Editor - zerosugar · DAFTAR ISI Halaman ... Mengelola administrasi kepegawaian dan ... media massa...
Transcript of Editor - zerosugar · DAFTAR ISI Halaman ... Mengelola administrasi kepegawaian dan ... media massa...
Editor :
Hilman Nugroho Waspodo
Murdiyono Sigit Eko Margo Irianto
Sandi Kusuma Nilampari
Agustina Sandrasari
Diterbitkan oleh : Biro Perencanaan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto. Jakarta
i | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
Tahun 2010-2014 ini disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor
: P.51/Menhut-II/2010 tanggal 31 Desember 2010. Dokumen ini merupakan penyempurnaan
dari Renstra Setjen sebelumnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Kehutanan Nomor : SK.75/II-REN/2010 tanggal 15 Juni 2010, karena adanya
perubahan organisasi dan tata kerja dilingkungan Setjen berdasarkan Permenhut Nomor :
P.40/Menhut-II/2010.
Secara umum, perubahan organisasi di lingkungan Setjen adalah bersatunya unit kerja
Pusat Diklat Kehutanan dan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan menjadi Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan, serta penambahan tugas terkait adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim dalam unit kerja Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan.
Renstra Setjen ini merupakan instrumen dalam pencapaian sasaran pembangunan
kehutanan yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014 di dalam
lingkungan Setjen. Dalam penyusunannya, Renstra Setjen ini disusun diawali dengan
mengidentifikasi permasalahan utama/kondisi pemungkin dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan di dalam Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014, untuk diselesaikan sebagai kinerja
oleh masing-masing unit kerja. Dengan demikian, pencapaian Renstra Setjen ini secara
langsung mempengaruhi pencapaian kinerja Kemenhut.
Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan petunjuk bagi kita semua agar visi dan misi
Setjen dapat terwujud sebagai sumbangan terhadap pencapaian pembangunan kehutanan.
Sekretaris Jenderal,
Hadi Daryanto
ii | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ v
I. PENDAHULUAN
A. Umum .................................................................................... 1
B. Alur Penyusunan dan Asumsi ................................................... 2
C. Sistematika ............................................................................ 3
D. Kondisi Saat Ini ...................................................................... 4
E. Organisasi .............................................................................. 12
F. Permasalahan ........................................................................ 17
G. Kondisi Yang Diinginkan .......................................................... 19
II. VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi dan Misi .......................................................................... 20
B. Nilai Dasar Rimbawan ............................................................. 21
C. Analisis Strategis .................................................................... 22
D. Sasaran Strategis .................................................................... 25
III. ARAH KEBIJAKAN, UNIT KEGIATAN DAN UNIT INDIKATOR
A. Arah Kebijakan ...................................................................... 27
B. Unit Kegiatan dan Unit Indikator ............................................. 28
C. Pendanaan ............................................................................ 56
IV. PENUTUP ....................................................................................... 58
LAMPIRAN ........................................................................................... 59
iii | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
DAFTAR SINGKATAN
BMN : Barang Milik Negara
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BLN : Bantuan Luar Negeri
BLU : Badan Layanan Umum
BSN : Badan Standardisasi Nasional
DAS : Daerah Aliran Sungai
DAK : Dana Alokasi Khusus
DR : Dana Reboisasi
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
HTI : Hutan Tanaman Industri
HTR : Hutan Tanaman Rakyat
IKK : Indikator Kinerja Kegiatan
IKU : Indikator Kinerja Utama
ITTO : International
Kanwil : Kantor Wilayah
Kemenhut : Kementerian Kehutanan
KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
KUHR : Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUK : Kredit Usaha Kecil
KUPA : Kredit Usaha Persuteraan Alam
LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
Menhut : Menteri Kehutanan
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PSDH : Provisi Sumber Daya Hutan
PHKA : Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PP : Peraturan Pemerintah
iv | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Rakorenbanghutpus : Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Pusat
Rakorenbanghutnas : Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Nasional
RBA : Rencana Bisnis Anggaran
Renstra : Rencana Strategis
Renja : Rencana Kerja
REDD : Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation
RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga
RPP : Rancangan Peraturan Pemerintah
RSKKNI : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
RSNI : Rancangan Standar Nasional Indonesia
RUU : Rancangan Undang-Undang
Satker : Satuan Kerja
Setjen : Sekretariat Jenderal
SDM : Sumber Daya Manusia
SIMAK : Sistem Informasi Manajemen Akuntansi
SM : Suaka Margasatwa
SDM : Sumberdaya Manusia
SIMPEG : Sistem Manajemen Kepegawaian
SNI : Standar Nasional Indonesia
SIMAK BMN : Sistem Informasi Menejemen Akuntansi Barang Milik Negara
Satker : Satuan Kerja
Tahura : Taman Hutan Rakyat
TN : Taman Nasional
TUN : Tata Usaha Negara
TWA : Taman Wisata Alam
UU : Undang-undang
UPT : Unit Pelaksana Teknis
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
v | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Visi Setjen Tahun 2010-2014 adalah “Menjadi Lembaga Pendukung Tata Kelola
Kehutanan Yang Handal”. Misi yang dijalankan untuk mencapai visi Setjen adalah : (1)
Menyelenggarakan perencanaan pembangunan kehutanan; (2) Menyelenggarakan
administrasi keuangan dan menyelesaikan piutang; (3) Mengoptimalkan pelayanan
Kemenhut dan pengelolaan BMN; (4) Mengelola administrasi kepegawaian dan
pendayagunaan aparatur kehutanan; (5) Meningkatkan koordinasi perancangan,
penelaahan dan bantuan hukum serta pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan
kehutanan; (6) Meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional; (7) Meningkatkan
pemahaman para pihak dan citra positif Kemenhut; (8) Memandu dan mengendalikan
standardisasi, pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim bidang kehutanan;
(9) Menyelenggarakan pelayanan prima dalam pembiayaan pembangunan hutan tanaman;
dan (10) Menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan
(kawasan dan pembangunan) serta fasilitasi penyelesaian permasalahan kehutanan di
tingkat regional.
Kebijakan Setjen terkait dengan dukungan dalam pencapaian pembangunan
kehutanan di lingkungan Kemenhut, dan pelaksanaan tugas fungsi yang diemban oleh
biro/pusat adalah : Biro Perencanaan untuk mendorong pencapaian sasaran strategis
Kemenhut; Biro Keuangan memiliki tugas untuk mendorong opini wajar tanpa
pengecualian; Biro Umum untuk mengoptimalkan pelayanan Kemenhut dan pengelolaan
BMN; Biro Kepegawaian, serta Biro Hukum dan Organisasi untuk menata pegawai dan
organisasi sesuai kebutuhan reformasi birokrasi; Pusat Kerjasama Luar Negeri untuk
membangun dukungan internasional terhadap percepatan pencapaian sasaran
pembangunan kehutanan Tahun 2010-2014; Pusat Humas untuk membangun citra positif
Kemenhut; Pustanling untuk mendorong implementasi kebijakan standardisasi, pengelolaan
lingkungan, dan penanganan adaptasi-mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan; Pusat
Pembiayaan Pembangunan Hutan untuk mendorong akses masyarakat terhadap
pengelolaan hutan tanaman; dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional
untuk mengkoordinasikan perencanaan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan
kawasan hutan dan pembangunan kehutanan di tiap provinsi.
Sasaran strategis Setjen Tahun 2010-2014 adalah : (1) Tersedianya laporan
keuangan Kemenhut yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebanyak
vi | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
105 laporan keuangan (21 laporan keuangan per tahun); (2) Tersedianya Berita Acara
Rapat Koordinasi penyelesaian piutang sebanyak 10 dokumen; (3) Tersedianya Renstra dan
Renja Kemenhut serta hasil pemantauan 18 sasaran strategis Kemenhut setiap tahun; (4)
Tersedianya legal formal eks kantor wilayah di 15 provinsi; (5) 80% putusan menang
penanganan perkara perdata, pidana dan TUN; (6) Kompetensi pegawai dapat dipetakan
dan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dapat dipenuhi minimal 95% dari
formasi yang ditetapkan; (7) Publikasi progres pembangunan kehutanan naik 10% baik di
media massa maupun di web Kemenhut; (8) SNI produk jasa kehutanan ditetapkan BSN
sebanyak 30 judul, dan tersedianya pedoman pengelolaan lingkungan dan penanganan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebanyak 5 judul; (9) 95% forum internasional
dihadiri untuk mendapatkan kerjasama baru bilateral dan multinasional dan komitmen
kerjasama di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional dan multipihak) meningkat
sebanyak 95% dari Tahun 2009; (10) Tersedianya rencana pembangunan kehutanan
regional Tahun 2010-2014 dan rencana kawasan di 4 regional; (11) Laporan analisis kredit
dana bergulir sebanyak 943 dokumen dan kajian dan analisa pasar HTR, 1 dokumen.
1 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
I. PENDAHULUAN
A. UMUM
Penataan kembali organisasi Kemenhut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.40/Menhut-II/2010 membawa implikasi penyesuaian terhadap program dan
kegiatan di dalam Renstra Kementerian Kehutanan yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.08/Menhut-II/2010 tentang Renstra Kemenhut
Tahun 2010-2014. Penyesuaian program dan kegiatan ini telah ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2010 tanggal 31 Desember 2010,
yang dibutuhkan untuk memperbaiki nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan
tugas fungsi yang dijalankan, dan penyempurnaan rumusan capaian pembangunan sesuai
semangat reformasi perencanaan.
Beberapa penyesuaian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan adanya
penataan organisasi tersebut antara lain : (1) Perpindahan kegiatan Penyuluhan
Kehutanan, dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan
Lainnya ke program baru dengan adanya unit kerja Eselon I baru yaitu Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM Kehutanan; dan (2) Perubahan nomenklatur dengan adanya
penambahan penugasan terkait penanganan perubahan iklim yaitu Pembinaan
Standardisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan,
yang sebelumnya bernama Pembinaan Standardisasi dan Evaluasi Pengelolaan
Lingkungan Kehutanan.
Selanjutnya, capaian pembangunan disesuaikan dan disempurnakan yang
diharapkan dapat memacu kuantitas dan kualitas pembangunan kehutanan.
Penyempurnaan ini dirumuskan antara lain : (1) Wilayah kesatuan pengelolaan hutan
(KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang
telah ditetapkan), dari yang sebelumnya adalah wilayah kesatuan pengelolaan hutan
(KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH; (2)
Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha, dari yang
sebelumnya tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta
hektar; (3) Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal
menang sebesar 80% di akhir Tahun 2014, dari yang sebelumnya Rancangan undang-
2 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul; dan,
(4) Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan
sampai 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25%, dari yang
sebelumnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket.
Memenuhi kebutuhan hal-hal di atas inilah maka Renstra Setjen Tahun 2010-2014
yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Sekjen Nomor : SK.75/II-REN/2010
perlu disesuaikan dan disempurnakan, sedemikian rupa sehingga seluruh capaian
pembangunan yang telah dirumuskan dapat dicapai, khususnya capaian di dalam
lingkungan Setjen Kemenhut.
B. ALUR PENYUSUNAN DAN ASUMSI
Renstra Setjen disusun berdasarkan capaian pembangunan yang telah digariskan di
dalam Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014, diletakkan pada tugas fungsi Setjen hasil
penataan organisasi sesuai Permenhut Nomor : P.40/Menhut-II/2010. Selanjutnya
diidentifikasi permasalahan dalam pencapaiannya untuk diselesaikan sebagai kinerja tiap
biro dan pusat di lingkungan Setjen. Dengan demikian, kinerja yang dicapai oleh biro dan
pusat pada Renstra Setjen, diharapkan dapat mencapai kinerja biro dan pusat pada skala
Kemenhut. Lebih lanjut, alur penyusunan Renstra dijelaskan sebagai berikut :
RENSTRA KEMENHUT 2010-2014
Kinerja Setjen
Kondisi yang ingin diwujudkan
Permasalahan/Kondisi Pemungkin
RENSTRA SETJEN 2010-2014
Kondisi saat ini
Kinerja
3 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Selanjutnya, untuk membedakan kinerja di dalam Renstra Kemenhut dengan kinerja
di dalam Renstra Setjen, kinerja biro/pusat di dalam dokumen ini disebut dengan unit
indikator. Sedangkan fasilitas untuk mencapai unit indikator disebut dengan unit kegiatan.
Selanjutnya, struktur Renstra Setjen di dalam Renstra Kemenhut digambarkan sebagai
berikut :
Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Renstra Setjen ini adalah :
1. Struktur organisasi Setjen sebagaimana tugas dan fungsi di dalam Permenhut Nomor :
P.40/Menhut-II/2010.
2. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Setjen.
3. Renstra Setjen ini menjadi bagian dari Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014, dan
menjadi instrumen dalam pencapaiannya.
C. SISTEMATIKA
Sistematika Renstra Setjen Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTAR. Merupakan pernyataan dan komitmen Sekretaris Jenderal dalam
menghantarkan Renstra Setjen 2010-2014.
PENDAHULUAN. Memberikan gambaran pencapaian pembangunan Setjen hingga Tahun
2009, organisasi Setjen, permasalahan yang dihadapi dan kondisi yang diinginkan.
VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS. Menyajikan visi, misi yang diemban Setjen Tahun
2010-2014 dan tujuan yang diharapkan tiap misi, dan sasaran pembangunan kehutanan
untuk Setjen sampai Tahun 2014.
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Unit Kegiatan Unit Indikator
Program Indikator Kinerja Utama Renstra Kemenhut
Tahun 2010-2014
Renstra Setjen Tahun 2010-
2014
4 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
ARAH KEBIJAKAN, UNIT KEGIATAN DAN UNIT INDIKATOR. Merupakan diskripsi program
dengan outcome dan indikator kinerja utamanya, dan kegiatan dengan output dan
indikator kinerja kegiatannya.
PENUTUP, memperkuat arahan-arahan Sekretaris Jenderal dalam pembangunan
kehutanan lingkup Setjen sampai Tahun 2014.
D. KONDISI SAAT INI
1. Pencapaian Renstra Tahun 2005-2009
Pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen diarahkan untuk mendukung peningkatan
kapasitas lembaga pengelola kawasan hutan yang terdiri atas pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, secara
langsung peningkatan kapasitas lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan tata
kelola pemerintahan terutama di lingkungan Kemenhut.
Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan dan evaluasi dilakukan dengan
merestrukturisasi program dan kegiatan, sebagai upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pada setiap
level.
Rumusan utama restrukturisasi program dan kegiatan adalah bahwa setiap
program dijalankan oleh satu unit kerja Eselon I dengan sasaran (outcome) yang
jelas dengan indikator kinerja utama sebagai parameternya. Setiap program memiliki
beberapa kegiatan dengan sasaran (output) serta indikator kinerja kegiatan sebagai
ukuran keberhasilan yang dijalankan oleh satu unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT).
Restrukturisasi program dan kegiatan ini pada gilirannya akan mengambil
perannya dalam reformasi birokrasi di Kemenhut. Hal ini tercermin dari sasaran yang
hendak diwujudkan (outcome dan output) yang merupakan hasil pelaksanaan tugas
dan fungsi dari masing-masing unit kerja. Dengan demikian, pelaksanaan program
dan kegiatan adalah benar-benar merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
keberhasilannya ditunjukkan dengan adanya IKU dan IKK.
5 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Peningkatan kapasitas perencanaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas
pemerintah provinsi (dilakukan melalui peningkatan dana dekonsentrasi) dan
pemerintah kabupaten/kota (dilakukan melalui peningkatan dana alokasi khusus).
Dana dekonsentrasi digunakan untuk pembiayaan yang bersifat non fisik,
antara lain untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah kerja
provinsi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah provinsi
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Jumlah dana dekonsentrasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada
Tahun 2009 jumlah dana dekonsentrasi adalah Rp. 94,768 milyar, pada Tahun 2010
sebesar Rp.106,876 milyar dan pada Tahun 2011 meningkat menjadi Rp.167,969
milyar.
Peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
mendukung/memfasilitasi pembangunan kehutanan untuk meningkatkan upaya
rehabilitasi dalam rangka mengurangi luas lahan kritis di Indonesia yang dilaksanakan
dengan mendistribusikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota. Upaya ini senantiasa dilaksanakan dengan koordinasi bagi
kabupaten/kota penerima DAK untuk mendesain capaian dan koridor
pelaksanaannya.
DAK yang telah disitribusikan Tahun 2008 dan 2009 masing-masing adalah Rp.
100 milyar. Jumlah ini meningkat pada Tahun 2010 menjadi sebesar Rp 250 milyar,
dengan jumlah Kabupaten/Kota penerima DAK Kehutanan sebanyak 232 Kab/Kota.
Terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, telah
disusun regulasi pengelolaan keuangan. Upaya ini diikuti dengan peningkatan
kapasitas pengelola keuangan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dalam
aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan dan
Sistem Menajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) di setiap satuan kerja
Kemenhut. Dari sinilah diharapkan pengelolaan keuangan mendapatkan tanggapan
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin meningkat. Hasilnya untuk laporan
keuangan Tahun 2009 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan
upaya ini akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan pada Tahun 2012, laporan
6 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
keuangan Kemenhut Tahun 2011 sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
Terkait dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kemenhut, upaya yang telah dilakukan adalah penggalian sumber-sumber PNBP dari
peningkatan produksi kayu kehutanan dan jasa lingkungan. Hasilnya, PNBP
Kemenhut untuk Tahun 2005-2009 sebesar Rp.12,5 trilyun, yang gambaran tiap
tahunnya adalah : Tahun 2005 sebesar Rp. 3,25 trilyun, Tahun 2006 sebesar Rp.2,41
trilyun, Tahun 2007 sebesar Rp.2,11 trilyun, Tahun 2008 sebesar Rp.2,35 trilyun dan
Tahun 2009 sebesar Rp. 2,38 trilyun.
Pada Tahun 2010, jumlah PNBP meningkat menjadi Rp. 2,6 Trilyun (per 30
November 2010). Meskipun penerimaan negara dibidang kehutanan pada beberapa
tahun terakhir relatif sedikit peningkatannya (tidak sebesar dibandingkan dengan
penerimaan ketika tingkat produksi kayu sebelumnya yang sangat besar), akan tetapi
kegiatan perekonomian dari usaha-usaha di bidang kehutanan masih tetap
memberikan kontribusi penting khususnya pada pembangunan di daerah penghasil
kayu dan hasil hutan lainnya. Kondisi selanjutnya, meskipun produksi kayu bulat dari
hutan alam cenderung tetap rendah pada beberapa tahun terakhir, namun produksi
kayu dari hutan tanaman dan hutan rakyat serta hasil hutan bukan kayu
menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Dapat dijelaskan, bahwa tekanan dunia
internasional terhadap upaya moratorium penebangan hutan utamanya pemberian
ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan softlanding penyediaan bahan baku
kayu dari hutan alam, menyebabkan penurunan PNBP bidang kehutanan pada 5
tahun terakhir.
Terkait dengan penguatan legislasi bidang kehutanan, selama periode Tahun
2005-2009 telah diselesaikan 1 (satu) buah undang-undang yaitu Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan, serta 5 produk Peraturan Pemerintah (PP) di bidang kehutanan, yaitu PP
No. 6 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2007, PP No. 3 Tahun 2008, PP No. 76 Tahun
2008, PP No. 60 Tahun 2010, PP No. 10 Tahun 2010, PP No. 36 Tahun 2010 dan PP
No. 72 Tahun 2010. Selain itu, dihasilkan pula 337 produk dalam bentuk Peraturan
7 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Menteri Kehutanan dan 126 buah produk dalam bentuk Keputusan Menteri
Kehutanan.
Regulasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sampai dengan
Tahun 2010 adalah revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam, penyempurnaan PP No. 68 Tahun 1998 tentang KSA dan KPA, penerbitan PP
36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA,
penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 17/Menhut-II/2010 tentang
Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru, dan
mengerjakan program Reformasi Birokrasi Jangka Pendek “Quick Wins” pada
Setditjen PHKA berupa penyempurnaan perizinan masuk kawasan konservasi bagi
warga negara asing.
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendorong kinerja aparatur dalam
rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Kemenhut, Sekretariat Jenderal telah
memberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat pegawai. Pada periode
Tahun 2005-2010 telah dilakukan kenaikan pangkat bagi 17.711 orang, yang
gambaran tiap tahunnya adalah : Tahun 2005 sebanyak 2.144 orang, Tahun 2006
sebanyak 3.483 orang, Tahun 2007 sebanyak 2.623 orang, Tahun 2008 sebanyak
3.197 orang, Tahun 2009 sebanyak 2.405 orang dan Tahun 2010 sebanyak 3.859
orang.
Pemberian penghargaan dalam bentuk tanda jasa juga telah diberikan kepada
PNS selama periode Tahun 2005-2010, yaitu kepada 7.819 orang berupa :
penghargaan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 5.521 orang, Purna Karya
sebanyak 2.298 orang dan penghargaan kepada pembina pramuka dalam bentuk
tanda kecakapan Lencana Melati sebanyak 1 orang.
Dalam upaya untuk mendapatkan PNS yang memiliki kompetensi manajerial
dan teknis yang memadai untuk menduduki jabatan struktural, selama Tahun 2005-
2010, Setjen telah melaksanakan Personnel Assessment Center (PAC) sebanyak 2006
orang dengan rincian untuk calon pejabat Eselon II sebanyak 192 orang, untuk calon
pejabat Eselon III sebanyak 214 orang dan calon pejabat Eselon IV sebanyak 1.600
orang. Demikian juga untuk mengisi kekurangan pegawai Kemenhut, selama tahun
2005-2010, Setjen telah melakukan rekrutmen CPNS sebanyak 5.105 orang dengan
8 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
rincian Tahun 2005 sebanyak 960 orang, Tahun 2006 sebanyak 587 orang, Tahun
2007 sebanyak 617 orang, Tahun 2008 sebanyak 587 orang, Tahun 2009 sebanyak
1.215 orang dan Tahun 2010 sebanyak 613 orang.
Selanjutnya, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap usaha ekonomi di
bidang kehutanan termasuk aspek permodalannya, pada Tahun 2007 dibentuk BLU
untuk memberikan fasilitasi kelembagaan serta permodalan kepada masyarakat
dalam pengembangan HTI dan HTR. Fasilitasi dana yang disediakan Tahun 2008
sebesar Rp.1,4 trilyun dan untuk Tahun 2009 ditingkatkan menjadi sebesar Rp.1,7
trilyun.
Upaya pengembangan HTI/HTR dengan BLU ini diikuti dengan pendampingan
yang dimulai dengan penguatan kapasitas pendamping dan pemberian pelatihan
pendampingan untuk pembangunan HTR/HTI. Sampai dengan Tahun 2009 telah
diberikan pelatihan pendampingan di 9 Provinsi dengan jumlah peserta 215 orang
bagi penyuluh kehutanan/pendamping yang berasal dari 47 kabupaten.
Terkait dengan pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat untuk
pinjaman dana bergulir pembangunan HTR, hingga Tahun 2009 telah diajukan 3
proposal, terdiri atas : Koperasi Mitra Madina Lestari (Kabupaten Mandaling Natal,
Sumut) seluas 8.794 ha dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp. 87,94 milyar,
Koperasi Bacan Lippu Mandiri (Kabupaten Halmahera Selatan, Malut) seluas 4.680 ha
dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp. 39,93 Milyar dan KSU Nafa Aroa
Indah (Kabupaten Nabire, Papua) seluas 3.107 ha dengan jumlah pinjaman yang
diajukan sebesar Rp. 26,51 milyar.
Pada Tahun 2010 diperkirakan penyaluran kredit akan memberikan tambahan
hutan tanaman dalam bentuk HTI/HTR seluas 64.925 ha. Jumlah ini diperkirakan
mencapai 20% dari target capaian Tahun 2014 yaitu sebesar 324.625 ha.
Untuk mendorong sinergitas perencanaan pembangunan kehutanan, dan
sebagai pelaksanaan Peraturan Menhut Nomor : P. 01/Menhut-II/2006, telah
diupayakan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan
kehutanan setiap tahun pada tingkat provinsi dengan Rakorenbanghutda dan pada
tingkat regional dengan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan
Regional (Rakorenbanghutreg) yang difasilitasi oleh Pusat Pengendalian
9 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Pengembangunan Kehutanan Regional I untuk wilayah Sumatera (10 provinsi),
Regional II untuk wilayah Jawa-Bali-Nusra (9 provinsi), Regional III untuk wilayah
Kalimantan (4 provinsi) dan Regional IV untuk wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (10
provinsi). Sedangkan untuk tingkat pusat dengan Rakorenbanghutpus dan tingkat
nasional dengan Rakorenbanghutnas yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan.
Berkaitan dengan rapat tematik yang selama ini difasilitasi oleh Pusat
Pengendalian Pengembangunan Kehutanan Regional I-IV antara lain koordinasi tata
ruang provinsi Kepulauan Riau, dan penunjukkan kawasan hutan provinsi Sumatera
Barat dan Sumatera Utara yang saat ini sedang ditinjau kembali dan disinkronisasikan
dengan tata ruang provinsi dan kabupaten/kota. Fasilitasi koordinasi pengelolaan
hutan dengan tema pembangunan hutan tanaman telah dilakukan di Jambi, hutan
rakyat di Lampung, hasil hutan bukan kayu di Sumatera Barat dan Bangka Belitung,
perlindungan hutan di Sumatera Utara dan Lampung, dan konflik satwa di Riau.
Lebih lanjut, untuk mendorong keselarasan dan pedoman pelaksanaan
kegiatan, telah dilakukan penetapan standar nasional dan pengelolaan lingkungan.
Dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 telah ditetapkan SNI Kehutanan
sebanyak 68 judul oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yaitu Tahun 2005
sebanyak 9 judul, Tahun 2007 sebanyak 16 judul, Tahun 2008 sebanyak 11 judul dan
Tahun 2009 sebanyak 32 judul. Namun pada Tahun 2006 telah diusulkan 26 judul
SNI Kehutanan ke BSN untuk ditetapkan, tetapi pada Tahun 2006 tidak ada
penetapan SNI Kehutanan oleh BSN.
Sebagai pelaksanaan Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami
perubahan dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dan kemudian digantikan
dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, telah dilakukan kegiatan
pelatihan manajemen pengadaan barang / jasa dan ujian sertifikasi sebanyak
16 kali dengan peserta 2066 orang, berhasil lulus sebanyak 698 orang yang terdiri
dari sertifikat L2 sebanyak 442 orang dan sertifikat L4 sebanyak 105 orang, dan
sertifikat dasar sebanyak 61 orang.
Dalam rangka peningkatan tertib pencatatan administrasi BMN, sampai saat ini
seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan telah 100% menggunakan
10 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
SIMAK BMN, dan telah dilaksanakan pelatihan SIMAK BMN bagi seluruh operator
SIMAK BMN lingkup Kemenhut. Berkaitan dengan aset tanah Kemenhut, sampai
dengan Tahun 2010 telah diselesaikan sertifikat tanah di Cibuluh seluas 1.171 M2,
Kanci Cirebon seluas 195,418 Ha (yang telah bersertifikat seluas 94,983 ha) dan
sisanya di Manggala Wanabakti, Cimanggis, Kramat Jati, serta Rumpin masih dalam
proses.
Berkaitan dengan status pencatatan BMN eks Kanwil Dephut di 15 provinsi,
telah diselesaikan dapat diselesaikan statusnya dengan Berita Acara Pinjam Pakai di 6
provinsi (Riau, Bengkulu, Kalteng, Sulut, Sulteng dan NTT), sedangkan 9 provinsi
lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Kampanye kebijakan terhadap hasil-hasil pembangunan kehutanan yang akan
dan telah dicapai, diharapkan dapat mendorong transparansi dan memperkuat
pemahaman masyarakat dan pengambil kebijakan dalam mendukung pembangunan
kehutanan, karena pembangunan kehutanan terkait erat dengan pengurusan hutan
sebagai barang milik publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan citra kehutanan
serta penyebarluasan informasi tentang kebijakan pembangunan kehutanan, Pusat
Hubungan Masyarakat telah melaksanakan berbagai kegiatan penyebarluasan
informasi pembangunan kehutanan kepada berbagai pihak melalui: (1) Pemanfaatan
media massa cetak dan elektronik (jumpa pers 20 kali, dialog interaktif 5 kali,
kunjungan jurnalistik 3 kali, iklan layanan masyarakat di televisi 1 kali, advetorial di
media cetak 6 kali); (2) Pemanfaatan media luar ruang (poster 3 judul, spanduk,
umbul-umbul, baliho 1 kali selama 1 bulan dan benner 4 judul); (3) Pemanfaatan
media tatap muka (sosialisasi 13 kali, pertemuan multipihak 3 kali, diskusi 4 kali dan
talk show 3 kali); (4) Pemanfaatan media cetakan (Majalah Kehutanan 12 edisi,
leaflet 8 judul, booklet 5 judul); (5) Pemanfaatan media pameran 13 kali.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan khususnya
pembangunan kehutanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kemenhut, namun
memerlukan dukungan dari berbagai pihak antara lain pihak internasional melalui
kerjasama bilateral, multilateral, regional dan lembaga swadaya internasional.
Meningkatnya sumber pendanaan BLN yang bersifat hibah (grant) dari berbagai
partner internasional dalam kerangka kerjasama bilateral, multilateral, regional dan
11 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
multi pihak melengkapi anggaran pembangunan kehutanan yang telah ada. Bantuan
luar negeri untuk Kemenhut telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Pada
periode 2005-2008, beberapa negara dan lembaga donor telah membantu, antara
lain Bank Dunia melalui GEF, ITTO, Jepang melalui JICA, JIFRO, dan swasta antara
lain The Mitsui Summitomo Insurance Inc., Korea melalui KOICA, Uni Eropa, Jerman
melalui GTZ (sekarang GIZ), Amerika melalui USAID, Australia melalui AUSAID dan
LSM internasional antara lain WWF, TNC dan CI.
Berikut di bawah ini adalah bantuan luar negeri dalam pengelolaan hutan
selama Tahun 2005-2009, diantaranya adalah :
No. Donor/Nama Proyek Anggaran
1 Forest Law Enforcement and Government on Trade (FLEGT) di Provinsi Kalimantan Barat dan
Jambi (di 3 taman nasional). Uni Eropa
Euro 14.981.000
2 The Gunung Halimun Salak National Park Management Project di TN. Gunung Halimun Salak.
Jepang (JICA)
Rp. 282.351.000
3 Forest Fire Prevention Project by Initiative of People in Buffer Zone in Indonesia di Provinsi
Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. Jepang (JICA)
Yen 100.000.000
4 The Project for Support on Forest Management trhough Leveraging Satelite Image Information. Jepang (JICA)
US$ 720.000
5 Sub Sectoral Programme on Mangrove.
Jepang (JICA) US$ 2.788.000
6 Kayan Mentarang National Park Management Project (KMNP-MP).
Jerman (GTZ)
Euro 1.800.000
7 Cooperation to Support Forest Governance and Multistakeholders Forestry Programme.
Inggris (DFID)
Pound 5.000.000
8 Regional Programme for Participatory and Integrated Agriculture, Forestry and Fisheries Development for Long Term Rehabilitation and Development in Tsunami-affected Areas di
Nanggore Aceh Darussalam (NAD). Jepang-FAO
US$ 4.687.338
9 Forest Tree Seed Sources Management and Development Project di Provinsi Jawa Barat (Rumpin, Cirangsad, Purwakarta) dan
Kalimantan Timur (Sotek). Korea (KOICA)
US$ 2.400.000 KOICA
12 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
No. Donor/Nama Proyek Anggaran
10 Capacity Building for School of Environment Conservation and Ecotourism Management in the Republic of Indonesia di Jawa Barat.
Korea (KOICA)
Korea
US$ 1.000.000
11 The Korea-Indonesia Joint Project for Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry through Afforestation and Reforestation Clean Development mechanism and Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia Korea (KOICA)
KRW 4.750.000.000 equal
12 Coral Reef Rehabilitation and Management Programme (COREMAP) di Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara dan Papua. COREMAP with contribution from GEF, IDA, WB.
USD: 75.400.000
13 The Project of Rehabilitation in Paliyan Wildlife Sanctuary di DI. Yogyakarta. The Mitsui Sumitomo Co. Ltd
Yen 63.000.000
14 Strengthening Community Based Forest and Watershed Management (SCBFWM) di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,
Lampung, DI.Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara.
GEF-PBB
US$ 7.800.000
15 Bali Eco-Friendship Forest Project di Bali. JIFPRO-Jepang
Yen 9.991.250
16 ASEAN Social Forestry Network (ASFN) SDC
(Swiss Agency for Development and Cooperation) untuk ASEAN.
US$ 110.000
17 The Prevention of Further Loss and The Promotion of Rehabilitation Plantation of Gonystylus spp (Ramin) in Sumatera and Kalimantan. ITTO-International Tropical Timber Organization.
US$ 507.903
18 Restoring the Ecosystem of Lake Toba Catchment Area Trough Community Development and Local Capacity Building for Forest and Land Rehabilitation.
US$ 549.974
E. ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 40/Menhut-II/2010, tugas
Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan adalah melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan
untuk melaksanakan tugas pokok Setjen tersebut adalah : (a) koordinasi kegiatan
Kemenhut; (b) koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kemenhut;
13 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
(c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kemenhut; (d)
pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan
masyarakat; (e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum; (f) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan (g)
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menhut.
Pegawai di lingkungan Setjen saat ini berjumlah 875 orang, yang gambaran
umumnya adalah : golongan IV sebanyak 117 orang, golongan III sebanyak 554 orang
dan golongan II sebanyak 204 orang.
Unit kerja dengan jumlah pegawai terbanyak adalah Biro Umum dengan jumlah
pegawai sebanyak 260 orang, berikutnya adalah Biro Kepegawaian 145 orang, Biro
Keuangan 93 orang.
Pegawai dengan jumlah golongan IV terbanyak adalah Biro Hukum dan Organisasi
(19 orang), pegawai dengan jumlah golongan III terbanyak adalah Biro Umum (141
orang) dan pegawai dengan jumlah golongan II terbanyak adalah Biro Umum (108
orang).
No. Unit Kerja Golongan
IV Golongan
III Golongan
II JUMLAH
1 Biro Perencanaan 10 41 6 57
2 Biro Kepegawaian 18 91 36 145
3 Biro Hukum dan Organisasi 19 46 5 70
4 Biro Keuangan 10 70 13 93
5 Biro Umum 11 141 108 260
6 Pusat Standarisasi dan Lingkungan 4 30 4 38
7 Pusat Hubungan Masyarakat 7 29 8 44
8 Pusat Kerjasama Luar Negeri 9 34 2 45
9 Pusat Pembiayaan Pembangunan
Hutan 7 11 7 25
10 Pusdalreg I 6 18 2 26
11 Pusdalreg II 4 18 2 24
12 Pusdalreg III 5 14 3 22
13 Pusdalreg IV 7 11 8 26
JUMLAH 117 554 204 875
14 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Biro dan pusat di bawah koordinasi Setjen adalah :
1. Biro Perencanaan; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama dalam
negeri, penyusunan rencana makro, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, dan
pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian. Biro Perencanaan
menyelenggarakan fungsi : (a). penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri di
lingkungan Kementerian; (b). penyiapan koordinasi penyusunan rencana umum
kehutanan, dan program, serta anggaran, termasuk anggaran bantuan luar negeri
di lingkungan Kementerian; (c). penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan Kementerian; (d).
pengelolaan data dan informasi Kementerian; dan (e). pelaksanaan urusan tata
usaha dan rumah tangga Biro.
2. Biro Kepegawaian; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan,
perencanaan, pengembangan, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi
kepegawaian di lingkungan Kementerian. Biro Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi : (a). penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan,
pembinaan dan pengembangan pegawai; (b). penyiapan bahan koordinasi dan
pengembangan sistem penilaian kompetensi pengembangan karier analisis
kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta penyusunan formasi,
pengadaan pegawai di lingkungan Kementerian; (c). pelaksanaan administrasi
kepangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan
Kementerian; (d). pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan
Kementerian; (e). penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan
administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian; dan (f). pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
3. Biro Hukum dan Organisasi; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian bantuan
hukum serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan
Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
15 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi : (a). penyiapan koordinasi
penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; (b). evaluasi,
penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan; (c). pelaksanaan penanganan perkara dan bantuan hukum; (d).
pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan
Kementerian, serta pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi
peraturan perundang-undangan; dan (e). pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga Biro.
4. Biro Keuangan; mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi teknis
urusan keuangan, pembinaan teknis Badan Usaha Milik Negara dan pengelolaan
investasi pemerintah di lingkungan Kementerian. Biro Keuangan
menyelenggarakan fungsi : (a). penyiapan koordinasi dan pembinaan rencana
anggaran pendapatan dan belanja, serta investasi pemerintah di lingkungan
Kementerian; (b). penyiapan koordinasi dan pembinaan badan usaha milik negara
dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian; (c). penyiapan koordinasi
dan pelaksanaan pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan
penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil sumberdaya alam
kehutanan; (d). penyiapan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi, serta pelaksanaan tata laksana keuangan di lingkungan
Kementerian; (e). penyiapan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan akuntansi
dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; dan (f). pelaksanaan urusan
tata usaha dan rumah tangga Biro.
5. Biro Umum; mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi,
kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian, serta pelayanan
administrasi pimpinan. Biro Umum menyelenggarakan fungsi : (a). pelaksanaan
urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian; (b).
pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan dan urusan keprotokolan; (c).
pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian; (d). pelaksanaan urusan
perlengkapan di lingkungan Kementerian.
16 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
6. Pusat Standardisasi dan Lingkungan; mempunyai tugas melaksanakan perumusan
bahan standardisasi, sertifikasi, pengelolaan dan evaluasi dampak lingkungan,
serta penanganan perubahan iklim di bidang kehutanan. Pusat Standardisasi dan
Lingkungan menyelenggarakan fungsi : (a). penyusunan kebijakan teknis di
bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi dampak
lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan; (b). pelaksanaan tugas
di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi
dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan; (c).
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang standardisasi
produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan
penanganan perubahan iklim kehutanan; dan (d). pelaksanaan urusan tata usaha
dan rumah tangga Pusat.
7. Pusat Hubungan Masyarakat; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
publikasi kehutanan serta hubungan masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pusat Hubungan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi : (a). penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program di bidang publikasi serta hubungan masyarakat; (b). pelaksanaan tugas
di bidang publikasi serta hubungan masyarakat; (c). pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas di bidang publikasi serta hubungan masyarakat; dan
(d). pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
8. Pusat Kerja Sama Luar Negeri; mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan
kerja sama luar negeri. Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
(a). penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang hubungan dan
kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga
swadaya masyarakat (NGO) internasional; (b). pelaksanaan tugas di bidang
hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama
dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional; (c). pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dan kerja sama
luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga swadaya
17 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
masyarakat (NGO) internasional; dan (d). pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga Pusat.
9. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan; mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk
pembiayaan pembangunan hutan tanaman. Pusat Pembiayaan Pembangunan
Hutan menyelenggarakan fungsi : (a). perumusan kebijakan, norma, standar,
prosedur dan kriteria pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan
hutan tanaman; (b). pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan
tanaman; (c). analisis kredit dan pengendalian resiko pembiayaan; (d).
penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat; dan (e). pelaksanaan urusan
tata usaha dan keuangan.
10. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional; mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat
regional. Pusat Pengendalian Kehutanan Regional menyelenggarakan fungsi : (a).
penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kehutanan di tingkat
regional; (b). pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kehutanan di tingkat
regional; (c). pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan kehutanan di tingkat regional; dan (d). pelaksanaan urusan tata
usaha dan rumah tangga Pusat.
F. PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan yang diidentifikasi untuk mencapai harapan yang
ditargetkan di dalam Renstra Setjen Kemenhut Tahun 2010-2014, adalah :
1. Koordinasi perencanaan yang kurang dalam mendukung kebijakan kehutanan baik di
pusat dan di daerah.
2. Kualitas dan distribusi sumberdaya manusia aparatur kehutanan belum proporsional.
3. Pembinaan karier dan pola karier belum berjalan sebagaimana diharapkan dalam
menunjang kinerja organisasi dan pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi belum optimal.
18 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
5. Pengembangan jabatan fungsional belum optimal.
6. Pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal.
7. Belum optimalnya PNBP sektor kehutanan (terutama PNBP non kayu).
8. Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi keuangan berbasis web.
9. Masih rendahnya kinerja dan profesionalisme pegawai.
10. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan anggaran dan investasi.
11. Informasi yang disebarkan belum satu pintu dan terintegrasi.
12. Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai untuk merespon berbagai kepentingan
dan konflik dalam pembangunan kehutanan.
13. Peran pusdal regional dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan belum
sepenuhnya diakomodir oleh unit kerja Eselon I Kemenhut, sehingga hasil rapat
koordinasi perencanaan pembangunan tidak/belum jelas sepenuhnya digunakan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja Eselon I/II lingkup Kemenhut.
14. Hasil proses pelaksanaan koordinasi tematik belum ditindaklanjuti secara intensif,
sehingga hasil rapat koordinasi tematik pembangunan kehutanan tidak/belum terlihat
hasilnya.
15. Sinergitas pembangunan kehutanan regional masih kurang, antara pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha kehutanan.
16. Belum optimalnya tingkat koordinasi dan sinkronisasi antar institusi/lembaga dalam
pelaksanaan pembangunan kehutanan.
19 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
G. KONDISI YANG DIINGINKAN
Kondisi yang diinginkan dari permasalahan yang ada adalah kelembagaan
Sekretariat Jenderal mampu mendukung kebutuhan pengelolaan hutan baik di tingkat
pusat maupun di daerah. Hal ini diwujudkan dengan adanya tata kelola administrasi
pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi.
Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja utama oleh program yang dijalankan oleh Setjen,
yaitu dengan adanya :
1. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “Wajar Tanpa
Pengecualian” mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 5 judul (1 judul per
tahun).
2. Pengembalian pinjaman/piutang terselesaikan sebesar 80%.
3. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir Tahun 2014
4. Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan
di 15 provinsi.
5. Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang
sebesar 80% di akhir Tahun 2014.
6. Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%.
7. Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun.
8. Rancangan standar produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan
dan perubahan iklim 35 judul
9. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga
10. Tersusunnya rencana kawasan dan pembangunan kehutanan 4 regional.
11. Penyaluran kredit pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) , Hutan Tanaman
Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat seluas 400.000 ha.
20 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
BAB II
VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI DAN MISI
Dalam rangka mendukung apa yang hendak diwujudkan dalam pembangunan
kehutanan, dan melanjutkan capaian yang telah diwujudkan selama periode Renstra Tahun
2005-2009 serta permasalahan yang telah diidentifikasi, maka visi yang hendak diwujudkan
oleh Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 adalah : “Menjadi Lembaga Pendukung
Tata Kelola Kehutanan Yang Handal”. Tata kelola kehutanan yang handal didefinisikan
dalam bentuk tertib administrasi, tertib hukum dan tertib keuangan. Dengan demikian,
pada Tahun 2014 diharapkan Setjen : (1) menjadi lembaga yang tertib administrasi, tertib
hukum dan tertib keuangan; dan (2) mendorong lingkungan Kemenhut untuk tertib
administrasi, tertib hukum dan keuangan. Dari kedua peran tersebut, diharapkan Setjen
mampu mendukung visi Kemenhut yaitu Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat
yang Berkeadilan.
Misi yang dijalankan untuk mencapai visi Setjen Tahun 2010-2014 tersebut adalah :
1. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan kehutanan. Misi ini bertujuan untuk
memastikan harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan Kemenhut dalam pembangunan
nasional.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan menyelesaikan piutang. Misi ini
bertujuan mewujudkan laporan keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
3. Mengoptimalkan pelayanan Kemenhut dan pengelolaan BMN. Tujuan dari misi ini
adalah mewujudkan terselenggaranya administrasi dan ketatausahaan pimpinan
Kemenhut, serta pengelolaan BMN lingkup Kemenhut.
4. Mengelola administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur kehutanan, yang
bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kehutanan.
5. Meningkatkan koordinasi perancangan, penelaahan dan bantuan hukum serta
pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan kehutanan. Tujuan misi ini adalah
mewujudkan tata hukum dan kelembagaan yang mantap, serta penanganan perkara,
pemulihan hak-hak negara di bidang kehutanan.
21 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
6. Meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Misi ini bertujuan untuk
meningkatkan peran strategis kehutanan Indonesia dalam forum Internasional.
7. Meningkatkan pemahaman para pihak dan citra positif Kemenhut. Misi ini bertujuan
membentuk citra positif dan dukungan publik terhadap pembangunan kehutanan.
8. Memandu dan mengendalikan standardisasi, pengelolaan lingkungan dan penanganan
perubahan iklim bidang kehutanan. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan
pengembangan standardisasi, fasilitasi pengelolaan lingkungan serta penanganan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan.
9. Menyelenggarakan pelayanan prima dalam pembiayaan pembangunan hutan tanaman,
bertujuan untuk merealisasikan penyaluran dan pengembalian pinjaman untuk
pembangunan hutan tanaman.
10. Menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan (kawasan
dan pembangunan) serta fasilitasi penyelesaian permasalahan kehutanan di tingkat
regional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kehutanan di tingkat regional.
B. NILAI DASAR RIMBAWAN
Pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen merupakan bagian dari pembangunan
nasional di bidang kehutanan, yang memuat nilai-nilai dan semangat dalam pengurusan
yang menjunjung tinggi moral dan etika sebagai insan yang mengemban tugas dalam
pengelolaan hutan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.01/Menhut-
II/2008 telah ditetapkan 9 (sembilan) Nilai Dasar Rimbawan, meliputi: 1) jujur, 2)
tanggung jawab, 3) disiplin, 4) ikhlas, 5) visioner, 6) adil, 7) peduli, 8) kerjasama, dan 9)
profesional. Nilai dasar tersebut merupakan spirit dan jiwa para rimbawan khususnya yang
bertugas pada jajaran Kementerian Kehutanan, dalam menyelenggarakan masing-masing
tugas dan tanggungjawabnya.
22 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
C. ANALISIS STRATEGIS
Analisis strategis dilakukan terhadap kondisi saat ini melalui identifikasi kekuatan
(strengthen) dan kelemahan (weakness), serta lingkungan eksternal meliputi peluang
(opportunity) dan ancaman (threat). Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, hasil-
hasilnya diuji keterkaitan dengan variabel visi, misi dan tugas fungsi yang ada di dalam
lingkup setjen.
Tugas fungsi dimasukkan sebagai variabel penguji mengingat target pembangunan
kehutanan harus memiliki alamat pelaksananya sehingga jelas pertanggungjawaban.
Sedangkan visi dan misi digunakan untuk memperoleh fokus dari setiap target
pembangunan dan sejauh mungkin secara langsung memberikan kontribusi terhadap
pencapaian visi Setjen 2010-2014. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang memiliki
output pada 2010-2014 menjadi jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi
sebelumnya.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan:
1. Oganisasi yang diakui oleh
peraturan perundangan
2. Jumlah pegawai sebanyak 1.791
orang (1.126 pusat, 665 orang di
UPT).
3. Alokasi dana dalam pendukung
pengurusan hutan.
4. Jaringan pengurusan hutan
dengan pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota
5. Peraturan perundangan yang
mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi
Kelemahan:
1. Tata kepegawaian yang belum
kuat
2. Opini “disclaimer” dari Badan
Pemeriksa Keuangan.
3. Pengelolaan Barang Milik
Negara tidak tertib.
4. SDM kehutanan yang masih
rendah.
5. Kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi yang belum terukur
Peluang:
1. Alokasi dana yang
semakin meningkat.
2. Komitmen negara-negara
lain dalam pengurusan
hutan (SDM, penanganan
perubahan iklim, dll)
3. Komitmen masyarakat
dalam peran serta
pengurusan hutan.
Strategi menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan peluang:
1. Meningkatkan pengelolaan
keuangan dan pengaturan
PNBP bidang kehutanan
2. Menggalang donasi dari luar
negeri baik dari negara maupun
lembaga donor
3. Meregulasi perundangan
pengurusan hutan yang efektif
Strategi menanggulangi kelemahan
dengan memanfaatkan peluang:
1. Menata kepegawaian sesuai
kapasitas dan kebutuhan
pembangunan kehutanan
2. Mendorong standarisasi bidang
kehutanan untuk proses dan
hasil.
3. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan SDM
pemerintah daerah (provinsi
dan kabupetan/kota)
4. Mendorong peran serta
23 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan:
1. Oganisasi yang diakui oleh
peraturan perundangan
2. Jumlah pegawai sebanyak 1.791
orang (1.126 pusat, 665 orang di
UPT).
3. Alokasi dana dalam pendukung
pengurusan hutan.
4. Jaringan pengurusan hutan
dengan pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota
5. Peraturan perundangan yang
mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi
Kelemahan:
1. Tata kepegawaian yang belum
kuat
2. Opini “disclaimer” dari Badan
Pemeriksa Keuangan.
3. Pengelolaan Barang Milik
Negara tidak tertib.
4. SDM kehutanan yang masih
rendah.
5. Kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi yang belum terukur
masyarakat dalam pengurusan
hutan
Ancaman:
1. Ketidaksinergisan
pembangunan kehutanan
antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
2. Perubahan dan penguatan
kelembagaan kehutanan
di tingkat derah (provinsi
dan kabupaten/kota).
Strategi menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman:
1. Mengkoordinasikan
perencanaan tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten.
2. Sinkronisasi pembangunan
kehutanan sesuai provinsi dan
regional
3. Memperkuat komunikasi
dengan pemerintah daerah
(provinsi dan kabupaten/kota)
Strategi memperkecil kelemahan
untuk mengatasi ancaman:
1. Meningkatkan transformasi
pengetahuan dan kampanye
pembangunan kehutanan
2. Mendorong orientasi
pelaksanaan tugas dan fungsi
berdasarkan indikator kinerja
utama
3. Menertibkan pengelolaan BMN
Berdasarkan analisis lingkungan strategi, maka dilakukan penilaian hasil identifikasi
dengan hasil sebagaimana berikut :
Identifikasi penilaian
Keterkaitan
Jumlah Urutan
Visi
Misi Tugas dan
fungsi 1 2 3
Meningkatkan pengelolaan keuangan dan
pengaturan PNBP bidang kehutanan
5 4 2 2 5 18 4
Menggalang donasi dari luar negeri baik dari 5 2 2 1 5 15 5
24 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Identifikasi penilaian
Keterkaitan
Jumlah Urutan
Visi
Misi Tugas dan
fungsi 1 2 3
negara maupun lembaga donor
Meregulasi perundangan pengurusan hutan
yang efektif
5 2 1 1 5 14 6
Menata kepegawaian sesuai kapasitas dan
kebutuhan pembangunan kehutanan
5 5 3 2 5 20 2
Mendorong standarisasi bidang kehutanan
untuk proses dan hasil.
2 1 1 1 5 10 9
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
SDM pemerintah daerah (provinsi dan
kabupetan/kota)
2 1 3 1 1 8 11
Mendorong peran serta masyarakat dalam
pengurusan hutan
1 1 3 1 3 9 10
Mengkoordinasikan perencanaan tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten.
5 5 3 3 5 21 1
Sinkronisasi pembangunan kehutanan sesuai
provinsi dan regional
2 4 1 1 5 13 7
Memperkuat komunikasi dengan pemerintah
daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
2 2 1 1 1 7 12
Meningkatkan transformasi pengetahuan dan
kampanye pembangunan kehutanan
3 1 1 1 5 11 8
Mendorong orientasi pelaksanaan tugas dan
fungsi berdasarkan indikator kinerja utama
2 1 1 1 1 6 13
Menertibkan pengelolaan BMN 5 2 2 5 5 19 3
25 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
D. SASARAN STRATEGIS
Capaian utama Setjen untuk mendukung sasaran strategis Kemenhut 2010-2014
oleh Setjen pada pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :
1. Tersedianya laporan keuangan Kemenhut yang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan (SAP) sebanyak 105 laporan keuangan (21 laporan keuangan per
tahun).
2. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi penyelesaian piutang sebanyak 10
dokumen.
3. Tersedianya Renstra dan Renja Kemenhut serta hasil pemantauan 18 sasaran strategis
Kemenhut setiap tahun.
4. Tersedianya legal formal eks kantor wilayah di 15 provinsi.
5. 80% putusan menang penanganan perkara perdata, pidana dan TUN.
6. Kompetensi pegawai dapat dipetakan dan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan
organisasi dapat dipenuhi minimal 95% dari formasi yang ditetapkan.
7. Publikasi progres pembangunan kehutanan naik 10% baik di media massa maupun di
web Kemenhut.
8. SNI produk jasa kehutanan ditetapkan BSN sebanyak 30 judul, dan tersedianya
pedoman pengelolaan lingkungan dan penanganan adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim sebanyak 5 judul.
9. 95% forum internasional dihadiri untuk mendapatkan kerjasama baru bilateral dan
multinasional dan komitmen kerjasama di bidang kehutanan (bilateral, multilateral,
regional dan multipihak) meningkat sebanyak 95% dari Tahun 2009.
10. Tersedianya rencana pembangunan kehutanan regional Tahun 2010-2014 dan rencana
kawasan di 4 regional.
11. Laporan analisis kredit dana bergulir sebanyak 943 dokumen dan kajian dan analisa
pasar HTR, 1 dokumen.
26 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
III. ARAH KEBIJAKAN, UNIT KEGIATAN DAN UNIT INDIKATOR
Capaian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen di arahkan pada
peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam pengurusan hutan, yang
secara khusus di arahkan pada : (1) Sumberdaya manusia dengan indikator penyempurnaan
pengelolaan pegawai negeri sipil (PNS) yang meliputi sistem rekruitmen, penempatan, promosi,
dan mutasi PNS secara terbuka selambat-lambatnya 2011, untuk kegiatan penyelenggaraan
administrasi dan penataan kepegawaian Kementerian Kehutanan, dan pendidikan dan pelatihan
aparatur kementerian kehutanan dan SDM kehutanan lainnya; dan (2) Regulasi, dengan
indikator percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat
maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah implementasi pembangunan, untuk kegiatan
penyelenggaraan dan pembinaan tata hukum dan organisasi Kementerian Kehutanan.
Selanjutnya, sasaran strategis Setjen Tahun 2010-2014 diarahkan untuk mendukung
capaian pembangunan kehutanan yang berada di lingkungan Setjen. Posisi sasaran strategis
Setjen Tahun 2010-2014 lebih lanjut digambarkan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama untuk Program yang dilaksanakan oleh Setjen di dalam
Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014
Sasaran Strategis Setjen Tahun 2010-2014
Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai
laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul per tahun.
Laporan keuangan Kemenhut yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebanyak
21 laporan.
Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69
unit perusahaan terselesaikan sebesar 80% 1.
Berita acara rekonsiliasi pengembalian pinjaman
dan berita acara koordinasi penyelesaian piutang sebanyak 10 dokumen.
Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di
akhir tahun 2014.
Tersedianya Renja Kemenhut dan hasil
pemantauan 18 sasaran strategis Kemenhut setiap tahun.
Terselesaikannya status pencatatan BMN eks
Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi.
Penyelesaian legal formal eks kantor wilayah di
15 provinsi.
Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang
sebesar 80% di akhir tahun 2014.
80% putusan menang penanganan perkara perdata, pidana dan TUN.
Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%.
Kompetensi pegawai dapat dipetakan dan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
dapat dipenuhi minimal 95% dari formasi yang
ditetapkan.
27 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Indikator Kinerja Utama untuk Program
yang dilaksanakan oleh Setjen di dalam Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014
Sasaran Strategis Setjen
Tahun 2010-2014
Standar produk dan jasa kehutanan, pedoman
pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul.
SNI produk jasa kehutanan ditetapkan BSN
sebanyak 30 judul, dan tersedianya pedoman pengelolaan lingkungan dan penanganan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebanyak 5 judul.
Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga.
Partisipasi dalam forum internasional dan terfasilitasinya komitmen kerjasama di bidang
kehutanan (bilateral, multilateral, regional dan
multipihak) sebanyak 95%.
Tersusunnya perencanaan kehutanan 4
regional.
Tersedianya rencana pembangunan kehutanan
regional Tahun 2010-2014 dan rencana kawasan di 4 regional.
Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI) , hutan tanaman Rakyat (HTR)
dan hutan rakyat seluas 400.000 ha
Laporan analisis kredit dana bergulir sebanyak 943 dokumen dan kajian dan analisa pasar HTR,
1 dokumen.
A. ARAH KEBIJAKAN
Kebijakan Setjen terkait dengan arahan pembangunan kehutanan di lingkungan
Kemenhut dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh biro/pusat adalah :
1. Biro Perencanaan untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Kemenhut.
2. Biro Keuangan memiliki tugas untuk mendorong opini wajar tanpa pengecualian.
3. Biro Umum untuk mengoptimalkan pelayanan Kemenhut dan pengelolaan BMN.
4. Biro Kepegawaian, dan Biro Hukum dan Organisasi untuk menata pegawai dan
organisasi sesuai kebutuhan reformasi birokrasi.
5. Pusat Kerjasama Luar Negeri untuk membangun dukungan internasional terhadap
percepatan pencapaian sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2010-2014.
6. Pusat Humas untuk membangun citra positif Kemenhut.
7. Pustanling untuk mendorong implementasi kebijakan standardisasi, pengelolaan
lingkungan, dan penanganan adaptasi-mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan.
8. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan untuk mendorong akses masyarakat terhadap
pengelolaan hutan tanaman.
28 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
9. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional untuk mengkoordinasikan
perencanaan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dan
pembangunan kehutanan di tiap provinsi.
B. UNIT KEGIATAN DAN UNIT INDIKATOR
Secara nasional, program pembangunan yang akan dijalankan oleh Setjen pada
Tahun 2010-2014 adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Kemenhut, dengan kegiatan yang dilaksanakan berjumlah 13 kegiatan. Hal ini tertuang di
dalam Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014, dan guna lebih meningkatkan capaian
pembangunan kehutanan, setiap kegiatan di dalam Renstra Setjen dijabarkan ke dalam
unit kegiatan, sedangkan indikator kegiatan dijabarkan ke dalam unit indikator. Dengan
demikian, setiap capaian di dalam Renstra diharapkan mampu memiliki keterkaitan dan
pencapaian lebih besar sebagaimana di amanatkan di dalam Renstra Kemenhut Tahun
2010-2014.
Berikut di bawah ini diuraikan kegiatan dan indikator kegiatan serta unit-unit
dibawahnya yang dilaksanakan oleh Setjen Kemenhut Tahun 2010-2014, sebagai berikut :
1. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan. Rumusan indikator yang
dijabarkan pada unit kegiatan dan unit indikatornya adalah : a. Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 90% di akhir Tahun 2014. Unit
kegiatan dari indikator ini adalah : (1) Penyediaan standar biaya khusus dengan
unit indikator Indeks Harga Satuan Khusus sebanyak 5 dokumen; (2) Peningkatan
kapasitas SDM pengelola kegiatan, dengan unit indikatornya adalah jumlah SDM
yang mengikuti pelatihan perencanaan sebanyak 800 orang; dan (3) Penyediaan
sistem pelaporan, dengan unit indikatornya adalah tersedianya 1 sistem pelaporan. b. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir Tahun 2014. Unit kegiatan
untuk mencapai indiktor ini adalah : (1) Penyediaan rencana strategis dan Renja
unit Eselon I, II dan UPT, dengan unit indikator tersedianya Renstra dan Renja
240 dokumen (Eselon I 8, Eselon II 51, UPT 181), dan tersedianya 401 dokumen
DIPA per tahun; (2) Pemantauan data dasar sasaran strategis Kemenhut, dengan
unit indikatornya adalah tersedianya 18 data dasar sasaran strategis, hasil
pemantauan 18 sasaran strategis Kemenhut setiap tahun, tersedianya 14 laporan
hasil evaluasi (triwulan, LAKIP, INPRES) per tahun;
29 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
c. Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten. Unit kegiatan dari
indikator ini adalah pengembangan kebijakan REDD+, dengan unit indikatornya
adalah : (1) Area Demonstration Activities REDD+ di 3 kabupaten; (2) Sistem
monitoring REDD+ sebanyak 1 sistem; (3) Model pembagian/distribusi manfaat
REDD+ di 3 kabupaten; (4) Model investasi REDD+ berkelanjutan di 3 Kabupaten. Kerangka pikir untuk kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian
Kehutanan disajikan sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Penyerapan
anggaran
meningkat minimal
menjadi 90% diakhir Tahun
2014
• Ketepatan penyusunan
standar biaya kurang
• Implementasi renstra/renja dan
DIPA/RKAKL • Atensi manajemen
(keberanian
pengambilan keputusan kurang)
Penyediaan
standar Biaya
Khusus
Indeks Harga Satuan
Khusus 5 (lima)
dokumen
Peningkatan kapasitas SDM
pengelola kegiatan
Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan
perencanaan sebanyak 800 orang
Penyediaan
sistem pelaporan
Tersedianya 1 (satu)
sistem pelaporan
Pencapaian
sasaran strategis
minimal 95%
di akhir Tahun 2014
• Capaian targetan
Kemenhut telah terbagi habis
• Tersedianya Baseline
data capaian Renstra dan progres pertahun
• Terpenuhinya Dukungan anggaran
• Asumsi kebijakan anggaran yang
konsisten
Penyediaan
RENSTRA dan RENJA unit
Eselon I, II dan
UPT.
1. Tersedianya
RENSTRA dan RENJA, 240
dokumen
2. Tersedianya 401 dokumen DIPA
per tahun
Pemantauan
data dasar
sasaran strategis Kemenhut
1. Tersedianya 18
data dasar
sasaran strategis
2. Hasil Pemantauan 18
sasaran strategis
Kemenhut setiap tahun.
3. tersedianya 14
laporan hasil evaluasi
(triwulan, LAKIP, INPRES) per
tahun;
Model implementasi
kebijakan
kehutanan di 3
• REDD+ sebagai wacana belum pernah
digulirkan pada tingkat
tapak
Pengembangan
Kebijakan
1. Area Demonstration Activities REDD+
di 3 Kabupaten
30 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja
Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
kabupaten • Belum ada manfaat yang jelas dengan
adanya REDD+
REDD+ 2. Sistem monitoring
REDD+,1 sistem 3. Model
pembagian/distribusi manfaat
REDD+ di 3
kabupaten 4. Model investasi
REDD+ berkelanjutan di
3 Kabupaten
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan. Rumusan indikator
yang dijabarkan dalam unit kegiatan dan unit indikatornya adalah :
1. Pengembalian pinjaman/piutang terselesaikan sebanyak 69 unit perusahaan
termasuk KUK-DAS, KUHR, KUPA serta PSDH DR sebesar 80%. Unit kegiatan dari
indikator ini adalah penagihan dan penyelesaian piutang dengan unit indikator :
(1) Tersedianya laporan pengembalian dan pelunasan pinjaman oleh debitur, 10
dokumen (2 dokumen per tahun); (2) Tagihan diserahkan kepada Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara minimal 30 PHTI (80% atau 16% per tahun); (3)
Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi pengembalian pinjaman, 10 dokumen (2
dokumen per tahun); (4) Tersedianya Berita Acara rapat koordinasi penyelesaian
piutang sebanyak 10 dokumen (2 dokumen per tahun).
2. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan “ wajar tanpa pengecualian”
mulai laporan Tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun), dengan unit
kegiatan Pemantapan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dan unit
indikator : (1) Tersedianya laporan keuangan Kemenhut yang sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebanyak 105 laporan keuangan (21
laporan keuangan per tahun); (2) Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
SAK, SIMAK, SAU, SAI sebanyak 20 dokumen (4 dokumen per tahun); (3)
Tersedianya Rencana Aksi Laporan Keuangan atas LHP BPK-RI sebanyak 5 judul (1
judul per tahun); (4) Tersedianya laporan konsolidasi keuangan BLU sebanyak 5
31 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
laporan (1 laporan per tahun); (5) Terlaksananya pendampingan penyusunan
laporan keuangan sebanyak 10 paket (bimtek, pembinaan, sosialisasi).
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 13,75 Trilyun. Unit
kegiatannya adalah koordinasi dan optimalisasi pengelolaan PNBP sektor
kehutanan dan unit indikatornya adalah : (1) Tersedianya Dokumen target
penerimaan PNBP kayu dari 33 provinsi; (2) Teridentifikasinya PNBP daerah
penghasil kayu di 33 provinsi (minimal di 300 kabupaten/kota); (3) Ditetapkannya
kabupaten/kota penghasil di 33 provinsi; (4) PNBP disetorkan tepat waktu setiap
bulan.
4. Laporan keuangan dan perbendaharaan sebanyak 33 propinsi, dengan unit
kegiatan Pengelolaan perbendaharaan dan keuangan dan unit indikator : (1)
Peraturan perbendaharaan disosialisasikan kepada Bendahara dan pengelola di 33
provinsi; (2) Tata laksana keuangan disosialisasikan kepada Pejabat Pengguna
Anggaran (KPA, Bendahara Pengeluaran, PPK, dan PP-SPM), petugas penguji
keuangan, dan Bendahara Penerimaan di 33 provinsi; (3) Sertifikasi bendahara
pengeluaran dan bendahara penerimaan, 200 orang; (4) Tersedianya laporan
pemantauan penyelesaian kerugian negara TP dan TGR sebanyak 20 dokumen;
(5) Tersedianya laporan pemantauan penyelesaian tindak lanjut LHP/LHA
sebanyak 20 dokumen; (6) Tersedianya laporan pemantauan dan proses
penghapusan piutang sementara belum dapat ditagih yang dinyatakan oleh KPKNL
sebanyak 20 dokumen; (7) Tersedianya Buku standar biaya tahunan Kemenhut, 5
judul.
Kerangka pikir untuk kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian
Kehutanan disajikan sebagai berikut :
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Pengembalian
pinjaman/piutang terselesaikan
sebanyak 69 unit
perusahaan termasuk KUK-
DAS, KUHR,
• Ketidakpatuhan
debitur terhadap pengembalian
pinjaman
• Kurangnya respon debitur terhadap
somasi yang
Penagihan dan
penyelesaian piutang
1. Tersedianya
laporan pengembalian
dan pelunasan
pinjaman oleh debitur, 10
dokumen (2
32 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
KUPA serta PSDH
DR sebesar 80%.
disampaikan untuk
melakukan pembayaran pinjaman
• Kurangnya koordinasi penyelesaian kredit
macet KUK-DAS,
KUHR, KUPA antara pihak BPD, KPKNL
pusat dan daerah dalam penyelesaian
pinjaman/piutang negara
dokumen per
tahun) 2. Tagihan
diserahkan kepada
Direktorat
Jenderal Kekayaan
Negara minimal 30 PHTI (80%
atau 16% per tahun)
3. Tersedianya
Berita Acara Rekonsiliasi
pengembalian pinjaman, 10
dokumen (2
dokumen per tahun)
4. Tersedianya Berita Acara
rapat koordinasi
penyelesaian piutang
sebanyak 10 dokumen (2
dokumen per tahun).
Opini laporan
keuangan Kementerian
Kehutanan “
wajar tanpa pengecualian”
mulai laporan tahun 2011,
sebanyak 5 judul (1 judul setiap
tahun),
• Pelaporan keuangan
belum sesuai dengan peraturan yang
berlaku
• Administrasi dalam pelaporan keuangan
tidak lengkap dan belum didukung bukti-
bukti yang akuntabel • Meningkatkan kualitas
pelaporan keuangan
yang tertib di lingkungan Kemenhut
• Adanya SDM yang capable dalam
penyusunan laporan
keuangan
Pemantapan
pengelolaan administrasi dan
pelaporan
keuangan
1. Tersedianya
laporan keuangan
Kemenhut yang
sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan
(SAP) sebanyak 105 laporan
keuangan (21
laporan keuangan per
tahun) 2. Tersedianya
Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) SAK,
SIMAK, SAU, SAI sebanyak 20
33 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
dokumen (4 dokumen per
tahun)
3. Tersedianya Rencana Aksi
Laporan Keuangan atas
LHP BPK-RI
sebanyak 5 judul (1 judul per
tahun) 4. Tersedianya
laporan konsolidasi
keuangan BLU
sebanyak 5 laporan (1
laporan per tahun)
5. Terlaksananya
pendampingan penyusunan
laporan keuangan
sebanyak 10
paket (bimtek, pembinaan,
sosialisasi).
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (PNBP) sebesar Rp.
13,75 Trilyun.
• Menurunnya PNBP
yang masih bertumpu
pada sumber PNBP kayu sejalan dengan
berkurangnya hutan produksi dan belum
optimalnya hutan
tanaman • Identifikasi terhadap
daerah penghasil kayu belum optimal
• Meningkatkan peluang PNBP non kayu dalam
penerimaan sektor
kehutanan • Penertiban
administrasi pengelolaan PNBP
kayu maupun non
kayu belum optimal •
Koordinasi dan
optimalisasi
pengelolaan PNBP sektor
kehutanan
1. Tersedianya
Dokumen target
penerimaan PNBP kayu dari
33 provinsi 2. Teridentifikasinya
PNBP daerah
penghasil kayu di 33 provinsi
(minimal di 300 kabupaten/kota)
3. Ditetapkannya kabupaten/kota
penghasil di 33
provinsi 4. PNBP disetorkan
tepat waktu setiap bulan.
34 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Laporan keuangan dan
perbendaharaan
sebanyak 33 propinsi,
• Ketidakpatuhan pengelola
perbendahara
• Kurangnya pemahaman tata
laksana keuangan • Meningkatnya
kerugian negara TP
dan TGR • Kurangnya dokumen
pendukung tindak lanjut LHP/LHA
• Tidak tersedianya data pendukung piutang
sementara belum
dapat ditagih dari KPKNL setempat
• Belum tersedianya standar biaya tahunan
Kemenhut dalam
penyusunan anggaran
Pengelolaan perbendaharaan
dan keuangan
1. Peraturan perbendaharaan
disosialisasikan
kepada Bendahara dan
pengelola di 33 provinsi
2. Tata laksana
keuangan disosialisasikan
kepada Pejabat Pengguna
Anggaran (KPA, Bendahara
Pengeluaran,
PPK, dan PP-SPM), petugas
penguji keuangan, dan
Bendahara
Penerimaan di 33 provinsi
3. Sertifikasi bendahara
pengeluaran dan
bendahara penerimaan, 200
orang 4. Tersedianya
laporan pemantauan
penyelesaian
kerugian negara TP dan TGR
sebanyak 20 dokumen
5. Tersedianya
laporan pemantauan
penyelesaian tindak lanjut
LHP/LHA sebanyak 20
dokumen
6. Tersedianya laporan
pemantauan dan proses
penghapusan
35 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
piutang sementara belum
dapat ditagih
yang dinyatakan oleh KPKNL
sebanyak 20 dokumen
7. Tersedianya Buku
standar biaya tahunan
Kemenhut, 5 judul.
3. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahatanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan
Kemenhut. Rumusan indikator yang dijabarkan adalah : a. SIMAK BMN kemenhut akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja per
tahun. Unit kegiatan untuk mencapai indkator ini adalah Peningkatan
pengelolaan BMN dengan unit indikatornya : (1) Terselenggaranya sosialisasi
SIMAK BMN di 225 Satker Kemenhut per tahun; dan (2) Tersedianya laporan
BMN untuk mendukung laporan keuangan di 225 Satker Kemenhut per tahun.
b. Sertifikasi ahli pengadaaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen
(PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kemenhut sebanyak 1.000 orang. Unit
kegiatan untuk mencapai indkator ini adalah Peningkatan kapasitas manajemen
pengadaan barang dan jasa, dengan unit indikatornya adalah : (1) Sertifikasi ahli
pengadaan bagi PPK dan panitia/pejabat pengadaan di 225 satker; (2)
Implementasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-
Procurement) di lingkungan Kemenhut; (3) Terbentuknya unit layanan
pengadaan (ULP) di lingkungan Kemenhut.
c. Sertifikasi tanah milik kemenhut di 5 lokasi (Manggala Wanabakti, Kanci,
Cimanggis, Kramatjati dan Rumpin). Unit kegiatan untuk mencapai indkator ini
adalah Peningkatan pengelolaan aset tanah dengan unit indikatornya : (1)
Tersedianya data dukung/bukti kepemilikan tanah di 5 lokasi; (2)
Terselesaikannya permasalahan okupasi oleh masyarakat di 5 lokasi; (3)
Terselesaikannya sertifikat tanah milik Kemenhut di 5 lokasi.
36 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
d. Terselesaikannya status pencatatan BMN eks kantor wilayah di 15 provinsi. Unit
kegiatan untuk mencapai indkator ini adalah Penyelesaian aset BMN eks Kanwil
Dephut di 15 provinsi dengan unit indikatornya : Tersedianya legal formal eks
kantor wilayah di 15 provinsi.
Kerangka pikir untuk kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahatanggaan
dan Pengelolaan Perlengkapan Kemenhut disajikan sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
SIMAK BMN Kemenhut
akuntabel dan
tepat waktu sebanyak 225
satker per tahun
• Pencatatan dan pelaporan BMN
belum memadai
• Kapasitas SDM operator SIMAK
BMN belum memadai
• Penempatan akun
belanja yang tidak tepat
Peningkatan pengelolaan
BMN
1. Terselenggaranya sosialisasi SIMAK
BMN di 225 Satker
Kemenhut per tahun.
2. Tersedianya laporan BMN untuk
mendukung laporan
keuangan di 225 satker Kemenhut per
tahun.
Sertifikasi ahli
pengadaan barang dan jasa
bagi pejabat pembuat
komitmen (PPK)
dan panitia/pejabat
pengadaan di Kemenhut
sebanyak 1.000 orang
• Penguasaan materi
peraturan dan pedoman tentang
pengadaan barang dan jasa
pemerintah belum
memadai • Pengalaman dalam
pelaksanaan pengadaan
barang/jasa masih kurang
Peningkatan
kapasitas manajemen
pengadaan barang dan
jasa
1. Sertifikasi ahli
pengadaan bagi PPK dan panitia/pejabat
pengadaan di 225 satker
2. Implementasi
layanan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik (e-Procurement) di
lingkungan Kemenhut
3. Terbentuknya unit
layanan pengadaan (ULP) di lingkungan
Kemenhut.
Sertifikasi tanah milik Kemenhut
di 5 lokasi (Manggala,
Kanci, Cimanggis,
Kramatjati dan
Rumpin)
• Kurangnya data dukung/bukti
kepemilikan awal • Adanya okupasi dari
masyarakat sekitar dan perubahan
RTRW atas tanah di
5 lokasi • Proses sertifikasi
yang tidak dapat
Peningkatan pengelolaan
aset tanah
1. Tersedianya data dukung/bukti
kepemilikan tanah di 5 lokasi
2. Terselesaikannya permasalahan
okupasi oleh
masyarakat di 5 lokasi
3. Terselesaikannya
37 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
ditentukan sertifikat tanah milik Kemenhut di 5
lokasi
Terselesaikannya status
pencatatan BMN
eks Kanwil Dephut di 15
provinsi
• Penguasaan sepihak oleh perangkat
daerah tanpa ada
dokumen pendukung
• Kurangnya koordinasi di tingkat
pimpinan, baik di pusat maupun
daerah
• Terbatasnya SDM yang bertugas
menangani penyelesaian status
pencatatan BMN ek
Kanwil
Penyelesaian aset BMN ek
Kanwil Dephut
di 15 provinsi
Tersedianya legal formal eks kantor wilayah di 15
provinsi.
4. Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian. Rumusan indikator yang
dijabarkan adalah : a. Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 95% akurat dan tepat waktu. Unit
kegiatan untuk mencapai indkator ini adalah Peningkatan pelayanan
kepegawaian dengan unit indikatornya : (1) Kenaikan pangkat pegawai minimal
95% tepat waktu; (2) Kenaikan gaji berkala minimal 95% tepat waktu; (3)
KARIS/KARSU tersedia minimal 95% bagi pegawai; (4) Penetapan angka kredit
(PAK) minimal 95% tepat waktu; (5) SK pensiun pegawai minimal 95% tepat
waktu.
b. Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%.
Unit kegiatan untuk mencapai indkator ini adalah Pengembangan pegawai
dengan unit indikatornya : (1) Tersedianya dokumen pola pengembangan
pegawai untuk seluruh jabatan fungsional binaan Kemenhut, sebanyak 3
dokumen (PEH, Polhut, Penyuluh Kehutanan); (2) Kompetensi pegawai dapat
dipetakan minimal sebesar 95%; (3) Kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan
organisasi dapat dipenuhi minimal 95% dari formasi yang ditetapkan; (4)
Dokumen evaluasi jabatan dan peringkat jabatan (Job Grading) selesai 100%.
38 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
c. Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 98% sesuai data yang dimiliki individu
pegawai. Unit kegiatan untuk mencapai indkator ini adalah Pengelolaan dan
pemanfaatan data pegawai dengan unit indikatornya : (1) Tersedianya Data
pegawai dalam SIMPEG sebesar 98%; (2) Data SIMPEG di up date setiap
triwulan; (3) Data SIMPEG dimanfaatkan dalam analisa pegawai minimal 98%.
Kerangka pikir Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian disajikan
sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Pelayanan administrasi
kepegawaian
minimal 95% akurat dan
tepat waktu
• Pelayanan administrasi
kepegawaian belum
optimal
Peningkatan pelayanan
kepegawaian
1. Kenaikan pangkat
pegawai minimal 95% tepat waktu
2. Kenaikan gaji berkala
minimal 95% tepat waktu
3. KARIS/KARSU
tersedia minimal 95% bagi pegawai
4. Penetapan angka
kredit (PAK) minimal
95% tepat waktu
5. SK pensiun pegawai
minimal 95% tepat
waktu
Prasarat
pengembangan
kapasitas dan karir pegawai
minimal terpenuhi 95%.
• Pengembangan
jabatan fungsional
belum optimal • Kualitas dan
distribusi SDM aparatur kehutanan
belum proprosional
• Pembinaan karier dan pola karier
belum berjalan sebagaimana
diharapkan dalam menopang kinerja
organisasi dan
pengembangan kompetensi
sumberdaya aparatur
Pengembangan
pegawai
1. Tersedianya
dokumen pola
pengembangan pegawai untuk
seluruh jabatan fungsional binaan
Kemenhut, sebanyak
3 dokumen (PEH, Polhut, Penyuluh
Kehutanan) 2. Kompetensi pegawai
dapat dipetakan minimal sebesar
95% dari formasi
yang ditetapkan 3. Kebutuhan pegawai
sesuai kebutuhan organisasi dapat
dipenuhi minimal
95% dari formasi yang ditetapkan.
39 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
4. Dokumen evaluasi jabatan dan
peringkat jabatan
(Job Grading) selesai 100%.
Data
kepegawaian dalam SIMPEG
minimal 98% sesuai data
yang dimiliki individu
pegawai
• Pengelolaan dan
pemanfaatan data dan informasi belum
optimal
Pengelolaan
dan pemanfaatan
data pegawai
1. Tersedianya Data
pegawai dalam SIMPEG sebesar
98%. 2. Data SIMPEG di up
date setiap triwulan. 3. Data SIMPEG
dimanfaatkan dalam
analisa pegawai minimal 98%
5. Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan.
Rumusan indikator yang dijabarkan dalam unit kegiatan dan unit indikatornya adalah :
a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal
sebesar 75% di akhir Tahun 2014. Unit kegiatan dari indikator ini adalah
penguatan legislasi bidang kehutanan, dengan unit indikatornya adalah : (1)
Tersedianya Naskah akademis 22 RUU/RPP; (2) Tersedianya Daftar inventarisasi
masalah (DIM), 1 paket; (3) Tersedianya legal drafter sebanyak 15 orang.
b. Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut
minimal sebesar 80% di akhir Tahun 2014, dengan unit kegiatan harmonisasi
peraturan bidang kehutanan. Unit indikator dari unit kegiatan ini adalah : (1)
Tersedianya laporan evaluasi/telaahan/kajian hukum bidang pemanfaatan,
penggunaan dan konservasi kawasan hutan, 3 paket; (2) Tersedianya laporan
hasil telaahan/kajian/evaluasi efektifitas penerapan dan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang kehutanan, 1 paket; (3) Tersedianya Daftar
inventarisasi masalah penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang kehutanan, 1 paket; dan (4) Tersedianya daftar perijinan bidang
kehutanan, 3 paket.
c. Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal
menang sebesar 80% di akhir Tahun 2014. Unit kegiatan dari indikator ini adalah
pemantapan penanganan perkara dan pemulihan hak bidang kehutanan, dengan
40 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
unit indikatornya adalah : (1) 80% putusan menang penanganan perkara perdata,
pidana dan TUN; (2) 80% penyelesaian penanganan perkara non litigasi; (3)
Tersedianya 80% data/dokumen pendukung penanganan perkara; dan (4)
Tersedianya sumberdaya manusia bidang advokat dan menajemen konflik, 15
orang.
d. Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut
minimal sebesar 70% di akhir Tahun 2014. Unit kegiatannya adalah pemantapan
dan harmonisasi hubungan kelembagaan, dengan unit indikator : (1) Tersedianya
Dokumen usulan reformasi birokrasi Kemenhut, 1 paket; (2) Tersedianya Naskah
akademis penataan organisasi kementerian dan UPT, 1 paket; (3) Tersedianya
Daftar inventarisasi masalah sebagai sub bidang urusan pemerintahan bidang
kehutanan, 1 paket; dan (4) Tersedianya SK Penetapan urusan pemerintahan
bidang kehutanan yang di dekonsentrasikan dan di tugas pembantuankan, 2 paket
per tahun.
Kerangka pikir untuk kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan
Organisasi Kementerian Kehutanan disajikan sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut 2010-2014
Masalah yang di hadapi atau
prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Penyusunan
rancangan
peraturan perundang-
undangan lingkup
Kemenhut
minimal sebesar 75% di akhir
Tahun 2014
• Materi dari
peraturan
perundang-undangan
kehutanan belum sesuai dengan UU
Nomor 10 Tahun
2004 • Belum adanya
persamaan persepsi yang berkaitan
dengan kebutuhan
peraturan perundang-
undangan kehutanan,
konservasi sumberdaya alam
dan ketentuan
terkait
Penguatan
legislasi bidang
kehutanan
1. Tersedianya Naskah
akademis 22
RUU/RPP 2. Tersedianya Daftar
inventarisasi masalah (DIM), 1
paket;
3. Tersedianya legal drafter sebanyak 15
orang.
41 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Pencapaian penelaahan
hukum
peraturan perundang-
undangan lingkup
Kemenhut
minimal sebesar 80% di akhir
Tahun 2014
• Belum harmonisnya peraturan bidang
kehutanan dengan
peraturan daerah • Belum dipahaminya
peraturan perundang-
undangan bidang
kehutanan secara konsisten.
harmonisasi peraturan
bidang
kehutanan.
1. Tersedianya laporan evaluasi/telaahan/ka
jian hukum bidang
pemanfaatan, penggunaan dan
konservasi kawasan hutan, 3 paket
2. Tersedianya laporan
hasil telaahan/kajian/eval
uasi efektifitas penerapan dan
pelaksanaan peraturan
perundang-
undangan bidang kehutanan, 1 paket
3. Tersedianya Daftar inventarisasi
masalah penerapan
dan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang
kehutanan, 1 paket
4. Tersedianya daftar perijinan bidang
kehutanan, 3 paket.
Penanganan
perkara,
pemulihan hak-hak negara
bidang kehutanan
minimal
menang sebesar 80% di
akhir Tahun 2014
• Lemahnya kapasitas
personil kuasa
hukum Menhut. • Belum
terdokumentasikannya putusan perkara
• Jangka waktu dan
proses penyelesaian perkara tidak dapat
ditentukan dan tergantung para
pihak.
Pemantapan
penanganan
perkara dan pemulihan hak
bidang kehutanan
1. 80% putusan
menang,
penanganan perkara perdata, pidana dan
TUN 2. 80% penyelesaian
penanganan perkara
non litigasi 3. Tersedianya 80%
data/dokumen pendukung
penanganan perkara 4. Tersedianya
sumberdaya
manusia bidang advokat dan
menajemen konflik, 15 orang.
42 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Pencapaian pembinaan
kelembagaan
dan ketatalaksanaan
lingkup Kemenhut
minimal sebesar
70% di akhir Tahun 2014.
• Birokrasi kementerian yang
meliputi
kelembagaan dan ketatalaksanaan
belum sepenuhnya sesuai dengan
prinsip good governance.
• Belum tersedianya
NSPK sebagai dasar pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan
oleh daerah.
Pemantapan dan
harmonisasi
hubungan kelembagaan
1. Tersedianya Dokumen usulan
reformasi birokrasi
Kemenhut, 1 paket 2. Tersedianya Naskah
akademis penataan organisasi
kementerian dan
UPT, 1 paket 3. Tersedianya Daftar
inventarisasi masalah sebagai sub
bidang urusan pemerintahan
bidang kehutanan, 1
paket 4. Tersedianya SK
Penetapan urusan pemerintahan
bidang kehutanan
yang di dekonsentrasikan
dan di tugas pembantuankan, 2
paket per tahun .
6. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri. Rumusan indikator yang
dijabarkan adalah : a. Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral
dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun. Unit kegiatan
untuk mencapai indikator ini : (1) Penyediaan dokumen hasil partisipasi Indonesia
dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang
kehutanan dengan unit indikatornya tersedianya dokumen hasil partisipasi
Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan
regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 dokumen tiap tahun; (2) Fasilitasi
perjalanan delegasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional, dengan unit
indikatornya adalah 95% forum kerjasama internasional dihadiri oleh delegasi
Indonesia
43 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
b. Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral,
regional dan multipihak) sebanyak 5 paket. Unit kegiatan untuk mencapai
indikator ini adalah : (1) Penyediaan dokumen posisi Indonesia dalam forum
kerjasama internasional dengan unit indikator tersedianya dokumen posisi
Indonesia dalam forum kerjasama internasional sebanyak 1 dokumen tiap tahun;
(2) Fasilitasi komitmen kerjasama di bidang kehutanan (bilateral, multilateral,
regional dan multipihak) dengan unit indikator komitmen kerjasama di bidang
kehutanan (bilateral, multilateral, regional dan multipihak) meningkat sebanyak
95% dari Tahun 2009. c. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multinasional sebanyak 3
lembaga. Unit kegiatan untuk mencapai indikator ini adalah : (1) Pengkajian
kerjasama luar negeri kehutanan dengan unit indikator tersedianya dokumen hasil
kajian kerjasama baru 1 dokumen tiap negara tiap tahun; (2) Aktif dalam forum
internasional dalam mendukung sektor kehutanan dengan unit indikator 95%
forum internasional dihadiri untuk mendapatkan kerjasama baru bilateral dan
multinasional. d. Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral
dan regional) sebanyak 3 paket per tahun. Unit kegiatan untuk mencapai indikator
ini adalah : (1) Peningkatan monitoring kerjasama internasional dengan unit
indikator tersedianya dokumen monitoring kerjasama internasional 3 dokumen tiap
tahun; (2) Peningkatan evaluasi kerjasama internasional dengan unit indikator
adalah tersedianya dokumen evaluasi kerjasama internasional 3 dokumen tiap
tahun. Kerangka pikir untuk kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri
disajikan sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut 2010-2014
Masalah yang di hadapi atau
prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Partisipasi Indonesia
dalam forum kerjasama
internasional (bilateral,
multilateral dan
• Agenda pertemuan yang direncanakan
dapat dilaksanakan sesuai jadwal
• Adanya komitmen negara/mitra
kerjasama
Penyediaan dokumen hasil
partisipasi Indonesia
dalam forum kerjasama
internasional
Tersedianya dokumen hasil partisipasi
Indonesia dalam forum kerjasama internasional
(bilateral, multilateral dan regional) di bidang
kehutanan sebanyak 3
44 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
regional) di
bidang kehutanan
sebanyak 3 paket per tahun
(bilateral,
multilateral dan regional) di
bidang kehutanan
dokumen tiap tahun
Fasilitasi
perjalanan delegasi
Indonesia
dalam forum kerjasama
internasional
95% forum kerjasama
internasional dihadiri oleh delegasi Indonesia
Komitmen kerjasama
internasional di bidang
kehutanan (bilateral,
multilateral,
regional dan multipihak),
sebanyak 5 paket.
• Adanya persamaan kepentingan dari
negara/mitra • Adanya komitmen
dari negara/mitra kerjasama
Penyediaan dokumen posisi
Indonesia dalam forum
kerjasama internasional
Tersedianya dokumen posisi Indonesia dalam
forum kerjasama internasional sebanyak 1
dokumen tiap tahun
Fasilitasi
komitmen kerjasama di
bidang
kehutanan (bilateral,
multilateral, regional dan
multipihak)
Komitmen kerjasama di
bidang kehutanan (bilateral, multilateral,
regional dan multipihak)
meningkat sebanyak 95% dari Tahun 2009
Kerjasama baru bilateral
sebanyak 5 negara dan
multinasional
sebanyak 3 lembaga.
• Situasi politik dan ekonomi global
kondusif • Partisipasi aktif
dalam forum
internasional
Pengkajian kerjasama luar
negeri kehutanan
Tersedianya dokumen hasil kajian kerjasama
baru 1 dokumen tiap negara tiap tahun
Aktif dalam
forum internasional
dalam
mendukung sektor
kehutanan
95% forum internasional
dihadiri untuk mendapatkan kerjasama
baru bilateral dan
multinasional.
Laporan
monitoring dan
evaluasi kerjasama
internasional (bilateral,
multilateral dan
regional) sebanyak 3
paket/tahun.
• Adanya transparansi
dalam pengelolaan
kerjasama internasional
• Kapasitas SDM pengelola proyek
kerjasama
internasional
Peningkatan
monitoring
kerjasama internasional
Tersedianya dokumen
monitoring kerjasama
internasional 3 dokumen tiap tahun.
Peningkatan
evaluasi kerjasama
internasional
Tersedianya dokumen
evaluasi kerjasama internasional 3 dokumen
tiap tahun.
45 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
7. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan. Rumusan indikator
yang dijabarkan dalam unit kegiatan dan unit indikatornya adalah :
a. Peningkatan citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun dari Tahun 2010,
(sebesar 55% di Tahun 2010, menjadi 61% berita positif setiap tahunnya). Unit
kegiatan dari indikator ini adalah peningkatan pemberitaan dan publikasi, dengan
unit indikator : Publikasi progres pembangunan kehutanan naik 10% baik di media
massa, maupun web Kemenhut. b. Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 10% per tahun,
dengan unit kegiatan peningkatan jaringan informasi. Unit indikatornya adalah :
(1) Tersedianya jaringan informasi agenda pimpinan Kemenhut dengan 8 unit
kerja Eselon I; (2) Intensitas pemberitaan kegiatan pimpinan Kemenhut meningkat
sebesar 10%. c. Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10%
per tahun. Unit kegiatannya adalah koordinasi pengelolaan isu-isu strategis,
dengan unit indikator : (1) Tersedianya informasi strategis pembangunan
kehutanan dengan 8 unit kerja Eselon I; (2) Jumlah dan sebaran publikasi (buku,
poster, booklet, leaflet dsb) meningkat 10%. d. Hubungan dengan lembaga negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah
meningkat sebesar 10% per tahun dari tahun. Unit kegiatan untuk mencapai
indikator ini adalah peningkatan kerjasama lembaga, dengan unit indikator : (1)
Tersedianya profil para pihak dalam pembangunan kehutanan, 1 dokumen; (2)
Jumlah hubungan antar lembaga terkait substansi meningkat 10%. Kerangka pikir untuk kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Kehutanan disajikan sebagai berikut :
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Peningkatan
citra positif Kemenhut
sebesar 10%
per tahun dari tahun 2010
(sebesar 55% di tahun 2010,
• Berbagai progres
kegiatan kurang diberitakan secara
optimal
Peningkatan
pemberitaan dan publikasi
1. Publikasi progres
pembangunan kehutanan naik 10%
baik di media massa,
maupun web Kemenhut
46 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
menjadi 61%
berita positif setiap
tahunnya).
Meningkatnya berita kegiatan
pimpinan Kemenhut
sebesar 10% per tahun
• Informasi agenda strategis unit kerja
Eselon I di pusat dan daerah secara
rutin kurang
Peningkatan jaringan
informasi
1. Tersedianya jaringan informasi pimpinan
Kemenhut dengan 8 unit kerja Eselon I
Kemenhut 2. Intensitas
pemberitaan
kegiatan pimpinan Kemenhut
meningkat sebesar10%
Meningkatnya
publikasi kebijakan
program pembangunan
kehutanan
sebesar 10% per tahun.
• Bahan publikasi
tidak tersusun dan terdistribusi merata.
Koordinasi
pengelolaan isu-isu strategis
1. Tersedianya
informasi strategis pembangunan
kehutanan dengan 8 unit kerja Eselon I
2. Jumlah dan sebaran
distribusi publikasi (buku, poster,
booklet, leaflet, dsb) meningkat 10%.
Hubungan
dengan lembaga
negara,
pemerintah dan lembaga non
pemerintah meningkat
sebesar 10% per tahun dari
tahun.
• Pemetaan para
pihak dalam pembangunan
kehutanan
Peningkatan
kerjasama lembaga
1. Tersedianya profil
para pihak dalam pembangunan
kehutanan, 1
dokumen 2. Jumlah hubungan
antar lembaga terkait substansi
meningkat 10%.
8. Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim
Kehutanan. Kegiatan ini memiliki indikator yang rumusan unit kegiatan dan unit
indikatornya adalah :
1. Standar produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan
perubahan iklim 35 judul, dengan unit kegiatan adalah : (1) Perumusan RSNI,
pedoman pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim bidang
kehutanan, dengan unit indikatornya terbentuknya panitia teknis terkait RSNI yang
47 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
ingin dirumuskan, SNI produk jasa kehutanan ditetapkan BSN sebanyak 30 judul,
Tersedianya pedoman pengelolaan lingkungan dan penanganan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim sebanyak 5 judul; (2) Penyelerasan SNI bidang
kehutanan dengan standar internasional, dengan unit indikator tersedianya SNI
yang harmonis dengan standar internasional sebanyak 20 judul, dan
diterapkannya SMM sesuai standar internasional sebanyak 20 unit; (3) Uji
kompetensi tenaga teknis di bidang kehutanan, dengan unit indikator
terlaksananya uji kompetensi pada tenaga teknis di bidang kehutanan sebanyak
400 orang.
2. Sertifikasi pengelolaan hutan rakyat 15 unit, dengan unit kegiatan adalah
Pendampingan proses sertifikasi pada hutan rakyat. Unit indikatornya adalah : (1)
Tersedianya panduan standar pengelolaan hutan rakyat 1 paket; (2)
Terdampinginya unit manajemen hutan rakyat berbasis PHL sejumlah 15 unit;
3. Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 5
paket, dengan unit kegiatan Perumusan kebijakan perubahan iklim kehutanan, dan
unit indikatornya adalah : (1) Tersedianya rekomendasi kebijakan penanganan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebanyak 15 paket; (2) Tersedianya NSPK
penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang kehutanan.
Kerangka pikir untuk kegiatan Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan Lingkungan dan
Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan disajikan sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut 2010-2014
Masalah yang di hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Standar produk
dan jasa
kehutanan, serta pedoman
pengelolaan lingkungan dan
perubahan iklim 35 judul,
• Panitia teknis RSNI
belum terbentuk
• Standar produk dan jasa kehutanan,
serta pedoman pengelolaan
lingkungan dan perubahan iklim
belum disusun
dengan baik sesuai kebutuhan unit
kerja terkait • Belum selarasnya
SNI bidang
kehutanan dengan
Perumusan
RSNI, pedoman
pengelolaan lingkungan dan
penanganan perubahan iklim
bidang kehutanan
1. Terbentuknya panitia
teknis terkait RSNI
yang ingin dirumuskan
2. SNI produk dan jasa
kehutanan
ditetapkan BSN sebanyak 30 judul
3. Tersedianya
pedoman pengelolaan
lingkungan dan penanganan
adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim
48 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
standar
internasional • Rendahnya
kompetensi kerja di bidang kehutanan
sebanyak 5 judul.
Penyelarasan
SNI bidang kehutanan
dengan standar internasional
1. Tersedianya SNI
yang harmonis dengan standar
internasional
sebanyak 20 judul.
2. Diterapkannya SMM
sesuai standar
internasional sebanyak 20 unit
Uji kompetensi
tenaga teknis di bidang
kehutanan
Terlaksananya uji
kompetensi pada tenaga teknis di bidang
kehutanan sebanyak 400
orang.
Sertifikasi
pengelolaan hutan rakyat
15 unit,
• Belum adanya
panduan standar pengelolaan hutan
rakyat lestari
• Belum berkembangnya
pengelolaan hutan berbasis
masyarakat lestari
(PHBML)
Pendampingan
proses sertifikasi pada
hutan rakyat
1. Tersedianya panduan
standar pengelolaan hutan rakyat 1
paket.
2. Terdampinginya unit manajemen hutan
rakyat berbasis PHL sebanyak 15 unit.
Rekomendasi kebijakan
penanganan perubahan iklim
kehutanan
sebanyak 5 paket
• Lemahnya pemahaman terkait
kebijakan perubahan iklim
• Belum tersedianya
NSPK terkait penanganan
mitigasi, dan adaptasi perubahan
iklim
Perumusan kebijakan
perubahan iklim kehutanan,
1. Tersedianya
rekomendasi kebijakan
penanganan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim
sebanyak 15 paket.
2. Tersedianya NSPK
penanganan mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim
bidang kehutanan
9. Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan
Pembangunan Kehutanan. Rumusan indikator yang dijabarkan adalah : a. Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri, hutan tanaman
rakyat dan hutan rakyat) seluas 400.000 ha. Unit kegiatan untuk mencapai
indikator ini adalah Penyaluran kredit HTI, HTR dan HR dengan unit indikatornya
: (1) Tersedianya aporan analisis kredit dana bergulir 943 dokumen;
49 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
(2) Tersedianya laporan identifikasi dan evaluasi 943 dokumen; (3) Tersusunnya
perencanaan dan strategi dalam mendukung kegiatan penyaluran kredit
pembiayaan pembangunan hutan tanaman, 30 dokumen; (4) Tersusunnya
pelaporan BLU-Pusat P2H yang akurat dan akuntabel, 115 laporan.
b. Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 60
kabupaten Tahun 2014. Unit kegiatan untuk mencapai indikator ini adalah
Sosialisasi skim pinjaman dana bergulir dengan unit indikatornya : (1)
Tersedianya sistem pinjaman pembangunan hutan tanaman tersusun, 5 paket;
(2) Tersedianya pedoman dan peraturan penyaluran dana bergulir pembangunan
hutan disempurnakan, 30 judul; (3) Terselenggaranya sosialisasi skim pinjaman
dan bergulir hutan tanaman kepada pemerintah kabupaten di 60 kabupaten; (4)
Terselenggaranya sosialisasi skim pinjaman dana bergulir kepada masyarakat di
60 kabupaten; (5) Terselenggaranya sosialisasi mekanisme pengajuan proposal
pinjaman dana bergulir kepada masyarakat di 60 kabupaten.
c. Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 15 kabupaten Tahun 2014. Unit
kegiatan untuk mencapai indikator ini adalah Penguatan kelembagaan debitur
dengan unit indikatornya : (1) Terlaksananya kegiatan pembentukan dan
penguatan kelembagaan debitur, 30 laporan; (2) Tersedianya laporan pembinaan
debitur, 15 laporan; (3) Tersedianya tata hubungan penyaluran dan
pendampingan kredit hutan tanaman, 1 dokumen; (4) Tersedianya kajian dan
analisa pasar HTR, 1 dokumen.
Kerangka pikir untuk kegiatan Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan disajikan sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut 2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Kredit pembangunan
hutan tanaman (hutan tanaman
industri, hutan
tanaman rakyat dan hutan
rakyat) seluas 400.000 ha
• Status kawasan hutan produksi
diakui sebagai milik masyarakat
sekitar/dalam hutan
• Beberapa Perda yang kurang
mendukung percepatan
pembangunan hutan tanaman
• Masih rendahnya
Penyaluran kredit HTI, HTR
dan HR
1. Tersedianya laporan analisis kredit dana
bergulir 943 dokumen
2. Tersedianya laporan
identifikasi dan evaluasi 943
dokumen 3. Tersusunnya
perencanaan dan strategi dalam
mendukung kegiatan
50 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
budaya menanam
masyarakat di sekitar/dalam hutan
• Penyusunan perencanaan dan
pelaporan masih
belum cermat
penyaluran kredit
pembiayaan pembangunan hutan
tanaman (30 dokumen)
4. Tersusunnya
pelaporan BLU-Pusat P2H yang akurat dan
akuntabel (115 laporan)
Pemahaman
terhadap skim pinjaman
pembangunan hutan tanaman
di 60 kabupaten
Tahun 2014.
• Kurangnya
pengetahuan SDM di bidang
penyaluran pinjaman
• KTH belum
memahami peraturan tentang
penyaluran dana bergulir
• Peraturan dan pedoman/petunjuk
yang menunjang
administrasi maupun teknis di
lapangan belum memadai
• Tidak semua
kabupaten/kota tersedia notaris
• Lokasi yang dimohonkan tidak
sesuai dengan peta
yang dicadangkan • Topografi areal
yang diusulkan tidak sesuai untuk
pembangunan hutan tanaman
• Areal yang
diusulkan sulit dijangkau dengan
kendaraan (infrastuktur tidak
mendukung)
Sosialisasi skim
pinjaman dana bergulir
1. Tersedianya sistem
pinjaman pembangunan hutan
tanaman tersusun, 5 paket.
2. Tersedianya
Pedoman dan peraturan
penyaluran dana bergulir
pembangunan hutan disempurnakan, 30
judul.
3. Terselenggaranya Sosialisasi skim
pinjaman bergulir hutan tanaman
kepada pemkab di
60 kabupaten 4. Terselenggaranya
Sosialisasi skim pinjaman dana
bergulir kepada
masyarakat di 60 kabupaten
5. Terselenggaranya Sosialisasi
mekanisme pengajuan proposal
pinjaman dana
bergulir kepada masyarakat di 60
kabupaten
Peningkatan penguatan
kelembagaan debitur di 15
• Belum adanya perwakilan di
daerah • Belum jelasnya tata
Penguatan kelembagaan
debitur
1. Terlaksananya kegiatan
pembentukan dan penguatan
51 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
kabupaten Tahun 2014
hubungan kerja antara Pusat P2H
dengan instansi
terkait di Kemenhut • Belum adanya
jaminan pasar hasil kayu HTR
• Legalitas
kependudukan KTH tidak sesuai
kelembagaan, 30 laporan
2. Tersedianya laporan
pembinaan debitur, 15 laporan;
3. Tersedianya tata hubungan
penyaluran dan
pendampingan kredit hutan tanaman, 1
dokumen 4. Tersedianya kajian
dan analisa pasar HTR, 1 dokumen.
10. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I. Rumusan indikator yang
dijabarkan adalah : a. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 90%. Unit
kegiatan untuk mencapai indikator ini adalah : (1) Rencana kerja pembangunan
kehutanan di regional I, dengan unit indikator tersusunnya rencana kerja
pembangunan kehutanan di Regional I, 5 dokumen (1 dokumen per tahun); (2)
Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan dengan unit indikatornya
rekomendasi penyelesaian permasalahan tematik kehutanan, 15 rekomendasi (3
rekomendasi per tahun); (3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan,
dengan unit indikatornya adalah laporan hasil pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan, 5 laporan (1 laporan per tahun).
b. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I, 2 dokumen. Unit kegiatan
untuk mencapai indakator ini adalah Penyusunan rencana kehutanan regional I
dengan unit indikatornya : Rencana Pembangunan Kehutanan di Regional I
Tahun 2010-2014 sebanyak 1 dokumen, dan Rencana Kawasan di Regional I
sebanyak 1 dokumen.
Kerangka pikir untuk kegiatan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I
disajikan sebagai berikut :
52 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Pelaksanaan
pembangunan
kehutanan di
regional I
berjalan
minimal 90%.
• Hasil
Rakorenbanghutda belum digunakan
sebagai bahan penyusunan
rencana kerja
Eselon I dan II • Hasil pelaksanaan
koordinasi tematik ditindaklanjuti oleh
Eselon I dan II terkait
• Diperlukan
sinergitas pembangunan
kehutanan antara pemerintah pusat,
provinsi,
kabupaten/kota dan pelaku usaha
kehutanan
Penyusunan
rencana kerja pembangunan
kehutanan di Regional I
Rencana kerja
pembangunan kehutanan di Regional I,
5 dokumen (1 dokumen per tahun)
Penyelesaian
permasalahan tematik
kehutanan
Rekomendasi
penyelesaian permasalahan tematik
kehutanan, 15
rekomendasi
Pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan
Laporan hasil pemantauan dan
evaluasi pembangunan kehutanan, 5 laporan (1
laporan per tahun)
Tersusunnya
perencanaan
kehutanan di regional I, 2
dokumen
• Untuk efektifitas
tata kelola
kehutanan diperlukan Rencana
Kehutanan Regional
Penyusunan
rencana
kehutanan regional I
1. Rencana
Pembangunan
Kehutanan di Regional I Tahun
2010-2014, 1 dokumen.
2. Rencana Kawasan di
regional I, 1 dokumen.
11. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II. Rumusan indikator yang
dijabarkan adalah : a. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional II berjalan minimal 90%. Unit
kegiatan untuk mencapai indikator ini adalah : (1) Rencana kerja pembangunan
kehutanan di regional II dengan unit indikator Tersusunnya rencana kerja
pembangunan kehutanan di regional II, 5 dokumen (1 dokumen per tahun); (2)
Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan dengan unit indikatornya
rekomendasi penyelesaian permasalahan tematik kehutanan, 31 rekomendasi;
(3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan, dengan unit indikatornya
53 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
adalah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan, 5
laporan (1 laporan per tahun).
b. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional II, 2 dokumen. Unit kegiatan
untuk mencapai indikator ini adalah penyusunan rencana kehutanan regional II
dengan unit indikatornya : Rencana Pembangunan Kehutanan di Regional II
Tahun 2010-2014 sebanyak 1 dokumen, dan Rencana Kawasan di regional II, 1
dokumen.
Kerangka pikir untuk kegiatan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II
disajikan sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Pelaksanaan pembangunan
kehutanan di regional II
berjalan
minimal 90%.
• Belum optimalnya tingkat koordinasi
dan sinkronisasi antar
institusi/lembaga
dalam pelaksanaan pembangunan
kehutanan • Belum optimalnya
insnetif dari
pemerintah bagi masyarakat dalam
pembangunan hutan rakyat untuk
kepentingan
konservasi dan perlindungan
• Belum tersedianya data base
kehutanan
Rencana kerja pembangunan
kehutanan di Regional II
Tersusunnya rencana kerja pembangunan
kehutanan di Regional II, 5 dokumen (1
dokumen per tahun)
Penyelesaian
permasalahan tematik
kehutanan
Rekomendasi
penyelesaian permasalahan tematik
kehutanan, 31 rekomendasi
Pemantauan
dan evaluasi pembangunan
kehutanan
Laporan hasil
pemantauan dan evaluasi pembangunan
kehutanan, 5 laporan (1
laporan per tahun)
Tersusunnya perencanaan
kehutanan di regional II, 2
dokumen.
• Tidak ada dasar hukum untuk
menyusun rencana kehutanan regional
Penyusunan rencana
kehutanan regional II
1. Rencana Pembangunan
Kehutanan di Regional II Tahun
2010-2014, 1
dokumen 2. Rencana Kawasan di
regional II, 1 dokumen
54 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
12. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III. Rumusan indikator yang
dijabarkan adalah : a. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 90%. Unit
kegiatan untuk mencapai indikator ini adalah : (1) Penyusunan rencana kerja
pembangunan kehutanan di regional III, dengan unit indikatornya adalah
rencana kerja pembangunan kehutanan di Regional III, 5 dokumen (1 dokumen
per tahun); (2) Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan dengan unit
indikatornya rekomendasi penyelesaian permasalahan tematik kehutanan, 30
rekomendasi; dan (3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan,
dengan unit indikatornya adalah laporan hasil pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan, 5 laporan (1 laporan per tahun).
b. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional III, 2 dokumen. Unit kegiatan
untuk mencapai indikator ini adalah Penyusunan rencana kehutanan regional III
dengan unit indikator : Rencana Pembangunan Kehutanan di regional III Tahun
2010-2014, 1 dokumen, dan Rencana Kawasan di regional III Tahun 2010-2014,
1 dokumen.
Kerangka pikir untuk kegiatan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III
disajikan sebagai berikut :
Kinerja
Kemenhut 2010-2014
Masalah yang di hadapi atau
prasarat/kondisi
pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Pelaksanaan
pembangunan
kehutanan di regional III
berjalan minimal 90%.
• Hasil
Rakorenbanghutda
belum digunakan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja
Eselon I dan II
• Hasil pelaksanaan koordinasi tematik
ditindaklanjuti oleh Eselon I dan II
terkait • Diperlukan
sinergitas
pembangunan kehutanan antara
pemerintah pusat, provinsi,
Penyusunan
rencana kerja
pembangunan kehutanan di
Regional III
Rencana kerja
pembangunan
kehutanan di Regional III, 5 dokumen (1
dokumen per tahun)
Penyelesaian permasalahan
tematik kehutanan
Rekomendasi penyelesaian
permasalahan tematik kehutanan, 30
rekomendasi
Pemantauan
dan evaluasi pembangunan
kehutanan
Laporan hasil
pemantauan dan evaluasi pembangunan
kehutanan, 5 laporan (1 laporan per tahun)
55 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
kabupaten/kota
dan pelaku usaha kehutanan
Tersusunnya
perencanaan kehutanan di
regional III, 2 dokumen
• Untuk efektifitas
tata kelola kehutanan
diperlukan Rencana Kehutanan Regional
Penyusunan
rencana kehutanan
regional III
1. Rencana
Pembangunan Kehutanan di
Regional III Tahun 2010-2014, 1
dokumen 2. Rencana Kawasan di
Regional III Tahun
2010-2014, 1 dokumen
13. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV. Rumusan indikator yang
dijabarkan di adalah : a. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 90%. Unit
kegiatan untuk mencapai indikator ini adalah : (1) Penyusunan rencana kerja
pembangunan kehutanan di regional IV, dengan unit indikatornya Rencana Kerja
Pembangunan di regional IV, 5 dokumen (1 dokumen per tahun); (2)
Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan dengan unit indikatornya
Rekomendasi penyelesaian permasalahan tematik kehutanan, 30 rekomendasi;
(3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan, dengan unit indikatornya
adalah Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan, 5
laporan (1 judul per tahun).
b. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional IV, 2 dokumen. Unit kegiatan
untuk mencapai indkator ini adalah Penyusunan rencana kehutanan regional IV,
dengan unit indikatornya Rencana Kawasan di regional IV Tahun 2010-2014, 1
dokumen, dan , Rencana Kawasan di regional IV, 1 dokumen.
Kerangka pikir untuk kegiatan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV
disajikan sebagai berikut :
56 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Kinerja Kemenhut
2010-2014
Masalah yang di
hadapi atau
prasarat/kondisi pemungkin
Unit Kegiatan Unit Indikator
Pelaksanaan
pembangunan
kehutanan di
regional IV
berjalan
minimal 90%.
• Hasil
Rakorenbanghutda belum digunakan
sebagai bahan penyusunan
rencana kerja
Eselon I dan II • Hasil pelaksanaan
koordinasi tematik ditindaklanjuti oleh
Eselon I dan II terkait
• Diperlukan
sinergitas
pembangunan
kehutanan antara
pemerintah pusat,
provinsi,
kabupaten/kota
dan pelaku usaha
kehutanan
Penyusunan
rencana kerja pembangunan
kehutanan di Regional IV
Rencana kerja
pembangunan kehutanan di regional
IV, 5 dokumen (1 dokumen per tahun)
Penyelesaian
permasalahan tematik
kehutanan
Rekomendasi
penyelesaian permasalahan tematik
kehutanan, 30
rekomendasi
Pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan
Laporan hasil pemantauan dan
evaluasi pembangunan kehutanan, 5 laporan (1
laporan per tahun)
Tersusunnya perencanaan
kehutanan di regional IV, 2
dokumen.
• Untuk efektifitas tata kelola
kehutanan diperlukan Rencana
Kehutanan Regional
Penyusunan rencana
kehutanan regional IV
1. Rencana Pembangunan
Kehutanan di Regional IV Tahun
2010-2014, 1
dokumen 2. Rencana Kawasan di
regional IV, 1 dokumen
C. PENDANAAN
Alokasi pendanaan untuk Renstra Setjen Tahun 2010-2014 sesuai resources
envelope Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014 per kegiatan adalah sebagai berikut :
No. Kegiatan Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan
24,32 84,39 85,95 87,59 88,79
2 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan
51,94 59,35 60,45 61,60 62,44
57 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
No. Kegiatan Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
3 Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian
Kehutanan
9,80 11,80 12,02 12,25 12,41
4 Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan
Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan
7,54 11,69 11,91 12,13 12,30
5 Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian
16,15 18,90 19,25 19,62 19,88
6 Penyelenggaraan Ketatausahaan,
Kerumahatanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kemenhut.
157,98 164,66 167,70 170,91 173,20
7 Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri
16,43 22,26 22,67 23,10 23,42
8 Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir
Pembiyaan Pembangunan Kehutanan
9,85 10,80 11,00 11,21 11,36
9 Penyiaran dan Penyebarluasan
Informasi Pembangunan Kehutanan
12,04 23,28 23,71 24,16 24,49
10 Pengendalian Pembangunan
Kehutanan Regional I
4,41 4,50 4,58 4,67 4,73
11 Pengendalian Pembangunan
Kehutanan Regional II
4,51 4,60 4,69 4,77 4,84
12 Pengendalian Pembangunan
Kehutanan Regional III
4,34 4,43 4,51 4,60 4,66
13 Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV
6,90 4,87 4,96 5,05 5,12
JUMLAH 546,56 425,53 433,39 441,68 447,70
58 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
IV. PENUTUP
Renstra Setjen ini merupakan instrumen dalam mencapai sasaran pembangunan
kehutanan Tahun 2010-2014 yang diamanatkan di dalam lingkungan Setjen. Dengan demikian,
Renstra ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pengalokasian anggaran
selama Tahun 2010-2014. Capaian akhir yang hendak dicapai adalah dukungan terhadap
peningkatan tata kelola pemerintah dalam reformasi birokrasi dalam upaya pengurusan hutan.
Secara operasional, Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) untuk
memastikan capaian pembangunan kehutanan dengan menyertakan input berupa intervensi
anggaran, kerangka kebijakan (perbaikan regulasi) dan sumberdaya manusia yang tersebar di
seluruh biro/pusat di bawah koordinasi Setjen. Dengan demikian, seluruh biro/pusat diharapkan
dapat mengambil peran dengan melaksanakan seluruh unit kegiatan untuk mencapai unit
indikator yang telah digariskan di dalam Renstra Setjen ini.
Untuk selanjutnya, setiap biro/pusat di lingkungan Setjen dapat menyusun Renstra
(serta Rencana Kerja biro/pusat, atau disebut dengan rencana kegiatan) sebagai upaya untuk
menyambungkan antara kinerja yang diharapkan dengan input yang tertuang di dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) di setiap biro/pusat.
59 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
L A M P I R A N
60 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Lampiran 1. Capaian Tahunan Indikator Kinerja Setjen
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan
Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 90% di akhir Tahun 2014.
Penyediaan standar biaya
khusus
Indeks Harga Satuan Khusus sebanyak 5
dokumen.
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
peningkatan kapasitas SDM pengelola kegiatan
Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perencanaan sebanyak 800 orang.
160 orang 160 orang 160 orang 160 orang 160 orang
Penyediaan sistem pelaporan Terselenggaranya 1 sistem pelaporan. - - 1 sistem - -
Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir Tahun 2014.
penyediaan RENSTRA dan RENJA unit Eselon I, II, dan
UPT
Tersedianya RENSTRA dan RENJA, 240 dokumen;
240 dokumen 240 dokumen 480 dokumen 240 dokumen 240 dokumen
Tersedianya 401 dokumen DIPA per tahun. 401 dokumen
DIPA
401 dokumen
DIPA
401 dokumen
DIPA
401 dokumen
DIPA
401 dokumen
DIPA
Pemantauan data dasar
sasaran strategis Kemenhut
Tersedianya 18 data dasar sasaran strategis; - - 18 data - -
Hasil Pemantauan 18 sasaran strategis
Kemenhut setiap tahun;
18 sasaran
strategis Kemenhut
18 sasaran
strategis Kemenhut
18 sasaran
strategis Kemenhut
18 sasaran
strategis Kemenhut
18 sasaran
strategis Kemenhut
Tersedianya 14 laporan hasil evaluasi
(triwulan, LAKIP, INPRES).
14 laporan
hasil evaluasi
14 laporan
hasil evaluasi
14 laporan
hasil evaluasi
14 laporan
hasil evaluasi
14 laporan
Hasil evaluasi
Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten.
pengembangan kebijakan REDD+.
Area demonstration activities REDD+ di 3 kabupaten;
- - 3 kabupaten - -
Sistem monitoring REDD+ sebanyak 1 sistem; - - - 1 sistem -
Model pembagian/distribusi manfaat REDD+ di 3 kabupaten;
- - - - 3 kabupaten
Model investasi REDD+ berkelanjutan di 3
Kabupaten.
- - - - 3 kabupaten
61 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan
Pengembalian pinjaman/piutang terselesaikan sebanyak 69 unit perusahaan termasuk KUK-DAS, KUHR, KUPA serta PSDH DR sebesar 80%.
penagihan dan penyelesaian
piutang
Tersedianya laporan pengembalian dan
pelunasan pinjaman oleh debitur, 10 dokumen (2 dokumen per tahun);
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Tagihan diserahkan kepada Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara minimal 30 PHTI (80% atau 16% per tahun);
16% 16% 16% 16% 16%
Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi
pengembalian Pinjaman, 10 dokumen ( 2 dokumen per tahun);
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Tersedianya Berita Acara Rapat koordinasi penyelesaian piutang sebanyak 10 dokumen (2
dokumen per tahun).
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan “ wajar tanpa pengecualian” mulai laporan Tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun),
Pemantapan pengelolaan
administrasi dan pelaporan keuangan
Tersedianya laporan keuangan Kemenhut yang
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebanyak 105 laporan keuangan (21
laporan keuangan per tahun);
21 laporan
keuangan
21 laporan
keuangan
21 laporan
keuangan
21 laporan
keuangan
21 laporan
keuangan
Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
SAK, SIMAK, SAU, SAI sebanyak 20 dokumen
(4 dokumen per tahun);
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
62 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Tersedianya Rencana Aksi Laporan Keuangan
atas LHP BPK-RI sebanyak 5 judul (1 judul per tahun);
1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 1 judul
Tersedianya laporan konsolidasi keuangan BLU
sebanyak 5 laporan (1 laporan per tahun);
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Terlaksananya pendampingan penyusunan
laporan keuangan sebanyak 10 paket (bimtek,
pembinaan, sosialisasi).
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 13,75 Trilyun.
Koordinasi dan optimalisasi
pengelolaan PNBP sektor kehutanan
Tersedianya Dokumen target penerimaan
PNBP kayu dari 33 provinsi (minimal di 300 kabupaten/kota) setiap tahun
33 provinsi,
300 kabupaten
33 provinsi,
300 kabupaten
33 provinsi,
300 kabupaten
33 provinsi,
300 kabupaten
33 provinsi,
300 kabupaten
Teridentifikasi PNBP daerah penghasil kayu di
33 provinsi (minimal di 300 kabupaten/kota)
33 provinsi,
300 kabupaten
33 provinsi,
300 kabupaten
33 provinsi,
300 kabupaten
33 provinsi,
300 kabupaten
33 provinsi,
300 kabupaten
Ditetapkannya kabupaten/kota penghasil di 33
provinsi;
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
PNBP disetorkan tepat waktu setiap bulan.
Penyelenggaraan Ketatausahaah,
Kerumahatanggaan dan Pengelolaan
Perlengkapan Kemenhut
SIMAK BMN kemenhut akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja per tahun.
Peningkatan pengelolaan BMN
Terselenggaranya sosialisasi SIMAK BMN di 225 Satker Kemenhut per tahun;
225 Satker 225 Satker 225 Satker 225 Satker 225 Satker
Tersedianya laporan BMN untuk mendukung
laporan keuangan di 225 satker Kemenhut per tahun.
225 Satker 225 Satker 225 Satker 225 Satker 225 Satker
63 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Sertifikasi ahli pengadaaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di kemenhut sebanyak 1.000 orang.
Peningkatan kapasitas
manajemen pengadaan barang dan jasa
Sertifikasi ahli pengadaan bagi PPK dan
panitia/pejabat pengadaan di 225 satker;
225 Satker 225 Satker 225 Satker 225 Satker 225 Satker
Implementasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) di
lingkungan Kemenhut;
- - 1 paket - -
Terbentuknya unit layanan pengadaan (ULP) di
lingkungan Kemenhut.
- - 1 unit - -
Sertifikasi tanah milik kemenhut di 5 lokasi (Manggala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati dan Rumpin).
Peningkatan pengelolaan aset tanah.
Tersedianya data dukung/bukti kepemilikan tanah di 5 lokasi;
- - 5 lokasi - -
Terselesaikannya permasalahan okupasi oleh
masyarakat di 5 lokasi;
- - - 5 lokasi -
Terselesaikannya sertifikat tanah milik
Kemenhut di 5 lokasi.
- - - - 5 lokasi
Terselesaikannya status pencatatan BMN eks kantor wilayah di 15 provinsi
Penyelesaian aset BMN eks
Kanwil Dephut di 15 provinsi
Tersedianya legal formal eks kantor wilayah di
15 provinsi.
- - - - 15 provinsi
Penyelenggaraan
Administrasi dan
Penataan Kepegawaian
Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 95% akurat dan tepat waktu.
Peningkatan pelayanan
kepegawaian
Kenaikan pangkat pegawai minimal 95% tepat
waktu;
85% 87% 90% 92% 95%
Kenaikan gaji berkala minimal 95% tepat waktu;
85% 87% 90% 92% 95%
64 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
KARIS/KARSU tersedia minimal 95% bagi
pegawai;
85% 87% 90% 92% 95%
Penetapan angka kredit (PAK) minimal 95%
tepat waktu;
85% 87% 90% 92% 95%
SK pensiun pegawai minimal 95% tepat waktu. 85% 87% 90% 92% 95%
Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%.
Pengembangan pegawai Tersedianya dokumen pola pengembangan
pegawai untuk seluruh jabatan fungsional binaan Kemenhut, sebanyak 3 dokumen (PEH,
Polhut, Penyuluh Kehutanan);
- - 1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen
Kompetensi pegawai dapat dipetakan minimal sebesar 95%;
85% 87% 90% 92% 95%
Kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dapat dipenuhi minimal 95% dari
formasi yang ditetapkan.
85% 87% 90% 92% 95%
Dokumen evaluasi jabatan dan peringkat jabatan (Job Grading) selesai 100%
20% 40% 60% 80% 100%
Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 98% sesuai data yang dimiliki individu pegawai.
Pengelolaan dan pemanfaatan data pegawai
Tersedianya data pegawai dalam SIMPEG sebesar 98%;.
85% 87% 90% 95% 98%
Data SIMPEG di up date setiap triwulan; Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
Data SIMPEG dimanfaatkan dalam analisa pegawai minimal 98%.
85% 87% 90% 95% 98%
65 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Penyelenggaraan dan
Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi
Kementerian Kehutanan
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 75% di akhir Tahun 2014.
Penguatan legislasi bidang
kehutanan,
Tersedianya Naskah Akademis 22 RUU/RPP; 4 4 4 4 6
Tersedianya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), 1 paket;
- - 1 paket - -
Tersedianya legal drafter sebanyak 15 orang. 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 80% di akhir Tahun 2014,
Harmonisasi peraturan
bidang kehutanan
Tersedianya laporan evaluasi/telaahan/kajian
hukum bidang pemanfaatan kawasan,
penggunaan kawasan hutan dan konservasi kawasan hutan 3 paket;
- - 1 paket 1 paket 1 paket
Tersedianya laporan hasil
telaahan/kajian/evaluasi efektifitas penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan bidang kehutanan, 1 paket;
- - 1 paket - -
Tersedianya daftar inventarisasi masalah
penerapan dan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang kehutanan, 1 paket;
- - - 1 paket -
Tersedianya daftar perijinan bidang
kehutanan, 3 paket.
- - 1 paket 1 paket 1 paket
Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir Tahun 2014.
66 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Pemantapan penanganan
perkara dan pemulihan hak bidang kehutanan
80% putusan menang, penanganan perkara
perdata, pidana dan TUN;
16% 32% 48% 64% 80%
80% penyelesaian penanganan perkara non
litigasi;
16% 32% 48% 64% 80%
Tersedianya 80% data/dokumen pendukung penanganan perkara;
16% 32% 48% 64% 80%
Tersedianya sumberdaya manusia bidang
advokat dan manajemen konflik, 15 orang.
3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut minimal sebesar 70% di akhir Tahun 2014
Pemantapan dan
harmonisasi hubungan kelembagaan
Tersedianya Dokumen usulan reformasi
birokrasi Kemenhut, 1 paket;
- - 1 paket - -
Tersedianya Naskah akademis penataan organisasi kementerian dan UPT, 1 paket;
- - - 1 paket -
Tersedianya Daftar inventarisasi masalah
sebagai sub bidang urusan pemerintahan bidang kehutanan, 1 paket;
- - - - 1 paket
Tersedianya SK Penetapan urusan
pemerintahan bidang kehutanan yang di dekonsentrasikan dan di tugas
pembantuankan, 2 paket per tahun.
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
Pembinaan dan
Koordinasi Kerjasama Luar Negeri
Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun. .
penyediaan dokumen hasil
partisipasi Indonesia dalam
Tersedianya dokumen hasil partisipasi
Indonesia dalam forum kerjasama
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
67 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
forum kerjasama
internasional (bilateral, multilateral dan regional) di
bidang kehutanan
internasional (bilateral, multilateral dan
regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 dokumen tiap tahun;
Fasilitasi perjalanan delegasi Indonesia dalam forum
kerjasama internasional
95% forum kerjasama internasional dihadiri oleh delegasi Indonesia
85% 87% 90% 92% 95%
Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional dan multipihak) sebanyak 5 paket.
Penyediaan dokumen posisi
Indonesia dalam forum kerjasama internasional
Tersedianya dokumen posisi Indonesia dalam
forum kerjasama internasional sebanyak 1 dokumen tiap tahun;
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi komitmen
kerjasama di bidang kehutanan (bilateral,
multilateral, regional, dan multipihak)
Komitmen kerjasama di bidang kehutanan
(bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) meningkat sebanyak 95% dari
Tahun 2009.
85% 87% 90% 92% 95%
Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multinasional sebanyak 3 lembaga. .
Pengkajian kerjasama luar
negeri kehutanan
Tersedianya dokumen hasil kajian kerjasama
baru 1 dokumen tiap negara tiap tahun.
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Aktif dalam forum
internasional dalam
mendukung sektor kehutanan
95% forum internasional dihadiri untuk
mendapatkan kerjasama baru bilateral dan
multinasional
85% 87% 90% 92% 95%
Laporan dan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun.
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
Peningkatan monitoring
kerjasama internasional.
Tersedianya dokumen monitoring kerjasama
internasional 3 dokumen tiap tahun.
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
68 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Peningkatan evaluasi
kerjasama internasional
Tersedianya dokumen evaluasi kerjasama
internasional 3 dokumen tiap tahun.
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Penyiaran dan
Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Kehutanan
Peningkatan citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun dari tahun 2010 (sebesar 55% di tahun 2010, menjadi 61% berita positif setiap tahunnya).
Peningkatan pemberitaan dan publikasi
Publikasi progress pembangunan kehutanan naik 10% baik di media massa, maupun web
Kemenhut.
10% 10% 10% 10% 10%
Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 10% per tahun,
Peningkatan jaringan Informasi
Tersedianya jaringan informasi pimpinan Kemenhut dengan 8 unit kerja Eselon I
Kemenhut;
- - 8 unit - -
Intensitas pemberitaan kegiatan pimpinan Kemenhut meningkat sebesar 10%.
10% 10% 10% 10% 10%
Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10% per tahun.
koordinasi pengelolaan isu-isu strategis
Tersedianya informasi strategis pembangunan kehutanan dengan 8 unit kerja Eselon I;
- - 8 unit - -
Jumlah dan sebaran distribusi publikasi (buku,
poster, booklet, leaflet, dsb) meningkat 10%.
10% 10% 10% 10% 10%
Hubungan dengan lembaga negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 10% per tahun dari tahun.
69 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Peningkatan kerjasama
lembaga
Tersedianya profil para pihak dalam
pembangunan kehutanan, 1 dokumen;
- - 1 dokumen - -
Jumlah hubungan antar lembaga terkait
substansi meningkat 10%.
10% 10% 10% 10% 10%
Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan Lingkungan
dan Penanganan
Perubahan Iklim Kehutanan
Standar produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul,
Perumusan RSNI, pedoman
pengelolaan lingkungan dan
penanganan perubahan iklim bidang kehutanan.
Terbentuknya panitia teknis terkait RSNI yang
ingin dirumuskan;
- - 1 kelompok
panitia
- -
SNI produk jasa kehutanan ditetapkan BSN sebanyak 30 judul;
6 judul 6 judul 6 judul 6 judul 6 judul
Tersedianya pedoman pengelolaan lingkungan
dan penanganan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebanyak 5 judul.
1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 1 judul
Penyelarasan SNI bidang
kehutanan dengan standar internasional
Tersedianya SNI yang harmonis dengan
standar internasional
6 judul 6 judul 6 Judul 6 Judul 6 Judul
Diterapkannya SMM sesuai standar
internasional sebanyak 20 unit
4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit
Uji kompetensi tenaga teknis di bidang kehutanan
Terlaksananya uji kompetensi pada tenaga teknis di bidang kehutanan sebanyak 400
orang
80 0rang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang
Sertifikasi pengelolaan hutan rakyat 15 unit,
Pendampingan proses sertifikasi pada hutan rakyat.
Tersedianya panduan standar pengelolaan hutan rakyat; 1 paket
- - 1 paket - -
Terdampinginya unit manajemen hutan rakyat berbasis PHL sejumlah 15 unit;
3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
70 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 15 paket,
3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
Perumusan kebijakan perubahan iklim kehutanan,
Tersedianya rekomendasi kebijakan penanganan adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim sebanyak 15 paket;
3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
Tersedianya NSPK penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang kehutanan.
- - 1 NSPK - -
Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan
Pengembalian Dana
Bergulir Pembiayaan Pembangunan
Kehutanan
Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat) seluas 400.000 ha.
Penyaluran kredit HTI, HTR
dan HR
Tersedianya laporan analisis kredit dana
bergulir 943 dokumen;
188 dokumen 188 dokumen 188 dokumen 188 dokumen 191 dokumen
Tersedianya laporan identifikasi dan evaluasi 943 dokumen;
188 dokumen 188 dokumen 188 dokumen 188 dokumen 191 dokumen
Tersusunnya perencanaan dan strategi dalam
mendukung kegiatan penyaluran kredit pembiayaan pembangunan hutan tanaman, 30
dokumen;
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Tersusunnya pelaporan BLU-Pusat P2H yang akurat dan akuntabel, 115 laporan.
23 laporan 23 laporan 23 laporan 23 laporan 23 laporan
Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 60 kabupaten Tahun 2014.
Sosialisasi skim pinjaman dana bergulir
Tersedianya sistem pinjaman pembangunan hutan tanaman tersusun, 5 paket;
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
71 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Tersedianya pedoman dan peraturan
penyaluran dana bergulir pembangunan hutan disempurnakan, 30 judul;
6 judul 6 judul 6 judul 6 judul 6 judul
Terselenggaranya sosialisasi skim pinjaman
bergulir hutan tanaman kepada pemkab di 60 kabupaten;
12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten
Terselenggaranya sosialisasi skim pinjaman
dana bergulir kepada masyarakat di 60 kabupaten;
12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten
Terselenggaranya sosialisasi mekanisme pengajuan proposal pinjaman dana bergulir
kepada masyarakat di 60 kabupaten.
12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten 12 kabupaten
Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 15 kabupaten Tahun 2014.
Penguatan kelembagaan debitur
Terlaksananya kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan debitur, 30 laporan;
6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan
Tersedianya laporan pembinaan debitur, 15
laporan;
3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan
Tersedianya tata hubungan penyaluran dan
pendampingan kredit hutan tanaman, 1
dokumen;
- - 1 dokumen - -
Tersedianya kajian dan analisa pasar HTR, 1
dokumen.
- - - 1 dokumen -
Pengendalian Pembangunan
Kehutanan Regional I
Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 90%.
Rencana kerja pembangunan
kehutanan di regional I
Tersusunnya rencana kerja pembangunan
kehutanan di regional I, 5 dokumen (1 dokumen per tahun).
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan
Rekomendasi penyelesaian permasalahan tematik kehutanan, 15 rekomendasi (3
rekomendasi per tahun).
3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi
72 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan, 5 laporan (1 judul per tahun).
1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 1 judul
Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I, 2 dokumen.
Penyusunan rencana
kehutanan regional I.
Rencana Pembangunan Kehutanan di regional
I Tahun 2010-2014 sebanyak 1 dokumen, dan.
- 1 dokumen - - -
Rencana Kawasan di regional I sebanyak 1
dokumen
- - 1 dokumen - -
Pengendalian Pembangunan
Kehutanan Regional II
Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional II berjalan minimal 90%.
Rencana kerja pembangunan kehutanan di regional II
Tersusunnya rencana kerja pembangunan kehutanan di regional II, 5 dokumen (1
dokumen per tahun).
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan
Rekomendasi penyelesaian permasalahan tematik kehutanan, 31 rekomendasi
6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 7 rekomendasi
Pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan, 5 laporan ( 1 judul
per tahun).
1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 1 judul
Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional II, 2 dokumen.
Penyusunan rencana
kehutanan regional II
Rencana Pembangunan Kehutanan di regional
II Tahun 2010-2014, 1 dokumen.
- - 1 dokumen - -
Rencana Kawasan di regional II, 1 dokumen. - - - 1 dokumen -
Pengendalian
Pembangunan Kehutanan Regional III
Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 90%.
73 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Nama Kegiatan/Unit Kegiatan
Indikator/Unit Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Penyusunan rencana kerja
pembangunan kehutanan di regional III
Rencana kerja pembangunan kehutanan di
regional III, 5 dokumen (1 dokumen per tahun).
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyelesaian permasalahan
tematik kehutanan
Rekomendasi penyelesaian permasalahan
tematik kehutanan, 30 rekomendasi.
6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi
Pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan,
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan, 5 laporan (1 judul
per tahun).
1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 1 judul
Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional III, 2 dokumen.
Penyusunan rencana
kehutanan regional III
Rencana Pembangunan Kehutanan di regional
III Tahun 2010-2014, 1 dokumen
- - 1 dokumen - -
Rencana Kawasan di regional III Tahun 2010-2014, 1 dokumen.
- - - 1 dokumen -
Pengendalian
Pembangunan
Kehutanan Regional IV
Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 90%.
Penyusunan rencana kerja pembangunan kehutanan di
regional IV
Rencana kerja pembangunan kehutanan di regional IV, 5 dokumen (1 dokumen per
tahun).
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan
Rekomendasi penyelesaian permasalahan tematik kehutanan, 30 rekomendasi;
6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi
Pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan,.
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi
pembangunan kehutanan, 5 laporan (1 laporan per tahun).
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional IV, 2 dokumen.
- - 2 dokumen - -
Penyusunan rencana kehutanan regional IV
Rencana Pembangunan Kehutanan di regional IV Tahun 2010-2014, 1 dokumen;
- 1 dokumen - - -
Rencana Kawasan di regional IV, 1 dokumen. - - - 1 dokumen -
74 | R E N S T R A S e k r e t a r i a t J e n d e r a l T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4