5/20/2018 Extra2-Daftar Isi - No Pages

1/5

1

PARADIPLOMACY, KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMDA

DI INDONESIA

(BUKU CETAKANTHE PHINISI PRESS

, EDISI JULI 2013)

PENULIS : TAKDIR ALI MUKTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang, Pengertian dan Urgensi

B. Kerjasama Luar Negeri Sebagai Trend yang Harus Dijawab

C. Sebuah Ikhtiar Peningkatan Mutu Kerjasama Internasional oleh Pemda

BAB II INTERAKSI TRANSNASIONAL DAN PARADIPLOMASI:

Tinjauan Teoritis Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda 21

A. Hubungan dan Kerjasama Internasional Dewasa Ini 22

B. Pemikiran Schellings tentang Theory of Interdependent Decisions 32

C. Paradiplomasi, Geliat Lokal dalam Interaksi Global 37

D. Beberapa Pengalaman Paradiplomasi di Negara Maju 42

D.1. Paradiplomasi di Flanders, Belgia

D.2. Paradiplomasi di Catalonia, Spanyol

D.3. Paradiplomasi di Bavaria, Jerman

D.4. Paradiplomasi di Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan

D.5. Paradiplomasi di Shaanxi, China

D.6. The Association of North East Regional Governments

E. Catatan Sudut Pandang 62

5/20/2018 Extra2-Daftar Isi - No Pages

2/5

2

BAB III PARADIPLOMASI DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL

Tinjauan Yuridis Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda 67

A. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 69

B. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 70

C. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 75

D. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Prov. Papua 82

E. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 83

F. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/

atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah LN 92

G.

PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 98

H. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 74 tahun 2012 tentang Pedoman

Kerjasama pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing (BSA) 101

I. Catatan Sudut Pandang 106

BAB IV PARADIPLOMASI DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL 111

A.

Konteks Hukum Perjanjian Internasional 111B. Paradiplomasi dan UU tentang Perjanjian Internasional (PI) 136

C. Pengesahan Perjanjian Internasional dengan UU di Indonesia 143

D. Beberapa Penamaan Judul Perjanjian Internasional 149

E. Catatan Sudut Pandang 155

BAB V DIPLOMASI OLEH PEMERINTAH DAERAH 159

A.

Perkembangan dari Diplomasi Tradisional, Diplomasi Publik, ke

Diplomasi Total 160

B. Aktifitas Diplomasi oleh Pemda: Diplomasi Soft Power 160

C. Menuju Virtual Diplomacy 177

D. Catatan Sudut Pandang 179

5/20/2018 Extra2-Daftar Isi - No Pages

3/5

3

BAB VI PERATURAN TEKNIS PELAKSANAAN PARADIPLOMASI DI

INDONESIA 183

A. Perkembangan Teknis Pelaksanaan Kerjasama Luar negeri oleh Pemda

Sebelum UU Nomor 32 tahun 2004 183

B. Pengaturan Teknis Yang Berlaku Saat Ini 192

C. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 196

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 206

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 214

F. Teknis Pembuatan Perjanjian Internasional 219

G.

Langkah Awal Memulai Kerjasama Luar Negeri 227

H. Peran DPRD dalam Persetujuan Kerjasama Luar Negeri 231

H.1. Sumber Kewenangan DPRD di Bidang Kerjasama Internasional

H.2. Perbedaan Persepsi Daerah tentang Persetujuan DPRD dalam

Permenlu No. 9 Tahun 2006 dan Permendagri No. 3 Tahun 2008

H.3. Tahap-Tahap Pembahasan Persetujuan terhadap Rencana Kerjasama

Luar Negeri di DPRD

I.

Catatan Sudut Pandang 239

BAB VII KERJASAMA LUAR NEGERI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Sebuah Studi Kasus Pelaksanaan Paradiplomasi 243

A. Gambaran Umum Kerjasama Luar Negeri Provinsi DIY 243

B. Telaah Kerjasama Pemprov. DIY dengan Pihak Asing 245

B.1. Kerjasama Sister ProvinceDIY dengan Kyoto Perfecture, Jepang

B.2. Kerjasama Sister ProvinceDIY dengan Gyeongsangbuk-Do,

Korea Selatan

B.3. Kerjasama DIY dengan BATAN dan Karlsruhe University, Jerman

B.4. Kerjasama DIY dengan Suruga Miyagawa Company, Jepang

B.5. Kerjasama DIY dengan Provinsi Ismailia, Republik Arab Mesir

5/20/2018 Extra2-Daftar Isi - No Pages

4/5

4

B.6. Kerjasama DIY dengan Negara Bagian California, USA

B.7. Kerjasama DIY dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria

B.8. Kerjasama DIY dengan Chungcheongnam-Do, Korea Selatan

B.9. Kerjasama DIY dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan

B.10. Kerjasama DIY dengan Provinsi Saint Petersburg, Rusia

C. Catatan Sudut Pandang 289

BAB VIII KRONIKA KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMDA-PEMDA 295

A. Kerjasama Luar Negeri oleh Provinsi DKI Jakarta 296

A.1. Program Sister City dengan 21 Kota di Seluruh Dunia

A.2. Keanggotaan di Organisasi Internasional pada Tahun 2010

A.3. Kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi Luar Negeri

B. Kerjasama Luar Negeri oleh provinsi Jawa Barat 299

B.1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri

B.2. Permasalahan dan Solusi

C. Kerjasama Luar Negeri oleh Provinsi Jawa Timur 303

C.1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri

(Singapore, Korsel, Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan China)C.2. Permasalahan dalam Kerjasama Luar Negeri

C.3. Solusi

BAB IX MASUKAN PEMIKIRAN DALAM RANGKA PERUBAHAN UU

NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI 317

A. Posisi Politik Hukum UU tentang Hubungan Luar Negeri 317

B.

Perjanjian Internasional dan Perjanjian Perdagangan Internasional 318

C. Masukan Kepada Tim SETJEN DPRRI (Jawaban Per Poin) 325

D. Penutup 344

5/20/2018 Extra2-Daftar Isi - No Pages

5/5

5

BAB X E P I L O G 345

A. Membangun Konstruksi Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri 345

B. Membangun Konstruksi Hukum dalam Kerjasama Luar Negeri 347

C. Membangun Konstruksi Tata Kelola dan Koordinasi antara Pusat

dengan Daerah dalam Kerjasama Luar negeri 349

D. Rekomendasi dari Studi Kasus Paradiplomasi DIY 350-2