terkendala dengan anggaran dana yang terbatas. Hal tersebut
ditegaskan oleh pernyataan dari informan dari Puskesmas. Berikut kutipan
wawancaranya:
IP3:
“Apalagi kita ada poskestren, kerjasama juga kita. Apalagi yang Al-
khoirot itu, santrinya ada juga yang jadi KKR di pesantrennya...”
IP4:
“...kalau untuk di luar itu sudah tidak tercover, ...saya sudah jalan juga
tapi bukan ke karang taruna, itu ke pondok pesantren yang usianya usia
remaja, itu tahun kemarin saya dapat dari mengajukan dana, itu... tahun
kemarin saja. Tahun sekarang saya belum sempat untuk ke luar sekolah”
Selain membentuk Sekolah PKPR dan Konselor Sebaya, dalam
menyelenggarakan PKPR harus terdapat kegiatan KIE kepada remaja yang ada
di wilayah kerja masing-masing Puskesmas PKPR. Dalam kegiatan KIE, seperti
Penyuluhan Kesehatan. Kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah kerjanya
sudah terdapat kegiatan KIE. Berikut kegiatan KIE yang ada di kedua wilayah
kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota tahun 2017:
Tabel 5.15 Kegiatan KIE di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017
Kegiatan Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
Penyuluhan Kesehatan √ √
Penjaringan Kesehatan √ √
KIE Luar Sekolah √ √
Sumber: Wawancara
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil wawancara
membantu memfasilitasi Puskesmas PKPR dalam bentuk media KIE selain itu,
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pun ikut andil dalam penjaringan di
sekolah-sekolah. Berikut kutipan wawancara dengan informan IK1 perihal
informasi tersebut:
“...kita kasih media untuk KIE, leaflet, lembar balik, materi dasar kita
juga punya, kesehatan reproduksi remaja, NAPZA, IMS-ISR, HIV/AIDS,
96
satu lagi gizi remaja, lima ya. ...kita juga pernah peningkatan kesehatan
remaja melalui penjaringan, 25 Puskesmas, satu, Rengas tidak masuk...”
Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan KIE juga dilakukan oleh
Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,
seperti penyuluhan dan penjaringan kesehatan. Kegiatan tersebut tidak hanya
dilakukan di sekolah, melainkan luar sekolah juga. Berikut kutipan hasil
wawancara perihal informasi tersebut:
IP1:
“...kita ada penyuluhan. Ke luar sekolah juga, ada.”
Sedangkan, kegiatan KIE yang ada di wilayah kerja Dinas Kabupaten
Tangerang berdasarkan hasil wawancara adalah penyuluhan kesehatan remaja
dan penjaringan kesehatan remaja. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan
rutin yang diselenggarakan oleh seluruh Puskesmas yang ada, termasuk
Puskesmas, dan Dinas Kesehatan akan membantu jika memang diperlukan
dalam kegiatan tersebut. Berikut kutipan wawancara mengenai informasi
tersebut:
IP3:
“...baru kita undang, tapi ada juga kalau mereka ada membuat kegiatan,
ada juga setiap tahun ada, kalau kita memang punya jadwal, dalam
setahun ini kita penyuluhan kemana-kemana-kemana, kita tembuskan
suratnya itu ke dinas, mungkin sewaktu-waktu dinas ada keperluan ingin
ikut, datang. Gimana kondisi dari dinasnya.”
IP4:
“...dinkes tidak selalu, tapi pernah ikut.”
Untuk kegiatan penyuluhan, Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan
di sekolah-sekolah saja, namun Puskesmas juga menyelenggarakannya di luar
sekolah seperti, di remaja desa (karang taruna) dan Pondok Pesantren.
Sedangkan untuk kegiatan penjaringan kesehatan, Puskesmas
menyelenggarakannya di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya saja.
97
Dan berikut hasil wawancara dengan informan Puskesmas mengenai informasi
tersebut:
IP3:
“Tapi kalau untuk kegiatan itu fokusnya tidak hanya di sekolah saja, di
lapangan, di desa kita melakukan. Jadi kita pkpr tidak saja sekolah, tapi
luar sekolah, itu pesantren salafi kita penyuluhan, yang tidak formal, tapi
informal juga. Remaja luar sekolah jadi sasaran juga.”
“Ini sekarang lagi siap-siap, besok ada penjaring, siswa baru sudah
mulai ini. Jadi dari puskesmas sama kkr nya nanti ke sekolah...”
IP4:
“...kalau penyuluhan ke desa, mereka welcome saja. ...itu baru
penyuluhan saja, tidak bisa pembinaan seperti di sekolah”
Pada tahun 2017, Dinas Kesehatan pun juga menyelenggarakan kegiatan
KIE kepada remaja, yaitu Roadshow Kesehatan Reproduksi Remaja yang akan
diselenggarakan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang secara bergantian. Dan berikut hasil wawancara dengan
informan IK2 mengenai hal tersebut:
“Iya itu nanti kita roadshownya ke sekolah-sekolah, kespro remaja.”
Pernyataan Informan Ahli
8 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IA, didapatkan hasil
bahwa PKPR tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga dapat dilakukan di
panti, lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah singgah, dan kelompok remaja
lainnya. Namun, pihak Kemenkes sendiri mengakui bahwa PKPR di sekolah
sejauh ini yang paling bisa dijalankan. Dan berikut kutipan hasil wawancara
dengan informan IA mengenai informasi tersebut:
9 “...pelayanan PKPR ada di dalam gedung Puskesmas dan luar. Yang
dalam gedung puskesmas poli PKPR, kalau yang luar gedung misalnya
KIE, konselor sebaya, ke panti, lapas, segala macam, rumah singgah,
sekolah. Tapi yang sudah seatle itu di sekolah dengan pembinaan UKS.”
98
5.6 Gambaran Jejaring Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Jejring yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kelompok-
kelompok masyarakat, lintas program, lintas sektor terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada tahun 2017. Dan
berikut hasil dari penelitian mengenai jejaring Program PKPR.
Tabel 5.16 Gambaran Jejaring PKPR di Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang Tahun 2017
Jejaring Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
LSM X X
Lintas Sektoral √ √
Lintas Program √ √
Sumber: Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara, di kedua wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kab/Kota tidak memiliki kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) pada tahun 2017 untuk mendukung implementasi PKPR di wilayah
kerjanya. Namun, pada awal pembentukan Program PKPR di Kota Tangerang
Selatan, pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pernah bekerjasama
dengan LSM, meskipun hanya beberapa tahun saja kerjasama tersebut berjalan.
Di tingkat Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan juga tidak terdapat kerjasama dengan LSM. Berikut kutipan wawancara
mengenai pernyataan tersebut:
IK1:
“...kita pernah kerjasama sama yayasan, pernah kita kerjasama sama
orang LSM. Kalau sekarang tidak ada, pure dinkes.”
IP1:
“...masih lingkup sekolah. Sebenarnya memang harus sampai lingkup
LSM, tapi saya belum sampai ke LSM, baru sampai ke sekolah.”
99
IP2:
“...kita tidak ada kerjasama dengan LSM...”
Sedangkan di Kabupaten Tangerang, beberapa tahun yang lalu pernah
ada kerjamasa yang terjalin antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
dengan salah satu LSM anak yang ada di Tangerang dalam mengatasi
permasalahan Kesehatan Remaja yang salah satunya adalah penyelenggaraan
PKPR, tetapi kerjasama tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan ada
beberapa target yang tidak dapat dicapai dengan baik. Berikut kutipan hasil
wawancara dengan informan IK2 mengenai informasi tersebut:
“Tadinya kita kerjasama dengan LSM, tadinya Dinkes kerjasama.
....sekarang sudah tidak. Jadi awalnya LSM ini menginformasikan
tentang PKPR di daerah lain setelah itu langsung ke Kepala Dinas. Coba
dengan dia, kerjasama. Setelah kerjasama, ada target-target tertentu
dari dia yang itu tidak bisa kita fasilitasi, jadi mau tidak mau tetap kita
berjalan saja sebisa kita, gitu.”
Namun, terdapat salah satu Puskesmas PKPR yang bermitra dengan
BPPKB Kabupaten Tangerang dalam mendukung implementasi PKPR di
wilayah kerja Puskesmas tersebut, yaitu Puskesmas Pasirjaya. Meskipun
legalitas dokumen tertulis untuk kegiatan bermitra tersebut tidak ada, kemitraan
antara keduanya tetap berjalan. Kemitraan yang terjalin di keduanya dapat
dilihat dalam hal bantuan pihak BPPKB Kabupaten Tangerang yang ikut
memberikan media penyuluhan KIE juga buku pedoman terkait penanggulangan
permasalahan kesehatan remaja. Selain itu, keduanya saling membantu dalam
melaksanakan kegiatan penyuluhan KIE di sekolah binaan, karena sekolah
binaan keduanya sama. Dan berikut kutipan hasil wawancara dengan informan
IP3 mengenai informasi tersebut:
“Ini saya memegang KB juga, BKKBN, BKKBN ada kegiatan remajanya,
akhirnya saya suka bermitra, bermitra dengan PIK-R BKKBNnya,
100
dengan bidang PIK remajanya, di BPPKB, kebetulan kenal, akhirnya
sering saya link, terus akhirnya mereka ambil binaan ini juga, di sekolah
ini mereka juga ambil, jadi ada kegiatan dari BKKBN sering dilibatkan.
...orang dinas tahu, cuma secara legalnya tidak.”
“Awalnya kita berbicang, bidang PIK-R nya, berbincangl terus akhirnya
kita punya sekolah ini ini ini, diminta sudah kita ikut membina juga. Jadi
disupport seperti tas-tas kit PIKR, dari bkkbn, vitamin c dikasih.”
Berdasarkan pada hasil wawancara, kerjasama yang dilakukan oleh
kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota lebih ke arah lintas sektoral dan lintas
program, baik di tingkat Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun di tingkat
Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara, kerjasama
lintas sektoral yang terjalin adalah dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota,
Kecamatan dan Kelurahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas PKPR.
Sedangkan untuk lintas program berdasarkan hasil telaah dokumen dan
wawancara, yang terjalin adalah dengan Administrasi & Loket, Program Gizi,
Program Promosi Kesehatan, Program Kesehatan Anak, Program P2P, dan
Program UKS.
Kerjasama lintas sektoral yang dilakukan adalah untuk implementasi
kegiatan PKPR bagi remaja di sekolah maupun luar sekolah. Meskipun dalam
pelaksanaannya mitra tersebut belum menjalankan sesuai dengan yang
diinginkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Berikut kutipan
wawancara perihal informasi tersebut:
IK1:
“Kalau kita kerjasama sama Kemenkes berupa narasumber, kita
kerjasama sama Kota Tangerang juga karena kita meminta narasumber
kalau ketentuan kalau misalnya audiensnya petugas puskesmas. Soalnya
memang kerjasama itu susah, kecuali ada kerjasama dengan dindik ya.
Sebenernya kita sudah coba, sebenarnya seharusnya dindik juga punya
peranan tapi kenyataannya sampai sekarang kita belum lihat ke dalam
situ, mungkin mereka masih fokus ke akademis kali ya. ... kalau dinsos
belum, dinsos biasanya yang lansia. ...BKKBN belum.”
101
IK2:
“Lintas sektoral?... kalau lintas sektornya di Puskesmas, mereka ke
Kelurahan, Kecamatan, dan itu pasti kan ada remaja luar sekolah. Lebih
banyak sih lintas sektornya ke pendidikan, karena terkait sekolah ya, jadi
Dinas Pendidikan. Kalau dinas pendidikan sudah terjalin.”
Sedangkan, kegiatan lintas program bertujuan untuk mendukung
kegiatan dan kebutuhan remaja terkait program PKPR di Dinas Kesehatan
Kab/Kota ataupun di Puskesmas PKPR yang sifatnya lebih internal. Berikut
kutipan wawancara perihal informasi tersebut:
IK1:
“Jadi kita suka kerjasama, kalau misalnya tentang gizi remaja, kita
kerjasama ama orang gizi, sudah bilang, karena kalau PKPR tidak bisa
berjalan kalau tidak ada tim, jadi di Puskesmas sendiri seperti misalnya
tentang gizi remaja... lintas program ini petugas puskesmas yang
menangani remaja juga penanggungjawab UKS ataupun promkes,
makanya dibilang lintas program.”
IP1:
“Karena promkes itu sebagai motornya untuk penyuluhannya. UKS
sendiri itu kita memang ada di bawah lingkupnya dari UKS. Jadi
datangnya ada di UKS, kalau dengan gizi masuk, gizi remaja masuk.”
IP3:
“...ini termasuk yang lintas program yang terkait terus juga kita jejaring
untuk rujukan. Misalkan ada program gizi, ada remaja yang
diketemukan anemia, dikonsultasikan ke program gizi, ataukah mungkin
gizi menemukan kasus anemia perlu konseling kita...”
IP4:
“...diterimanya anak yang mau konsultasi dateng ke sini, loket yang
menerima dan kalau misalnya dia butuh pemeriksaan yang lain,
laboratorium, lab yang menerima...”
Pernyataan Informan Ahli
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IA, didapatkan hasil
bahwa kerjasama dalam menyelenggarakan PKPR dapat dijalin dengan Dinas
Sosial, Kemenhan Kanwil Kemenhumham, Dinas Pendidikan, ataupun
kelompok remaja seperi Saka Bhakti Husada (Pramuka). Berikut kutipan hasil
wawancara dengan informan IA mengenai informasi tersebut:
102
“...kerjasama itu kalau panti dengan Dinas Sosial, lapas dengan
Kemenhan Kanwil Kemehumham, terus kelompok lain nanti bicara SBH,
Saka Bhakti Husada, pramuka ya nanti ada karangtaruna, posyandu
remaja kedepannya...”
5.7 Gambaran Manajemen Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang
Manajemen kesehatan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah
kebijakan dan sistem manajemen yang ada juga digunakan oleh Dinas
Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang, dalam mendukung implementasi program
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di wilayah kerjanya pada tahun
2017. Dan berikut merupakan hasil penelitian mengenai manajemen kesehatan
di kedua Dinas Kesehatan.
Tabel 5.17 Gambaran Manajemen PKPR di Kota Tangerang Selatn dan
Kabupaten Tangerang Tahun 2017
Indikator Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
SOP X X
Alur Pelayanan √ √
Monitoring dan evaluasi √ √
Pencatatan dan Pelaporan √ √
Sistem Rujukan √ √
Sumber: Wawancara, Observasi, dan Telaah Dokumen
Berdasarkan hasil observasi, belum semua Puskesmas PKPR di wilayah
kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memiliki prosedur pelayanan
tetap dan baku. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan IK1
perihal informasi tersebut:
“...prosedurnya belum ada, bagaimana Puskesmasnya, karrena ada juga
yang lagi akreditasi...”
Dan berikut kutipan informan IP2 perihal SOP di Puskesmas:
103
“...disini baru, sedang, lagi akreditasi, jadi SOP untuk remaja sedang
disusun.”
Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum semua
Puskesmas PKPR memiliki prosedur pelayanan tetap dan baku. Hanya
Puskesmas yang sudah terakreditasi dikarenakan Puskesmas yang sudah
terakreditasi memiliki kelengkapan dokumen yang lebih detail dan lebih rapi.
Adapun prosedur yang ada merupakan prosedur turunan dari Kementerian
Kesehatan yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan
diberikan ke Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya. Dokumen prosedur tersebut
masih dalam kondisi yang baku dan belum direvisi atau diperbarui oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang. Berikut hasil wawancara dengan informan
IK2 mengenai informasi tersebut:
“Kalau prosedur sudah baku, tidak ada pembaruan, ...apalagi untuk
Puskesmas yang akreditasi, itu sudah lebih terarah dokumennya,
kelengkapan dokumen pasti lebih terarah kalau Puskesmas yang sudah
terakreditasi. Seperti Kelapa Dua ini.”
Fakta tersebut juga dikonfirmasi oleh Puskesmas. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan dengan pihak Puskesmas, alasan belum adanya
prosedur pelayanan dikarenakan belum akreditasi sehingga dokumen yang ada
belum dibuat secara mendetail. Berikut kutipan wawancara dengan informan IP3
mengenai informasi tersebut:
“...karena kita belum akreditasi, jadi belum, tupoksinya saja. Karena kita
belum akreditasi jadi belum secara mendetail...”
Sedangkan untuk alur pelayanan remaja, berdasarkan hasil wawancara,
masing-masing Puskesmas di kedua wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota
memiliki alur pelayanan. Seperti di Puskesmas Kampung Sawah, remaja yang
berkunjung dan membutuhka pelayanan konseling dapat langsung ke ruang
104
Klinik Remaja. Begitu pula dengan Puskesmas Pondok Ranji di Kota Tangerang
Selatan dan Puskesmas Pasirjaya juga Cisoka di Kabupaten Tangerang, terdapat
dua alur untuk mendapatkan pelayanan konseling, yaitu remaja melakuka
registrasi di loket kemudian ke BP Umum dan dari BP Umum dirujuk ke Ruang
Pelayanan Remaja apabila dibutuhkan pelayanan lanjutan, atau remaja dapat
langsung berkunjung ke Ruang Pelayanan Remaja bilamana sudah menghubungi
Petugas PKPR Puskesmas.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, didapatkan
hasil bahwa untuk pelayanan konseling remaja (klinik PKPR) yang ada di
Puskesmas PKPR berbeda-beda, hal tersebut menyesuaikan dengan jadwal dari
SDM dan ruangan yang ada, karena SDM yang ada tidak hanya bertanggung
jawab memegang Program PKPR saja, begitu juga halnya dengan ruangan yang
ada, tidak semua Puskesmas PKPR mengkhususkan ruangan konseling remaja
(klinik PKPR). Berikut jadwal Pelayanan Klinik PKPR di Puskesmas Kampung
Sawah, Puskesmas Pondok Ranji, Puskesmas Pasirjaya, dan Puskesmas Cisoka
berdasarkan hasil wawancara dan oservasi:
Tabel 5.18 Jadwal Pelayanan Konseling Remaja di Puskesmas Wilayah Kota
Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Tahun 2017
Wilayah Puskesmas Hari Pelayanan
Kota Tangerang Selatan Kampung Sawah Setiap Hari Kerja
Pondok Ranji Selasa dan Jumat
Kabupaten Tangerang Pasirjaya Senin dan Kamis
Cisoka Kamis
Sumber: Wawancara dan Observasi
Selain itu, untuk Puskesmas di wilayah kerja Kota Tangerang Selatan,
konseling PKPR dapat dilakukan di luar Puskesmas karena Petugas Puskesmas
sudah memberikan nomor yang dapat dihubungi oleh para remaja guna dapat
105
digunakan remaja untuk menghubungi petugas bilamana ingin melakukan
konseling di luar Puskesmas. Sedangkan untuk Puskesmas di wilayah kerja
Kabupaten Tangerang, Petugas PKPR Puskesmas juga menyediakan konsultasi
melalui media internet, seperti aplikasi WhatsApp, BBM, ataupun website yang
telah dibuat. Namun, untuk tahun 2017 website yang sebelumnya sudah dibuat
tidak bisa digunakan dikarenakan sistem kontrak internetnya belum
diperpanjang oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Remaja juga
dapat membuat janji dengan Petugas PKPR yang ada di Puskesmas untuk
melakukan konsultasi, baik di luar gedung (Klinik PKPR atau UKS) maupun di
dalam gedung (Klinik PKPR atau UKS).
Kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota juga melakukan monitoring dan
evaluasi terkait implementasi PKPR di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil
wawancara, moitoring dan evaluasi dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dengan dua jenis, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara
langsung yaitu Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan langsung berkunjung
ke Puskesmas PKPR, sedangkan secara tidak langsung yaitu Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan mengundang Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya
dalam satu forum tertentu guna membahas Program PKPR. Berikut kutipan hasil
wawancara yang dilakukan dengan informan IK1:
“...kita ada juga berkunjung ke Puskesmas-puskesmas, kita ada monev,
kita suka mengumpulkan dan mengundang mereka”
Sedangkan ntuk monitoing dan evaluasi di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang, berdasarkan hasil wawancara, Penanggung
Jawab Program PKPR mendatangi Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya untuk
106
melakukan monitoring dan evaluasi terkait Program PKPR di Puskesmas
tersebut. Kegiatan terebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembinaan
(bimbingan) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Dan
berdasarkan telaah dokumen, pada tauhn 2017 dilakukan satu kali. Berikut hasil
wawancara dengan informan IK2 mengenai informasi tersebut:
“Iya itu pembinaan seklian sama monevnya. Saya yang ke puskesmasnya,
lima puskesmas, iya satu-satu.”
Selain terdapat monitoring dan evaluasi, juga terdapat pencatatan dan
pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara, kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota
memberikan format pencatatan dan pelaporan ke Puskesmas PKPR di wilayah
kerjanya masing-masing untuk dilakukan pelaporan setiap bulannya. Berikut
kutipan hasil wawancara perihal informasi tersebut:
IK1:
“...laporan ada setiap bulannya, dari kita terus nanti mereka kasih ke
kita hasilnya, setiap bulannya ya...”
IK2:
“Ada. Itu rutin, setiap bulan dilaporkan ke kita, ada laporan kunjungan
kasus, ada laporan PKPR.”
Sedangkan untuk sistem rujukan yang ada di pelayanan PKPR di kedua
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, berdasarkan hasil wawancara
didapatkan informasi bahwa rujukan yang ada adalah rujukan antar-poli di
Puskesmas PKPR itu sediri dan rujukan dari sekolah PKPR ke Puskesmas
PKPR, belum terdapat rujukan hukum dan/atau rujukan sosial dalam pelayanan
PKPR di Puskesmas PKPR di kedua wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota.
Pernyataan Informan Ahli
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IA, didapatkan hasil
bahwa Puskesmas PKPR tidak harus memiliki semua prosedur yang sama
107
dengan yang dicontohkan oleh Kementerian Kesehatan, begitu pula dengan alur
pelayanan. Alur pelayanan di dalam gedung (Klinik PKPR) terdapat dua macam
yaitu, satu pintu dan dua pintu. Kementerian Kesehatan mengembalikan ke
kebijakan masing-masing Puskesmas terkait prosedur dan alur pelayanan di
tempatnya. Berikut kutipan wawancara dengan informan IA yang berkaitan
dengan informasi tersebut:
“...kadang jam pulang sekolah siang, sore, jadi kita mendorong petugas
membuka pelayanan di luar jam puskesmas, kalau tidak petugas
puskesmasnya menempelkan nomor WAnya di dinding, di pintu, remaja
bisa konsultasi lewat WA, tidak perlu ketemu. Prosedurnya
menyesuaikan. Prosedur kita kasih gambarannya, nanti teknis di
lapangannya kita serahkan ke masing-masing. Setiap puskesmas punya
kelebihan dan kekurangan jadi kita tidak bisa memaksakan harus begini.
Ini alurnya ada satu pintu dua pintu, nanti mereka menyesuaikan.”
5.8 Gambaran Proses Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang
Di dalam penelitian ini, proses yang dimasudkan adalah aksi pemenuhan
Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR). Adapun
yang dimaksud aksi pemenuhan SN PKPR adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang, dalam implementasi program PKPR
berdasarkan kriteri dan matriks yang ada di SN PKPR pada tahun 2017. Berikut
hasil dari penelitian mengenai proses implementasi program PKPR di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
tahun 2017.
108
Tabel 5.19 Pelaksanaan Matriks Aksi PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
No Matriks Aksi
Kementerian Kesehatan RI
Pelaksanaan Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan
Pelaksanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
Pelaksanaan Skor Pelaksanaan Skor
1. Melakukan pelatihan PKPR bagi SDM Kesehatan Puskesmas. √ 1 √ 1
2. Melakukan evaluasi pelatihan PKPR. √ 1 √ 1
3. Mendistribusikan pedoman-pedoman tentang pelaksanaan PKPR ke Puskesmas. √ 1 √ 1
4. Menyelenggarakan pelatihan teknik konseling sebagai bagian dari pelatihan PKPR. √ 1 X 0
5. Memastikan ketersediaan dan pemanfaatan pedoman teknik konseling di Puskesmas. √ 1 √ 1
6.
Mendistribusikan dan mensosilisasikan standar dan pedoman paket pelayanan
kesehatan komperhensif sesuai dengan kebutuhan remaja, baik di dalam maupun di
luar gedung.
√ 1 √ 1
7. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan kesehatan komperhensif. √ 1 √ 1
8.
Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan sesuai pedoman untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan komperhesif yang memenuhi selera remaja,
baik di dalam maupun di luar gedung.
√ 1 √ 1
9.
Mendistribusikan dan mensosialisasikan serta memfasilitasi pelaksanaan prosedur,
tata laksana dan alur pelayanan mencegah terjadinya missed opportunity dan
menjamin kerahasiaan, privasi, kenyamanan, dan kecepatan penyelenggaraan
kesehatan komperhensif bagi remaja, baik di dalam maupun di luar gedung.
√ 1 √ 1
10.
Mendistribusikan, mensosialisasikan, dan memfasilitasi penggunaan pedoman
tentang mekanisme, prosedur, dan kebutuhan sumber daya penyelenggaraan kegiatan
informasi/pelayanan KIE yang memenuhi selera kebutuhan berbagai kelompok
remaja oleh berbagai pihak terkait dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
standar pedoman yang berlaku.
√ 1 √ 1
109
11.
Mencetak, mendistribusikan dan mensosialisasikan berbagai alat bantu audio-visual
untuk kegiatan pemberian informasi/pelayanan KIE, yang memenuhi selera dan
kebutuhan berbagai kelompok remaja dan masyarakat terkait, baik melalui media
cetak maupun elektronik.
√ 1 √ 1
12.
Mencetak dan mendistribusikan serta mensosialisasikan juknis tentang peran, hak,
tanggung jawab, dan ruang lingkup kegiatan konselor sebaya dan pendamping
konselor sebaya.
X 0 X 0
13. Mensosialisasikan metode dan instrumen kepada Puskesmas. √ 1 √ 1
14. Melaksanakan pemetaan dengan memanfaatkan metode dan instrumen yang telah
dikembangkan. X 0 X 0
15. Memastikan bahwa Puskesmas melaksanakan pemetaan; √ 1 √ 1
16. Menggunakan hasil pemetaan dalam perencanaan program kesehatan remaja. X 0 X 0
17.
Melaksanakan orientasi kepada tokoh kunci organisasi masyarakat dan remaja
mengenai pelayaan dan manfaat program kesehatan remaja, peran dan tanggung
jawab pemangku kepentingan.
X 0 X 0
18.
Memfasilitasi puskesmas untuk mengembangkan jejaring antar kelompok
masyarakat dan remaja potensial yang bisa berperan dalam mendukung pemanfaatan
PKPR.
X 0 X 0
19. Memfasilitasi pembentukan sekretariat forum pembinaan kesehatan remaja dengan
SK sendiri atau berafisiliasi pada kelompok kerja yang sudah ada. X 0 X 0
20. Memfasilitasi puskesmas untuk melakukan pembinaan terhadap berbagai kelompok
masyarakat untuk mendukung pemanfaatan pelayanan PKPR. X 0 X 0
21.
Memfasilitasi pertemuan berkala antar pemangku kepentingan dalam rangka
menggalang keterlibatan berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung
pemanfaatan pelayanan kesehatan remaja di tingkat kab/ kota.
X 0 X 0
110
22.
Melakukan pembentukan, pembinaan, penguatan peran dan tanggung jawab
organisasi remaja yang memperjuangkan kepentingan remaja di tingkat
kabupaten/kota;
X 0 X 0
23. Memfasilitasi kegiatan forum untuk mempresentasikan/menyampaikan aspirasi/
keinginan remaja. X 0 X 0
24. Mengadakan pertemuan tahunan organisasi remaja tingkat kabupaten/kota. X 0 X 0
25. Mendorong dan memberikan bimbingan kepada puskesmas agar mendukung
partisipasi remaja dalam kegiatan PKPR. √ 1 X 0
26. Mengikutsertakan remaja dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan penilaian kegiatan pembinaan kesehatan remaja di tingkat kab/ kota. X 0 X 0
27. Sosialisasi Undang Undang dan kebijakan serta Strategi Nasional kepada Petugas
Puskesmas. √ 1 √ 1
28. Distribusi dokumen advokasi di fasilitas kesehatan. √ 1 √ 1
29. Melakukan orientasi pada petugas kesehatan tentang pedoman strategi. √ 1 √ 1
30. Memfasilitasi Puskesmas dalam menerapkan Standar dan pedoman penyelenggaraan
PKPR. √ 1 √ 1
31. Merangkum dan mengolah hasil laporan puskesmas PKPR dan memberikan umpan
balik tentang tren pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. √ 1 X 0
32. Memantau apakah kepala puskesmas dan pengelola program PKPR mengetahui cara
mengumpulkan data. √ 1 √ 1
33. Melakukan orientasi untuk puskesmas tentang tentang evaluasi diri, supervisi
fasilitatif, dan pemantauan penyelenggaraan PKPR. √ 1 √ 1
34. Memberikan umpan balik tertulis ke puskesmas tentang hasil supervisi dan
pemantauan. √ 1 X 0
111
35. Sosialisasi pedoman sistem rujukan. X 0 X 0
36. Melaksanakan bimbingan teknis kepada puskesmas dan rumah sakit untuk
menerapkan pedoman sistem rujukan. X 0 X 0
37. Memfasilitasi agar staf puskesmas mengetahui dan memanfaatkan pedoman sistem
rujukan. X 0 X 0
Total Skor 22 Total Skor 18
112
Berdasarkan tabel 5.19 dapat diketahui bahwa skor pelaksanaan matriks
asksi pemenuhan SN PKPR di kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota berbeda, yaitu
22 untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan 18 untuk Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang, dari total indikator sebanyak 38. Artinya,
pemenuhan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan lebih besar
dibandingkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Dalam proses implementasi PKPR di wilayah kejanya, Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan sudah menyelenggarakan berbagai macam upaya untuk
mendukung implementasi PKPR itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan dengan informan IK1 didapatkan informasi berikut:
Tabel 5.20 Daftar Kegiatan Program Kesehatan Remaja Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2016
Tahun Kegiatan Keterangan
2014
(1) Kompetisi Konselor Sebaya PKPR SMP dan SMA
Tingkat Kota Tangerang Selatan 160 siswa
(2) Bimbingan Teknis untuk Konselor Sebaya SMP dan
SMA di sekolah 20 sekolah
(3) Pembentukan Konselor Sebaya SMP dan SMA 15 sekolah
2015 (1) Pembentukan Konselor Sebaya PKPR SMP dan SMA
Tingkat Kota Tangerang Selatan 14 sekolah
(2) Peningkatan Wawasan Standar Nasional PKPR bagi
petugas dan Kepala Puskesmas 10 Puskesmas
(3) Penjaringan Kesehatan Remaja 25 Puskesmas
(4) Kompetisi Konselor Sebaya 70 sekolah
(5) Pertemuan dan Pembinaan Puskesmas Standar
Nasional 5 Puskesmas
(6) Bimbingan Teknis Konselor Sebaya SMP dan SMA 10 sekolah
(7) Orientasi PKPR Guru Sekolah (Guru Pendamping dan
Kepala Sekolah) 10 sekolah
2016 (1) Pemantauan Pencapaian Puskesmas PKPR 10 Puskesmas
(2) Kapasitas Peningkatan Lintas Program dalam PKPR 10 Puskesmas
(3) Peningkatan Teknik Konseling bagi Petugas PKPR
Puskesmas 26 Puskesmas
(4) Peningkatan Kesehatan Remaja Melalui Penjaringan 25 Puskesmas
(5) Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (ke sekolah-sekolah) bagi Konselor Sebaya 10 sekolah
113
(6) Pertemuan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pelayanan Kesehatan Remaja 26 Puskesmas
(7) Orientasi PKPR Petugas Puskesmas 16 Puskesmas
Sumber: Wawancara
Untuk tahun 2017, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan membuat
perencanaan perihal penyelenggaraan kegiatan PKPR di wilayah kerjanya,
beberapa dari perencanaan tersebut sudah terselenggara. Berikut agenda Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengenai program PKPR untuk Kota
Tangerang Selatan tahun 2017:
Tabel 5.21 Daftar Agenda dan Realisasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dalam Program PKPR Tahun 2017
No. Nama Kegiatan Keterangan Realisasi
1. Kompetisi Konselor Sebaya Tingkat Kota
Tangerang Selatan 84 Sekolah
Belum
Terlaksana
2. Pemantauan Pencapaian Standar Nasional PKPR
(SN PKPR) 10 Puskesmas
Terealisasi 10
Puskesmas
3. Peningkatan Kemampuan Teknik Konseling bagi
Koselor Sebaya PKPR di Sekolah 35 Sekolah
Terealisasi 35
Sekolah
4. Peningkatan Kapasitas Lintas Program dalam
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 19 Puskesmas
Terealisasi 19
Puskesmas
5. Orientasi PKPR Guru Sekolah 20 Sekolah Belum
Terlaksana
Sumber: Wawancara
Dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan berlanjut dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti
kegiatan Kompetisi Konselor Sebaya yang rutin diselenggrakan dari tahun 2014-
2017, juga pelatihan kepada Petugas Puskesmas dan Konselor Sebaya. Selain
itu, juga melakukan pemantauan SN PKPR di Puskesmas PKRP wilayah
kerjanya. Pada realisasinya, untuk tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan melakukan pemantauan SN PKPR di 10 Puskesmas, juga melakukan
pelatihan yang bertuan untuk peningkatan kemampuan teknik konseling bagi
Konselor Sebaya PKPR di 35 sekolah, juga pelatihan kepada Tim PKPR yang
114
bertujuan untuk peningkatan kapasitas lintas program dalam pelayanan PKPR di
Puskesmas yang diikuti sebanyak 19 Puskesmas.
Dan berikut daftar agenda kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang dalam implementasi Program PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun
2017:
Tabel 5.22 Daftar Agenda Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
dalam Program PKPR Tahun 2017
No. Nama Kegiatan Pelaksanaan
1. Pembentukan Tiga Puskesmas PKPR April
2. Pembinaan Puskesmas PKPR Juni
3. Pembinaan Sekolah PKPR Juli
4. Roadshow Kesehatan Reproduksi Remaja Oktober
Sumber: Wawancara dan Telaah Dokumen
Dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang lebih
mengagendakan kegiatan pembinaan, baik untuk Puskesmas PKPR maupun
Sekolah PKPR. Sedangkan untuk agenda pelatihan tidak diagendakan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pada realisasinya, Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang berhasil menambah tiga Puskesmas PKPR di wilayah
kerjanya, yaitu Puskesmas Jayanti, Puskesmas Jambe, dan Puskesmas Tigaraksa.
5.9 Gambaran Output Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Output atau keluaran dari penelitian ini adalah hasil penilaian
pemenuhan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR)
di Dinas Kesehatan yang didapatkan dari hasil pemantauan oleh Dinas
Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang, di wilayah kerjanya pada tahun 2017. Dan
berikut hasil dari penelitian mengenai output program PKPR tahun 2017.
115
Tabel 5.23 Pencapaian Puskesmas PKPR Terstandar di Kota Tangerang Selatan
dan Kabupaten Tangerang Tahun 2017
SN PKPR Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
Puskesmas Terstandar di 2017 10 Puskesmas Satu Puskesmas
Total Puskesmas Terstandar 20 Puskesmas Lima Puskesmas
Sumber: Wawancara dan Telaah Dokumen
Berdasarkan hasil wawancara, pada tahun 2017, Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan sudah melakukan penilaian SN PKPR di 10 Puskesmas
PKPR dari total 26 Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya. Adapun Puskesmas
tersebut adalah Puskesmas Parigi, Puskesmas Pondok Ranji, Puskesmas Situ
Gintung, Puskesmas Pondok Kacang Timur, Puskesmas Pondok Aren,
Puskesmas Serpong 1, Puskesmas Ciputat Timur, Puskesmas Paku Alam,
Puskesmas Serpong 2, dan Puskesmas Pondok Benda. Sedangkan di tahun 2017,
di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang hanya terdapat satu
Puskesmas PKPR yang dilakukan penilaian SN PKPR, yaitu Puskesmas
Pasirjaya.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan melakukan penilaian SN
PKPR secara bertahap dari tahun ke tahun. Selama tahun 2015, 2016, dan 2017,
Puskesmas yang dinilai oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selalu
berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan ingin melihat standar Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya secara
bertahap, karena anggaran yang ada tidak hanya untuk melakukan penilaian SN
PKPR. Berikut kutipan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan IK1:
“Karena memang untuk PKPRnya sendiri... harus step by step lah, ...tapi
semua ada anggaran. Karena memang bukan esensial, sementara kita
PKPRnya harus berjalan dulu nih. kalau misalnya semuanya sudah
berjalan, baru kita standarisasi. Sekarang 26nya sudah berjalan tapi
belum punya standar karena memang bukan pelayanan esensial tapi kita
tetep ada program-program setiap tahun gitu.”
116
Di tahun 2015, terdapat empat Puskesmas PKPR yang sudah dinilai oleh
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yaitu Puskesmas Ciputat, Puskesmas
Setu, Puskesmas Kampung Sawah, dan Puskesmas Pamulang. Adapun hasilnya
adalah sebagai berikut:
1. Puskesmas Ciputat dengan hasil 87% (Paripurna)
2. Puskesmas Setu dengan hasil 83% (Paripurna)
3. Puskesmas Kampung Sawah dengan hasil 75% (Optimal)
4. Puskesmas Pamulang dengan hasil 73% (Optimal)
Sedangkan, Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang mulai melakukan penilaian SN PKPR terhadap
Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya pada tahun 2015, dengan hasil sebagai
berikut:
1. Puskesmas Kelapa Dua dengan hasil Paripurna
2. Puskesmas Pasirjaya dengan hasil Paripurna
3. Puskesmas Kutabumi dengan hasil Minimal
4. Puskesmas Cisoka dengan hasil Minimal
5. Puskesmas Balaraja dengan hasil Minimal
Untuk tahun 2016, penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan adalah kepada 10 Puskesmas, empat Puskesmas adalah
Puksesmas yang sudah dinilai pada tahun 2015 dan enam Puskesmas lainnya
merupakan Puskesmas yang baru dinilai. Adapun hasilnya adalah sebagai
berikut:
1. Puskesmas Pamulang dengan hasil 88% (Paripurna)
2. Puskesmas Ciputat dengan hasil 85% (Paripurna)
117
3. Puskesmas Kampung Sawah dengan hasil 80% (Paripurna)
4. Puskesmas Jombang dengan hasil 79% (Optimal)
5. Puskesmas Jurang Mangu dengan hasil 77% (Optimal)
6. Puskesmas Setu dengan hasil 77% (Optimal)
7. Puskesmas Pondok Betung dengan hasil 75% (Optimal)
8. Puskesmas Benda Baru dengan hasil 73% (Optimal)
9. Puskesmas Rawa Buntu dengan hasil 69% (Optimal)
10. Puskesmas Pondok Jagung dengan hasil 65% (Optimal)
Sedangkan, untuk tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
tidak melakukan penilaian SN PKPR dikarenakan tidak masuk dalam
perencanaan tahunan Program Kesehatan Remaja.
Pada tahun 2017 terdapat 10 Puskesmas yang dinilai oleh Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dimana 10 Puskesmas tersebut belum dinilai
pada tahun-tahun sebelumnya, berbeda dari tahun 2016 yang terdapat empat
Puskesmas dengan pengulangan penilaian. Dan berikut hasil penilaian SN PKPR
Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun
2017 yang dilakukan di 10 Puskesmas PKPR:
Tabel 5.24 Hasil Penilaian SN PKPR Puskesmas di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2017
No. Puskesmas
Standar Nasional PKPR Total
Nilai Kategori SDM
Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan Remaja Jejaring
Manajemen
Kesehatan
1. Parigi 70% 81% 79% 56% 31% 67% Optimal
2. Pd. Ranji 78% 84% 51% 22% 34% 63% Optimal
3. Situ
Gintung 70% 73% 71% 22% 34% 62% Optimal
4.
Pd.
Kacang
Timur
55% 81% 31% 33% 33% 33% Minimal
5. Pd. Aren 43% 65% 56% 17% 36% 51% Minimal
118
6. Serpong 1 38% 72% 41% 0% 31% 48% Minimal
7. Ciputat
Timur 30% 69% 43% 11% 36% 47% Minimal
8. Paku
Alam 57% 77% 19% 0% 21% 46% Minimal
9. Serpong 2 32% 44% 63% 17% 31% 42% Minimal
10. Pd. Benda 52% 42% 49% 17% 29% 41% Minimal
Sumber: Dokumen Penilian SN PKPR Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
Dari hasil penilaian SN PKPR terhadap 10 Puskesmas di tahun 2017
dapat terlihat bahwa tidak terdapat satupun Puskesmas yang mendapat predikat
Paripurna, sedangkan hanya tiga Puskesmas yang Optimal, sisanya masuk dalam
kategori Minimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hal tersebut terjadi
karena 10 Puskesmas tersebut belum mengetahui dan memahami terkait
Pedoman SN PKPR sedangkan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ingin
mengetahui bagaimana implementasi yang ada di Puskesmas tersebut dan
ternyata hasilnya seperti yang ada pada tabel 5.14 . Berikut kutipan hasil
wawancara dengan informan IK1 mengenai informasi tersebut:
“...ibaratnya ini pra, jadi sebelum dia mengetahui tentang standar
nasional PKPR, jadi bukan pasca jadi dia belum tahu standar
nasionalnya kita langsung buat kuesionernya, kita pantau seperti apa
standarnya di sana, kenyataannya dari 10 itu hanya ini yang bagus,
optimal...”
Sedangkan untuk tahun 2018, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
belum merencanakan agenda penilaian terhadap Puskesmas PKPR yang belum
dinilai ataupun mengulang penilaian. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan ingin merencanakan agenda yang lain yang
berhubungan dengan Konselor Sebaya, agar Konselor Sebaya yang ada di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berkembang lebih baik.
Berikut kutipan wawancara dengan informan IK1 mengenai hal tersebut:
119
“...dan kalau tahun depan penilaian SN tidak ada untuk standarnya
karena kita mau meningkatkan kualitas si konselor sebayanya, karena
kita lihat kita masih sedikit sekali program untuk siswa...”
Sedangkan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017, Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang hanya menilai satu puskesmas, yaitu Puskesmas
Pasirjaya. Sedangkan, empat Puskesmas PKPR lainnya yang sudah menjadi
Puskesmas PKPR dari tahun sebelumnya tidak didapatkan nilai SN PKPR,
begitu pula dengan tiga Puskesmas PKPR yang baru dikembangkan pada awal
tahun 2017.
Berikut hasil penilaian SN PKPR Puskesmas di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017:
Tabel 5.25 Hasil Penilaian SN PKPR Puskesmas di Kabupaten Tangerang
Tahun 2017
No. Puskesmas
Standar Nasional PKPR Total
Nilai Kategori SDM
Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan Remaja Jejaring
Manajemen
Kesehatan
1. Pasirjaya 97% 88% 91% 89% 70% 87% Paripurna
Sumber: Dokumen Penilaian SN PKPR Puskesmas Pasirjaya Tahun 2017
Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
sebenarnya sudah mengintruksikan kepada seluruh Puskesmas PKPR di wilayah
kerjanya untuk melakukan penilaian SN PKPR untuk kemudian dinilai kembali
oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, namun dari lima Puskesmas
PKPR yang diminta, hanya satu Puskesmas yang sudah melakukan penilaian dan
hasilnya sebagaimana pada tabel 15. Berikut kutipan wawancara dengan
informan IK2 mengenai informasi tersebut:
“...ini lihat. Saya sudah mengintruksikan Puskesmas-Puskesmas untuk
mengisi SNnya dari bulan kapan ini, tapi sampai sekarang belum ada
yang merespon, baru Pasirjaya saja yang sudah menilai.”
120
6 BAB VI
PEMBAHASAN
6.1 Keterbatasan Penelitian
Berikut keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan tentang gambaran
implementasi program Pelayanana Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
pada tahun 2017:
1. Wawancara dengan informan ahli, Kepala Subdit Kesehatan Usia
Sekolah dan Remaja Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian
Kesehatan RI, tidak dapat terlaksana sehingga digantikan dengan
Staf Seksi Usia Sekolah dan Remaja Luar Sekolah Direktorat
Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI.
2. Peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan SDM PKPR yang
baru di Puskesmas Kampung Sawah, Kota Tangerang Selatan,
dikarenakan beliau belum memiliki SK sehingga menolak untuk
diwawancarai. Namun demikian, peneliti melakukan wawancara
dengan SDM PKPR periode sebelumnya, 2016-2017.
6.2 Gambaran Sumber Daya Manusia Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang
Berdasarkan pada hasil yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa
terdapat SDM yang mengelola program PKPR di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, meskipun
jumlahnya berbeda, dimana terdapat dua SDM di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan satu SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
121
Dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, SDM yang ada merangkap
mengelola program kesehatan lainnya selain kesehatan remaja, yaitu Program
Kesehatan Lanjut Usia (Lansia).
Sedangkan untuk SDM di Puskesmas sudah terdapat Tim PKPR di
masing-masing Puskesmas, baik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang maupun di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Selain sudah terdapat Tim PKPR, petugas yang ada merupakan tenaga
kesehatan yang sudah terlatih, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat
Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh masing-masing Puskesmas. Pelatihan
yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang hanya sekali, berbeda
dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang melakukan pelatihan setiap
tahun.
SDM PKPR di Puskesmas berdasarkan Pedoman SN PKPR merupakan
Tim PKPR yang terdiri dari tenaga kesehatan yang mengelola program terkait
remaja (UKS, gizi, IMS dan HIV, NAPZA, promkes, program lainnya yang
dibutuhkan), disertai adanya SK Pembentukan Tim PKPR oleh Kepala
Puskesmas atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Selain itu, tenaga
kesehatan yang ada sudah mendapatkan pelatihan PKPR yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Merujuk dari pernyataan
tersebut, Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang sudah sesuai, meskipun terdapat kasus penggantian sementara SDM
di salah satu Puskesmas, baik di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
122
maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dikarenakan petugas tersebut
sedang cuti.
6.3 Gambaran Fasilitas Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Berdasarkan pada hasil yang telah didapatkan, sudah terdapat
Puskesmas PKPR di masing-masing wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Yaitu sebanyak 26 Puskesmas PKPR dari 29 Puskesmas (89,65%) yang ada di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2017.
Sedangkan, di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada
tahun 2017 terdapat delapan (8) Puskesmas PKPR dari 44 Puskesmas
(18,18%). Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun
2015-2019 dan Rencana Aksi Direktorat Jendral Bina Gizi dan KIA tahun
2015-2019, diketahui bahwa target Puskesmas PKPR yang ditetapkan pada
tahun 2017 adalah 35% dari jumlah Puskesmas yang ada di suatu wilayah
kerja. Artinya, untuk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
pada tahun sudah memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan
RI, sedangkan untuk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
pada tahun 2017 belum memenuhi target yang ditetapkan Kementerian
Kesehatan RI.
Ruangan konseling yang berada di Puskesmas PKPR harus dapat
menjadi tempat yang menjaga kerahasiaan remaja ketika sedang melakukan
konseling dengan petugas, hal tersebut ditegaskan di Pedoman SN PKPR. Dan
pada Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
123
Selatan dan wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah
mempunyai ruangan konseling tersebut, meskipun ruangan yang tersedia tidak
bisa digunakan secara maksimal untuk pelayanan konseling remaja karena
harus bergantian dengan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas yang
bersangkutan.
Sedangkan pedoman, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah menyediakan pedoman
sesuai dengan yang ada pada Pedoman SN PKPR dan Pedoman Manajemen
PKPR. Karena memang pedoman yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan
turunan dari Kementerian Kesehatan RI yang didistribusikan melalui Dinas
Kesehatan Provinsi Banten. Pedoman tersebut adalah pedoman dalam
memberikan paket pelayanan kesehatan remaja dan pedoman terkait
penyelenggaraan PKPR di Puskesmas.
Untuk sarana dan prasarana, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah menyediakan sarana dan
prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan PKPR di antaranya adalah media
KIE, papan data, dan panthom. Kebutuhan sarana prasarana Puskesmas PKPR
bisa dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota karena berdasarkan
Pedoman Manajemen PKPR, Puskesmas bisa meminta Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk melengkapi fasilitas kesehatan untuk menunjang
kegiatan PKPR di Puskesmas.
124
6.4 Gambaran Remaja Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang, sudah terdapat Sekolah PKPR di masing-
masing wilayah kerja Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya, meskipun
terdapat satu Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan yang tidak memiliki sekolah binaan. Merujuk pada Pedoman SN
PKPR, sekolah binaan di wilayah kerja Puskesmas PKPR minimal satu sekolah
dalam satu tahun, artinya Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan dan Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah melakukan yang sesuai, kecuali
Puskesmas Rengas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
yang memang tidak ada sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat di wilayah
kerjanya untuk kemudian dijadikan sebagai sekolah binaan.
Dari masing-masing Sekolah PKPR sudah memiliki Konselor Sebaya
yang sebelumnya sudah dilatih oleh Puskesmas PKPR yang membina. Untuk
Konselor Sebaya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,
selain mendapatkan pelatihan dari Puskesmas, juga mendapatkan pelatihan
yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
Sedangkan, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum melakukan
hal tersebut. Namun demikian, Konselor Sebaya di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang sudah terlatih. Merujuk pada Pedoman SN PKPR,
pelatihan Konselor Sebaya bisa dilakukan oleh Puskesmas yang membina
dan/atau dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
125
Baik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
maupun wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, sudah terdapat
pelayanan KIE, baik yang dilakukan di Puskesmas PKPR, di sekolah, maupun
di luar gedung. Kegiatan KIE dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas. Merujuk
pada Pedoman SN PKPR, pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan
Puskesmas kepada kelompok-kelompok remaja dan dilaksanakan di luar
gedung (sekolah, pesantren, rumah singgah, dan sebagainya) dan
pelaksanaannya minimal 2 kali dalam setahun untuk kegiatan KIE di sekolah
binaan. Artinya, pelayanan/kegiatan KIE yang ada di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan Pedoman SN PKPR.
6.5 Gambaran Jejaring Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Berdasarkan pada hasil yang sudah didapatkan, baik Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,
keduanya tidak memiliki kerjasama dengan LSM ataupun kelompok
masyarakat dalam penyelenggaraan PKPR di wilayah kerjanya. Kerjasama
yang ada hanya dengan lintas sektoral, yaitu Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, dan kerjasama lintas program, yaitu dengan pengelola
program kesehatan yang berkaitan dengan PKPR di masing-masing Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk di tingkat Puskesmas, kerjasama
yang terjalin adalah dengan sekolah, Camat, dan Lurah, meskipun di dukungan
yang diberikan oleh Camat dan Lurah masih kurang.
126
Merujuk pada Pedoman SN PKPR dan Pedoman Manajemen PKPR,
dalam menyelenggarakan PKPR, baik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
maupun Puskesmas, selain bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Camat,
Sekolah, dan Lurah, pun dapat bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat, LSM,
perusahaan swasta, kelompok masyarakat, dan kelompok remaja. Karena
dengan adanya kerjasama dan dukungan, diharapkan dalam penyelenggaraan
PKPR didapatkan:
a. Dukungan dari Pemda setempat melalui penyediaan anggaran
untuk pelaksanaan PKPR, termasuk penyediaan sarana
prasarana.
b. Pembebasan retribusi atau pelayanan gratis untuk remaja.
c. Dukungan dan dorongan politis untuk membentuk jejaring
dalam memperkuat sistem rujukan, berupa rujukan medis,
rujukan sosial, dan rujukan hukum.
127
6.6 Gambaran Manajemen Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten
Tangerang
Alur yang terdapat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terdapat dua jenis, yaitu
satu pintu dan dua pintu. Kedua jenis alur pelayanan sudah sesuai dengan
Pedoman Manajemen PKPR yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Berikut salah satu gambar alur pelayanan satu pintu dari Kementerian
Kesehatan RI:
Sistem pencatatan dan pelaporan di masing-masing wilayah kerja, baik
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten
Gambar 6.1 Alur Pelayanan Satu Pintu PKPR
Sumber: Pedoman Manajmen PKPR, Kemenkes
Gambar 6.2 Alur Pelayanan Satu Pintu PKPR
Sumber: Pedoman Manajmen PKPR, Kemenkes
128
Tangerang, sudah dimiliki dan diterapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
memberikan format pencatatan dan pelaporan ke Puskesmas PKPR untuk
kemudian hasilnya dilaporakan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setiap bulannya untuk kemudian direkap oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan dilaporkan berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi.
Merujuk pada Pedoman SN PKPR dan Pedoman Manajemen PKPR,
pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh masing-masing Puskesmas PKPR
dengan menggunakan format bulanan yang telah diberikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. Kemudian, hasil pencatatannya dilaporakan
sesuai format yang ada ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulannya
yang selanjutnya akan direkap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Artinya, pencatatan dan pelaporan
yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan apa
yang dimaksudkan di Pedoman SN PKPR dan Pedoman Manajemen PKPR.
Sedangkan berdasarkan dari hasil yang telah didapatkan, baik Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang belum memiliki sistem rujukan yang bersifat eksternal, rujuk ke
pelayanan di luar Puskesmas, artinya masih bersifat internal, yaitu antar-poli
yang ada di Puskesmas itu sendiri, ataupun dari sekolah binaan ke Puskesmas
yang membina. Padahal, merujuk pada Pedoman SN PKPR, rujukan yang ada
untuk PKPR bisa berupa rujukan medis, antar-poli atau ke fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya, rujukan sosial, dan rujukan hukum. Artinya, sistem rujukan
PKPR yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga
129
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum maksimal, karena sistem
rujukannya masih bersifat rujukan medis internal.
6.7 Gambaran Proses Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang
Selama menyelenggarakan PKPR di wilayah kerjanya, baik Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang, sudah ada beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan untuk
mengembangkan PKPR di wilayah kerjanya. Merujuk pada Pedoman SN
PKPR, terdapat matriks aksi yang seharusnya dilakukan di tingkat
Kabupaten/Kota guna memaksimalkan program PKPR di wilayah kerjanya.
Dan berikut matriks aksi SN PKPR tingkat Kabupaten Kota beserta
pelaksanaannya di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang:
130
Tabel 6.6.1 Pelaksanaan Matriks Aksi SN PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
No. Matriks Aksi
Kementerian Kesehatan RI
Pelaksanaan Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan
Pelaksanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
1.
Melakukan pelatihan PKPR bagi SDM
Kesehatan Puskesmas; melakukan
evaluasi pelatihan PKPR;
mendistribusikan pedoman-pedoman
tentang pelaksanaan PKPR ke
Puskesmas.
Pelatihan sudah dilaksanakan kepada
SDM Puskesmas PKPR beserta
memberikan pedoman-pedoman tentang
pelaksanaan PKPR ke Puskesmas.
Pelatihan sudah dilaksanakan kepada
SDM Puskesmas PKPR beserta
memberikan pedoman-pedoman tentang
pelaksanaan PKPR ke Puskesmas.
2.
Menyelenggarakan pelatihan teknik
konseling sebagai bagian dari pelatihan
PKPR dan memastikan ketersediaan dan
pemanfaatan pedoman teknik konseling
di Puskesmas.
Pelatihan teknik konseling dilaksanakan
setiap tahun kepada petugas PKPR yang
ada di Puskesmas. Ketersediaan dan
pemanfaatan pedoman teknik konseling
juga dilakukan pengecekan oleh Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
Tidak didapatkan hasil wawancara dan
telaah dokumen mengenai adanya
pelatihan teknik konseling bagi petugas
PKPR yang ada di Puskesmas. Tapi Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang
memberikan pedoman teknik konseling
bagi petugas Puskesmas.
131
3.
Mendistribusikan dan mensosilisasikan
standar dan pedoman paket pelayanan
kesehatan komperhensif sesuai dengan
kebutuhan remaja, baik di dalam maupun
di luar gedung; melakukan bimbingan
teknis pelaksanaan kesehatan
komperhensif.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
telah mendistribusikan dan
mensosialisasika standar dan pedoman
paket pelayanan kesehatan komperhensif
kepada Puskesmas PKPR di wilayah
kerjanya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
telah mendistribusikan dan
mensosialisasika standar dan pedoman
paket pelayanan kesehatan komperhensif
kepada Puskesmas PKPR di wilayah
kerjanya.
4.
Menyediakan prasarana dan sarana yang
diperlukan sesuai pedoman untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
komperhesif yang memenuhi selera
remaja, baik di dalam maupun di luar
gedung.
Menyediakan prasarana dan sarana
sebagai penunjang kegiatan PKPR di
Puskesmas. Seperti papan data, alat
peraga, celemek, dan media KIE.
Menyediakan prasarana dan sarana
sebagai penunjang kegiatan PKPR di
Puskesmas. Seperti papan data, papan
nama PKPR, lemari, alat peraga,
celemek, dan media KIE. Meskipun
penyediaannya secara bertahap.
5.
Mendistribusikan dan mensosialisasikan
serta memfasilitasi pelaksanaan prosedur,
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
mendistribusikan pedoman dan prosedur
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
mendistribusikan pedoman dan prosedur
132
tata laksana dan alur pelayanan mencegah
terjadinya missed opportunity dan
menjamin kerahasiaan, privasi,
kenyamanan, dan kecepatan
penyelenggaraan kesehatan
komperhensif bagi remaja, baik di dalam
maupun di luar gedung.
baku turunan dari Kementerian
Kesehatan. Selebihnya diserahkan ke
kebijakan masing-masing Puskesmas.
baku turunan dari Kementerian
Kesehatan. Selebihnya diserahkan ke
kebijakan masing-masing Puskesmas.
6.
Mendistribusikan, mensosialisasikan, dan
memfasilitasi penggunaan pedoman
tentang mekanisme, prosedur, dan
kebutuhan sumber daya penyelenggaraan
kegiatan informasi/pelayanan KIE yang
memenuhi selera kebutuhan berbagai
kelompok remaja oleh berbagai pihak
terkait dengan kewenangan masing-
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
mendistribusikan pedoman dan prosedur
baku turunan dari Kementerian
Kesehatan. Selebihnya diserahkan ke
kebijakan masing-masing Puskesmas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
mendistribusikan pedoman dan prosedur
baku turunan dari Kementerian
Kesehatan. Selebihnya diserahkan ke
kebijakan masing-masing Puskesmas.
133
masing berdasarkan standar pedoman
yang berlaku.
7.
Mencetak, mendistribusikan dan
mensosialisasikan berbagai alat bantu
audio-visual untuk kegiatan pemberian
informasi/pelayanan KIE, yang
memenuhi selera dan kebutuhan berbagai
kelompok remaja dan masyarakat terkait,
baik melalui media cetak maupun
elektronik.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
memberikan DVD kepada Puskesmas
untuk kemudian dapat digunakan
Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan
PKPR di wilayah kerjanya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
memberikan DVD kepada Puskesmas
untuk kemudian dapat digunakan
Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan
PKPR di wilayah kerjanya.
8.
Mencetak dan mendistribusikan serta
mensosialisasikan juknis tentang peran,
hak, tanggung jawab, dan ruang lingkup
kegiatan konselor sebaya dan
pendamping konselor sebaya.
Tidak ada pelaksanaan Tidak ada pelaksanaan
134
9.
Mensosialisasikan metode dan instrumen
kepada Puskesmas; Melaksanakan
pemetaan dengan memanfaatkan metode
dan instrumen yang telah dikembangkan;
Memastikan bahwa Puskesmas
melaksanakan pemetaan; Menggunakan
hasil pemetaan dalam perencanaan
program kesehatan remaja.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
memberikan format pencatatan dan
pelaporan kepada Puskesmas kemudian
hasilnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan setiap bulan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
memberikan format pencatatan dan
pelaporan kepada Puskesmas kemudian
hasilnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan setiap bulan.
10.
Melaksanakan orientasi kepada tokoh
kunci organisasi masyarakat dan remaja
mengenai pelayaan dan manfaat program
kesehatan remaja, peran dan tanggung
jawab pemangku kepentingan;
Memfasilitasi puskesmas untuk
mengembangkan jejaring antar kelompok
Tidak ada pelaksanaan Tidak ada pelaksanaan
135
masyarakat dan remaja potensial yang
bisa berperan dalam mendukung
pemanfaatan PKPR; Memfasilitasi
pembentukan sekretariat forum
pembinaan kesehatan remaja dengan SK
sendiri atau berafisiliasi pada kelompok
kerja yang sudah ada.
11.
Memfasilitasi puskesmas untuk
melakukan pembinaan terhadap berbagai
kelompok masyarakat untuk mendukung
pemanfaatan pelayanan PKPR;
Memfasilitasi pertemuan berkala antar
pemangku kepentingan dalam rangka
menggalang keterlibatan berbagai
kelompok masyarakat untuk mendukung
Tidak ada pelaksanaan Tidak ada pelaksanaan
136
pemanfaatan pelayanan kesehatan remaja
di tingkat kab/ kota.
12.
Melakukan pembentukan, pembinaan,
penguatan peran dan tanggung jawab
organisasi remaja yang memperjuangkan
kepentingan remaja di tingkat
kabupaten/kota; memfasilitasi kegiatan
forum untuk
mempresentasikan/menyampaikan
aspirasi/ keinginan remaja; Mengadakan
pertemuan tahunan organisasi remaja
tingkat kabupaten/kota.
Tidak ada pelaksanaan Tidak ada pelaksanaan
13.
Mendorong dan memberikan bimbingan
kepada puskesmas agar mendukung
partisipasi remaja dalam kegiatan PKPR;
Tidak ada pelaksanaan Tidak ada pelaksanaan
137
Mengikutsertakan remaja dalam kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan penilaian kegiatan pembinaan
kesehatan remaja di tingkat kab/ kota.
14.
Sosialisasi Undang Undang dan
kebijakan serta Strategi Nasional kepada
Petugas Puskesmas; Distribusi dokumen
advokasi di fasilitas kesehatan;
Melakukan orientasi pada petugas
kesehatan tentang pedoman strategi.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
telah mensosialisasikan terkait kebijakan
pelayanan PKPR kepada petugas PKPR
Puskesmas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
telah mensosialisasikan terkait kebijakan
pelayanan PKPR kepada petugas PKPR
Puskesmas.
15.
Memfasilitasi Puskesmas dalam
menerapkan Standar dan pedoman
penyelenggaraan PKPR.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
membantu dan mefasilitasi Puskesmas
PKPR dalam menerapkan standar dan
pedoman penyelenggaraan PKPR.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
membantu dan mefasilitasi Puskesmas
PKPR dalam menerapkan standar dan
pedoman penyelenggaraan PKPR.
138
16.
Merangkum dan mengolah hasil laporan
puskesmas PKPR dan RS dan
memberikan umpan balik tentang tren
pemanfaatan fasilitas pelayanan
kesehatan; Memantau apakah kepala
puskesmas dan pengelola program PKPR
mengetahui cara mengumpulkan data.
Laporan PKPR diberikan Puskesmas
setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.
Tidak ada laporan dari RS karena belum
ada RS yang menyelenggarakan PKPR.
Laporan PKPR diberikan Puskesmas
setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.
Tidak ada laporan dari RS karena belum
ada RS yang menyelenggarakan PKPR.
17.
Melakukan orientasi untuk puskesmas
tentang tentang evaluasi diri, supervisi
fasilitatif, dan pemantauan
penyelenggaraan PKPR; Memberikan
umpan balik tertulis ke puskesmas
tentang hasil supervisi dan pemantauan.
Laporan yang diberikan Puskesmas
diolah oleh Dinas Kesehatan sebagai hasil
monitoring dan evaluasi yang kemudian
diberikan umpan balik ke Puskesmas
tersebut. Begitu pula dengan hasil SN
PKPR, meskipun tidak semua Puskesmas
PKPR mendapatkan nilai SN PKPR.
Laporan yang diberikan Puskesmas
diolah oleh Dinas Kesehatan sebagai hasil
monitoring dan evaluasi yang kemudian
diberikan umpan balik ke Puskesmas
tersebut. Begitu pula dengan hasil SN
PKPR, meskipun tidak semua Puskesmas
PKPR mendapatkan nilai SN PKPR.
139
18.
Sosialisasi pedoman sistem rujukan;
Melaksanakan bimbingan teknis kepada
puskesmas dan rumah sakit untuk
menerapkan pedoman sistem rujukan;
Memfasilitasi agar staf puskesmas
mengetahui dan memanfaatkan pedoman
sistem rujukan.
Tidak ada pelaksanaan Tidak ada pelaksanaan.
Sumber: Pedoman SN PKPR Kementerian Kesehatan RI, Wawancara, Observasi, dan Telaah Dokumen
140
Dari tabel 6.1, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa matriks
aksi SN PKPR yang dibuat Kementerian Kesehatan RI untuk tingkat
Kabupaten/Kota yang masih belum dilaksanakan sampai tahun 2017 oleh
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang.
6.8 Gambaran Output Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Berdasarkan pada hasil output, dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum
melakukan pemantauan SN PKPR sesuai dengan pedoman yang ada di SN
PKPR. Dimana pada Pedoman SN PKPR disebutkan bahwa pemantauan SN
PKPR dilaksanakan dua kali dalam setahun, dengan demikian diperoleh dua
laporan hasil evaluasi tingkat pemenuhan standar. Dalam satu kali hasil
pemantauan pemenuhan SN PKPR, Puskesmas dengan bimbingan dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota membuat rencana aksi upaya perbaikan terhadap
komponen-komponen yang tidak memenuhi standar, dengan menggunakan
Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Standar Nasional PKPR. Enam bulan
kemudian, dilakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang sama,
untuk menilai kembali tingkat pemenuhan standar setelah dilakukan upaya
perbaikan.
Namun, yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,
pemantauan dilakukan satu kali dalam satu tahun, bukan dua kali. Adapun yang
dipantau setiap tahunnya berbeda-beda Puskesmasnya, hanya ada empat
Puskesmas yang dipantau dua kali meskipun dalam rentang waktu satu tahun,
141
yaitu Puskesmas Ciputat, Puskesmas Pamulang, Puskesmas Setu, dan
Puskesmas Kampung Sawah pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan, sisa
Puskesmas yang telah dipantau pada tahun 2016 tidak dipantau lagi pada tahun
2017. Adapun pada tahun 2017 yang mendapatkan pemantauan merupakan
Puskesmas yang memang baru dipantau pada tahun ini dan juga belum
mendapatkan pemahaman secara detail mengenai SN PKPR itu sendiri.
Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, juga tidak melakukan
pemantauan dua kali dalam satu tahun. Pemantauan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang tidak sistematis karena menunggu hasil
penilaian dari Puskesmas PKPR itu sendiri, padahal pemantauan juga bisa
langsung dilakuakn oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten tanpa harus
menunggu Puskesmas yang melakukannya.
142
7 BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN
7.1 SIMPULAN
Berikut simpulan dari penelitian ini:
1. Sumber Daya Manusia:
- Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
sudah memiliki Penanggung Jawab PKPR dan Petugas PKPR di
Puskesmas yang ada di wilayah kerja masing-masing Dinas Kesehatan
Kab/Kota sudah memiliki SK dan terlatih atau terorientasi PKPR. Hal
tersebut sudah sesuai dengan SN PKPR.
2. Fasilitas Kesehatan
- Terdapat 26 Puskesmas PKPR di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dan 8 Puskesmas PKPR di Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang pada tahun 2017.
- Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang sudah membantu menyediakan fasilitas seperti
pedoman dan media KIE ke Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya.
3. Remaja
- Sudah terdapat Konselor Sebaya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,
meskipun Konselor Sebaya yang terbentuk hanya di tingkat sekolah.
- Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah melakukan
kegiatan KIE kepada remaja di wilayah kerjanya, meskipun belum
maksimal untuk remaja luar sekolah.
143
4. Jejaring
- Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang serta Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya tidak
bermitra dengan LSM, hanya dengan lintas sektoral seperti DInas
Pendidikan, Camat, dan Lurah.
- Puskesmas PKPR menjalankan lintas program dalam menyelenggarakan
pelayanan PKPR.
5. Manajemen Kesehatan
- Belum terdapat SOP di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Namun, untuk alur,
Puskesmas sudah memiliki alur pelayanan PKPR.
- Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang melalukan monitoring dan evaluasi kepada
Puskesmas juga terdapat pencatatan dan pelaporan dari Puskesmas setiap
bulannya yang diberikan ke masing-masng Dinas Kesehatan Kab/Kota.
- Belum ada rujukan medis, sosial, dan hukum ke luar Puskesmas.
6. Proses Implementasi
- Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang belum melaksanakan semua kegiatan yang
terdapat di Matriks Aksi SN PKPR tingak Kab/Kota, tapi kedua Dinas
Kesehatan sudah mengupayakan kegiatan agar hasil SN PKPR di
wilayah kerjanya maksimal.
7. Output
144
- Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang sudah memiliki hasil penilaian SN PKPR tahun
2017, meskipun hasilnya berbeda yaitu:
a. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menilai 10 Puskesmas
PKPR dengan hasil tiga Optimal dan tujuh Minimal.
b. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menilai satu Puskesmas
PKPR dengan hasil Minimal.
7.2 SARAN
7.2.1 Untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Berikut saran untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan:
1. Membantu Puskesmas di wilayah kerjanya mengembangkan dan
membina Konselor Sebaya di luar sekolah, seperti Pondok
Pesantren, Karang Taruna, Forum Agama Remaja (Remaja Masjid
dan/atau Remaja Gereja), ataupun yang berpotensial dalam
membantu meningkatkan perilaku dan keterampilan sehat pada
remaja.
2. Membantu Puskesmas mengembangkan kerjasama dan dukungan
dalam penyelenggaraan PKPR di wilayah kerjanya, seperti dengan
LSM, Tokoh Masyarakat, kelompok masyarakat, dan kelompok
remaja.
3. Memantau dan menilai kembali Puskesmas PKPR yang
sebelumnya sudah dinilai dan dipantau. Juga memantau dan menilai
Puskesmas PKPR yang belum dipantau dan dinilai.
145
7.2.2 Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Berikut saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang:
1. Memberikan pelatihan kepada Petugas PKPR di Puskesmas,
terkhusus bagi petugas baru.
2. Menambah Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya agar pelayanan
kesehatan remaja di Kabupaten Tangerang meningkat, terutama di
Puskesmas yang memiliki potensi bagus dan mendukung, baik dari
segi SDM maupun fasilitasnya.
3. Membantu Puskesmas di wilayah kerjanya mengembangkan dan
membina Konselor Sebaya di luar sekolah, seperti Pondok
Pesantren, Karang Taruna, Forum Agama Remaja (Remaja Masjid
dan/atau Remaja Gereja), ataupun yang berpotensial dalam
membantu meningkatkan perilaku dan keterampilan sehat pada
remaja.
4. Membantu Puskesmas mengembangkan kerjasama dan dukungan
dalam penyelenggaraan PKPR di wilayah kerjanya, seperti dengan
LSM, Tokoh Masyarakat, kelompok masyarakat, dan kelompok
remaja.
5. Memantau pencapaian SN PKPR Puskesmas di wilayah kerjanya
secara sistematis dan berkala, meskipun tidak bisa dilakukan dua
kali dalam setahun, setidaknya satu kali dalam setahun. Dan
memberikan ketegasan kepada Puskesmas yang tidak memberikan
hasil penialaiannya sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
146
6 Daftar Pustaka
Agustini, N. N. M. & Arsani, N. L. K. A., 2013. Remaja Sehat Melalui Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja di Tingkat Puskesmas. Jurnal Kesehata
Masyarakat, Volume 9, pp. 66-73.
Anggela, D., 2013. Evaluasi Kinerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang dalam
Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR),
Padang: Universitas Andalas.
Arsani, N. L. K. A., Agustini, N. N. M. & Purnomo, I. K. I., 2013. Peranan Program
PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Terhadap Kesehatan
Reproduksi Remaja di Kecamatan Buleleng. Jurnal Ilmu Sosial dan
Humaniora, Volume 2, pp. 129-137.
Ayuningtyas, D., 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Azwar, A., 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Ketiga penyunt. Jakarta:
Binarupa Aksara Publisher.
BPS, 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
BPS, 2015. Penduduk Indonesia: Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015, Jakarta:
Badan Pusat Statistik.
Bustami, 2011. Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya. Jakarta:
Erlangga.
Depkes RI, 2008. Pedoman Perencanaan Pembentukan dan Pengembangan
Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Kabupaten/Kota. Jakarta:
Depkes.
Dinkes Kab. Tangerang, 2017. Struktur Organisasi. [Online]
Available at: http://dinkes.tangerangkab.go.id/struktur-organisasi/
[Diakses 01 08 2017].
Dinkes, 2015. Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang 2014, Tangerang: Dinas
Kesehatan Kab. Tagerang.
Dinkes, 2015. Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2014, Kota Tangerang
Selatan: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
Dinkes, 2016. Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang 2015, Tangerang: Dinas
Kesehatan Kab. Tangerang.
Dinkes, 2016. Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, Kota Tangerang
Selatan: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
Ditjen P2P, 2015. Perkembangan HIV&AIDS di Indonesia Tahun 2015, s.l.:
Kementerian Kesehatan RI.
147
Djahir, D. H. Y. & Pratita, D., 2014. Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen.
Yogyakarta: Deepublish.
Falatansah, L. & Indarjo, S., 2016. Perbandingan Program Pelayanan KRR oleh
Puskesmas yang di Wilayah Kerjanya Terdapat Lokalisasi dan yang Tidak
Terdapat Lokalisasi. Public Health Prespective Journal, Volume 1, pp. 68-
77.
Friskarini, K. & Manalu, H. S. P., 2016. Implementasi Program Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) di Tingkat Puskesmas DKI Jakarta, s.l.: s.n.
Hafizurrachman, 2009. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit di Q-Hospital. Majalah
Kedokteran Indonesia, Volume 59, p. 344.
Herujito, Y. M., 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo.
Hutahaean, J., 2012. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Kellogg, W. K., 2004. Logic Model Development Guide. Michigan: W. K. Kellogg
Foundation.
Kemenkes, 2014. Infodatin: Pusat Informasi dan Data Kementerian Kesehatan RI -
Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia, s.l.: Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes, 2014. Infodatin: Pusat Informasi dan Data Kementerian Kesehatan RI -
Situasi dan Analisis Penyalahgunaan Narkoba, s.l.: Kementerian Kesehatan
RI.
Kemenkes, 2014. Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes, 2015. Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI -
Kesehatan Reproduksi Remaja, s.l.: Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes, 2015. Pedoman Manajemen Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Jakarta:
Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes, 2015. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019,
s.l.: Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes, 2016. Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI -
Situasi Penyakit HIV AIDS di Indonesia, s.l.: Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes, 2016. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [Online]
Available at: http://www.depkes.go.id/article/print/16060300002/htts-2016-
suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html
[Diakses 02 March 2017].
Kemenkes, 2016. Profil Kesehatan Indonesia 2015, s.l.: Kementerian Kesehatan.
148
Kemenkes, 2017. Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016. Jakarta: Pusat
Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
Lisa, R., Maschandra & Iskandar, R., 2010. Analisis Data Kualitatif Model Miles dan
Huberman (Sebuah Rangkuman dari Buku Analisis Data Qualitatif, Mathew
B. Miles dan A. Michael Huberman), Padang: Universitas Negeri Padang.
Marimin, 2004. Teknik Dan Aplikasi Pengambilan Keputusan. s.l.:Grasindo.
Mildiana, Y. E., 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Puskesmas Wilayah Kabupaten Jombang, Semarang:
Universitas Diponegoro.
Muninjaya, A. G., 2004. Manajemen Kesehatan. 2 penyunt. Jakarta: EGC.
NAC, 2014. Global AIDS Response Progress Reporting: Indonesia Country Progress
Report 2014 Reporting Periode 2012-2013, s.l.: Indonesian National AIDS
Commision.
Notoatmodjo, S., 2011. Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni. Jakarta: Rineka Cipta.
Pawito, 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi
Aksara.
PMK No. 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota
PP No. 46 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Kesehatan
P. M., Tanjung, I. H. & Prabowo , H., 2006. Sistem Informasi Manajemen Sumber
Daya Manusia. Bogor: Grasindo.
Raco, D. J., 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan
Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
Rohmah, I. N. & Tauran, 2016. Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Puskesmas Alun Alun Kabupaten Gresik, s.l.: s.n.
Sardjo, S., Darmajanti, L. & Boediono, K. C., 2016. Implementasi Model Evaluasi
Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS): Partisipasi Multipihak
dalam Evaluasi Program. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Silvia, D. R., 2016. Evaluasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di Puskesmas Andalas dan SMA N 10 Kota Padang Tahun
2015, Padang: Universitas Andalas.
Siyoto, S. & Supriyanto, S., 2015. Kebijakan & Manajemen Kesehatan. I penyunt.
Yogyakarta: ANDI.
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
UN, 2015. Population Facts. May.
149
WHO, 2016. World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs, s.l.:
World Health Organization.
Winarno, B., 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: CAPS (Center of
Academic Publishing Service).
150
LAMPIRAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KESEHATANJl. Raya Rawabuntu Rt.02l01, Kelurahan ciater, Kecamatan serpong
Telepon : (021) 29307897 Fax: (021) 29307989
Nomor : 07010.72 /SDMK
Sifat : Biasa
Hal : Pembeian lzin
Nama
NIM
HP
Tembusan :
1. Yth, Walikota Tangerang Selatan;2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga3. Yang Bersangkutan.
Tangerang Selatan, 7 Juni 2017
Kepada
Yth, Dekan FKIK,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
di -
TEMPAT
Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Kedokteran dan llmu
Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nomor :
Un.01/F.10/KM.01.31231912017, tanggal 31 Mei 2017 tentang permohonan
lzin Penelitian dan Pengambilan Data atas nama :
: Sofiyulloh
:1113101000048
: 0821 122442368 / 08561 930761
Data/Judul : Gambaran lmplementasi Program Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017
Pada dasarnya kami Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tidak
keberatan untuk memberikan izin, adapun dalam pelaksanaan agar
berkoordinasi dengan Kepala Bidang/Seksi terkait yang akan dikunjungi dan
membeikan laporan atau hasil kegiatan tersebut ke pada Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan.
Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara, kami mengucapkan
terima kasih.
PIt. KEKOTA
N1P.1960010219800
DINAS KESEHATANNG SELATAN,
PEM ERI NTAH KABU PATEN TANGERANG
DINAS KESEHATANKOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA
JL. H. ABDUL HAMTD TTGARAKSA TANGERANG TELe. (021) 5990s3s, FAX. lozi; soooss+
Nomor
Lampiran
Perihal
Tembusan:
Ka.Bidang Kesmas
; {zin
Tangerang, 4 Juli 2017
Kepada Yth :
Dekan Fak. Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan
UIN Jakarta
di
Tempat
:423.61 41ot - Dinkes., rl
Penelitian
l4snindakl anjuti surat Saudara nomor Un.0 1 lF 1 0 |TL.OO 123 19 120 17 tanggal
31 Mei 2Ol7 perihal izin penelitian , Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang dengan ini memberikan izin kepada nama dibawah ini:
Nama : Sofiyullah
NPM : 1113101000048
Judul : Gambaran Implementasi Prograrn Pelayanan KesehatanPeduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kab. Tangerang
Tahun 2017
untuk melakukan sebagaimana tersebut dalam perihal di Dinas Kesehatan pada
Bidang Kesehatan Masyarakat . Adapun hasilnya dilaporkan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang melalui Bidang Sumber Daya Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat (SDKPM).
Demikian, agar digunakan sebagaimana mestinya .
KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN TANGERANG
dT.HJ. DESIRIANA DINARDIANTI. MARSPembina Utama Muda
NIP. 19621201 199001 200 1
PEDOMAN WAWANCARA
Assalamu’allaiku.Wr.Wb.
Saya, Sofiyulloh , Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan
Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan penelitian dengan judul “Gambaran
Perbedaan Implementasi Program Pelayanan Keehatan Peduli Remaja (PKPR) antara
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017”.
Kerahasiaan dan informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk
kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk
menjawab pertanyaan wawancara dengan objektif sesuai fakta yang ada, peneliti juga
memohon untuk diperkenenkan merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.
Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat membantu dan besar manfaatnya dalam
penelitian ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab pertanyaan wawancara,
saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum. Wr.Wb.
INFORM CONCENT
No :
Nama Informan :
Jenis Kelamin :
Umur :
Jabatan/Pekerjaan :
Hari/Tanggal Wawancaran :
Dengan ini saya bersedia menjadi informan dalam penelitian mengenai Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan penelitian dengan judul “Gambaran
Perbedaan Implementasi Program Pelayanan Keehatan Peduli Remaja (PKPR) antara
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017”.
Tangerang/Tangerang Selatan, 2017
(...........................................)
PEDOMAN WAWANCARA
Tata Cara Wawancara:
1. Mengucapkan salam
2. Memperkenalkan diri
3. Menanyakan kesediaan menjadi informan (inform consent)
4. Menanyakan nama dan jabatan informan
5. Meminta izin untuk merekan pembicaraan selama wawancara berlangsung
6. Memberikan pertanyaan pembuka (seperti: bagaimana kabar?)
7. Memberikan pertanyaan isi
8. Menutup sesi wawancara
9. Mengucapkan terima kasih
10. Selesai
Pertanyaan untuk Subdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Dir.Kesga-Kemenkes RI
1. SDM Kesehatan seperti apa yang seharusnya menjadi PJ/Pemegang program PKPR,
baik di Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun di Puskesmas? (Probling: Kompetensi,
Pengetahuan, Pengalaman, Tugas lain, dan Peran Kemenkes dalam pemenuhan hal
tersebut)
2. Fasilitas kesehatan seperti apa yang seharusnya ada dalam penyelenggaraan program
PKPR, baik untuk Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun Puskesmas? (Probling: Paket
Pelayanan, Sarana Prasarana, dan Prosedur, Tata Laksana, serta Alur Pelayanan.
Peran Kemenkes dalam pemenuhan hal tersebut)
3. Apa yang seharusnya remaja peroleh ketika memanfaatkan pelayanan PKPR?
4. Apa peran remaja yang seharusnya dalam penyelenggaraan PKPR?
5. Jejaring yang seperti apa yang seharusnya terlibat dalam penyelenggaraan PKPR, baik
jejaring untuk Dinas Kesehatan Kab/Kota mapun untuk Puskesmas? (Probling: Peran
Kemenkes dalam pemenuhan hal tersebut)
6. Manajemen Kesehatan yang seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas dalam menyelenggarakan PKPK di wilayah
kerjanya? (Probling: Advokasi, Ketersediaan Standar, Pedoman, dan Rencana Aksi,
Sistem Pencatatan dan Pelaporan, Metode dan Instrumen Evaluasi diri, dan Sistem
Rujukan. Peran Kemenkes dalam pemenuhan hal tersebut).
7. Bagaimana secara nasional hasil nilai pemenuhan SN-PKPR Indonesia?
Pertanyaan untuk Penanggung Jawab Program PKPR di Dinas Kesehatan
1. Bagaimana SDM yang ada di Dinas Kesehatan Kab/Kota? (Jumlah, jobdesc lain)
2. Bagaimana SDM di masing-masing Puskesmas? (Berapa jumlah petugas pelaksana?
Apakah hanya menjadi petugas pelaksana PKPR atau yang lain juga?)
3. Apakah Dinas Kesehatan menyeleggarakan pelatihan untuk SDM terkait program
PKPR? (Pelatihan apa saja yang diberikan? Apakah termasuk bimbingan dan
pendampingan? Kapan dilakukan pelatihan? Adakah pelatihan rutin (bulanan atau
tahunan)?)
4. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan dalam mejalankan program PKPR?
5. Sudahkah Puskesmas menyediakan fasilitas tersebut? (Probling: Kalau belum,
mengapa?Puskesmas mana yang sudah dan belum?)
6. Sudahkah Puskesmas memiliki prosedur, tata laksana, dan alur pelayanan PKPR?
(Probling: Kalau belum, mengapa?Puskesmas mana yang sudah dan belum?)
7. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam memenuhi fasilitas
kesehatan untuk program PKPR? (Probling: Apakah termasuk dalam membimbing
pembuatan prosedur, tata laksana, dan alur pelayanan? Apakah termasuk dalam
mendistribusikan dan mensosialisasikan pedoman pelayanan komperhensif?)
8. Berapa target Dinas Kesehatan terkait remaja yang memanfaatkan pelayanan PKPR di
seluruh puskesmas? (Probling: Dasar penetapan? Apakah sudah terealisasi? Jika
belum, mengapa?)
9. Apakah masing-masing Puskesmas sudah memberikan pelayanan KIE kepada remaja?
(Probling: Jika belum, megapa? Puskesmas mana saja yang sudah dan belum?)
10. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam pelayanan KIE kepada
remaja? (Probling: Apakah membantu menyediakan pedoman? Apakah membantu
menyediakan kebutuhan lainnya, apa itu? Apakah membantu sosialisasi? Apakah
membatu menyediakan alat bantu audio-visual?)
11. Apakah masing-masing Puskesmas sudah terdapat konselor sebaya? (Probling: Jika
belum, megapa? Puskesmas mana saja yang sudah dan belum)
12. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam membentuk konselor
sebaya? (Probling: Apakah membantu memberikan pelatihan? Apakah membantu
menyediakan pedoman? Apakah membantu menyediakan juknis konselor sebaya?)
13. Sudah adakah jejaring yang tergabung di masing-masing Puskesmas terkait PKPR?
(Probling: Jika tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja? Jejaring yang seperti
apa? LSM? Stakeholder? Lintas sektor?)
14. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu membangun jejaring terkait Program PKPR?
(Probling: Apakah melakukan orientasi ke stakeholder, LSM, dan tomas? Apakah
memfasilitasi puskesmas dalam membangun jejaring? Apakah memfasilitasi
pembentukan sekretariat forum pembinaan kesehatan remaja?)
15. Bagaimana Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan mekanisme
pembinaan jejaring dalam melakukan pembinaan kesehatan remaja? (Probling:
Mekanisme yang seperti apa yang dibutuhkan dan dilakukan?)
16. Apakah masing-masing Puskesmas telah melakukan kegiatan advokasi? (Probling:
dokumen apa yang dibutuhkan? Kepada siapa advokasi dilakukan? Bagaimana hasil
advokasi?)
17. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam kegiatan advokasi? (Probling: Apakah
sebagai fasilitator? Apakah membantu penyediaan dokumen?)
18. Apakah masing-masing Puskesmas telah memiliki dan membuat standar, pedoman, dan
rencana aksi untuk penyelenggaraan PKPR? (Probling: Jikat tidak/belum, mengapa?
Puskesmas mana saja?)
19. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam hal Puskesmas memiliki dan membuat
standar, pedoman, dan matrik rencana aksi PKPR?
20. Apakah masing-masing Puskesmas sudah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan
Program PKPR? (Probling: Jikat tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja?)
21. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembuatan sistem pencatatan dan pelaporan
di puskesmas terkait program PKPR?
22. Apakah masing-masing Puskesmas sudah memiliki metode dan instrumen evaluasi diri,
supervisi, dan pemantauan terkait penyelenggaraan PKPR? (Probling: Jikat
tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja?)
23. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembuatan metode dan instrumen evaluasi
diri, supervisi, dan pemantauan terkait penyelenggaraan PKPR di Puskesmas?
24. Adakah sistem rujukan untuk pelayanan kesehatan remaja di masing-masing
Puskesmas, baik rujukan medik, rujukan sosial, maupun rujukan hukum? (Probling:
Jikat tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja?)
25. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam penyediaan sistem rujukan di Puskesmas
terkait kesehatan remaja?
26. Apakah seluruh puskesmas PKPR si wilayah kerja Dinas Kesehatan sudah
menyelenggarakan secara maksimal program PKPR dan mendapatkan nilai pemenuhan
SN-PKPR sesuai harapan Dinas Kesehatan?
Pertanyaan untuk Penanggung Jawab Program PKPR di Puskemas
1. Apakah ada SK yang menyatakan bahwa Ibu/Bapak adalah Penanggung Jawab
Program PKPR?
2. Apakah Bapak/Ibu mempunyai tugas lain selain PJ PKPR di Puskesmas?
3. Adakah SDM yang khusus menjadi petugas pelaksana untuk program PKPR)?
(Probling: Berapa jumlah petugas pelaksana? Apakah hanya menjadi petugas
pelaksana PKPR atau yang lain juga?)
4. Apakah Dinas Kesehatan menyeleggarakan pelatihan untuk SDM terkait program
PKPR? (Probling: Pelatihan apa saja yang diberikan? Apakah termasuk bimbingan
dan pendampingan? Kapan dilakukan pelatihan? Adakah pelatihan rutin (bulanan
atau tahunan)?)
5. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan dalam mejalankan program PKPR?
6. Sudahkah Puskesmas menyediakan fasilitas tersebut? (Probling: Kalau belum,
mengapa?
7. Sudahkah Puskesmas memiliki prosedur, tata laksana, dan alur pelayanan PKPR?
(Probling: Kalau belum, mengapa??)
8. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam memenuhi fasilitas
kesehatan untuk program PKPR? (Probling: Apakah termasuk dalam membimbing
pembuatan prosedur, tata laksana, dan alur pelayanan? Apakah termasuk dalam
mendistribusikan dan mensosialisasikan pedoman pelayanan komperhensif?)
9. Apakah Puskesmas sudah memberikan pelayanan KIE kepada remaja? (Probling: Jika
belum, megapa?)
10. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam pelayanan KIE kepada
remaja? (Probling: Apakah membantu menyediakan pedoman? Apakah membantu
menyediakan kebutuhan lainnya, apa itu? Apakah membantu sosialisasi? Apakah
membatu menyediakan alat bantu audio-visual?)
11. Apakah di Puskesmas sudah terdapat konselor sebaya? (Probling: Jika belum,
megapa?)
12. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam membentuk konselor
sebaya? (Probling: Apakah membantu memberikan pelatihan? Apakah membantu
menyediakan pedoman? Apakah membantu menyediakan juknis konselor sebaya?)
13. Sudah adakah jejaring yang tergabung di Puskesmas terkait PKPR? (Probling: Jika
tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja? Jejaring yang seperti apa? LSM?
Stakeholder? Lintas sektor?)
14. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu membangun jejaring terkait Program PKPR?
(Probling: Apakah melakukan orientasi ke stakeholder, LSM, dan tomas? Apakah
memfasilitasi puskesmas dalam membangun jejaring? Apakah memfasilitasi
pembentukan sekretariat forum pembinaan kesehatan remaja?)
15. Apakah Puskesmas telah melakukan kegiatan advokasi? (Probling: dokumen apa yang
dibutuhkan? Kepada siapa advokasi dilakukan? Bagaimana hasil advokasi?)
16. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam kegiatan advokasi? (Probling: Apakah
sebagai fasilitator? Apakah membantu penyediaan dokumen?)
17. Apakah Puskesmas telah memiliki dan membuat standar, pedoman, dan rencana aksi
untuk penyelenggaraan PKPR? (Probling: Jikat tidak/belum, mengapa?)
18. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam hal Puskesmas memiliki dan membuat
standar, pedoman, dan matrik rencana aksi PKPR?
19. Apakah Puskesmas sudah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan Program PKPR?
(Probling: Jikat tidak/belum, mengapa?)
20. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembuatan sistem pencatatan dan pelaporan
di puskesmas terkait program PKPR?
21. Apakah Puskesmas sudah memiliki metode dan instrumen evaluasi diri, supervisi, dan
pemantauan terkait penyelenggaraan PKPR? (Probling: Jikat tidak/belum, mengapa?)
22. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembuatan metode dan instrumen evaluasi
diri, supervisi, dan pemantauan terkait penyelenggaraan PKPR di Puskesmas?
23. Adakah sistem rujukan untuk pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas, baik rujukan
medik, rujukan sosial, maupun rujukan hukum? (Probling: Jikat tidak/belum,
mengapa?)
24. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam penyediaan sistem rujukan di Puskesmas
terkait kesehatan remaja?
Pertanyaan untuk Guru Pendamping/Konselor Sebaya di Sekolah PKPR
1. Bagaimana kondisi Konselor Sebaya yang ada di sekolah? (kegiatan konseling, ruang
konseling)
2. Bagaimana peran Puskesmas dalam mengembangkan Konselor Sebaya? (pelatihan
dan pembinaannya, awal mula terbentuk)
3. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam mengembangkan Konselor
Sebaya? (pelatihan dan pembinaannya, awal mula terbentuk)
LEMBAR OBSERVASI
No. Nama Ketersediaan Keterangan
1. SK Tim PKPR Puskesmas
2. Ruang Pelayanan PKPR
3. Pedoman Paket Pelayanan PKPR
4. Sarana Prasarana Lainnya
5. SOP Pelayanan PKPR
6. Alur Pelayanan PKPR
7. Alat dan Bahan KIE
Matriks Wawancara Kota Tangerang Selatan
No. Varia
bel
Sub-
Variabel IA IK1 IP1 IP2 IS1 IS2 IS3
1. INPUT
a. SDM SDM
Dinas
Kesehatan
Pelatihan petugas
kesehatan untuk
PKPR di tingkat
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
dan Puskesmas
lebih disebut
orientasi PKPR,
karena kegiatan
tersebut lebih
ringkas dari
pelatihan yang
dilakukan
Kementerian
Kesehatan RI
kepada Dinas
Kesehatan
Provinsi yang ada
di Indonesia.
Di Seksi Kesehatan
Keluarga, terdapat dua
orang yang menjadi
PIC (Person in
Charge) atau
Penanggung Jawab
Program Kesehatan
Remaja, termasuk
PKPR untuk Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
Adapun kedua staf
tersebut memegang
program tersebut sejak
tahun 2011 dan 2014.
SDM
Puskesma
s
Di masing-masing
Puskesmas PKPR
sudah terdapat Tim
PKPR di 26
Puskesmas yang ada
di Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Selatan, meskipun ada
beberapa yang baru
diganti, juga
memegang program
lain yang ada di
Puskesmas yang
Penanggung
Jawab PKPR
yang ada
mempunyai latar
belakang
pendidikan
kesehatan. Sudah
terdpat SK Tim
PKPR di
Puskesmas.
Namun, untuk
periode yang
baru, 2017-2018
sedang dalam
Penggung Jawab
PKPR adalah
seorang Bidan.
Sudah terdapat
SK Tim PKPR
di Puskesmas.
Selain
bertanggung
jawab pada
program PKPR,
SDM juga
sebagai bidan
pelaksana di
Puskesmas.
menjadi tempat
kerjanya.
masa pergantian
sehingga SK
terbaru belum
ada.
Untuk SDM
periode
2016/2018, juga
merangkap
sebagai PJ
Program
kesehatan lansia
Pelatihan
dan
bimbinga
n untuk
Petugas
Puskesma
s
Selama tahun 2015-
2017, Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang Selatan
mengagendakan
pelatihan dan
bimbingan/pembinaan
terkait PKPR kepada
Petugas Puskesmas.
Sudah pernah
mendapatkan
pelatihan dari
Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Selatan.
Pelatihannya
sudah lebih dari
satu kali.
Selain pelatihan
juga ada
pembinaan/bimbi
ngan mengenai
penyelenggaraan
PKPR di
Puskesmas.
Sudah pernah
mendapatkan
pelatihan dari
Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Selatan.
Pelatihannya
sudah lebih dari
satu kali.
Selain pelatihan
juga ada
pembinaan/bimb
ingan mengenai
penyelenggaraa
n PKPR di
Puskesmas.
b. Fasilit
as
Puskesma
s PKPR
Puskesmas PKPR
tidak harus
memiliki semua
pedoman yang
ada ataupun
pedoman yang
dibuat
Kementerian
Kesehatan, namun
Terdapat 26
Puskesmas PKPR di
wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang pada tahun
2017 dan akan
dikembangkan
menjadi 29 Puskesmas
karena terdapat 3
yang terpenting
adalah Puskesmas
PKPR tersebut
memiliki
pedoman untuk
menyelenggaraka
n PKPR di
wilayah kerjanya.
Puskesmas baru di
wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
Dan beberapa
Puskesmas sudah
memiliki ruang
konseling PKPR
tersendiri demi
menjamin
kerahasiaan.
Pedoman
PKPR
Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan
menyalurkan kepada
Puskesmas PKPR
yang ada di wilayah
kerjanya. Adapun
pedoman tersebut
diperoleh dari Dinas
Kesehatan Provinsi
Banten.
Puskesmas
medapatkan buku
pedoman dari
Dinas Kesehatan.
Puskesmas
medapatkan
buku pedoman
dari Dinas
Kesehatan.
Sarana
Prasarana
lainnya
Selain buku pedoman,
Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selata juga
memberikan papan
data remaja, media
penyuluhan, dan
perlatan penunjang
pelayanan PKPR. Juga
memberikan plang
“Sekolah PKPR” di
beberapa sekolah
PKPR di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
Puskesmas
mendapatkan alat
peraga, celemek,
media penyuluhan
KIE.
Puskesmas
mendapatkan
alat peraga,
celemek, media
penyuluhan
KIE.
c. Remaj
a
Target
Kunjunga
n Remaja
PKPR tidak hanya
dilakukan di
sekolah, namun
juga dapat
dilakukan di
panti, lembaga
pemasyarakatan
(lapas), rumah
singgah, dan
kelompok remaja
lainnya. Namun,
pihak Kemenkes
sendiri mengakui
bahwa PKPR di
sekolah sejauh ini
yang paling bisa
dijalankan.
Terget kunjungan
adalah 80% per tahun
Konselor
Sebaya
Sudah terdapat 92
sekolah (SMP dan
SMA sederajat) yang
menjadi sekolah
PKPR di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dan
masing-masing
sekolah tersebut sudah
mempunyai konselor
sebaya. Sekolah PKPR
tersebut tersebar di 25
Puskesmas PKPR
yang ada di Kota
Tangerang Selatan,
hanya ada satu
Puskesmas PKPR
yang tidak memiliki
sekolah binaan PKPR,
yaitu Puskesmas
Rengas dikarenakan
tidak ada SMP dan
SMA sederajat di
wilayah kerja
Puskesmas Rengas.
Adapun Dinas
Kesehatan membantu
membina para
Konselor Sebaya, juga
kepada guru
pendamping PKPR di
sekolah.
Sudah terdapat
sekolah binaan
yang menjadi
sekolah PKPR di
wilayah kerja
Puskesmas. Dan
masing-masing
sekolah sudah
terdapat konselor
sebaya.
Untuk di luar
sekolah belum
ada pembinaan
untuk konselor
sebaya. Hanya
kegiatan
penyuluhan.
Dalam pembinaan
dan pelatihan
konselor sebaya,
selain Puskesmas
yang
melaksanakan,
Dinas Kesehatan
juga ikut andil
dalam
menyelenggaraka
n pelatihan dan
pembinaan
kepada konselor
sebaya yang ada
di wilayah
kerjanya.
Sudah terdapat
sekolah binaan
yang menjadi
sekolah PKPR
di wilayah kerja
Puskesmas. Dan
masing-masing
sekolah sudah
terdapat
konselor sebaya.
Untuk di luar
sekolah belum
ada pembinaan
untuk konselor
sebaya. Hanya
kegiatan
penyuluhan.
Dalam
pembinaan dan
pelatihan
konselor sebaya,
selain
Puskesmas yang
melaksanakan,
Dinas Kesehatan
juga ikut andil
dalam
menyelenggarak
an pelatihan dan
pembinaan
kepada konselor
sebaya yang ada
Sudah terdapat
Konselor
Sebaya di SMP
yang
pemilihannya
ditunjuk oleh
Guru
Pendamping.
Konselor
Sebaya yang ada
sudah
mendapatkan
pelatihan dalam
bentuk
pengarahan dari
Puskesmas,
meskipun hanya
baru sekali dan
dilakukan di
Puskesmas Kp.
Sawah, karena
Konselor
Sebaya yang ada
di sekolah baru
dibentuk. Pun
belum
mendapatkan
pelatihan dari
Dinkes Tangsel.
Konseling pun
belum maksimal
dan
dilakukannya di
Konselor
Sebaya
mendapatkan
pelatihan dari
Puskesmas yang
dilakukan di
Puskesmas.
Konselor
Sebaya
diberikan buku
materi
kesehatan oleh
Puskesmas yaitu
tentang
kesehatan pada
remaja.
Terdapat
sekitar 50
Konselor
Sebaya di SMP
yang ditunjuk
oleh PJ PKPR
Puskesmas
Pondok Ranji,
yang terdiri
dari pengurus
OSIS dan
Ketua Kelas di
SMP tersebut.
Dari awal
pembentukan
sudah ada
pelatihan dan
pembinaan dari
Puskesmas dan
dari Dinkes
Tangsel,
meskipun
belum rutin
dan maksimal.
Pelaksanaan
konseling di
sekolah pun
belum
maksimal,
karena para
Konselor
Sebaya sendiri
tidak ada
di wilayah
kerjanya.
ruang kelas
karena belum
ada ruang
konseling
khusus, UKS
yang ada di
sekolah belum
memadai untuk
dijadikan ruang
konseling juga.
pembahasan
dan pertemuan
secara khusus
untuk
membahas
konseling di
sekolahnya,
hanya saat ada
orang
Puskesmas
baru
mengumpul.
Meskipun
begitu masih
ada yang
konseling tapi
tidak ada
pencatatan dan
pelaporannya,
seperti masalah
merokok dan
pacaran.
Konseling
dilakukan di
ruang kelas,
meskipun
sebenarnya
sudah ada
ruang
konseling di
UKS.
KIE Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan
membantu
memfasilitasi
Puskesmas PKPR
Puskesmas
melakukan
penyuluhan
kepada remaja
yang ada di
uskesmas
melakukan
penyuluhan
kepada remaja
yang ada di
dalam memberikan
KIE kepada remaja.
Selain itu, Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang Selatan
pun mengadakan
penjaringan secara
langsung ke beberapa
sekolah PKPR di
wilayah kerjanya,
meskipun kegiatan
penjaringan tersebut
merupakan kegiatan
rutin Puskesmas
PKPR setiap
tahunnya.
sekolah dan luar
sekolah.
Adapapun di
sekolah adalah
seluruh sekolah
yang ada di
wilayah kerjanya.
Sedangkan di luar
sekolah adalah
remaja
desa/kelurahan
seperti
Karangtaruna.
Selain
penyuluhan,
Puskesmas juga
melakukan
penjaringan di
sekolah-sekolah
yang rutin
dilakukan setiap
tahun.
sekolah dan luar
sekolah.
Adapapun di
sekolah adalah
seluruh sekolah
yang ada di
wilayah
kerjanya.
Sedangkan di
luar sekolah
adalah remaja
desa/kelurahan
seperti
Karangtaruna.
Selain
penyuluhan,
Puskesmas juga
melakukan
penjaringan di
sekolah-sekolah
yang rutin
dilakukan setiap
tahun
d. Jejari
ng
Jejaring
Dinas
Kesehatan
Kerjasama dalam
menyelenggaraka
n PKPR dapat
dijalin dengan
Dinas Sosial,
Kemenhan
Kanwil
Kemenhumham,
Dinas Pendidikan,
ataupun
kelompok remaja
seperi Saka
Di tahun 2017, Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang Selatan
tidak menjalin
hubungan kerjasama
dengan LSM/NGO,
namun menjalin
kerjasama dengan
Dinas Pendidikan
Kota Tangerang
Selatan dalam
menjalankan sekolah
PKPR yang ada di
Bhakti Husada
(Pramuka).
Kota Tagerang
Selatan.
Jejaring
Puskesma
s
Puskesmas PKPR
bekerjasama dengan
pihak sekolah dalam
menjalankan
pelayanan PKPR.
Selain itu, beberpa
bekerjasama dengan
pihak Kecamatan dan
Kelurahan dalam
kegiatan Kesehatan
Remaja.
Puskesmas tidak
bekerjasama
dengan LSM.
Adapun
kerjasama dengan
pihak sekolah
untuk
menjalankan
Sekolah PKPR.
Dalam
pembentukan
Sekolah PKPR,
Dinas Kesehatan
membantu dalam
mengadvokasi
kepada pihak
sekolah. Selain
itu, pihak
kelurahan dan
kecamatan
mendukung
kegiatan
penyuluhan
kesehatan remaja
yang ada di
wilayah kerja
Puskesmas,
meskipun belum
sampai tahap
pembinaan.
Puskesmas tidak
bekerjasama
dengan LSM.
Adapun
kerjasama
dengan pihak
sekolah untuk
menjalankan
Sekolah PKPR.
Dalam
pembentukan
Sekolah PKPR,
Dinas Kesehatan
membantu
dalam
mengadvokasi
kepada pihak
sekolah. Selain
itu, pihak
kelurahan dan
kecamatan
mendukung
kegiatan
penyuluhan
kesehatan
remaja yang ada
di wilayah kerja
Puskesmas,
meskipun belum
sampai tahap
pembinaan.
e. Manaj
emen
Kebijakan
Pelayanan
Puskesmas PKPR
tidak harus
memiliki semua
Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
memberikan contoh
Sudah terdapat
alur pelayanan.
Sudah memiliki
alur pelayanan.
prosedur yang
sama dengan yang
dicontohkan oleh
Kementerian
Kesehatan, begitu
pula dengan alur
pelayanan. Alur
pelayanan di
dalam gedung
(Klinik PKPR)
terdapat dua
macam yaitu, satu
pintu dan dua
pintu.
Kementerian
Kesehatan
mengembalikan
ke kebijakan
masing-masing
Puskesmas terkait
prosedur dan alur
pelayanan di
tempatnya.
alur dan prosedur dari
Kementerian
Kesehatan RI,
kemudian selanjutnya
kembali ke kebijakan
Kepala Puskesmas.
Monitorin
g dan
Evaluasi
Monitoring dan
evaluasi yang
dilakukan Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang Selatan
berupa langsung dan
tidak langsung.
Adapun langsung
yaitu langsung
mendatangi
Puskesmas PKPR,
sedangkan tidak
langsung berarti pihak
Penanggung Jawab
Program PKPR Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang Selatan
mengundang dan
mengumpulkan
seluruh petugas PKPR
dan Kepala Puskesmas
PKPR yang ada di
wilayah kerjanya pada
satu momen tertentu
guna membahas
Program PKPR.
Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Selatan
berkunjung ke
Puskesmas dan
mengundang
Puskesmas dalam
evaluasi PKPR.
Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Selatan juga
memantau dari
SN PKPR dan
laporan bulanan.
Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Selatan
berkunjung ke
Puskesmas dan
mengundang
Puskesmas
dalam evaluasi
PKPR. Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang
Selatan juga
memantau dari
SN PKPR dan
laporan bulanan.
Pencatata
n dan
Pelaporan
Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan
meberikan format
pencatatan dan
Pencatatan dan
pelaporan oleh
Puskesmas
dilakukan sesuai
Pencatatan dan
pelaporan oleh
Puskesmas
dilakukan sesuai
pelaporan kepada
Puskesmas PKPR
untuk kemudian
dicatat dan dilaporkan
kepada Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang Selatan di
setiap bulannya.
dengan format
yang diberikan
oleh Dinas
Kesehatan.
Pelaporan oleh
Puskesmas
dilakukan rutin
setiap bulan.
dengan format
yang diberikan
oleh Dinas
Kesehatan.
Pelaporan oleh
Puskesmas
dilakukan rutin
setiap bulan.
Sistem
Rujukan
Rujukan yang ada
adalah rujukan di
antar-poli di
Puskesmas PKPR itu
sediri dan rujukan dari
sekolah PKPR ke
Puskesmas PKPR.
Rujukan dari
sekolah ke
Puskesmas.
Rujukan yang
ada di
Puskesmas
merupakan
lintas antar-poli
yang ada di
Puskesmas
tersebut. Dan
dari sekolah ke
Puskesmas
2. Proses
Kompetisi Konselor
Sebaya Tingkat Kota
Tangerang Selatan
Pemantauan
Pencapaian Standar
Nasional PKPR (SN
PKPR)
Peningkatan
Kemampuan Teknik
Konseling bagi
Koselor Sebaya PKPR
di Sekolah
Peningkatan Kapasitas
Lintas Program dalam
Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja
(PKPR)
Orientasi PKPR Guru
Sekolah
3. Output
Terdapat 10
Puskesmas PKPR
yang dipantau dan
dinilai
Matriks Wawancara Kabupaten Tangerang
No. Varia
bel
Sub-
Variabel IA IK2 IP3 IP4 IS4 IS5
1. INPUT
a. SDM SDM
Dinas
Kesehatan
Pelatihan petugas
kesehatan untuk
PKPR di tingkat
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
dan Puskesmas
lebih disebut
orientasi PKPR,
karena kegiatan
tersebut lebih
ringkas dari
pelatihan yang
dilakukan
Kementerian
Kesehatan RI
kepada Dinas
Kesehatan
Provinsi yang ada
di Indonesia.
Hanya terdapat satu
Penanggung Jawab
Program Kesehatan
Remaja, termasuk PKPR
di Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang.
Adapun memegang
program tersebut dari
awal tahun 2017,
meskipun sebelumnya
pernah memegang
program yang sama di
tahun 2015, namun
kemudian digantikan oleh
yang lain. Selain
bertanggung jawab terkait
Program Kesehatan
Remaja, staf tersebut juga
bertanggung jawab
terhadap Program
Kesehatan Lanjut Usia
(Lansia)
SDM
Puskesmas
Di masing-masing
Puskesmas PKPR sudah
terdapat Tim PKPR, yaitu
terdapat lima Puskesmas
yang sudah PKPR,
meskipun dari awal
sampai sekarang terdapat
Penggung Jawab
PKPR adalah seorang
Bidan.
Sudah terdapat SK
Tim PKPR di
Puskesmas. Selain
menjadi Penanggung
Penggung Jawab
PKPR adalah
seorang Bidan.
Sudah terdapat SK
Tim PKPR di
Puskesmas.
Penanggung Jawab
beberapa pemegang
program yang diganti
ataupun sedang cuti, juga
menjadi pemegang
program lainnya yang ada
di Puskesmas tempat
kerjanya.
Jawab PKPR, PJ
PKPR juga memegang
Program Keluarga
Berencana (KB) di
Puskesmas.
PKPR juga sebagai
Penanggung Jawab
Program Kesehatan
Lanjut Usia (Lansia),
serta tim dari
Program VCT di
Puskesmas.
Pelatihan
dan
bimbingan
untuk
Petugas
Puskesmas
Tidak ada rencana
pelatihan yang dilakukan
oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang di
tahun 2017. Pelatihan
PKPR terakhir dilakukan
tahun 2014. Adapun
pembinaan dilakukan
secara mouth to mouth
oleh PJ Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
kepada Petugas
Puskesmas, baik Tim
PKPR maupun petugas
lainnya yang berkaitan
dengan PKPR, di saat
melakukan kunjungan
pembinaan dan
monitoring evaluation
(monev).
Pelatihan PKPR untuk
petugas sudah lama
dilakukan. Untuk
tahun 2017 tidak ada,
hanya pembinaan yang
dilakukan oleh Dinas
Kesehatan setiap
tahunnya.
Pelatihan PKPR
dilakukan 3 tahun
yang lalu dari 2017.
Adapun workshop
dilakukan 6 bulan
sekali pada tahun-
tahun sebelumnya
dan juga pembinaan
yang dilakukan
Dinas Kesehatan
kepada Puskesmas
saat mereka
berkunjung ke
Puskesmas.
b. Fasilit
as
Puskesmas
PKPR
Puskesmas PKPR
tidak harus
memiliki semua
pedoman yang
ada ataupun
pedoman yang
dibuat
Kementerian
Kesehatan, namun
Terdapat lima Puskesmas
PKPR di wilayah kerja
Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang,
dan pada pertengahan
tahun 2017 akan
dikembangkan ke tiga
Puskesmas lainnya di
wilayah kerja Dinas
yang terpenting
adalah Puskesmas
PKPR tersebut
memiliki
pedoman untuk
menyelenggaraka
n PKPR di
wilayah kerjanya.
Kesehatan Kabupaten
Tangerang. Dan beberapa
Puskesmas sudah
memiliki ruang konseling
tersendiri demi menjamin
kerahasiaan.
Pedoman
PKPR
Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
menyalurkan pedoman
yang ada ke Puskesmas
PKPR yang ada di
wilayah kerjanya.
Puskesmas
medapatkan buku
pedoman dari Dinas
Kesehatan.
Puskesmas
mendapatkan buku
pedoman dari Dinas
Kesehatan, beberapa
diberikan ke sekolah
sebagai pegangan
konselor sebaya.
Sarana
Prasarana
lainnya
Selain memberikan buku
pedoman, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Tangerang juga
memberikan plang
“Puskesmas PKPR” dan
“Sekolah PKPR” di
beberapa Puskesmas di
wilayah kerjanya. Juga
memberikan papan data,
media penyuluhan, alat
peraga (manekin) sistem
reproduksi manusia, dan
P3K Kit,.
Puskesmas
mendapatkan kit uks
dari Dinas Kesehatan,
papan data, plang
“Puskesmas PKPR”
dan “Sekolah PKPR”,
juga media
penyuluhan KIE dan
patung alat peraga.
Selain itu Puskesmas
mendapatkan media
KIE dari pihak lain
yang menjadi
mitranya.
Ruangan konseling
remaja gabung dengan
poli yang lain, yaitu
gizi dan lansia, namun
penggunaan ruangan
tersebut dibagi-bagi
sesuai hari
operasionalnya.
Puskesmas
mendapatkan alat
peraga, celemek,
media penyuluhan
KIE.
Adapun ruangan
konseling gabung
dengan ruangan
lansia.
c. Remaj
a
Target
Kunjungan
Remaja
PKPR tidak hanya
dilakukan di
sekolah, namun
juga dapat
dilakukan di
panti, lembaga
pemasyarakatan
(lapas), rumah
singgah, dan
kelompok remaja
lainnya. Namun,
pihak Kemenkes
sendiri mengakui
bahwa PKPR di
sekolah sejauh ini
yang paling bisa
dijalankan.
Terget remaja yang
memanfaatkan pelayanan
PKPR adalah 10%
Konselor
Sebaya
Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
mewajibkan masing-
masing Puskesmas PKPR
yang ada di wilayah
kerjanya memiliki
minimal 2 sekolah (SMP
dan SMA sederajat)
binaan PKPR. Adapun
masing-masing
Puskesmas PKPR tersebut
sudah memiliki 2 sekolah.
Dan dari setiap sekolah
sudah memiliki konselor
sebaya. Adapun Dinas
Kesehatan ikut melakukan
Pembinaan kepada
Sekolah PKPR, dan pada
tahun 2017 dilakukan satu
kali.
Sudah terdapat satu
SMP dan satu SMA
Pesantren yang
menjadi sekolah
binaan PKPR. Di
kedua sekolah tersebut
sudah terdapat Kader
Kesehatan Remaja
(KKR) dan Konselor
Sebaya. Adapun KKR
yang ada di SMA juga
menjadi KKR di
Pesantrennya, karena
beberapa dari siswa
SMA tinggal di
Pesantren yang
tersedia.
Puskesmas membantu
membina dan
regenerasi di kedua
sekolah tersebut,
adapun Dinas
Kesehatan pun
melakukan pembinaan
kepada Konselor
Sebaya yang ada di
sekolah. Dan belum
ada Konselor Sebaya
di luar sekolah karena
masih kurangnya
dukungan dari aparat
lain.
Terdapat satu SMP
dan satu SMA yang
menjadi sekolah
binaan PKPR di
Puskesmas. Di dua
sekolah tersebut
sudah terdapat
Konselor Sebaya.
Puskesmas belum
mengembangkan di
luar sekolah karena
kesibukan di
Puskesmas. Dalam
membentuk Konselor
Sebaya, Puskesmas
membantu melatih
dan membina
mereka, dan
pembinaan dilakukan
satu bulan sekali.
Dalam proses
recruitment pun
Puskesmas ikut
membantu.
Konselor Sebaya
sudah terbentuk
dan sudah
mendapatkan
pelatihan dan
pembinaan dari
Puskesmas oleh
Tim PKPR yang
ada di Puskesmas
PKPR. Konselor
Sebaya pun
melakukan
penyuluhan
kesehatan di
sekolah setiap
hari Senin dan
Jumat, dan sudah
terdapat ruangan
konseling di
sekolah tersebut.
Konselor Sebaya
sudah terbentuk
dan sudah
mendapatkan
pelatihan dan
pembinaan dari
Puskesmas oleh
Tim PKPR yang
ada di Puskesmas
PKPR. Pelatihan
dan pembinaan
dilakukan rutin
oleh Puskesmas
dan juga terkadang
didampingi oleh
orang Dinkes Kab.
Tangerang dalam
memberikan
pembinaan
terhadap Konselor
Sebaya. Konselor
Sebaya pun aktif
seperti ikut andil
dalam membantu
Puskesmas
melakukan
penjaringan di
sekolahnya. Dan
Konselor Sebaya
telah menjadi
ekstrakulikuler di
sekolah tersebut
dan menempati
ruangan bersama
ruang UKS.
KIE Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
membantu memfasilitasi
Puskesmas PKPR dalam
memberikan KIE kepada
remaja. Kegiatan KIE
sepenuhnya diserahkan
kepada Puskesmas,
termasuk penjaringan.
Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
akan membantu ketika
mereka diudang dalam
kegiatan KIE kepada
remaja.
Pada tahun 2017, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Tangerang merencanakan
Roadshow Kesehatan
Reproduksi Remaja di
sekolah-sekolah.
Puskesmas melakukan
penyuluhan kepada
remaja yang ada di
sekolah dan luar
sekolah. Adapapun di
sekolah adalah seluruh
sekolah yang ada di
wilayah kerjanya.
Sedangkan di luar
sekolah adalah Pondok
Pesantren dan remaja
desa/kelurahan seperti
Karangtaruna. Selain
penyuluhan,
Puskesmas juga
melakukan
penjaringan di
sekolah-sekolah yang
rutin dilakukan setiap
tahun di masa
penerimaan siswa
baru.
Penyuluhan
dilakukan oleh
Puskesmas ke semua
sekolah yang ada di
wilayah kerjanya,
bukan hanya Sekolah
PKPR. Selain itu,
pada tahun
sebelumnya
Puskesmas juga
melakukan
penyuluhan ke
Pondok Pesantren
dan remaja di
kelurahan-kelurahan,
meskipun mereka
belum dibina untuk
jadi Konselor
Sebaya.
d. Jejari
ng
Jejaring
Dinas
Kesehatan
Kerjasama dalam
menyelenggaraka
n PKPR dapat
dijalin dengan
Dinas Sosial,
Kemenhan
Kanwil
Kemenhumham,
Dinas Pendidikan,
ataupun
kelompok remaja
seperi Saka
Pada tahun 2017, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Tangerang sedang tidak
menjalin hubungan
kerjasama dengan
LSM/NGO, namun
menjalin kerjasama
dengan Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan
dalam menjalankan
sekolah PKPR di
Kabupaten Tangerang.
Jejaring
Puskesmas
Bhakti Husada
(Pramuka).
Puskesmas PKPR
bekerjasama dengan pihak
sekolah dalam
menjalankan pelayanan
PKPR. Juga beberapa
dengan pihak Kecamatan
dan Kelurahan.
Terdapat salah satu
Puskesmas PKPR yang
menjalin hubungan
dengan BPPKB
Kabupaten, meskipun
tidak ada dokumen
tertulis.
Puskesmas tidak
bekerjasama dengan
LSM, namun bermitra
dengan BPPKB
Kabupaten Tangerang
dalam menjalankan
Kegiatan Kesehatan
Remaja, meskipun
pihak Dinas Kesehatan
belum tahu mengenai
legalitasnya. Selain
itu, Puskesmas
bekerjasama dengan
pihak sekolah guna
menjalankan Program
PKPR di sekolah
binaannya. Sedangkan,
dari pihak desa dan
kelurahan tidak ada
kerjasama karena
dukungan dari mereka
masih kurang terhadap
kegiatan yang
dilakukan oleh
Puskesmas.
Puskesmas tidak
bekerjasama dengan
LSM. Adapun
kerjasama dengan
pihak sekolah untuk
menjalankan Sekolah
PKPR. Dalam
pembentukan
Sekolah PKPR,
Dinas Kesehatan
membantu dalam
mengadvokasi
kepada pihak
sekolah. Selain itu,
pihak kelurahan dan
kecamatan
mendukung kegiatan
penyuluhan
kesehatan remaja
yang ada di wilayah
kerja Puskesmas,
meskipun belum
sampai tahap
pembinaan.
e. Manaj
emen
Kebijakan
Pelayanan
Puskesmas PKPR
tidak harus
memiliki semua
prosedur yang
sama dengan yang
dicontohkan oleh
Kementerian
Kesehatan, begitu
pula dengan alur
pelayanan. Alur
pelayanan di
Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
memberikan contoh alur
dan prosedur dari
Kementerian Kesehatan
RI, kemudian selanjutnya
kembali ke kebijakan
Kepala Puskesmas.
Puskesmas yang
terakreditasi sudah
Belum semua
Puskesmas PKPR
memiliki Standart
Operasional
Procedure (SOP),
namun sudah memiliki
alur pelayanan.
Adapun pelayanan
konseling remaja di
Puskesmas dibuka
pada hari Senin dan
Belum semua
Puskesmas PKPR
memiliki Standart
Operasional
Procedure (SOP),
namun sudah
memiliki alur
pelayanan.
Adapun pelayanan
konseling remaja di
Puskesmas dibuka
dalam gedung
(Klinik PKPR)
terdapat dua
macam yaitu, satu
pintu dan dua
pintu.
Kementerian
Kesehatan
mengembalikan
ke kebijakan
masing-masing
Puskesmas terkait
prosedur dan alur
pelayanan di
tempatnya.
memiliki dokumen yang
lebih detail.
Kamis, di luar hari dan
jam kerja bisa melalui
chating ke PJ PKPR
Puskesmas.
pada hari Kamis, di
luar hari dan jam
kerja bisa melalui
chating ke PJ PKPR
Puskesmas.
Monitoring
dan
Evaluasi
Penanggung Jawab
Program PKPR
mendatangi Puskesmas
PKPR di wilayah
kerjanya untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
terkait Program PKPR di
Puskesmas tersebut.
Puskesmas membuat
Plan of Action (PoA)
tahunan yang
kemudian
diaplikasikan menjadi
PoA bulanan. PoA
bulanan tersebut
dilakuakn monitoring
dan evaluasi setiap
bulannya untuk
kemudian didapatkan
rencana tindak lanjut.
Selain itu, Puskesmas
juga melakukan
monitoring dan
evaluasi terhadap
sekolah binaan PKPR.
Adapun Dinas
Kesehatan melakukan
monitoring dan
evaluasi kepada
Puskesmas satu kali
dalam setahun, yaitu
bersamaan dengan
dilakukannya
Pembinaan Puskesmas
PKPR.
Puskesmas
melakukan
monitoring dan
evaluasi terhadap
sekolah PKPR.
Adapun Dinas
Kesehatan
melakukan
monitoring dan
evaluasi kepada
Puskesmas satu kali
dalam setahun, yaitu
bersamaan dengan
dilakukannya
Pembinaan
Puskesmas PKPR.
Pencatatan
dan
Pelaporan
Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang
memberikan format
pecatatan dan pelaporan
Pencatatan dan
pelaporan oleh
Puskesmas dilakukan
sesuai dengan format
Puskesmas
melakukan
pencatatan dan
pelaporan
kepada Puskesmas PKPR
untuk kemudian mereka
catat dan laporkan setiap
bulannya kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten
Tangerang.
yang diberikan oleh
Dinas Kesehatan.
Pelaporan oleh
Puskesmas dilakukan
rutin setiap bulan.
berdasarkan format
yang diberikan oleh
Dinas Kesehatan dan
kemudian dilaporkan
kepada Dinas
Kesehatan setiap
bulan.
Sistem
Rujukan
Rujukan yang ada adalah
rujukan di antar-poli di
Puskesmas PKPR itu
sediri dan rujukan dari
sekolah PKPR ke
Puskesmas PKPR.
Rujukan yang ada di
Puskesmas merupakan
lintas antar-poli yang
ada di Puskesmas
tersebut.
Rujukan yang ada di
Puskesmas hanyalah
internal di
Puskesmas, yaitu
antar-poli yang ada
di Puskesmas.
Seperti rujukan ke
laboratorium, gizi,
ataupun BP umum
dan/atau gigi.
2. Proses
Tahu 2017:
Pembentukan Tiga
Puskesmas PKPR
Pembinaan Puskesmas
PKPR
Pembinaan Sekolah
PKPR
Roadshow Kesehatan
Reproduksi Remaja
3. Output
Hanya ada satu
Puskesmas PKPR yang
dipantau dan dinilai
Lembar Observasi
No. Nama Ketersediaan
Keterangan Puskesmas 1 Puskesmas 2 Puskesmas 3 Puskesmas 4
1. SK Tim PKPR Puskesmas √ √ √ √
Terdapat salah satu
Puskesmas yang SK nya
belum diperbarui karena
masa transisi
2. Ruang Pelayanan PKPR √ √ √ √
Beberapa Puskesmas ruang
pelayanan tergabung
dengan pelayanan yang
lainnya.
3. Pedoman Pelayanan PKPR √ √ √ √
Pedoman disediakan Dinas
Kesehatan Kab/Kota
turunan dari Kementerian
Kesehatan RI
4. Sarana Prasarana Lainnya √ √ √ √
Berupa papan data, salah
satu Puskesmas memiliki
plang Puskesmas PKPR
dari Dinas Kesehatan
Kab/Kota, dan satu lagi
memiliki plang Klinik
PKPR namun dari anggaran
Puskesmas sendiri
5. SOP Pelayanan PKPR - - - - Belum terdapat SOP
6. Alur Pelayanan PKPR √ √ √ √ Alur tersedia
7. Alat dan Bahan KIE √ √ √ √ Berupa leflet, poster, buku
pegangan, DVD, panthom
anatomi reproduksi