File MEIS 1 - Jurnal Middle East and Islamic Studies

MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017

144

Pengaruh Sinergi Transaksional Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Umum Syariah

Perusahaan Anak Badan Usaha Milik Negara

Herudi Kandau Nugroho, M. Cholil Nafis Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan

Global, Universitas Indonesia

E-mail: [email protected]

Abstract

In order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state-owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The research concluded that both frequency and value of transactions are significantly influence Financing to Debt Ratio (FDR) and Non-Performing Financing (NPF) Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its influence on FDR: the more number of synergy transactional accounts of SOE, the higher FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the lower the FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its effects on the NPF: the more number of synergy transactional accounts of SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. In the implementation of synergy transactional, PT BNI S is at level of efficiency, while PT BSM and PT BRIS are not. Keywords: Synergy, State owned enterprises; Islamic Bank, Financing performance PENDAHULUAN

Salah satu pilar perekonomian

Indonesia adalah Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Dalam rangka

melaksanakan peran strategis tersebut,

setiap tahun BUMN memerlukan dana

untuk operasi dan investasi yang sangat

besar. Gambar 1 dan Gambar 2

menunjukkan kebutuhan total dana operasi

(operating expenditure/opex) dan

permodalan (capital expenditure/capex)

seluruh BUMN yang secara majemuk tahun

mengalami laju pertumbuhan positif,

dengan tingkat laju pertumbuhan masing-

masing sebesar 5,78% dan 15,71%.


145

Gambar 1. Total Nilai Operating Expenditure (Opex) BUMN

Berdasarkan Gambar 1, diketahui

bahwa total dana yang dibutuhkan oleh

seluruh BUMN untuk membiayai

kebutuhan operasional selama tahun 2012

s.d. tahun 2014 terus mengalami

peningkatan. Meskipun tren pada tahun

2015 total dana opex BUMN sempat

mengalami penurunan yang diakibatkan

oleh perlambatan ekonomi nasional, namun

secara rerata dalam empat tahun terakhir,

total dana opex BUMN tetap tumbuh

sebesar 5,78%.

Gambar 2. Total Nilai Capital Expenditure (Capex) BUMN

Berdasarkan Gambar 2, diketahui

bahwa total dana yang dibutuhkan oleh

seluruh BUMN untuk membiayai

kebutuhan permodalan selama tahun 2012

s.d. tahun 2014 selalu mengalami

peningkatan. Sebagaimana kondisi yang

terjadi pada opex, di mana tren pada tahun

2015 total dana capex BUMN juga

mengalami penurunan yang diakibatkan

oleh perlambatan ekonomi nasional, namun

secara rerata dalam empat tahun terakhir,

total dana capex BUMN tumbuh sebesar

15,71%.

2012 2013 2014 2015Tahun 146 196 233 219

050

100150200250

(Rp

Trili

un)

CAPEX BUMN


146

Perubahan lingkungan bisnis yang

sangat cepat dalam dekade tahun 2000-

2020 serta ketidakpastian yang tinggi di

masa mendatang, yang antara lain

disebabkan oleh krisis ekonomi dunia dan

globalisasi, menyebabkan semakin

perlunya pembentukan BUMN-BUMN

yang unggul dan berdaya saing tinggi. Total

aset 118 BUMN yang mencapai Rp5.762

triliun (Kementerian BUMN, 2016) dan

portofolio BUMN yang tersebar di berbagai

sektor industri membuka peluang sinergi

antar BUMN. Bentuk dari sinergi tersebut

adalah melaksanakan kerja sama antar

BUMN guna optimalisasi sumber daya

yang dimiliki, antara lain berupa: kerja

sama keuangan, pemasaran, produksi,

distribusi, serta penelitian dan pelatihan,

dengan tetap memperhatikan asas-asas

berusaha yang sehat dan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance dalam

pelaksanaan kerja sama tersebut.

Sesuai dengan Road Map BUMN

Tahun 2015-2019, Sinergi BUMN

diperlukan dalam rangka mendukung

akselerasi pertumbuhan dan cross selling

transaction serta memperkuat posisi

BUMN dan meningkatkan pemerataan.

Bentuk Sinergi BUMN tersebut terbagi

menjadi 4 level, yaitu: 1) transaksional, 2)

kolaborasi atau kerja sama, 3) aliansi

strategis, dan 4) konsolidasi. Transaksional

adalah level sinergi berupa pemenuhan

kebutuhan pendanaan untuk aktivitas bisnis

dan operasional BUMN. Kolaborasi adalah

level sinergi berupa kontrak kerja sama

operasional tanpa pendirian entitas bisnis

baru dalam bentuk perusahaan

anak/perusahaan patungan. Aliansi

strategis adalah level sinergi berupa

resource sharing dan diwujudkan dalam

bentuk pendirian entitas bisnis baru seperti

joint venture company/ perusahaan

patungan. Konsolidasi adalah level sinergi

berupa peleburan aset maupun saham,

sehingga salah satu atau lebih entitas

bisnis/perusahaan menghilang.

Dalam rangka meningkatkan

implementasi Program Sinergi BUMN,

Pemerintah melalui Kementerian BUMN

mengarahkan agar pemenuhan dana opex

dan capex BUMN dilakukan melalui

mekanisme sinergi BUMN, yang dalam hal

ini berupa sinergi transaksional. Dengan

berkembangnya ekonomi syariah, alternatif

pemenuhan dana opex dan capex BUMN

juga menjadi semakin bervariatif, antara

lain melalui pinjaman dari lembaga

keuangan khususnya perbankan syariah

atau penerbitan obligasi syariah (sukuk).

Berdasarkan data statistik Otoritas

Jasa Keuangan/OJK tahun 2015, di tengah

pertumbuhan positif industri perbankan

syariah yang cukup menggembirakan

dengan peningkatan rata-rata 33,2% dalam

dekade tahun 2005-2015, terjadi fenomena

perlambatan pertumbuhan volume usaha.

Sesuai dengan Gambar 3, sejak tahun 2013,


147

pertumbuhan pembiayaan, pendanaan, dan

aset industri perbankan syariah mengalami

perlambatan dibandingkan periode

sebelumnya.

Gambar 3. Perkembangan Volume Usaha Bank Syariah Tahun 2008-2015

Perlambatan pertumbuhan volume

usaha industri perbankan syariah

khususnya akibat perlambatan penyaluran

kredit dan peningkatan pembiayaan

bermasalah, turut dialami oleh bank umum

syariah perusahaan anak BUMN. Kondisi

ini tercermin pada ikhtisar kinerja ketiga

bank umum syariah tersebut, yang dalam

penelitian ini dibatasi pada persentase

pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga

(Financing to Debt Ratio/FDR) dan

persentase pembiayaan bermasalah

terhadap total pembiayaan (Non

Performing Financing/NPF), di mana

secara ringkas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Gambar 4. NPF Bank Umum Syariah Perusahaan Anak BUMN Tahun 2012-2015

0%10%20%30%40%50%60%

050000

100000150000200000250000300000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aset Jan Aset Mei

Aset September Gaset Jan

Gaset Mei Gaset September

Gdeposit Jan Gdeposit Mei

Gdeposit September Gfinancing Jan

Gfinancing Mei Gfinancing September

2012; BSM; 1,14

2012; BRI S; 1,84 2012; BNI S; 1,42

2013; BSM; 2,29

2013; BRI S; 3,26

2013; BNI S; 1,13

2014; BSM; 4,29

2014; BRI S; 3,65

2014; BNI S; 1,04

2015; BSM; 4,05 2015; BRI S; 3,89

2015; BNI S; 1,46

Non Performing Financing (dalam %)2012 2013 2014 2015


148

Sesuai dengan Gambar 4, selama

periode tahun 2012 s.d. 2015 NPF PT BSM

mengalami peningkatan rata-rata sebesar

94,11%, NPF PT BRIS mengalami

peningkatan rata-rata sebesar 44,57%, dan

NPF PT BNI S mengalami penurunan rata-

rata sebesar 14,19%. Dengan demikian,

selama periode tersebut NPF pada sebagian

besar bank umum syariah perusahaan anak

BUMN mengalami peningkatan.

Gambar 5. NPF Bank Umum Syariah Perusahaan Anak BUMN Tahun 2012-2015

Sesuai dengan Gambar 1.5, selama

periode tahun 2012 s.d. 2015 FDR PT BSM

mengalami penurunan rata-rata sebesar

6,83%, FDR PT BRIS mengalami

penurunan rata-rata sebesar 4,46%, dan

FDR PT BNI S mengalami kenaikan rata-

rata sebesar 4,88%. Dengan demikian,

selama periode tersebut FDR pada sebagian

besar bank umum syariah perusahaan anak

BUMN mengalami penurunan.

Hasil penelitian Adzimatinur

(2014) menunjukkan bahwa FDR

memberikan pengaruh positif dan

signifikan terhadap pembiayaan bank

umum syariah, sedangkan NPF akan

memberikan pengaruh yang signifikan

negatif terhadap pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut,

ditemukan permasalahan bahwa

pertumbuhan dana opex dan capex BUMN

yang diharapkan Pemerintah dapat

dipenuhi melalui sinergi transaksional

BUMN, dalam pelaksanaannya

dimungkinkan belum berjalan secara

optimal. Hal ini terlihat dari tren kinerja

pembiayaan bank umum syariah

perusahaan anak BUMN pada periode yang

sama yaitu tahun 2012 s.d. 2015 justru

mengalami penurunan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1) menganalisis pengaruh frekuensi dan

nilai sinergi transaksional BUMN

terhadap FDR bank umum syariah

perusahaan anak BUMN;

2012; BSM; 94,40 2012; BRI S; 103,07

2012; BNI S; 84,99 2013; BSM; 89,37

2013; BRI S; 102,70 2013; BNI S; 97,86

2014; BSM; 81,92

2014; BRI S; 93,90 2014; BNI S; 92,60

2015; BSM; 81,99 2015; BRI S; 84,16 2015; BNI S; 91,94

Financing to Debt Ratio (dalam %)2012 2013 2014 2015


149

2) menganalisis pengaruh frekuensi dan

nilai sinergi transaksional BUMN

terhadap NPF bank umum syariah

perusahaan anak BUMN;

3) menganalisis tingkat efisiensi kinerja


perusahaan anak BUMN dalam

pelaksanaan sinergi transaksional

BUMN.

TINJAUAN TEORITIS

Menurut Deardorff (2006) sinergi

adalah sebuah proses di mana interaksi dari

dua atau lebih unit atau kekuatan akan

menghasilkan pengaruh gabungan yang

lebih besar dibandingkan jumlah dari

pengaruh pelaku secara individual.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Campble (1998), yang

menganalisis bahwa ketika sinergi dikelola

dengan baik, maka hal itu dapat menjadi

anugerah yang akan menciptakan nilai

tambah dari sumber daya yang ada. Namun

demikian sebaliknya, jika tidak dikelola

dengan baik sinergi dapat pula merusak

sebuah keyakinan dan mengikis

kepercayaan antara unit-unit bisnis

organisasi serta antara unit/anak dan

pusat/induk perusahaan. Covey (1993)

menyimpulkan bahwa sinergi yang

dikerjakan bersama lebih baik hasilnya

daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain

itu gabungan beberapa unsur akan

menghasilkan suatu produk yang lebih

unggul. Hasil penelitian tersebut sejalan

dengan pendapat (Corning, 1995) yaitu

kerja sama atau sinergi dilakukan bukan

untuk tujuan mempertahankan hidup,

melainkan agar dapat berkompetisi dengan

saling melengkapi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

definisi BUMN yaitu “badan usaha yang

seluruhnya atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari

kekayaan Negara yang dipisahkan”.

Berdasarkan definisi ini maka dapat

dirumuskan unsur-unsur yang ada dalam

BUMN yaitu:

1) badan usaha;

2) sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Negara;

3) kepemilikan modal Negara melalui

penyertaan secara langsung;

4) modal Negara tersebut merupakan

kekayaan Negara yang dipisahkan.

Menurut Sappington (2003),

BUMN biasanya diperintahkan untuk

mengejar tujuan selain memaksimalkan

keuntungan. Oleh karena itu, kerap terdapat

dugaan bahwa BUMN bertindak kurang

agresif dibanding para pesaing mereka dari

perusahaan swasta yang murni berorientasi

pada memaksimalkan keuntungan atau

laba.


150

Berdasarkan hasil penelitian-

penelitian tentang BUMN, dapat

disimpulkan bahwa BUMN merupakan

badan usaha yang dibentuk atau dimiliki

oleh Pemerintah dengan berbagai motif

atau tujuan, yang utamanya dalam rangka

menjaga keberlangsungan kepentingan

nasional. Berbeda halnya dengan

perusahaan pada umumnya, BUMN tidak

hanya bertujuan untuk meraih keuntungan

(business oriented), tetapi juga mengemban

misi Pemerintah untuk pencapaian tertentu

yang membawa kemaslahatan bagi hajat

hidup orang banyak. Dengan demikian,

dimungkinkan suatu BUMN tidak

mencapai target finansial dalam

menjalankan usahanya, sepanjang misi

nasional yang diamanahkan kepadanya

mampu terselenggara dengan baik.

Definisi tentang perbankan syariah,

bank syariah, dan bank umum syariah

ditegaskan dalam UU Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah sebagai

berikut: Perbankan Syariah adalah segala

sesuatu yang menyangkut tentang Bank

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya. Bank syariah adalah bank yang

menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Adapun Bank Umum Syariah adalah bank

syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

Dari sisi sumber hukumnya,

Sjahdeini (2014) mengungkapkan bahwa

bank-bank syariah tunduk pada dua jenis

hukum yaitu syariah dan hukum positif

(peraturan perundang-undangan Negara

yang berlaku). Seperti halnya bank

konvensional, maka bank syariah juga

tunduk pada Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, sertu

tentunya Undang-Undang tentang

Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian-

penelitian di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa bank umum syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip-prinsip syariah,

dengan tetap tunduk pada hukum positif

yang sejalan dengan prinsip-prinsip

syariah. Ketentuan syariah tidak melarang

bank umum syariah untuk melakukan kerja

sama dengan pihak-pihak (bank dan non

bank) yang tidak menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah,

sepanjang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah tersebut. Dengan demikian,

bank umum syariah perusahaan anak

BUMN dapat melakukan kegiatan kerja

sama dengan BUMN atau


151

mengimplementasikan Program Sinergi

BUMN.

Gilbert dalam Syofyan (2003)

menyatakan ukuran kinerja perbankan yang

paling tepat adalah dengan mengukur

kemampuan perbankan dalam

menghasilkan laba atau profit dari berbagai

kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana

umumnya tujuan suatu perusahaan

didirikan adalah untuk mencapai nilai

(value) yang tinggi, dimana untuk

mencapai value tersebut perusahaan harus

dapat secara efektif dan efisien dalam

mengelola berbagai macam kegiatannya.

Salah satu ukuran untuk mengetahui

seberapa jauh keefektifan dan keefisienan

yang dicapai adalah dengan melihat kinerja

pembiayaan dan tingkat efisiensi

perusahaan. Semakin tinggi kinerja

pembiayaan dan semakin tinggi tingkat

efisiensi, maka semakin tinggi pula kinerja

sebuah perusahaan.

Menurut Khan (1995) sebagai

perantara keuangan, bank memiliki

kekuatan untuk menentukan jenis

pembiayaan yang akan diberikan.

Kemampuan perbankan syariah

menyediakan pembiayaan berpengaruh erat

dengan kinerja internal perbankan syariah,

di mana semakin baik kinerja perbankan

maka semakin banyak pembiayaan yang

dapat disalurkan.

Naja dalam Adzimatinur (2014)

menyatakan bahwa secara garis besar

pembiayaan pada perbankan syariah dibagi

menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan

penggunaannya, yaitu (1) transaksi

pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki

barang dilakukan dengan prinsip jual beli;

(2) transaksi pembiayaan yang ditujukan

untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan

prinsip sewa; dan (3) transaksi pembiayaan

untuk usaha kerja sama yang ditujukan

guna mendapatkan sekaligus barang dan

jasa, dilakukan dengan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan teori dan penelitian-

penelitian sebelumnya, maka faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi pembiayaan

syariah adalah tingkat bagi hasil, Dana

Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing

Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio

(FDR), dan Return on Asset (ROA). Di

samping itu, tingkat efisiensi yang

merupakan rasio dari output terhadap input

turut diperhitungkan guna melihat secara

komprehensif kinerja sebuah perusahaan

dibandingkan dengan perusahaan lainnya

pada sektor industri yang sama atau serupa.

Penelitian Adzimatinur (2014)

dapat melihat pengaruh NPF terhadap

pembiayaan perbankan syariah di

Indonesia. NPF akan memberikan

pengaruh yang signifikan negatif terhadap

pembiayaan. NPF merupakan pembiayaan

bermasalah sehingga semakin tinggi

pembiayaan bermasalah akan menurunkan

jumlah pembiayaan itu sendiri. Hal ini

disebabkan saat terjadi pembiayaan


152

bermasalah maka dana perbankan syariah

tidak dapat diputar dari satu nasabah ke

nasabah lainnya. Pembiayaan bermasalah

yang tinggi menyebabkan bank harus

menyiapkan dana penghapusan yang lebih

besar sehingga dapat menurunkan minat

bank untuk menyalurkan dana melalui

pembiayaan.

FDR merupakan perbandingan

antara pembiayaan dengan DPK. Maka

dapat diduga bahwa FDR memberikan

pengaruh yang signifikan dan positif

terhadap pembiayaan. Hal ini dikarenakan

semakin meningkatnya FDR menunjukkan

terdapat peningkatan pada pembiayaan.

Rasio FDR menunjukkan seberapa besar

dana yang disalurkan untuk pembiayaan

dari dana pihak ketiga (Adzimatinur, 2014).

Menurut Farrell (1957) dalam

Ascarya (2009), efisiensi dari perusahaan

terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi

teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis

mencerminkan kemampuan dari

perusahaan dalam menghasilkan output

dengan sejumlah input yang tersedia,

sedangkan efisiensi alokatif mencerminkan

kemampuan perusahaan dalam

mengoptimalkan penggunaan inputnya,

melalui struktur harga dan teknologi

produksi yang dimilikinya.

Bachrudin (2006) mengukur tingkat

efisiensi bank syariah dan bank

konvensional di Indonesia dengan David

Cole’s ROE for bank. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa tingkat

efisiensi bank syariah berbeda secara

berarti. Deviasi standar dari ROE pada

bank syariah lebih kecil dibanding bank

konvensional. Hal ini mengindikasikan

bahwa tingkat risiko usaha bank syariah

lebih rendah dibandingkan bank

konvensional.

Berdasarkan penelitian sebelumnya

tentang efisiensi tersebut, maka efisiensi

merupakan hasil perbandingan antara

output fisik dan input fisik. Semakin tinggi

rasio output terhadap input maka semakin

tinggi tingkat efisiensi yang dicapai.

Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai

pencapaian output maksimum dari

penggunaan sumber daya tertentu. Jika

output yang dihasilkan lebih besar dari pada

sumber daya yang digunakan maka

semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang

dicapai. Hasil analisis atas efisiensi dapat

dimanfaatkan untuk mendapatkan

gambaran mengenai posisi tiap-tiap

perusahaan di samping pengetahuan

tentang potensi kelemahan dan usaha yang

diperlukan untuk memperbaikinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan dua metode yaitu analisis

data panel dan Data Envelopment Analysis

(DEA). Analisis data panel digunakan

untuk mengetahui pengaruh frekuensi

(number of account) sinergi transaksional


153

BUMN dan nilai sinergi transaksional

BUMN terhadap NPF dan FDR bank umum

syariah perusahaan anak BUMN, baik

secara bersama-sama/simultan maupun

parsial. Analisis data panel tersebut, secara

ringkas terdiri dari tujuh tahap sebagai

berikut:

(1) eksplorasi data menggunakan statistika

deskriptif terhadap variabel respon dan

penjelas;

(2) pendugaan parameter menggunakan

Model Gabungan (Pooled Least

Square);

(3) uji pengaruh waktu dan individu (Uji

Breusch Pagan);

(4) pendugaan parameter menggunakan

Model Pengaruh Tetap (Fix Effect

Model);

(5) uji spesifikasi model pengaruh tetap

(Uji Chow);

(6) pengujian asumsi;

(7) penduga matriks ragam peragam yang

kekar terhadap keheterogenan ragam.

Adapun DEA akan digunakan untuk

mengetahui tingkat efisiensi kinerja


perusahaan anak BUMN dalam

pelaksanaan sinergi transaksional BUMN.

Subyek yang diteliti terdiri atas

Kementerian BUMN dan tiga bank umum

syariah perusahaan anak BUMN yaitu: PT

Bank Syariah Mandiri/”PT BSM”, PT

BRISyariah/PT BRIS”, dan PT BNI

Syariah/”PT BNI S”. Pengambilan sampel

menggunakan metode purposive random

sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1) transaksi pembiayaan bank umum

syariah perusahaan anak BUMN

dilakukan terhadap BUMN, perusahaan

anak BUMN, atau perusahaan cucu

BUMN;

2) laporan keuangan harus memiliki tahun

buku yang berakhir tanggal

31 Desember, hal ini untuk

menghindari adanya pengaruh waktu

parsial dalam perhitungan variabel

independen maupun dependen; dan

3) data yang diteliti minimal memiliki tiga

periode, yaitu di antara tahun 2012 s.d.

2015.

Pengumpulan data primer dalam

penelitian ini dilakukan melalui wawancara

kepada pejabat Kementerian BUMN,

manajemen PT BSM, manajemen PT

BRIS, dan manajemen PT BNI S. Adapun

data sekunder yang digunakan sebagai

pelengkap atau pendukung dalam

penelitian ini bersumber dari Laporan

Tahunan Audited dan Laporan Manajemen

ketiga bank umum syariah perusahaan anak

BUMN tersebut, website resmi

Kementerian BUMN, PT BSM, PT BRIS,

dan PT BNI S, berbagai Undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan/

Keputusan Menteri BUMN, Peraturan

Bank Indonesia, peraturan-peraturan dari

Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa


154

instansi terkait lainnya, serta data

dukung/dokumen lainnya yang terkait.

Menurut hubungan antara satu

variabel dengan variabel lainnya, maka

operasional variabel dalam penelitian ini

adalah:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala

Pengukuran

NoA Number of Account sinergi

transaksional BUMN

Jumlah transaksi

per bulan

Rasio

Nilai Nilai sinergi transaksional

BUMN

Rupiah per bulan Rasio

FDR Financing to Debt Ratio Persentase Rasio

NPF Non Performing Financing Persentase Rasio

Berdasarkan operasional variabel tersebut,

maka model penelitian ini sebagai berikut:

1) Model Regresi Data Panel I

i = 1,2,3

t = 1,2,3,..., 48

: FDR bank umum syariah

perusahaan anak BUMN pada

perusahaan ke-i dan bulan ke-t

: frekuensi (number of account)

sinergi transaksional BUMN

pada perusahaan ke-i dan bulan

ke-t

: nilai sinergi transaksional

BUMN pada perusahaan ke-i

dan bulan ke-t

: intersep yang konstan

: koefisien regresi (slope) untuk

variabel jumlah transaksi (number of

account)


variabel nilai transaksi

: komponen sisaan untuk setiap

perusahaan ke-i pada periode bulan ke-

t

2) Model Regresi Data Panel II

i = 1,2,3

t =1,2,3,..., 48

: NPF bank umum syariah

perusahaan anak BUMN pada


ity

itx1

itx2

0b

1b

2b

itu

ity


155

: frekuensi (number of account)

sinergi transaksional BUMN pada


: nilai sinergi transaksional

BUMN pada perusahaan ke-i dan bulan

ke-t

: intersep yang konstan


variabel jumlah transaksi (number of

account)


variabel nilai transaksi

: komponen sisaan untuk setiap

perusahaan ke-i pada periode bulan ke-

t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Frekuensi (Number of

Account) Sinergi Transaksional BUMN

dan Nilai Sinergi Transaksional BUMN

terhadap FDR Bank Umum Syariah

Perusahaan Anak BUMN

Analisis yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh frekuensi

(number of account) sinergi

transaksional BUMN dan nilai sinergi

transaksional BUMN terhadap FDR


BUMN adalah analisis data panel.

Adapun langkah-langkah yang

dilakukan meliputi:

a. Pemodelan data dengan model

gabungan, model pengaruh tetap,

dan model pengaruh acak.

Tahapan yang dilakukan terdiri dari

pendugaan parameter model

gabungan dengan Metode Kuadrat

Terkecil (MKT) dan pendugaan

parameter dengan model pengaruh

tetap. Selanjutnya, setelah

didapatkan model pengaruh tetap

dan model gabungan dilakukan Uji

Chow untuk menentukan pemilihan

model antara model gabungan dan

model pengaruh tetap. Pemodelan

data dilanjutkan dengan pendugaan


acak. Selanjutnya, setelah


dan model pengaruh acak,

dilakukan Uji Hausman guna

menentukan pemilihan model

antara model pengaruh acak dan

model pengaruh tetap.

b. Pengujian Asumsi.

Uji Studentized Breusch Pagan

(BP) digunakan untuk mengetahui

sisaan yang kita miliki memenuhi

asumsi kehomogenan ragam atau

tidak. Uji asumsi kehomogenen

ragam tidak dipenuhi sehingga

dilakukan pendugaan parameter

model pengaruh tetap dengan

pembobotan cross section weight

sebagaimana Tabel 2.

itx1

itx2

0b

1b

2b

itu


156

Tabel 2. Model Pengaruh Tetap dengan Pembobotan Cross Section Weight

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.023941 0.007530 135.9862 0.0000

NOA 0.003259 0.001367 2.384864 0.0184 NILAI -1.44E-07 2.24E-08 -6.418545 0.0000

Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared 0.921039 Mean dependent var 1.372780

Adjusted R-squared 0.918767 S.D. dependent var 0.617513 S.E. of regression 0.058017 Sum squared resid 0.467873 F-statistic 405.3403 Durbin-Watson stat 2.251212 Prob(F-statistic) 0.000000

Uji asumsi yang dilakukan

selanjutnya adalah Uji Normalitas

menggunakan metode Kolmogorof

Sminov, dengan hasil sebagaimana

Gambar 6:

Gambar 6. Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 6 dapat

diketahui bahwa sisaan menyebar

normal (Nilai p > 0.05). Uji

selanjutnya yang dilakukan adalah

multikolinearitas untuk mengetahui

ada atau tidaknya korelasi antar

variabel penjelas serta uji

autokorelasi menggunakan metode

Durbin Watson untuk mengetahui


157

ada atau tidaknya korelasi diri pada

sisaan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil analisis

tersebut, model terbaik yang

didapatkan adalah model pengaruh

tetap dengan pembobotan cross

section weight dengan persamaan

sebagai berikut:

FDR (BNI S) =

1.148533+3.23𝑥10'(NoA-

1.44𝑥10'(Nilai

FDR (BSM) =

0.995898+3.23𝑥10'(NoA-

1.44𝑥10'(Nilai

FDR (BRIS) =

0.927392+3.23𝑥10'(NoA-

1.44𝑥10'(Nilai

2. Pengaruh Frekuensi (Number of

Account) Sinergi Transaksional BUMN

dan Nilai Sinergi Transaksional BUMN

terhadap NPF Bank Umum Syariah

Perusahaan Anak BUMN

Analisis yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh frekuensi

(number of account) sinergi

transaksional BUMN dan nilai sinergi

transaksional BUMN terhadap NPF


BUMN adalah analisis data panel.

Adapun langkah-langkah yang

dilakukan meliputi:

a. Pemodelan data dengan model

gabungan, model pengaruh tetap,

dan model pengaruh acak.

Tahapan yang dilakukan terdiri dari

pendugaan parameter model

gabungan dengan Metode Kuadrat

Terkecil (MKT) dan pendugaan


tetap. Selanjutnya, setelah


dan model gabungan dilakukan Uji

Chow untuk menentukan pemilihan

model antara model gabungan dan

model pengaruh tetap. Pemodelan

data dilanjutkan dengan pendugaan


acak. Selanjutnya, setelah


dan model pengaruh acak,

dilakukan Uji Hausman guna

menentukan pemilihan model

antara model pengaruh acak dan

model pengaruh tetap.

b. Pengujian Asumsi.

Uji Studentized Breusch Pagan

(BP) digunakan untuk mengetahui

sisaan yang kita miliki memenuhi

asumsi kehomogenan ragam atau

tidak. Uji asumsi kehomogenen

ragam tidak dipenuhi sehingga

dilakukan pendugaan parameter

model pengaruh tetap dengan

pembobotan cross section weight

sebagaimana Tabel 3.


158

Tabel 3. Model Pengaruh Tetap dengan Pembobotan Cross Section Weight

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.017602 0.001787 9.850397 0.0000

NOA 0.001683 0.000256 6.568245 0.0000 NILAI 3.01E-08 5.19E-09 5.808165 0.0000

Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared 0.807132 Mean dependent var 0.034592

Adjusted R-squared 0.801582 S.D. dependent var 0.013417 S.E. of regression 0.008053 Sum squared resid 0.009013 F-statistic 145.4251 Durbin-Watson stat 2.112898 Prob(F-statistic) 0.000000

Uji asumsi yang dilakukan

selanjutnya adalah Uji Normalitas

menggunakan metode Kolmogorof

Sminov, dengan hasil sebagaimana

Gambar 7:

Gambar 7. Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 7, dapat

diketahui bahwa sisaan menyebar normal

(Nilai p > 0.05). Uji selanjutnya yang

dilakukan adalah multikolinearitas untuk

mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar

variabel penjelas serta uji autokorelasi

menggunakan metode Durbin Watson

untuk mengetahui ada atau tidaknya

korelasi diri pada sisaan yang dimiliki.


159

Berdasarkan hasil analisis tersebut,

model terbaik yang didapatkan adalah

model pengaruh tetap dengan pembobotan

cross section weight dengan persamaan

sebagai berikut:

NPF

(BNIS)=0.014582+1.68𝑥10'(NoA+

3.01𝑥10',Nilai

NPF

(BSM)=0.007452+1.68𝑥10'(NoA+

3.01𝑥10',Nilai

NPF

(BRIS)=0.030766+1.68𝑥10'(NoA+

3.01𝑥10',Nilai

Berdasarkan hasil analisis data,

diketahui bahwa frekuensi dan nilai sinergi

transaksional BUMN berpengaruh

signifikan secara bersama-sama baik

terhadap FDR maupun NPF bank umum

syariah perusahaan anak BUMN. Menurut

hasil penelitian terdahulu, di antaranya

Anggraini (2005), Ambarwati (2008), dan

Adzimatinur (2014), peningkatan kinerja

pembiayaan bank umum syariah dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan FDR

dan menurunkan NPF. Upaya peningkatan

FDR bank umum syariah perusahaan anak

BUMN dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan frekuensi sinergi

transaksional BUMN baik untuk yang telah

terjalin atau sinergi yang akan dilakukan

pada kesempatan yang akan datang. Namun

demikian, di sisi lain manajemen bank

umum syariah perusahaan anak BUMN

perlu memitigasi agar sinergi transaksional

BUMN tersebut tidak berdampak pada

semakin tingginya NPF yang berdampak

pula pada turunnya FDR.

Sesuai dengan penjelasan Sjahdeini

(2014) bahwa bank-bank syariah tunduk

pada dua jenis hukum yaitu syariah dan

hukum positif (peraturan perundang-

undangan Negara yang berlaku), maka

pelaksanaan sinergi transaksional BUMN

yang dilakukan oleh bank umum syariah

perusahaan anak BUMN pun harus

dipastikan comply dengan kedua jenis

hukum tersebut. Meskipun dilakukan

dengan sesama grup BUMN, pembiayaan

yang diberikan oleh bank umum syariah

perusahaan anak BUMN haruslah tetap

berpedoman pada prinsip-prinsip syariah

serta etika bisnis yang sehat dan akuntabel.

Dari sisi Pemerintah, terkait dengan

belum optimalnya pelaksanaan Program

Sinergi BUMN, Kementerian BUMN

khususnya perlu melakukan langkah

strategis dan praktis dalam memastikan

efektivitas pelaksanaan Program Sinergi

BUMN tersebut. Kebijakan Kementerian

BUMN tentang Program Sinergi BUMN

harus lebih aplikatif, dengan tetap

mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik (good corporate

governance). Apabila diperlukan,

kebijakan tersebut di dalamnya juga

mengatur tentang indikator-indikator


160

pencapaian yang dijadikan key

performance indicator bagi manajemen

BUMN. Selanjutnya, Kementerian BUMN

perlu melakukan monitoring dan evaluasi

secara sistematis/terstruktur, guna

memantau progres sekaligus memberikan

solusi terhadap tantangan dan kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan sinergi

tersebut.

KESIMPULAN

1) Frekuensi dan nilai sinergi


signifikan secara bersama-sama

terhadap FDR bank umum syariah

perusahaan anak BUMN.

Secara parsial, pengaruh frekuensi

sinergi transaksional BUMN dan nilai

sinergi transaksional BUMN terhadap

FDR bank umum syariah perusahaan

anak BUMN dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a) semakin banyak number of account

sinergi transaksional BUMN,

semakin tinggi FDR bank umum

syariah perusahaan anak BUMN.

b) semakin besar nilai sinergi

transaksional BUMN, semakin

rendah FDR bank umum syariah


2) Frekuensi dan nilai sinergi


signifikan secara bersama-sama

terhadap NPF bank umum syariah


Secara parsial, pengaruh frekuensi

sinergi transaksional BUMN dan nilai

sinergi transaksional BUMN terhadap

NPF bank umum syariah perusahaan

anak BUMN dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a) semakin banyak number of account

sinergi transaksional BUMN,

semakin tinggi NPF bank umum

syariah perusahaan anak BUMN.

b) semakin besar nilai sinergi

transaksional BUMN, semakin

tinggi NPF bank umum syariah


3) Dalam pelaksanaan sinergi

transaksional BUMN, PT BNI S berada

pada batas efisiensi, sedangkan PT

BSM dan PT BRIS tidak efisien.

DAFTAR PUSTAKA Referensi Buku: Ascarya, Diana Yumanita, dan Guruh S.

Rohimah. “Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis”. Current Issues Lembaga Keuangan Syariah. Ed. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. Jakarta: Kencana, 2009.

Covey, Stephen R. (1993). Principle-Centered Leadership. New York: Fireside Press.

Deardorff, Dale S. & Greg Williams. (2006). Synergy Leadership in Quantum Organizations.

New York: Fesserdorff Consultants.


161

Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). Perbankan Syariah. Produk-produk dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.

Referensi Disertasi/Tesis: Ambarwati, Septiana. (2008). Faktor -

Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tesis Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.

Anggraini, Desti. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri). Tesis Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.

Referensi Jurnal: Adzimatinur, F., Sri Hartoyo, Ranti

Wiliasih. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Syariah di Indonesia”. Jurnal Al-Muzara’ah. (2014): (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363).

Campble, Andrew & Michael Goold. Desperately Seeking Synergy. Harvard Business Review. (1998).

Corning, Peter A. Synergy and Self Organization in the Evolution of Complex System. Systems Research. (1995): 12(2): 89-121

Sappington, David E.M. and J. Gregory Sidak. Competition Law for State Owned Enterprises. Antitrust Law Journal. (2003): pp. 479-523. Vol. 71, No. 2.

Syofyan, Sofriza. Keputusan ”Go Public” dan Hubungannya dengan Kinerja Bank-Bank Swasta di Indonesia. Jurnal Media Riset & Manajemen. 2003: Vol. 3, No. 1.

Peraturan/Perundang-undangan/Produk

Pemerintah Lainnya: Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Road Map Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019. 2015.

Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Tahunan Perbankan 2015. 2016.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2003.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2007.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2008.

Website: www.bnisyariah.co.id diakses 17

November 2016. www.brisyariah.co.id diakses 14

November 2016. www.bsm.co.id diakses 10 Oktober 2016. www.bumn.go.id diakses 10 Oktober 2016. www.ojk.go.id diakses 12 Oktober 2016.

File MEIS 1 - Jurnal Middle East and Islamic Studies

Documents

Transcript of File MEIS 1 - Jurnal Middle East and Islamic Studies