OLEH :

KEPALA BALAI BESAR DIKLAT KESOS

REGIONAL IV KALIMANTAN

- Program ini merupakan program perlindungan sosial buat keluarga miskin oleh negara.

- Dalam program ini mempunyai dimensi bantuan tunai bersyarat;

- Program ini akan dapat mengkontribusikan pada pencapaian MDGs nomor 1 sampai

- Persyaratan (conditionality) yang digunakan dalam progam ini adalah pendidikan anak dan kesehatan

ibu dan balita.

- Mereka yang miskin yang mempunyai anak balita usia sekolah maupun ibu mengandung adalahsasaran program;

- Program ini akan menyumbang pada upaya perbaikian kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, dan social exclusion

- Program ini sekalipun hanya memberikan bantuan tunai pada rumah keluarga miskin yang memenuhi

- persyaratan di atas, di jalankan secara sangat serius dengan melibatkan pendamping yang akanmengontrol tingkat kepatuhan peserta terhadap persyaratan program;

- Kepatuhan yang dimaksud adalah kehadiran anak dalam sekolah yang harus 85% dan kewajiban ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan kandungannya dalam fasilitas kesehatan setempat sepanjang kehamilannya.

- Pelanggaran terhadap tingkat kepatuhan di atas akan dikenakan sanksi berupa pemotongan dana

bantuan yang mereka terima.

1. Memberikan income effect kepada rumah tangga miskin.

-> Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

2. Memberikan price effect terhadap human capital dari si anak.

-> Meningkatkan kapasitas pendapatan dari si anak di masa depan.

3. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya.

->Insurance effect – child human capital.

4. Merubah perilaku yang lebih kondusif bagi peningkatan kesejahteraan keluarga di bidang kesehatan dan pendidikan

1. Mengurangi kemiskinan.

2. Meningkatkan kualitas manusia, khususnya berkaitan dengan pencapaian MDG, yaitu pengurangan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu hamil.

3. Mengurangi pekerja anak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.

Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

(1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;

(2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;

(3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;

(4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih.

Penerima bantuan adalah lbu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi lbu Hamil.

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan

Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan

kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan.

Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per tahun

Bantuan tetapBantuan bagi RTSM/KSM yang memiliki:a. Anak usia di bawah 6 tahun, Ibu hamil/menyusuib. Anak usia SD/MIc. Anak usia SMP/MTsRata-rata bantuan per RTSMBantuan minimum per RTSMBantuan maksimum per RTSM

Rp. 300.000

Rp. 1.000.000Rp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.800.000Rp. 800.000Rp. 2.800.000

Catatan:Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun, Bantuan Per Rumah Tangga Sangat Miskin dibatasi maksimum Rp.2.800.000 dan jumlah anak 3, Penalty yang diberlakukan atas RTSM yang tidak komitmen adalah sebesar 10 % dari total bantuan yang diterima per tahap.

PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperiukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanismepembayaran, dan pengaduan masyarakat.

Apabila tahap uji coba ini berhasil, maka PKH akan dilaksanakan setidaknya sampai dengan tahun 2015. Hal ini sejalan dengan komitmen pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), mengingat sebagian indikatornya juga diupayakan melalui PKH.

PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH.

UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

UPPKH Kab/Kota - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan.

Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihakpihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung.

Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

TUGAS PERSIAPAN PROGRAMa. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta

PKH;b. Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta

PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum;c. Mengelompkan peserta kedalam kelompok yang teridiri atas

20-25 peserta PKH untuk mempermudahkan tugas pendampingan;

d. Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok ibu-ibu peserta PKH (selanjutnya disebut Ketua Kelompok saja);

e. Membantu peserta PKH dalam mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah.

TUGAS RUTINa. Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan

formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/kota;b. Menerima pengaduan dari Ketua Kelompok dan/atau peserta PKH

serta dibawah koordinasi UPPKHc. Kabupaten/Kota melakukan tindaklanjut atas pengaduan yang

diterima (Lihat Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat)

d. Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen;

e. Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk re-sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program)

f. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan;

g. Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok;h. Melakukan pertemuan bulanan dengan Pelayan Kesehatan dan

Pendidikan di lokasi pelayanan terkait.i. Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh

pelaksana kegiatan: UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayan Kesehatan dan Pendidikan.

PERTEMUAN AWAL

Tahap pertama yang dilakukan oleh pendamping adalah melakukan pertemuan terbuka dengan calon peserta PKH. Dalam pertemuan itu dilakukan kegiatan sosialisasi program mengenai manfaat program dan bagaimana berpartisipasi dalam program. Keluarga yang dipilih mengikuti program dikumpulkan dan diberi arahan untuk membentuk kelompokkelompok ibu yang terdiri dari lebih kurang 25 orang dalam satu kelompok. Kelompok ini kemudian memilih ketua kelompok ibu penerima sebagai koordinator kelompok dan menetapkan jadwal pertemuan rutin kelompok untuk berdiskusi bersama dalam menjalankan program. Pada pertemuan ini juga dilakukan pemeriksaan formulir yang digunakan sebagai alat verifikasi keikutsertaan, antara lain pemeriksaan akta lahir anak (dan membantu pengadaannya jika belum tersedia), penyusunan jadwal kunjungan, dan sebagainya.

MENDAMPINGI PROSES PEMBAYARAN

Pada dasarnya pendamping tidak melakukan kegiatan apapun kecuali pengamatan dan pengawasan selama proses pembayaran beriangsung. Namun begitu, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pendamping sebelum kegiatan berjalan agar proses berlangsung aman dan terkendali, yaitu:

a. Pergi ke Kantor Pos untuk meminta jadwal pembayaran dan mendata penerima manfaat yang merupakan kelompok binaannya.

b. Menginformasikan Ketua Kelompok mengenai jadwal dan memastikan bahwa pembayaran diterima oleh orang yang tepat pada waktu yang telah ditentukan.

BERDISKUSI DALAM KELOMPOK

Kegiatan yang tak kalah penting adalah menyusun agenda dan mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok ibu penerima untuk berdiskusi dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab pertanyaan seputar program. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi informasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak, tips praktis dan murah bagi kesehatan keluarga serta pentingnya sanitasi dan nutrisi untuk meningkatkan mutu keluarga.

PENDAMPINGAN RUTIN

Selanjutnya, jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama 4 hari kerja (SeninKamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain melakukan kunjungan ke unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, mengurus akta lahir maupun memeriksa rutin ke puskesmas.

BERKUNJUNG KE RUMAH PENERIMA BANTUAN

Jika pada pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan tertentu seperti: lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus anak, sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk memudahkan proses (lihat Buku Pedoman Pengaduan).

MEMFASILITASI PROSES PENGADUAN

Pendamping menerima, menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu meningkatkan mutu program.

MENGUNJUNGI PENYEDIA LAYANAN

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan vital keberlangsungan maupun peningkatan mutu PKH. Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan kegiatan pelayanan, mengantisipasi permasalahan yang ada dalam program sehingga bisa melakukan tindakan yang sifatnya mencegah kegagalan kelancaran program ketimbang memperbaikinya.

MELAKUKAN KONSOLIDASI

Pada hari Jum'at, para pendamping melakukan koordinasi dengan sesama pendamping dan tim lain. Laporan dan tindak lanjut juga dianalisa dan ditindaklanjuti pada hari ini agar terjadi peningkatan mutu program.

MENINGKATKAN KAPASITAS DIRI

Untuk meningkatkan mutu program dan mutu pendamping itu sendiri, juga diadakan diskusi dan pertemuan rutin (minimal sebulan sekali) baik itu antarkecamatan maupun didalam kecamatan sendiri sebagai upaya menampung pelajaran berarti (lesson learned & best practices) yang bisa digunakan oleh pendamping lain agar mempermudah pekerjaan dan menghadapi kasus-kasus harian di lapangan.

PERENCANAAN : BAPPENASo Pelaksana Program: Kemensos dan Dinas Sosial

kabupaten/kota.o Pemenuhan parasarana dan sarana oleh Dinas

Kesehatan dan Pendidikan (beserta Kementeriano Kesehatan dan Pendidikan di tingkat pusat)o Pendataan: BPS dan Pemda kabupaten/kota.o Monitoring dan Evaluasi: BAPPENAS dan

Kemensos.o Sosialisasi: Kominfo, Kemensos.o Penyaluran dana: PT Pos Indonesia.o Pemutakhiran data: Kemensoso Pengaduan masyarakat: Kemensos & Dinas Sosial