EVALUASI DAN CAPAIAN ATAS KOORDINASI DAN SUPERVISI SEKTOR KEHUTANAN DAN REFORMASI KEBIJAKAN

KEMENTERIAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

Disampaikan Pada :Indonesia Anti – Corruption Forum (IACF) V dan Konferansi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK)Universitas Bina Nusantara, 29 Novemver 2016

Oleh : Ketua TIM GNPSDA Kemen LHK

OUTLINE

•

•

•

1. UU No 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

2. PP No 24 Tahun 2010 jo PP No 61 Tahun 2012 jo PP No 105 Tahun 2015tentang Penggunaan Kawasan Hutan

3. PP No 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHutan

4. Permenhut P.32/2010 jo P.41/2012 jo P.27/2014 tentang Tukar MenukarKawasan Hutan

5. PermenLHK Nomor P.50 tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan

6. PermenLHK Nomor P.51 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan HPK

3

DASAR HUKUM

KSA/KPA 21.902.407 18,13%

HL 29.638.486 24,54%

HPT 26.843.748 22,22%

HP 29.265.410 24,23%

HPK 13.133.580 10,87%

Jumlah 120.783.631 100,00%

Luas kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan konservasi perairan seluas + 5.531.934 Ha

Luas daratan Indonesia 1.890.739 km2)(SK Kepala BIG Nomor 20 Tahun 2013)

63,66%120.783.631

±63,66 % dari luas daratan Indonesia

KAWASAN HUTAN INDONESIA

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat “ (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)

Hutan merupakan sumber plasma nutfah yang kaya keanekaragaman hayati

Hutan merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial

Hutan merupakan komponen penting dalam perubahan iklim

Hutan merupakan pendukung pembangunan

penyedia ruang/lahan “terakhir” bagi pembangunan sektor lain

untuk lintas generasi.

POLA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Izin Pinjam Pakai Kaw Hutan

KAWASAN

HUTAN

INDONESIA

Kerjasama

Pada kawasan hutan produksi, dapatdilakukan penambangan terbuka danbawah tanah.

Pada kawasan hutan lindung, dilarangpenambangan terbuka

luas IPPKH Pertambangan maksimal10 % dari luas KH hutanProduksi/IUPHHK

Pada areal IPHHK yang telahmemperoleh sertifikat pemanfaatanhutan secara lestari (PHPL) dengan nilai“baik” tidak dapat diterbitkan IPPKHPertambangan

IPPKH Pertambangan tidak dapatdilakukan pada areal dengan tutupanhutan alam primer atau lahan gambut

• IPPKH untuk Survei dan Eksplorasiselama 2 tahun, diperpanjang 2 kali

• IPPKH-OP : sesuai izin dibidangnnya• Monitoring setiap tahun dan evaluasi

setiap 5 tahun

• Lahan Kompensasi (di Jawa, Lampung dan Bali)

• Membayar PNBP Penggunaan KawasanHutan

• Membayar PSDH dan DR• Membayar Biaya Investasi• Melakukan reklamasi dan revegasti areal

bekas tambang• Penanaman DAS

BATASAN LUAS JANGKA WAKTU KEWAJIBAN

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Pertambangan

HASIL KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP)

TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh Syarief M

Ridwan, Balai Besar TN. Betung Kerihun.

KRONOLOGIS KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSISEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK

Kehutanan & Perkebunan Minerba Kelautan

Kajian Sistem Perencanaan dan

Pengawasan Kawasan Hutan (2010)

Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di

Indonesia (2011)

Kajian Sistem

Pengelolaan Ruang Laut

& Sumberdaya Kelautan

(2014)

NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan

Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba

(2013)

Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan,

Pertanahan (2013)

Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan

(2013)

Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum

Perhutani (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor

Batubara (2014)

Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan

Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)

Korsup Kehutanan dan Perkebunan

di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota

Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6

Kota

Korsup Kelautan di 34

Provinsi (2015) – lokus 9

Kota

Kementerian LHK1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung

terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan Kementerian

LHK3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dankabupaten/kota dan tindak lanjutnya.

4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atashasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengankewenangan pemberian izin

Pemerintah Provinsi1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung

terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan

pemerintah provinsi3. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana

aksi pemerintah kabupaten/kota4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rencana aksi kabupaten/kota. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut

atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengankewenangan pemberian izin

KAJIAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN

• KPK telah melakukan kajian atas Sistem Perencanaan dan PengelolaanHutan pada tahun 2010 s/d 2011

• Dari kajian KPK, telah ditindak lanjuti oleh Kementerian Kehutanan denganaction sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi : 9 action

2. Aspek Kelembagaan : 3 action

3. Aspek Ketatalaksanaan : 4 action

4. Aspek SDM : 1 action

• Pembuatan Peta Definitif Kawasan Hutan seluruh provinsi skala operasional (min. 1:50.000)

• Penetapan peta hutan baku yang harus dipertahankan menurut UU 41/1999 pasal 18 pada skala operasional

• Penetapan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan

• Penetapan peta arahan pemanfaatan kawasan hutan yang menjamin tertatanya unit-unit pemanfaatan kawasan yang efektif pada skala operasional

• Penetapan standar waktu dan biaya dalam prosedur penataan batas areal kerja (Working Area/WA) IUPHHK

• Penetapan peraturan pengalihan TMKH untuk fasum yang belum selesai di provinsi yang kawasan hutannya kurang dari 30% menjadi IPPKH

• Penetapan prosedur pemutakhiran peta kawasan hutan provinsi yang harus dilakukan secara langsung pada saat terjadi perubahan parsial.

• Penetapan mekanisme inventarisasi dan ganti rugi tegakan dalam perubahan kawasan hutan

• Penetapan syarat jaminan pelaksanaan dan prosedur untuk pengembalian kawasan hutan yang telah dilepaskan

• Penentuan KPH Model yang akan diterapkan

• Mengubah mekanisme asistensi kepada daerah yang mengusulkan/tidak mengusulkan perubahan kawasan hutan dalam review RTRW,

• Memperluas kewenangan Timdu tidak hanya pada gap analysis, tetapi sekaligus melakukan review penunjukan & penetapan fungsi kawasan hutansecara provinsi.

• Membentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi memproses semua perizinan dan memberikan layanan informasi dengan menetapkan SOP, standar waktu penyelesaian pelayanan, dan standar biaya

• membuat penghapusan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang hilang,

• melakukan penataan batas ulang untuk membuat BATB dan Peta Tata Batas baru

• memperbaiki SOP pengesahan dan dokumentasi BATB

• menetapkan rencana kerja pembuatan lorong batas pada kawasan hutan dengan prioritas: (1) Hutan yang ditunjuk menjadi KPH model; (2) Bagian-bagian kawasanhutan yang rawan perambahan, seperti hutan yang berbatasan dengan pemukiman penduduk, berbatasan dengan lahan garapan, berbatasan dengan tanah-tanahmilik, kawasan hutan yang belum ada pengelolanya (open access).

• Membuat SOP perlindungan & pengawasan hutan dan evaluasi kinerja daerah dalam perlindungan & pengawasan hutan

• menginventarisasi dan menertibkan penggunaan-penggunaan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai berdasarkan tipologi penggunaan, skala prioritas dan kerangkawaktu

• Menginventarisasi kebutuhan wajar jumlah personil di seluruh BPKH;

• Menambah jumlah SDM di BPKH dengan rasio hektar per orang berdasarkan inventarisasi kebutuhan wajar

ASPEK REGULASI

ASPEK KELEMBAGAAN

ASPEK KETATALAKSANAAN

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

ACTION KEMENTERIAN KEHUTANAN DALAM PERBAIKAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN

• Overlay Data Spasial Izin Usaha Pertambangan dengan Peta Kawasan Hutan Setiap Provinsi

• Analisis peruntukan ruang dan status perizinan penggunaan kawasan hutan atas Izin Usaha Pertambangan

•Hasil overlay data Izin di Bidang Pertambangan dengan Penunjukan Kawasan Hutan per Provinsi

•Berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 jo. UU No 19 Tahun 2004, Penggunaan Kawasan Hutan untukkepentingan pembangunan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan HutanLindung. hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka

•Penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (HL) hanya dikecualikan bagi 13 Izin di Bidang Pertambangan sesuai Keputusan Presiden No 41 Tahun 2004

•dimohon Gubernur/Bupati/Walikota dapat mencermati kembali dan melakukan langkah-langkah sesuaikewenangannya untuk menghindari terjadinya planggaran hukum

• Terbit PP 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

• Terbit PP 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP 24 Tahun 2010 tentang PenggunaanKawasan Hutan

ANALISIS SPASIAL IUP DENGAN KAWASAN HUTAN

DIRJEN PLANOLOGI MENYAMPAIKAN SURAT KEPADA SELURUH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Langkah Kemen LHK Dalam Pelaksanaan KegiatanKoordinasi dan Supervisi sektor Pertambangan

DASAR HUKUM TERKAIT PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

1. UU No.41/1999 jo No. 19/2012 tentang Kehutanan

Pasal 19:

1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasilpenelitian terpadu

2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yangluas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Pengganti PP10 Tahun 2010 jo PP 60 Tahun 2012).

Perubahan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi (dalam rangka revisi tataruang).

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dapat dilakukan melalui proses tukar menukar kawasan hutanatau pelepasan kawasan hutan.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksiyang dapat Dikonversi.

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 jo P. 27/Menhut-II/2014 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

5. Permenhut P.34/Menhut-II/2010 jo P. 29/Menhut-II/2014 jo P.16/Menhut-II/2015 Tentang Tata Cara Perubahan FungsiKawasan Hutan

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

a. Perizinan

Izin yang sah didasarkan pada prosedur yang benar dan mengacu pada RTRWP/K yang ditetapkandengan Perda sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

b. Lokus

- Berdasarkan Perda RTRWP/K sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruangmerupakan bukan kawasan hutan (APL)

- Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan

c. Proses Penyelesaian

Pemegang izin mengajukan permohonan kepada Menteri LHK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya PP 104 Tahun 2015 (terhitung sejak 28 Desember 2015 s/d 28 Desember 2016), dengan ketentuan:

1. HPK : melalui pelepasan kawasan hutan.

2. HPT/HP: melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)

3. HL atau Hutan Konservasi: diberikan ksempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok.

17

TINDAK LANJUT HASIL IZIN BIDANG PERKEBUNAN DI DALAM KAWASAN HUTAN

1. Ketentuan Pasal 19 UU No.41/1999 jo No. 19/2012 tentang Kehutanan :

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil

penelitian terpadu

Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas

serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Gubernur/Bupati/Walikota agar mencermati kembali hasil analisis dan melakukan langkah-

langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

3. Instrumen Penyelesaian:

Mengacu Pasal 51 PP 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Penegakan hukum untuk perkebunan yang tidak memenuhi kriteria Pasal 51 PP 104/2015

4. Perlu pengaturan terhadap penyelesaian perkebunan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria

Pasal 51 PP 104/2015

A. Perizinan

Izin yang sah didasarkan pada prosedur yang benar dan mengacu pada RTRWP/K yangditetapkan dengan Perda sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

B. Lokus

Berdasarkan Perda RTRWP/K sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang merupakan bukan kawasan hutan (APL)

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan

C. Proses Penyelesaian

Pemegang izin mengajukan permohonan kepada Menteri LHK dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun sejak berlakunya PP 104 Tahun 2015 (terhitung sejak 28 Desember 2015 s/d28 Desember 2016), dengan ketentuan:

1. HPK melalui pelepasan kawasan hutan.

2. HPT/HP melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)

3. HL atau Hutan Konservasi diberikan ksempatan selama 1 (satu) daur tanaman pokok.

19

Pemerintah merencanakan untuk MORATORIUM SAWIT

Maksud dan Tujuan :untuk pengendalian perubahan peruntukankawasan hutan alam untuk perkebunan kelapasawit dan pertambangan batubara gunaperlindungan, perbaikan ekosistem, peningkatankesejahteraan masyarakat, dan penurunan emisinasional dari deforestasi dan degradasi hutan

BOBOT SUBSTANSI MORATORIUM

1. Pengendalian Perijinan dari Kawasan Hutan

2. Pengendalian Perijinan Daerah (Review)

3. Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Rakyat)

4. Pengembangan Hilirisasi

REFORMASI KEBIJAKAN

TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh Syarief M

Ridwan, Balai Besar TN. Betung Kerihun.

1.• Penyesuaian dengan Paket II Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Penyederhanaan dan Percepatan

Perizinan

2.• Penyederhanaan Prosedur Perubahan peruntukan kawasan hutan (Tukar Menukar Kawasan Hutan), pelepasan

kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan

3.• Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

4• Percepatan pembangunan proyek strategis yang menggunakan kawasan hutan (Bendungan, Waduk, jalan,

ketenagalistrikan, migas) yang menggunakan kawasan hutan

Substansi PP 104 Tahun 2015

Kegiatan PP 10/2010 jo PP 60/2012 PP 104/2015

Prosedur Pelepasan Tanpa kajian tim Terpadu Dengan Kajian Tim Terpadu

Hasil Tim Terpadu Tidak diatur Merekomendasi :

a. Pelepasan sebagian atau seluruhnya

b. Bila masih produktif merekomendasi menjadi

HP

Perubahan Fungsi Hutan

Konservasi

Diusulkan oleh Bupati/Walikota atau

Gubernur

Diusulkan oleh Pengelola Kawasan

Kriteria Pelepasan HPK Dapat di lakukan pada HPK

yang Produktif dan tidak Produktif

Hanya pada areal tidak Produktif kecuali Provinsi

yang tidak memiliki HPK yang tidak Produktif

Jangka Waktu pertimbangan

Gubernur

Tidak diatur Dibatasi 30 hari, jika lewat dianggap setuju

Pembangunan Waduk dan

Bendungan

Dengan IPPKH dan TMKH Dengan IPPKH

Substansi Perubahan pada PP 105 th 2015

Kegiatan Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Pembangunan waduk, bendungan

Dengan dua skema 1. Sarana prasaran dengan

mekanisme Pinjam Pakai 2. Genangan dengan mekanisme

Tukar Menukar

Dengan satu skema (Sarana-Prasarana maupungenangan dengan mekanismePinjam Pakai)

Kompensasi Pinjam Pakai Penggunaanuntuk Non Komersial

Penyediaan Lahan Kompensasidengan ratio 1 : 1

Tanpa lahan kompensasi, digantiPenanaman DAS dengan ratio 1 :1

Tahapan Perizinan Dua tahap :1. Persetujuan Prinsip2. Izin Pinjam Pakai

Satu tahap :Izin Pinjam Pakai

PermohonanSyarat-syarat

PersetujuanPrinsip

IPPKH

Permohonan

Kegiatandi

lapangan

PemenuhanKewajiban

PP (2 Tahun)

KewajibanIPPKH

Pemohon :1. Menteri2. Gub3. Bup/wali4. Pimpinan

Badan Usaha5. Ketua yayasan

1. Rekom Gub2. Izin lingkungan3. Pertek Perhutani4. Renja dan Peta5. dll

Kewajiban PP1. Tata batas2. Lahan

kompensasi3. Penanaman DAS4. dll

Pemohon :1. Menteri2. Gub3. Bup/wali4. Pimpinan

Badan Hukum5. Ketua yayasan6. Perorangan7. Klpk org / masy

IPPKHSyarat-syarat

Kewajiban IPPKH1. Tata batas2. Lahan kompensasi3. Peta Penanaman DAS4. Baseline

1. Pertimbangan Gub2. Izin lingkungan3. Pertek Perhutani4. Renja dan Peta5. dll

DEREGULASI PENERBITAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

jangka waktu pemenuhankewajiban 1 th

PP 24/2010

JoPP 61/2012

PP 105/2015

TIDAK ADA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

TATA WAKTU PENERBITAN IPPKH PALING LAMA 30 HARI KERJA

Permohonan

Syarat-syarat

PersetujuanPrinsip

SK PELEPASAN

Permohonan

Kegiatandi

lapangan

Kewajibandlm SK

Pelepasan

PenyelesaianKewajiban : 1. Tata batas2. dll

SK PELEPASAN

Syarat-syarat

Kewajiban :1. Tata batas2. dll

DEREGULASI PROSES PELEPASAN HPK

jangka waktu pemenuhankewajiban 1 th

PP 10/2010

JoPP 60/2012

PP 104/2015

TIDAK ADA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Timdu

Diubah fungsimenjadi kawasan

hutan tetap

TIDAK ADA TIM TERPADU

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai VIIJl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat

http://www.dephut.go.id/