EFEKTIVITAS ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK...

EFEKTIVITAS ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

TERHADAP PENERIMAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk

Memenuhi Persyaratan Guna Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

UNUN SUTIYA

NIM: 1112046300018

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018M

i

EFEKTIVITAS ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

TERHADAP PENERIMAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk

Memenuhi Persyaratan Guna Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

UNUN SUTIYA

NIM: 1112046300018

Di Bawah Bimbingan

Dr. Hendra Khalid, M.A

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018M

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Hari ini Selasa, 20 Februari 2018 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:

1. Nama : Unun Sutiya

2. NIM : 1112046300018

3. Jurusan : Ekonomi Syariah

4. Judul Skripsi : Efektivitas Zakat Pengurang Penghasilan

Kena Pajak Terhadap Penerimaan Dana

Zakat Pada BAZNAS.

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan serta kemampuan yang

bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Februari 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

1. Ketua : AM. Hasan Ali, M.A. (.............................)

NIP. 19751201 100501 1 005

2. Sekretaris : Dr. H. Abdurrauf, Lc, M.A. (.............................)

NIP. 19731215 200501 1 002

3. Pembimbing : Dr. Hendra Khalid, M.A. (.............................)

4. Penguji I : AM. Hasan Ali, M.A. (.............................)

NIP. 19751201 100501 1 005

5. Penguji II : Dr. H. Zaenul Arifin Yusuf, M.Pd. (.............................)

NIP. 19561207 198031003

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata satu (S1) di Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku di

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya sendiri

atau merupakan hasil tiruan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.


Unun Sutiya

NIM. 1112046300018

iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

1. Nama : Unun Sutiya

2. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 7 Desember 1992

3. Alamat : Desa Lebaksiu Kidul, Rt.004, Rw.004,

Kec.Lebaksiu, Kab.Tegal Jawa Tengah

4. Telepon : 081806222932

II. Pendidikan

1. TK (1997 - 1999) : Tut Wuri Handayani

2. SD (1999 - 2005) : SDN 04 Lebaksiu Kidul

3. SMP (2005 - 2008) : SMPN 01 Lebaksiu

4. MAN (2009 - 2012) : MAN Babakan Tegal

5. S1 (2012 - 2018) : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

III. Latar Belakang Keluarga

1. Nama Ayah : Subekhi Sidik

2. Tempat/Tangal Lahir : Tegal, 29-11-1964



4. Nama Ibu : Fatikha

5. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26-02-1972



v

ABSTRAK

Unun Sutiya. 1112046300018. Efektivitas Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Terhadap Penerimaan Dana Zakat Pada BAZNAS. Program Studi Ekonomi Syariah,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah,

Jakarta, 1439 H/2018 M, 78 halaman + 12 lampiran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat keefektifan penerimaan dana

zakat dengan diterapakannya zakat pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS.

Efektivitas zakat pengurang PPh dapat dilihat dari seberapa besar dan efektif dana yang

diterima oleh BAZNAS pada program pengurang penghasilan kena pajak tersebut.

Penelitian tersebut berlangsung di BAZNAS yang bertempat di Gedung Artaloka

lantai 5, Jl Jenderal Sudirman, Kebon Sirih Jakarta Pusat, dan KPP Kebon Jeruk 1,

Jakarta Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang

merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan metode eksploratif, yang

kemudian diambil sebuah kesimpulan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara

dengan pihak BAZNAS, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan,

jurnal, majalah, berita dan internet.

Hasil analisis menunjukkan: Pertama, Mekanisme yang diterapkan untuk zakat

berlaku sebagai pengurang PPh, yaitu dengan cara zakat yang dibayarkan dikurangi

penghasilan wajib pajak dengan syarat zakat tersebut dibayarkan pada BAZNAS yang

disahkan Pemerintah dan dilaporkan pada SPT PPh 21 dengan bukti setor zakat dan

NPWZ. Kedua, Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam program

pengurang PKP tidak efektif dikarenakan kurangnya kerjasama antara BAZNAS dan

Dirjen Pajak untuk merestitusi zakat sebagai pengurang PKP, seperti dibentuknya UPZ

dalam lingkungan Dirjen Pajak dan ditambah unsur pemotongan langsung zakat pada

SPT PPh 21. Penerimaan zakat tetap mengalami kenaikan dari tahun 2013-2016, akan

tetapi BAZNAS menegaskan dana yang diperoleh berdasarkan dari program yang telah

ada sejak terbentuknya BAZNAS, seperti; Zakat Comunity Development, Rumah Sehat

BAZNAS, Rumah Cerdas Anak Bangsa dll, bukan dari program pengurang PKP.

Kata Kunci : Mekanisne, Efektivitas dan Peningkatan Dana Zakat

Pembimbing : Dr. Hendra Kholid, M.A

Rujukan Buku : 1990 – 2016

vi

KATA PENGANTAR

الره حمن الره حيمبسم للاه

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas izin,

rahmat dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

Efektivitas Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Dana

Zakat Pada BAZNAS, dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar

Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam Nabi

Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, yang

Ingsa-Allah kita termasuk di dalamnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini,

penulis banyak menemui hambatan dan cobaan. Walaupun harus melalui proses

yang cukup sulit dan rumit, namun berkat hidayah dan inayah Allah SWT,

sebagai manifestasi kasih sayangnya, penulis sadar dengan sepenuh hati, bahwa

skripsi ini hanyalah setitik debu untuk menuju jalan kesuksesan. Penulis juga

sadar bahwa banyak pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak

langsung.

Didorong oleh semangat itu semua penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan baik, selanjutnya penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini banyak

dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini,

penullis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya

kepada:

vii

1. Bapak Dr. M. Arief Mufrani, Lc, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Yogi Citra Pratama, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi

Syariah dan Ibu RR.Tini Anggaraeni, S.T, M.Si, selaku sekretaris Program

Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak A. M. Hasan Ali, M.A, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan

Bapak Dr. Abdurrauf, Lc, M.A, selaku sekretaris Program Studi Muamalat

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

5. Bapak Dr. Abdul Azis Hasibuan, M.Pd, selaku dosen pembimbing akademik

yang telah banyak membantu penulis dalam memotivasi dan mengarahkan

perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan

baik.

6. Bapak Dr.Hendra Kholid M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang begitu

sabar, dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan

pengarahan, saran, ilmu, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam

membantu menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada seluruh karyawan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah

membantu menyelesaikan proses pendaftaran menuju sidang skripsi penulis.

viii

8. Kepada seluruh dosen, serta karyawan akademik, terutama Ibu Oke, Pa Faza

dan Ibu Siska Fakultas Syariah dan Hukum yang sangat membantu dari awal

sampai akhir, kepada akademik pusat Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,

serta para pengurus perpustakaan yang senantiasa memberikan pelayanan

kepada para mahasiswa, sampai denga selesai.

9. Pihak BAZNAS Pusat Kebon Sirih dan BAZNAS Artaloka yang telah

membantu memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan, guna

untuk menyelesaikan skripsi yang sedang penulis teliti.

10. Pihak KPP Pratama Kebon Jeruk Satu, yang mau memberikan informasi atas

apa yang penulis butuhkan, walaupun hanya terbatas.

11. Kepada kedua orang tuaku Bapak Subekhi Sidik dan Ibu Fatikha yang tiada

henti-hentinya selalu mendoakan penulis, memberikan semangat dan

memberikan dukungan material dan moril kepada Penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman dekat, yaitu Abdul Mufit yang selalu membantu dan setia menemani

penulis, saat Penulis kesusahan dan saat Penulis harus bolak balik kesana

kemari, beliau selalu ada.

13. Keluarga Manajemen Ziswaf 2012 (Anggun Sukmawati, yang selalu mau

menampung tempat tinggal untuk penulis, saat penulis harus ketemu dosen

pagi-pagi, Dewi Soimah, teman yang selalu menemani saat penulis harus

mondar-mandir kesana kemari, Murtafiah, Fitriwati, Evi Nurhayati, Awal

Ramadhan, Maesaroh, Irsyad Firdaus, Dini Fakriyah, Resti Hartati, Fitri Nur

Samha, Azmi Huzaini, Ekomah, Hari Nurapdiyansyah, Bintang Mikail Subuh

ix

dan teman-teman lainnya yang selalu mengingatkan dan menyemangati, serta

memberi saran dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Teman-teman ditempat kerjaan yang selalu memberikan canda dan tawa serta

masukan dan kritik saat penulis menceritakan keluh kesahnya.

15. Adekku Sukma Hidayat, dialah ade lelakiku yang selalu mengejek, namun tak

luput selalu terus menyemangati penulis, agar fokus dalam perkuliahannya.

16. Paman saya yang selalu menanyakan kapan wisudanya, beliau juga salah satu

yang memberiku motivasi, agar penulis cepat menyelesaikan skripsinya.

17. Bpa penjaga warnet Assalam yang selalu sabar membantu penulis dalam

kerapihan penulisan skripsinya.

18. Seluruh pihak, tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih

atas motivasi, dukungan, saran, kritik sehingga Penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

Akhir kata hanya kepada Allah penulis, panjatkan doa serta syukur yang

membuat satu persatu impian penulis terwujud, penulis sangat sadar bahwa masih

banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena penulis bukanlah makhluk yang

sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para

pembaca.


Penulis

Unun Sutiya

1112046300018

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. i

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................. x

DAFTAR TABEL ...................................................................................... ... xii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...................................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................. 8

D. Kerangka Teori....................................................................... 9

E. Metode Penelitian................................................................... 11

F. Review Studi Terdahulu ......................................................... 14

G. Sistematika Penulisan ............................................................ 16

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Efektivitas .............................................................................. 18

1. Pengertian Efektivitas ..................................................... 18

2. Indikator Efektivitas ........................................................ 19

B. Zakat ...................................................................................... 20

1. Pengertian Zakat ............................................................. 20

2. Dasar Hukum Zakat ........................................................ 22

3. Tujuan Zakat ................................................................... 25

4. Macam-macam Zakat ...................................................... 27

5. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Zakat .............. 29

xi

C. Pajak ....................................................................................... 31

1. Pengertian Pajak .............................................................. 31

2. Dasar Hukum Pajak ........................................................ 32

3. Tujuan Pajak ................................................................... 33

4. Objek Pajak Penghasilan ................................................. 34

5. Undang-Undang Tentang Pajak

Penghasilan .................................................................... 37

BAB III PENERAPAN ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA

PAJAK DI BAZNAS

A. Sejarah dan Perkembangan BAZNAS ................................... 42

B. Dasar Hukum BAZNAS ....................................................... 45

C. Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS .................................... 46

D. Penyaluran Zakat Pada BAZNAS .......................................... 48

E. Penerapan Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pada BAZNAS ....................................................................... 53

BAB IV ZAKAT PENGURANG PAJAK DAN PENERIMAAN DANA

ZAKAT PADA BAZNAS

A. Mekanisme Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak di

BAZNAS ................................................................................ 57

B. Efektivitas Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Terhadap Penerimaan Dana Zakat ......................................... 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ............................................................................ 74

B. Saran ....................................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 76

LAMPIRAN

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Zakat pada PPZ di Malaysia ......................................................... 4

Tabel 1.2 Zakat pada BAZNAS di Indonesia ............................................... 4

Tabel 1.3 Review Studi Terdahulu ............................................................... 14

Tabel 4.1 Wajib Pajak .................................................................................. 62

Tabel 4.2 Tarif PTKP 2016 .......................................................................... 62

Tabel 4.3 Tarif Penghasilan Kena Pajak ...................................................... 63

Tabel 4.4 SPT Tahunan Zakat Sebagai Pengurang PKP .............................. 67

Tabel 4.5 SPT Tahunan Zakat Sebagai Pengurang PPh ............................... 68

Tabel 4.6 Perolehan Dana Kekayaan Indonesia ........................................... 70

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori Efektifitas Zakat .............................................. 9

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian pemikir kontemporer telah menulis tesis bahwa zakat itu

identik dengan pajak, atau zakat adalah bagian dari pajak pemerintah. Mereka

berasumsi berdasarkan dua hal, yaitu kesatuan pemahaman dan kesatuan

beban. Bila dihubungkan dengan kesatuan pemahaman, mereka berpendapat

bahwa zakat itu identik dengan pajak karena kesamaan unsur-unsurnya,

istilahnya dan pengertiannya. Apabila dihubungkan dengan kesatuan beban,

mereka berpendapat bahwa zakat itu menyerupai pajak dari segi beban harta

yang harus dibayar oleh individu dan masyarakat yang mempunyai

kedudukan yang sama dihadapan hukum, demikian juga pajak adalah bagian

terpenting beban harta untuk merealisasikan tujuan zakat itu sendiri.1

Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara

bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini

menuntut adanya pengelolaan yang tepat, manajemen yang buruk atas

keduanya akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan

nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar

pajak dan kewajiban membayar zakat.2 Faktanya bahwa subjek pajak terbesar

adalah kaum Muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia,

1Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta: PT Tiara

Kencana Yogya, 2003), hal.7-8. 2Damanhur, Mewujudkan Sistem Perpajakan Prespektif Islam, (Nangroe Aceh

Darussalam, Prosidang Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh, 2006), h.24.

2

pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang

memberatkan dan untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara

pajak dan zakat agar kewajiban tersebut tidak memberatkan umat Islam.3

Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban

ganda yaitu dengan dibuatnya pasal 14 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor

38 Tahun 1999 bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena

pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni

kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam

Undang-undang yang terbaru yakni dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang sebelumnya PPh (pajak

penghasilan) diatur pada UU Nomor 17 Tahun 2000. PPh pada Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, isinya lebih menegaskan zakat yang

dikecualikan dari objek pajak adalah zakat yang diterima oleh lembaga

keagamaan yang disahkan pemerintah dan pada pasal 4 ini juga ditambah

dengan keringanan bagi agama lain karena sumbangan agama di lembaga

yang disahkan oleh pemerintah juga dikecualikan dari objek pajak.4

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan angin segar bagi umat Islam di

Indonesia. Sebab, kedua Undang-Undang tersebutlah yang mensinergiskan

pembayaran zakat dan pajak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang

3Apriliana. 2010. Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang

Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak

Penghasilan. Skripsi. Jakarta: FEB Universitas Islam Negeri Jakarta. 4Dasar Hukum, diakses pada tanggal 5 juli 2015 pada http://www.hukumonline.com/

klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanisme-zakat-sebagai-pengurang-pajak

http://www.hukumonline.com/%20klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanisme-zakat-sebagai-pengurang-pajak

http://www.hukumonline.com/%20klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanisme-zakat-sebagai-pengurang-pajak

3

tersebut wajib pajak muslim yang telah mengeluarkan zakat akan mendapat

keringanan sekitar 2,5% dari pajak penghasilannya. Setiap wajib pajak

muslim juga akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan

Bukti Sektor Zakat (BSZ) sebagai bukti pembayaran zakat, yang diserahkan

ke Kantor Pajak untuk mendapat pengurangan pembayaran pajak.

Namun penggabungan antara zakat dan pajak ini belum dilaksanakan

secara sempurna oleh umat Islam di Indonesia, posisi zakat di Indonesia

hanya menjadikan zakat sebagai salah satu bagian dari komponen biaya yang

dapat mengurangi penghasilan bruto, keadaan ini sangat berbeda pada negara-

negara yang telah mengelola zakatnya dengan baik dan digunakan sebagai

pengurang pajak, salah satu contohnya adalah negara Malaysia.5 Pada tahun

1978, pemerintah Malaysia mengesahkan aturan, bahwa setiap pembayaran

zakat individu dapat menjadi pengurang pajak 100 persen dan pada tahun

1990, zakat pengurang pajak mulai diberikan kepada perusahaan yang

membayar zakat dengan potongan sangat kecil. Pada tahun 2005, pemerintah

Malaysia membuat keputusan, bahwa pembayaran zakat pada perusahaan

dapat menjadi pengurang pajak penghasilan hanya sebesar 25 persen saja.6 Di

Malaysia, zakat telah dijadikan sebagai pengurang langsung Pajak

Penghasilan (PPh) atau sebagai kredit pajak. Dengan demikian, beban ganda

yang harus ditanggung oleh umat Islam yang juga merupakan wajib pajak

5Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT.Raja

Grafindo Persada, 2006), h.282. 6Darussaadah.or.id, “ Keberhasilan Pengelolan Zakat di Malaysia”, artikel diakses pada

tanggal 25 November 2016 dari http://darussaadah.or.id/kajian/19/Keberhasilan_Pengelolaan _

Zakat_di_Malaysia.html.

http://darussaadah.or.id/kajian/19/Keberhasilan_Pengelolaan%20_

4

tidak hanya diminimalkan, tetapi dihilangkan dengan adanya kebijakan

tersebut. Lihatlah perolehan dana zakat dari kedua negara tersebut:

Tabel 1.1: Dana Zakat pada PPZ di Malaysia

No Tahun Jumlah

1 2013 484 RM

2 2014 533 RM

3 2015 557 RM

4 2016 580 RM

Sumber : Laporan Keuangan Pusat Pungutan Zakat

Data diatas menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan pada perolehan

dana zakat dari tahun ke tahun, pada data kependudukan Malaysia tahun 2016

warga penduduk Malaysia sekitar 31juta jiwa dan moyoritas masyarakat

Muslim 73% atau sekitar 22 juta jiwa dengan perolehan dana zakat 580 RM,

hal ini dapat membantu mensejahterakan warganya.7 Bandingkan dengan

perolehan dana zakat di Indonesia, lihat tabel berikut:

Tabel 1.2: Dana Zakat pada BAZNAS di Indonesia

No Tahun Jumlah

1 2013 24 Miliyar

2 2014 29 Miliyar

3 2015 45 Miliyar

4 2016 75 Miliyar

Sumber : Laporan Keuangan Badan Zakat Nasional

dan Majalah BAZNAS

7https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=VUdaQ2tVVjcwTEFU

VWp5aTVQbjV1UT09 diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=VUdaQ2tVVjcwTEFUVWp5aTVQbjV1UT09

https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=VUdaQ2tVVjcwTEFUVWp5aTVQbjV1UT09

5

Tabel diatas menunjukkan zakat mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya penduduk yang

mayoritas Islam di Indonesia yaitu sekitar 87% dari 258 juta jiwa pada tahun

2016.8 Dalam konferensi pengelolaan ZISWAF Asia Tenggara, ada beberapa

hal yang distandarisasikan, salah satunya adalah zakat sebagai pengurang

pajak. Di negara Malaysia, Brunei, dan Singapura, zakat telah terhimpun

lebih maksimal. Salah satu faktor peningkatan penghimpunan zakat yang

maksimal adalah negara-negara tersebut telah menjadikan zakat sebagai

pengurang pajak penghasilan. Sedangkan di Indonesia zakat masih sebatas

PPKP (Pengurang Penghasilan Kena Pajak) tetapi pada prakteknya PPKP ini

masih belum tersosialisasi dengan baik.9

Pengelolaan zakat oleh negara apabila dapat dikelola dengan baik akan

mendapat manfaat secara langsung seperti, berkurangnya masyarakat lemah,

serta kekurangan dan para muzakki akan lebih disiplin apabila peraturan

pengelolaan zakat oleh negara dipertegas dan pendistribusian akan lebih

tertata dan tertib hingga daerah pelosok. Selain mendapatkan manfaat yang

dapat dirasakan secara langsung oleh negara karena zakat secara tidak

langsung dapat membantu APBN. Menurut data statistik, penduduk Indonesia

sekarang mencapai 257.912.349 juta jiwa pada tahun 2016 .10

Apabila satu

8http://jateng.tribunnews.com/2016/09/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-

juta-yang-wajib-ktp-1825-juta, diakses pada tanggal 10 Juli 2017. 9Arifin Purwakananta, Noor Afla, Southeast Asia Zakat Movement, (Jakarta: PT.Raja

Grafindo Persada, 2008), h.49. 10

Badan Pusat Statistik, “Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan

Berkelanjutan”, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 dari http://jateng.tribunnews.com/2016/09

/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta, diakses pada

tanggal 10 Juli 2017.

http://jateng.tribunnews.com/2016/09/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta

http://jateng.tribunnews.com/2016/09/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta

http://jateng.tribunnews.com/2016/09%20/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta

http://jateng.tribunnews.com/2016/09%20/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta

6

keluarga dimisalkan rata-rata 5 orang, yaitu suami, istri, dan 3 orang anak

maka ada 51 juta kepala keluarga. Jika diperkirakan 15% adalah non Islam,

berarti yang beragama Islam 85% x 51juta KK = 43,3juta KK. Pada data

BPS, penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin sebesar 27juta jiwa

atau sekitar 11% dari total penduduknya, maka masih ada 38 juta KK yang

berpontensi membayar zakat.11

Satu nisab adalah 85 gram emas atau lebih

kurang 42,5juta. Jadi, apabila satu KK berpenghasilan 60juta dengan

penghasilan bersih 30juta, maka yang bersangkutan wajib mengeluarkan

zakatnya sebesar Rp30juta x 2,5% = Rp750.000/tahun, dana zakat yag

terkumpul dari 38KK x Rp750.000 = 28.500.000.

Apabila dimisalkan rata-rata per KK memiliki modal perniagaan Rp

100 juta dan penghasilan bersihnya 76juta, maka setiap KK wajib membayar

zakat sebesar 2,5% x Rp 76juta = 1.900.000/tahun. Berarti dana zakat yang

terkumpul setiap tahunya adalah 38 KK x Rp1.500.000 = Rp72.200jt, belum

termasuk zakat perkebunan, zakat barang tambang dll. Dari dana zakat ini

bisa dialokasikan untuk para mustahik dengan penggunaanya, misal;

pendidikan, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain.12

Pasti Indonesia

akan seperti negara tetangga yaitu Singapura yang minim penduduk namun

sangat sejahtera.

Saat ini di Indonesia, apabila seorang Wajib Pajak (WP) mengisi SPT

PPh 21 dengan melaporkan pembayaran atas zakat, maka SPT-nya akan

mengalami kelebihan bayar, dan kelebihan bayar tersebut nantinya akan

11

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persen

tase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html 12

Djamal Doa, Pengelolaan Zakat Oleh Negara, h.31.

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persen%20tase-

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persen%20tase-

7

mengalami proses audit terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang

mengakibatkan Wajib Pajak tidak melampirkan bukti setor zakat kembali saat

pembayaran pajak penghasilan karena nilai restitusi yang nominalnya kecil.

Salah satu solusi yang diusulkan oleh BAZNAS, misalnya di SPT PPh 21

yang dibuat oleh pemberi kerja dimasukkan unsur zakat yang dipotong oleh

pemberi kerja. Formula demikian akan memberi dampak positif, yaitu Wajib

Pajak tidak akan kelebihan bayar dalam SPT tahunannya, dan di sisi lain

instansi akan perusahaan diharapkan akan menjadi UPZ (Unit Pengumpul

Zakat) pada BAZNAS.13

Dari pemaparan tersebut di atas penulis menemukan poin-poin penting

untuk dikaji lebih dalam, maka penulis ingin membuat penelitian dengan

bertema “Efektivitas Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap

Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Pada BAZNAS”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian skripsi tersebut tidak meluas,

serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian, maka

dalam penulisan skripsi, penulis membatasi ruang lingkup diantaranya ;

a. Zakat yang dipilih adalah zakat profesi.

b. Penghasilan kena pajak yang dipilih adalah pajak penghasilan.

13

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajak-penghasilan/

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajak-penghasilan/

8

c. Undang-Undang Indonesia dibatasi yaitu UU No.23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat dan UU No. 36 tahun 2008 tentang

pajak penghasilan.

2. Perumusan Masalah

Dengan mengamati latar belakang permasalahan yang ada, maka

penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti pokok permasalahan yang

lebih jelas untuk di bahas. Adapun perumusan masalah yang akan dikaji

sebagai berikut:

a. Bagaimana mekanisme zakat pengurang penghasilan kena pajak

di BAZNAS?

b. Apakah efektif kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak terhadap peningkatan penerimaan dana zakat di

BAZNAS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui mekanisme zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak di BAZNAS.

b. Untuk mengetahui apakah zakat pengurang penghasilan kena

pajak tersebut efektif terhadap peningkatan penerimaan dana

zakat.

2. Manfaat

a. Bagi kalangan akaSdemisi, penelitian ini diharapkan dapat

menambah pengetahuan dibidang pajak dan zakat, khususnya

9

Efektivitas

Target

Berhasil

Tidak Berhasil

Mencapai

Target

Muzzaki

Dana Zakat

Sasaran

BAZNAS

Pajak

mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan

bagaimana dampak penerapan zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan dana

zakat saat ini.

b. Bagi praktisi, khususnya BAZNAS dan KPP diharapkan

penelitian ini dapat menjadi masukan dan arahan agar kedepannya

kebijakan tersebut bisa terealisasi dengan baik dan manfaatnya

dapat dirasakan oleh semua pihak.

c. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menambah informasi dan wawasan, dimana Pemerintah telah

menetapkan kebijakan mengenai zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak, sehingga masyarakat bersemangat lagi

untuk membayar zakatnya kepada lembaga resmi pemerintah atas

kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

tersebut.

D. Kerangka Teori

Gambar 1.1: Kerangka Teori Efektivitas Zakat

10

Beberapa istilah yang terkait dengan gambar 1.1 diatas diantaranya

efektivitas, zakat dan pajak. Menurut Siagian, Efektivitas adalah pemanfaatan

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang

dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin

mendekati sasaran, berarti semakin tinggi tingkat efektivitasnya.14

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-

barakatu yang artinya keberkahan, al-namaa artinya pertumbuhan dan

perkembangan, ath-thaharatu arti kesucian, dan ash-shalahu artinya

keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah bagian dari harta dengan

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu

pula.15

Pajak, menurut definisi para ahli keuangan, ialah kewajiban yang

ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai

dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya

untuk membiayai pengeluaran umum pada satu pihak kepada pihak lainnya

dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan lain lain.16

Demi kesejahteraan umat Islam, pemerintah beserta BAZNAS dan

Dirjen Pajak membuat kebijakan, bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan

14

Sondang P. Siagian, Kiat Menigkatkan Produktifitas Kerja, (Jakarta: Rinerka Cipta,

2009), h.24 15

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Jakarta: Gema Insani, 2002),

h.7. 16

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1986), h.999.

11

kena pajak, terungkap pada pasal 14 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena

pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni

kewajiban membayar zakat dan pajak. PPh pada Undang-Undang Nomor 36

tahun 2008, isinya tentang zakat yang dikecualikan dari objek pajak adalah

zakat yang diterima oleh lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah

dan pada pasal 4 ini juga ditambah dengan keringanan bagi agama lain karena

sumbangan agama di lembaga yang disahkan oleh pemerintah juga

dikecualikan dari objek pajak.

Dengan demikian, zakat pengurang penghasilan kena pajak tersebut

dapat dikatakan efektif, yaitu dengan melihat tingkat penerimaan dana zakat

yang diperoleh oleh lembaga BAZNAS dan presentasi bayaknya muzakki

yang menyerahkan bukti setor zakat saat membayar SPT tahunan, karena

zakat sebagai pengurang pajak seharusnya merupakan solusi bagi muzakki

agar beban pajak lebih ringan, sehingga dana zakat semakin meningkat dan

penyaluran dana zakat semakin merata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi mutlak yang harus dipakai dalam

suatu penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.17

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapang-

17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta,

2013), h.2.

12

an yang bersifat kualitatif, penelitian ini akan menggunakan metode

eksploratif. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif

dengan studi kepustakaan (library research). Pendekatan normatif

adalah kajian kepustakaan yang bertujuan mengeksplorasi dan

memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan tema penulis yang

dilakukan untuk mendapatkan data sejelas mungkin dengan mengacu

pada teori yang sudah dijelaskan pada kajian teoritis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data, penulis akan mendapatkan

data dengan beberapa cara, diantarannya:

a. Observasi langsung.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis

terhadap gejala-gejala yang di teliti.18

Sasarannya adalah Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kantor Pelayanan Pajak

(KPP).

b. Wawancara.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan

pertanyaan secara langsung kepada responden, oleh pengumpul

data.19

Studi pustaka, mencari, mengumpulkan, meneliti,

menelaah serta mengkaji data dan informasi dari berbagai media

yang relevan dan objektif guna memenuhi pembahasan efektivitas

18

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2000), h. 54. 19

Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.67.

13

zakat pengurang pajak pada penerimaan dana zakat dan

dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber yang digunakan adalah data primer dan juga data

sekunder:

a. Data primer, bersumber dari observasi langsung kelapangan dan

wawancara pada BAZNAS dan KPP, Undang-undang zakat dan

pajak, Laporan Keuangan Zakat dan Pajak.

b. Data sekunder, yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi

ini yaitu literatur berupa skripsi, majalah, jurnal, artikel, surat

kabar, buku-buku dan lainnnya yang berkaitan dengan zakat dan

pajak.

4. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis yang digunakan peneliti adalah dengan

pendekatan isi (content analysis), yang menekankan pengambilan dari

kesimpulan metode deskriptif, analisis, historis, dan normatif. Analisa

yang bersifat deskriptif dan dedukatif, seluruh data yang diperoleh akan

diklarifikasikan dari bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan

diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan

gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

14

F. Review Studi Terdahulu

Tabel 1.3: Review Studi Terdahulu

1. Identitas Mariah, Peradilan Agama, UIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta, Skripsi, 2011

Judul Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi

terhadap Pelaksanaan Undang-undang Zakat di Kabupaten

Bekasi).

Isi Skripsi Maria berisi tentang bagaimana administrasi zakat

pengurang penghasilan kena pajak dan apakah zakat dapat

mengurangi pajak penghasilan, padahal pajak adalah aset

negara dan bagaimana pelaksanaanya di Indonesia.

Pembeda Penelitian saya tentang zakat pengurang penghasilan kena

pajak terfokus pada penerimaan dana zakatnya apakah

bertambah, atau sama saja sebelum adanya kebijakan

tersebut, dan apakah dengan adanya kebijakan tersebut

Muzakki bertambah.

2. Identitas Soesilowati, Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta, Skripsi, 2013.

Judul Analisis Prosedur Penerapan Zakat Sebagai Pengurang

Penghasilan Kena Pajak Pada UU No.23 Tahun 2013 dan

UU No.36 Tahun 2008 (Kualitatif).

Isi Bagaimana prosedur zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak dalam peraturan UU No.23 Tahun2013 dan UU

15

No.36 Tahun 2008 dan menjelaskan bagaimana dampak

setelah amandemen kedua Undang-Undang tersebut

terhadap jumlah wajib zakat.

Pembeda Penelitian yang saya buat membahas tentang efektivitas

terhadap penerimaan dana zakat dengan adanya kebijakan

zakat pengurang pajak.

3 Identitas Apriliana, Akuntansi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,

Skripsi 2010.

Judul Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai

Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan

Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan

Isi Skripsi tersebut membahas perbedaan antara perlakuan

sebagai zakat pengurang penghasilan kena pajak dengan

zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (kredit pajak)

dan menganalisa perbedaan antara kebijakan tersebut.

Pembeda Penelitian saya berbeda bahwa mengapa zakat pengurang

penghasilan kena pajak tersebut masih harus dikaji karena

belum ada yang mencari tahu manfaat dari kebijakan dan

apa kendalanya, disini saya akan meneliti dengan sebesar

apa dana zakat bertambah dan apakah para muzakki

tertarik dengan adanya kebijakan tersebut.

16

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, skripsi ini dibagi dalam lima bab

yang memuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bab

yang mempertajam ide-ide pokok, sehingga secara keseluruhan menjadi

kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini dijadikan acuan pembahasan bab-bab berikutnya dan

sekaligus mencerminkan isi global skripsi yang berisi tentang

latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas konsep mengenai zakat tentang

“Efektivitas Zakat Pengurang Pajak terhadap Peningkatan

Penerimaan Dana Zakat pada BAZNAS”. Dimana indikatornya

adalah Efektivitas yang meliputi: pengertian, tujuan dan

manfaatnya, selanjutnya Zakat yang meliputi: pengertian zakat,

dasar hukum zakat, tujuan, macam-macam zakat dan undang-

undang tentang zakat profesi. Indikator selanjutnya adalah

Pajak, diantarannya: pengertian pajak, dasar hukum pajak,

tujuan pajak, objek pajak serta Undang-undang tentang pajak

penghasilan.

17

BAB III: GAMBARAN UMUM

Pada BAB III ini Peneliti membahas tentang penerapan zakat

pengurang penghasilan kena pajak pada lembaga BAZNAS,

menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan BAZNAS,

seperti apa penghimpunan dan penyaluran zakat pada BAZNAS,

bagaimana penerapannya di Indonesia dengan adanya kebijakan

zakat pengurang penghasilan kena pajak.

BAB IV: ANALISA

Menganalisis mekanisme zakat pengurang penghasilan kena

pajak, serta perhitungan pembayaran zakat pengurang pajak

penghasilan, dan bagaimana efektifitas pengelolaan kebijakan

zakat pengurang penghasilan kena pajak terhadap penerimaan

dana zakat.

BAB V : HASIL

Peneliti menerangkan tentang penutup yaitu terdiri dari

kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab-bab sebelumnya, dan saran-saran yang didapat. Pada

bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka beserta lampiran-

lampiran yang mendukung.

18

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Effective yang berarti

berhasil, tepat atau manjur.20

Efektivitas merupakan kemampuan untuk

mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat.21

Hal

ini sesuai dengan pendapat H.Emerson yang dikutip oleh Soewarno

Handayaningrat S, menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran

dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun Komaruddin juga mengungkapkan bahwa “Efektivitas

adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan

manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih

dahulu”.22

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai

oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih

dahulu Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin

tinggi efektivitasnya.23

20

S.Wojowasito dkk. KamusLengkapInggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris, (Bandung:

PT.Hasta,1980), h.49. 21

T. Hani Handoko, manajemen,(Yogyakarta: BPFE,1998), edisi ke-2, h.7. 22

http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html 23

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf

http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html


19

Dengan demikian, bahwa suatu organisasi atau lembaga akan

dikatakan efektif apabila makin besar presentasi target yang tercapai

terhadap tujuan yang dibentuk pada organisasi atau lembaga tersebut,

maka makin besar pula tingkat keberhasilan pada lembaga tersebut.

2. Indikator Efektivitas

Menurut Sujadi F.X bahwa, untuk mencapai efektivitas dan

efesiensi kerja harus dipenuhi syarat - syarat sebagai berikut.24

a. Berhasil guna, yaitu menyatakan bahwa kegiatan telah

dilaksanakan dengan tepat dan memiliki pengaruh.

b. Ekonomis, yaitu bahwa didalam usaha agar pencapaianya efektif,

harus memperhatikan hal-hal tersebut, seperti: biaya tenaga kerja,

peralatan, waktu, keuangan, dan lainya yang telah dipergunakan

dengan tepat sebagaimana yang telah direncanakan.

c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yaitu untuk

membuktikkan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber daya telah

dipergunakan dengan tepat, dan dilaksanakan dengan

bertanggung jawab.

d. Pembagian kerja yang nyata yaitu pelaksanaan kerja di bagi

berdasarkan beban kerja, dan waktu yang tersedia pada setiap

pegawainya.

24

Sujadi, F. X, O & M, Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen, (Jakarta: PT.

Baharaya Karya Aksara, 1986), H. 153 – 158.

20

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah strategi

dikatakan efektif apabila dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

berhasil guna, memiliki pengaruh dalam lembaga tersebut, ekonomis terhadap

pembiayaan, bermanfaat dan menguntungkan bagi semua pihak.

B. Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada

umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa

dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yakni ibadah

melalui kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaanya dengan

fisik.

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar

yaitu zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.25

Menurut

lisan al-Arab, zakat adalah at-thahuru, artinya (membersihkan atau

mensucikan), sebagaimana firman Allah:26

يهم بها... ة خد من أموالهم صدق تطهرهم وت زكArtinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka.....". (QS. At-Taubah : 103).

Zakat dapat dikatakan pula sebagai al-Barakatu artinya berkah,

an-Numuw artinya tumbuh dan al-Ziyadah artinya bertambah,

25

Nuruddin Mhd.Ali, 2006, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta:

PT Raja Grafindo), h.6. 26

Keutamaan Menunaikan Zakat, diakses pada tanggal 10 Juli 2017, pada https://muslim.

or.id /9427- panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.html

https://muslim/

21

maksudnya, harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah baik di

dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi

Muhammad SAW, dalam sabdanya:27

رة من والله ذا الذي ي قرض الله ق رض حسن ا ف يضا عفه أضعا ف ا كثي .سط وإليه ت ر جعون وي ب ي قبض

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang

baik, maka Allah akan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat

ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan

(rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah

2:245).

Sedangkan menurut istilah, zakat ialah sebagian harta benda yang

wajib diberikan kepada orang tertentu dengan kadar harta tertentu dan

dengan syarat tertentu pula. Menurut beberapa ulama, zakat adalah

sebagai berikut:

a. Zakat menurut DR.Yusuf Qardawi, yaitu: Sejumlah harta tertentu

yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang

yang berhak.28

b. Al Mawardi dalam kitab Al Hawi berkata:“Zakat itu sebutan

untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut

sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang

tertentu”.29

27

Kisah Sedekah, diakses pada tanggal 12 juni 2017, pada web https://www. babarkata.

com /2017/03/kisah-salah-sedekah.html 28

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, h.34 29

Al Majmu’ 5 : 325

https://www/

22

Sedangkan Pengertian zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 pada

pasal 1 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa: “ zakat adalah

harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

syariat Islam”.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa zakat

adalah harta yang wajib dikeluarkan, sesuai dengan ukuran atau kadar

yang telah mencapai nisab dan haulnya, kepada yang berhak menerima.

2. Dasar Hukum Zakat

Seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu

(nisab) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (haul) yaitu satu

tahun, wajib mengeluarkan zakatnya, adapun dalilnya sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

(٣:١:٩:التوبة ) Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar

lagi Maha mengetahui” .(Q.S At-Taubah:9:103).

Maknanya adalah, wahai Rasul ambillah sebagian harta orang-

orang yang beriman sebagai sedekah yang telah ditentukan (ukuranya),

23

seperti zakat wajib atau sedekah yang tidak ditentukan (ukurannya),

yaitu yang hukumnya sunnah.30

: ٩:٠٦)التوبة(

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang pada

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha

Bijaksana. (QS. At-Taubah:9:60).

Maknanya, bahwa yang berhak menerima zakat ialah: Orang

fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan

tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin: orang yang

tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Pengurus

zakat: seseorang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan

membagikan zakat. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam

dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang

ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang: orang yang berhutang

karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup

membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara

30

Syaikh as-Sayyid Sabiq, Panduan Zakat menurut Al-Qur‟an dan As-Sunnah, (Bogor,

Pustaka Ibnu Katsir, 2005), cetakan ke-2 h.4.

24

persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia

mampu membayarnya. Pada jalan Allah (fisabilillah): yaitu untuk

keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara mufasirin ada

yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-

kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-

lain dan orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat

mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

b) Hadist

هما: )عن ابن عبا ب عث معاذ ا م ل س و ه ي ل لى اهلل ع أن النبي ص س رضي الله عن اف ت رض عليهم ن الله قد أ ه: )ذكر الحديث, وفي ف إلى اليمن( ه ن ع اهلل ي ض ر

.(م, ف ت رد في ف قرائهم في أموالهم, ت ؤخذ من أغنيائه صدقة

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwasannya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam

mengutus Mu'adz ke negeri Yaman meneruskan hadits itu-- dan

didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan

mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di

antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara

mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Al-Bukhari.31

HR. Al-Bukhari.

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa zakat diambil dari golongan

orang-orang kaya disuatu kaum dan hasil zakatnya didistribusikan

kepada golongan orang-orang miskin dari kaum itu sendiri. Dalam

hadist lain rasul menjelaskan tentang harta yang wajib dikeluarkan

zakatnya jika sudah mecapai nisab dan haul.

31

A. Hasan, Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar al-„Asqalani(Bandung: Diponegoro,

2006), hlm.265.

25

هما ر رمذي; عن ابن عمر:ت ولل زكاة ال ست فاد م ا من ضي آلله عن ف ,الحول عليه ى يحول عليه حت

Artinya:

“Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: "Barang siapa

memanfaatkan (mengembangkan) harta, maka tidak ada kewajiban

zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun.32

Dengan demikian, jelas bahwa zakat wajib hukumnya untuk

diberikan kepada 8 asnaf, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin,

kaum dhuafa, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, dan zakat pula dapat

mensucikan harta yang selama ini diperoleh.

3. Tujuan Zakat

Harta zakat adalah harta yang mensucikan diri dari kotoran kikir

dan dosa, dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang

akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat juga

menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang

membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh,

serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga karena

zakat bertujuan untuk mensucikan jiwa masyarakat dari dengki dan

dendam.

32

Ibid, hlm.270

26

Harta yang dizakatkan dipelihara oleh Allah SWT, diturunkan

kepada anak cucu Adam, memperoleh keberkatan dan kesucian, dan

mendapatkan perlindungan oleh Allah Yang Maha Kuasa.33

Zakat

merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan

dengan para fakir miskin. Zakat merupakan perwujudan dari kepedulian

sosial umat Islam. Dengan demikian tujuan zakat tesebut adalah:34

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari

kesulitan hidup serta penderitaan.

b. Membantu pemecahan peramasalahan yang dihadapi oleh para

mustahik (penerima zakat).

c. Menghilangkan sifat kikir dan serakah pada para pemilik harta

d. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang

miskin dalam suatu masyarakat.

e. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada seseorang,

terutama pada mereka yang mempunyai harta.

f. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan,

apabila kita sebagai umat Muslim mau membayar zakatnya, jelas sangat

besar manfaat yang dapat dirasakan bagi kita khususnya umat Muslim,

selain dapat mensucikan harta dan jiwa bagi muzakki, dapat mengurangi

tingkat kemiskinan bagi para mustahik.

33

Teungku Moh Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT.Pustaka Rizki

Putra, 1999), cet ke-2, h.8. 34

Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2006), h.15

27

4. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Nafs (jiwa), adalah zakat fitrah merupakan zakat untuk

menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak

pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul

Fitri). Zakat ini dapat berupa bahan pangan atau makanan pokok,

maupun berupa uang yang nilainya sama dengan harga bahan

pangan atau makanan tersebut.

b. Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk

menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat

wajib zakat.35

Jenis zakat yang akan dibahas adalah zakat profesi.

Zakat Profesi

1) Pengertian

Dalam Al-Qur,an surat Al-Baqarah ayat 267, “Wahai

orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,...

Salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi

manusia sekarang adalah kegiatan profesi, seperti: dokter,

arsitek, karyawan atau para pegawai, jelasnya zakat profesi

atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan

dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah

mencapai nisab.36

35

Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2006), h.18. 36

Zakat profesi, diakses pada 6 Maret 2017, dalam https://zakatpedia.com/services/zakat-

profesi,.

https://zakatpedia.com/services/zakat-profesi

https://zakatpedia.com/services/zakat-profesi

28

2) Landasan hukum

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional,

apabila te-lah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan

zakatnya seperti ayat adz-Dzaariyaat: 19

):٩١:١٩الذرية)

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak

mendapat bagian”.(QS. Ad-Dzariat:51:19).

Sayyid Quthub (wafat 1965) dalam tafsirnya Fi

Zhilalil-Qur’an.37

Ketika menafsirkan firman Allah dalam

surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nash ini

mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal

dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT

dari dalam dan atas bumi, seperti: hasil pertanian dan

pertambangan, karena itu nash itu mencakup semua harta

baik yang terdapat dizaman Rasulullah SAW, maupun

dizaman sesudahnya.

3) Nishab, Haul dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Nishab, Kadar dan Haul sangat bergantung pada qiyas

(analogi) yang dilakukan. Dimana jika dianalogikan pada

zakat perdagangan, maka nishabnya sama dengan zakat

37

Sayyid Quthub, Fi Zhilaalil Qur‟an, (Beirut: Daar el-Surq, 1977), juz 1, h.310-311

29

emas dan perak, yaitu 85gram emas, dan kadarnya 2,5%,

waktunya setahun sekali, setelah dikurangkan kebutuhan

pokok.38

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp5.000.000,00 setiap

bulannya, dan kebutuhan pokok si A perbulannya sebesar

Rp3.000.000,00 maka zakat yang dikeluarkan adalah: 2,5% x 12

x Rp2.000.000,00 = Rp600.000,00 per tahun.

Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya

653kg padi atau gandum, kadarnya 5% dan dikeluarkan setiap

mendapatkan gaji, misal sebulan sekali. Contohnya: 5% x 12 x

Rp2.000.000,00 = Rp1.200.000,00 per tahun, atau Rp.100.000,

per bulan.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa zakat profesi dapat

dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat

pertanian, dan zakat emas dan perak.

5. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No.23

Tahun 2011 pada pasal 1, ayat 1 berbunyi: bahwa pengelolaan zakat

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan pada ayat

7, berbunyi bahawa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan

pengelolaan zakat secara nasional, Undang-undang tersebut sangat jelas

38

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Ekonomi Modern, (Jakarta, Gema

Insani:2002) h.96-97.

30

memaparkan bahwa zakat itu harus ada yang mengelola, agar zakat itu

terarah, jelas tujuannya dan tepat sasaran, terlebih secara nasional.

Pemerintah dan BAZNAS memikirkan masyarakat Indonesia agar lebih

sejahtera dengan adanya kebijakan baru tepatnya pada UU No.23 Tahun

2011 Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan,

dan pelaporan, tepatnya pada pasal 22, berbunyi bahwa “ zakat yang

dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan

dari penghasilan kena pajak. Pasal 23, ayat 1 BAZNAS atau LAZ wajib

memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki, dan pada ayat 2

bukti setoran zakat tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan

kena pajak.39

Dipertegas lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya

Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.40

Dengan demikian, Undang-undang yang berkaitan dengan zakat

pengurang penghasilan kena pajak saat ini adalah Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011, yang menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa

zakat dapat mengurangi pajak penghasilan bruto, dengan syarat dapat

melampirkan bukti setor zakat yang diberikan oleh lembaga resmi

pemerintah, salah satunya BAZNAS kepada pihak Dirjen Pajak.

39

UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 40

PP Republik Indonesia No.60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yg wajib dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

31

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak 41

menurut beberapa ahli:

Prof.Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak

mendapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Prof.Dr H.Rochmat Soemitro SH. Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.42

Banyak defenisi mengenai pajak yang diberikan oleh para ahli

hukum pajak, yang jelas dari defenisi tentang apa itu pajak diatas dapat

41

Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), edisi ke-3,

h.10-11. 42

Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), edisi ke-2, h.10

32

ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar,

diantaranya sebagai berikut: 43

a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang yang

sifatnya dapat dipaksakan.

b. Tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh

pembayar pajak.

c. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Sedangkan pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis

yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari

Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk

konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari uraian di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak adalah

iuran rakyat yang pembayaranya berdasarkan undang-undang melalui

Dirjen Pajak dan dikelola oleh Pemerintah untuk APBN.

2. Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan

rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari

43

Jurnal “Reformasi Perpajakan di Indonesia”, kajian Hukum Pajak, di akses 21 Januari

2016, http://www.fh.unja.ac.id/index.php/daftar-jurnal/129-latifah-amir-reformasi-perpajakan-di-

indonesia

http://www.fh.unja.ac.id/index.php

33

hukum public, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai

pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dasar hukum pemungutan pajak penghasilan diatur berdasarkan

pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang

sebelumnya diatur pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

3. Tujuan Pajak

Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan

bangsa. Ada beberapa fungsi pajak. Di antaranya adalah sebagai

berikut:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) : Fungsi budgetair disebut sebagai

fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscalfunction), yaitu suatu

fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk

memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan

undang-undang perpajakan yang berlaku. Disinilah pajak

merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

b. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend) : Fungsi ini mempunyai

pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk

mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah

berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri,

pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak

impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

34

c. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas : Pemerintah dapat menggunakan

sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-

barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat

bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga

agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat

menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk

tertentu yang bersifat mewah.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak sangat

bermanfaat untuk negara, pajak merupakan anggaran utama kas yang

masuk pada negara, sebagai alat pengatur, alat penjaga stabilitas agar

dana negara tidak terus mengalami inflasi atau deflasi, maka sebagai

warga Indonesia wajib membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.

4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2008, pasal 4 adalah: setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa

pun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau

35

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-undang ini,

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

c. Laba usaha.

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

termasuk:

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham

atau penyertaan modal.

2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya.

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan,

atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan

keagamaan, dan lain lain.

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan

pertambangan;

36

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang.

g. Deviden, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

harta.

h. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,

i. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentusesuai dengan peraturan pemerintah.

j. Keuntungan kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian

kembali aktiva, dan premi asuransi.44

Isi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan mendapat angin segar, bahwa tertulis pada pasal 4 ayat 3

menjelaskan tentang yang dikecualikan dari objek pajak adalah45

a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh

badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima zakat yang

berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui Indonesia dan disahkan oleh

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah.

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,

44

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “tentang Pajak Penghasilan”. 45

UU 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan

37

badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

Dari uraian tersebut, dalam lingkup objek pajak mendapatkan

berita baik, di mana yang dikecualikan dari objek pajak salah satunya

adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh

lembaga atau badan amil zakat yang disahkan pemerintah.

Dengan demikian zakat yang dibayarkan pada BAZNAS dapat

mengurangi penghasilan bruto dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP

dan wajib membayar pajak.

5. Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di negara kita,

khususnya yang terkait dengan Pph adalah Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang

nama Badan dan Lembaga yang di antaranya adalah: Badan Amil Zakat

Nasional, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat

Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia

(LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara

Dharma Parisad (BDDN YADP), yang keseluruhannya saat ini

berjumlah 21 badan/lembaga.

38

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, menjelaskan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak

salah satunya adalah sumbangan keagamaan atau zakat yang dibayarkan

kepada lembaga yang disahkan pemerintah, dalam rangka

melaksanakan menyempurnakan ketentuan undang-undang tersebut

perlu adanya Peraturan Mentri Keuangan, yaitu pada Pasal 5 Peraturan

Mentri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara

Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, perlu menetapkan

adanya peraturan baru yaitu: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti

Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya

Wajib yang dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dimana pada

pasal 1 berbunyi : bahwa Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang

sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

meliputi:46

a. Zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk

agama Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki

oleh pemeluk agama Islam kepada amil zakat atau lembaga amil

zakat yang disahkan oleh Pemerintah.

b. Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak

orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di

46

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksaan

Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayarn Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang

Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

39

Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang

disahkan Pemerintah.

Pada pasal 2 menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan

pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib,

harus melampirkan fotokopi bentuk pembayaran pada SPT Pajak

Penghasilan untuk pengurangan zakat. Bukti pembayaran berupa:

a. Bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening

bank, atau melalui ATM.

b. Paling sedikit memuat:

1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) pembayar.

2) Jumlah pembayaran.

3) Tanggal pembayaran.

4) Nama badan amail zakat, atau lemabaga zakat harus

disertakan dibukti pembayaran apabila dibayar secara

langsung.

5) Tanda tangan petugas badan amil zakat atau yang disahkan

Pemerintah.

6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila

pembayaran melalui transfer reksning bank.

Kebijakan Dirjen Pajak juga menetapkan bahwa terhadap Wajib

Pajak orang pribadi yang ketika penyampaian SPT Tahunan PPh yang

menyatakan kelebihan bayar (termasuk lebih bayar karena pemotongan

40

zakat), niscaya akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran

pajaknya tanpa melalui pemeriksaan, tetapi cukup dengan penelitian

oleh pegawai pajak. Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak (penghasilan bruto) telah berlaku sejak tahun 2001, Namun

sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak orang pribadi pemeluk

agama Islam atau pembayar zakat (muzakki) yang belum memanfaatkan

pengurangan penghasilan bruto atas Pajak Penghasilan (PPh) tersebut.47

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan zakat

pengurang pajak penghasilan, pajak yang dikurangi dari hasil

pembayaran zakat adalah pajak penghasilan bruto.

Zakat yang dapat mengurangi pajaknya adalah zakat yang

dibayarkan melalui lembaga zakat seperti BAZNAS dan lain-lain, dari

BAZNAS akan langsung mendapatkan bukti setor zakat yang akan

dilampirkan pada form SPT Tahunan PPh di Dirjen Pajak untuk syarat

pengurangan PPh (Pajak Penghasilan). Demikian pula, pajak dan zakat

akan tumbuh lebih baik pengelolaannya apabila dikelola secara terpusat

oleh lembaga zakat, dirjen pajak dan pemerintah.

Demikianlah penjelasan yang berkaitan tentang zakat dan pajak

pada bab II ini, dimana zakat dan pajak akan sangat membantu

mensejahterakan negara kita Indonesia, dan khususnya umat Islam yang

mau sekaligus membayar kewajiban keduannya, yaitu atas zakat dan

pajak, maka manfaat kebijakan zakat pengurang penghasilan kena pajak

47

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-

pajak/

41

tersebut, akan sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi mereka yang

membutuhkan, dan angka kemiskinan akan berkurang.

42

BAB III

PENERAPAN ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN

KENA PAJAK DI BAZNAS

A. Sejarah dan Perkembangan BAZNAS

Dalam praktiknya pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu

mewujudkan peran strategis. Kondisi seperti ini terjadi sebelum tahun 1990-

an, ketika belum ada kemauan politik dari pemerintah untuk mengatur

pengelolaan zakat secara optimal. Regulasi zakat pertama di Indonesia adalah

Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang

melanjutkan ketentuan ordinasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri

urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan

pengawasan.48

Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama

Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai

pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ.49

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah

diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat

di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai

daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni

48

Pujohari,”Sejarah Pengelolaan ZIS di Indonesia”, artikel diakses pada 15 September

2009 dari http://www.wordprees.com. h.1. 49

Ibid, h.2

http://www.wordprees.com/

43

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil

Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. Sebelas tahun berjalan,

berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU Nomor 38 Tahun 1999 dari

beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan

revisi UU tersebut. Pada 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru.50

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya

yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan

zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin

mengukuhkan peran BAZNAS. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan

sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab

untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah,

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsinya,51

yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

50

Artikel,M Auritsniyal Firdaus, Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia, di akses 16

Agustus 2016 pada http://auritsniyalfirdaus.blogspot.co.id/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-

indonesia.html 51

http://pusat.baznas.go.id/profil/

44

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

dan

4. Pelaporan dan petanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS

memiliki kewenangan:

a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat

b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS

Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ

c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,

dan dana sosial keagamaan lainnya BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus gencar berinovasi dengan

menginisiasi program-program baru untuk mewujudkan Kebangkitan Zakat

Nasional.52

Untuk meringankan beban biaya antara pajak dan zakat, dan

meningkatkan perolehan dana zakatnya, maka BAZNAS dipercaya oleh

Pemerintah dan Dirjen Pajak untuk membuat kebijakan zakat pengurang

penghasilan kena pajak, dimana setiap Muzakki yang melakukan pembayaran

zakat melalui BAZNAS (menurut nomenklatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011) mendapat insentif dalam pembayaran pajak

penghasilan, yaitu bukti pembayaran zakat atau disebut Bukti Setoran Zakat

diperhitungkan sebagai komponen biaya yang menjadi pengurang

penghasilan kena pajak atau disebut “pengurang penghasilan bruto”.

52

Artikel, Yudhiarma, MK, M.Si, Meluncurkan Barometer Pengelolaan Zakat Dunia,

BAZNAS Luncurkan IZN, diakses 28 Desember 2016 pada http://pusat.baznas.go.id/berita-

utama/menuju-barometer-pengelolaan-zakat-dunia-baznas-luncurkan-izn/

45

Dengan demikian, BAZNAS adalah badan amil zakat resmi

pemerintah, yang bersifat nasional, yang tugasnya merencanakan,

melaksanakan, dan mengendalikan serta melaporkan dan mempertanggung

jawabkan tentang pengelolaan zakat pada tiap-tiap lembaga atau badan amil

zakat yang disahkan Pemerintah.

B. Dasar Hukum BAZNAS

1. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil

Zakat Nasional

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

DJ.II/568 Tahun 2014

4. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan

Pertimbangan Pimpinan BAZNAS

5. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian

Rekomendasi Pembentukan LAZ

6. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS

provinsi dan BAZNAS kabupaten kota

7. Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT

BAZNAS.

8. Surat Keputusan No. 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota

BAZNAS 2015 – 2020. 53

53

http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/

46

Struktur Organisasi masa bakti 2015 – 2020;54

C. Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS

Cara menghimpun dana ZIS (zakat, infak dan shodaqoh), BAZNAS

membuat alternatif-alternatif yang memudahkan Muzakki untuk mau

menyalurkan hartanya kepada yang berhak menerima zakat, yaitu dengan

cara:55

1. Zakat Via Payroll System

Zakat via payroll sistem ini adalah bentuk pelayanan zakat

melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan disebuah

perusahaan. Tujuannya untuk memudahkan, meringankan serta tertib

54

http://pusat.baznas.go.id/struktur-organisasi/ 55

Jurnal, Achmad Nursamsi, Manajemen Penghimpuana Dana ZIS pada BAZNAS, 2014

Anggota

Dr.H.

Mundzir

Suprapt

Anggota

Masdar Farid

Mas’udi

Anggota

Prof.Dr.H.

Ahmad Satori

I

Anggota

Drs.Nuryan

to, MPA

Anggota

Ir. Nana

Mirtanti

Wakil Ketua

Dr. Zaenul Bahar,

SE, M. Ec

Ketua

Prof. Dr.Bambang

Sudibyo, MBA.CA

Anggota

Prof.Dr.H.

Machasin,

M.A

Anggota

Drs. Irsyadul

Halim

Anggota

Drh. Emmy

Hamidiyah

Anggota

Drs.Astera Primanto

Bakti, M.Tax

47

kepada para karyawan, penunaian zakat langsung dipotong dari gaji

oleh bagian SDM pada tiap perusahaan, ditransfer ke BAZNAS dan

dilakukan setiap bulan secara otomatis. Caranya karyawan mengisi

formulir kesediaan membayar zakat melalui potongan gaji langsung

yang ditujukan kepada bagian SDM, nantinya karyawan akan

memperoleh kartu NPWZ dan BSZ dan laporan Donasi atas zakat yang

ditunaikan.

2. Zakat Via E-Card

Zakat dapat dilakukan pembayarannya melalui ATM melalui

menu pembayaran zakat yang ada. Gunanya agar Muzakki bisa

melakukan pembayaran kapan dan dimanapun tanpa harus antri di

konter zakat sendiri.

3. Zakat Via Online Payment

BAZNAS menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat,

infak dan shodaqoh dan donasi lainnya melalui mekanisme online

payment dengan bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dan

konvensional.

4. Zakat Via Bank Syariah

BAZNAS telah memiliki rekening dan bekerjasama dengan

seluruh perbankan syariah dalam proses penghimpuan zakat.

5. Zakat Via Konter

Upaya BAZNAS untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat

untukmembayar ZIS, tujuannya agar para Muzakki mendapatkan

48

pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif dengan berkonsultasi

mengenai dana ZIS, bisa langsung didoakan oleh Amilnya, langsung

mendapatakan BSZ dan NPWP.

6. Zakat Via Aplikasi

BAZNAS menyiapkan beberapa aplikasi untuk memudahkan para

Muzzaki dalam membayar zakat, yaitu UPZ BAZNAS, muzakki corner.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS sangat

peduli bukan hanya kepada para Mustahik tetapi kepada para Muzakki,

dengan memberikan alternatif-alternatif bagi para Muzakki agar dengan

mudahnya membayar zakat salah satunya adalah zakat via aplikasi, zakat via

bank dan zakat via online, yang dengan mudahnya melakukan pembayaran

zakat tanpa repot harus ke BAZNAS.

D. Penyaluran Zakat Pada BAZNAS

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga

Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas

dalam penyaluran zakat berdasar data-data yang akurat. Dalam kaitan ini

tampaknya perlu spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misalnya,

lembaga zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha-usaha

produktif. Lembaga Zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-

pelatihan. Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan

lain sebagainya, di samping penyaluran yang bersifat konsumtif untuk

Mustahik yang membutuhkan.

49

Dalam rangka Program Penyaluran dana zakat yang terkumpul,

BAZNAS memiliki lima program utama sebagai berikut:56

1. Program Zakat Community Development(ZCD)

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program

pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial

(pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya)

dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya

bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat

sejahtera dan mandiri.

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam

berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki

keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan

beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya

Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling

terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat

dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila

telah memenuhi empat daya tersebut.

Program ZCD memiliki enam prinsip yang harus ada dalam

konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri

pengelola dan peserta program. Enam prinsip ZCD meliputi Berbasis

Komunitas, Syari’ah Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, Kesinambungan,

56

BAZNAS, Program-program BAZNAS, dikutip dari http://pusat.baznas.go.id/ pada 27

Januari 2017.

http://pusat.baznas.go.id/

50

dan Sinergi. Tujuan utama Program ZCD adalah “Terwujudnya

Masyarakat Sejahtera dan Mandiri“.

2. Rumah Sehat BAZNAS

Merupakan program layanan kesehatan bersifat preventif,

rehabilitatif, promotif, karitatif, yang ditujukan gratis untuk mustahik,

khususnya fakir miskin dengan sistim membership. Motto Rumah Sehat

BAZNAS yaitu: “ Memberikan Layanan secara Gratis, Humanis dan

Professional “.

3. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB)

Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) adalah program pendanaan

dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan

pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri. Tujuannya yaitu:

a. Mewujudkan tujuan nasional dibidang pendidikan dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa

b. Memberi kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang

mampu secara ekonomi untuk bersekolah hingga perguruan tinggi

c. Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki integritas

lifeskill (IQ, EQ dan SQ).

Program yang dilaksanakan di bawah naungangan program

Rumah Cerdas Anak Bangsa yaitu:

1) Rumah Cerdas Primagama

2) Satu Keluarga Satu Sarjana(SKSS)

3) Sekolah Anak Jalanan

51

4) Beasiswa Dinnar

5) PPSDMS

6) Program Sarana Pintar

4. Konter Layanan Mustahik (KLM)

Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan

mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik

mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan

PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk

perorangan maupun lembaga. Konter Layanan Mustahik memberikan

pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat.

Konter Layan Mustahik berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS, Jl. Kebon

Sirih No 57, Jakarta Pusat. Buka setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi

sampai dengan pukul 3 sore.

Bantuan yang diberikan kepada mustahik dalam konter layanan

mustahik yaitu:

a. Bantuan kebutuhan hidup Mustahik

b. Bantuan kesehatan (bantuan pengobatan jalan)

c. Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll)

d. Bantuan ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)

e. Bantuan Gharimin

f. Bantuan Mualaf

g. Bantuan fisabilillah

h. Bantuan advokasi pelayanan pendidikan, kesehatan dll.

52

5. Tanggap Bencana

Program Tanggap Bencana adalah program MERESPON untuk

memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat

setelah terjadi bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap

darurat, evakuasi, recovery, dan rekontruksi, pelaksanaan kegiatan

tanggap darurat bencana dilakukan makasimal 14 hari.

Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama dengan

instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana dan Jaringan

Relawan Indonesia ( JARI ) yang tersebar di 33 propinsi dan berbagai

lembaga sosial. Dengan sisitem kemitraan, Program Tanggap Bencana

dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan penyaluran zakat

sebesar Rp5 triliun pada 2016. Dana tersebut akan disalurkan kepada 280 ribu

masyarakat yang berada di garis kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat

Statistik. Direktur Amil Zakat Nasional M. Arifin Purwakananta mengatakan

dana akan disalurkan untuk program ekonomi produktif dan sosial, serta

dakwah. "Porsinya masing-masing 50 persen," kata Arifin di Gedung

Arthaloka, Selasa, 7 Juni 2016. Arifin mengatakan, program ekonomi

produktif merupakan program bantuan yang mendorong pemberdayaan

penerima zakat. Penerima zakat akan diberi bantuan permodalan, usaha, dan

produksi. Misalnya, untuk nelayan, petani, dan UKM. Ada pula bantuan

pemasaran untuk memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan penerima

zakat. Penyaluran zakat di sektor sosial berupa bantuan kebutuhan dasar

53

seperti sembako, serta bantuan tumbuh kembang dan bencana. Sementara

penyaluran zakat di sektor dakwah berupa advokasi.57

Dari uraian tersebut, bahwa BAZNAS sangat memperhatikan umat

Islam, khusunya kepada para Mustahik, dimana BAZNAS terus membuat

program-program baru, dengan tujuan agar angka kemiskinan di negara

semakin berkurang.

E. Penerapan Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada BAZNAS

Terkait dengan kebijakan zakat pengurang penghasilan kena pajak,

bahwa kebijakan tersebut adalah suatu nilai tambah dari lembaga zakat

khususnya BAZNAS.58

Penerapan yang berlaku di BAZNAS dalam program PPKP sebagai

berikut:

1. Harus membayar zakat pada lembaga atau badan zakat yang disahkan

pemerintah, seperti BAZNAS.

2. Mendapatkan bukti setor zakat dan NPWZ.

3. Menyelipkan berkas no.2 pada SPT tahunan PPh 21 saat membayar

pajak penghasilan.

4. Akan mendapatkan pengurangan atas zakat, dimana yang dikurangi

adalah penghasilan brutonya, bukan total pajak penghasilannya.

57

Berita Tempo.co.id, Baznas Targetkan Penyaluran Zakat senil 5 Triliun, Rabu, 8 Juni

2016. 58

Data Wawancara Langsungdengan Bp. Agus Siswanto, Kepala Bagian Pelayanan

Mustahik BAZNAS.

54

Penerapan kebijakan pengurang penghasilan kena pajak agaknya harus

disinergikan. Agus Siswanto,59

mengungkapkan bahwa ketertarikan para

Muzakki tidak terlalu signifikan, terkecuali Muzakki tersebut sebagai

pengusaha akan sangat tertarik, atau pribadi yang memiliki usaha, apabila

perorangan atau karyawan yang gajinya sebatas UMR dengan perkiraan 6jt

perbulannya, hasil dari pengurangan atas pembayaran zakat untuk pajak

penghasilnya terbilang sangat kecil nominalnya.

Contohnya : salah satu Muzakki BAZNAS yang mempunyai perusahaan

konstruksi, kemudian melampirkan bukti setor zakat sebagai pengurang PKP,

karena penghasilan yang diperolehnya besar, perbulanya dimisalkan

Rp50juta, pertahunnya 600jt, maka nilai restitusi untuk pengurangannya

cukup besar sehingga bermaanfaat untuk mereka yang penghasilannya diatas

Rp6juta perbulannya, akan tetapi apabila penghasilannya kecil, dimisalkan

Rp6juta perbulannya, lalu dibayarkan pajaknya dahulu oleh perusahaan, baru

membayar zakatnya ke BAZNAS dan buktinya dilampirkan ke kantor pajak,

hanya kisaran nominal puluhan ribu rupiah kemudian di audit, contoh ada

pada halaman 61-63, kebanyakan mereka (Muzakki) merasa risih atau

menolak. Maka mengakibatkan muzakki itu enggan melampirkan bukti setor

zakat tersebut saat pembayaran pajak penghasilan. Disitulah tingkat perolehan

dana zakat tidak dapat diukur dari kebijakan zakat pengurang penghasilan

tersebut, akan tetapi pihak BAZNAS terus gencar untuk memberikan

59

Data wawancara langsungdengan Bp. Agus Siswanto, Kepala Bagian Pelayanan

Mustahik BAZNAS.

55

informasi dan edukasi terhadap para Muzakki agar kebijakan zakat sebagai

pengurang penghasilan bruto, dapat dinikmati manfaatnya.

Baznas selalu menciptakan program-program baru demi kesejahteraan

umat Islam dari dana zakat tersebut diantaranya: Zakat Community

Development, Konter Layanan Mustahik, Rumah Cerdas Anak Bangsa,

Rumah Makmur BAZNAS, Program Tanggap Bencana dan kaderisasi 1000

ulama, sampai kepada zakat pengurang penghasilan kena pajak yang diatur

saat ini pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi

hasil tidak sesuai yang diharapkan seperti negara tetangga yaitu Malaysia.

Berdeda dengan zakat yang diterapkan pada negara Malaysia dimana

zakat langsung menjadi pengurang total pajak penghasilan, dan terdapat

undang-unadang yang menjelaskan bahwa apabila tidak membayar zakat

dikenakana denda sebesar 1000RM atau penjara selama 6 bulan. Sistem

pengelolaan zakat di Malaysia dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu:60

a. Sistem Korporasi

Pengumpulan dana dan pendistribusian zakatnya dikelola oleh koperasi

b. Sitem Semi Korporasi .

Perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan

proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian.

c. Pengelolaan zakat secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau

Majelis Ugama Islam,

60

https://www.kompasiana.com/ainulikhsan/sistem-zakat-dan-pajak-di-malaysia_5a0c43

ca9f91ce55e62268e2

https://www.kompasiana.com/ainulikhsan/sistem-zakat-dan-pajak-di-malaysia_5a0c43

56

Faktor pengumpulan dana zakat di Malaysia yang selalu meningkat,

adalah sebagai berikut:

a. Kampaye zakat yang semakin luas

b. Adanya zakat pengurang langsung pajak penghasilan

c. Terdapatnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat

Pada umumnya, pembayaran zakat yang paling bayak dilakukan oleh

Muzakki di Malaysia adalah melalui pemotongan secara langsung gaji para

pegawai pemerintah atau karyawan perusahaan swasta.

Demikianlah penjelasan yang berkaitan tentang BAZNAS dan

penerapan zakat pengurang kena pajak penghasilan (badan amil zakat

nasional) pada bab III ini, dmana BAZNAS adalah lembaga resmi Pemerintah

yang mengelola zakat pada skala nasional, dengan dibentuknya BAZNAS

bertujuan agar dana zakat yang terhimpun dari tiap-tiap lembaga dan badan

amil zakat dapat terpapar jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

langsung kepada Presiden dan BAZNAS selalu membentuk program-program

baru agar semakin mudah Muzakki dalam membayar zakat dan dalam

penyalurannya.

57

BAB IV

ZAKAT PENGURANG PAJAK DAN PENERIMAAN DANA ZAKAT

PADA BAZNAS

A. Mekanisme Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto dapat dilihat

dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang

Pelaksaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari

Penghasilan Bruto, dimana pada pasal 1 berbunyi : bahwa Zakat atau

Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto, yaitu zakat yang berupa:61

1. Zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama

Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk

agama Islam kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan

oleh Pemerintah.

2. Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang

pribadi pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia

yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang disahkan

Pemerintah.

Sedangkan, Badan atau Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima

zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurang-

61


Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayarn Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang

Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

58

kan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang

sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-

33/PJ/2011, yang di antaranya adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional,

2. LAZ Dompet Dhuafa Republika,

3. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia,

4. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan

Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad

(BDDN YADP) - yang keseluruhannya saat ini berjumlah 21

badan/lembaga.62

Pada pasal 2, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

6/PJ/2011 menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pengurangan

zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, harus melampirkan

fotokopi bentuk pembayaran pada SPT Pajak Penghasilan untuk pengurangan

zakat. Bukti pembayaran berupa:

1. Bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank,

atau melalui ATM.

2. Paling sedikit memuat:

a. Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) pembayar

b. Jumlah pembayaran

62

Hukum Online, Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Pengurang Pajak, dikutip dari

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanisme-zakat-sebagai-

pengurang-pajak pada 22 Agustus 2016.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanisme-zakat-sebagai-pengurang-pajak

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanisme-zakat-sebagai-pengurang-pajak

59

c. Tanggal pembayaran

d. Nama badan amil zakat, atau lemabaga zakat harus disertakan

dibukti pembayaran apabila dibayar secara langsung

e. Tanda tangan petugas badan amil zakat atau lembaga amil zakat

yang disahkan Pemerintah

f. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran

melalui transfer rekening bank.

Pada Pasal 3, dijelaskan bahwa “Zakat atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari pengahsilan bruto apabila:

1. Tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga

amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan

Pemerintah; dan/atau

2. Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pada BAZNAS sendiri, peneliti terjun langsung dimana saat peneliti

membayarkan zakatnya kepada pihak BAZNAS, dengan memberikan

identitas asli kepada Amil, sampai dengan selesai, peneliti pun mendapatkan

BSZ (Bukti Setor Zakat) dan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat),

Amilpun menanyakan apakah Peneliti sudah terkena kewajiban atas pajak

penghasilan, lalu Amilpun menjelaskan, bahwasannya Bukti Setor Zakat ini

nantinya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto apabila muzaki sudah

60

terkena pajak penghasilan, dengan cara bukti setor zakat pada BAZNAS ini

nantinya dilampirkan pada SPT tahunan muzaki ke KPP setempat. 63

Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dirjen Pajak, Jakarta, Arfan,

AK.MBA pun berkata, yang dimaksud zakat bisa mengurangi pajak adalah

bahwa atas pembayaran zakat yang telah dilakukan oleh seorang Muslim bisa

mengurangi pembayaran pajak penghasilan (PPH) tahunannya. Pajak yang di-

kurangi oleh zakat bukanlah nominal pajak, melainkan objek pajak itu

sendiri, yaitu dengan memperhitungkan pembayaran zakat yang telah

dibayarkan kepada lembaga atau badan amil zakat, dengan penghasilan wajib

pajak selama setahun. Artinya, pembayaran zakat mengurangi penghasilan

kena pajak yang bersangkutan.

Syaratnya adalah pembayaran zakat diterima oleh lembaga atau badan

amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, misalnya BAZNAS, dan bukti

sektor zakatnya dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan (SPT Tahunan PPh) wajib pajak yang bersangkutan. Bukti

pembayaran zakatnya, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening

bank dan ATM, paling sedikit memuat tentang (a) nama lengkap wajib pajak

dan NPWP pembayaran zakat, (b) jumlah pembayaran zakat, (c) tanggal

pembayaran zakat, (d) nama badan amil zakat atau lembaga yang disahkan

pemerintah, (e) tanda tangan petugas BAZ atau LAZ yang dibentuk dan

disahkan pemerintah, dibukti pembayaran apabila pembayaran zakat secara

langsung, (f) dan validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila

63

Wawancara langsung dengan Amil BAZNAS Kebon Sirih

61

pembayaran zakat melalui transfer bank. Namun, jika SPT Tahunan PPh

disampaikan melalui sarana e-filing, bukti pembayaran zakat tersebut tidak

wajib disampaikan, sepanjang isinya telah di-entry secara benar dan lengkap

dalam e-SPT dan disampaikan secara e-filing melalui website Direktorat

Jendral Pajak (efiling.pajak/go.id).64

Cara memperoleh pengurangan pajak penghasilan bruto, dari

pembayaran zakat, yaitu Muzaki atau Wajib Pajak harus mempunyai

penghasilan minimal 85gram emas, atau sekitar Rp42.000.000,00/tahun,

zakat yang dapat mengurang pajak penghasilan bruto adalah zakat

penghasilan yang dibayarkan pada badan amil zakat / lembaga amil zakat

yang disahkan Pemerintah, karena hanya disitulah Muzzaki akan

mendapatkan NPWZ dan BSZ yang nantinya harus dilampirkan dalam SPT

tahunan saat pempayaran pajak penghasilan.dan Wajib pajak orang pribadi

pemeluk agama Islam harus mempunyai NPWP, guna sebagai administrasi

perpajakan sebagai tanda pengenal diri. Sedangakan yang dapat membuat

NPWP adalah wajib pajak yang penghasilan neto pertahunnya di atas PTKP

(penghasilan tidak kena pajak) yaitu: 65

64

Majalah BAZNAS Tahun 2015, Zakat Menyicikan Harta dan Jiwa. 65

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /PMK.010/2016 Tentang

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

62

Tabel 4.1: Wajib Pajak PTKP

Wajib Pajak PTKP 2015 (Rp) 2016 (Rp) Kenaikan

Wajib pajak orang pribadi 36.000.000 54.000.000 50%

Tambahan wajib pajak kawin 3.000.000 4,500.000 50%

Tambahan istri yang hasilannya

digabung dengan suami

36.000.000 54.000.000 50%

Tambahan untuk setiap

tanggungan

3.000.000 4,500.000 50%

Berdasarkan tabel di atas, maka tarif PTKP 2016 yang berlaku adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.2: Tarif PTKP 2016

TK: Tidak Kawin; K: Kawin

Sedangkan untuk tarif penghasilan kena pajak itu sendiri Ketentuan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal

17 ayat (1) dimana, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak

bagi:

PTKP

Pria/Wanita Lajang

PTKP

Pria Kawin

PTKP

Suami Istri digabung

TK/0 Rp54.000.000 K/0 Rp58.500.000 K/I/0 Rp112.500.000

TK/1 Rp58.500.000 K/1 Rp63.000.000 K/I/1 Rp117.000.000

TK/2 Rp63.000.000 K/2 Rp.67.500.000 K/I/2 Rp121.500.000

TK/3 Rp67.000.000 K/3 Rp.72.000.000 K/I/3 Rp126.000.000

63

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah

Tabel 4.3: Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% (lima persen)

Diatas Rp50.000.000,00-

Rp250.000.000,00

15% (lima belas persen)

Di atas Rp250.000.000,00 sampai

dengan Rp500.000.000,00

25% (dua puluh lima persen)

Di atas Rp500.000.000,00 30% (tiga puluh persen)

Wajib Pajak yang tidak mempunyai

NPWP, tarifnya lebih tinggi

20%

Contoh perhitungan Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya

hanya pada satu pemberi kerja.

Daftar kekayaan Bp. Hendra Sialagan pada tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

a. Kendaraan Motor 2 (tahun 2010 dan 2014) : Rp45.000.000

b. Kontrakan tahun 1996 : Rp300.000.000

c. Tanah dan Kebon 1990 : Rp450.000.000

Nama: Hendra Sialagan

NPWP: 082961720007000

Pekerjaan: Supervisior Philips

Gaji Pokok: Rp5000.000

Uang Transpot: Rp15.000/hr

64

Hitung : PPh orang pribadi tahun pajak 2016 dan PPh orang pribadi

tahun pajak 2016 setelah dikurangi pembayaran zakat?

1. Langkah perhitungan PPh orang pribadi adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto tahun 2016 sebesar Rp6.300.000/bulan

Pengurangan ;

a) Biaya Asuransi Rp100.000

b) Biaya kredit motor Rp400.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp 5.800.000

Penghasilan Neto Setahun Rp69.600.000

PTKP (K/1) Rp63.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 6.600.000

PPh Pasal 21 setahun

5% x Rp6.600.000 Rp 330.000

2. Langkah perhitungan PPh orang pribadi setelah dikurangi pembayaran

zakat adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Sebulan Rp 5.800.000

Penghasilan Neto Setahun Rp69.600.000

Penyetoran zakat sebesar

2,5% x Rp69.600.000 Rp 1.740.000 (-)

Penghasilan Neto setelah zakat Rp67.860.000

PTKP (K/1) Rp63.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 4.860.000

PPh Pasal 21 setahun

65

5% x Rp4.860.000 Rp 243.000

Dari perhitungan harta yang di peroleh Bp.Hendra Sialagan, yang

memanfaatkan pengurangan pajak penghasilan atas pembayaran zakat, hanya

mendapatkan pengurangan sebesar Rp87.000 dari pajak penghasilan

Rp330.000/tahun, dan angka 87.000 ribu rupiah itu, tidak bisa langsung

menjadi pengurang, karena dalam Dirjen Pajak angka tersebut harus

direstitusikan dan kemudian di audit. Disitulah kadang para Muzakki sedikit

resah, karena dipriksa oleh pihak pajak yang nominalnya tidak seberapa,

akhirnya banyak juga muzakki yang tidak melampirkan Bukti Setor Zakat

sebagai Pengurang PKP tersebut. Tutur Bp.Agus Siswanto.66

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar

28% (dua puluh delapan persen).

Dari contoh diatas, pada prakteknya, apabila yang melakukan

pemanfaatan atas kebijakan zakat pengurang penghasilan tersebut adalah

mereka sebagai pegawai, yang penghasilan perbulannya Rp3jt, dampak

pengurangannya hanya 5% saja untuk pengurang pajak penghasilannya, dan

dengan proses yang panjang, yang mengakibatkan kurangnya peminat

(Muzaki) untuk melampirakan bukti setor zakat kembali, saat pembayaran

PPh. Dari situ dapat ditarik kesimpulan hanya sekitar 30% dari 87% umat

muslim yang berada di Indonesia yang mungkin memanfaatkan kebijakan

tersebut yaitu pada tingkat mereka yang mempunyai usaha sendiri.

66

Wawancara langsungdengan Bp. Agus Siswanto, Kepala Bagian Pelayanan Mustahik

BAZNAS.

66

Dari uraian di atas, maka dapat di analisa bahwa seorang wajib pajak

yang membayar zakat dan melampirkan Bukti Setor Zakatnya (BSZ) dapat

mengurangi penghasilan kena pajaknya, sesuai dengan aturan dan

perhitungan pemerintah yang berlaku.

B. Efektivitas Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap

Penerimaan Dana Zakat

Zakat pengurang penghasilan kena pajak ini sudah ada sejak

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan

Zakat dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

yang keduanya beberapakali melakukan perubahan-perubahan sehingga saat

ini yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2008, yang keduanya menegaskan bahwa yang

dikecualikan dari objek pajak salah satunya adalah zakat. Pembayaran zakat

tersebut dijelaskan pula pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

6/PJ/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010

tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang

Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Cara BAZNAS agar banyak yang mengetahui tentang kabar baik

tersebut, dengan maksud agar kaun Muslim tidak terbebankan dengan

kewajiban ganda yaitu bayar pajak dan zakat, maka Lembaga zakat khusunya

BAZNAS melakukan sosialisasi adanya zakat pengurang PKP dengan cara

lewat media-media, majalah BAZNAS, media cetak, media sosial, dari

karyawan BAZNAS memberikan informasi kepada Muzzaki melalui email

67

base dan di konter-konter BAZNAS, bahwasannya Bukti Setor Zakat dari

BAZNAS dapat dilampirkan kepada kantor pajak sebagai pengurang

penghasilan kena pajak.67

Perlakuan zakat menjadi pengurang Penghasilan

Kena Pajak (PKP) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4: SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang PKP

Penghasilan Neto

Zakat Penghasilan

Penghasilan Neto Setelah Zakat

PTKP (TK/0)

PKP

PPh 21 terutang 5% x PKP

Pada SPT 1770 S:

PPh 21 terhutang

(-) kredit pajak PPh yang dipotong

oleh pihak lain

PPh lebih bayar

Rp65.000.000

Rp 1.625.000

Rp63.375.000

Rp54.000.000

Rp 9.375.000

Rp 468.750

Rp 468.750

Rp 550.000

Rp -81.250

Sumber : Data diolah sendiri

Data diatas menjelaskan jika Zakat dijadikan sebagai pengurang

penghasilan kena pajak (PKP), hasilnya adalah lebih bayar, maksudnya

pembayaran atas pajak penghasilan dengan melampirkan bukti setor zakat,

mengakibatkan pembayaran PPh 21 berlebih senilai 81.250ribu, dan

kelebihan bayar tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak, akan tetapi

67

Wawancara Langsung dengan Bp. Agus Siswanto, Kepala Bagian Pelayanan Mustahik

BAZNAS.

68

harus melalui proses restitusi dan diaudit terlebih dahulu, Coba bandingkan

apabila zakat dijadikan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan atau

sebagai kredit pajak, pada SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S) adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.5: SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit

Pajak)

Penghasilan Neto

PTKP (TK/0)

PKP

PPh 21 terhutang - kredit pajak dari

pembayaran zakat

PPh 21 terhutang

Pada SPT 1770 S:

PPh 21 terhutang + zakat yang

dikreditkan

Jumlah PPh 21 terutang

(-) Kredit Pajak PPh yang dipotong

oleh pihak lain

PPh Lebih/Kurang bayar

Rp65.000.000

Rp54.000.000

Rp11.000.000

Rp 550.000

Rp 275.000

Rp 275.000

Rp 275.000

Rp 275.000

Rp 550.000

Rp 550.000

Nihil (0)

Sumber : Data Diolah Sendiri

Dari data di atas nampak bahwa perbedaan kedua pola perlakuan zakat

tersebut dapat mempengaruhi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770

69

S). Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilah kena pajak (PKP) menjadi

lebih bayar pajak penghasilannya sebesar Rp81.250, sedangkan perlakuan

zakat sebagai pengurang langsung PPh atau kredit pajak, SPT tahunan Wajib

Pajak Orang Pribadi (1770 S) menjadi nihil, atau bebas PPh.

Dari data di atas ketertarikan para Muzaki tidak terlalu signifikan,

setelah mengetahui malah kelebihan pembayaran atas pajak penghasilan

setelah melampirkan bukti setor zakatnya, akan tetapi dapat diminta kembali

kelebihan bayar tersebut kepada pihak pajak namun dengan proses yang

cukup panjang, tetapi berbeda apabila Muzakki itu sebagai pengusaha akan

sangat tertarik, atau pribadi yang memiliki usaha pasti tertarik, ada juga

Muzakki yang mempunyai perusahaan konstruksi, dia melampirkan bukti

setor zakat sebagai pengurang PKP, karena nominal yang lumayan besar, jadi

bermaanfaat untuk mereka, tapi kalau yang penghasilannya kecil, yang

memang dibayarkan pajaknya dahulu oleh kantor baru bayar zakat ke

BAZNAS dan itu buktinya dilampirkan ke kantor pajak, karena nominal

kecil, berkisar <100.000,00-300.000,00 dan nantinya harus di audit,

kebanyakan mereka (Muzzaki) merasa risih. Maka mengakibatkan muzakki

tidak lagi melampirkan bukti setor zakat tersebut saat pembayaran pajak.

Ungkap Bp.Agus Siswanto.

Masyarakat Muslim yang mau membayar keduanya (zakat dan pajak)

enggan melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ) tersebut ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Dan banyaknya masyarakat Muslim yang masih memilih untuk

70

membayar hanya salah satunya, yaitu pajak atau zakat saja. Dampaknya

penerimaan dana zakat dan pajaknya sebagai berikut:

Tabel 4.6: Perolehan Dana Kekayaan Indonesia

Perolehan Dana Kekayaan Indonesia selama 4 tahun

No TAHUN APBN APBNP ZAKAT

1. 2012 Rp1.032,6 Triliun Rp1.011,7 Triliun Rp1,7 Triliun




Sumber: LKPP Kementrian Keuangan, Dirjen Pajak dan BAZNAS

Agus Siswanto berkata: bahwasannya faktor yang meningkatkan

penghimpunan di BAZNAS bukan dari zakat pengurang penghasilan bruto

tersebut, ini hanya sebagai nilai tambah saja, bicara pada zakat harus

transparansi kepada Muzakkinya, dilihat dari sisi pengurang penghasilan kena

pajak (PPKP) tidak banyak yang tertarik akan PPKP tersebut, karena memang

untuk karyawan yang nominalnya mungkin tidak terlalu besar, jadi tidak

terlalu signifikan untuk hal tersebut, mereka lebih kepada kemudahan

bagaimana bisa zakat ke BAZNAS, muzaki corner, kerjasama dengan layanan

perbankan, ada dampaknya dari PPKP itu tetapi tidak terlalu signifikan, dan

belum efektif, efektif dalam kata bahwa dari BAZNAS sendiri tergencar

memberitahui PPKP ini namun, kembali lagi kepada teknis, karena rana

teknis pelaporannya ada di pajak sendiri, kita belum tahu apakah kantor pajak

melakukan sosialisasi PPKP tersebut atau tidak.

71

BAZNAS terus memberi informasi bahwa ada fasilitas dari dirjen pajak

yang bisa mengurangi pajak penghasilan bruto, buktinya dengan adanya

amnesti pajak, masyarakat gencar untuk ke kantor pajak, sedangkan dari

pajak, tidak ada sosialisasi untuk pengurang penghasilan kena pajak (PPKP)

tersebut.

Pelaporan zakat atas pergurang pajak dilakukan dengan sistem PKP

setelah dilampirkan bukti setor zakat. Akan tetapi, lembaga zakat mengalami

kendala atas pengimputan pelaporan dengan kurangnya laporan audit dari

Dirjen Pajak. Menurut Ketua Divisi Pendayagunaan BAZNAS, Agus

Siswanto, BAZNAS sudah mengusulkan ke kantor pajak perihal muzakki

yang melakukan PPKP setelah dilampirkan bukti setor pajak dan kemudian

direstitusi tanpa perlu diaudit. BAZNAS juga telah melakukan sosialisasi

dengan mengusulkan pembayaran zakat dengan administrasi perpajakan dan

penyediaan fasilitas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), untuk pemungutan

zakat dilakukan melalui pemanfaatan KPP sebagai konter zakat BAZNAS,

namun belum ada tindak lanjutnya sampai saat ini.68

Dari pernyataan diatas bahwa jelas, kebijakan atas zakat pengurang

penghasilan kena pajak tersebut belum efektif karena kurangnya kerjasama

antara pihak Badan atau Lembaga Amil Zakat dan Dirjen Pajak, seharusnya

Pemerintah lebih memperhatikan kebijakan tersebut, yang apabila dilakukan

prosedur sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan, kebijakan

tersebut akan banyak diminati oleh para Muzakki atau Wajib Pajak.

68

Wawancara langsung dengan Bp. Agus Siswanto, Kepala Bagian Pelayanan Mustahik

BAZNAS.

72

Kesimpulan, zakat bisa mengurangi pajak artinya bahwa yang dikurangi

oleh zakat bukanlah nominal pajaknya itu sendiri, melainkan objek pajak itu

sendiri. Caranya dengan memperhitungkan pembayaran zakat yang telah

dibayarkan kepada lembaga atau badan amil zakat, dengan penghasilan wajib

pajak selama setahun. Syaratnya adalah pembayaran zakat diterima oleh

lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, misalnya

BAZNAS, dan bukti sektor zakatnya dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) wajib pajak yang

bersangkutan.

Bukti pembayaran zakatnya, baik secara langsung maupun melalui

transfer rekening bank dan ATM, paling sedikit memuat tentang (a) nama

lengkap wajib pajak dan NPWP pembayaran zakat, (b) jumlah pembayaran

zakat, (c) tanggal pembayaran zakat, (d) nama badan amil zakat atau lembaga

yang disahkan pemerintah, (e) tanda tangan petugas BAZ atau LAZ yang

dibentuk dan disahkan pemerintah, dibukti pembayaran apabila pembayaran

zakat secara langsung, (f) dan validasi petugas bank pada bukti pembayaran

apabila pembayaran zakat melalui transfer bank. Namun, jika SPT Tahunan

PPh disampaikan melalui sarana e-filing, bukti pembayaran zakat tersebut

tidak wajib disampaikan, sepanjang isinya telah di-entry secara benar dan

lengkap dalam e-SPT dan disampaikan secara e-filing melalui website

Direktorat Jendral Pajak (efiling.pajak/go.id).

Kendalanya adalah nilai dari bukti setor zakat yang dilampirkan pada

SPT Tahunan untuk pengurangan penghasilan bruto tersebutlah yang

73

nantinya harus di audit, kebanyakan mereka (Muzakki) merasa risih, karena

nilainya terlalu kecil, untuk diaudit dengan proses waktu yang lebih lama

daripada tidak melampirkan bukti setor zakatnya, saat pembayaran pajak

penghasilan, maka mengakibatkan muzzaki itu tidak lagi melampirkan bukti

setor zakat tersebut saat pembayaran pajak.

74

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme yang berlaku pada zakat pengurang pajak penghasilan yaitu

dihitung dari zakat yang dibayarkan, kepada Badan atau Lembaga zakat

yang disahkan Pemerintah, dan memperoleh bukti setor zakat dan NPWZ

dari BAZNAS, kemudian dikurangi dari penghasilan wajib pajak dengan

melampirkan bukti pembayaran zakat tersebut kepada SPT Tahunan,

kemudian nominal pengurangan tersebut harus diaudit.

2. Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam program

PPKP tidak efektif dikarenakan kurangnya kerjasama antara BAZNAS

dan Dirjen Pajak untuk merestitusi zakat yang akan dikurangi PPKP,

seperti dibentuknya UPZ dalam lingkungan Dirjen Pajak dan dimasukkan

unsur pemotongan zakat pada SPT PPh. Penerimaan zakat tetap

mengalami kenaikan dari tahun 2013-2016 yaitu 24M tahun 2013, 29M

tahun 2014, 45M tahun 2015, 75M tahun 2016 akan tetapi BAZNAS

menegaskan dana yang diperoleh tersebut berdasarkan dari program yang

telah ada sejak terbentuknya BAZNAS, bukan dari proram PTKP.

B. Saran

1. Pada Pemerintah, seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, melakukan revisi kembali

75

untuk prosedur pada zakat pengurang penghasilan kena pajak, terutama

pada formulir SPT Tahunan Wajib Pajak dan alangkah baiknnya

jadikanlah zakat sebagai kredit pajak.

2. Dirjen Pajak, bagi semua pihak KPP, usulan bahwa BAZNAS, ingin

menjadikan KPP sebagai konter zakat, dengan maksud agar/apabila ada

Wajib Pajak yang mau membayar PPh, bisa juga sekalian membayar

zakat dan langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ), dan

mekanisme pemotongan PPh setelah pembayaran zakat, mungkin bisa

diganti cara lain, dengan maksud jangan di Audit karena nilai yang tak

seberapa.

3. BAZNAS, lebih antusias lagi dalam mensosialisasikan akan adanya zakat

pengurang penghasilan kena pajak tersebut,berikan pelayanan agar

pembayaran zakat dan pajak dapat dilakukan disatu tempat guna, apabila

Muzakki enggan di restitusi nilai pemotongan tersebut, BAZNAS bisa

langsung bertindak kepada pihak KPP.

76

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Cahaya Qur’an

2008.

A. Hasan, 2006. Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar al-„Asqalani. Diponegoro.

Bandung.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, dkk. 2004. Shahih Bukhari ed.8, terj. Amiruddin.

Pustaka Azzam, Jakarta.

Arikunto, Suharsini. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,

PT.Rineka Cipta. Jakarta.

Ash Shiddieqy, Teungku Muh.Habsi. 1999. Pedoman Zakat. PT.Pustaka Rizki

Putra. Semarang.

Basir, Abdul. 2002. Tesis tentang Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang

Penghasilan Kena Pajak”. FISIP UI, Jakarta.

Bazis Provinsi. 2006. DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS

BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Bazis Provinsi DKI Jakarta.

Damanhur. 2006. Mewujudkan Sistem Perpajakan Prespektif Islam. Prosidang

Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh, Nangroe Aceh

Darussalam.

Djuanda, Gustian. 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. PT.Raja

Grafindo Persada. Jakarta.

Doa, Jamal. 2007. Pengelolaan Zakat Oleh Negara. Jakarta

Effendy, Mochtar. 1986. Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran

Islam. PT.Bharata Karya Aksara. Jakarta.

F.X, Sujadi, M. 1986. Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen. PT.Baharaya

Karya Aksara. Jakarta.

Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Gema Insani,

Jakarta.

Handoko, T.Hani. 1998. Manajemen. BPFE. Yogyakarta

Inayah, Gazi. 2003. Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak. PT Tiara

Kencana Yogya. Yogyakarta.

77

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. “Modul

Penyuluhan Zakat”.

Mhd.Ali, Nuridin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. PT

Raja Grafindo. Jakarta.

Moh Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 1999. Pedoman Zakat. PT.Pustaka Rizki

Putra. Semarang.

Nur Wahid, Hidayat. 2006. Zakat dan Peran Negara, Forum Zakat (FOZ),

Jakarta.

Purwakananta, Arifin, dkk. 2008. Southeast Asia Zakat Movemen. Forum Zakat

Dompet Dhuafa. Jakarta.

Qardawi, Yusuf.1986. Hukum Zakat, Litera Antar Nusa. Jakarta.

Quthub, Sayyid. 1977. Fi Zhilaalil Qur‟an. Daar el-Surq. Beirut

Sabiq, Syaikh as-Sayyid. 2005. Panduan Zakat menurut Al-Qur‟an dan As-

Sunnah. Pustaka Ibnu Katsir. Bogor.

Sabiq, Syaikh as-Sayyid. 2005. Panduan Zakat Menurut Al-Qur‟an. Putaka Ibnu

Katsir. Bogor

Siagian, P Sondang. 2009. Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja, Rinerka Cipta

Jakarta.

Soeharto, Irawan. 1999. Metode Penelitian Sosial. PT.Remaja Rosdakarya.

Bandung .

Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak, Salemba Empat. Jakarta.

Subianto, Achmad. 2004. Shadaqah, Infak, dan Zakat sebagai Instrumen Untuk

Membangan Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar. (Yayasan Bermula

Dari Kanan).

Sudarsono. 1999. Kamus Hukum, PT.Rineka Cipta. Jakarta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D. Alfabeta.

Bandung.

Usman, Husaini, dkk. 2000. Metodologi Penelitian Sosial. PT.Bumi Aksara,

Jakarta.

78

Wojowasito, S, dkk. 1980. Kamus Lengkap, (Inggris-Indonesia, Indonesia-

Ingris). PT.Hasta. Bandung.

Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.

Skripsi:

Apriliana. 2010. Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang

Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang

Langsung Pajak Penghasilan. Skripsi. Jakarta: FEB Universitas Islam

Negeri Jakarta.

Artikel:

Artikel. Abdillah Anas. Hidayah Sunnah. diakses pada 29 Sepetember 2016 pada

http://anacilacap.blogspot.co.id/2016/09/hukum-zakat-dan-

mengingkarinya.html

Artikel. Badan Pusat Statistik (kependudukan). 2014. sosial dan kependudukan.

diakses pada tanggal 10 November 2016 dari

https://www.bps.go.id/Subjek /view/id/12

Artikel. Badan Pusat Statistik. 2015. Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk

Pembangunan Berkelanjutan”, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 dari

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robang

kok/@ilojakarta/documents/presentation/wcms_346599.pdf

Artikel. Darussaadah.or.id. 2016. “ Keberhasilan Pengelolan Zakat di Malaysia”,

diakses pada tanggal 25 November 2016 dari

http://darussaadah.or.id/kajian /19/Keberhasilan_Pengelolaan_ Zakat

_di_Malaysia.html

Artikel, Erikson Wijaya, tinjauan singkat pajak dan zakat di akses 6 oktober

2016

Artikel. M Auritsniyal Firdaus, Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia, di akses

16 Agustus 2016 pada http://auritsniyalfirdaus.blogspot

.co.id/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html

Artikel. Pujohari. 2009. Sejarah Pengelolaan ZIS di Indonesia. diakses pada 15

September 2009 dari http://www.wordprees.com.

Artikel, Tinjauan singkat pajak dan zakat di akses 6 oktober 2016 Oleh Erikson

Wijaya, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

http://anacilacap.blogspot.co.id/2016/09/hukum-zakat-dan-mengingkarinya.html

http://anacilacap.blogspot.co.id/2016/09/hukum-zakat-dan-mengingkarinya.html

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robang%20kok/@

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robang%20kok/@

http://darussaadah.or.id/kajian%20/19/Keberhasilan_Pengelolaan_%20Zakat%20_di_Malaysia.html

http://darussaadah.or.id/kajian%20/19/Keberhasilan_Pengelolaan_%20Zakat%20_di_Malaysia.html

79

Artikel, Yudhiarma, MK, M.Si, Meluncurkan Barometer Pengelolaan Zakat

Dunia, BAZNAS Luncurkan IZN, diakses 28 Desember 2016 pada

http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/menuju-barometer-pengelolaan-

zakat-dunia-baznas-luncurkan-izn/

Berita:

Berita Tempo.co.id, “Baznas Targetkan Penyaluran Zakat senil 5 Triliun,” Rabu,

8 Juni 2016.

Majalah BAZNAS Tahun 2015, Zakat Menyicikan Harta dan Jiwa.

Jurnal:

Jurnal “Reformasi Perpajakan di Indonesia”, kajian Hukum Pajak, di akses 21

Januari 2016, http://www.fh.unja.ac.id/index.php/daftar-jurnal/129-latifah-

amir-reformasi-perpajakan-di-indonesia

Jurnal/129-latifah-amir-reformasi-perpajakan-di-indonesia

Jurnal Achmad Nursamsi, Manajemen Penghimpuana Dana ZIS pada BAZNAS,

2014.

Undang-undang:

Data wawancara langsung dengan Bp. Agus Siswanto, Kepala Bagian Pelayanan

Mustahik BAZNAS.


Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayarn Atas Zakat atau Sumbangan

Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari

Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 33/PJ/2011 tentang Badan/Lemabaga

yang disahkan Pemerintah sebagai Penerima Zakat yang Sifatnya Wajib

yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /PMK.010/2016

Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /PMK.010/2016

Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/menuju-barometer-pengelolaan-zakat-dunia-baznas-luncurkan-izn/

http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/menuju-barometer-pengelolaan-zakat-dunia-baznas-luncurkan-izn/

http://www.fh.unja.ac.id/index.php/daftar-jurnal/129-latifah-amir-reformasi-perpajakan-di-indonesia

http://www.fh.unja.ac.id/index.php/daftar-jurnal/129-latifah-amir-reformasi-perpajakan-di-indonesia

80

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib yag dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto.

UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “tentang Pajak Penghasilan”.

Wawancara langsung dengan Amil BAZNAS Kebon Sirih.

Internet


https://www.kompasiana.com/ainulikhsan/sistem-zakat-dan-pajak-di-malaysia_5a0c43ca

9f91ce55e62268e2

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajakpenghasilan/

oleh M.Fuad Nasar

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-

kena-pajak/

http://pusat.baznas.go.id/profil/


http://pusat.baznas.go.id/struktur-organisasi/


http://www.kemenkeu.go.id/SP/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-

2016

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanis me-

zakat-sebagai-pengurang-pajak

http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-penghitungan-pph-bagi-

karyawan-yang-membayar-zakat.html


https://www.kompasiana.com/ainulikhsan/sistem-zakat-dan-pajak-di-malaysia_5a0c43ca

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajakpenghasilan/%20oleh%20M.Fuad

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajakpenghasilan/%20oleh%20M.Fuad

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak/

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak/


http://www.kemenkeu.go.id/SP/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-2016

http://www.kemenkeu.go.id/SP/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-2016

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanis%20me-zakat-sebagai-pengurang-pajak

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanis%20me-zakat-sebagai-pengurang-pajak

http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-penghitungan-pph-bagi-karyawan-yang-membayar-zakat.html

http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-penghitungan-pph-bagi-karyawan-yang-membayar-zakat.html

Ringkasan Laporan Zakat PPZ-MAWIP 20133

PRESTASI KUTIPAN & PEMBAYAR ZAKAT HARTA PPZ- MAIWP 2013

JENIS KUTIPAN & PEMBAYAR ZAKAT HARTA KESELURUHAN

PERKARA

JENIS ZAKAT

JENIS ZAKAT

PERKARA

2013

2013

2013

KUTIPAN

2012

2012

2012

PEMBAYAR

%+/-

%+/-

%+/-

Kutipan Zakat

Pendapatan 318,789,658.83

108,929

484,632,029.53

264,814,612.05

97,235

402,813,639.88

+20

+12

+20

Pendapatan

Wang Simpanan 23,377,179.67

9,682

15,773,375.11

20,473,911.68

9,184

19,244

+14

+5Wang Simpanan

21 - 30

Saham 1,483,083.35

781

126,410,984.05

1,308,423.97

688

23,841

+15

+14Saham

41 - 50

Mal (Harta) 35,970,139.26

4,753

25,133,987.42

34,540,891.26

4,668

3,411

+4

+2Mal (Harta)

51 - 60

Pembayar Zakat

Perniagaan 97,161,344.30

2,101

4,741,469.67

128,061

74,424,879.13

1,844

1,270

114,442

+31

+14

+12

Perniagaan

<21

Emas / Perak 1,679,873.25

2,153

81,389,116.94

1,468,580.80

2,059

37,551

+13

+5Emas / Perak

31 - 40

KWSP 3,763,591.42

2,255

100,824,479.34

3,652,852.63

2,266

15,474

+3

-1KWSP

Qadha 627,947.13

362

12,699,344.97

512,385.13

332

11,807

+23

+9Qadha

>60

Lain-lain Kutipan

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

1,799,212.32

7,836

117,659,272.03

1,599,103.23

5,984

15,463

+13

+31

484,632,029.53

138,852

484,632,029.53

402,813,639.88

124,260

128,061

+20

+12

Lain-lain Kutipan

Tidak Dinyatakan

Firma / Syarikat

PECAHAN KUTIPAN MENGIKUT JENIS ZAKAT

PECAHAN PEMBAYAR MENGIKUT JENIS ZAKAT

PECAHAN KUTIPAN & PEMBAYAR MENGIKUT UMUR

Jumlah sebenar pembayar zakat berbeza dengan jumlah pembayar mengikut jenis zakat disebabkan terdapat seorang pembayar membuat bayaran lebih dari satu jenis zakat.

Nota:

laporan zakat ppz BACKUP.indd 4 04-Jun-14 4:00:19 PM

Ringkasan Laporan Zakat PPZ-MAWIP 2013 4

KUTIPAN ZAKAT HARTA KESELURUHAN 2002-2013

PEMBAYAR ZAKAT HARTA KESELURUHAN 2002-2013

80.8

J

50

0

100

150

200

250

300

350

400

450

500

RM Juta

Tahun92.9

J

106.

7J

126.

7J

143.

3J

169.

2J

206.

3J

242.

0J

275.

6J

341.

3J

402.

8J

484.

6J

0

10,000

60,000

20,000

70,000

30,000

80,000

110,000

40,000

90,000

120,000

50,000

100,000

130,000

Bil. Pembayar

Tahun35,4

27

40,6

53

44,7

92

47,5

99

52,4

24

58,9

82

67,8

72

78,8

20

89,1

10

100,

497

114,

442

128,

061

laporan zakat ppz BACKUP.indd 5 04-Jun-14 4:00:19 PM

2 RINGKASAN LAPORAN ZAKAT PPZ-MAIWP 2014

PRESTASI KUTIPAN & PEMBAYAR ZAKAT HARTA PPZ-MAIWP 2014

KUTIPAN & PEMBAYAR ZAKAT HARTA KESELURUHAN

PERKARA 2014 2013 %+/-

Kutipan Zakat 532,915,062.34 484,632,029.53 +10

Pembayar Zakat 141,748 128,061 +11

PECAHAN KUTIPAN MENGIKUT JENIS ZAKAT

PERKARA 2014 2013 %+/-

Pendapatan 369,796,559.60 318,789,658.83 +16

Perniagaan 86,168,015.20 97,161,344.30 -11

Wang Simpanan 24,833,184.13 23,377,179.67 +6

Emas / Perak 1,806,894.44 1,679,873.25 +7

Saham 1,509,197.47 1,483,083.35 +2

KWSP 3,734,646.90 3,763,591.42 -1

Mal (Harta) 42,183,418.93 35,970,139.26 +17

Qadha 623,693.80 627,947.13 -1

Lain-lain Kutipan 2,259,451.87 1,799,212.32 +27

JUMLAH 532,915,062.34 484,652,029.53 +10

PECAHAN PEMBAYAR MENGIKUT JENIS ZAKAT

PERKARA 2014 2013 %+/-

Pendapatan 121,606 108,929 +12

Perniagaan 2,447 2,101 +16

Wang Simpanan 9,875 9,682 +2

Emas / Perak 2,328 2,153 +8

Saham 712 781 -9

KWSP 2,087 2,255 -7

Mal (Harta) 4,709 4,753 -1

Qadha 420 362 +16

Lain-lain Kutipan 9,198 7,836 +17

JUMLAH 153,382 138,852 +10

Nota: Jumlah pembayar (sebenar) zakat berbeza dengan jumlah pembayar mengikut jenis zakat disebabkan terdapat seorang pembayar membuat bayaran lebih dari satu jenis zakat.

0

100

200

300

400

500

600

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000



2005

126.

7

143.

3

169.

2

206.

3

242.

0

275.

6

341.

3

402.

8

484.

6

532.

9

47,5

99

52,4

24

58,9

82

67,8

72

78,8

20

89,1

10

100,

497

114,

442

128,

061

141,

748

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KutipanRM Juta

BilanganPembayar

Tahun

Tahun

PUNGUTAN ZAKAT (PPZ-MAIWP)

RINGKASAN LAPORAN ZAKAT PPZ-MAIWP 2014 3

0

100

200

300

400

500

600

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000



2005

126.

7

143.

3

169.

2

206.

3

242.

0

275.

6

341.

3

402.

8

484.

6

532.

9

47,5

99

52,4

24

58,9

82

67,8

72

78,8

20

89,1

10

100,

497

114,

442

128,

061

141,

748

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KutipanRM Juta

BilanganPembayar

Tahun

Tahun

STATISTIK KUTIPANDAN AGIHAN 2015

Jadual 4.2 : Jumlah pembayar mengikut jenis-jenis zakat

Carta 4.2 : Jumlah pembayar mengikut jenis-jenis zakat

Jumlah Pembayar mengikut Jenis-jenis Zakat

JENIS-JENIS ZAKAT BIL. PEMBAYAR (ORANG)

+/-% 2015 2014

Pendapatan 130,089 121,606 7.0%

Perniagaan 2,454 2,447 1.0%

Zakat Harta 4,781 4,737 1.0%

Simpanan 15,604 15,002 4.0%

Lain-lain Zakat 13,517 9,170 47.4%

Qadha 342 420 -18.6%

JUMLAH 166,787 153,382 8.7%

Pendapatan

Perniagaan

Zakat Harta

Simpanan

Lain-lain Zakat

Qadha 420

342

Tahun 2014

Tahun 2015

9,170

13,517

15,002

15,604

4,737

4,781

2,447

Jumlah Pembayar Zakat (Orang)

2,454

121,606

130,089

STATISTIK KUTIPANDAN AGIHAN 2015

Jadual 4.1 : Pencapaian kutipan mengikut jenis-jenis zakat

Carta 4.1 : Pencapaian kutipan mengikut jenis-jenis zakat

Pencapaian Kutipan mengikut Jenis-jenis Zakat

JJEENNIISS--JJEENNIISS ZZAAKKAATT KKUUTTIIPPAANN ((RRMM))

++//--%% 22001155 22001144

Pendapatan 385,157,868.82 369,796,559.60 4.2%

Perniagaan 94,121,305.74 86,168,015.20 9.2%

Zakat Harta 39,960,077.12 42,190,417.03 -5.3%

Simpanan 35,349,658.36 31,883,922.94 10.9%

Lain-lain Zakat 2,463,885.63 2,252,453.77 9.4%

Qadha 590,942.51 623,693.80 -5.3%

JJUUMMLLAAHH 557,643,738.18 532,915,062.34 4.6%

Pendapatan

Perniagaan

Zakat Harta

Simpanan

Lain-lain Zakat

Qadha 0.623 Juta

0.590 Juta

Tahun 2014

Tahun 2015

2.25 Juta

2.46 Juta

31.8 Juta

35.3 Juta

42.1 Juta

39.9 Juta

86.1 Juta

Jumlah Kutipan Zakat (RM)

94.1 Juta

369 Juta

385 Juta

EFEKTIVITAS ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK...

Documents

Transcript of EFEKTIVITAS ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK...