File MEIS 11
Transcript of File MEIS 11
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
329
Pemikiran Politik Recep Tayyeb Erdogan (Studi terhadap Pergulatan Politik Sekular Versus Islam dalam Revolusi
Turki)
Syaeful Bahri Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global,
Universitas Indonesia
Abstract
This paper focused on the political thought of Recep Tayyeb Erdogan and secular political revolution. This research is a qualitative research which focused on the dynamics of secular vs Islamic political thought in Turkey. This research showed that Erdogan with the AK Party had managed to stay in power, for more than one decade, despite the secular system that adopted by Turkey. This paper showed that Erdogan had managed to overcome the secular system that was established by Attaturk, and how he managed to overcome the military which known as the guardian of the secular system in Turkey. Even though, the dynamics between the Islamic political thought vesus the secular system in Turkey is still ongoing process. Keywords: Recep Tayyeb Erdogan, Secular, Islamic political thought PENDAHULUAN
Transformasi sebuah masyarakat
Islam ke dalam suatu masyarakat Barat
sudah pasti menimbulkan perubahan
drastis, dan karenanya mengkin merupakan
suatu tindakan imposisi yang keras. Tetapi,
meskipun westernisasi telah berhasil
dikalangan elit, ia tidak diterima dengan
mudah oleh massa. Bagi mayoritas petani
dan penduduk kota-kota kecil di Propinsi,
Islam masih tetap merupakan kekuatan
dominan dalam kehidupan sosial (Toprak,
1999 : 3).
Secara politik Turki sangat disegani
oleh barat dengan kekuatan militernya,
namun setelah runtuh akibat perang dunia
pertama, kekuatan militer Turki merosot
sehingga dengan sendirinya kekuatan Islam
secara politik melemah. Islam yang
direpresentasikan oleh Turki sebagai
kekuatan politik juga sangat signifikan
dalam pendekatan Geopolitik. Dimana
Turki mempunyai wilayah yang berbatasan
dengan Eropa (Barat), bahkan sepertiga
daerahnya masuk dalam dataran eropa.
Definisi Politik Islam
Dalam bahasa Arab, politik diambil
dari ism masdar yaitu siyasah yang berasal
dari kata sasa. dalam kamus al-Munjid dan
Lisan al-Arab yang berarti mengatur,
mengurus dan memerintah (Ma’luf,
1986:362). Dalam bahasa lain diartikan
Siyasat yang bisa juga bermakna
pemerintahan dan politik, atau membuat
kebijaksanaan.
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
330
Siyasat bisa juga diartikan dengan
policy (of goverment, corprotion, etc)
(Faruqi, 1983:185). Jadi siyasah menurut
bahasa mengandung beberapa arti, yaitu
mengatur, mengurus dan membuat
kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.
Artinya mengatur, mengurus dan membuat
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politis untuk mencapai suatu tujuan adalah
siyasah.
Siyasah dalam definisinya
mengandung persamaan yang berkaitan
dengan mengatur dan mengurus manusia
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara
dengan membimbing mereka dalam
kemaslahatan dengan menuju kepada
tujuan yang sama (Pulungan, 1995:25).
Politik Islam dimaksudkan juga
sebagai penentu corak sosial, ekonomi,
hukum dan berbagai aspek kehidupan
bernegara sebagaimana sistem yang diatur
dalam fiqh siyasi.
Menurut definisi yang telah
disebutkan diatas dapat ditegaskan bahwa
wewenang untuk membuat segala bentuk
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang
berkaitan dengan pengaturan kepentingan
negara dan urusan umat guna mewujudkan
kemaslahatan umum terletak pada
pemegang kekuasaan.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam
penelitian adalah metode tafsir hermeneutik
dan merupakan metode penelitian kualitatif
yang meliputi jenis penelitian, sifat
penelitian, ruang lingkup, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data dan
tahapan penelitian. Jenis penelitian dalam
penelitian ini adalah penelitian pustaka
(library research). Sifat penelitian ini
adalah deskriptif-analitik-kualitatif. Ruang
lingkup penelitian ini dibatasi pada
pemikiran politik Recep Tayyeb Erdogan.
Selanjutnya, penulis menganalisis
hubungan objek penelitian tersebut serta
menganalisis bentuk implementasi
terhadap pergulatan politik sekular versus
Islam dalam revolusi Turki.
Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan penelahaan bahan-bahan
pustaka baik yang terdiri dari bahan-bahan
yang bersifat sekunder. Adapun analisis
data dalam penelitian ini menggunakan
model analisis dari Miles dan Huberman.
Sedang tahap-tahap penelitian dalam
penelitian ini menggunakan metode
Bogdan, yaitu tahap pra lapangan, tahap
kegiatan, dan tahap analisis data.
Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi
Pemikiran Politik Recep Tayyeb
Erdogan
Perjalanan Politik Erdogan
Erdoganlahir pada tahun 1954 di
Kasimpasa, sebuah kawasan penduduk
kelas menengah ke bawah kota
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
331
Istanbul.Ayahnya adalah seorang nahkoda
sebuah Agen Kelautan milik negara dan
ibunya hanyalah seorang ibu rumah
tangga.Untuk membantu ekonomi
keluarga, Erdogan kecil berusaha untuk
menjual lemon, rempah-rempah, roti dan
juga air minum di jalanan.Sehingga
iacukup familiar dengan kehidupan rakyat
kecil dengan beragam seluk kehidupan
yang ada di dalamnya.
Sebelum memasuki dunia politik,
Erdogan termasuk beruntung karena
mengenyam pendidikan modern dengan
karir cemerlang. Setelah menyelesaikan
pendidikan menengah di Imam Hatip
School, ia meraih gelar B.A. dari jurusan
Ekonomi dan Perdagangan Universitas
Marmara di Istanbul tahun 1980. Selain
menguasai bahasa Turki, ia juga dikenal
mampu berbahasa Arab dan Inggris. Ia
pernah bekerja sebagai Ekeskutif Manajer
di beberapa perusahaan swasta yang
bergerak di bidang penjualan
makanan.Ketertarikannya dengan dunia
politik dan bisnis berawal sejak ia masih
sangat muda.
Masa remaja Erdogan disibukkan
dengan bergabungnya pada Milli Salamet
Partisi (Hizb Salamah Al-Whatani) yang
dipimpin Necmettin Erbakan, Bapak Partai
Konservatif dan menjadi perdana menteri
Turki pertama yang Islami.
Pertemuan pertama Erdogan dengan
Erbakan ketika Erdogan duduk dibangku
kuliah. Yang mana pertemuan ini
selanjutnya membuka cakrawala berfikir
Erdogan tentang politik. Dia mulai
mengenal organisasi dan belajar berpolitik
bersama Partai Keselamatan Nasional.
Pada tahun 1975, Erdogan ditunjuk sebagai
Ketua Bidang Kepemudaan partai tersebut,
yang berdiri tahun 1980. Setelah terjadi
kudeta oleh militer tahun 1980 dan seluruh
partai dibekukan, untuk pertama kali
Erdogan masuk dalam ranah hukum yang
sesuai dengan otoritasnya sebagai praktisi.
Tahun 1983, demokrasi Turki
dipulihkan. Recep Tayyeb Erdogan
kembali terjun ke dunia politik melalui
Refah Partisi(Partai Kesejahteraan)
diwilayah Istanbul. Dia menjabat sebagai
ketua Partai Refah, diwilayah kosmopolitan
Beyoglu, salah satu kota terbesar di
Istanbul tahun 1984. Dan pada tahun 1985,
saat pemilihan umum tingkat wilayah,
Erdogan terpilih sebagai walikota untuk
wilayah Istanbul Raya dan menjadi
Presiden Dewan Metropolitan Istanbul
Raya (Taghian, 2012:17)
Kemampuannya pada bidang
manajemen cukup membantu dalam
pembenahan partai yang dipimpinnya, ia
selalu berupaya kuat untuk menyelesaikan
tugas yang dibebankan kepadanya. Ia
berhasil membawa angin segar perubahan
pada tubuh partai baik pada struktur politik
maupun kultur yang bersih yang ingin
dibangun. Termasuk ketika menjabat
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
332
sebagai walikota Istanbul, Erdogan mampu
mengubah kotaitu menjadi
lebihberkembang.
Pada tahun 1998 oleh Komisi
Pemilihan Umum (Superior Election
Board) membekukan kekuasaannya
sebagai kepala daerah karena dianggap
telah berbuat inkonstitusional di depan
publik, ia dituduh menebar kebencian
bernuansa SARA, atau "menebar kebencian
keagamaan" di muka umum, "kejahatan
melawan negara". Dalam pidatonya, ia
mengutif puisi karangan Ziya Gokalp,
"bapak nasionalisme Turki" yang
mengatakan "the mosques are our
barracks, the domes are our helmets, the
minarets our bayonets, and faithful our
soldiers" ("masjid adalah barakku/ kubah
adalah topi bajaku/menara bayonetku/ dan
iman adalah serdaduku. Akibat
perbuatannya tersebut, kemudian Erdogan
dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh
bulan dan tidak diperkenankan untuk
melakukan aktifitas politik, namun tidak
lama setelah itu, sekitar empat bulan, ia
dibebaskan karenadianggap telah
beriktikad baik selama menjalani hukuman.
Di penjara, Erdogan banyak bergaul dengan
para narapidana dan mendiskusikan banyak
hal tentang kemungkinan-kemungkinan
yang akan dilakukan untuk membawa
Turki lebih baik.
Setelah keluar dari penjara tidak
membuat bapak dari empat anak ini lunak,
ia malah semakin berani namun tetap
elegan, bermain politik secara jantan
menunjukkan kepada publik bahwa ia
adalah politisi sejati yang selalu taat akan
aturan hukum. Sikap taat hukum tersebut
bisa jadi dipengaruhi oleh karakter yang
terbangun sejak usia muda. Saat diminta
untuk ikut melakukan aksi protes terhadap
pemerintah, ia menolak karena menurutnya
hal itu tidak sesuai dengan konstitusi yang
berlaku.
Berdasarkan riwayat hidupnya,
terekam bahwa ia adalah sosok dengan
karakter keislaman yang kuat, ia mencoba
menegaskan identitas diri sebagai muslim
dan dalam batas-batas tertentu mengikuti
alur pemikiran elit sekularisme.
Erdogan hidup diantara dua
kekuatan yang bertentangan antara dua
kekuatan yang terjadi di Turki. Kekuatan
masa lalu, yang dibangun pada masa era
Turki Utsmani dalam beberapa abad berupa
istana, masjid dan kota-kota klasik, dengan
kekuatan modern, yang lebih terlihat dari
simbol-simbol baru yang diterapkan oleh
Republik Turki sekular.
Pengalaman dan cerita rakyat Turki
telah menjadi metamorfosis untuk
menantang sikap keras Erdogan dalam
mengembalikan Republik Turki, yang
tumbuh dan berkembang atas dasar jargon-
jargon seperti, “Perdamaian dalam Negeri”,
“Perdamaian Dunia”, dan “Tidak Ada
Kawan Bagi Turki Kecuali Turki.”
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
333
Keinginan kuat dan minat keluarga
Erdogan memilih pendidikan keagamaan
sejak dini, terlihat dari kemauan orang
tuanya yang tinggi dengan memasukan
Erdogan menjadi seorang pemuda yang
saleh, sesuai dengan keinginan orang
tuanya yang memilih pendidikan
keagamaan yang memadukan pendidikan
agama klasik dan pendidikan modern
(Taghian, 2012:15).
Mereka yang berpengaruh terhadap
pemikiran politik Erdogan
Rasulullah SAW adalah teladan
yang utama bagi Erdogan. Selain
Rasulullah, orang-orang yang menjadi
pengaruh pemikiran politik Recep Tayyeb
Erdogan adalah Said Nursi, Fethullah
Gulen dan Necmettin Erbakan.
Bediuzzaman Said Nursi
Said Nursi lahir pada tahun 1290
H/1873 M di kampung yang bernama Nurs
dekat Van Golu di daerah Bitlis, Turki.
Keluarganya adalah suku Kurdi, ayahnya
bernama Mizan, ia adalah seorang sufi dari
ordo Naqsyabandi dan ibunya bernama
Nuriye berasal dari Bilkan. Mereka
mempunyai tujuh orang anak yaitu
Durriyah Hanim, Alimah Hanim, Abdullah,
Said, Muhammad, Abdul Majid, dan
1Tekke merupakan tempat para sufi melakukan aktivitasnya.
Marjan.(Sulaiman, 1987:5) Keluarga Said
Nursi sangat memperhatikan pendidikan
terutama pendidikan agama, mereka sangat
menjunjung tinggi syariat Islam sebagai
landasan yang kuat. Terbukti kakak
perempuannya, Alimah Hanim memiliki
reputasi sebagai orang yang mempunyai
pengetahuan luas dalam agama. Kakak
laki-lakinya, Abdullah adalah seorang
Hoca, yaitu guru pertama Said Nursi. Adik-
adiknya, Muhammad menjadi guru di
madrasah desa Arvas dan Abdul Majid
yang terkenal dengan terjemahannya atas
dua karya Said Nursi yang berbahasa Arab
ke dalam bahasa Turki (Vahide, 2007:4).
Di tempat kelahirannya Said Nursi
banyak menghabiskan waktunya dengan
belajar dan menimba ilmu. Pada musim
dingin, setiap malam Said Nursi senang
mendengarkan diskusi para syaikh, murid,
dan guru di madrasah di Hizan daerah dekat
Nurs. Pada masa itu banyak madrasah dan
tekke1dibangun sebagai pusat penyebaran
ilmu-ilmu agamatradisional serta banyak
guru dan murid yang hebat dalam bidang
agama.
Pada tahun kelahiran Said Nursi,
Sultan Abdul Hamid II dibaiat sebagai
khalifah Kerajaan Usmaniyah yang pada
saat itu telah terjadi penurunan dalam
pemerintahan Turki Usmani. Lemahnya
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
334
kerajaan Usmaniyah merupakan cermin
buramnya kondisi negara-negara Muslim di
belahan dunia lainnya yang berada dibawah
koloni negara-negara Barat. Pada tahun
1877, Tunisia melancarkan revolusi atas
kerajaan Usmaniyah dan berhasil
memisahkan diri. Namun, empat tahun
setelah revolusi kemudian negara tersebut
dijajah Perancis. Pada 1882, Inggris
menjajah Mesir, India, Sudan dan
Malaysia. Indonesia dijajah Belanda dan
Asia Tengah dikuasai Rusia.
Meskipun Turki tidak dijajah oleh
negara lain, namun bangsa Turki
mengalami dilema yang sama, bahkan lebih
keras lagi. Hal ini disebabkan karena pada
masa kerajaan Usmaniyah, Turki menjadi
bangsa besar dan menjadi simbol kejayaan
Islam. Fakta bahwa kerajaan Islam
Usmaniyah tidak lagi jaya bahkan berada
pada titik kehancuran kala itu, telah
menimbulkan gejolak religiopolitik.
Ancaman negara-negara besar terhadap
Turki pada satu sisi, dan melemahnya
kekuatan kerajaan akibat terus
bertambahnya wilayah kekuasaan yang
memisahkan diri, telah melahirkan
kebutuhan untuk menegaskan jati diri atau
identitas sebagai bangsa Turki. Sementara
itu, sebagai sebuah kerajaan Islam, Turki
Usmani banyak memiliki atribut negara
lain (Arab).
Kegagalan Turki dalam memilah
antara tradisi Islam dan Arab terulang
kembali dalam kegagalannya dalam
memilah antara modernitas dan
westernisasi. Kebutuhan untuk sejajar
dengan negara Barat menyebabkan Turki
dibawah komando Musthafa Kemal
Ataturk, melakukan modernisasi dengan
cara westernisasi disegala aspek mulai dari
perubahan politik, hukum, pendidikan,
hingga budaya (Vahide, 2007:9).
Meskipun Turki mengalami
pergolakan pemikiran, kebiasaan berfikir
rasional menyelamatkan Said Nursi dari
sikap-sikap ekstrem. Beliau arif dalam
menghadapi polemik Islam dan modernitas
yang sedang melanda Turki. Pada
umumnya ulama menolak mentah-mentah
modernitas dan westernisasi karena
keduanya dianggap sebagai produk Barat
yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Sebaliknya, kelompok sekular
mensyaratkan modernitas dan westernisasi
bagi kemajuan Turki. Seakan
menyintesiskan keduanya, adapun
pemikiran Said Nursi bersinggungan
dengan ruh modernitas berupa pentingnya
ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa
ditolak dan tidak pula bertentangan dengan
ajaran Islam, tetapi westernisasi bukanlah
syarat mutlak untuk menerima modernitas.
Salah satu tokoh Muslim Turki
yang mengembangkan modernisasi dengan
teknologi yang aktif meladeni tantangan ini
adalah Harun Yahya (lahir 1956) dengan
berbagai buku dan media tentang dukungan
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
335
Islam pada Iptek, dan bahwa Iptek
membuat Muslim menjadi semakin
bertakwa. Said Nursi menyambut tantangan
tersebut dengan cara yang berbeda, yaitu
dengan memadukan metode Tafakkur dan
Tadabbur. Dalam berbagai tulisannya, Said
Nursi menekankan pentingnya alam
semesta sebagai sebuah teks Tuhan yang
perlu dibaca dan dipelajari.
Dibalikrevolusi Turki yang bergulir
begitu cepat mengharuskan Said Nursi
untuk melakukan perubahan drastis dalam
sikap dan pemikirannya. Tahun 1919
tepatnya empat tahun menjelang revolusi
Turki, Said Nursi menarik diri dari pentas
politik yang semakin panas dan tidak
bersahabat dengan kelompok agama.
Dengan landasan nilai agama yang
menjadi dasar pemikiran Said Nursi pada
akhirnya beliau memilih sikap dengan
melakukan gerakan moral dengan
pendekatan kultural sebagai jalur
perjuangan. Dalam situasi dimana agama
dipandang sebagai musuh negara, maka
bergerak dibidang moral menjadi pilihan
yang lebih bertanggung jawab dalam
menghadapi perubahan-perubahan drastis
yang terjadi didalam pemerintahan Turki.
Meskipun telah mundur dari pentas politik
bukan berarti lepas dari incaran pemerintah
karena karisma ulama seperti Said Nursi
dipandang sebagai ancaman serius bagi
pemerintahan sekular yang baru saja lahir
(Vahide, 2007:34).
Gerakan Nursiyah
Gerakan Pembaharuan Islam di
Turki pada awalnya merupakan gerakan
pemikiran individu. Terutama pada masa
Musthafa Kemal, banyak gerakan-gerakan
Islam di Turki yang bertujuan untuk
mengembalikan syariat Islam sebagaimana
mestinya dengan mengikuti zaman. Saat
Musthafa Kemal berkuasa terjadi
perubahan besar-besaran yang berakibat
menyelewengnya syari’at Islam. Keinginan
masyarakat yang mayoritas beragama Islam
membuat gerakan-gerakan Islam terus
berkembang salah satunya adalah gerakan
Nursiyah. Pendiri gerakan ini adalah Said
Nursi.
Gerakan Nursiyah merupakan
sebuah gerakan keagamaan Islami yang
pembentukannya lebih mendekati pada
hakikat iman dan amal dengan segala
kegiatannya berdasarkan Al-Qur`an dan
Sunnah yang bertujuan untuk
memperbaharui arus perkembangan Islam
dalam upaya membendung ekspansi
sekularisme Kemal Ataturk yang terus
menyebar di Turki setelah jatuhnya
Khilafah Usmani dan kemunculan Ataturk
sebagai penguasa di negara tersebut.
Gerakan ini bukanlah suatu organisasi yang
berstruktur dan tidak mencirikan tarekat
sufi. menurut para pengikutnya `Nurculu`,
mereka adalah muslim dan semua muslim
bersaudara.
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
336
Saat jatuhnya kekuasaan kesultanan
Turki, maka bentuk pemerintahan Turki
berubah menjadi Republik yang dipimpin
oleh Musthafa Kemal. Musthafa Kemal
membawa paham sekularisme yang
diadopsi dari negara Eropa. Saat awal-awal
kekuasaannya sekitar tahun 1926, Said
Nursi diasingkan ke Barla. Pada masa
itulah dimulainya babak baru Said Nursi,
hal tersebut dinyatakan oleh dirinya sebagai
Said Nursi Baru. Babak baru ini ia
tunjukkan dengan menjauhi dari dunia
politik, hal ini dapat terlihat dari slogan atau
pernyataannya A`udzubillahi
minasysyaithani waminassiyasah (Ihsan,
2003:91). Ia menganggap perjuangan
politik penuh dengan intrik dan
pertentangan.
Mulai sejak itu Said Nursi
memfokuskan pada masalah keimanan dan
aspek-aspek akidah. Hal tersebut tidak
menyurutkan musuh-musuh Islam dalam
menghalangi aktivitas Said Nursi.
Pemerintah pada saat ini menganggap
karya-karyanya yang tertuang dalam
Risalah Nur dapat membahayakan dan
menjadi ancaman bagi kemajuan negara
Turki. Said Nursi sering dituduh dan
dibawa ke persidangan dengan alasan-
alasan yang tidak terbukti kebenarannya.
Said Nursi berkeyakinan selama generasi
muda tidak dididik dan dibina agar menjadi
generasi yang benar-benar beriman kepada
Allah dan Rasulnya, maka segala sesuatu
yang diupayakan pun akan sia-sia.
Gerakan Nursiyah ini bertujuan
untuk membuktikan kebenaran-kebenaran
yang hakiki di dalam Al-Qur`an sesuai
dengan pengetahuan-pengetahuan yang ia
telah dapat, Nursi akan menunjukkan
bahwa Al-Qur`an pengetahuan dan
kemajuan yang sejati. Pendorong Nursi
melakukan hal itu adalah ketika berada di
Van, ia rutin membaca koran. Suatu hari
terdapat berita mengenai pidato seorang
sekretaris negara-negara jajahan di majelis
perwakilan Inggris yang mengatakan
bahwa selama kaum Muslim memiliki Al-
Qur`an, kita tidak akan mendominasi
mereka, kita harus mengambilnya dari
mereka, atau membuat mereka kehilangan
kecintaannya pada Al-Qur`an (Vahide,
2007:37). Maka dari itu ia bersemangat
sekali dalam memperjuangkan Al-Qur`an,
untuk mewujudkan tujuannya itu, ia telah
menemukan sarana untuk merealisasinya
yaitu Medresetuz Zehra dan Risalah Nur.
Ia berusaha merealisasikan hal
tersebut, namun demikian ia tidak menjauhi
politik secara total, meskipun ia telah
mengikrarkan keinginannya untuk
menjauhi politik pada tahun 1926. Ia tetap
berkecimpung dalam dunia politik secara
tidak aktif seperti pada pemilihan umum
tahun 1950, ia dan pengikutnya
memberikan suaranya kepada Partai
Demokrat, sehingga dapat memenangkan
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
337
pemilihan itu. Alasan keikutsertaan dalam
pemilihan itu, karena Partai Demokrat
merupakan partai yang memberikan
kebebasan kepada umat Islam untuk
beraktifitas.
Kemenangan tersebut tidak
membuat Said Nursi bebas dalam
melakukan dakwahnya. Ia tetap disidang
dan diasingkan karena Risalah Nurnya
yang dianggap oleh pemerintah sebagai
ancaman. Namun ia dan pengikutnya terus
berusaha menulis dan menyebarkan ajaran-
ajaran Risalah Nur sampai akhir hayat. Di
pengasingan, kondisi kesehatan Said Nursi
semakin menurun. Mendengar hal tersebut
banyak masyarakat Turki yang ingin
melihat said Nursi untuk terakhir kali.
Sekalipun ia tidak bersedia menerima orang
sebanyak itu untuk sebelumnya untuk
bertemu dengannya. Namun kali ini ia
memperbolehkan masyarakat Turki
menjenguknya. Akan tetapi kondisi fisik
Said Nursi semakin memburuk dan pada
pagi harinya tepat tanggal 23 Maret 1960,
Said Nursi wafat, dan banyak masyarakat
Turki berdatangan ke Urfah untuk
memberikan penghormatan terakhir bagi
Said Nursi.
Fethullah Gulen
Fethullah Gulen lahir di Korucuk,
sebuah desa kecil diwilayah Anatolia yang
berpenduduk sekitar 60-70 kepala keluarga.
Desa ini termasuk distrik Hasankale
(Pasinler) dalam wilayah provinsi Erzurum.
Gulen lahir ditengah keluarga yang agamis
dan sarat akan semangat ke-Islaman yang
kental dari pasangan suami istri yang sangat
taat. Kakeknya yang bernama Syamil Agha
adalah sosok yang mencerminkan sikap
yang sungguh-sungguh dan teguh dalam
beragama. Sosok inilah yang memiliki
ikatan yang kuat dengan sang cucu,
Muhammad Fethullah Gulen (Gulen, 2012:
IX).
Ayah Gulen bernama Ramiz Gulen,
terkenal semasa hidupnya sebagai pribadi
yang berpengetahuan tinggi, taat, dan
cerdas. Selain itu dia juga masyhur dengan
kemurahan hati dan kedermawanannya.
Ibu Gulen bernama Rafiah Hanim.
Dia adalah seorang pengajar Al-Qur’an
bagi kaum wanita didesanya dan terkenal
dengan perangainya yang sopan dan
menyukai kebaikan.
Sebelum Gulen dilahirkan, rumah
yang didiami oleh Fethullah Gulen telah
menjadi tempat berkunjung bagi banyak
ulama yang tinggal dikawasan tersebut.
Ramiz Gulen ayahnya diketahui sangat
mencintai para ulama dan gemar
bersilaturrahmi dengan mereka, sehingga
hampir setiap hari ada saja ulama yang dia
jamu dirumahnya. Itulah sebabnya
semenjak Fethullah Gulen masih sangat
belia, dia telah terbiasa berkumpul bersama
para ulama sampai akhirnya dia pun
menyadari bahwa dirinya tumbuh didalam
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
338
sebuah keluarga yang dihiasi dengan ilmu
dan ajaran tasawuf (Gulen, 2012:XI).
Kelahiran Gulen disambut dengan
kejadian besar di Turki yaitu: memudarnya
kekuasaan Kekhalifahan Utsmaniah akibat
mengalami kekalahan dari Sekutu pada
perang dunia I. Kekalahan Turki Utsmani
ternyata membawa pengaruh yang besar
bagi perubahan tata perpolitikan di Turki,
yang pada akhirnya membawa Turki
Menjadi negara Republik modern di bawah
pemimpin Musthafa Kemal Attaturk
(1922). Naiknya Musthafa Kemal Attaturk
menjadi pemimpin Turki memberikan
banyak perubahan bagi kehidupan
masyarakat pada waktu itu, setidaknya ada
beberapa perubahan besar yang
dilakukannnya antara lain: membubarkan
kesultanan (1922); memproklamasikan
berdirinya Republik Turki (1923);
menghapus kekhalifahan, membubarkan
Kementerian Agama, menutup sekolah
agama dan pengadilan agama (1924);
memberangus perkumpulan-perkumpulan
sufi dan membongkar kuburan para wali;
menerapkan Hukum Sipil menggantikan
hukum syar iah (1926), merubah huruf arab
dengan tulisan latin (1928).
Sejak masa remaja, Gulentelah
dikenal sebagai seorang ulama yang dekat
dengan masyarakat dan mampu
memberikan ceramah dengan baik,
sehingga memiliki banyak murid dan
pengikut yang setia kepada ajarannya. Sisi
kharismatik Gulen telah menginspirasi
banyak orang, para pengikutnya di seluruh
penjuru dunia ikut dalam mengembangkan
gerakan ini, atau bisa disebut sebagai “the
Fethullah Gulen Movement,” sedangkan
pengikutnya lebih senang menyebut
gerakan ini sebagai sebuah pelayanan
kepada masyarakat (hizmet/service to
humanity).
Bermula ketika Gulen pertama kali
bertemu dengan salah satu murid Said
Nursi, yang kemudian mengantarkannya
untuk mempelajari Risalah Nur lebih
mendalam.(Ali, 2000:15) Melalui Risalah
Nur inilah ia terinspirasi dari kehidupan
spiritual Said Nursi untuk terus melayani
masyarakat (hizmet). Konsep hizmet yang
digarap oleh Gulen bersumber dari agama
Islam. Gulen mengatakan bahwa kesalehan
hanya bisa ditandai dengan berbuat dan
bekerja untuk melayani masyarakat. Ia
meyakini bahwa iman tidak sebatas pada
sebuah keyakinan melainkan harus
dibuktikan dengan tindakan. Melalui dasar
pemikiran inilah Gulen bekerja dan
bertindak untuk mewujudkan kehidupan
yang damai dan tentram di muka bumi.
Gulen menyadari bahwa perdamaian adalah
hak setiap orang sehingga perdamaian
harus tercipta.
Dalam konsep Hizmet, sekiranya
ada empat dimensi perdamaian menurut
pemikiran Fethullah Gulen, yaitu
perdamain abadi, kedamaian batin,
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
339
perdamaian antar individu dan kelompok,
serta perdamaian universal (Gurkan,
2009:278-281) Dan untuk mewujudkan itu,
ia beranggapan bahwa harus ada
pendidikan universal untuk mewujudkan
perdamaian yang berkelanjutan dan adanya
dialog sebagai resolusi dan jalan tengah
guna menyelesaikan perselisihan antara
individu dan komunitas.
Pendidikan sebagai Landasan
Perdamaian
Untuk mewujudkan perdamaian
dengan berlandaskan pendidikan, Gulen
juga membentuk lembaga pendidikan yang
berfungsi sebagai sarana ilmu pengetahuan
dan pengembangan bahasa. Melalui
institusi pendidikan yang dibentuknya, ia
ingin melahirkan generasi-genarasi muda
yang tidak hanya cakap dalam agama tetapi
juga memiliki pengetahuan yang luas
dalam sains. Satu hal yang menarik dari
pemikiran Fethullah Gulen mengenai
pendidikan, ia mengatakan bahwa
“pendidikan itu tidak sama dengan
pengajaran, setiap orang dapat mengajar,
tetapi hanya sedikit yang bisa
mendidik.”(Ali, 2000:309)
Asas tasawuf merupakan landasan
kuat dalam metode pendidikan yang
digagas oleh Gulen. Ia mengenalkan
kepada murid-muridnya untuk selalu
menanamkan cinta, iman, dan Sunnah Nabi
dalam setiap prilaku. Ia mengajarkan
kepada murid-muridnya untuk selalu
menyucikan diri, menerapkan prinsip dasar
hizmet, yaitu melayani masyarakat dan
selalu menerapkan konsep dasar dalam
Tasawwuf yaitu taqwa, taubat, zuhud,
ikhlas, muraqabah, istiqamah, tawakkal,
tawadu’,syukur, ihsan, sabar, dan ma’r ifah.
Elemen yang paling penting dalam
kehidupan adalah cinta kepada Ilahi, karena
menurut Gulen, cinta kepada Ilahi dapat
memunculkan semangat kemanuasiaan
dalam bentuk cinta kepada sesama manusia
dan penghargaan terhadap nilai-nilai
perbedaan diantara sesama manusia. cinta
inilah yang muncul juga dari pandangan
Jalaludin Rumi yang mengembangkan
definisi cinta melalui pendekatan cinta
sufistik. Melalui pendekatan Cinta Ilahi
inilah Gulen berupaya
mengharmonisasikan para pemeluk agama
untuk saling menghargai dan menentang
keras setiap tindakan kekerasan,
terlebihkepada prilaku terorisme yang
mengatasnamakan agama.
Elemen penting lainnya adalah
keimanan, setiap orang yang memiliki iman
akan mampu menemukan jalan pengabdian
kepada yang maha kuasa. Gulen
mengembangkan pendidikan melalui upaya
penyeimbangan unsur spiritual dan unsur
material. Gulen menggagap harmonisasi
antara modernitas dan spiritualitas disertai
dengan semangat untuk melayani
masyarakat. Gulen menyadari bahwa
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
340
problem umat muslim saat ini bersumber
dari pola pikir materialis sehingga
mengakibatkan terdegradasinya nilai-nilai
spiritual dalam kehidupan. Ia percaya
bahwa terjadinya harmonisasi, damai
dengan alam, sesama manusia, dan dalam
diri manusia itu sendiri hanya bisa dicapai
melalui rekonsiliasi antara unsur material
dan spiritual.(Ali, 2000:241)
Terjadinya Keretakan Antara
Pemerintah danGulen
Fethullah Gulen mengikuti ajaran
sufi Islam terkemuka Turki, seorang ulama
sufi Bediuzzaman Said Nursi, dan Gulen
mengasingkan diri dengan tinggal di
Pennsylvania, yaitu sebuah negara bagian
dari AS. Adapun kelompok Gulenatau
disebut sebagai Gerakan Hizmetmeraih
pengaruh yang luar biasa di Turki dan luar
negeri karena kegiatan pendidikan dan
budayanya. Pandangan pertama, mungkin
tampak bahwa konflik antara Gulen dan
pemerintah Turki adalah karena keputusan
pemerintah untuk menutup beberapa pusat
pendidikan swasta. Yang pada
kenyataannya, alasannya lebih banyak dan
lebih dalam, hakikat dari konflik ini lebih
dari sekadar terkait dengan isu-isu politik,
namun lebih disebabkan oleh perbedaan
latar belakang pemikiran serta hubungan
antar-komunitas.
Recep Tayyib Erdogan dan AKP
(Partai Keadilan dan Pembangunan Turki),
semenjak pendiriannya dan meraih
kekuasaan pada tahun 2002, telah mampu
menggabungkan kekuatan kelompok
liberalis dan gerakan Fethullah Gulen yang
cukup berpengaruh. Selama sepuluh tahun
terakhir, koalisi ini telah berjuang keras
melawan sekular Turki.
Terjadinya Konflik
Pada tahun 2012, jaksa Turki
mengungkapkan bahwa seorang perwira
intelijen telah terlibat dalam pertemuan-
pertemuan rahasia dengan PKK (Partai
Komunis Kurdi), yaitu sebuah gerakan
pembebasan Kurdi. Mencuatnya hal ini
mulai menyebabkan konflik antara AKP
dan gerakan Gulen, dimana Erdogan
melihat langkah kejaksaan -yang lebih
dianggap dianggap sebagai agen Gulen-
sebagai tindakan yang secara langsung
menargetkan dirinya. Akibatnya, parlemen
mengesahkan undang-undang yang
mempersyaratkan persetujuan perdana
menteri atas segala tindakan pejabat
intelijen. Hubungan antara partai Erdogan
dan kelompok Gulen semakin berubah,
ketika wartawan yang berafiliasi ke pihak
Gulen mengangkat dua tulisan tentang
perdana menteri sebagai ”otoriter” dan
“diktator”(www.dakwatuna.com)
Dalam Negeri
Dalam menutup beberapa pusat
pendidikan swasta,Erdogan tampak
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
341
menargetkan kepada Kelompok Gulen atau
Gerakan Hizmet. Pusat-pusat pendidikan
adalah produk budaya yang paling
menonjol dari kelompok tersebut dimana
pendidikan merupakan filosofi intinya.
Anggota Gulen sering dituduh mencari
kekuasaan, tapi ini adalah tuduhan yang
tidak memiliki dasar. Memang sangat
diharapkan bahwa anggota sebuah
kelompok terkemuka seperti ini didaulat
untuk memiliki posisi di pemerintahan dan
diberi kesempatan untuk melayani negara
mereka. Kelompok Gulen sering beretorika
bahwa dirinya senantiasa berdiri melawan
kecenderungan separatis Kurdi dan
penetrasi Iran di Turki, terutama di daerah
mayoritas Kurdi.
Pemerintah Turki menolak retorika
Gulen semacam ini, mereka mencatat
bahwa kelompok Gulen memang memiliki
keinginan kuat untuk berpartisipasi dan
mempengaruhi pemerintah yang berkuasa
namun tanpa ingin memikul beban
tanggung jawab politik itu sendiri.
Pemerintah yang melihat dirinya sebagai
representasi dari kehendak rakyat tentu
tidak akan dapat menyerahkan kekuatan
kepada pihak ketiga begitu saja. Dalam
sistem demokrasi, tidak dapat diterima jika
ada sebuah negara dalam negara.
Pemerintah berpendapat bahwa seharusnya
Kelompok Gulen (yang lebih mirip Partai)
jika memang mencari otoritas harus
membentuk partai politik resmi dan terbuka
yang akan dapat berpartisipasi dalam
pemilu secara demokratis dan melaluinya
meminta mandat dari rakyat Turki.
Sepuluh tahun terakhir,
pemerintahan AKP dan kelompok Gulen
berjalan dengan harmonis. Padahal,
sebelum kenaikan Erdogan sebagai perdana
menteri Turki, faksi sekular mengklaim
kelompok Gulen sebagai kelompok teroris,
sebelum akhirnya Erdogan memblokir hal
tersebut dengan mengubah undang-undang
anti-terorisme (Ibid).
Necmettin Erbakan
Dr. NECMETTIN (Najmuddin)
Erbakan (29 Oktober 1926 – 27 Februari
2011) dilahirkan di Sinop, laut hitam, Turki
Utara. Setelah menamatkan pendidikan
SMA di Istanbul Lisesi, Erbakan
melanjutkan kuliah di Istanbul Technical
University (ITU) dan RWTH Aachen
University hingga meraih gelar Ph.D.
Erbakan sempat bekerja di industri strategis
militer Jerman dan menjadi arsitek tank
tempur canggih pada saat itu, Leopald AI.
Namun, gelagak pengabdiannya kepada
agama dan tanah air menjadikannya untuk
kembali ke Turki dan menjadi dosen di
ITU. Dan kemudian Erbakan terjun ke
dunia politik, menjabat menjadi deputi
walikota Konya dan akhirnya memutuskan
untuk membentuk partai Islam pertama,
Milli Nizam Partisi – MNP (Partai
Ketertiban Nasional) pada 26 januari 1970.
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
342
Arus utama kelompok Islam pada waktu itu
cenderung menghindar dari keterlibatan
politik, karena lebih dipandang sekular.
Pandangan ini banyak juga dipengruhi oleh
filosofi politik tokoh Islam Turki,
Bediuzzaman Said Nursi yang lebih
mengisolasi dari kegiatan politik pasca
berseteru dengan Musthafa Kemal. Hanya
saja, umur partai MNP ini belum genap
setahun, seiring kudeta tahun 1971, MNP
dibubarkan karena lebih dianggap sebagai
ancaman bagi sekularisme Turki (Dzakirin,
2012:20).
Pascareferendum tahun 1987,
pelanggaran berpolitik Erbakan dicabut.
Dia kembali mendirikan partai baru yaitu
Partai Kesejahteraan ( Refah Partisi – RP).
Meski dengan didirikannya partai baru
Erbakan tidak dapat memimpin secara
langsung karena komplikasi politik yang
diakibatkan dengan adanya pelanggaran
dirinya dengan rezim Militer. Dalam
pemilu 1991, melalui aliansinya dengan
MHP ( Milliyetci Hareket Partisi - Partai
Gerakan Nasionalis ) dan Islahatci
Demokrasi Partisi – IDP, Partai Refah
memperoleh suara 16,90 persen dan
merebut 62 kursi. Sementara dalam pemilu
lokal tahun 1994, Refah Partisi sukses
merebut kepemimpinan lokal di Ankara,
Istanbul, dan kota-kota kecil di Turki.
Kemenangan demi kemenangan tersebut
berpengaruh kepada kesuksesan terbesar
Refah Partisi dalam memenangi pemilu
tahun 1995. RP memenangkan hampir 22
persen suara dan sekiranya mendapatkan
158 kursi parlemen. Juni 1996, Erbakan
membentuk pemerintahan koalisi dengan
Partai Jalan Lurus ( Dogru Yol Partisi –
DYP ) dengan dibawah pimpinan Tancu
Ciller. Namun kepemimpinan Islamis
Erbakan tidak berlangsung lama.
Kemenangan Partai Refah mendorong
militer kembali melakukan kudeta untuk
alasan yang sama, yakni ancaman Islam
politik atas sekularisme Turki. Tahun 1997
Erbakan dipaksa mundur dan dilarang
berpolitik selama lima tahun, dan Refah
Partisi dibubarkan (Ibid, 23).
Pascakudeta, Erbakan lebih
memerankan diri sebagai tokoh kunci
dibalik layar politik. Erbakan tetap
berpengaruh dalam sepak terjang dan jatuh
bangunnya partai-partai Islam
sesudahnya.Bagaimanapun juga, "naiknya"
Erbakan pada tahun 1996 di Turki melalui
Partai Refah (Partai Kesejahteraan) sebagai
Perdana Menteri, menjadi inspirasi yang
mencerahkan dalam menghadapi
Kemalisme / Sekularisme garis keras.
Kelompok muda reformis Turki
sesudahnya seperti Erdogan dan Abdullah
Gul mulai melakukan perombakan terhadap
cara pendekatan yang dilakukan oleh sang
guru spiritual ( Hoca ) Necmettin Erbakan
yang absolutis dan otoritarian dengan cara
pendekatan yang lebih moderat. Kelompok
muda reformis dibawah kepemimpinan
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
343
Erdogan dan Abdullah Gul memutuskan
untuk meninggalkan Erbakan. Mereka
mendirikan Partai Keadilan dan
Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi)
yang dipimpin oleh Recep Tayyeb
Erdogan, sedangkan kubu konservatif yang
menjadi loyalis sang Hoca mendirikan
partai baru, Partai Kebahagiaan (Saadet
Partisi – SP) dibawah kepemimpinan Rucai
Kutan.
Sedangkan Partai AKP dibawah
kepemerintahan Erdogan selalu berpihak
kepada keputusan orang banyak dan tidak
pernah melakukan perselisihan dengan
militer Turki dengan mengatakan, “Aku
akan mengikuti politik yang jelas untuk
mencapai tujuan yang telah dicanangkan
Attaturk, yaitu mendirikan masyarakat
yang berbudaya dan modern dalam
keislaman yang diyakini oleh mayoritas
penduduk Turki.” (Thagian, 2012:18).
Inilah keputusan yang bisa
dikatakan sebagai senjata Erdogan dalam
menunjukkan gaya baru dari demokrasi
yang mendapat dukungan kuat rakyat
Turki. Dalam pemilu 2002, AKP mendapat
suara 34 persen dan berhasil menempati
363 kursi parlemen, sementara Sadeet
Partisi justru mengalami kemunduran.
Dalam pemilu ditahun 2007, AKP kembali
memenangkan pemilu dengan perolehan
suara 46 persen atau setara 341 kursi. Di
tahun 2011, AKP kembali memenangkan
pemilu dengan perolehan suara hampir 50
persen. Kehadiran kekuatan politik AKP
sebagai partai islamis moderat dalam
praktiknya telah mereduksi eksistensi dan
pengaruh partai Sadeet Partisi. Yang
dikarenakan SP terbelit perpecahan internal
karena kendali Erbakan yang terlampau
kuat.
Peran Erabakan sebagai transformer
gerakan islamis dari awalnya gerakan
politik yang elitis menjadi gerakan akar
bawah (grass root). Sebagai gerakan akar
rumput, kelompok islamis pada akhirnya
memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi
dalam menghadapi ektremitas sekularisme.
Berbagai kezaliman yang diterima gerakan
ini selama usia Republik Turki yang sekular
tidak menjadikan kendurnya perjuangan
untuk memunculkan kembali kekuatan
Islam. Ada pengaruh disetiap manuver
politik kelompok sekularis ataupun kudeta
militer atas mereka. Perolehan suara partai
islamis pascakudeta turun, namun tidak
lama kemudian pulih dan bangkit menjadi
kekuatan politik yang penting di Turki
(Dzakirin, 2012:25).
Sosok Erbakan tidaklah lepas dari
kemajuan partai islamis, dia dijuluki
sebagai sosok Die Harder yang mempunyai
napas panjang dalam kehidupan politik
Turki. Erbakan menjadi sosok politikus
yang cermat dan penuh perhitungan, keras
dalam pendirian, namun sebenarnya lunak
dalam praktik politik. Erbakan banyak
menemui jalan pilihan sulit namun benar
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
344
dalam mengendalikan kelompok islamis
ketika berhadapan dengan kekuatan
sekularis ekstrem. Erbakan lebih memilih
jalan dengan pendekatan kultural dan
evolutif dalam menghadapi kubu sekuar
yang kuat, termasuk ketika militer
melakukan kudeta dan membubarkan partai
politik. Erbakan cukup percaya diri bahwa
dukungan rakyat Turki atas gerakan islamis
adalah masalah waktu dan hampir tidak
dapat tergantikan.
Sosok Necmettin Erbakan lebih
menjadi idola terhadap perjalanan politik
Recep Tayyeb Erdogan, dikarenakan
karakter Erbakan dalam memimpin partai
sangat membekas bagi Erdogan sehingga
menjadi panutan ketika Erdogan menjadi
seorang pemimpin. Hubungan tersebut,
dimulai ketika Erdogan menjadi ketua
cabang di Partai Keselamatan wilayah
Istanbul. Dikarenakan Erbakan menjadi
panutan dan terpesonanya Erdogan kepada
beliau, dia memberikan nama Necmettin
kepada salah satu putranya. (Taghian,
2012:17) Dan fenomena AKP kini menjadi
bukti sikap percaya diri sang Hoca.
Point-point Pemikiran Politik Erdogan
Dalam pergolakan politik sekular di
Turki, point-point penting Erdogan dalam
merubah dan merevolusi perpolitikan
sekular Attaturk adalah :
1. Munculnya Turki baru.
2. Penguasaan terhadap militer.
3. Merubah paradigma sekular terhadap
masyarakat Turki.
4. Menuju Uni Eropa.
5. Mempertahankan kembali Ideologi
Islam sebagai ideologi mayoritas
masyarakat Turki.
6. Mengembangkan perekonomian Turki.
Berikut tabel perolehan suara partai
islamis Turki antara tahun 1970 – 2011:
(Dzakirin, 2012:27).
Tabel 1 Perolehan Suara Partai Islamis Turki Antara 1970 - 2011
Partai Pemilu Suara Posisi Persentase Kursi
MNP (Milli Nizam Partisi)
- - - - -
MSP (Milli Salamat Partisi)
1973 1.265.771 4 11,9 48
MSP (Milli Salamat Partisi)
1977 1.269.918 3 8,57 24
RP (Refah Partisi) 1987 1.717.425 5 7,2 0 RP 1991 4.121.355 4 16,9 62 RP 1995 6.012.450 1 21,38 158 FP (Fezilet Partisi) 1999 4.805.381 3 15,41 111 AKP 2002 10.761.131 1 34,28 363 SP (Saadet Partisi) 777.786 8 2,48 0
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
345
AKP 2007 16.340.534 1 46,66 341 SP 817.843 7 2,34 0 AKP 2011 21.399.082 1 49,83 327 SP 543.454 5 1,27 0 HAS Party* 329.723 6 0,77 0
*Partai pecahan SP, setelah Nurman Kurtulmus dipecat Erbakan. Pergulatan Politik Sekular Versus Islam
Di Turki
Pergulatan Sekularisme Terhadap
Agama
Istilah sekular berasal dari kata
Latin saeculum yang berarti ganda, ruang
dan waktu. Ruang merujuk pada
pengertian duniawi, sedangkan waktu
menunjuk pada pengertian sekarang atau
zaman kini (Pardoyo, 1993:18). Jadi kata
saeculum berarti masa kini atau zaman kini.
Dan zaman kini atau masa kini menunjuk
pada peristiwa di dunia ini, atau juga
berarti peristiwa masa kini. Atau boleh
dikatakan bahwa makna "sekular" lebih
ditekankan pada aspek waktu atau periode
tertentu di dunia yang dipandang sebagai
sebuah proses sejarah.
Konsep sekular ini secara historis
terlahirkan dari dalam sejarah Kristen
Barat. Di Barat pada abad
pertengahan,telah terjadi langkah-
langkah pemisahan antara hal-hal yang
menyangkut masalah agama dan non-
agama (bidang sekular). Sekular yang
diidentikkan dengan kekinian dan
cenderung duniawi perlahan memperloeh
kemerdekaannya dari intervensi Gereja.
Sekular kemudian berkembang, seperti
pada abad ke19 diartikan sebagai sesuatu
yang diletakkan pada ranah kekuasaan,
Gereja tidak berhak ikut campur dalam
urusan politik, ekonomi dan ilmu
pengetahuan. Meskipun saat itu telah mulai
memunculkan reaksi keras dari beberapa
kalangan seperti Robertson dari Brighton,
yang pada 1863 mengatakan, “Kita
mengecap suatu bidang kehidupan sebagai
sekular, dan kemudian agama menjadi hal
yang kabur tidak riil.” (Ibid,19)
Arti sekular yang lebih cenderung
sebagai pertentangan antara masalah
agama dan non-agama, dan sekular yang
berarti duniawi, tidak bersifat religius atau
spiritual, maka sebenarnya semua hal
dapat dipertentangkan dengan agama.
Kehidupan dunia yang tidak suci
dipertentangkan dengan kehidupan
Gereja yang suci, kehidupan dunia dan
negara yang menerima perubahan dan
perkembangan dipertentangkan dengan
kehidupan Gereja yang suci.
Sekularisasi sering diartikan
sebagai pemisahan antara urusan negara
(politik) dan urusan agama, atau
pemisahan antara urusanduniawi dan
ukhrawi (akhirat). Sekularisasi,
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
346
sebagaimana yang telah berkembang sejak
Abad Pertengahan, menunjukkan arah
perubahan dan pergantian hal-hal yang
bersifat adi-kodrati dan teologis menjadi
hal-hal yang bersifat alamiah, dalam
dunia ilmu pengetahuan yang menjadi
serba ilmiah dan argumentatif. Seorang
pengamat sosial politik Barat menulis,
"The trend a new way a secularand
rational interpretation us known
as'secularization'."(kecenderungan
mengenai cara melakukan interpretasi
yang bersifat sekular dan rasional itulah
yang dikenal sebagai sekularisasi)(Ibid, 20).
Sekularisme, dalam pengunaan masa
kini secara garis besar adalah sebuah
ideologi yang menyatakan bahwa
institusi atau badan harus berdiri
terpisah dari agama atau kepercayaan.
Sekularisme dapat menunjang kebebasan
beragama dan kebebasan dari pemaksaan
kepercayaan dengan menyediakan
sebuah rangka yang netral dalam
masalah kepercayaan serta tidak
mengkhususkan agama tertentu.
Sekularisme juga merujuk pada
anggapan bahwa aktivitas danpenentuan
manusia, terutamanya yang lebih tertuju
kepada politik, harus di dasarkan dari apa
yang dianggap sebagai bukti konkrit dan
fakta, terlebih berdasarkan
pengaruhkeagamaan.
Sekularisme secara terminologi
sering didefinisikan sebagai sebuah konsep
yang memisahkan antara negara (politik)
dan agama (state and religion). Yaitu,
bahwa negara merupakan lembaga yang
mengurusi tatanan hidup yang bersifat
duniawi dan tidak ada hubungannya dengan
yang berbau akhirat, sedangkan agama
adalah lembaga yang hanya mengatur
hubungan manusia dengan hal-hal yang
bersifat metafisis dan bersifat spiritual,
seperti hubungan manusia dengan tuhan.
Maka, negara dan agama menurut
sekularisme yang dianggap masing-masing
mempunyai kutub yang berbeda dan tidak
bisa disatukan. Masing-masing haruslah
berada pada jalurnya sendiri-
sendiri.Sekularisme dikaitkan dengan Era
Pencerahan di Eropa, dan memainkan
peranan utama dalam Peradaban Barat.
Prinsip utama Pemisahan gereja dan
negara di Amerika Serikat, dan Laisisme di
Perancis, didasarkan dari sekularisme.
Dalam Laisisme Eropa, Tujuan dan
argumen yang mendukung sekularisme
adalah gerakan menuju modernisasi dan
menjauh dari nilai-nilai keagamaan
tradisional. Tipe sekularismeini, pada
tingkat sosial dan filosofis terjadi karena
masih adanya pemeliharaan gereja negara
yang resmi, atau dukungan kenegaraan
lainnya terhadap agama.Istilah sekularisme
pertamakali digunakan oleh penulis
Inggris George Jacob Holyoake pada tahun
1846 (Ibid,257). Walaupun istilah yang
digunakannya adalah baru, konsep
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
347
kebebasan berpikir yang darinya
sekularisme didasarkan, telah ada
sepanjang sejarah. Ide-ide sekular yang
menyangkut pemisahan filosofi dan agama
dapat dirunut baik ke Ibn Rushdi dan
aliran filosofi Averoisme. Holyoake
menggunakan istilah sekularisme untuk
menjelaskan pandangannya
yangmendukung tatanansosial terpisah
dari agama, tanpa merendahkan atau
mengkritik sebuah kepercayaan beragama.
Sebagai seorang Agnostik, Holyoake
berpendapat bahwa "sekularisme bukanlah
argumen melawan Kristianitas namun
terpisah dari itu, sekularisme tidak
mengatakan bahwa tidak ada tuntunan
atau penerangan dari ideologi lain,
namun memelihara bahwa ada
penerangan dan tuntunan didalam
kebenaran sekular, yang kondisi dan
sangsinya berdiri secara mandiri dan
berlaku selamanya.
Periodisasi kemunculan trend
sekularisme seperti angin perubahan yang
melanda kawasan Eropa berada pada
spektrum Reformasi, Rennessains, serta
Gerakan Protestanisme, dan kemudian
disusul dengan era Pencerahan. Oleh
karena itu “sekularisasi-sekularisme”
mempunyai akar kuat dalam sejarah filsafat
Barat. Apalagi jika dikaitkan dengan
munculnya paham yang mengagungkan akal
(rasionalisme). Sehingga paham ini tidak
hanya bangga akan kemampuan,
akantetapi membuat manusia semakin
congkak dan angkuh, kemudian
mengesampingkan hal-hal yang di luar
jangkauan akalnya. Dengan begitu realitas
Tuhan menjadi dikesampingkan. Ada yang
meragukannya (agnotisisme), bahkan ada
yang menentang (ateisme). Pada
perkembangan berikutnya, paham atau
aliran filsafat yang bercorak positivistik
semakin menghantarkan kepada pemikiran
yang serba ilmiah, rasionalistis dan
materialistis. Hal ini pula yang telah ikut
menghantarkan kepada pemikiran yang
bercorak sekularistis. Orang tidak lagi
memandang agama sebagaiukuran moral
dalam perilaku maupun dalam pengambilan
keputusan, serta tidak lagi menghiraukan
nilai agama, sebab telah digantikan dengan
nilai yang bersifat utilities, hedonistis dan
pragmatis. Dari segi pemikiran ataupun
tindakan,menampakkan kecenderuangan
dikotomis antara yang duniawi dan
ukhrawi, antara yang material dan spirituall,
antara yang sakral dan profan, dan antara
yang imanensial dan transendental (Ibid,
251).
Sekularisme juga memiliki arti
fashluddin anil haya, yaitu memisahkan
peran agama dari kehidupan yang berarti
agama hanya mengurusi hubungan antara
individu dan penciptanya saja.(An-
Nabhani, 2001:41) Maka sekularisme
secara bahasa bisa diartikan sebagai faham
yang hanya melihat kepada kehidupan saat
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
348
ini saja dan di dunia ini. Tanpa ada
perhatian sama sekali kepada hal-hal yang
bersifat spiritual seperti adanya kehidupan
setelah kematian yang notabene adalah inti
dari ajaran agama.
Selain Holyoake, paham
sekularmendunia ketika Harvey Cox,
menulis sebuah buku berjudul “The Secular
City”, kemudian menurut Cox, sekularisasi
adalah akibat logis dari dampak
kepercayaan Bible terhadap sejarah.
Selanjutnya, ada tiga komponen penting
dalam Bible yang menjadi kerangka asas
menuju sekularisasi, yaitu “disentchantmen
of nature” yang dikaitkan dengan
penciptaan (Creation), “desacralization of
politics” dengan migrasi besar-besaran
(Exodus) kaum yahudi dari Mesir, dan
“deconsecration of values” dengan
perjanjian sinai (Sinai Covenant) (Adian,
2005:257).
Jadi menurut Cox, sekularisasi
adalah pembebasan manusia dari asuhan
agama dan metafisika, pengalihan
perhatiannya dari dunia lain menuju dunia
kini. Karena sudah menjadi satu keharusan,
kata Cox, maka kaum kristen tidak
seyogyanya menolak sekularisasi. Sebab
sekularisasi merupakan konsekuensi
otentik dari kepercayaan bible. Maka, tugas
kaum kristiani adalah menyokong dan
memelihara sekularisasi.
Adanya perbedaan antara
sekularisasi dan sekularisme. Menurut
Syed naquib Al Attas, Sekularisasi adalah
suatu proses yang berkelanjutan dan
berakhir terbuka dimana nilai-nilai dan
pandangan-pandangan dunia secara terus
menerus diperbarui sesuai dengan
perubahan evolusioner sejarah (Al-Attas,
1981:23).
Sekularisasi merupakan proses
keterbukaan pandangan pada nilai-nilai
yang berlangsung tiada ujung yang selalu
berevolusi sesuai dengan zaman dan
keadaan manusia.
Tiga komponen integral yang dalam
sekularisasi, yaitu :
Pertama, Disentchantmen of nature
atau pentidakeramatan alam, sebuah istilah
yang dipinjam dari ahli sosiologi jerman,
Max Weber: yang memiliki maksud
pembebasan alam dari nada-nada
keagamaan, memisahkannya dari Tuhan
dan membedakan manusia dari padanya,
yangdengan demikian membolehkannya
untuk berbuat bebas terhadap alam (Al-
Attas, 1981:21).
Alam menurut paham ini sama
sekali tidak mempunyai nilai-nilai sakral
bahwa alam sebenarnya adalah ciptaan
Tuhan yang selanjutnya manusia
ditugaskan sebagai penjaga
untukmelestarikannya.
Dari penidak-keramatan alam ini
sebenarnya mendorong terlahirnya faham
atheisme atau yang sedikit lebih halus dari
atheisme, yaitu agonitisisme. Bagaimana
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
349
tidak, ketika alam dilepaskan dari sifatnya
yang supernatural, metafisis secara halus
itu berarti menolak kepercayaan bahwa
alam ini diciptakan oleh Tuhan yang
akhirnya mendorong kepada keyakinan
bahwa Tuhan tidak ada. Karena secara
agonitisisme, ketika Tuhan sebagai esensi
dan eksistensi yang tidak mungkin
dibuktikan keberadaannya baik secara akal
maupun secara empiris, maka tidak ada
bedanya meyakini apakah Tuhan itu ada
atau tidak. Itulah istilah halus dari atheisme,
agnotisisme.
(www.pwkpersis.wordpress.com)
Kedua, Desacralization of politics,
yaitu penghapusan legitimasi sakral
kekuasaan politik, (Al-Attas, 1981:21)
seperti yang dipraktekan oleh kristen barat
di masa lalu yang menganggap kekuasaan
politiksebagai warisan Tuhan sehingga ada
dogma yang menyatakan bahwa
menghianati penguasaberarti menghianati
Tuhan. Hal itulah yang mendorong lahirnya
sekularisme dengandesakralisasi politik
sebagai salah satu komponennya.
Sekularisme memerlukan
komponen ini untuk menghapus legitimasi
sakral politik sebagai prasyarat untuk
terjadinya perubahan politik yang
selanjutnya akan mendorong terjadinya
perubahan sosial lalu kemudian diakhiri
dengan perubahan sejarah. Karena sejarah
menurut sekularisme adalah rekayasa dan
perencanaan manusia tanpa adanya campur
tangan Tuhan di dalamnya. Maka rekayasa
perlu kepada skenario yang matang, dan
desakralisasi politik ini adalah salah satu
dari skenario pembentukan sejarah versi
manusia.
Ketiga, Deconsecration of values,
yaitu pemberian makna sementara dan
relatif kepada semua karya-karya budaya
dan setiap sistem nilai, termasuk agama
serta pandangan-pandangan hidup yang
bermakna mutlak dan final (Ibid, 22).
Dengan demikian sikap manusia
terhadap semua nilai-nilai menjadi relatif
dan beranggapan bahwa manusia bebas
untuk menciptakan perubahan-perubahan
nilai itu dan menghilangkan nilai-nilai
pandangan yang bersifat mutlak. Yang
berarti semua nilai-nilai itu bersifat nisbi.
Perbedaan antara Sekularisasi dan
Sekularisme terletak pada komponen yang
ketiga, yakni Deconsecration of values.
Jika dalam sekularisasi, semua nilai-nilai
bersifat nisbi,selalu berubah-ubah, dan
tidak pernah mutlak. Maka, sekularisme
tidak pernahmendekonsekrasikan nilai-
nilai (Deconsecration of values) karena ia
membentuk sebagaisistem nilai sendiri
dengan maksud agar dipandang sebagai
mutlak dan final.
Sekularisme tidak seperti
sekularisasi yang menisbikan semua nilai
dan memberikan keterbukaan bagi
perubahan. Dari alasan inilah mereka
(barat) menanggap sekularisme sebagai
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
350
ancaman yang harus diwaspadai dan
diawasi oleh negara agar tidak menjadi
ideologi negara (Ibid, 23).
Peradaban barat pernah mengalami
masa pahit, yang mereka sebut “the dark
ages” atau zaman kegelapan. Zaman itu
dimulai ketika Imperium Romawi barat
runtuh pada tahun 476dan mulai
munculnya gereja sebagai institusi yang
menguasai eropa hingga abad14. Pada
selang waktu itu terjadi perubahan besar
dalam peradaban barat, dimana
gerejamendominasi segala aspek
kehidupan, terutama dalam politik dengan
pemerintahanteokrasinya.
Syamsudin Arif dalam bukunya
“Orientalis dan Diabolisme Pemikiran”
menjelaskan bahwa :
Sejarah sekularisasi dimulai dari
kekecewaan barat terhadap dominasi gereja
dalam segi kehidupan masyarakat yang
bermula sekitar 250 tahun yang lalu. Proses
sekularisasi bermula dari pergolakan
pemikiran dan pertarungan gagasan, seperti
dalam kasus Copernicus, Galileo, Darwin
dan para saintis lain yang menentang
gereja. Begitu juga dibidang teologi muncul
tokoh-tokoh seperti Eichhorn dan Strauss
yang menerapkan beberapa metode historis
kritis dalam kajian bibel. Jawaban lainnya
berusaha memperjelas sekularisasi dalam
rangka modernisasi, seperti perubahan
masyarakat dari agraris ke industri, dari
kehidupan pedesaan ke perkotaan, dari
kebiadaban menjadi peradaban, dan
seterusnya.
Sekularisasi di Barat, sebenarnya
bertolak dari ajaran kristen sendiri. Dalam
injil Matius XXII:21 tercatat ucapan Yesus
:”Urusan kaisar serahkansaja pada kaisar,
urusan Tuhan serahkan kepada Tuhan.”
Implikasinya, agama tidak perlu campur
tangan dalam masalah politik. Dari sinilah
kemudian muncul dikotomi antara regnum
dan sacerdotium, pemisahan antara
kekuasaan raja dan otoritas gereja, antara
agama dan negara. Doktrin ini
dikembangkan oleh St. Agustin yang
membedakan kota bumi (civitas terrena)
dan kota Tuhan (civitas dei). Faktor lain
yang mendorong sekularisasi di barat ialah
gerakan reformasi Protestan sejak awal
abad ke-16, sebuah reaksi terhadap
maraknya korupsi di kalangan Gereja yang
mengatakan telah memanipulasi dan
memolitisasi agama untuk kepentingan
pribadi. Maka tidaklah berlebihan bahwa
sekularisasi dibarat adalah proses wajar dan
niscaya bagi masyarakatnya.(Syamsudin,
2008:86)
Ada beberapa hal yang menjadi
penyebab lahirnya sekularisme dari rahim
kristen barat. Diantaranya ialah:
Pertama, kristen barat berdasarkan
kacamata Islam, sebenarnya adalah bukan
lagi murni agama samawi. Dan penamaan
kristen sendiri justru bukan lahir saat agama
itu diturunkan kepada Nabi Isa (Yesus).
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
351
Sejarah pun membuktikan, bahwa
sepeninggal Nabi Isa as. Ajaran yang beliau
bawa sedikit demi sedikit mengalami
perubahan (baik yang bersifat reduksi,
adopsi, maupun asimilasi). Dan perubahan
yang sangat mendasar terjadi ketika Paus
pertama ada. Atas nama sebagai rasul yang
diutus Yesus guna menyebarkan ajaran
kristen ke seluruh dunia, dia merubah
tatanan nilai dalam kristen itu sendiri,
seperti adanya trinitas.
Kedua, ketika kristen bergeesekan
dengan budaya Romawi dan filsafatnya
yang notabene berbaukan ajaran
paganisme, secara lambat laun namun pasti
kristen terpengaruh oleh ajaran paganisme
tersebut. Filsafat-filsafat Yunani (ketika itu
Yunani sudah dikuasai Romawi) pun ikut
mempengaruhi pokok-pokok ajaran
kristen. Hal tersebut bisa dilihat dari
simbol-simbol yang digunakan. Dan
sebenarnya filsafat Yunani itulah yang
mengandung benih-benih sekular di
dalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui
setelah filsafat naturalisme menggeser
mitologi di Yunani, saat itu Yunani sudah
beroirentasikan kepada meterialisme.
Dalam artian, sudah tidak terlalu peduli
dengan hal-hal yang bersifat supranatural
dan metafisis. Maka, ketika kristen
mengadopsi filsafat yunani, alih-alih ingin
menguatkan dogma kristen dengan filsafat
yang terjadi malah berujung dengan
sekularisasi dalam ajaran kristen tersebut.
Ketiga, karena dalam kristen ada
teori two swords yang menyatakan bahwa
adanya dua kekuasaan yaitu kekuasaan
Tuhan yang diwakili oleh Gereja dan
kekuasaan dunia yang diwakili oleh raja
atau penguasa, dan hal ini adalah apa yang
disabdakan sendiri oleh Yesus sebagaimana
yang dikisahkan injil, ‟‟Berikanlah kepada
kaisar apa yang menjadi hak kaisardan
berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi
hak Tuhan”. Pada teori two swords inilah
sebenarnya sudah mengandung benih-
benih sekularisme.
Keempat, Kristen tidak mempunyai
ajaran yang berbentuk syari’at. Karena
Nabi Isa diutus oleh Allah untuk
meluruskan syari’at Taurat yang telah
diselewengkan dan bukanuntuk membawa
syari’at yang baru. Oleh sebab itu, di dalam
injil lebih banyak berisikan ajaran akhlak
dari pada ajaran aqidah. Sehingga ketika
kristen (gereja) mendominasi barat dalam
segala aspek kehidupan, maka hal tersebut
sulit untuk dijalankan dan bahkan banyak
mendapat pertentangan-pertentangan
(Syamsuddin, 2008:88).
Sekularisme Musthafa Kemal Attaturk
Agustus 1922, ditandai dengan
kemenangan tentara Musthafa Kemal dan
menandai pula dengan berakhirnya Perang
Turki serta berdirinya republik. Dibawah
kepemimpinan Kemal, republik baru mulai
mengadakan serangkaian reformasi radikal
yang bertujuan untuk mengubah Turki
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
352
menjadi negara sekular modern. Dengan
lebih mengikuti model laicite Perancis atau
laiklik dalam bahasa Turki, para pendukung
gerakan Kemal secara merata berusaha
untuk membatasi peran agama hanya
sebagai sistem yang bersifat individu, atau
bisa disebut terpisah dari ruang publik.
Ideologi baru ini diimplementasikan
dengan dikeluarkannya kebijakan dan
hukum antara tahun 1922 dan 1935.
Diantara perubahan radikal itu adalah
penghapusan sistem kekhalifahan,
penutupan sekolah-sekolah Islam
tradisional (madrasah), dan pembubaran
pengadilan agama pada 1924. Pada tahun-
tahun berikutnya, rezim baru yang dipimpin
Musthafa Kemal mulai membubarkan
sejumlah tarekat, melarang pemakaian
tutup kepala khas Dinasti Utsmani (fez)
bagi laki-laki, melarang perempuan untuk
memakai kerudung dan mengadopsi
kalender Gregorian sebagai satu-satunya
kalender resmi. Pada tahun 1926, hukum
pidana baru yang berdasarkan model Swiss
mulai diadopsi. Pengadopsian ini menandai
dengan berakhirnya hukum-hukum negara
yang berdasarkan syariah sekaligus
dimulainya pengenalan undang-undang
pernikahan dan perceraian sipil. Pada tahun
1928, negara mulai mendeklarasikan diri
sebagai negara sekular. Islam tidak lagi
dianggap sebagai agama resmi negara dan
alfabet Turki yang sudah dilatinkan mulai
diadopsi. Dan pada tahun 1935
ditetapkannya hari minggu sebagai hari
libur mingguan resmi (Naim,2007:358).
Bentuk sekularisme Attaturk ini
dirancang agar negara lebih bisa untuk
mengontrol agama, bukan semata-mata
menyingkirkannya dari ruang publik. Hal
yang bisa dikatakan terpenting adalah
bagaimana mengontrol para ulama dan
terlebih lagi tarekat sufi dengan berbagai
cara, termasuk dengan menetapkan
undang-undang mengenai penyatuan
sistem pendidikan yang menjadi landasan
hukum bagi penutupan seluruh madrasah
dan pelimpahan urusan-urasan pendidikan
pada kekuasaan kementerian pendidikan.
Pemakaian baju tradisional (termasuk fez
dan turban) oleh ulama juga dilarang, dan
mereka tidak lagi diperbolehkan untuk
memakai gelar yang melambangkan
otoritas keagamaan seperti”alim” atau
“syeikh”. Pada 1928, pengadopsian
alfhabet Roma dan pelarangan pengajaran
bahasa Arab dan Persia dilakukan untuk
menghancurkan hubungan kultural dan
intelektual antara Dinasti Utsmani lama dan
Dunia Islam modern (Berkes, 1964:477).
Dengan cara-cara seperti ini
menandakan bahwa peran ulama tidak lagi
signifikan didalam masyarakat Turki.
Pengetahuan yang mereka kuasai
setidaknya merupakan seperti peninggalan
masa lalu dan hambatan bagi usahanegara
untuk untuk menghadirkan modernitas
dalam kehidupan masyarakat Turki.
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
353
Kesempatan mereka untuk bekerja dengan
pengetahuan dan pengalaman pendidikan
yang mereka miliki kini sebatas pada
masjid dan institusi keagamaan. Karena
institusi agamapun dikontrol oleh negara
dan indefendensi ulama dilumpuhkan
secara efektif. Kelas intelektual lama
digantikan dengan kelas intelektual baru
yang berusaha untuk memutuskan ikatan
masa lalu dan membangun negara dengan
budaya sekular baru. Sebagai contoh,
Institut Sejarah Turki mulai menulis sejarah
Turki dan Institut Bahasa Turki menyusun
ulang bahasa Turki (Lewis, 2002:87).
Menurut pandangan Musthafa
Kemal bahwa modernisasi dan westernisasi
Turki merupakan jalan yang terbaik bagi
negara Turki, pendukung gerakan Kemal
lebih bertujuan untuk mendidik,
membimbing, bahkan memaksakan
masyarakat Turki menjadi masyarakat yang
sekular dan modern. Kharisma dan posisi
Musthafa Kemal sebagai “penyelamat” dan
“bapak” bangsa setelah kemenangannya
dalam perang kemerdekaan digunakan
untuk mempromosikan dirinya sebagai
sosok yang bebas dari kesalahan, pemurah,
dan berkuasa. Adapun hal-hal yang lebih
menjurus kepada pertanyaan, kritik, dan
perdebatan apapun yang ditujukan pada
gerakan reformis Kemal dianggap sebagai
gangguan bagi perkembangan negara. Dan
aturan atau kebijakan apapun yang
dianggap oleh negara karakter peradaban
modern harus segera mungkin diadopsi
Turki. Institusi-institusi negara terlebih
dulu mengimplementasikan kebijakan,
kemudian kalangan intelektual dan jurnalis
mencari pembenaran atas kebijakan
tersebut. Itu dilakukan karena khawatir
akan adanya gangguan oposisi dan
pemikiran kritis terhadap jalannya
reformasi. Negara membungkam dan
mengasingkan siapa pun yang tidak setuju
dengan kebijakan-kebijakan pemerintah
atau mempertanyakan upaya reformasi atas
dasar ideologi apa pun. (Naim, 2007:360).
Untuk lebih menyinggung
perkembangan politik sejak berdirinya
republik Turki hingga sekarang
bahwasanya akhir Perang Dunia I terdapat
tanda runtuhnya Dinasti Utsmani dan
berkurangnnya wilayah kekuasaannya. Tak
lama kemudian Musthafa Kemal sukses
memimpin revolusi perlawanan terhadap
rezim Utsmani lama pada tahun 1922, dan
republik baru Turki pun didirikan Musthafa
Kemal Attaturk. Republik baru ini pun
melakukan proses reformasi yang sangat
cepat yang lebih ditujukan untuk merubah
politik dan sosial masyarakat Turki dengan
melakukan sekularisasi dan westernisasi
serta membatasi dan mengontrol peran
agama dan juga institusinya. Partai
Republik Rakyat dibawah pimpinan
Musthafa Kemal, memerintah Turki sampai
munculnya era sistem multipartai pada
pertengahan abad ke-20. Serangkaian
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
354
kudeta militer (tahun 1960, 1971, 1980, dan
1987) yang terjadi di Turki sebagai reaksi
militer atas ancaman yang mengakibatkan
hancurnya karakter sekular negara Turki
yang mana menyebabkan demokrasi negara
ini lebih bercorak otoritarian. Protes-protes
yang terlebih lagi muncul dari kelompok
yang mengatasnamakan agama atau etnis
yang berdeda dengan rezim sekular, ditekan
sedemikian rupa. Namun, perkembangan
terakhir dengan terpilihnya partai yang pro-
Islam yaitu Partai Keadilan dan
Pembangunan (Adelet ve Kalkinma Partisi)
dibawah PM Recep Tayyeb Erdogan,
seolah membawa kembali Turki baru yang
lebih moderat dan sertamerta perlahan
menghancurkan sekular Attaturk.
Terbentuknya Turki Modern
Ide negara modern di Barat
menginspirasi Musthafa Kemal Attaturk
untuk merubah keadaan di Negerinya.
Kondisi demikian juga dikuatkan oleh
kenyataanadanya sejumlah kalangan Turki
yang pernah tinggal di Eropa menjelang
abad ke-19yang menyerap konsepsi
tanah air dan bangsa. Adapun periode
negara-bangsa adalah abad ke-19, pada
abad ini saat dimana ide tentang negara-
bangsa digagas sebagai sistem politik
modern. Lewat revolusi Perancis, sistem
pemerintahan demokratis modern
diperkenalkan untuk pertama
kalinyadengan semangat Liberty
(Kebebasan), Egality (Persamaan), dan
Fraternity (Persaudaran) bukan tradisi
etnis dengan sistem pemerintahan yang
mengikuti garis keturunan.(Harsono,
2002:499) Dalam upaya menghadirkan
harapan bagi rakyatnya pemerintah
mengadopsi simbol-simbol etnis dan agama
ke dalam ideologi negaranasionalisme.
Dalam era tersebut negara-negara dipandang
sebagai lembaga yang bisa menjanjikan
”keselamatan” warganya. Pembentukan
negara-bangsa melewatiproses sekularisasi
nilai-nilai religius tradisi.
Pembangunan bangsa modern
sepanjang politik dalam dunia politik
Islam, Jhon L. Esposito,memperlihatkan tiga
kecenderungan atau orientasi yang
umumnya ada pada wilayah-wilayah
Muslim: negara sekular,negaraberasaskan
Islam, dan negara Muslim. Turki sendiri
lebih memilih jalan sekularsecara total,
memisahkan Islam dari negara dan justru
membatasi agama hanya untuk kehidupan
pribadi. Negara-negara lain seperti Arab
Saudi danPakistan secara resmi
mengumumkan ciri Islam bagi
negaranya danmengutamakan
pelaksanaan Hukum Islam, komitmen
Islam itu bukan hanyadigunakan untuk
kepentingan didalam negeri, tapi juga
sebagai alat untukmempermudah urusan-
urusan dengan negara-negara Muslim
lainnya. Kebanyakanwilayah-wilayah
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
355
Muslim, lanjut Esposito, muncul sebagai
negara Muslim (Esposito, 1990:9).
Disamping mengikuti konsep
pembangunan bernegara dari Barat untuk
urusanpolitik, sosial dan hukum, juga
mengelaborasi alat-alat kelengkapan
konstitusionalkhas Islam. Bagi sebagian
lainnya, Islam diumumkan sebagai agama
resmi dalamnegara, dan Syari'at
dinyatakan sebagai sumber hukum.
Dalam menetapkan kepala negara
haruslah berasal dari kalangan Muslim
yang dalam mengemban tugas juga
memiliki wewenang untuk mengurus
urusan keagamaan. Negara seperti
Tunisia, Aljazair, Mesir, Suriah, Iran,
Yordania dan Malaysia merefleksikan hal
tersebut.
Turki, yang pernah menjadi pusat
imperium Utsmaniyah, kemudian
memberikan satu-satunya contoh ikhtiar
untuk membangun negara sekular
sepenuh-penuhnya dalam dunia Islam.
Perang kemerdekaan Turki pada tahun
1919, di bawah kepemimpinan Musthafa
Kemal, bertujuan menciptakan di Turki
sebuah negara nasional. Sekalipun pada
mulanya Musthafa Kemal melandasakan
tujuan perjuangannya pada Islam, namun
tujuan lain yang hendak dicapai adalah
mengusir imprealisme Barat, membangun
negarasekular yang modern, dan sama
sekali bukan untuk menghidupkan kembali
imperium Islam warisan Utsmaniyah.
Agama dan kultur Islam tidak ditolak, tapi
dasar negara baru dari rakyat Turki
"People of Turkey" adalah "kesadaran
nasional" dan "kedaulatan nasional".
Pencopotan wilayah Utsmaniyah
dibeberapa wilayah dan perpalingan
golongan-golongan minoritas serta
pengungsiannya menyebabkan
menurunnya masyarakat Muslim Turki.
Dengan suatu kebudayaan yang
homogen pada aspek kultur dan etnis dan
mempunyai kebudayaan, bahasa dan
wilayah yang sama sehingga
memungkinkan untuk mencipatakan
nasionalisme Turki (Esposito, 1990:9).
Sejak tahun 1924 sampai kepada
wafatnya pada tahun 1938, Musthafa
Kemal melakukan serangkain
pembaharuanyang berujung pada
sekularisasi, iamembangun pondasi
kenegaraan yang memisahkan antara
urusan agama, politik dan kenegaraan
dalam kelembagaan. Kesultanan pada
tahun 1922 secara resmi dihapuskan:
sesudah itu Majelis Nasional Turki
menghapuskan khilafah. Pada tahun yang
sama jabatan Syaik-ulIslami yang memiliki
otoritas pada bidang keagamaan pada
ranah negara, serta Departemen Urusan
Agama dan Waqaf diakhiri tugasnya.
Ketentuan didalam Undang-
Undang Kesatuan Pendidikan menetapkan
seluruh pendidikan bersifat sekular, pada
kesempatan yang sama pula menghapuskan
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
356
sistem pendidikan Islamtradisional yang
telah lama berkembang di Turki.Sejalan
dengan perjalan waktu, Musthafa Kemal
juga berusaha melakukan monopolisasi atas
kekuasaan negara dengan Partai Rakyat
Republik - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),
seperti disebutkan Mustafa Erdogan:
Musthafa Kemal melakukan penyusupan
ke segala ruang masyarakat sipil.
Pemeberontakan Kurdi
tahun 1925, yang pecah di bagian timur
Anatolia, memberikan elit penguasa alasan
untuk menekan segala bentuk oposisi dan
elemen masyarakat, terutama yang
aspirasinya berasal dari keyakinan agama
(Erdogan, 2004:96). Setelah tahun 1925,
negara Republik perlahan-lahan berubah
menjadi alat CHP untuk mengubah
struktur sosial dan kultur masyarakat Turki
secara radikal sesuai cetak biru CHPuntuk
masyarakat sekular-nasionalis dan untuk
menciptakan manusia baru, atau dalam
istilahnya Mustafa Erdogan sebagai
manusia baru, homo Kemalikus. Dengan
alasan ini, pers bebas ditekan, sistem
pendidikan dimonopoli oleh negara
(Undang-Undang Penyatuan Pendidikan,
1924), keagamaan dibawah kendali ketat
pemerintah (1924), dan semua
perkumpulan sipil yang berpotensi untuk
tetap independen dari negara dilarang
atau dibubarkan. Jadi, tempat-tempat
pertemuan agama dibubarkan tahun 1925.
Untuk mempercepat upaya kontrol
pemerintah juga menciptakan jaringan
Rumah Rakyat. Hal-hal ini diharapkan
akan mampu melancarkan proses
indoktrinasi garis-garis sekular-
nasionalis, dengan tujuan menghegemoni
secara kultur dan ideologi terhadap
masyarakat oleh negara.
Musthafa Kemal, dalam proyek
modernisasinya berlandaskan pada spirit
philosopis kebangsaaan yang kuat dan
berbasis pada aksentuasi identitas
nasional.Masa transisi dari era
kekhalifahan menuju bentuk baru tentunya
membutuhkan elemen-elemen pendukung
pada aspek teoritis-pilosopis sebagai
pandangan pembangunan. Ada beberapa
prinsip atau yang melatarbelakangi
prosesperjuangan Kemalisme di Turki,
seperti Pancasila di Indonesia, prinsip
tersebut antara lain: republikanisme,
nasionalisme, populisme, sekularisme,
etatisme dan revolusionisme (Toprak,
1999:xviii).
Republikanisme, bertujuan untuk
mengalihkan garis demokrasi yang tadinya
kekuasaan tertinggi berpusat kepada
khalifah atau sultan kemudian dialihkan
menjadi kekuasaan berada ditangan
rakyat dengan representasi Parlemen.
Republik Turki yang diproklamirkan
pada 29 Oktober1923 menandai
berakhirnya Kesultanan Utsmani yang
kemudian beralih menjadi
Republik Turki. Hal tersebut kemudian
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
357
mendapatkan ekses negatif atau lebih
tepatnya reaksi keras dari Sultan dan
sebagian besar kalangan ulama. Kebencian
para Sultan di Arab terhadap kelahiran
Republik Turki ditengarai lebih karena
kekhawatiran mereka bagi semangat
penghapusan kekhalifahan lalu
digantikan
dengan parlemen rakyat.
Nasionalisme, merupakan kekuatan
kritik perlawanan terhadap ideologi
Ottomanisme dan Islamisme yang secara
geografis dan etnis meliputi berbagai
wilayah, agama dan suku bangsa mulai
dari Iran, Irak, Balkan, Afrika Utara,
bahkan pengaruhnya pernah sampai Aceh
(Toprak, 1999:xviii). Kemenangan
republikanisme dan nasionalisme pada
masa-masa tersebut disebabkan oleh
adanya kecenderungan pada awal abad
ke-20 saat itu Kesultanan Utsmani
(Ottoman Empire) kekuasaannya semakin
merosot. Otot-otot birokrasi dan para
pendukungnya kian melemah, sementara
kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan
militer Barat mulai bangkit. Kebangkitan
dan supremasi Barat baru disadari
olehpenguasa Ottoman ketika Jerman dan
kawan-kawannya, termasuk Dinasti
Utsmani, kalah dalam Perang Dunia I.
Dengan kekalahan yang diterima
pihak Ottoman pada PD I lantas
menyebabkan ketidak percayaan banyak
kalangan di Turki akan masa depan
dinasti, sebaliknya dukungan terus
meningkat terhadap kalangan
"pembaharu" dengan bendera
nasionalisme-Turkisme, Musthafa Kemal
semakin yakin akan dukungan massa
untuk menghidupkan semangat
kebangsaan, bukannya Kesultanan dan
keislaman, karena menurut Mustafa
Kemal, hanya ideologi dan bendera
kebangsaan yang mampu membangkitkan
masyarakat dan bangsa Turki untuk
mempertahankan identitas dan
kehormatan dirinya di hadapan ancaman
Eropa, terutama Inggris. Untuk
mewujudkan semangat ini maka rakyat
harus diberi ruangyang lebih luas dan hak-
hak politiknya harus dihargai karena
mereka inilahsesungguhnya pemilik,
pewaris dan penerus perjuangan bangsa
Turki.
Populismeyang berarti kerakyatan,
atau yang dimaksud dengan “the
governance of the people, with the people,
for the people.” Prinsip ini jelas
berbeda dengan masa Kesultanan
karena yang memegang dan
mengendalikan politik adalah Sultan,
bukannya rakyat.
Sekularisme, atau sebagai salah
satu prinsip ideologi Kemalisme
yang mengundang kontroversi dan ketidak
setujuan serta kemarahan para ulama.
Gejala sekularisme di Turki sebenarnya
merupakan bentuk kritik kalangan
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
358
nasionalis-repulikanis atas kekuasaan
Sultan dalam banyak hal, Sultan telah
menggunakan simbol ulama dan agama
untuk melestarikan legitimasi politiknya.
Dinasti Utsmani bukanlah tipologi
kekuasaan yang hanya berbasis pada
dukungan kekuatan militer yang tangguh
tetapi juga didukung oleh kepandaian
penguasa dalam upaya meraih legitimasi
dengan bersandar pada agama. Memang
pada awalnya, penggunaan simbol
keagamaan bisa diterima oleh rakyat
bahkan memiliki daya panggil ideologis
untuk mempertahankan wilayah
kekuasaan Utsmani.
Etatisme, pemikiran ini berasal dari
Barat yang berkembang di abad ke-19, yaitu
campur tangan negara terhadap
perencanaan dan pengaturan ekonomi
rakyat, sebagai kritik terhadap faham
ekonomi liberalisme. Di Turki, prinsip
etatisme tidak hanya diberlakukan pada
aspek ekonomi saja melainkan juga pada
aspek sosial dan politik.
Membangun negara nasional
Turki, Pemerintah mengarah pula pada
proses Turkinisasi dalam bidang Islam.
Tujuannya ialah untuk menggantikan
Islam Arab, yang dianggap konservatif,
merosot dan lebih banyak memikirkan
masa lalu daripada masa kini, dengan Islam
Turki yang modern. Pembaharuan
diperkenalkan dengan mewajibkan bahasa
Turki menggantikan bahasa Arabsebagai
bahasa agama. Penolakan terhadap pan-
Islamisme dari pihak Utsmaniyah pada masa
silam itu menyebabkan Islam di Turki
merupakan agama nasional. Attaturk
menggalakkan program penyalinan Al-
Qur'an ke dalam bahasa Turki dan
penggunaannya terhadapMuazzin yang
menyerukan azan shalat lima kali setiap
hari, begitu juga saat khotib berkhutbah pada
Shalat Jum'at.
Bertujuan untuk memperkuat pondasi
nasionalisme republik merambat kepada
pembentukan sejarah baru dengan memutus
sejarahmasa lalu yang dianggap banyak
menghasilkan tipe pemikiran dan
paradigmatradisionalis yang jauh
tertinggal dari Barat. Sejarah Utsmaniyah
diredam denganmenuliskan sejarah baru
dengan corak identitas dan nasionalisme
Turki. Begitu juga dengan ibukota yang
tadinya berada di Istanbul dipindahkan
ke daerah pedalaman Anatolia, yakni
Ankara. Pengaruh Parsi dan Arab ditolak
sebagai suatu simbol keterbelakangan dan
kolot. Mungkin pembaharuan yang
teramat radikal adalah menggantikan hurup
Arab dengan hurup Latin. Perubahan ini
secara efektif telah menjadikan angkatan
muda Turki secara otomatis terputus dari
warisan keagamaan dan kehebatan Islam
masa kekhalifahan yang berkembang pada
masa kebesaran dan kemegahan imperium
Utsmaniyah dalam literatatur bahasa Arab
dan huruf Arab. Perubahan tulisan ini
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
359
memerlukan program serius bagi
pembaharuan pendidikan supaya mampu
membaca dan menulis huruf Turki yang
baru. Bahasa Turki merupakan satu-
satunya bahasa yang dipergunakan
dilembaga-lembaga pendidikan, penulisan
surat-surat resmi, dan publikasi-publikasi
yang dicetak. Bahkan secara konsisten
menginginkan terhapusnya serapan-
serapan dari bahasa Arab dari peradaban
bahasa Turki.
Ziya Gokalp (1876-1924),
kalangan sutradara yang banyak
memainkan pengaruhnya melalui jalur
pemikirandan konsepsi adalah sebagai
motor penggerak modernisasi radikal
Musthafa Kemal. Ia adalah pendukung
dan
perumus utama Turkisme. Gokalp
dianggap sebagai pemikir paling awal
dan
paling berpengaruh di kalangan para
pemikir Turki abad ke-20 (Azra, 1996:27).
Gokalp yang terlahir dengan
nama Mehmed Diya' di Dyarbakr pada
sekitar 1875 atau 1876, mulai dikenal
dengan nama Ziya Gokalp pada 1911. Ia
banyak bersinggungan dengan ide
patriotisme dan konstitusionalisme ketika
ayahnya masih hidup dan saat duduk di
bangku sekolah lanjutan modern untuk
mempelajari ilmu-ilmu modern dan bahasa
Perancis. Ia juga belajar bahasa Arab, Parsi,
dan ilmu-ilmu tradisional Islam. Melalui
interaksi seperti itu, ia kemudian banyak
mengenal karya dan khazanah Islam
menyangkut teologi dan philosofi dan
mengenal banyak tokoh sufi.
Tahun 1879 saat berada di Istanbul,
Gokalp dipenjara selama satu tahun dan
dikirim kemabali ke Dyarbakr. Setelah
pecah Revolusi tahun 1908, Gokalp muncul
sebagai salah satu penulis liberal dan dosen
terkemuka di Dyarbakr. Tahun 1909 ia pergi
ke Salonika sebagai anggota delegasi ke
konvensi Komite untuk Persatuan dan
Kemajuan (Committee of Union and
Progress), dimana ia terus aktif hingga
terpilih sebagai salah seorang anggota
Komite Pusat. Sejak 1912-1919 Gokalp
tinggal di Istanbul, dan disanalah ia
menemukan fase kehidupannya yang paling
penting dalam perjalanan karirnya. Dalam
masa itu gagasannya tentang nasionalisme
Turki dan Kekhalifahan Utsmaniyah
menguat. Setelah Perang Dunia I, Gokalp
dibuang ke Malta oleh penguasa Inggris.
Setelah dibebaskan pada tahun 1921 ia
bergabung dengan gerakan nasionalis
dibawah pimpinan Musthafa Kemal dan
wafat tahun 1924 (Erdogan, 2004:94).
Pembubaran parlemen mendorong
organisasi pembebas nasional Anatolia,
di bawah kepemimpinan Musthafa Kemal,
untuk memprakarsai Majelis Agung
Nasional – Turkiye Buyuk Millet Meclisi
(TBMM) di Ankara tanggal 23 April 1920.
TBMM ditujukan sebagai alat perjuangan
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
360
pembebasan khalif-sultan dan negeri
tersebut dari kekuasaan penjajah asing.
TBMM memfokuskan usahanya untuk
mengklaim otoritas ekslusif atasurusan
negara, dan sebenarnya, ia menunjukkan
banyak perhatian kepada penjagaan
legitimasi demokratis, walaupun ada
situasi darurat karena perang
kemerdekaan. Karena alasan ini, TBMM
hampir tidak bisa meloloskan undang-
undang yang menjadikan Kemal Panglima
Tertinggi angkatan bersenjata nasionalis,
suatau kekuasaan yang seharusnya
merupakan bagian otoritas kedaulatan
TBMM itu sendiri.
Setelah perjuangan nasional, cara
kerja politik mulai berubah haluan, dan
kepentingan demokratis untuk legitimasi
dan pluralisme perlahan-lahan digantikan
oleh metode-metode yang lebih autokrat
yang diprakarsai oleh Musthafa Kemal.
Langkah pertama ke arah ini terjadi ketika
mayoritas TBMM, di bawah pengaruh
Mustafa Kemal, meloloskan undang-undang
untuk pemilihan umum awal yang
merupakan pelanggaran ketetapan dalam
konstitusi 1921. Dan dilaksanakan pada
musim panas 1923, pemilihan umum
menghasilkan pembersihan oposisi
parlemen“Kelompok Kedua” (Ikinci
Group), yang selama ini terus menentang
usaha-usaha Musthafa Kemal untuk
menguasai TBMM.
Musthafa Kemal mengkonstruksi
kekuasaan yang hegemonik dengan
menafikan eksistensi kalangan lain, oposisi
dilarang bersuara dalam pemerintahan
Turki. Bahkan, tantangan politis pertama,
datang dari Partai Progresif Republiken
menuduh Kemal melakukan monopoli
kekuasaan politik dan membentuk
pemerintahan yang autokratis, mereka
adalah teman-teman Kemal sendiri yang
berjuang bersama selama perang
pembebasan. Akibatnya partai yang
beroposisi itu dilarang pemerintah pada
tahun 1925, hanya beberapa tahun sesudah
pembentukannya, dan tokoh-tokoh partai
ini dihukum penjara seumur hidup dalam
suatu pengadilan militer.
Pada akhirnya, dapat disimpulkan
bahwa tradisi pemerintahan modern, yang
melibatkan partisipasi sistem politik modern
seperti parlemen, majelis
agungataulembaga kepresidenan di Turki
telah memiliki akar sejak awal berdirinya
negara Republik Turki.
Kontrol Negara terhadap Pendidikan
Agama
Untuk lebih mengembangkan
kebijakan ketat terhadap agama, rezim
republik baru melanjutkan praktik-praktik
yang pernah dijalankan oleh Dinasti
Utsmani untuk lebih mengakui,
mendukung dan mengontrol institusi dan
praktik keagamaan, baik Muslim ataupun
non-Muslim. Kartu tanda penduduk yang
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
361
dikeluarkan oleh negara mengharuskan
setiap orang untuk mengidentifikasi
identitas keagamaannya pada empat
komunitas agama yang diakui secara resmi
oleh negara, sesuai dengan Perjanjian
Lausanne 1923, yaitu : Muslim, Kristen
Ortodoks Armenia, Kristen Ortodoks
Yunani dan Yahudi.2 Mayoritas Muslim
Turki adalah Sunni, walaupun ada
ssejumlah kecil yang menganut Syi’ah dan
minoritas kaum Alawi.
Pasal 136 Undang-Undang Dasar
tahun 1982 menetapkan Departmen Agama
(Diyanet) bertanggung jawab untuk
melaksanakan tugas yang telah
dimandatkan kepadanya dalam undang-
undang tertentu, sesuai dengan prinsip-
prinsip sekularisme, harus terbebas dari
ide-ide dan pandangan politik serta
bertujuan untuk menjaga integritas dan
solidaritas nasional. Kebijakan dan
aktivitas yang dijalankan oleh departmen
ini biasanya merefleksikan doktrin Sunni.
Departmen ini juga tidak mengalokasikan
dana untuk masjid dan Imam komunitas
Syi’ah dan Alawi. Tetapi meraka
dibebaskan untuk mengumpulkan dananya
sendiri. Badan pemerintahan lain yang
2An-naim, 2007:470 : Indikasi bahwa permohonan Turki untuk menjadi Uni Eropa bisa memaksakan perubahan dalam kebijakan negeri itu dapat diliat dalam kasus ketika pengadilanmengizinkan kata Islam dihapuskan dari identitas dua orang anak atas permintaan orang tuanya. Komisi antirasisme dan Intoleransi Eropa, “Third Report on Turkey,” 28
mengurusi agama adalah Direktorat Jendral
Wakaf (Vakiflar Genel Mudurlugu) yang
bertugas mengatur wakaf-wakaf Muslim
dan juga beberapa aktifitas gereja,
sinagoge, atau bangunan agama kelompok
non-Muslim (Kucukcan, 2003:501).
Semenjak berubahnya Turki
menjadi negara sekular era Kemal,
pemerintah sekular mengambil alih seluruh
institusi pendidikan agama di Turki dan
menempatkannya di bawah Kementrian
pendidikan. Negara mengambil alih sistem
pendidikan agama dari tangan para ulama
untuk menerapkan sistem pendidikan
nasional modern yang tersentralisir. Sistem
pendidikan baru ini diharapkan menjadi
jalan bagi terbentuknya bangsa baru yang
memiliki identitas dan sistem etik yang
sekular. Selama masa bekuasanya partai
tunggal – Partai Rakyat Republik -
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), negara
hanya menyediakan kesempatan
pendidikan agama yang terbatas. Namun
dengan lahirnya kebijakan multi partai pada
tahun 1950, rezim baru mulai mendirikan
Sekolah Imam dan Da’i yang diberi nama
Imam and Preacher High Schools (IPHS)
pada tahun 70an dan membolehkan
(Dibuat pada 25 Juni 2004; dirilis pada 15 Februari 2005)(merekomendasikan kepada pemerintah Turki untuk menghapus identitas agama dari Kartu Identitas Penduduk dan menjamin hak-hak kaum minoritas dibawah perjanjian Lausanne).
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
362
lulusannya untuk meneruskan ke
universitas seperti halnya lulusan sekolah
umum. Jumlah sekolah-sekolah ini
kemudian berkembang cukup pesat dan
pendaftaran terus meningkat selama tahun
70an pada saat pemerintahan koalisi yang
memasukkan partai Islam – Partai
Keselamatan Nasional – Milli Salamat
Partisi (MSP) terbentuk. Namun
perkembangan sekolah-sekolah ini mulai
melambat setelah terjadinya kudeta militer
di tahun 80an, namun gerakan sekularis
senantiasa menaruh curiga kepada kaum
islamis yang berminat terhadap sekolah-
sekolah tersebut.
Reformasi sistem pendidikan yang
diakibatkan dengan adanya Interfensi
militer tahun 1997, yang imbasnya
membuat sistem Imam and Preacher High
Schools(IPHS) menjadi tidak begitu
menarik lagi bagi para siswa. Di bawah
undang-undang yang ditetapkan tahun
1997, setiap siswa harus menjalani wajib
belajar selama delapan tahun termasuk
keharusan mengambil mata pelajaran
"pendidikan moral dan agama" di tingkat
dasar dan menengah yang berada dibawah
arahan negara. undang-undang ini juga
mengizinkan penyampaian pengajaran
bidang agama yang lain sesuai dengan
pilihan siswa atau sesuai dengan
permintaan perwakilan hukumnya. Isi
pengajaran agama benar-benar dikontrol
oleh negara dan berdasarkan doktrin sunni.
Pengajaran agama semacam ini
mengundang banyak kritik baik dari pihak
sunni maupun non-sunni. Kalangan sunni
menganggap pengajaran agama itu tidak
cukup memadai, sedangkan kalangan non-
sunni menolaknya karena pengajaran
model itu meniadakan kepercayaan agama
mereka. Kelompok agama minoritas yang
diakui pemerintah dibebaskan dari
kewajiban pelajaran agama ini sesuai
dengan permintaan seperti yang tertera
dalam perjanjian Lausanne 1923.
sedangkan anggota kelompok agama yang
tak diakui tidak dibebaskan dari kewajiban
itu secara legal, namun dalam praktiknya
mereka dibebaskan (Naim, 2007:370).
Imam and Preacher High Schools
(IPHS) dianggap sebagai sekolah kejuruan,
dan meskipun lulusan sekolah ini diizinkan
untuk melanjutkan pendidikannya diluar
negeri, perundang-undangan tahun 1997
menentukan nilai ujian mereka akan
berkurang secara otomatis jika mereka
mengambil program yang tidak
berhubungan dengan agama. walaupun
banyak orang tua yang masih mengirim
anak-anaknya ke sekolah-sekolah IPHS
agar mendapatkan pendidikan agama yang
lebih luas, daripada hanya untuk sekedar
menjadi imam atau pegawai negeri agama,
kesulitan yang mereka dapat ketika akan
masuk universitas membuat pendaftaran ke
sekolah-sekolah ini menurun. Selain itu,
beasiswa dan fasilitas asrama gratis yang
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
363
ditawarkan oleh sekolah-sekolah IPHS
membuat sekolah itu lebih menarik bagi
kalangan miskin atau bagi perempuan yang
berasal dari keluarga konservatif yang tidak
mengirim mereka ke sekolah umum.
Terjadi perdebatan yang cukup
hangat antara kelompok-kelompok islamis
dan sekular di Turki mengenai
permasalahan tepatnya penempatan
pendidikan agama terhadap masa depan
sistem Imam and Preacher High Schools
(IPHS). Kelompok pertama berargumen
bahwa peran utama IPHS adalah untuk
mengajarkan agama, daripada melatih ahli
agama dan mereka menyerukan untuk
menghapus pengurangan nilai secara
otomatis yang menurunkan nilai lulusan
IPHS dalam seleksi penerimaan itu. Namun
usaha yang dilakukan pemerintahan AKP
pada tahun 2004 untuk memenuhi janji
kampanyenya dan merevisi hukum tersebut
mendapatkan kritik yang cukup keras dari
media dan kalangan akademis, dan bahkan
akhirnya diveto oleh presiden. Kelompok
kedua yaitu kelompok sekularis, umumnya
mengusahakan agar fungsi IPHS terus
dibatasi hanya untuk melatih tenaga ahli
agama. Dengan cara ini, negara bisa terus
mempertahankan kontrolnya terhadap
pendidikan agama dan karir yang berkaitan
dengannya karena negaralah yang melatih
tenaga ahli agama seperti imam dan guru
agama di sekolah umum, mempekerjakan
mereka di masjid-masjid atau sekolah yang
menggaji mereka sebagai pegawai negeri
(Naim, 2007:381).
Kelompokketiga mengajukan agar
adanya perbedaan antara IPHS dan sekolah
umum dikurangi dengan menawarkan kelas
pilihan pelajaran agama di sekolah-sekolah
umum. Namun usulan ini melahirkan
masalah lain berkaitan tidak hanya dengan
materi yang harus diajarkan di kelas pilihan
itu, terlebih adanya resiko pemaksaan
terhadap siswa untuk mengikuti kelas
pilihan itu. Selain itu, kalangan konservatif
khawatir pelaksanaan kelas pilihan di
sekolah-sekolah umum akan menurunkan
tingkat penerimaan di IPHS, sedangkan
kalangan sekular khawatir kelas-kelas
pilihan itu akan merubah sekolah umum
menjadi IPHS-IPHS baru. Akhrinya,
pendapat kelompok keeempat
menyebutkan bahwa negara sekular tidak
berkewajiban untuk menyelenggarakan
pendidikan agama di manapun dan bahwa
semua pendidikan agama harus
diprivatisasi. Namun beberapa orang
melihat privatisasi agama secara total
dengan penuh kecurigaan, karena mereka
takut sikap ini akan memberikan
kesempatan yang lebih besar kepada
fundamentalis muslim untuk menggunakan
kesempatan seperti itu sebagai promosi
pandangan mereka untuk merekrut siswa.
Inti dari perhatian pemerintah Turki
terhadap kontrol agama dan pendidikan
lebih menekankan adanya perbedaan
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
364
pandangan dan sikap perihal kontrol
tersebut. Dari pendapat-pendapat antara
kelompok-kelompok islamis dan sekular
seolah-olah mengindikasikan adanya
ketegangan dalam masyarakat Turki dan
terlebih dalam hubungan antara negara dan
agama. Berhubungan dengan menyangkut
kebijakan publik Turki terhadap kontrol
negara terhadap pendidikan agama atau
agama itu sendiri adalah bagaimana
mengamankan kerangka
konstitusionalisme dan hak asasi manusia
dengan terjadinya penalaran publik dalam
menegosiasikan ketidaksefahaman yang
mungkin tidak terhindarkan dalam
menyikapi persoalan tersebut.
Larangan Menggunakan Jilbab
Sejak berdiri dan terbentuknya
pemerintahan republik Turki, mayoritas
perempuan yang menutup kepalanya di
hadapan publik memakai model tutup
kepala yang biasa digunakan oleh
perempuan kalangan bawah atau menengah
di perkotaan maupun di pedesaan, dan
pemakaian tutup kepala ini tidak pernah
ditentang oleh pemerintah maupun
mengundang kontroversi. Namun model
tutup kepala baru yang mulai digunakan di
seluruh dunia Muslim sejak tahun 1980an
nampaknya diasosiakan dengan
kemunculan gerakan Islam di Turki dan di
negara Islam. Berbeda dengan tutup kepala
tradisional Turki, bentuk kerudung baru
atau model kerudung Islam ini betul-betul
menutupi leher dan bahu perempuan.
Dengan demikian, ada berbagai alasan
dibalik keputusan perempuan Turki
memakai tutup kepala. Alasan itu bisa saja
adat, kesopanan, ketaatan terhadap agama
ataupun tanda afiliasi politik tertentu.
Perihal mengenai kerudung (jilbab)
merupakan isu yang paling kontroversial
dan simbolis pada tahun 90an dan awal
2000 diantara kontradiksi sekularime
otoritarian di Turki. Dan mengenai
kerudung ini, terlebih untuk menekankan
beberapa aspek dan perkembangan
mengenai kesulitan yang dihadapi oleh
negara Turki, yaitu bagaimana menangani
tumbuh pesatnya kekuatan politik dan suara
islamis tanpa menggunakan siasat otoriter
untuk dapat menghilangkannya.
Para siswa di Turki diharuskan
untuk mengenakan seragam seperti
pegawai negeri, dan itu terjadi sekitar awal
tahun 1980an. Meskipun aturan ini bisa
mencegah siswa perempuan untuk
memakai jeans atau rokmini ke sekolah,
namun aturannya muncul untuk melarang
pemakaian kerudung. Aturan ini kemudian
diperjelas lagi dalam amandemen undang-
undang tahun 1985 yang menyatakan
bahwa siswa yang menggunakan pakaian
tradisional akan diberikan peringatan
keras". Pada tahun 1987, Partai Tanah Air
(ANAP) yang berkuasa saat itu
mengamandemen aturan itu untuk
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
365
memberikan kesempatan kepada
perempuan yang memakai kerudung karena
alasan keagamaan untuk bisa masuk ke
universitas. Perubahan ini ditentang oleh
Presiden Kenan Evren, pemimpin kup
militer tahun 1980, dan kasus itu akhirnya
dibawa ke Pengadilan Konstitusi yang
menyatakan bahwa undang-undang yang
diajukan itu inkonstitusional. Pengadilan
kemudian menyatakan bahwa undang-
undang kedua yang lebih umum dan dibuat
untuk memberikan kebebasan pemakaian
baju di universitas ternyata konstitusional.
Namun pengadilan secara khusus tetap
menyatakan bahwa tutup kepala yang
digunakan sebagai simbol keagamaan
dilarang untuk dipakai diruang publik
termasuk di universitas. Interpretasi
terhadap undang-undang yang seperti ini
dikritik banyak pihak dan tidak dihiraukan
dalan praktiknya.
Dalam praktiknya, pembatasan
penggunaan tutup kepala ini mulai
mengendur dan isunya tetap tidak menjadi
debat publik hingga intervensi militer tahun
1997. saat itu, isu ini digunakan oleh militer
sebagai argumen untuk menyerang Partai
Kesejahteraan Sosial (RP) yang dipaksa
untuk turun dari pemerintahan. Dalam
keputusan pengadilan tahun 1998 tentang
larangan keberadaan RP sebagai partai
politik, pengadilan menyebutkan isu yang
sebetulnya tidak relevan yaitu isu mengenai
tutup kepala. Dalam keputusan itu,
pengadilan mengatakan agar kerudung
dilarang dari universitas. Walaupun
keputusan pengadilan tentang kerudung itu
tidak mempunyai kekuatan hukum karena
isunya tidak berkaitan dengan kasus yang
diajukan ke pengadilanm otoritas militer
mempergunakannya untuk melarang siswa
yang mengenakan kerudung untuk
mendaftar dan mengikuti pelajaran di
universitas.
Majelis Pendidikan Tinggi
melarang kerudung dilingkungan
universitas dan perempuan yang memakai
kerudung tidak diperbolehkan untuk masuk
ke dalam bangunan universitas walaupun
hanya sebagai pengunjung. Kerudung juga
dilarang di sekolah-sekolah menengah
termasuk di sekolah-sekolah agama (IPHS)
yang dikelola oleh pemerintah. Larangan
ini juga berlaku bagi pegawai negara yang
sebetulnya banyak diantara mereka yang
sudah memakai kerudung dan tidak pernah
mendapatkan kesulitan apapun karenanya.
Bahkan perempuan yang mencoba
memakai wig sebagai ganti kerudung atau
untuk menutupi kepalanya yang botak
(akibat pengobatan atau kanker) dipecat
dari pekerjaannya sebagai guru (Naim,
2007:374).
Sekalipun terjadinya protes
masyarakat Turki terhadap pelarangan
kerudung ini meluas, usaha untuk
menentang penerapannya ataupun
menanyakan legalitas kebijakannya baik
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
366
dilakukan oleh para guru, administratur
negara ataupun hakim berakhir dengan
tekanan dan tindakan tegas dari otoritas
negara. Karyawan universitas yang
menolak unruk mengimplementasikan
kebijakan pelarangan ini dipecat dari
pekerjaannya dengan alasan yang tidak
relevan. Hakim yang mempertanyakan
keabsahan kebijakan pelarangan atau
pemecatan karyawan ditarik dari kasus-
kasus semacam itu, terkadang dipindahkan
ke pengadilan yang lain, sedangkan hakim
yang aktif mendukung pelarangan
ditugaskan di pengadilan yang menangani
kasus-kasus tersebut. Hakim-hakim yang
menyatakan bahwa pelarangan itu tidak
mempunyai landasan hukum atau alasan
pemecatan karyawan-karyawan itu harus
berhadapan dengan ancaman dari
pemerintah, diinvestigasi dan dipindahkan
ke pengadilan lain. Investigasi terhadap
hakim kadang-kadang melibatkan
inverstigasi terhadap kehidupan sosial dan
keluarga sang hakim. Seorang hakim,
misalnya, pernah menerima surat perintah
investigasi yang menyatakan bahwa ia
mendengarkan kaset-kaset keagamaan,
mengundang laki-laki dan perempuan di
ruangan yang berbeda di rumahnya dan
memiliki istri yang memakai kerudung.
Terpilihnya Partai Keadilan dan
Pembangunan– Adelet ve Kalkinma Partisi
(AKP) yang pro-Islam pada tahun 2002,
debat mengenai kerudung menjadi masalah
protokoler. Rekasi terhadap kehadiran istri
Bulent Arinc, presiden Majelis Agung
Nasional yang memakai kerudung dalam
acara diplomatik resmi pada November
menyulut reaksi yang lebih keras di media
dan pemerintahan. Presiden Sezer,
pendukung kemal yang setia, dalam
sambutannya beberapa hari setelah
kejadian tersebut menyatakan bahwa
kerudung adalah pilihan pribadi yang hanya
diperbolehkan dalam ruang privat. Namun,
ia menegaskan bahwa masyarakat Turki
diatur oleh hukum, bukan oleh agama
maupun adat istiadat. Dalam kesempatan
itu, ia juga mengatakan, bahwa Kerudung
adalah simbol keagamaan yang dilarang
diruang publik.
Kontroversi panas seputar kerudung
ini merefleksikan adanya kebingungan dan
ambivalensi yang lebih dalam mengenai
hubungan antara negara sekular dengan
agama. Kalangan sekular Turki
memandang kerudung sebagai sebuah
pernyataan politik yang menentang
pemerintahan sekularTurki. Pendukung
fanatik sekularisme Turki, seperti Kenan
Evren yang pertama kali melembagakan
pelarangan kerudung ini pada tahun
1980an, menelusuri kebangkitan Islam
politik di Turki yang ditandai dengan
adanya sejumlah perempuan yang memakai
kerudung ke negara-negara seperti Iran
yang mereka anggap berusaha mengekspor
Syari'ah ke Turki. Namun bertahannya isu
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
367
ini memperlihatkan bahwa banyak warga
Turki yang terus mengambil posisi yang
kuat dalam persoalan ini. Jelas pula bahwa
penolakan masyarakat terhadap pelarangan
jilbab ini berperan dalam menangnya partai
AKP sebagai partai yang pro Islam pada
tahun 2002. Meskipun demikian, AKP
harus tetap bergerak lambat dan hati-hati
menangani isu ini untuk menghindari reaksi
keras dari kalangan sekular atau militer
yang mempunyai wewenang kuat terhadap
pemerintahan Turki.
Pendukung pelarangan jilbab
mengklaim bahwa Undang-Undang Dasar
Turki mendukung sikap mereka dalam
masalah ini. Partai AKP dibawah
kepemimpinan Erdogan, mengklaim bahwa
pelarangan ini melanggar hak kebebasan
beragama dan prinsip kesamaan
kesempatan dalam pendidikan dan
pekerjaan bagi perempuan. Sementara itu
pendukung kebijakan pelarangan jilbab,
termasuk Mustafa Bumin, Ketua
Pengadilan Konstitusi, mengklaim bahwa
usaha apapun utnuk mengubah undang-
undang yang mengizinkan perempuan
untuk memakai kerudung di universitas
atau kantor pelayanan masyarakat berarti
melanggar undang-undang dasar, dan
dengan demikian, jika pelarangan jilbab
dihapuskan, berarti undang-undang harus
diamandemen (Ibid, 377).
Alasan kepercayaan perempuan
untuk memakai kerudung dibatasi dengan
kebebasan beragama di Turki yang tunduk
pada batasan-batasan tertentu. Pasal 14,
yang disebutkan dalam pasal 24,
merupakan aturan pembatasan kebebasan
beragama ini. pasal ini menyatakan bahwa:
"tidak ada satupun hak atau kebebasan yang
disebutkan dalam undang-undang yang bisa
didapatkan bila ditujukan untuk melanggar
integritas teritorial dan kebangsaan negara
Turki, dan membahayakan keberadaan
tatanan demokratis dan sekular Republik
Turki yang berdasarkan hak asasi manusia"
membahayakan keberadaan tatanan
demokratis dan sekular" inilah yang telah
sukses digunakan untuk mendukung
pelarangan jilbab di Turki. Padahal,
pelarangan ini miskin landasan aturan yang
eksplisit. Selain itu, pasal 24 yang
menyebutkan adanya permbatasan antara
kebebasan beragama, menyatakan bahwa:
"tidak ada seorang pun yang diizinkan
untuk mengekploitasi atau
menyalahgunakan agama atau sentiman
keagamaan atau sesuatu yang dianggap suci
oleh agama dengan cara apapun dan
bagaimanapun untuk tujuan personal atau
pengaruh politik". Pendukung pelarangan
jilbab beralasan bahwa karena memakai
jilbab merupakan simbol islam politik,
mengizinkannya berarti merupakan
langkah awal untuk mengarahkan Turki
yang sekular mejadi negara yang tatanan
hukumnya berdasarkan ajaran agama."
dengan demikian, mengenakan jilbab
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
368
merupakan tindakan eksploitasi atau
penyalahgunaan agama yang dilarang oleh
pasal 24.
Masalah yang terdapat dalam debat
mengenai jilbab adalah bagaimana
membedakan antara "ruang publik" yang
disebut-sebut oleh Mahkamah Konstitusi
sebagai tempat dimana jilbab harus
dilarang dengan "ruang privat" dimana
jilbab diperbolehkan. Menurut Mahkamah,
karena ruang publik itu harus sekular dan
netral serta memberikan perlindungan dan
pelayanan yang sama bagi semua orang,
maka pegawai publik tidak diperbolehkan
untuk menggunakan atau membawa-bawa
simbol-simbol agama atau ideologi yang
mengindikasikan kepercayaan atau
sikapnya. Pembedaan ini benar-benar
penting meskipun netralitas keagamaan dan
ideologis negara harus dijaga, kesulitannya
muncul dalam mendefinisikan istilah-
istilah tersebut dan mempertahankan
konsistensi dalam melaksanakan prinsip-
prinsip tersebut. Berlainan dengan pelajar
atau guru yang tidak dilarnag untuk
memasuki kampus atau diinvestigasi
karena mereka memakai pin attaturk atau
simbol-simbol lain yang jelas-jelas
merupakan simbol ideologis. Perlakuan
yang tidak adil terhadap simbol keagamaan
dan ideologis ini menimbulkan isu lain
yaitu apakah negara benar-benar netral atau
tidak. Jika alasan keharusan negara
bersikap netral untuk menjamin warga
negara mendapatkan perlakuan yang sama
dari pejabat negara, maka sama halnya
dengan mengizinkan pegawai negara
memakai kerudung, mengizinkan pegawai
negara untuk memakai simbol-simbol
ideologis Attaturk berarti melanggar
prinsip ini (kritik ini nampaknya ditujukan
kepada CHP sebagai organisasi politik).
Gagal menyediakan definisi yang jelas dan
otoritatif bagi istilah ruang publik dan
ruang privat akan menimbulkan resiko
perluasan pelarangan itu ke wilayah yang
lain secara semena-mena dan tidak adil.
Pada bulan November 2003 misalnya,
seorang hakim memerintahkan terdakwa
perempuan yang memakai jilbab untuk
dikeluarkan dari ruangan sidang dengan
alasan bahwa dia "tidak memiliki hak untuk
memakai jilbab itu diruang publik." Ada
juga hakim, pada sidang pertama, yang
meminta pegawai perempuan yang dipecat
dari pekerjaannya karena memakai jilbab
untuk meninggalkan ruangan sidang
kecuali ia melepas jilbabnya. Dan bahkan
transportasi publik pun potensial dianggap
"ruang publik" dimana perempuan tidak
boleh mengenakan jilbabnya (Ibid, 379).
Adapun mereka yang mendukung
penghapusan aturan pelarangan jilbab
beralasan bahwa semua warga negara
termasuk mereka yang dipekerjakan oleh
negara dan bertindak sebagai penyedia
layanan publik memiliki hak-hak
konstitusional untuk menggunakan symbol
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
369
ideologi dan agama. dengan pendekatan ini,
netralitas dan keadilan pemerintahan
kepada penerima layanan publik ditentukan
oleh niat baik si penyedia layanan. Dengan
demikian, seorang professor universitas
harus diperbolehkan untuk menggunakan
jilbab jika dia memilih untuk memakainya
dan para mahasiswanya harus percaya pada
niat baik dan integritas professional
professornya bahwa sang profesor tidak
akan bertindak diskriminatif terhadap siswa
yang memakai simbol keagamaan atau pun
simbol sekular.
Runtuhnya Sekularisme Attaturk
Keberhasilan Erdogan Menguasai
Militer
Turki secara perlahan mengalami
perubahan dan melepaskan dirinya secara
perlahan namun pasti terhadap
Westernisasi untuk kembali kepada prinsip-
prinsipnya dan bangga dengan identitasnya,
peradaban dan posisi sejarahnya diantara
negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah
dan Eropa.
Namun demikian, reaksi militer
Turki yang dikenal sebagai super power
dinegara Turki memiliki kekuasaan yang
kuat. Kewibawaan pasukan Turki telah
tertanam kuat dalam hati masyarakat Turki
dan tumbuh sejak berabad-abad lalu.
Pasukan Turki mempunyai peran besar
dalam penaklukan-penaklukan yang
dipimpin Daulah Saljuk dan Daulah
Utsmaniyah. Pasukan Turki telah
mengantarkan dua daulah ini menjadi
imperium besar hingga kekuasaan Daulah
Utsmaniyah mencapai tiga benua. Hal ini
menjadikan Inkisyar Utsmani memainkan
peranan-peranan penting dalam mengubah
pimpinan-pimpinan.
Dalam sejarahnya, pasukan Turki
melakukan perang kemerdekaan melawan
sisa-sisa kerajaan Utsmani yang mengalami
kemunduran dan pasukan penjajah Prancis,
Inggris, Yunani dan Italia yang menguasai
daerah Anatolia setelah Perang Dunia II
dimana Jerman dan Turki mengalami
kekalahan didalamnya. Para jenderal
sesudah itu dibawah kepemimpinan
Musthafa Kemal Attaturk memegang
peranan politik militer dengan bersandar
kepada perkembangan-perkembangan
lokal, regional dan internasional. Yang
paling jelas adalah masuknya Inggris ke
konstatinopel lalu memaksa Daulah
Utsmaniyah untuk menandatangani
kesepakatan Silver tahun 1920. Akibat dari
kesepakatan ini Turki terpaksa menerima
syarat-syaratnya yang terlebih merugikan
Turki. Diantaranya adalah, Turki harus
melepaskan kekuasaannya terhadap rakyat
disamping Turki harus melepaskan
sebagian pulau dilaut Aegea dan Asia Kecil
kepada Yunani (Taghian, 2012:97).
Demikian Republik Turki pertama
berdiri melalui revolusi militer yang
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
370
dipimpin Musthafa Kemal Attaturk dan
jajarannya. Setelah itu prinsip
penggulingan kekuasaan menjadi cara
untuk membangun negara republik dan
melestarikannya. Revolusi juga menjadi
salah satu dari prinsip undang-undang
Turki yang diwasiatkan Attaturk satu tahun
sebelum dia meninggal tahun 1937 kepada
militer Turki. Attaturk mengatakan bahwa
militer merupakan pembangun Turki
modern dan pemimpin revolusinya.
Dengan kata lain bahwasanya
Angkatan Bersenjata Turki – Turk Silahli
Kuvvetleri (TSK) merupakan pendukung
sekularisme Musthafa Kemal yang paling
kuat, sekaligus pelaksana yang paling
efektif. Gerakan Kemal tidak hanya bisa
mendapatkan kekuasaan melalui militer,
tetapi Partai Rakyat Republik – Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) yang mendominasi
kehidupan politik Turki hingga berakhirnya
periode partai tunggal pada 1950an juga
menggunakan militer untuk lebih
memajukan ideologi modernisasi,
westernisasi dan sekularismenya. CHP juga
mewajibkan militer untuk mendoktrinasi
anak-anak muda Turki, yang diantaranya
baru pertama kali meninggalkan kampung
halamannya, dengan doktrin Kemalian
(Naim, 2007:365). Tenaga sukarelawan
militer ini menerima pelatihan ideologis
tentang sejarah, pemerintahan, agama,
geografi, matematika dan pertanian.
Mereka juga terlibat dalam istilah prajurit
masuk desa yang mempergunakan tenaga
prajurit untuk pembangunan sekolah,
masjid dan memenuhi kebutuhan pertanian
masyarakat desa. Setelah perekerjaan itu
selesai, komandan tentara akan datang ke
desa itu dan membawa bendera dan patung
Attaturk. Dengan cara itu, terbangunlah
hubungan antara masyarakat dengan militer
yang berperan sebagai media terbentuknya
modernis.
Adapun peran militer sebagai
penjaga sekularisme Kemalian
terilustrasikan secara dramatis oleh
peristiwa pada 28 februari 1997, ketika
militer yang bertindak melalui Dewan
Keamanan Nasional – Milli Guvenlik
Kurulu (MGK) memaksa pemerintahan
yang dipimpin Erbakan dan partainya
(Refah Partisi) untuk mengundurkan diri.
Intervensi militer ini didasarkan pada
peraturan yang ditetapkan satu bulan
sebelumnya yang memungkinkan Dewan
Keamanan Nasional (MGK) untuk
mengambil alih kontrol dari pemerintahan
jika negara dalam kondisi krisis tidak hanya
karena adanya ancaman dari luar yang
disebabkan perang atau bencana alam,
tetapi juga karena adanya semacam
ancaman dari gerakan-gerakan sosial
internal. Selain memaksa pemerintahan
yang berkuasa saat itu untuk
mengundurkan diri pada februari 1997,
MGK juga menuntut diberlakukannya
tindakan yang lebih keras terhadap
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
371
gerakan-gerakan Islam dan juga kontrol
yanglebih ketat terhadap wakaf dan
sekolah-sekolah. Intervensi yang dilakukan
militer pada februari 1997 mendapatkan
dukungan dari masyarakat Turki dan media
yang umumnya menyalahkan Partai Refah
sebagai pemicu timbulnya kup. Fenomena
ini memperlihatkan bahwa kelas menengah
urban Turki menganggap militer sebagai
penjaga sekularisme dari ancaman
fundamentalisme Islam (Naim, 2007:367).
Recep Tayyeb Erdogan lahir dari
tradisi Islam yang kuat, namun Erdogan
tidak serta untuk terjebak dalam perdebatan
ideologis. Menjadi sosok yang Islamis tidak
menghalangi dirinya untuk tetap menjadi
seseorang yang demokrat. Sebaliknya,
Erdogan menyerukan kaum muslim untuk
berhijrah dari debat ideologis kepada
formulasi kebijakan. Selama dua priode
menjabat sebagai Perdana Menteri Turki,
Erdogan selalu menghindari dirinya dan
AKP untuk terlibat dalam kontroversi
wacana. Sebaliknya, Erdogan fokus pada
pentransfomasian ide universalitas Islam ke
dalam kebijakan publik yang adil dan
implementasinya yang efektif (Dzakirin,
2012:91).
Melihat dari gerakan partai Islam
sebelumnya, disini bisa diibaratkan dengan
Partai Refah dibawah kepemimpinan
Necmettin Erbakan, partai Islam sebelum
AKP, yang gerakannya lebih mengambil
sikap absolut sehingga karenanya lebih
cenderung untuk merespon tantangan-
tantangan yang ada dengan pendekatan
monolit (tidak ada pilihan-pilihan) dan
bersifat hitam putih. Yang pada akhirnya,
gerakan islamis teraliensi dalam pusaran
arus utama pengambilan keputusan politik.
Dengan model gerakan seperti ini dalam
sejarahnya acapkali menempatkan gerakan
islamis dalam posisi sulit, karena dipaksa
berhadapan dengan kekuatan besar yang
lebih menindas. Di Turki sendiri,
disepanjang lima dekade, militer telah
melakukan empat kali kudeta dan beberapa
kali rencana kudeta kepada AKP dibawah
kepemimpinan Erdogan namun gagal (Ibid,
92).
Keluar dari kecenderungan non-
opsional gerakan islamis, Erdogan dan
AKP lebih menginterpretasikan secara
lebih terbuka terhadap konsep sekularisme
dan mengadopsi praktik-praktik
sekularisme dan mengadopsi praktek-
praktek sekularisme dalam negara
demokrasi. AKP lebih bersikap untuk
berhenti dalam bereksploitasi isu ini
sebagai ancaman Islam demi menarik
dukungan pemilih konservatif dan
ideologis. Pendahulunya, yaitu Necmettin
Erbakan secara terang-terangan
menyatakan sikap antisekularisme dan
mendorong untuk pembentukan aliansi
Islam untuk menentang hegemoni Barat
setelah terpilih sebagai Perdana Menteri
tahun 1994. Berbeda dengan Erbakan,
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
372
Recep Tayyeb Erdogan malah lebih
menegaskan kesiapan AKP menerima dua
syarat utama Republik Turki yang tidak
dapat diganggu gugat, yakni sekularisme
dan pro-Barat. Sikap politik Erdogan ini
tidak pelak mengakhiri perdebatan
ideologis tentang posisi dan sikap partai
AKP terhadap dua isu krusial dalam
perpolitikan Turki. Dalam tataran praktis,
AKP lebih concern pada kesiapan platform,
program kerja dan mesin partai yang efektif
dalam memenuhi ekspektasi publik berupa
pemulihan ekonomi, daripada lebih
mengembangkan retorika ideologis yang
bersifat konfrontatif.
Erdogan menolak identifikasi AKP
sebagai partai islamis. Dia lebih menyukai
AKP diasosiasikan seperti halnya partai
konservatif demokrat yang ada dalam
tradisi politik Uni Eropa. Bisa dikatakan ini
adalah sebagai siasat Erdogan untuk tidak
terjebak dalam politik sekular Turki
terlebih lagi dalam berhadapan dengan
militer. Dalam berbagai kesempatan,
Erdogan menegaskan karakter sekular
partai politik yang dipimpinnya. “partai
tidak memiliki agama, tuntutan beriman
hanya diperintahkan kepada manusia.”dan
AKP melihat setrategi ini lebih tepat dan
mengena karena berpotensi memperluas
konstituensi dan basis elektoral, sementara
disisi lain mencegah adanya radikalisasi
kubu sekular yang terutama militer yang
memiliki alasan untuk menggulung partai
islamis. Erdogan lebih meyakini bahwa
kekuatan islamis pada dasarnya lebih
unggul dari seteru sekularnya. Keunggulan
tersebut telihat dari integritas moral,
militansi pendukung dan basis konstituensi
yang lebih besar daripada yang dimiliki
kubu sekular. Bagaimanapun juga, alasan
agama akan tetap menjadi dasar dukungan
politik yang besar dinegara-negara dengan
penduduk yang mayoritas muslim. Namun
demikian, eksploitasi ideologis secara
berlebihan akan cenderung
kontraproduktif, terlebih jika publik
melihat adanya jurang lebar dalam praktik
antara idealisme yang diemban dengan
realitas yang disandang (Dzakirin,
2012:93).
Sukses ekonomi dan sikap menahan
diri dari retorika ideologis, AKP yang
dibawah kepemimpinan Erdogan
dipandang menjadi faktor penting dibalik
kegagalan rencana kudeta militer.
Bagaimanapun juga, militer tampak berat
untuk menyikapi kudeta dengan adanya
keterlibatan dua kekuatan penting
noneksistensial, yakni opini publik dan
keterlibatan Uni Eropa. Sebagai contoh
pemilu tahun 2007, menjadi peringatan
penting bagi militer bahwa militer akan
semakin kehilangan dukungan publik jika
melakukan kudeta. Pemilu 2007 sendiri
menjadi jawaban tegas atas ancaman dan
sinyal kudeta dari militer. Bisa dikatakan
bahwa AKP menuai kesuksesan besar,
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
373
namun demikian peringatan Uni Eropa
tidak kalah penting. Yang mana Uni Eropa
secara tegas menyatakan kepada militer
Turki untuk tidak ikut campur terhadap
urusan politik. Ancaman Uni Eropa bagi
militer seperti halnya ancaman orang tua
kepada anaknya, sehingga sulit untuk
militer melakukan hal-hal diluar ancaman
tersebut. Sebagai anggota NATO, militer
Turki sangat bergantung kepada AS dan
Uni Eropa. Dan Uni Eropa tidak lagi
bersikap ambivalen dalam merespon
ancaman kudeta militer atas pemerintahan
sipil Turki seperti terjadi pada kasus
sebelumnya, yaitu dalam kasus kudeta 1997
yang menggulingkan pemerintahan
Erbakan dan pembubaran Partai Refah. Uni
Eropa tidak ingin dituduh untuk
menerapkan standar ganda
(Dzakirin,2012:95).
Formulasi strategi politik AKP
dibawah kepemimpinan Erdogan atas
sekularisme mencerminkan respons terukur
gerakan islamis dalam menghadapi
tantangan eksternal. AKP secara hati-hati
menghindari dalam mengirimkan pesan
yang salah kepada militer. Sosok Erdogan
memahami betul situasi itu, dia duduk
bersanding dan berdiskusi dengan pihak
militer, mendengarkan keluhan mereka,
mengajukan sesuatu kebijakan, mengukur
respons yang muncul atas kebijakan
tersebut, dan kemudian mengambil
keputusan untuk meneruskan atau karena
situasi tertentu menundanya karena
menunggu momentum politik yang tepat
tanpa harus menggeser sikap dasar
politiknya.
Siasat Erdogan Memperjuangankan
Jilbab
Partai Keadilan dan Pembangunan
(AKP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri
(PM) Turki Recep Tayyib Erdogan.
membutuhkan waktu hingga satu dekade
guna mengubah undang-undang yang
melarang jilbab masuk ke institusi negara.
Dan dalam waktu satu dekade tersebut, istri
PM dan Presiden Turki (Emine Erdogan
dan Hayrunnisa Gul) tidak bisa
mendampingi suami mereka di rumah dinas
dan istana negara. Karena alasan keduanya
memakai jilbab, yang menjadi alasan PM
Erdogan kemudian menyekolahkan kedua
anak perempuannya ke Amerika Serikat
dan Bosnia.
Tepatnya bulan Oktober 2013, PM
Erdogan mengumumkan paket reformasi
yang telah disetujui parlemen. Paket
reformasi itu mencakup antara lain
pencabutan undang-undang yang melarang
penggunaan jilbab di berbagai institusi
pemerintah/negara. Yangmana
sebelumnya, larangan berjilbab dikampus-
kampus, termasuk di sekolah-sekolah dan
perguruan tinggi negeri, juga telah dicabut.
Paket reformasi yang mencabut
undang-undang larangan berbusana
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
374
Muslimah di institusi pemerintah/negara
Turki, yang menjadikan para pegawai
negeri perempuan kini bebas mengenakan
busana Muslimah dan laki-laki boleh
memelihara jenggot. Namun, larangan
memakai jilbab dan berjenggot masih tetap
berlaku untuk tentara, polisi, hakim, dan
jaksa. Dan ini merupakan lompatan besar
dan merupakan beberhasilan partai
pemerintah, Partai AKP yang dipimpin
Erdogan. Sepuluh tahun lalu, atau tepatnya
pada 2002, ketika AKP memenangkan
pemilu dan mengantarkan Erdogan menjadi
PM Turki, partai berhaluan Islam ini
berjanji akan mencabut larangan
mengenakan busana Muslimah ini di semua
institusi pemerintah.Namun, terlebih untuk
merealisasikan bembebasan kerudung itu
ternyata tidak semudah membalikkan
telapak tangan. Di Turki, meskipun
mayoritas penduduknya beragama Islam,
masalah jilbab atau hijab bukan hanya
urusan agama dan ideologi masing-masing
individu. Yangmana Jilbab sudah menjadi
simbol politik Turki.
Bagi golongan sekular Turki,
larangan berjilbab di institusi-institusi
pemerintah merupakan realisasi dan
perwujudan dari Republik Turki modern
era Mustafa Kamal Ataturk sejak 90 tahun
lalu.Turki modern yang dimaksud adalah
dengan tetap menjaga dan memelihara
kesekularan negara. Yaitu dengan
menghilangkan atau melarang simbol-
simbol agama masuk dalam institusi-
institusi pemerintah/negara. Termasuk
larangan mengenakan atribut agama
terutama jilbab diinstitusi-institusi negara
dan ruang publik. Dengan kata lain,
memperbolehkan atribut agama masuk di
institusi pemerintah/negara berarti telah
menghilangkan ciri dan status dari
sekularisme Republik Turki modern.
Di lain pihak, kalangan Islam di
Turki menyatakan bahwa sekular yang
benar justru memberikan kebebasan yang
sebesar-besarnya kepada setiap individu
untuk melaksanakan ajaran agama dan
ideologinya masing-masing, antara lain
termasuk mengenakan busana
Muslim/Muslimah. Terlebih umat Islam di
Turki merupakan mayoritas. Karena itulah,
kalangan Islam, terutama partai politiknya,
terus berusaha memperjuangkan Islam,
termasuk mengenakan atribut-atribut
keagamaan.
Yang pertama memperjuangkan
jilbab adalah Najmuddin Erbakan ketika
menjadi PM Turki pada 1996. Ia akhirnya
dikudeta oleh militer (1997) dan
pembubaran Refah Partisi. Bahkan,
seorang anggota parlemen perempuan dari
Partai Refah (Partai Kesejahteraan)
pimpinan Erbakan, Marwah Qawaqiji, yang
berhasil memasuki gedung parlemen
dengan berjilbab, dipaksa keluar oleh para
anggota parlemen lainnya dari partai kiri
sekular.
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
375
Belajar dari kasus Erbakan, Recep
Tayyib Erdogan kemudian menggunakan
siasat lain ketika menjadi PM
Turki.Pertama, ia tidak pernah
menonjolkan simbol-simbol keagamaan
dalam memperjuangkan penerapan Islam,
terutama yang menyangkut jilbab. Alasan
yang ia kemukakan adalah hak asasi
manusia (HAM). Dengan mengangkat
HAM, maka tidak ada alasan bagi kalangan
sekular untuk menentangnya. Begitupun
ketika meluncurkan paket reformasi,
terutama yang terkait dengan jilbab,
Erdogan menegaskan langkahnya itu
sebagai bagian dari upaya memperkuat
Turki mengajukan diri sebagai anggota
penuh Uni Eropa. Yang terakhir ini juga
merupakan keinginan kalangan sekular
selama bertahun-tahun namun terkendala
lantaran banyaknya pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh pemerintahan sekular
sebelumnya.Kedua, Erdogan dan AKP
membuktikan mampu mensejahterakan
rakyat dan meningkatkan ekonomi Turki..
Dengan tingkat ekonomi dan
kesejahteraan yang membaik, hal itu tentu
tidak hanya dinikmati para pendukung
AKP, tapi juga seluruh rakyat Turki,
termasuk oleh kalangan oposisi dari
kelompok sekular dan liberal. Tak
mengherankan bila kemudian Partai AKP
dalam satu dekade terakhir selalu menang
dalam tiga kali pemilu. Perolehan suaranya
pun selalu meningkat dari pemilu ke pemilu
berikutnya. Dan dengan kondisi demikian,
Erdogan tidak terlalu sulit untuk
meluncurkan reformasi. Termasuk,
pencabutan larangan penggunaan jilbab di
institusi-institusi negara (Mashuri,
www.republika.co.id).
Dampak Sekularisme Terhadap Dunia
Islam
Dalam dunia Islam dampak dari
paham sekularisme dimulai ketika pada
zaman imperialisme barat terhadap dunia
Islam. Umat Islam dan Khilafah yang pada
waktu itu sedang dalam kondisi lemah
sedangkan barat sedang dalam proses
kemajuan teknologi yang begitu pesat,
mendorong sebagian umat Islam untuk
mencontoh apa yang dipahami dan
dikerjakan barat, salah satunya mengadopsi
ide sekularisme.
Di dunia Islam sekularisasi bukan
hanya sebuah proses, tetapi juga menjadi
paradigma, ideologi, dan dogma yang
diyakini kebenarannya dan digarap secara
sistematis lagi terencana. Sekularisasi
dianggap sebagai prasarat perubahan
masyarakat dari tradisional menjadi
modern. Akan tetapi, untuk mengurangi
perlawanan digunakanlah istilah lain yang
lebih halus dan mengelabuhi seperti
modernisasi, pembangunan, demokratisasi,
liberalisasi, dan lain sebagainya.
Sekularisasi di dunia Islam terjadi
setelah kolonialisasi negeri-negeri muslim
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
376
oleh bangsa-bangsa eropa, contohnya India.
Pemerintah kolonial inggris di India secara
bertahap mencabut undang-undang(syariat)
Islam dan menggantikannya dengan hukum
mereka sehingga mulai tahun 1870 M,
penerapan hukum Islam di India hanya
terbatas pada urusan-urusan pribadi, seperti
perkawinan dan warisan.
Hal yang sama juga terjadi di
negara-negara muslim lainnya, proses
westernisasi disokong oleh sejumlah
pemikir liberal pada masa itu, seperti Sir
Sayyid Akhmad Khan, Nawwab abd al-
latif, Mustafa khan, dan Khuda Bakhsh. Isu
yang digarap termasuk masalah akidah,
Sayyid Ahmad Khan misalnya,
menganggap bibel masih murni dan utuh,
jihad tidak relevan, hadis tidak perlu, ayat-
ayat alquran yang diturunkan di mekkah
lebih penting daripada ayat-ayat
madaniyah, tafsir al-Quran harus rasional,
Mi’raj Nabi hanya vision, dan agama harus
ditarik dari ruang publik (Syamsudin,
2008:91).
Di Turki, Pengaruh sekularisme
terlihat jelas ketika runtuhnya kekhilafahan
usmani yang berada di Turki dan digantikan
oleh rezim Musthafa Kemal. Mustafa
attaturk merubah total sistem pemerintahan
dan kehidupan di Turki, yakni
menggantikan kesatuan politik lama yang
berlandaskan pada agama dengan landasan
nasionalisme sekular.
Turki kemudian menjiplak barat
dengan segala aspek kehidupan, mereka
berpikir dengan menjiplak barat dan
meninggalkan islam, UU turki pasal 1
menegaskan, turki adalah negara
(1)Nasionalis, (2) Kerakyatan, (3)
Kenegaraan, (4) Sekularis, (5)
Revolusioneris (Adian, 2005:272).
Sekularisme merupakan yang
paling berpengaruh pada negara Turki baru.
Turki mengalami perubahan total menjadi
negara sekular dari sebelumnya yang
merupakan pusat pemerintahan Islam.
Perubahan total tersebut terlihat dari
digantukannya azan dengan bahasa Turki,
jilbab dilarang, biro syaikh al-Islam
dihapuskan, kementerian syariah
dihapuskan, hukum waris dan pernikahan
tidak lagi menggunakan syariah, bahasa
dan tulisan arab digantikan dengan bahasa
Turki dan tulisan latin dan perubahan-
perubahan lain yang menolak eksistensi
agama dalam kehidupan (Ibid, 22).
Selain itu, untuk menjamin
kelanggengan ideologi ini, rezim kemalis
menciptakan apayang mereka sebut sebagai
“cagdas Islam” (Islam yang tercerahkan),
mirip dengan gagasan Islam progessif di
Amerika Serikat, Islam modernis di
Pakistan, Islam liberal di Indonesia, atau
Islam Hadhari di Malaysia. Namun, sebagai
ideologi negara, sekularisme di Turki
dinilai gagal mencapai tujuan. Sebab, diam-
diam namun pasti Islam sebagai kekuatan
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
377
politik tampak mulai bangkit melawan
kekuatan sekular dan berusaha merebut
kembali tampuk kekuasaan dari tangan
mereka (Syamsudin, 2008:93).
KESIMPULAN
Munculnya Islam politik yang
dimulai pada tahun 70an dengan
terbentuknya partai Milli Sellamet Partisi
(MSP) yang didirikan pada tahun 1973
dibawah kepemimpinan Erbakan
dibubarkan setelah terjadinya kupmiliter
pada tahun 1980, dan Partai Refah (RP)
menggantikan posisinya. Parta Refah
mendapatkan pendukung dari kalangan
yang merasa tertinggal oleh perubahan
ekonomi yang terjadi di Turki pada tahun
1980 dan 1990an.
Seiring dengan bertambahnya
popularitas dan penampilan pemimipin
partai Refah di media, janggut dan
kerudung para pemimpin Islam menjadi
semakin kontroversial dan menjadi simbol
identitas Islam bagi sebagian orang turki
dan sekaligus merupakan provokasi politik
dan ancaman atas status quo sekuleryang
lain. Perang simbol pun terjadi dikalangan
masyarakat Turki yang memudahkan
kalangan sekuleruntuk menekankan
identitas Kemalian-nya. Pakaian
perempuan gaya Barat yang diiklankan
sebagai pakaian "kontemporer atau pakaian
standar, poster, stiker, kartu ucapan dan pin
yang bergambar Attaturk menjadi populer
di tahun 1994 ketika partai Islam Refah
memenangkan pemilihan untuk
pemerintahan lokal dan kabupaten. Dengan
demikian, simbol identitas politik dan
ideologi menjadi sumber utama ketegangan
dan kontentasi ini.
Pandangan Sekularisme Kemalian
yang masih dominan di Turki berdasarkan
kontrol penuh negara atas agama. Negara
mengatur pendidikan agama, praktik
keagamaandan mengatur cara berpakaian di
sekolah dan tempat bekerja, terutama bagi
perempuan. Problematika negara ketika
berusaha mengontrol dan memanipulasi
peran Islam dalam kebijakan publik dan
politik atas nama sekularisme dan terus
menolak warga negara yang mengambil
Islam sebagai kekuatan dasar dalam
hidupnya serta hak dan kesempatan mereka
untuk hidup dengan keyakinannya.
Majelis Keamanan Nasional - Milli
Guvenlik Kurulu (MGK) telah lama
menyebut kemungkinan jatuhnya
pemerintahan Turki pada pihak yang
mungkin menerapkan syari'ah sebagai
ancaman nomer satu bagi keutuhan bangsa,
hingga MGK pun merasa berhak untuk
melakukan pembatasan atas hak-hak
konstutisional terutama hak yang berkaitan
dengan kebebasan beragama.
Pandangan Eropa mengenai
masalah Turki terlihat dalam persepsinya
mengenai Turki sebagai negeri Muslim
padahal sudah puluhan dekade pemerintah
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
378
Turki dan militer melakukan usah-usaha
yang otoriter dan keras untuk
mensekularisasi dan mewesternisasi negeri
itu bahkan mengasingkan masyarakatnya
dari budaya Islam, dan berbenturannya
dengan HAM berbenturan juga dengan
kebijakan Uni Eropa. Dan itulah alasan Uni
Eropa menentang pengangkatan Turki
menjadi anggota Uni Eropa. mereka
beralasan bahwa homogenitas budaya
Eropa akan hilang bila Turki diterima
menjadi anggota Uni Eropa.
Terpilihnya Recep Tayyeb Erdogan
sebagai Perdana Menteri dan memimpin
partai AKP yang pro Islam dan moderat
terhadap kepemerintahan sekular Turki,
dengan keberhasilannya menguasai militer
serta tuntunan untuk mendapatkan
keanggotaan dalam Uni Eropa
mengindikasikan bahwa meskipun
mayoritas masyarakat Turki mendukung
pemerintahan yang sekuler, mereka pun
masih tetap menginginkan pendekatan yang
moderat dan demokratis terhadap
kebebasan beragama. sebuah pendekatan
yang bisa memungkinkan mereka bisa
secara bebas memasukkan Islam dan
identitas keislamannya ke dalam kehidupan
publik dan privatnya.Model sekularisme
saat ini yang bertahan lebih membatasi
praktik keagamaan secara ketat,
mengontrol pendidikan agama dan
membatasi kebebasan beragama yang
menyebabkan munculnya perlawanan yang
berkelanjutan dan meluas di tengah
masyarakat Turki.
Peran politik AKP dibawah
kepemimpinan Erdogan untuk bisa lebih
membawa kesejahteraan bagi masyarakat
Turki. Jika Turki mampu menunjukkan
bahwa rezim sekuler bisa menyediakan
ruang bagi diksursus keagamaan dan hak
asasi manusia bagi semua pihak, maka ini
merupakan langkah maju dalam
merehabilitasi istilah sekuler di dunia
Islam. begitupun jika Turki bisa
menunjukkan bahwa suara-suara politik
Islam bisa didengar dan pada saat yang
sama mampu mempertahankan
pemerintahan yang sekuler dan hak-hak
konstitusional, maka pengalaman ini akan
memberikan keyakinan baru kepada
golongan sekuler bahwa Islam mempunyai
tempat dalampolitik kepemerintahan Turki.
DAFTAR PUSTAKA Alan, Gurkan Celik, Kate Kirk, dan Yusuf,
2009, “Gulen’s Paradigm On Peaceful Coexistence: Theoretical Insights And Some Practical Perspectives,” dalam Peaceful Coexistence: Fethullah Gulen’s Initiatives in the Contemporary
World, New Jersey: Tughrah Books.
Ali, H. A. Mukti, 1994, Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta : Djambatan.
Arif, Syamsudin, 2008, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, Jakarta: Gema Insani Press.
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
379
Arnold, Sir. T, 1924, The Caliphate, London, Oxford.
Attas , Syed Naquib Al, 1981, Islam dan Sekularisme. Bandung : Pustaka.
Azra, Azyumardi, 1996, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme, Jakarta: Penerbit Paramadina.
Basrowi dan Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rineka Cipta.
Berkes, Niyazi, 1964, The Development of Secularism in Turkey, Montreal: McGill University Press.
Cetin, Muhammed, 2013, Pencerahan Gulen – Gerakan Sosial Tiada Batas, terj : Pipin Sophian, Wage Setiabudi, UI Press.
Dzakirin, Ahmad, 2012, Kebangkitan Pos-Islamisme,Solo: Era Adicitra Intermedia.
Effendi, Bahtiar, 1998, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, Jakarta : Paramadina.
Erdogan, Mustafa, 2004, “Islam Dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Tanpa Islam,”dalam Atila Yayla, (ed.), Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar, Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung.
Esposito, Jhon L, 1990, Islam dan Politik, (terj) H.M. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang.
Faruqi, Haris Sulaiman al-,1983, Al- Mu’jam Al-Qanuni, Beirut : Maktabat Lubnan.
Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan al-Manshur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
Gibb, Prof, 1948, Muhammedianism, London: Oxford University Press.
Gulen, Muhammad Fethullah, 2012, Bangkitnya Spiritualitas Islam, Terj : Fuad Saefuddin, Jakarta : Republika.
Harsono, Rebeka, 2002, “Cultural Studies, Nasionalisme dan Etnisitas”, Nirwan Ahmad Arsuka (ed.), Bentara Esei-esei, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Hidayat, Komarudin, 1999, kata pengantar dalam buku Binnaz Toprak, Islam Dan Perkembangan Politik di Turki, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Hunter, Shireen T, 2001, Politik Kebangkitan Islam, Keragaman dan Kesatuan, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Husaini, Adian, 2005, Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal, Jakarta : GIP.
Kucukcan, Talip, 2003, “State, Islam, and Religious Liberity in Modern Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere,” Brigham Young University Law Review.
Lewis, Geoffrey, 2002, The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success, Oxford Press.
Macdonald, Prof. D. B, 1948, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, New York.
Ma’luf, Lois, 1986, Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A’alam, Beirut: Dar al-Masyriq.
Muta’ali, Abdul, 2013, Membangun Negara Kuat - Kontribusi Islam Terhadap Pemikiran Politik Barat, UI Press.
Nabhani, Taqiyuddin An, 2001, Peraturan Hidup dalam Islam. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.
Naim, Abdullah Ahmed An, 2007, Islam dan Negara Sekular, Bandung: Mizan Media Utama.
MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017
380
Rais, Amien, 1991, Cakrawala Islam: Antara Citra dan Fakta, Bandung: Mizan.
Ridha, Abu, 2004, Gerakan Politik dalam Dakwah, Bandung: Syamil.
Rusdiyanto, 2004, Islam dan dinamika politik di Turki, Jakarta: universitas Indonesia.
Salih, Ihsan Kasim, 2003, Said Nursi Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Membebaskan Agama dari Dogmatisme dan Sekularisme), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Sjadzali, Munawir, 1993, Islam dan Tata Negara – ajaran, sejarah dan pemikiran, UI Press.
Sulaiman, Wan Jaffree Wan, 1987, Mujaddid Islam Sheikh Bediuzzaman Said Nursi, Ankara: Ihlas Nur Nesriyat.
Sumantri, Tiara Sarah Putri, 2012, Demokratisasi Turki : Hubungan Sipil Militer 2003-2011, UI Press.
Sumaryono, 1999, Hermeunitika Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius.
Suryabrata, Sumadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syamsudin, M. Din, 2001, Islam dan Politik, Logos.
Taghian, Syarif, 2012, Asy-Syaikh Ar-Rais Rajab Thayyib Erdogan – Mu’addzin Istanbul Wa Muhathim Ash-Shanam Al-Attaturki” Terj: Erdogan – Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Toprak, Binnaz, 1999, Islam dan perkembangan politik di Turki, (terj) Yogyakarta: Tiara Wacana.
Thahan, Musthofa Muhammad, 1997, Rekonstruksi Pemikiran menuju gerakan Islam Modern, (terj; jasinan, Lc), Solo: Era Intermeda.
Palmer, Richard E, 2003, Hermeneutics Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey and Gadamer, Terj: Hermeneutika :
Teori Baru Mengenai Interpretasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Pardoyo, 1993, Sekularisasi dalam Polemik, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Pulungan, J. Sujuti, 1995, Fiqh Siyasah (ajaran, sejarah dan pemikiran), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Williams, Ali Unal and Alphon se, 2000, Advocate of Dialogue: Fethullah Gülen, Fairfax: The Fountain.
Vahide, Sukran, 2007, Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi (Transformasi Dinasti Usmani menjadi Republik Turki). Jakarta: Anatolia Prenada Media Group.
http://pwkpersis.wordpress.com/2008/03/28/sekilas-tentang-sekularisme/, diakses pada 27 Mei 2014.
Republika.co.id, yang dipublikasikan oleh Ikhwanul Kiram Mashuri – 11 November 2013, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.
www.dakwatuna.com, yang bersumber kepada AlJazeera- Middle East Monitor, diakses pada tanggal 21 Mei 2014