Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020 · 2021. 8. 13. · Draft Petunjuk...
Transcript of Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020 · 2021. 8. 13. · Draft Petunjuk...
i
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
Kata Pengantar
Kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan
kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik
menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen.
Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman
bagi kesehatan dan ramah lingkungan sehingga mendorong
meningkatnya permintaan produk organik.
Pola hidup sehat yang akrab lingkungan sudah menjadi trend baru
dan telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan
jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi
(food savety atributtes), kandungan nutrisi tinggi (nutritional
atributtes) dan ramah lingkungan (eco-labelling atributtes).
Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk bersaing di
pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena
berbagai keunggulan komperatif, antara lain 1) masih banyak
sumberdaya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan
sistem pertanian organik, 2) teknologi untuk mendukung pertanian
organik cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa
olah tanah, pestisida hayati, dan lain-lain.
Pengembangan pertanian organik membuka peluang yang baik
bagi komitmen jajaran Kementerian Pertanian untuk memperbaiki
lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri. Untuk penerapannya
secara luas di pandang perlu untuk melakukan pengembangan
budidaya padi organik di beberapa daerah (Kabupaten/Kota) yang
ii
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
pertanian organiknya sudah berkembang dan atau dikembangkan
secara spesifik lokasi berbasis kearifan lokal. Untuk itu, agar upaya
pencapaian sasaran pengembangan budidaya padi organik dapat
tercapai maka diperlukan “Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Budidaya Padi Organik Tahun 2020”. Petunjuk pelaksanaan ini
disusun untuk menjadi salah satu acuan bagi seluruh pihak yang
akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kepada semua pihak yang
memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan ini,
disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.
Jakarta, 3 Februari 2020 An. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Direktur Serealia,
Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng. Sc NIP 196410161969031002
iii
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................ iv
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR: 50/HK.310/C/2/2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN KEGIATAN BUDIDAYA PADI ORGANIK TAHUN
2020 ........................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................... 1
B. Tujuan dan Sasaran ............................................. 2
C. Waktu Pelaksanaan ............................................. 3
BAB II. KRITERIA CALON PETANI (CP) DAN CALON
LOKASI (CL) ............................................................ 4
A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan ...... 4
B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan ...... 5
BAB III. KOMPONEN BANTUAN BUDIDAYA PADI ORGANIK ....................................................... 7
BAB IV. MEKANISME PENGADAAN .................................... 11
A. Sosialisasi Kegiatan Budidaya Padi Organik ........ 13
B. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan .............. 13
C. Mekanisme Penyaluran Bantuan ......................... 16
D. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan ... 18
BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ...... 21
A. Monitoring ........................................................... 23
B. Evaluasi ............................................................... 24 C. Pelaporan ........................................................... 24
D. Pembiayaan Kegiatan .......................................... 25
FORM ................................................................................. 26
iv
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Form Usulan CPCL (Kelompok Tani Melalui
Konstratani/BPP/BP3K/PPL/…) .......................... 26
Lampiran 2a. SK Penetapan CPCL Kab/Kota ........................... 27
Lampiran 2b. Lampiran SK Penetapan CPCL Kab/Kota ........... 29
Lampiran 3. Surat Persetujuan CPCL Dinas Pertanian
Provinsi ................................................................ 30
Lampiran 4. SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah ... 31
Lampiran 5. Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN
(526 DIPA Pusat)Tanaman Pangan ..................... 34
Lampiran 6. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN
(526 DIPA Pusat) ................................................. 35
Lampiran 7. Contoh BAST Hibah BMN (526 DIPA Pusat) ....... 39
Lampiran 8. Contoh BAST Hibah BMN (Pengadaan Daerah) .. 42
Lampiran 9. Usulan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang . 45
Lampiran 10. Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah TA
2020…….. ........................................................... 46
Lampiran 11. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan
Pemerintah TA 2020…….. ................................... 47
Lampiran 12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan
Pemerintah TA 2020…….. ................................... 48
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR : 50/HK.310/C/12/2019
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BUDIDAYA PADI ORGANIK
TAHUN 2020
1
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Saat ini masyarakat semakin menyadari bahwa penggunaan
bahan-bahan kimia nonalami, seperti pupuk dan pestisida kimia
sintetis serta hormon tumbuh, dalam produksi pertanian
ternyata menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan
manusia dan lingkungan. Kesadaran masyarakat ini
mendorong produsen pangan untuk menghasilkan produk yang
diinginkan oleh konsumen seperti aman dikonsumsi (food
safety attributes), memiliki kandungan nutrisi tinggi (nutritional
attributes) dan ramah lingkungan (ecolabelling attributes).
Produk pangan yang memiliki ketiga atribut tersebut adalah
produk yang dihasilkan dari sistem pertanian organik.
Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang
holistik dan terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan
produktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga mampu
menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan
berkelanjutan. Dalam prakteknya, pertanian organik dilakukan
dengan cara, antara lain: menghindari penggunaan benih/bibit
hasil rekayasa genetika (GMO = genetically modified
organisms), menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis.
Pengendalian gulma, hama dan penyakit dilakukan dengan
cara mekanis, biologis, dan rotasi tanaman, menghindari
2
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
penggunaan zat pengatur tumbuh (growth regulator) dan pupuk
kimia sintetis. Kesuburan dan produktivitas tanah ditingkatkan
dan dipelihara dengan menambahkan residu tanaman, pupuk
kandang, dan batuan mineral alami, serta penanaman legum
dan rotasi tanaman.
Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan
pupuk kimia dan membantu mengendalikan serangan
organisme pengganggu tanaman (OPT). Mengembalikan
jerami ke tanah dapat mengundang capung (sebagai musuh
alami wereng). Pestisida hayati yang digunakan akan lebih
aman bagi manusia dan tidak meninggalkan residu kimia.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan selanjutnya disusun
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi Organik Tahun
2020 sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Dengan adanya
petunjuk pelaksanaan ini, semua pihak terkait akan
berkontribusi secara positif sehingga akhirnya kegiatan ini
menjadi salah satu kegiatan yang berkontribusi terhadap
pencapaian sasaran produksi padi, sehingga kegiatan tersebut
dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
B. Tujuan dan Sasaran
Petunjuk pelaksanaan ini merupakan penjabaran atau
pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Nomor 218/HK.310/12/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
3
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020.
Tujuan kegiatan Padi Organik diharapkan dapat ikut mendukung
peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil serta
meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
Sasaran kegiatan ini adalah tersalurnya bantuan sarana produksi
pertanian dalam budidaya pertanian padi Organik sehingga
dapat meningkatkan produksi, produktivitas, mutu hasil serta
meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani untuk lahan
seluas 10.000 ha.
C. Waktu Pelaksanaan
Penyaluran dan serah terima saprodi bantuan pemerintah
dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2020 dibuktikan
dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kelompok tani
dan Rekapitulasi BAST dari Kepala Dinas Kabupaten.
Pemanfaatan bantuan saprodi disesuaikan dengan jadwal tanam
paling lambat Desember 2020.
4
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
BAB II
KRITERIA CALON PETANI DAN CALON LOKASI
A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan
Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi
Organik adalah :
1. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan), Kelompok Tani Millenial, Kelompok Masyarakat,
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok
Usaha Bersama (KUB), Korporasi Petani, Koperasi,
Lembaga Pemerintah, dan/atau Lembaga Non Pemerintah
yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang
berwenang dan/atau ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Calon Penerima
Bantuan);
2. Calon Penerima Bantuan diusulkan secara berjenjang oleh
Petugas Lapangan/ Penyuluh/ KCD, dan/atau Pembina
Kelompok Masyarakat Lainnya dan disetujui oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota setempat;
3. Calon Penerima Bantuan tidak sedang menerima bantuan
yang sejenis dari sumber lain pada musim tanam yang
sama;
4. Calon Penerima Bantuan bersedia memenuhi kewajiban
kelengkapan administrasi dan mengarsipkannya serta
5
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil
bantuan sesuai aturan yang berlaku;
5. Calon Penerima Bantuan bersedia menambahkan biaya
produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber
lain untuk memastikan keberhasilan pertanaman karena
bantuan pemerintah bersifat sebagai stimulan.
B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan Kegiatan
Padi Organik
Beberapa urutan prioritas yang dapat dijadikan alternatif lokasi
kegiatan adalah:
a) Lahan yang memiliki status zero convertion seperti lahan
yang ditumbuhi tumbuhan liar (tidak dibudidayakan).
b) Lokasi pada lahan yang bebas dari cemaran kimia atau
rendah resiko kontaminasi kimia.
c) Lokasi pada lahan yang terbiasa tidak menggunakan input
agrokimia seperti pupuk kimia sintetis dan pestisida sintetis.
d) Lokasi pada daerah yang sumber pengairannya aman
(bebas) dari pencemaran lingkungan, misalnya lahan yang
mendapatkan pengairan dari sumber mata air langsung.
e) Lokasi pada daerah dimana pertanian organik padi sudah
berkembang dan/atau daerah baru.
f) Lokasi dapat berupa lahan yang terdapat UPPO (Unit
Pengolahan Pupuk Organik) yang dibiayai dari anggaran
APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota maupun
swadaya.
6
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
g) Lahan pertanian intensif yang dapat dikonversi atau telah
melalui masa konversi menjadi lahan pertanian organik.
Lama masa konversi untuk tanaman semusim adalah
2 tahun sebelum tebar benih, namun bisa dipercepat
minimal 12 bulan untuk tanaman semusim. Lama masa
konversi tergantung sejarah penggunaan lahan,
penggunaan input agrokimia dan jenis tanaman.
h) Lokasi dapat berupa lahan yang tersedia fasilitas UPPO
(Unit Pengolahan Pupuk Organik).
7
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
BAB III
KOMPONEN BANTUAN BUDIDAYA PADI ORGANIK
Paket bantuan penerintah untuk budidaya Padi Organik adalah
benih, pupuk organik non subsidi, bio pestisida dan sarana
pembuatan pupuk hayati, pestisida nabati. Ketentuan bantuan
Kegiatan Budidaya Padi Organik sebagai berikut :
1. Sarana produksi yang digunakan harus terdaftar secara resmi
di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar.
2. Kelompoktani/Gapoktan dapat menyampaikan usulan merk
dagang/varietas tertentu, namun apabila saprodi yang
diusulkan tidak tersedia PPK tidak wajib menyediakan
komponen saprodi sesuai dengan usulan kelompok tani.
3. PPK menyediakan saprodi berdasarkan pertimbangan
ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan agroekosistem,
ketersediaan saprodi, usulan petani dengan memperhatikan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang
Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah.
4. Jika varietas atau merk saprodi yang disediakan tidak sesuai
dengan usulan kelompok tani maka PPK tidak wajib
mencarikan pengganti yang setara.
5. Paket bantuan yang diberikan bersifat stimulant, artinya apabila
bantuan yang tersedia tidak mencukupi atau tidak lengkap sesuai
paket teknologi yang direkomendasikan (Badan Litbang
Kementan atau instansi lainnya), maka tambahan anggaran
8
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD
Kabupaten/Kota dan atau swadaya kelompok tani.
Spesifikasi teknis bantuan yang akan diberikan adalah sebagai
berikut :
a. Benih padi
Benih padi dalam paket bantuan adalah sebanyak 25 kg/ha.
Spesifikasi benih padi yang digunakan antara lain:
Penggunaan benih padi pada budidaya padi organik mengikuti
ketentuan SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik
dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian
Organik. Penggunaan benih diuraikan sebagai berikut :
1. Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat organik dan
memiliki izin edar.
2. Apabila benih sertifikat organik tidak tersedia dapat
menggunakan benih hasil budidaya tanaman organik yang
telah didaftarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan dilaporkan
ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
3. Apabila benih hasil budidaya tanaman organik tidak
tersedia, dapat menggunakan benih non organik untuk
tahap awal, selanjutnya harus menggunakan benih organik.
4. Apabila butir (1), (2) dan (3) tidak tersedia, dapat
menggunakan benih yang diperdagangkan. Benih dimaksud
9
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
selanjutnya harus dilakukan pencucian untuk
menghilangkan kontaminan pada benih.
5. Benih hasil rekayasa genetik (GMO) tidak diperkenankan.
6. Bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/label biru)
dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. Masa
edar benih saat diterima oleh petani minimal satu bulan
sebelum kadaluarsa.
7. Spesifikasi Teknis mutu benih padi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku (Kepmentan No.
991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan).
8. Pada kemasan dicantumkan tulisan “Bantuan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan - Kementerian Pertanian Tahun
2020, tidak untuk diperjualbelikan”, nama produsen.
9. Apabila benih berasal dari provinsi lain, maka penyedia
harus melaporkan pemasukan benih ke BPSB setempat
untuk dapat dilakukan pengecekan mutu benih mengacu
pada Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor
170 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur
Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah. Apabila benih
didatangkan dari luar pulau, selain penyedia melaporkan
pemasukan benih ke BPSB setempat, penyedia juga harus
memiliki ijin dari Badan Karantina untuk pengeluaran benih
dari wilayah asal dan pemasukkan benih ke wilayah tujuan.
10
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
b. Pupuk Organik Non Subsidi
Pupuk organik non subsidi yang diadakan dalam paket bantuan
adalah sebanyak 500 kg/ha. Pupuk organik yang digunakan
harus memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai yang diatur
pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor
261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis
Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
dan sudah terdaftar pada Kementerian Pertanian dan dalam
masa edar sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01
Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati
dan Pembenah Tanah.
c. Bio pestisida
Bio pestisida yang diadakan dalam paket bantuan disesuaikan
dengan kebutuhan. Jenis pestisida yang diusulkan disesuaikan
dengan perkiraan serangan hama yang muncul atau mungkin
terjadi. Pilihan bio pestisida menggunakan yang sudah
terdaftar di Kementerian Pertanian dan dalam masa edar
sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pendaftaran Pestisida.
d. Sarana pembuatan pupuk hayati dan pestisida nabati
Apabila komponen sarana pembuatan pupuk hayati dan
pestisida nabati dapat disediakan sendiri oleh Kelompok
tani/Gapoktan penerima bantuan dan sepanjang proses
produksinya/cara perolehannya mengikuti ketentuan
11
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian
Organik, maka dana bantuan tersebut dapat digunakan sesuai
spesifik lokasi dan secara teknis disesuaikan dengan tingkat
perkembangan pertanian organik di lokasi masing-masing
dengan terlebih dahulu disetujui dan atau diketahui oleh
Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan atau BPTP setempat.
12
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
BAB IV
MEKANISME PENGADAAN
Pengadaan bantuan kegiatan Budidaya Padi Organik yang berupa
benih padi, pupuk organik non subsidi dan biopestisida
menggunakan mekanisme transfer barang (akun 526311),
sedangkan bantuan berupa sarana pembuatan pupuk hayati,
pestisida nabati menggunakan mekanisme transfer uang (akun
526312).
Pengadaan komponen benih padi, pupuk organik non subsidi dan
biopestisida menggunakan mekanisme transfer barang (akun
526311) sebagai berikut :
1. Pengadaan komponen dilakukan melalui mekanisme e-katalog
atau mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Pengadaan bantuan dilaksanakan oleh satker daerah pelaksana
kegiatan.
3. Mekanisme/tata cara pelaksanaannya mengacu pada
Mekanisme/tata cara pelaksanaannya mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 jo. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga. Pengadaan komponen bantuan pemerintah
13
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
kegiatan padi organik mengacu pada Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Penyedia mengadakan bantuan sesuai dengan volume kontrak
dan spesifikasi teknis. Penyedia bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak meliputi ketepatan kualitas barang, jenis,
jumlah, waktu penyerahan dan kelompok tani penerima sesuai
SK PPK.
A. Sosialisasi Kegiatan Budidaya Padi Organik
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas
Pertanian Provinsi berkewajiban untuk melakukan sosialisasi
kegiatan Budidaya Padi Organik sehingga petani memahami
kegiatan Budidaya Padi Organik.
B. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan
Prosedur penetapan penerima bantuan pemerintah kegiatan
Budidaya Padi Organik adalah sebagai berikut :
1. Kelompok tani atau pihak yang memenuhi kriteria CPCL
mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui
Konstratani/BPP/Petugas Lapangan dengan persyaratan
dan memuat informasi yang lengkap, diantaranya : identitas
ketua, anggota kelompok tani disertai NIK, alamat jelas,
jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih dan saprodi
lainnya), jenis varietas, jadwal tanam. (Lampiran 1. Form
CPCL)
14
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi kebenaran terhadap usulan meliputi kesesuaian
dengan kriteria dan kebenaran usulan CPCL dari
Konstratani/BPP/Penyuluh. Hasil verifikasi dtetapkan dalam
bentuk SK CPCL oleh Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota, selanjutnya diusulkan kepada Kepala
Dinas Pertanian Provinsi. (Lampiran 2. Form CPCL).
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas
usulan SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
Apabila disetujui, Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat
Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota (Lampiran 3). Selanjutnya PPK
menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan
Pemerintah yang disahkan oleh KPA (Lampiran 4).
4. PPK dapat berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
atau dari Dinas Pertanian Provinsi sesuai kewenangan KPA
dalam menetapkan PPK.
5. SK Penerima Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya
memuat: (a) Identitas penerima bantuan: Nomor Induk
Kependudukan (NIK)/KTP; (b) jenis dan jumlah barang.
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota
bertanggungjawab terhadap kebenaran CPCL, luas lahan
serta identitas penerima Bantuan Pemerintah.
7. E-proposal merupakan salah satu yang dijadikan acuan
dalam usulan CPCL.
15
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
8. Proses usulan CPCL sampai dengan Penetapan SK
Penerima Bantuan Pemerintah diselesaikan dalam waktu 10
hari kalender dan dapat menggunakan sistem aplikasi yang
terintegrasi.
9. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat
dilakukan dengan justifikasi dan bukti yang dapat diterima.
Realokasi atau perubahan penerima bantuan diusulkan
melalui mekanisme seperti halnya usulan awal dengan
mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau
perubahan.
10. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan
ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang
disahkan oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam ralat
SK Penetapan Penerima Bantuan.
11. Varietas yang diadakan sesuai dengan permintaan calon
penerima bantuan sepanjang varietas tersebut tersedia.
Apabila varietas yang diusulkan tidak tersedia, maka Pejabat
Pembuat Komitmen berhak menggantinya dengan varietas lain
yang sesuai dan tersedia. Penggantian varietas tersebut
dikomunikasikan dengan calon penerima bantuan.
12. Apabila kelompok tani mengajukan permohonan langsung
ke Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Tanaman
Pangan, maka permohonan diteruskan ke Direktur Serealia.
Selanjutnya Direktur Serealia memberitahukan kepada
Dinas Pertanian Kabupaten terkait dengan permohonan dari
16
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
kelompok tani di wilayahnya ditembuskan ke Dinas Provinsi.
Selanjutnya diproses mulai dari nomor 2.
C. Mekanisme Penyaluran Bantuan
Penyaluran bantuan melalui transfer barang dalam
pelaksanaannya mengacu pada PMK Nomor
173/PMK.05/2016, yaitu sebagai berikut:
1. Penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak
dan menyalurkan bantuan berdasarkan Surat Keputusan
Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
PPK dan disahkan KPA.
2. Setelah penandatanganan kontrak, penyedia
menginformasikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota
dan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang (P3B) yang
ditetapkan oleh PPK (Usulan P3B dapat dlihat pada
Lampiran 9) mengenai kesiapan penyedia untuk penyaluran
bantuan.
3. Penyedia menginformasikan mengenai penyaluran bantuan
kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, disamping itu Kepala
Dinas Kabupaten/Kota proaktif memonitor penyaluran
bantuan di wilayahnya sampai dengan selesainya
pelaksanaan kegiatan.
4. Sebelum bantuan disalurkan kepada penerima, P3B di
Kabupaten/Kota melakukan:
a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen bantuan.
b) Pemeriksaan fisik barang, identitas, volume, jenis, dan
masa edar.
17
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
c) Pemeriksaan barang sebelum disalurkan mengacu
pada kontrak atau Surat Keputusan Penerima Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan PPK.
5. Barang yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis
dan administratif oleh P3B dapat disalurkan oleh Penyedia
ke titik bagi.
6. Tanda bukti penyaluran dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah
pihak yaitu Pengurus/Pimpinan Penerima Bantuan
Pemerintah dengan wakil dari Penyedia, serta diketahui oleh
P3B, Kostratani/Petugas Penyuluh Pertanian/ Koordinator
Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas
(KCD) Pertanian Kecamatan/Petugas Pertanian lainnya
seperti pada Lampiran 10.
7. Form BAST dapat diketik atau ditulis tangan dengan tulisan
yang jelas dan terbaca.
8. BAST Penerima Bantuan Pemerintah dibubuhi stempel
penerima bantuan, apabila tidak ada stempel dinyatakan
melalui surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota
setempat.
9. Penyedia membuat rekapitulasi BAST Penerima Bantuan
Pemerintah ditandatangani oleh wakil Penyedia Bantuan
dan P3B, diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau
Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas
Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat
18
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
yang mewakili atas nama Kepala Dinas Provinsi, seperti
pada Lampiran 11.
10. Rekapitulasi BAST menjadi dasar pembuatan Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, seperti
pada Lampiran 12.
D. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan
Pelaksanaan kegiatan budidaya padi organik merupakan
kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab
seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah. Peran
dan tanggung jawab pemangku kepentingan adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Kepala Dinas Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana
kegiatan di lapangan bertanggung jawab antara lain:
a. Menghimpun, menerima dan melakukan identifkasi
kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan
(kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga
non pemerintah, dan lain-lain).
b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan
SK usulan calon penerima bantuan, meneruskan usulan
dan seterusnya.
c. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan oleh
penyedia barang sesuai dengan kontrak/SK penerima
bantuan.
19
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan
sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan
sasaran.
e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan
maupun penyediaan saprodi pada tahun selanjutnya
untuk keberlanjutan kegiatan.
2. Kepala Dinas Propinsi
Kepala Dinas Propinsi berperan sebagai penyelia
pelaksanaan kegiatan di wilayahnya, bertanggung jawab
antara lain :
a. Menghimpun, menerima dan melakukan verifikasi
usulan dari Dinas Kabupaten/Kota serta berbagai pihak
lain sesuai ketentuan (kelompok masyarakat, lembaga
pemerintah, lembaga non pemerintah, dan lain-lain).
b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan
surat persetujuan dan meneruskan pelaporan ke
Direktur Jenderal Tananam Pangan.
c. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan yang
dilakukan dan penyaluran bantuan sesuai dengan
kontrak/SK penerima bantuan.
d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan
sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan dan
sasaran.
20
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan
maupun penyediaan saprodi pada tahun selanjutnya
untuk keberlanjutan kegiatan.
3. Direktur Serealia
Direktur Serealia bertanggung jawab pada pengelolaan
kegiatan secara nasional, memiliki tugas dan tanggung
jawab antara lain:
a. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas
Propinsi.
b. Mengelola administrasi teknis kegiatan pengembangan
padi bebas residu.
c. Merencanakan dan memfasilitasi anggaran pembinaan
lanjutan untuk kegiatan budidaya padi organik.
21
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian
dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian
Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak
penyedia sarana produksi pendukung pelaksanaan kegiatan
budidaya padi tahun 2020. Pengendalian dilaksanakan secara
periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen.
Pengawasan pelaksanaan kegiatan budidaya padi Organik tahun
2020 dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas
fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, BPK, BPKP,
maupun lembaga pengawas lainnya) sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah/prinsip
pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean governance), maka pelaksanaan
Kegiatan Budidaya Padi Organik Tahun 2020, harus memenuhi
prinsip-prinsip:
1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN);
22
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan
demokratisasi;
4. Memenuhi azas akuntabilitas.
Terdapat 6 (enam) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Tahap sosialisasi program/kegiatan meliputi penjelasan tujuan
dan sasaran, mekanisme pengadaan barang,
pertanggungjawab-an administrasi serta pelaksanaan
monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. Tahap Persiapan berupa Seleksi CPCL, memastikan Calon
Petani dan Calon Lokasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dalam petunjuk ini;
3. Tahap pengadaan bantuan sarana produksi, memastikan
kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memastikan
ketersediaan saprodi sesuai dengan jadwal kontrak;
4. Tahap penyaluran, memastikan bantuan saprodi disalurkan pada
lokasi yang sesuai dengan SK PPK;
5. Tahap pemanfaatan bantuan, memastikan kebenaran dan
ketepatan penggunaan, ketersediaan saprodi sesuai dengan
jadwal tanam serta dimanfaatkan sesuai dengan tujuan;
6. Tahap Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, memastikan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan antara lain:
administrasi BAST, Berita Acara Hibah Barang Milik Negara, dan
lain-lain;
23
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
A. Monitoring
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program
dan kegiatan tahun 2020, maka dilakukan monitoring yang
dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai
dengan pelaksanaan kegiatan baik oleh petugas pusat, provinsi
dan kabupaten/kota. Beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian dalam pelaksanaan monitoring, antara lain :
1. Monitoring Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah.
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan realisasi
penyaluran bantuan benih dan sarana produksi lainnya
setiap minggu kepada PPK. Apabila ditemukan
penyimpangan terhadap ketentuan kontrak, maka harus
segera dilaporkan kepada PPK agar dapat segera diambil
tindakan.
2. Realisasi tanam dan panen.
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pengguna bantuan
melaporkan perkembangan realisasi pemanfaatan saprodi,
penyaluran bantuan, tanam dan panen.
Hasil monitoring tersebut dikirim secara periodik setiap
minggu (Form 7) ke Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta
Selatan 12520; Telp. (021) 7806262 ; alamat email.
24
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
B. Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, provinsi
dan kabupaten/kota pada saat dan setelah seluruh rangkaian
kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk
menilai tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan
program dan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan secara periodik
dan berjenjang sesuai dengan tahapan pengembangan usaha
kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan
akhir kegiatan. Evaluasi meliputi : (1) efektifitas bantuan,
(2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil/produksi,
(3) Penerapan komponen teknologi budidaya, dan
(4) permasalahan dan solusi di lapangan, dan 5) aspek lainnya.
B. Pelaporan
Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari
Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi
dan dari Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan c/q Direktorat Serealia. Penerima bantuan
harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan
kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun
anggaran, yang meliputi Berita Acara Serah Terima (BAST)
dan foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan budidaya,
hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-
lain. Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran
25
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
serta data dukung lainnya. Laporan pelaksanaan kegiatan serta
dokumen BAST pengelolaan bantuan pemerintah, disampaikan
ke Direktorat Serealia Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu–Jaksel 12520;
Telp. (021) 7806262; email. [email protected] dan
padiserealia@ gmail.com Kinerja penyampaian laporan,
peningkatan luas tanam, serapan anggaran dan capaian
produksi merupakan salah satu dasar pengalokasian anggaran
Tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya sebagai penerapan
azas reward and punishment.
D. Pembiayaan Kegiatan
Pembiayaan pengadaan barang dan jasa, pengawasan
penyaluran bantuan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan
budidaya padi organik dialokasikan dalam DIPA Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan melalui DIPA Pusat dan Tugas
Pembantuan (TP) di provinsi.
26
Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Organik Tahun 2020
Lampiran 1. Form Usulan CPCL (Kelompoktani melalui Kostratani/BPP/BP3K/PPL/......
Kode CPCL Kegiatan : 1762. CPCL Budidaya Padi Organik
Sumber Dana : DIPA Provinsi/ DIPA Pusat (Pilih salah satu)
Usulan CPCL No Petani/NIK Luas
lahan
(ha)
Jenis
lahan
Benih
(kg)
Varietas
Benih
Pupuk
Organik
(kg)
Bio pestisida
(pkt)
Sarana
Pembuatan
Pupuk
organik, dll
(pkt)
Jadwal
tanam
Provitas
Existing
(kw/ha)
Target
Provitas
(kw/ha)
1 Xxxxxxx
197398377456
1 ladang 25 Inpari 23 500 1 1 Jan’20 30,0 40,0
2 Yyyyyyy
196599889000
dst sawah
Jumlah 30 1.350 1.000 25 25 30,0 40,0
.........................., ............2020
Kostratani/Ka BPP/BP3K Kec......Kab....... Ketua Kelompoktani
Tandatangan/Stempel tandatangan/stempel
Nama/NIP/No HP Nama/No Hp
Nama Poktan : xxxxxxxxxx Desa : xxxxx
Ketua/NIK : yyyyyyyyyyyy/ 197123456834 Kec : yyyyy
Anggota/ Lahan : 25 org / 30 Hektar Prov : zzzzz
27
Lampiran 2.a. SK Penetapan CPCL Kab/Kota
28
29
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran 2B. Lampiran SK CPCL Kab/Kota …..
Kode Kegiatan : 1762. Serealia
Sumber Dana : DIPA Provinsi / DIPA Pusat (Pilih Salah Satu)
Kab/Prov : ………………..
Usulan CPCL
2 yyyyy xxx/yyyxxx/123456/H
P.081210 sawah
20 500 3.000 30 30 30 40,0
Jenis
Lahan
(Ha)
NoKelompok
TaniDesa/Kec
Ketua/NIK/No
.HP
Luas
Lahan
(Ha)
Jumlah
……………….,……………………… 2020
Target
Provitas
(Kw/Ha)
1 xxxxx xxx/yyyxxx/123456/H
P.081210 sawah 25 VUB 500
Benih (Kg)Varietas
Benih
Pupuk
Organik non
Subsidi (kg)
Biopestisida
(pkt)
Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota
Tanda Tangan
Nama
NIP
Sarana Pembuatan
Pupuk Hayati, dll (pkt)
33 Maret'20 30,0 40,0
Jadwal
Tanam
Provitas
existing
(Kw/Ha)
30
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran 3. Surat Persetujuan CPCL Dinas Pertanian Provinsi
Tandatangan / Stempel
31
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran 4. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah
32
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
33
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
34
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran 5. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN (526 DIPA Pusat)
……………..,……………………..2020
Ketua …………………………………..
Tandatangan / Stempel
Nama
Materai
Rp.6.000
35
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran 6. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN (526 DIPA Pusat)
NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ………………………………………………….. ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN
PENERIMA ……………………………………….. Nomor : ……………………………….
Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ...................., kami yang bertandatangan dibawah ini : I. Nama : NIP : Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : Jabatan : Yang bertandatangan untuk dan atas nama ………………………… berkedudukan di Jalan ………………………………….…. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. dengan memperhatikan : 1. Surat Permohonan ………………..… Kabupaten …………………… Nomor :
………………… tanggal …………………. hal Permohonan Persetujuan hibah berupa ………………….. Kepada Penerima ……………………………
2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Kegiatan Pengadaan……………………………………. APBN TA. 2020 dari Kelompok Tani/Gapoktan Nomor : …………………………………
36
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
3. Surat Menteri Pertanian Nomor : ………………….. tanggal …………… hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Pertanian R.I. Kepada Dalam rangka menindaklanjuti persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian Nomor :………………………….…….. tanggal ……………..……. dan Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (081.03.0199.238251.000.KP) Kegiatan ………………………….. APBN Pusat TA. 2020 berupa …………………………. Senilai Rp ………………….- (………………………. ) sebagaimana terlampir.
Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian
c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP) sebagaimana daftar terlampir kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp …………………………,- (………………………………..) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.
PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA; 2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan SIMAK -
BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP)
3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini menjamin difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat (3).
37
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU; 2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan
tujuan hibah; 3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan adminitrasi,
fisik dan pengamanan hukum.
PASAL 4
SERAH TERIMA
Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan…………………………………… yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian Hibah ini.
PASAL 5 LAIN-LAIN
1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku
serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani; 2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing
satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II
Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Penerima a.n Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…………..………… ………….………………… NIP.
38
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor : Tanggal :
NOKODE
BARANG
JENIS
BARANG
MERK /
TYPE /
VARIETAS
TAHUN JUMLAHNILAI
PEROLEHAN
NILAI
BUKUKONDISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAIK
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Penerima a.n Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…………..………… ………….………………… NIP
39
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran 7. Contoh BAST Hibah BMN 526 (DIPA Pusat)
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
ANTARA KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN PENERIMA ………………………………………..
Nomor : ……………………………….
Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ...................., kami yang bertandatangan dibawah ini : I. Nama : NIP : Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : Jabatan : Yang bertandatangan untuk dan atas nama ………………………… berkedudukan di Jalan ………………………………….…. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa ………………………………….. dengan nilai sebesar Rp …………………………. ( ……………………………………………………………… ) yang terletak di …………………………………………. sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada ………………………………. sesuai persetujuan Nomor ………………………………… tanggal …………………….. bulan …………………………… tahun 2020.
40
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya …………………………… berdasarkan ……………………………….
4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap BMN berupa …………………………………….. sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Penerima a.n Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…………..………… ………….………………… NIP
41
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor : Tanggal :
NOKODE
BARANG
JENIS
BARANG
MERK /
TYPE /
VARIETAS
TAHUN JUMLAHNILAI
PEROLEHAN
NILAI
BUKUKONDISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAIK
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Penerima a.n Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…………..………… ………….………………… NIP.
42
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran 8. Contoh BAST Hibah BMN Pengadaan Daerah
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN SATKER DINAS PERTANIAN ……………..
KABUPATEN/KOTA ……………. (KODE SATKER)
DARI
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA
BUPATI KABUPATEN/KOTA …………………..
C.Q KEPALA DINAS PERTANIAN ………………… KABUPATEN/KOTA …………………… (KODE SATKER)
NOMOR :
Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ...................., kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini : I. Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. Nama : NIP : Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ………….… bertindak untuk dan atas nama Bupati …………….. berkedudukan di Jalan ……………………… selanjutnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
43
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Selanjutnya dengan mengingat: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5089/Kpts/PL.140/12/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan Dilingkungan Kementerian Pertanian Untuk dan Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara pengadaan Dinas ………………………………. yang diperoleh dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2020 dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut :
PASAL 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dinas ……………….... Kabupaten/Kota …………………. (kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini
PASAL 2
PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dinas Dinas ……………….... Kabupaten/Kota ……………………. (kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU untuk digunakan bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ………………………….
PASAL 3 (1) Kementerian Pertanian melalui Satker Dinas Dinas …………....
Kabupaten/Kota …………………. (kode satker) selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan barang tersebut dari Aplikasi Persediaan serta melaporkan mutasi kurang kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(2) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ………………… menatausahakan barang tersebut dan melaporkan pada neraca Kabupaten/Kota ……………………..
PASAL 4
Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
44
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
PASAL 5 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat), masing-masing 1 (Satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ………………………….
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA a.n. Gubernur/Bupati/Walikota Asal a.n Menteri Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota ……… Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kepala Dinas Nama Satker Nama Kepala Dinas ……..…… Nama Direktur Jenderal TP ……… NIP.
45
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Lampiran 9
( Kop Dinas Kabupaten/Kota )
Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan/Kepala Dinas Pertanian Provinsi (pilih salah satu) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Di Jakarta Sehubungan dengan kegiatan Bantuan Pemerintah ………………………. TA 2020, bersama ini kami usulkan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang untuk Kabupaten/Kota…………………………
yaitu :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Nomor Telepon :
Mohon perkenan Bapak untuk memproses lebih lanjut. Terima kasih.
Kepala Dinas
Pertanian
Kabupaten/Kota
..................
ttd
(...............Nama………….) NIP…………………………
46
Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering
Tahun 2020
Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ………… TA. 2020
No. ............................................ Pada hari ini .......... tanggal ……...... bulan............Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Desa .........Kecamatan ........... Kabupaten/Kota ........... Provinsi ............ kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama :.............. Jabatan :.............. Perusahaan :.............. Alamat :.............. Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA 2. Nama : .............. Jabatan : .............. Kelompoktani : .............. Alamat : .............. Nomor HP : ................. Yang Menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA Sesuai dengan Kontrak nomor ..................... tanggal ................ maka, pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan …………. sebagai berikut:
Jenis Komoditas/ Varietas
Volume (Kg) Nomor
Lot/Batch No. Sertifikat Masa Edar
Jumlah
Demikian Berita Acara Serah Terima bantuan ……… ini dibuat, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK KEDUA Ketua/Sekretaris/Bendahara
Poktan/Gapoktan ....................
Ttd
(…………….Nama……………………)
PIHAK PERTAMA Wakil Penyedia ………….
Ttd
(…………….Nama……………………)
Petugas Kostratani/Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas
Pertanian lainnya
Ttd
(…………….Nama……………………) NIP.
Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang
Ttd
(…………….Nama……………………) NIP.
Mengetahui,
Lampiran 10
47
Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang
Bantuan Pemerintah ……………………. TA. 2020
No. :...........................
Kabupaten : …......................
Nomor Kontrak : …...................…
No. No
BAST
Kec Desa Nama
Kelompok
Tani
NIK Ketua
Poktan
Varietas/
Jenis
Volume ………
(Kg)
No Lot No.
Sertifikat
Masa Edar
Jumlah
PIHAK KEDUA Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang
Ttd
(…………….Nama……………………)
PIHAK PERTAMA Wakil Penyedia ………….
Ttd
(…………….Nama……………………)
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota…………….
Ttd
(…………….Nama……………………) NIP.
Kepala Dinas/Pejabat Yang Mewakili
Provinsi…………………. Ttd
(…………….Nama……………………) NIP.
Mengetahui,
Lampiran 11
48
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Pemerintah ………… TA. 2020
No. ............................................ Pada hari ini .......... tanggal ……...... bulan............Tahun Dua Ribu Dua Puluh di ……………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama :.............. Jabatan : Direktur PT/CV. (Perwakilan Penyedia)…………… Alamat :.............. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA 2. Nama : .............. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)………………… Alamat : .............. Selanjutnya Pihak PERTAMA berdasarkan kontrak kerja nomor ………………. tanggal……….... telah menyerahkan pekerjaan bantuan pemerintah ………………. TA 2020 kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari Pihak PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut :
Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan
Pemerintah ………………….. TA 2020 ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Nomor Rekapitulasi Berita Acara
Tanggal
Kab
Volume ……(Kg)
Varietas/
Jenis
Keterangan
Jumlah
Lampiran 12
PIHAK KEDUA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Ttd
(…………….Nama……………………) NIP.
PIHAK PERTAMA Wakil Penyedia ………….
Ttd
(…………….Nama……………………)