Etika Profesi AkuntansiKELOMPOK 2

Nama Kelompok:Anisa YuniartiDea Merisa AnggrainiEneng Hanif SaukiyahInggrit Dwinanda IrwadiRirin FeronikaUlly Utamy

KASUS PELANGGARAN ETIKA BISNIS

1. Kasus Bank Lippo Tbk2. Kasus Pt. Telkom

Profil Bank Lippo Tbk Lippo bank dulunya merupakan bank terbesar ke-9 di Indonesia berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Bank yang berdiri pada tahun 1948 ini dipimpin oleh  Mochtar Riady bersamaan dengan Lippo Group.

Kronologi Kasus Bank Lippo Tbk

1. Skandal Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo

Kasus PT. Bank Lippo Tbk ini berawal dari laporan keuangan tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2002 oleh PT. Bank Lippo Tbk, yaitu terjadi perbedaan informasi atas Laporan Keuangan yang disampaikan ke public melalui iklan di sebuah surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan Laporan Keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ).

perbedaan laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002, antara yang dipublikasikan di media massa dan yang dilaporkan ke BEJ. Dalam laporan yang dipublikasikan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 disebutkan total aktiva perusahaan sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih Rp 98 Miliar.

Sedangkan dalam laporan ke BEJ tanggal 27 Desember 2002, total aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan rugi bersih (yang belum diaudit) menjadi Rp 1,3 triliun. Manajemen Lippo beralasan, perbedaan itu terutama pada kemerosotan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,393 triliun pada laporan publikasi dan Rp 1,42 triliun pada laporan ke BEJ. Akibatnya keseluruhan neraca dan akun-akun berbeda signifikan, termasuk penurunan rasio kecukupan modal (CAR) dari 24,77 persen menjadi 4,23 persen

Dalam Press release Bapepam , ternyata terdapat 3 versi laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 september 200, dari 3 versi ini semuanya dinyatakan telah diaudit, yaitu:

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;

2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;

3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko &Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003. Ketiga versi laporan keuangan tersebut disajkan ditabel berikut ini:

Versi Laporan Keuangan1.    Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002; Pemuatan iklan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban PT Bank Lippo Tbk atas ketentuan Bank Indonesia.

2.    Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002; Penyampaian laporan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban PT Bank Lippo Tbk untuk menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan ke-3 tahun 2002

3.    Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 januari 2003

Perbandingan Laporan Keuangan Pt. Bank Lippo Tbk

a.     pernyataan Manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio,Sarwoko & Sandjaya (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

b.    Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002(“Diaudit”) dan per 30 September 2001 (“Tidak Diaudit”)

c.    Nilai Agunan Yang Diambil Alih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp 2,393 triliun;

d.    Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 24,185 triliun;

e.    . Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar Rp 98,77 M

f.     Rasio Kewajiban Modal Minimum Yang Tersedia sebesar 24,77%.

a.    Pernyataan manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan “audited” yang tidak disertai dengan opini akuntan public

b.    Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002(“audited”) dan 30 September 2001 (“unaudited”).

c.    Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 T

d.    Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun;

e.    Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1,273 triliun

f.     Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.

Motif Pelanggaran Bank Lippo Tbk

1 Untuk menekan harga saham Bank Lippo sehingga pemilik lama dapat membeli kembali dengan harga murah

2 Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dengan sistem keungan yang relaif stabil dapat menarik investor untuk menanam saham di PT.Bank Lippo Tbk

3 Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang benar kepada publik. Tapi yang dilakukan Bank Lippo dengan laporan ganda adalah suatu rekayasa untuk menurunkan nilai buku dari perusahaan

Pihak Yang Terlibat

1. Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (penanggung jawab) Drs. Ruchjat Kosasih

2. Dewan Komisaris Pt Bank Lippo Tbk

3. Dr. Mochtar Riady sebagai pendiri sekaligus presiden komisaris Bank Lippo

4. Herwidayatmo, ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Prinsip tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya dampak terhadap pekerjaan orang lain

Prinsip keadilan, tidak merugikan, membedakan orang lain

Prinsip otonomi, kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, tetapi dibatasi tanggungjawab dan komitmen profesional dan tidak menggangu kepentingan umum

Prinsip integritas moral yang tinggi

Etika Yang Dilanggar

TANGGAPAN

Profil PT. Telkom Indonesia Tbk

Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan

telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya

tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan statusnya sebagai perusahaan milik Negara yang sahamnya

diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas

Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan

sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perusahaan diperdagangkan di

BEI, NYSE, LSE dan POWL (Public Offering Without Listing)

Kronologi Kasus PT. Telkom Indonesia Tbk

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Eddy Pianto. Pada audit ini disusun oleh PT TELKOM selaku induk perusahaan yang didalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaannya. Audit keuangan masing-masing anak perusahaan oleh auditor independen, Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya tahun 2002-nya dimasukan adalah PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL). Bahwa audit TELKOMSEL dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan Rekan, bahwa kaitannya KAP Haryanto Sahari melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999. Dimana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika.

Dengan demikian menghalangi KAP Eddy Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditor kedua tesebut mengalami kesulitan. Karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, dimana KAP Eddy Pianto tidak dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari. Hal tersebut menyebabkan KAP Eddy Pianto terhalangi untuk bersaing di bursa.

Karena audit Telkomsel mengacu pada standar audit Amerika maka harus mengikuti aturan SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange, dengan demikian aturan luar negeri tempat NYSE harus diikuti. Yakni salah satunya yang harus dijalani adalah filling 20-F yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya

Motif Pelanggaran Pt.Telkom

Pihak Yang Terlibat

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Eddy Pianto

2. Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari dan Rekan

3. Pt . Telekomunikasi Indonesia (PT.TELKOM)

Etika Yang DilanggarPrinsip tanggung jawab terhadap

pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya terhadap dampak pekerjaan orang lain

Prinsip kejujuran Prinsip integritas moral yang tinggiPrinsip keadilan, KAP Haryanto sahari

dan rekan telah merugikan PPT. Telekomunikasi Indonesia

Etika Yang DilanggarEgoisme: tingkah laku KAP Haryanto Saharitidak bisa

diterima atau dibenarkan  karena hanya memaksimalkan kepentingan pribadi tanpa memberikan moral yang benar dan baik, sehingga menyebabkan akibat-akibat dan tidak adanya alternatif solusi yang dapat disumbangkan; dan  tidak menambah manfaat kepada kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Utilitarianism: tingkah laku KAP Haryanto Sahari dianggap tidak benar karena tidak bermanfaat kepada kepentingan publik dan mencederai kepercayaan publik.

kesimpulan

Profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki. Tidak melakukan manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan atau menyesatkan publik. Agar terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan sesuai dengan hukum di negara.

TANGGAPANKasus laporan keuangan PT. Telkom tahun 2002 yang berujung menjadi persaingan tidak sehat dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang salah karena antar KAP boleh bersaing namun tidak boleh saling menjatuhkan salah satu pihak dengan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang auditor. Hal ini dikarenakan Eddy Pianto dari KAP Eddy Pianto merasa dirugikan oleh KAP Haryanto Sahari karena dinilai menghambat karier dan kerja Eddy Pianto karena Hadi Sutanto tidak mengizinkan KAP Eddy Pianto untuk menggunakan pendapat KAP Haryanto Saharidalam hasil auditnya terhadap PT. Telkomsel (anak perusahaan) ke dalam laporan audit (konsolidasi) PT. Telkom.