Draft+Pedoman+Teknis+2+Bagian+3+TAHAP+Pemasaran+Kawasan+PLP+BK (1)
Transcript of Draft+Pedoman+Teknis+2+Bagian+3+TAHAP+Pemasaran+Kawasan+PLP+BK (1)
Pedoman Teknis 2 bagian 3
PEMASARAN HASIL PERENCANAAN PLPBK
I. Pengertian
Tahap pemasaran ini, merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan
perencanaan partisipatif (RPP dan RTBL) yang telah dilakukan. Pemasaran Hasil
Perencanaan PLPBK merupakan aktivitas pemasaran social dan pemasaran komersial
(dalam skala kecil dan menengah).
Perbedaan mendasar antara “pemasaran komersil” dan “pemasaran sosial”, menurut
Andreason, adalah pada prinsip “4 P” yang dikenal sebagai marketing mix. Di dunia
bisnis “4P”, adalah promotion (promosi), price (harga), product (produk) dan place
(tempat). Dalam pemasaran sosial ada dua hal lain yang membuat berbeda, yaitu
adanya partnership (kemitraan) dan policy (kebijakan) . Pada prinsipnya, praktik
pemasaran sosial tak ada artinya apabila kemitraan tidak dijadikan tujuan organisasi.
Demikian pula tak ada artinya upaya mengubah perilaku melalui pemasaran sosial
apabila tidak diikuti atau dilanjutkan dengan upaya mendorong tersusunnya sebuah
kebijakan. Yang jelas penerapan social marketing, tujuannya bukan semata-mata
fund raising (memperoleh dana) karena dalam kenyataan social marketing juga
berarti menyampaikan gagasan secara efisien dan tepat.
Pemasaran Hasil Perencanaan PLPBK adalah kegiatan yang berorientasi
pada perkembangan masyarakat (community development), pendidikan
(education), upaya “menjual” gagasan perubahan soc ia l , me la lu i
gagasan-gagasan yang te r tuang da lam perencanaan pengembangan
dan pembangunan kawasan .
Ha l te rsebut d i a tas da lam rangka mengubah pemikiran, sikap dan
perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus upaya
untuk menata organisasi guna membangun TRUST sehingga dapat memperoleh
dukungan ( termasuk d i da lamnya sumber dana yang potensial ) dari
masyarakat secara luas.
II. Tujuan
Tujuan pemasaran PLPBK bukan semata-mata ”tersedianya dana investasi
pembangunan”, tetapi lebih dari itu adalah ’menjual’ gagasan ”community base
management”, untuk mendukung keberlanjutan upaya-upaya pembangunan
lingkungan permukiman berbasis komunitas yang sesuai dengan hasil perencanaan
partisipatif.
III. Sasaran kegiatansasaran yang ingin dituju, adalah:
a. ”Terpasarkannya” hasil-hasil perencanaan partisipatif kepada stakeholder
potensial (Pemerintah, Lembaga non pemerintah, perusahaan swasta, BUMN,
BUMD dan stakeholder lainnya).
b. Adanya komitmen dan kesepakatan dari stakeholder untuk terlibat dalam
pelaksanaan pembangunan kawasan PLP BK.
c. Komitmen pemerintah kota/kabupaten untuk mengeluarkan kebijakan untuk
mendukung implementasi pembangunan dan pengembangan permukiman
berbasis komunitas.
d. Terdistribusinya dana investasi pembangunan kawasan-kawasan strategis
diwilayah Kelurahan dari para stakeholder.
e. Komitmen seluruh warga kelurahan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku
untuk meningkatkan kualitas hunian dan kehidupan.
f. Terciptanya mekanisme dan pemebelajaran di masyarakat tentang ”community
base management”, untuk mendukung keberlanjutan upaya-upaya pembangunan
lingkungan permukiman.
g. Tercipta dan timbulnya kesadaran serta keyakinan yang sungguh-sungguh dari
BKM, perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat untuk membangun wilayahnya
secara berkelanjutan disertai komitmen pemerintah kelurahan untuk mengelola
pembangunan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
h. Penguatan ’tali mandat’ BKM dan penataan pola pikir, sikap dan perilaku anggota
BKM sehingga BKM mendapat kepercayaan penuh (TRUST) sebagai representasi
seluruh warga kelurahan untuk mengorganisasikan pengembangan komunitas
Perlu disadari bersama, bahwa proses pelaksanaan pembangunan wilayah Kelurahan
membutuhkan anggaran yang amat besar dan tidak cukup hanya mengandalkan
anggaran BLM yang jumlahnya relatif kecil dan atau tidak sebanding dengan
kebutuhan pembangunan Kelurahan/Desa yang sesuai hasil-hasil perencanaan
partisipatif.
Melalui proses pembelajaran kegiatan pemasaran, diharapkan dapat menggugah
masyarakat yang dalam hal ini di representasikan Tim Pemasaran, termasuk BKM,
dan perangkat Kelurahan untuk sunguh-sungguh mencari sumber pendanaan
pembangunan non-BLM dari para stakeholder (Pemerintah, perusahaan
swasta,BUMN, BUMD dan lain-lain) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
wilayahnya.
IV. Lingkup KegiatanLingkup kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaasn difokuskan pada 2 (dua)
kegiatan inti, yaitu:
a. Pertama, Kegiatan pemasaran sosial, adalah memasarkan idea / gagasan yang
tertuang dalam program pembangunan permukiman beserta kawasan-kawasan
prioritas dengan tematik program yang beragam sesuai dengan hasil
perencanaan ( pendidikan, kesehatan, UKM , infrastruktur, dll) kepada para
stakeholder dalam skema bantuan sosial atau tanpa memberi keuntungan
material secara langsung kepada stakeholder tersebut.
b. Kedua, Kegiatan promosi atau pemasaran komersial dalam skala kecil dan
menengah, adalah memasarkan program-program pembangunan kawasan/sub
kawasan PLP BK kepada para stakeholder dalam skema kemitraan atau
kerjasama yang saling menguntungkan antara Masyarakat, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Perusahaan nasional (swasta/BUMN/BUMD), perusahaan multi
nasional dan dunia usaha lainnya, seperti: kemitraan pembangunan sentra
industri kecil/kerajinan, pembangunan kawasan sentra produksi pertanian, sentra
kepiting, pembangunan pusat perdagangan dan jasa dan lain sebagainya.
V. Pelaku kegiatan
Pelaku utama kegiatan pemasaran adalah Tim Pemasaran (TP) kawasan PLP BK, , di
dampingi oleh Tenaga Pendamping Pemasaran yang dibentuk melalui mekanisme
musyawarah warga, yang dibantu dan didampingi pula oleh Tim Teknis Pemda
(termasuk di dalamnya Badan Promosi Pembangunan Daerah), Tim Konsultan,
relawan dan Kelompok Peduli lainnya.
A. Tim Pemasaran
Tim Pemasaran adalah Tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui mekanisme
rembug masyarakat, yang meliputi unsur BKM, perangkat Kelurahan/Desa,
relawan maupun tokoh masyarakat.
B. Tenaga pendamping pemasaran
Tenaga Pendamping Pemasaran (TPP) adalah Tenaga ahli professional yang
bekerja secara individu dan atau tim. TPP dikontrak dan bekerja untuk
masyarakat, adapun proses pengadaannya melalui mekanisme yang transparan
dan akuntabel (lihat pedoman Kriteria dan syarat-syarat Tenaga Ahli Pendamping
PLP BK)
C. Tim teknis Pemda
Tim Teknis Pemda merupakan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk
mendampingi proses pemasaran hasil-hasil perencanaan yangtelah dilakukan
oleh masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pemasaran diwajibkan untuk memeperhatikan,
bekerjasama dan bersinergi dengan Tim Inti Perencanaan Partisipatif, yang telah
menentukan kawasan/sub kawasan dan kegiatan-kegiatan potensial, merumuskan
tahapan pelaksanaan program-program pembangunan kawasan prioritas.
Kerjasama tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang dapat memudahkan
bagi Tim Pemasaran dalam memasarkan atau mempromosikan hasil-hasil
Perencanaan Partisipatif.
Adanya dukungan anggaran BLM tahap pemasaran diharapkan dapat melancarkan
Tim pemasaran dalam menjalankan tugasnya. Anggaran tersebut dapat digunakan
untuk biaya tenaga ahli pendamping (TPP), pengadaan perlengkapan (tools) kegiatan
pemasaran atau promosi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan kegiatan pemasaran
skala Nasional, biaya operasional kegiatan dan biaya-biaya lain yang dianggap perlu.
Pemanfaatan anggaran BLM tahap pemasaran harus mengikuti mekanisme dan
aturan-aturan pengelolaan anggaran yang disepakati
VI. Tahapan SIklus Pemasaran
Tahapan pelaksanaan yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan kegiatan
pemasaran/promosi hasil-hasilperencanaan, adalah sebagai berikut:
A. Persiapan kegiatan pemasaran
B. Perencanaan Pemasaran
C. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pemasaran
D. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemasaran
VI.1. Persiapan kegiatan pemasaran Inti tahap persiapan ini adalah melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas
Pemerintah Daerah, pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Inti Pemasaran,
Penyusunan rencana kerja dan sosialisasi kegiatan pemasaran ditingkat
masyarakat atau Kelurahan/Desa. Yang secara garis besar dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
VI.2. Pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Pemasaran PLP BKA. Pembentukan Tim Pemasaran PLP BK
Pembentukan Tim pemasaran PLP BK dilakukan oleh BKM dan Lurah/Kepala Desa
melalui mekqanisme musyawarah warga yang difasilitasi dan didampingi oleh
Tim Konsultan (Tim Korkot Advance) dan TKPKD Kabupaten/Kota. Pembentukan
tim pemasaran tersebut dilakukan secara partisipatif yang merujuk pada tata
cara pembentukan yang telah disepakati.
Pelaku Tim Pemasaran kawasan PLP BK, adalah: BKM, perangkat kelurahan/Desa,
Tenaga ahli pendamping (bila diperlukan) dan Tim teknis pemasaran, Pemerintah
Kabupaten/Kota. Perekrutan tenaga ahli pendamping dilakukan oleh BKM dan
perangkat Kelurahan/Desa yang merujuk pada Tata cara perekrutan yang telah
disepakati.
Kebutuhan biaya operasional pembentukan tim pemasaran dapat dipenuhi
dengan memanfaatkan anggaran BLM tahap pemasaran. Pengeluaran anggaran
BLM ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh BKM sebagai pengelola
anggaran.
B. Penguatan kapasitas tim pemasaran PLP BK
Pada tahap awal, Penguatan kapasitas tim pemasaran difokuskan pada materi
pengenalan dan pemahaman terhadap hasil-hasil perencanaan partisipatif,
konsep dasar kegiatan pemasaran dan pemahaman peran, fungsi dan tugas
pokok Tim Pemasaran PLP BK.
Penguatan kapasitas Tim Pemasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
yang difasilitasi oleh Tim Perencanaan partisipatif dan Tim Konsultan (Tim KMP
dan Korkot Advance), yang berperan juga Sebagai pemandu pelaksanaan
kegiatan pelatihan Tim pemasaran.
Output yang diharapkan dari kegiatan penguatan kapasitas tim pemasaran,
adalah:
Tim pemasaran, secara umum memahami hasil-hasil perencanaan
partisipatif
Tim pemasaran, memahami materi inti/konsep dasar kegiatan
pemasaran PLP BK
Tim Pemasaran, memahami peran , fungsi dan tugas pokoknya dalam
kegiatan pemasaran kawasan PLP BK
Pada tahap akhir, tim konsultan menyusun laporan kegiatan pelatihan penguatan
kapasitas tim pemasaran kawasan PLP BK. Laporan tersebut dilengkapi berita
acara kesepakatan, termasuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran BLM untuk pelatihan Tim Pemasaran PLP BK.
C. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah
Perangkat Pemerintah daerah yang dipandang perlu (dinas-dinas/instansi terkait
Kabupaten/Kota atau Badan Promosi Pembangunan Daerah, termasuk TKPKD dan
TKPP, Bappeda atau Dinas PU Kabupaten/Kota), dilakuakn penguatan dan
penyamaan pemahaman tentang kegiatan pemasaran.
Tujuan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Adalah:
Agar pemerintah daerah memahami aktifitas pemasaran yang dimaksud
dalam kegiatan PLP-BK
Dinas-dinas terkait atau Badan Promosi Daerah mampu dan bersedia
memberikan bimbingan dan pelayanan kepada tim pemasaran,
Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran malalui
APBD untuk pembangunan kawasan/sub kawasan-kawasan prioritas
Pemerintah Daerah melalui Badan Promosi Daerah diharapkan mampu
berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam memasarkan hasil-hasil
perencanaan partisipatif.
Penguatan kapasitas Pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan, sebagai
berikut:
Pertama, Tim konsultan mempersiapkan modul–modul pelatihan kegiatan
pemasaran produk perecanaan PLP BK, fokus pada pemahaman inti kegiatan
pemasaran, peran pelaku dan mengkaji bentuk-bentuk dukungan Pemerintah
Daerah dalam kegiatan pemasaran tersebut.
Kedua, Tim Konsultan (Tim pelatih KMP dan Tim Korko Advance) melakukan
fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan
pelatihan kegiatan pemasaran hasilperencanaan partisipatif bagi
dinas-dinas/instansi terkait dan Badan Promosi Pembangunan Daerah
Ketiga, Tim Konsultan memandu kegiatan pelatihan kegiatan pemasaran,
yang diikuti oleh dinas-dinas/instansi dan Badan Promosi Pembangunan
Daerah. Output yang diharapkan dari kegiatan pelatihan pemasaran, adalah:
Perangkat pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas-dinas/instansi terkait) memiliki
persepsi dan pemahaman yang sama terhadap materi inti kegiatan
pemasaran hasil-hasilperencanaan partisipatif
Dinas-dinas/instansi Pemerintah kabupaten/Kota dan Badan Promosi
Pembangunan Daerah mampu dan bersedia memberikan dukungan,
bimbingan dan pelayanan teknis pemasaran kepada Tim Pemasaran PLP BK.
Bentuk-bentuk dukungan tersebut, diantaranya adalah: Komitmen dalam
mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kawasan-kawasan prioritas,
melalui APBD, pemberian berbagai kemudahan atau insentif dan bentuk-
bentuk konvensasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada calon
investor pembangunan kawasan PLP BK, dan dukungan lainnya sesuai
kebutuhan Tim Pemasaran.
Dinas-dinas/instansi terkait dan Badan Promosi Pembangunan Daerah
memiliki kemampuan dan bersedia menjadi fasilitator dan mediator dalam
pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif.
Kegiatan pemasaran atau promosi ini diharapkan masuk dalam agenda atau
even-even promosi pembangunan Daerah
Pada tahap akhir, tim konsultan menyusun laporan kegiatan pelatihan
pemasaran kawasan PLP BK bagi perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
VI.3. Perencanaan Pemasaran
Perencanaan pemasaran adalah proses pembelajaran bagi Tim Pemasaran, BKM
dan perangkat kelurahan dalam menyusun rencana kegiatan pemasaran yang
mudah dipahami. Kegiatan perencanaan pemasaran, dilakukan dengan tahapan,
sebagai berikut:
Mengenali dan memahami informasi dasar perencanaan pemasaran
Mempersiapkan data dan informasi stakeholder potensial
Memempersiapkan sarana pendukung (tools) kegiatan pemasaran
Menyusun strategi kegiatan pemasaran
Menyusun Agenda Pemasaran hasil perencanaan PLP BK
VI.3.1. Beberapa informasi dasar yang perlu dipahami oleh tim pemasaran, BKM dan perangkat kelurahan, adalah:
A. Memahami informasi program pembangunan kawasan-kawasan prioritas,
berdasarkan hasil-hasil perencanaan partisipaf,
Pada tahap ini, Tim Konsultan memfasilitasi Tim Inti Perencanaan
Partisipatif dan Tim Teknis Pemda untuk melakukan penguatan kapasitas
Tim Pemasaran, termasuk BKM dan Perangkat kelurahan/Desa. Penguatan
kapasitas dilakukan melalui forum diskusi terarah yang membahas
rencana program dan tahapan pembangunan kawasan dari hasil-hasil
perencanaan partisipatif. Output yang diharapkan, adalah:
Tim Pemasaran, paham isi hasil-hasil perencanaan partisipatif
program-program dan tahapan pembangunan kawasan prioritasda
Tim Pemasaran mulai memahami kegiatan-kegiatan dan kawasan/sub
kawasan yang akan dipasarkan berdasarkan skala prioritas.
B. Memahami Informasi peraturan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota
yang mendukung kegiatan pemasaran kawasan PLP BK
Pada tahap ini, Tim konsultan memfasilitasi Tim Pemasaran atau Badan
Promosi Pembangunan Daerah untuk bersedia memberikan pemahaman
kepada Tim Pemasaran, termasuk BKM dan perangkat Kelurahan/Desa,
terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota
yang mendukung kegiatan pemasaran kawasan PLP BK. Kegiatan tersebut
dilakukan melalui diskusi-diskusi terarah yang membahas hal-hal pokok,
sebagai berikut:
Peraturan pemerintah terkait Tata cara dan prosedur penyusunan
anggaran pembangunan daerah (APBD),
Ketentuan proses Kemitraan dan pelibatan masyarakat dan pihak
swasta dalam melaksanakan pembangunan,
Aturan-aturan terkait pemberian insentif dan atau kemudahan-
kemudahan yang akan diberikan kepada calon investor pengelola
pembangunan Kawasan-kawasan prioritas.
Output yang diharapkan, adalah: Tim Pemasaran, paham isi peraturan dan
kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang akan mempermudah kegiatan
pemasaran kawasan PLP BK
C. Mengenali program-program pembangunan wilayah kelurahan lainnya
dengan tipologi yang relait sama.
Pada tahap ini, Tim Pemasaran didampingi Tim Konsultan melakukan
diskusi dan atau pertemuan fórum BKM, antar wilayah Kelurahan/Desa
yang berbatasan dengan Kelurahan/Desa penerima program PLP BK, untuk
besama-sama melakukan kegiatan pemasaran dalam rangka menjaring
stakeholder potensial
D. Memahami proses pemilihan program program pembangunan yang
diprioritaskan untuk dipasarkan
Pada tahap ini, tim konsultan dan Badan Promosi Pembangunan Daerah,
melatih tim pemasaran agar mampu memilih dan memilah program-
program pembangunan dari hasil perencanaan partisipatif yang
diprioritaskan untuk dipasarkan. Pemasaran program prioritas tersebut
dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip keterpaduan,
komprehensif dan pemerataan pembangunan Kelurahan/Desa dan atau
meminimalisasi pemasaran program secara parsial.
E. Melatih komunikasi dan negoisasi serta mendorong motivasi Tim
Pemasaran
Pada tahap ini, Tim Konsulan (KMP dan TimKorkot Advance) dan Tim
Pemda memfasilitasi para motivator dari LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga
pemerintah dan non pemerintah lainnya, untuk melatih atau menguatkan
kapasitas Tim pemasaran, BKM, Perangkat kelurahan dan masyarakat,
agar mampu melakukan komunikasi, negoisasi dan menulis surat
menyurat yang baik serta termotivasi untuk menjalankan kegiatan
pemasaran pembangunan kawasan PLP BK.
F. Mengenali bentuk-bentuk kemitraan dan kerjasama membangun kawasan-
kawasan Prioritas, antara masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok
peduli lainnya.
Pada tahap ini, Tim Konsultan dan Tim teknis pemasaran Pemerintah
Daerah, perlu memberikan pemahaman kepada Tim Pemasaran, terhadap
2 (dua) informasi yang terkait:
Peluang pembentukan jejaring kemitraan antara masyarakat dengan
para stakeholder
Penyajian bentuk kemitraan dan kerjasama pembangunan
kawasan/sub kawasan yang telah ada diwilayah sekitarnya
Outputnya, adalah: Tim Pemasaran memahami pola-pola kemitraan dan
diharapkan dapat lebih fokus menjalankan kegiatan pemasaran kawasan
PLP BK.
G. Konsultasi publik untuk : (1) mendapatkan persetujuan seluruh warga
terhadap hasil-hasil perencanaan partisipatif; (2) mendorong komitmen
seluruh warga kelurahan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku
untuk meningkatkan kualitas hunian dan kehidupan; (3) menggali
dukungan sumber daya (swadaya) dari warga kelurahan dalam
pelaksanaan PLPBK. Konsultasi publik ini sebaiknya dilakukan
berkesinambungan.
H. Rapat perangkat kelurahan untuk : (1) mengenalkan hasil-hasil
perencanaan partisipatif; (2) mendorong perubahan pola pikir, sikap dan
perilaku aparat kelurahan dalam mengelola pembangunan; (3)
mendapatkan komitmen perangkat kelurahan untuk menjadikan hasil-hasil
perencanaan partisipatif sebagai rencana kerja pemerintah kelurahan.
VI.3.2. Penyusunan rencana kerja Tim Pemasaran PLP BK
Tim Pemasaran PLP BK difasilitasi dan didampingi oleh Tim Pemasaran Pemda
dan Tim Konsultan, dengan melibatkan BKM, Perangkat Kelurahan/Desa,
masyarakat dan relawan lainnya melakukan diskusi-diskusi untuk merumuskan
rencana kerja secara partisipatif yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan
kegiatan pemasaran PLP BK dan menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan
kegiatan pemasaran yang tidak melebihi anggaran BLM pemasaran yang telah
dipersiapkan. (catatan : proses penyusunan action plan dan RAB pemasaran ini
merupakan satu kesatuan pembelajaran, sehingga sudah selayaknya
memberikan ‘ruang’ untuk melakukan koreksi secara bertahap).
Sedangkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan pemasaran tersebut disesuaikan
dengan rencana kerja (master schedule) pelaksanaan program PLP BK yang
tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PLP BK. Rencana kerja Tim Pemasaran
yang telah disepakati, selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi tim pemasaran,
dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan promosi
pembangunan Kawasan PLP BK
Pada tahap akhir Tim Pemasaran menyusun laporan kegiatan penyusunan
rencana kerja pemasaran. Laporan tersebut dilengkapi berita acara kesepakatan
dan matrik rencana kerja kegiatan pemasaran kawasan PLP BK.
VI.3.3.Sosialisasi kegiatan pemasaran
Tim pemasaran difasilitasi oleh Tim Konsultan dan Tim Pemasaran Pemda, untuk
segera melakukan sosisalisasi kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan
partisipatif pada tingkat warga atau Kelurahan/Desa. Tujuan yang ingin
disampaikan, adalah: masyarakat setempat tergugah untuk mengenali dan
memahami konsep pemasaran yang ditawarkan serta mendukung tim pemasaran
yang akan ditugaskan memasarkan hasil-hasil perencanaan partisipatif
diwilayahnya.
Sosialisasi kegiatan pemasaran dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:
A. Tim konsultan memfasilitasi Tim Pemasaran untuk menyusun jadwal
pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan mempersiapkan tema-tema media
sosialisasi warga yang kreatif dan tepat sasaran. Informasi yang perlu
disampaikan, antara lain:
o Konsep pemasaran yang mengedepankan prisnsip kebersamaan untuk
menghindari konflik kepentingan (para Pelaku pemasaran dan stakeholder
potensiall),
o Gambar-gambar grafis hasil-hasil perencanaan partisipatif yang akan
dipasarkan dan informasi lain sesuai kebutuhan.
o Isi tema media sosialisasi disusun secara kreatif dan diharapkan dapat
menggugah masyarakat untuk berpartisipasi dan bersama-sama
mendukung pelaksanaan tugas Tim pemasaran kawasan PLP BK
diwilayahnya.
o Tim konsultan memfasilitasi Tim Pemasaran, BKM dan Perangkat
Kelurahan untuk mengundang sebanyak-banyaknya warga (termasuk
kelompok remaja dan perempuan) untuk hadir dan berpartisipasi dalam
acara sosialisasi kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif
o Tim konsultan memfasilitasi Tim Pemasaran dengan melibatkan BKM
dan perangkat Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sosialisasi
kegiatan pemasaran kawasan PLP BK, sesuai jadwal undangan yang telah
diberikan. Sosialisasi ditingkat warga tersebut dapat dilakukan melalui
kegiatan lokakarya/pameran/Bazar dan atau pertemuan-pertemuan warga
ditingkat Kelurahan/Desa. Kegiatan tersebut, sebagai media efektif untuk
menyebarluaskan konsep pemasaran dan sekaligus untuk
memperkenalkan Tim Pemasaran kawasan PLP BK kepada masyarakat.
o Tim Pemasaran kawasan PLP BK dibawah koordinasi tenaga ahli
pendamping, menyusun laporan kegiatan sosialisasi ditingkat warga.
Laporan tersebut dilengkapi resume tingkat pemahaman warga terhadap
materi intikegiatan pemasaran kawasan PLP BK diwilayahnya
VI.3.4.Mempersiapkan data dan informasi Stakeholder potensial
Pada tahap ini, Tim Konsultan dan Badan Promosi Pembangunan Daerah
membantu Tim Pemasaran, BKM dan Kelurahan dalam menyusun biodata dan
informasi perusahaan swasta (Lokal, Nasional dan Multinasional), BUMN, BUMD,
LSM, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya.
Biodata dan informasi tersebut sekurang-kurangnya, berisi: nama perusahaan,
bidang usaha, alamat (kantor dan email), No Telp/Hp dan personil yang dapat
dihubungi (contact person), seperti: Bagian pengelola dana CSR, Humas,
Marketing, Bisnis Development, Pimpinan lembaga-lembaga penelitian dan LSM
dan bagian lain sesuai kebutuhan Tim.
Kelengkapan data dan informasi stakeholder potensial disusun lengkap dan jelas,
baik secara manual dalam satu buku maupun digital. Informasi ini menjadi
pegangan penting bagi Tim Pemasaran dalam menjalankan kegiatan pemasaran
Kawasan PLP BK
VI.3.5.Mempersiapkan sarana pendukung (tools) kegiatan pemasaran
Sarana pendukung ini merupakan perlengkapan dan alat bantu bagi tim
pemasaran dalam memasarkan hasil-hasil perencanaan partisipatif kepada para
stakeholder. Melalui alat bantu tersebut, diharapkan para stakeholder dapat
mudah memahami apa yang ditawarkan oleh Tim Pemasaran Kawasan PLP BK.
Perlengkapan dan alat pendukung yang perlu dipersiapkan, adalah:
A. Materi presentasi, berisi: Tujuan pemasaran, apa yang dipasarkan, sasaran
penerima manfaat, program-program prioritas, jadwal pelaksanaan program
dan bagaimana aturan main dan bentuk kesepakatannya. Materi presentasi
tersebut, dilengkapi gambar=gambar perencanaan, foto kawasan dan
estimasi biaya pembangunan
B. Desain grafis materi presentasi harus menarik dan informatif
C. Penyediaan Leaflet pemasaran area pembangunan kawasan prioritas PLP BK,
dengan tema-tema menarik dan jelas unsur menjualnya.
D. Penyiapan peta-peta perncanaan pembangunan kawasan, yang dilengkapi
informasi tahapan dan jadwal pelaksanaan pembangunan serta skema
kerjasama pembangunan yang ditawarkan, dan informasi lainnya sesuai
kebutuhan.
E. Menyiapkan notebook, sebagai alat pendukung kegiatan presentasi Tim
Pemasaran Kawasan PLP BK
Perlengkapan dan alat pendukung kegiatan pemasaran kawasan PLP BK
dipersiapkan oleh Tim Pemasaran yang difasilitasi dan didampingi oleh Tim
Konsultan (KMP dan Tim Korkot Advance) dan Tim Badan Promosi Pembangunan
Daerah
VI.3.6.Menyusun Strategi Kegiatan PemasaranPada tahap ini, Tim Pemasaran didampingi Tim Konsultan dan Tim Pemasaran
Pemda dengan melibatkan BKM, Perangkat Kelurahan/Desa dan relawan
melakukan diskusi dan musyawarah warga untuk bersama-sama merumuskan
strategi pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLP BK. Berbagai alternatif
Strategi pemasaran perlu dirumuskan secara cermat, agar pelaksanaan kegiatan
pemasaran dapat berlangsung efisien dari segi waktu dan biaya serta lebih
terarah dan tepat sasaran.
Strategi kegiatan pemasaran yang baik diharapkan dapat menjaring stakeholder
yang lebih banyak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan fisik pada kawasan- kawasan prioritas.
Tahapan strategi kegiatan pemasaran, sebagai alternatif yang perlu dikaji dan
disepakati kembali dalam forum diskusi bersama, dapat dirumuskan,sebagai
berikut:
A. Pertama, perlu melakukan penetapan program-program pembangunan
kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk dipasarkan secara bertahap dan
terpadu
B. Kedua, melakukan pemilihan dan pemilahan program-program
pembangunan kawasan-kawasan prioritas yang akan direalisasikan melalui
anggaran BLM PLP BK dan sekaligus mempersiapkan program-program non
BLM untuk dipasarkan kepada stakeholder yang tepat
C. Ketiga, dipandang perlu melibatkan forum BKM untuk bersama-sama
memasarkan program-program pembangunan antar wilayah Kelurahan/Desa
secara terpadu dan terintegrasi
D. Keempat, Pelaksanaan kegiatan pemasaran program pada tahap pertama
difokuskan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Langkah-langkah yang perlu
dipersiapkan, adalah:
o Memilih dan memilah program-program pembangunan yang berpeluang
untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD, seperti:
program-program pendidikan ,kesehatan dan infrastruktur, sesuai hasil
perencanaan partisipatif.
o Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk
untuk proses pengajuan program pembangunan kawasan PLP BK dalam
kegiatan Musrenbang Kelurahan/Desa sampai mendapat persetujuan
dalam APBD Kabupaten/Kota
o Memastikan batasan kemampuan Pemerintah kabupaten/kota dalam
mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kawasan-kawasan
prioritas, sebagai wujud komitmen Pemerintah kabupaten/Kota dalam
mendukung pelaksanaan program PLP Bk diwilayah kerjanya
E. Kelima, Pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLP BK tahap berikutnya
diarahkan kepada pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi dan lembaga non
pemerintah lainnya yang difokuskan pada bantuan kegiatan sosial/non
komersial. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, adalah:
o Melakukan pemilihan program-program pembangunan kawasan-kawasan
prioritas yang sudah direalisasikan oleh Pemerintah kabupaten/Kota
melalui APBD
o Melakukan pemilihan program-program pembangunan kawasan PLP BK
yang berpeluang direalisasikan melalui hibah, anggaran CSR, bantuan
teknologi, bantuan teknis dan tenaga ahli dari para stakeholder potensial
pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan ditindaklanjuti sampai
ketingkat Nasional
o Menempatkan Pemerintah kabupaten/Kota (Badan Promosi Pembangunan
Daerah) sebagai fasilitator, mediator dan sebagai pendamping bagi Tim
Pemasaran, BKM dan Perangkat Kelurahan dalam melakukan pendekatan
kepada stakeholder potensial diwilayah Kabupaten/Kota
F. Pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLP BK selanjutnya diarahkan
untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan kawasan dan sub kawasan
PLP BK dengan skema kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan
antara masyarakat, pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya secara
bertahap. Wujud kemitraan dan kerjasama tersebut difokuskan pada
pembangunan kegiatan ekonomi lokal skala kecil dan menengah, seperti:
pembangunan sentra industri kecil dan kerajinan, pengembangan sentra
kepiting dan budidaya perikanan laut, pengembangan obyek wisata, pasar,
pertokoan dan pengembangan kegiatan komersial lainnya, sesuai potensi
wilayah Kelurahan/Desa. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan,adalah:
o Melakukan pemilihan kawasan dan sub kawasan potensial (industri kecil
dan kerajinan, obyek wisata, sentra kepiting, pasar, pertokoan dan lain-
lain) untuk ditawarkan kepada para stakeholder dengan skema kemitraan
dan kerjasama yang saling menguntungkan
o Menyusun dan menyepakati skema kerjasama pelaksanaan pembangunan
kawasan PLP BK yang akan ditawarkan kepada para stakeholder potensial
diwilayah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
o Menempatkan Pemerintah kabupaten/Kota (Badan Promosi Pembangunan
Daerah) sebagai fasilitator, mediator dan sebagai pendamping bagi Tim
Pemasaran, BKM dan Perangkat Kelurahan dalam melakukan pendekatan
kepada stakeholder potensial (Swasta, LSM dan kelompokpeduli lainnya)
diwilayah Kabupaten/Kota
G. Ketujuh, Menyusun dan menyepakati agenda pelaksanaan kegiatan
pemasaran kawasan PLP BK, yang ditujukan kepada:
o Pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat untuk mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan-sub
kawasan PLP BK, melalui APBD II, APBD I dan APBN
o Pihak Swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, LSM dan Lembaga Non
Pemerintah lainnya yang berpeluang memberikan hibah, bantuan dana
pembangunan, bantuan teknologi, bantuan dan pelayanan teknis lainnya
untuk merealisasikan program-program pembangunan kawasan PLP BK
yang fokus pada kegiatan sosial/ non komersial
o Pihak Swasta, BUMN, BUMD dan Dunia Usaha lainnya yang potensial dan
berpeluang untuk bermitra dan bekerjasama yang saling menguntungkan
dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun
kegiatan komersial skala kecil dan menengah pada kawasan PLP BK
VI.4. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pemasaran
VI.4.1. Agenda dan Event-event Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran
Pada tahap ini, Tim Pemasaran bersama Badan Promosi Pembangunan daerah
yang didampingi Tenaga Pendamping Pemasaran dan Tim Konsultan (KMP dan
Tim Korkot Advance) merumuskan agenda dan event-event pelaksanaan
kegiatan pemasaran pembangunan kawasan-kawasan prioritas. Agenda dan
event ini dilakukan pada tingkat Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan
kegiatan promosi skala nasional serta diselaraskan dengan aganda kegiatan
promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
a. Agenda dan event pemasaran/promosi tingkat Kelurahan, dilakukan
melalui kegiatan Pameran pembangunan, bazar di tingkat kelurahan
b. Agenda dan event pemasaran dan promosi tingkat Kabupaten/Kota
c. Agenda dan event pemasaran tingkat provinsi
Agende dan event pemasaran tingkat nasional
VI.4.2. Pelaksanaan kegiatan pemasaranSesuai dengan rencana kerja pemasaran yang telah di susun, Tim Pemasaran
melakukan serangkaian kegiatan pemasaran (presentasi, negosiasi,
membangun kesepakatan, menyusun agenda aksi, dll) kepada pihak-pihak
yang berpotensial untuk diajak untuk bekerjasama mewujudkan rencana-
rencana pembangunan yang telah di susun.
Kegiatan ini tidak terbatas di lingkup regional saja, namun tidak menutup
kemungkinan untuk melakukan proses pemasaran di tingkat nasional.
Sebagaimana telah di bahas di bagain terdahulu, proses pelaksanaan
pemasaran ini tidak berhenti (menerus), namun dalam masa kontrak
pendampingan Tenaga Ahli Pemasaran, sekurang-kurangnya telah dilakukan
aktifitas pemasaran tersebut di tingkat regional.
Kegiatan pemasaran kawasan PLP BK dilakukan oleh TIM Pemasaran, BKM,
perangkat Kelurahan /Desa dan masyarakat yang difasilitasi dan didampingi
oleh Badan Promosi Pembangunan Daerah dan Tim Konsultan (KMP dan
Korkot advance). Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemasaran yang
perlu dipersiapkan, adalah:
A. Pertama, Tim Pemasaran memantapkan agenda kegiatan pemasaran
yang telah disepakati dan memastikan pembagian tugas untuk
melaksanakan agenda tersebut
B. Kedua, Tim Pemasaran menetapkan dan menyepakati target yang ingin
dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pemasaran
C. Ketiga, Tim Pemasaran bersama BKM dan perangkat Kelurahan/Desa
dengan melibatkan masyarakat setempat mengajukan usulan program-
program pembangunan kawasan PLP BK kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk dialokasikan kedalam anggaran pembangunan
daerah (APBD). Usulan program tersebut diajukan melalui proses
musrenbang Kelurahan/Desa dan ataunmengikuti mekanisme yang
berlaku
D. Keempat, Tim pemasaran bersama BKM, perangkat Kelurahan/Desa
dengan melibatkan masyarakat memastikan sebagian program-program
pembangunan kawasan PLP BK dapat direalisasikan melalui anggaran
pembangunan daerah (APBD), sebagai wujud komitmen dan dukungan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun kawasan PLP BK
diwilayahnya
E. Kelima, Tim pemasaran, BKM, perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat
yang didampingi oleh Tim Konsultan dan Badan promosi pembangunan
daerah, melakukan pendekatan-pendekatan dan presentasi terhadap
hasil-hasil perencanaan partisipatif dan program-program pembangunan
kawasan Prioritas kepada stakeholder potensial secara berkelanjutan.
Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaring sebanyak-banyaknya
stakeholder yang akan berpartisipasi dan berkomitmen membantu
pelaksanaan pembangunan kawasan-kawasan prioritas. Program-program
pembangunan kawasan prioritas yang ditawarkan adalah program
pembangunan sosial/non komersial yang diarahkan untuk mendapatkan
bantuan melalui hibah, anggaran CSR perusahaan, bantuan teknologi dan
bimbingan dan pelayanan teknis dari para stakeholder potensial
F. Keenam, Tim Pemasaran, BKM, perangkat Kelurahan/Desa dan
masyarakat yang didampingi Tim Konsultan dan Badan Promosi
Pembangunan Daerah, melakukan pendekatan-pendekatan dan presentasi
terhadap hasil perencanaan dan program pembangunan kawasan/sub
kawasan potensial kepada perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan dunia
usaha lainnya secara berkelanjutan. Presentasi tersebut intinya
menawarkan pelaksanaan pembangunan kawasan/sub kawasan potensial,
seperti: pembangunan sentra industri kerajinan, sentra kepiting,
pengembangan obyek wisata, pasar, pertokoan dan lain-lain dengan
skema membangun kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan
antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan dunia usaha
lainnya
G. Ketujuh, Tim Pemasaran, BKM dan perangkat Kelurahan berkewajiban
mencatat hasil-hasil presentasi yang telah dilakukan dan diharapkan dapat
menjalin komunikasi secara terus menerus kepada para stakeholder yang
terindikasi bersedia terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan
kawasan-kawasan prioritas, sampai adanya kesepakatan dan keputusan
yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama (legal agreement)
VI.4.3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaranPada tahap ini, Tim Konsultan dan Badan Promosi Pembangunan Daerah
memfasilitasi Tim Pemasaran dengan melibatkan BKM, Perangkat
Kelurahan/Desa dan masyarakat, untuk melakukan evaluasi target
pencapaian dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan
prioritas yang telah dilakukan. Dari kegiatan evaluasi tersebut, diharapkan
dapat menemukenali persoalan-persoalan dan permasalahan, merumuskan
solusi dan penanganan serta mempersiapkan langkah-langkah dan strategi
pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLBK pada tahap berikutnya.
Hasil kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi kesepakatan dan
komitmen Tim Pemasaran, BKM dan Perangkat Kelurahan/Desa untuk
melaksanakannya secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan
Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran merupakan kegiatan inti yang
harus sungguh-sungguh dilakukan oleh Tim Pemasaran, BKM, Perangkat
Kelurahan/Desa dan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan
pelaksanaan pembangunan wilayah Kelurahan/Desa dan pelaksanaan
program PLP BK diwilayahnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemasaran
akan mempercepat proses pembangunan kawasan yang sesuai dengan hasil-
hasil perencanaan partisipatif dan sekaligus dapat meminimalisasi
ketergantungan masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan
menggunakan anggaran BLM dan APBD.
II. Pelaksanaan pembangunan sub kegiatan skala kecil dengan pola manajemen komunitas (BLM Fisik 1)
Pada saat yang bersamaan dengan proses Pemasaran dilakukan pula tahapan
kegiatan Pelaksanaan pembangunan sub kegiatan skala kecil dengan pola
manajemen komunitas. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran “mengelola”
sebuah pembangunan dalam skala kecil secara komprehensif (aspek perencanan,
managerial, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan) yang akuntabel.
Tahap ini merupakan proses pembelajaran awal bagi Tim pelaksana Pembangunan
dan Tim Pemasaran, termasuk BKM dan perangkat kelurahan dalam mengelola
kegiatan pembangunan skala kecil pada kawasan prioritas PLP BK, dengan
melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
Pengelolaan kegiatan pembangunan skala kecil ini dilakukan oleh Tim Pelaksana
pembangunan, Tim Pemasaran, termasuk BKM dan jajarannya dan perangkat
Kelurahan yang difasilitasi dan didampingi oleh Tim Konsultan (Tim Korkot Advance)
dan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten Kota. Output yang diharapkan, adalah: Tim
Pelaksanaan Pembangunan dan Tim Pemasaran, paham manajemen pengelolaan
pembangunan kawasan PLP BK secara partisipatif.
Bagaimana melakukannya:
a. Tim konsultan memfasilitasi Tim Inti
perencanaan partisipatif dan tim pelaksana pembangunan, untuk melakukan
pemilihan sub kegiatan skala kecil sebagai lokasi pembelajaran pembangunan fisik
kawasan PLP BK dengan pola manajemen komunitas
b. Tim pelaksana pembangunan didampingi
oleh Tim konsultan dan Tim teknis Pemda, mempersiapkan kelengkapan
administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan skala kecil dengan
pola manajemen komunitas, seperti: Penyiapan panitia pelaksana, gambar-gambar
teknis, estimasi RAB dan jadwal pelaksanaan .
c. Tim Pelaksanaan Pembangunan dan Tim
pemasaran yang didampingi oleh tim konsultan dan Tim teknis Pemda,
melaksanakan pembangunan sub kegiatan skala kecil secara partisipatif dan
transparan dengan memanfaatkan anggaran BLM 2 (tahap pemasaran).
d. Tim pelaksana pembangunan menyusun
laporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan pertanggung jawaban
pengelolaan anggaran pelaksanaan pembangunan sub kegiatan skala kecil pada
kawasan PLP BK. Hasil laporan pertanggunganjawaban diumumkan secara
transparan ke warga
Lampiran 1.
Contoh Tabel Skema Kemitraan dan Kerjasama Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Stakeholder lain Dalam Pembangunan Kawasan/sub kawasan tertentu
No
Kawasan/Sub Kawasan/Kegiat
an
Peran StakeholderMasyarakat Pemerintah Swasta Stakeholder
lain
1 Pembangunan Kaw. Sentra Kepiting(Di Kelurahan PLP BK dan Kelurahan/Desa yang berbatasan)
Penyediaan /kepemilikan lahan
Penyediaan tenaga kerja
Penyedia dana swadaya
Penerima manfaat
Komitmen menjalankan aturan kemitraan dan sistem bagi hasil
Bagian pengelola kawasan
Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Fasilitator dan mediator
Memberi kemudahan perijinan
Memberikan insentif dalam bentuk pembebasan/ keringanan Pajak bagi pihak swasata dan pihak pengelola kawasan
Pembangunan dermaga
Pembangunan infrastruktur
Perusahaan swasta nasional
Bantuan kapal penangkap kepiting
Pengembang kegiatan industri pengolahan kepiting (utama dan turunannya)
Bantuan alat produksi
Pembinaan proses produksi
Bantuan benih Kepiting, Ikan, udang dll, untuk pengembangan kegiatan budidaya
LSM, Perguruan Tinggi dll
Memberikan bantuan teknis produksi
Melakukan reboisasi hutan bakau/mangrove
Bantuan alat dan sistem pengolahan air bersih, sampah/limbah, dll
(Jalan lingkungan, air bersih, drainase dll.
Rehabilitasi lingkungan permukiman
Sumber pembiayaan melalui APBN, APBD I dan APBD II
Quality control
Bertanggung jawab memasarkan dan menampung barang produksi
Memberikan bantuan alat pengolahan limbah instri pengolahan kepiting
Pembinaan manajemen pengelolaan kawasan
Berkomitmen menjalankan kegiatan dan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kerjasama
2 Penataan bangunan
Masyarakat miskin sebagai penerima manfaat
Penyedia lahan
Pembebasan biaya pemanfaatan sebagian bangunan, untuk kepentingan umum
Penyertaan dana swadaya
Pelaksana dan pengelola kegiatan
Pemerintah Kab/Kota, melalui APBD
Fasilitator dan mediator
Penyertaan dana pendamping rehabilitasi bangunan rumah, fasilitas dll
Mengontrol implementasi rencana penataan bangunan rumah, dll
Perusahaan Swasta Lokal dan Nasional, melalui anggaran CSR perusahaan
Menyalurkan dana bantuan penataan bangunan (rehab rumah, drainase, jalan air bersih dll)
Konsultan, LSM, perguruan tinggi dan Kelompok Peduli lainnya
Mamfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan bangunan
3 Pembangunan jalan, drainase dan pegolahan sampah
Penyedia lahan pengembangan
Penyertaan dana swadaya
Pelaksana dan pengelola pembangunan
Penyedia dana pendampingan
Pendamping masyarakat dalam melaksanakan dan mengelola pembangunan
Menyalurkan dana pembangunan, melalui anggaran CSR Perusahaan
Memberikan bantuan alat dan teknologi pengolahan sampah