Dokumen ASB Purworejo 2010
-
Upload
riki-kurniawan-ramang -
Category
Documents
-
view
202 -
download
71
description
Transcript of Dokumen ASB Purworejo 2010
-
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN PURWOREJO
BUPATI PURWOREJO,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal.
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan
anggaran perlu adanya penyetaraan harga secara proporsional setiap kegiatan pada instansi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Analisis Standar Belanja Kabupaten Purworejo
Mengingat 1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
-
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Purworejo (Berita Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor xxxxx);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34.A Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 25.a Seri E Nomor 21.a).
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN PURWOREJO.
-
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk satu tahun anggaran;
5. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yag mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja;
Pasal 2
Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Pasal 3
Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkakan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
Pasal 4
Penyetaraan kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi terkait inflasi, maka setiap tahun dilakukan penyesuaian Indeks Analisa Standa Belanja sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun berikutnya bagi SKPD.
-
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 6 Desember 2010
BUPATI PURWOREJO
ttd
MAHSUN ZAIN
Diundangkan di Purworejo Pada tanggal 6 Desember 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan
ttd
Drs. TRI HANDOYO, MM BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010 NOMOR 35 SERI E NOMOR 21
-
LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010
ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN PURWOREJO
-
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................. DAFTAR ISI ....................................................................... DAFTAR GAMBAR ................................................................
i ii v
BAB I PENDAHULUAN I 1 1.1. Latar Belakang
................................................ 1.2. Permasalahan
................................................. 1.3. Tujuan dan Sasaran
.......................................... 1.4. Output yang Diharapkan
.................................... 1.5. Arahan Hukum Perlunya Pemutakhiran
Data ASB .......
I 1 I 3 I 3 I 4 I 4
BAB II DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
II 1
2.1. Dasar Hukum Penyusunan ASB .............................
2.2. Konsep Penyusunan ASB .....................................
A. Activity Based Costing ................................... B. Pendekatan Perilaku Biaya ............................. C. Teknik Penentuan Biaya Tetap dan Biaya Variabel .
II 1 II 5 II 5 II 8
II 14
BAB III METODE PENGEMBANGAN ASB PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
III 1
3.1. Langkah-langkah Penyusunan ASB .........................
A. Pengumpulan Data ....................................... B. Inisiasi Penyusunan ASB .................................
3.2. Pola Pikir Penyusunan ASB ..................................
III 1 III 2 III 3 III 5
BAB IV ANALISIS STANDAR BELANJA IV 1 4.1. KEGIATAN NON URUSAN (EX ADUM):
4.1.1. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI LINGKUP SKPD DINAS .................
IV 1
IV - 1
-
ii
4.1.2. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI LINGKUNGAN SKPD BADAN ........... 4.1.3. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI LINGKUNGAN SKPD KANTOR ......... 4.1.4. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM
PERKANTORAN DI LINGKUP SETDA (TIDAK TERMASUK BAG. UMUM SETDA) .........................................
4.1.5. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI TINGKAT KECAMATAN ................. 4.1.6. ASB PEMELIHARAAN BANGUNAN / GEDUNG / RUMAH /
KANTOR ........................................................ 4.1.7. ASB PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, DAN PERIJINAN
KENDARAAN DINAS ........................................... 4.1.8. ASB PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP SKPD (RENSTRA
SKPD RKA/DPA SKPD LAPORAN KEUANGAN SKPD, LAPORAN CAPAIAN KINERJA) ...............................
4.1.9. ASB PENYUSUNAN DOKUMEN (RENSTRA SKPD RKA/DPA SKPD LAPORAN KEUANGAN SKPD, LAPORAN CAPAIAN KINERJA) LINGKUP KECAMATAN ............................
4.2. KEGIATAN URUSAN: 4.2.1. ASB PENGIRIMAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIKLAT) STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR .....................................................
4.2.2. ASB PELATIHAN TEKNIS BAGI APARATUR ................. 4.2.3. ASB PELATIHAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT .............. 4.2.4. ASB SOSIALISASI/PENYULUHAN ............................. 4.2.5. ASB PEMBINAAN/PENDAMPINGAN/FASILITASI/
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/LEMBAGA LINGKUP KECAMATAN ...................................................
4.2.6. ASB PEMBINAAN / PENDAMPINGAN / FASILITASI / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ..............................
4.2.7. ASB PEMBINAAN/PENDAMPINGAN/FASILITASI/ PEMBERDAYAAN LEMBAGA/ORGANISASI ..................
4.2.8. ASB KONFERENSI / FORUM DIALOG / KOMUNIKASI / KOORDINASI / MUSREN LINGKUP KABUPATEN ...........
4.2.9. ASB KONFERENSI FORUM DIALOG / KOMUNIKASI / KOORDINASI / MUSREN LINGKUP KECAMATAN ...........
4.2.10 ASB PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP DAERAH ......... 4.2.11 ASB PENYUSUNAN DATA DASAR PEMBANGUNAN ......... 4.2.12 ASB PEMETAAN/PENELITIAN/PENDATAAN ................ 4.2.13 ASB PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN
PERATURAN DAERAH ......................................... 4.2.14 ASB MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN DI LINGKUNGAN INTERN SKPD ................ 4.2.15 ASB MONITORING/PENGAWASAN/PENGENDALIAN/
IV - 3
IV 5
IV - 7
IV 9
IV 11
IV 14
IV 18
IV 21
IV 23
IV 23 IV 25 IV 27 IV 29
IV 32
IV 37
IV 41
IV 45
IV 48 IV 50 IV 52 IV 54
IV 57
IV 59
-
iii
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN ANTAR SKPD DI LINGKUP KABUPATEN ........................................
4.2.16 ASB SOSIALISASI DAN/ATAU MONITORING / PENGAWASAN / PENGENDALIAN / PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DI LINGKUP KECAMATAN ...........
4.2.17 ASB INTENSIFIKASI PENYETORAN PBB DI KECAMATAN .. 4.2.18 ASB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ...... 4.2.19 ASB FASILITASI URUSAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN . 4.2.20 ASB PROMOSI DAN PUBLIKASI .............................. 4.2.21 ASB PENYELENGGARAAN PAMERAN ....................... 4.2.22 ASB PENYELENGGARAAN ACARA SECARA MASSAL
(KOMPETISI, LOMBA, TURNAMEN, PENTAS, EVENT DAN SEJENISNYA) ..................................................
4.2.23 ASB PENGUJIAN/PENILAIAN/AKREDITASI/SERTIFIKASI . 4.2.24 ASB PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT ........................................... 4.2.25 ASB PRAKTEK / PEMBUATAN DEMPLOT / DEMPOND / PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN ......................... 4.2.26 ASB PENGADAAN BELANJA BAHAN MATERIAL, BAHAN
CETAKAN DAN/ATAU BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI NILAI Rp. 100.000.000,- ................... ASB PENGADAAN BELANJA BAHAN MATERIAL, BAHAN CETAKAN DAN/ATAU BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI NILAI > Rp. 100.000.000,- ..................
4.2.27 ASB PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FISIK / KONSTRUKSI (BELANJA MODAL) ............................
4.2.28 ASB PENGELOLAAN BANTUAN .............................. 4.2.29 ASB KONFERENSI TINGKAT KECAMATAN .................. 4.2.30 ASB PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA LINGKUP
KECAMATAN ................................................... 4.2.31 ASB PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA DEWAN (DPRD) 4.2.32 ASB PENANGANAN KEADAAN DARURAT DAN BENCANA .
IV 62
IV - 65 IV - 67 IV 69 IV 71 IV - 73 IV - 75
IV - 77 IV - 79
IV - 81
IV - 83
IV 85
IV - 88
IV 90 IV - 92 IV - 93
IV - 95 IV - 97 IV - 98
-
iv
DAFTAR GAMBAR
NO NAMA GAMBAR HAL
Gambar 2.1. Perilaku Biaya Tetap (Fixed Cost) .................................. II 9 Gambar 2.2. Perilaku Biaya Variabel (Variable Cost) ........................... II 11 Gambar 2.3. Model Perilaku Biaya Kegiatan ...................................... II 13 Gambar 3.1. Pola Pikir Penyusunan ASB ........................................... III 6
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
I.1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Upaya untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata
pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia, terus dilakukan, baik di
tingkat pemerintah melalui penyempurnaan berbagai regulasi di bidang
keuangan negara, maupun di daerah melalui penyediaan instrumen dan
infrastruktur pendukung dalam pengimplementasian manajemen keuangan
daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari berbagai upaya, baik di tingkat
pemerintah maupun pemerintah daerah adalah dalam upaya untuk
menciptakan sistem dan manajemen keuangan daerah yang semakin ekonomis,
efisien, efektif, transparan, akuntabel, responsip dan demokratis.
Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan
Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Kepmendagri No 29 Tentang Tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD, diganti dengan paket perundangan lain, diantaranya;
Undang-Undang No 17 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 59
Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP No. 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam perspektif teori manajemen anggaran publik (public expenditure
management), pemberlakuan ketiga payung hukum pengelolaan keuangan
daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
I.2
pengelolaan keuangan negara disamping memperkuat terciptanya outcome
pengelolaan keuangan publik, berupa; teralokasinya sumber pembiayaan publik
pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (strategic allocation),
terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (technical efficiency) dan
terciptanya disiplin anggaran (Fiscal Discipline).
Secara lebih spesifik, untuk menciptakan ketiga outcome pengelolaan
keuangan daerah tersebut maka diperlukan berbagai instrumen kebijakan
pengelolaan keuangan yang mengatur siklus manajemen strategis pengelolaan
keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga evaluasi serta
pertanggungjawaban.
Standar Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung dalam hal ini berfungsi
sebagai rambu-rambu yang mengatur penyusunan belanja langsung kegiatan
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan batasan rekening-rekening yang
rasional serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
Sedangkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dianggap penting dalam proses
verifikasi anggaran yang selama ini cenderung belum standar dan masih
dilaksanakan secara manual serta sangat tergantung pada penilaian individual
pelaksana verifikasi anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu kabupaten di Jawa
Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan reformasi
dan pembenahan secara bertahap dan berkesinambungan dalam tata kelola
pemerintah daerah pada umumnya dan keuangan daerah pada khususnya.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2007
adalah melakukan penyusunan base-line data Analisis Standar Belanja (ASB).
Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perubahan pada
berbagai variabel atau faktor penentu besaran anggaran suatu kegiatan, maka
dirasakan perlu untuk melakukan pemutakhiran data ASB yang sudah disusun
tersebut, sehingga dapat diaplikasikan dalam penyusunan RKA-SKPD tahun
anggaran 2011.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
I.3
1.2. PERMASALAHAN
Base-line data Analisis Standar Belanja (ASB) yang sudah disusun Kabupaten
Purworejo berdasarkan basis data periode sebelumnya, dalam
pengimplementasiannya di tahun anggaran mendatang membutuhkan sejumlah
penyesuaian dan pembaruan (up-dating) data.
Beberapa alasan yang mendasari perlunya up-dating data ASB ini adalah:
a. Base-line data ASB disusun secara bertahap dan berencana. Hal ini
didasarkan atas pertimbangan bahwa penjelasan Pasal 39 ayat (2) PP
No. 58 Tahun 2005 mengisyaratkan bahwa penerapan ASB hendaknya
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di
masing-masing daerah.
b. Base-line data ASB yang telah disusun pada periode sebelumnya, karena
keterbatasan data menyebabkan beberapa jenis kegiatan tidak bisa
diakomodir dan karenanya perlu dirumuskan kembali;
Formula ASB yang telah disusun berdasarkan atas basis data tahun anggaran
sebelumnya, tidak akan sesuai untuk ditetapkan pada tahun anggaran mendatang.
Salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian ini adalah adanya inflasi.
1.3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
melakukan pemutakhiran data dan software ASB serta peningkatan kualitas
SDM aparatur dalam penerapan ASB, sehingga dapat diaplikasikan dalam
penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2011.
Sedangkan, sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur melalui proses
transfer of knowledge dalam proses penyusunan pemutakhiran data
ASB, sehingga diharapkan aparatur pemerintah Kab. Purworejo
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
I.4
selanjutnya dapat menyusun dan memperbarui data ASB di tahun-
tahun selanjutnya;
Memfasilitasi pemerintah Kab. Purworejo dalam mempersiapkan,
menyusun dan memutakhirkan/memperbarui data ASB sebagai salah
satu instrumen pendukung dalam penyusunan anggaran daerah
(RAPBD).
1.4. OUTPUT YANG DIHARAPKAN
Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Pemutakhiran data ASB yang sudah disusun;
Penyesuaian software ASB yang sudah ada; dan
Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam penerapan Analisis Standar
Belanja (ASB) di Kab. Purworejo.
1.5. ARAHAN HUKUM PERLUNYA PEMUTAKHIRAN DATA ASB
Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan
ASB, secara implisit mensyaratkan bahwa ASB harus disusun setiap tahun
bersamaan dengan penyusunan RKA-SKPD dan dilakukan secara bertahap. Oleh
karena itu, maka data ASB yang sudah disusun, perlu disesuaikan dan
dimutakhirkan setiap tahun anggaran bersamaan dengan penyusunan standar
harga.
Pemutakhiran data ASB Kab. Purworejo berpedoman pada:
1. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan RKA-SKPD dengan
pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari
kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan
hasil tersebut; dan Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
I.5
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian
kinerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, standar satuan
harga, dan standar pelayanan minimal.
2. Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang dimaksud
dengan Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan,
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan Analisis Standar Belanja
dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Pasal 93 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target
kinerja, Analisis Standar Belanja, standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimal. Sedangkan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa:
Analisis Standar Belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.1
BAB 2 DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
2.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud
pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan
Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya
tujuan bernegara. Arahan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait
dengan Analisis Standar Belanja (ASB), antara lain:
1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
167 ayat 3 Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur
kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2) Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 167 ayat 3:
a. Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan.
b. Yang dimaksud dengan Standar harga adalah harga satuan setiap unit
barang yang berlaku di suatu Daerah.
c. Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan
yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.2
d. Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah
standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal
kelayakan.
e. Termasuk dalam peraturan perundangan antara lain pedoman
penyusunan analisa standar belanja, standar harga, tolok ukur
kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 Untuk
mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar
analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
4) Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat
2:
a. Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
b. Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran
keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat
Daerah.
c. Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit
biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.
5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 39 ayat 2, Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
6) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 41 ayat 3, Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah
kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas
dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.3
tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta
capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : Rancangan surat edaran
kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja
SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD
terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas,
tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka
pencapaian prestasi kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening
APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar
satuan harga.
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 :
9) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian
atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan
standar pelayanan minimal.
a. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan
yang direncanakan.
b. Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas,
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.4
kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap
program dan kegiatan.
c. Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
d. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku
disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
e. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 Pembahasan oleh TAPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah
kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang
telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan
lainnya, serta capaivn kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran
kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar
pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar
SKPD.
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : Rancangan
surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang
terkait;
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
program/kegiatan SKPD;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. dihapus;
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.5
e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS,
analisis standar belanja dan standar satuan harga.
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 : Pembahasan
oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menelaah:
a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada
RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen
perencanaan lainnya;
b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja,
standar satuan harga;
c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian
kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan
standar pelayanan minimal;
d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009, (Romawi III) Teknis Penyusunan APBD No. 4 : Substansi
Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD lebih disederhanakan,
hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan
yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada
PPKD dan dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi
KUA, PPAS, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga.
2.2. KONSEP PENYUSUNAN ASB
A. ACTIVITY BASED COSTING
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.6
Pengalokasian sumber daya dalam rangka menghasilkan kinerja
pengelolaan keuangan yang ekonomis, efesien dan efektif, sering dihadapkan
oleh situasi dan pilihan yang sulit. Sering keputusan diambil tidak berdasarkan
data yang memadai dan mendukung, sebab hanya didasarkan atas feeling atau
intuisi. Dalam situasi yang demikian, tersusunnya Analisis Standar Belanja
(ASB) sangat membantu para pengambil kebijakan untuk menghasilkan
keputusan yang logis dengan didukung oleh fakta atau data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penilaian
kewajaran suatu kegiatan cenderung bersifat relatif. Artinya wajar menurut
satu orang mungkin akan berbeda dengan wajar menurut pendapat orang lain.
Karena bersifat relatif, maka diperlukan adanya tolok ukur atau benchmark
yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah suatu kegiatan
dapat dianggap wajar atau tidak wajar.
Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan
Analisis Standar Belanja (ASB), salah satunya adalah pendekatan Activity-Based
Costing (ABC). Dengan pendekatan ABC dapat diukur kinerja proses dan
aktivitas, penentuan biaya dalam proses yang menghasilkan output, dan
mengidentifikasi berbagai kemungkinan/peluang untuk menghasilkan proses
pengelolaan kegiatan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan atas
pertimbangan bahwa pendekatan yang bersifat kualitatif semata-mata tidak
cukup digunakan sebagai ukuran tunggal untuk mengukur peningkatan
pelayanan yang diberikan. Disisi lain ukuran yang bersifat kualitatif dapat
digunakan untuk mengukur kinerja apakah suatu pelayanan sudah dilaksanakan
secara lebih baik (better), tapi tidak sepenuhnya mampu digunakan untuk
menilai apakah kegiatan tersebut menjadi lebih murah (cheaper) dan/atau
lebih cepat (faster). Dengan pendekatan ABC, memungkinkan untuk dapat
mengintegrasikan baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif tersebut.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.7
Pendekatan ABC merupakan suatu teknik untuk mengukur secara
kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (the cost and performance of
activities) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik biaya
pelaksanaan maupun biaya administratif suatu kegiatan. Dengan pendekatan
ini, proses evaluasi dan penilaian dilaksanakan berdasarkan biaya-biaya per
kegiatan dan bukan didasarkan atas alokasi bruto (gross allocations) pada suatu
organisasi atau unit kerja.
Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatan akurasi biaya penyediaan
barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (fixed cost)
dan biaya variabel (variabel cost) dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengetahui biaya total (total cost) atau secara matematis Biaya Total = Biaya
Variabel + Biaya Tetap.
Dengan menggunakan konsepsi ABC, maka informasi hubungan antara
biaya dan output suatu kegiatan dapat dilihat berdasarkan:
a. Biaya Total Aktivitas (Total Cost of Activity) yaitu Total biaya
langsung dan biaya overhead yang timbul karena atau
dialokasikannya sejumlah sumberdaya untuk melaksanakan suatu
kegiatan tertentu;
b. Pendorong biaya (Cost Driver) adalah suatu faktor terukur yang
menyatakan jumlah target kinerja yang dianggap berpengaruh
terhadap pengalokasian biaya dalam satu aktivitas tertentu, misalnya
besar kecilnya biaya suatu kegiatan pelatihan akan dipengaruhi oleh
besar kecilna jumlah peserta, lama waktu pelaksanaan pelatihan dan
sebagainya;
c. Biaya total suatu proses (Total Cost of the Process) yaitu total biaya
dari semua aktivitas dalam suatu proses yang ditentukan oleh jumlah
faktor pendorong biaya untuk setiap aktivitas dalam kaitannya
dengan output suatu proses.
d. Biaya output (the cost of the output) adalah total biaya dari satu
kegiatan.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.8
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.9
B. PENDEKATAN PERILAKU BIAYA
Biaya (cost) yang digunakan dalam menghasilkan suatu barang dan jasa
baik di sektor swasta maupun publik dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis
biaya, yaitu biaya tetap (fixed cost), biaya variabel (variable cost) dan biaya
gabungan (mixed cost). Biaya-biaya tersebut umumnya terbagi dalam 3 divisi,
yaitu biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya administratif. Pemahaman
akan jenis-jenis biaya ini akan sangat membantu dalam menentukan
pembiayaan (budgeting), pengawasan (control) dan pembuatan keputusan
(decision making). Untuk tujuan teresbut maka perlu pemahaman tentang
perilaku biaya (cost behavior). Perilaku biaya secara umum digunakan untuk
menggambarkan apakah biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu
barang dan/atau jasa mengalami perubahan jika output yang dihasilkan
mengalami perubahan.
B.1. Biaya Tetap (Fixed Cost)
Biaya tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan (tidak naik
dan tidak turun) pada skala tertentu, sekalipun output yang dihasilkan
mengalami perubahan (naik/turun). Secara lebih umum, suatu biaya tetap
adalah suatu biaya yang dalam jumlah totalnya tetap konstan dalam suatu
range waktu tertentu sekalipun jumlah output yang dihasilkan mengalami
perubahan.
Untuk menggambarkan biaya tetap ini, misalkan sebuah kegiatan
pelatihan. Anggaplah untuk melaksanakan pelatihan tersebut, panitia
menyewa sebuah mesin potokopi dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- per
bulan per unit. Efektif waktu yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan
tersebut adalah selama 3 hari. Biaya sewa mesin potokopi ini tidak akan
mengalami perubahan sekalipun jumlah peserta pelatihan dan jumlah hari
efektif pelatihan (selagi masih dalam range 30 hari kerja) mengalami
perubahan, yaitu tetap Rp. 5.000.000,-/bulan/unit. Pola ini terlihat dalam
contoh kasus berikut ini:
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.10
Sewa Mesin Photokopi Jumlah Peserta
Pelatihan Biaya Per Unit
Rp. 5.000.000,- 25 orang Rp. 200.000,-
Rp. 5.000.000,- 50 orang Rp. 100.000,-
Rp. 5.000.000,- 75 orang Rp. 66.667,-
Rp. 5.000.000,- 100 orang Rp. 50.000,-
Rp. 5.000.000,- 200 orang Rp. 25.000,-
Secara grafis, pola biaya tetap ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Dua hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait dengan terminologi
biaya tetap ini adalah range waktu yang relevan dan dalam total. Dalam
kasus persewaan mesin photokopi, kita menggunakan range yang relevan ini
dalam konteks waktu. Artinya setelah jangka waktu lebih dari 1 bulan, biaya
sewa mesin photokopi akan mengalami perubahan. Dalam kasus yang lain,
range yang relevan ini akan lebih tepat diukur berdasarkan jumlah output yang
dihasilkan.
BT = Rp. 5.000.000,-
Biaya
25 org 50 org 75 org 100 org 200 org
Peserta Pelatihan
Gambar 2.1. Perilaku Biaya Tetap (Fixed Cost)
Rp. 5.000.000,-
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.11
B.2. Biaya Variabel (Variable Cost)
Sebuah biaya disebut sebagai biaya variabel jika dalam total terjadi
perubahan jumlah output yang dihasilkan, maka jumlah biaya yang
dialokasikan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut juga berubah. Dengan
kata lain, biaya variabel akan mengalami peningkatan jika terjadi peningkatan
output, dan sebaliknya akan turun jika jumlah output yang dihasilkan juga
berkurang.
Misalkan dalam contoh kasus kegiatan pelatihan di atas, di samping
memerlukan biaya sewa mesin photokopi, pelatihan tersebut juga memerlukan
seminar kits (seperti tas, modul, pulpen dan notebook). Besar kecilnya jumlah
seminar kits yang dibutuhkan akan sangat tergantung pada seberapa banyak
jumlah peserta pelatihan. Semakin banyak jumlah peserta pelatihan, semakin
besar jumlah seminar kits yang harus disediakan, dan sebaliknya. Dalam
konteks yang lebih luas, kita juga bisa melihat, bahwa besar kecilnya biaya
yang digunakan untuk melaksanakan suatu pelatihan akan sangat tergantung
pada besar kecilnya jumlah peserta pelatihan dan jam pelajaran yang
dialokasikan untuk melaksanakan pelatihan tersebut.
Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan hal ini dapat dilihat dalam contoh
berikut:
Biaya Seminar Kits Jumlah Peserta
Pelatihan Biaya Per Unit
Rp. 625.000,- 25 orang Rp. 25.000,-
Rp. 1.250.000,- 50 orang Rp. 25.000,-
Rp. 1.875.000,- 75 orang Rp. 25.000,-
Rp. 2.500.000,- 100 orang Rp. 25.000,-
Rp. 5.000.000,- 200 orang Rp. 25.000,-
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.12
Secara grafis, pola biaya variabel ini dapat digambarkan sebagai berikut:
B.3. Klasifikasi Biaya Berdasarkan Perilakunya
Pengklasifikasian biaya (biaya tetap dan biaya variabel) berdasarkan
perilaku, dapat dikelompokkan berdasarkan waktu pemakaian sumber daya.
Sumberdaya yang ada selanjutnya diidentifikasi berdasarkan kebutuhan dan
output yang dihasilkannya. Selanjutnya, diukur input dan output dan beserta
dampak perubahan output terhadap biaya suatu kegiatan.
- Waktu Penggunaan Sumberdaya
Pengklasifikasian suatu jenis biaya, apakah merupakan biaya
tetap ataukah biaya variabel dapat dilihat dari waktu penggunaan
sumberdaya dimaksud. Dalam jangka panjang, pada dasarnya semua
biaya adalah variabel (variable cost), sedangkan dalam jangka pendek
paling tidak terdapat satu jenis biaya yang tetap (fixed cost). Penentuan
jangka panjang dan pendek, pada dasarnya dalam konteks ekonomi,
bersifat relatif, artinya panjang waktu untuk menentukan apakah suatu
Biaya (Rp. ribu)
25 org 50 org 75 org 100 org 200 org
Peserta Pelatihan
625
1.250
1.875
2.500
5.000
Gambar 2.2. Perilaku Biaya Variabel (Variable Cost)
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.13
biaya termasuk jangka pendek akan berbeda antara satu jenis input
dengan input lainnya. Penentuan lama waktu penggunaan biaya suatu
kegiatan, akan sangat tergantung pada jenis kegiatan dan tujuan untuk
apa perilaku biaya tersebut diestimasi.
Berdasarkan pada contoh kita di atas, dalam pelaksanaan sebuah
kegiatan pelatihan yang hanya menggunakan waktu efektif selama 3
hari, maka penghitungan biaya sewa photokopi selama 1 (satu) bulan
bisa dianggap sebagai biaya tetap. Dalam konteks lain, biaya tetap
tersebut mungkin sampai 1 (satu) tahun.
- Pengukuran Input dan Output Kegiatan
Setiap kegiatan pasti membutuhkan sejumlah sumber daya atau
input untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Input bisa berupa tenaga
kerja, material, jasa, modal dan sebagainya. Input-input tersebut
diproses untuk menghasilkan sejumlah output, yaitu barang dan jasa
yang langsung dihasilkan setelah suatu proses pelaksanaan kegiatan
selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk menghasilkan sejumlah
output berupa orang yang trampil akan topik yang dilatihkan, diperlukan
input berupa panitia pelaksana, tenaga pelatih, seminar kits, sewa
(tempat), alat tulis kantor, dan sebagainya. Seberapa banyak jumlah
output yang dihasilkan setelah kita menggunakan sejumlah input? Salah
satu pembatasan ukuran yang biasa digunakan adalah jumlah waktu
pelaksanaan kegiatan.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.14
Terminologi lain yang dapat digunakan untuk mengukur output
adalah faktor-faktor pendorong munculnya biaya (cost driver) atau
pendorong kegiatan (activity driver). Faktor pendorong kegiatan adalah
faktor-faktor penyebab yang dapat diamati yang dapat digunakan untuk
mengukur jumlah input yang digunakan. Pendorong kegiatan dapat
menjelaskan seberapa besar perubahan biaya-biaya kegiatan dengan
menghitung seberapa besar perubahan output yang dihasilkan kegiatan
tersebut. Dalam contoh kasus diatas, ouput dari kegiatan adalah jumlah
peserta yang trampil akan topik yang dilatih. Jadi faktor pendorong
munculnya biaya atau pendorong kegiatan untuk kegiatan pelatihan
adalah jumlah peserta dan lama waktu pelaksanaan pelatihan. Semakin
banyak jumlah peserta pelatihan, atau semakin lama jangka waktu
(misalnya dilihat dari jumlah jam pelajaran) pelaksanaan pelatihan akan
menyebabkan biaya yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan
tersebut semakin besar. Keperluan untuk memahami hubungan biaya-
kegiatan (cost-activity relationship) mengharuskan kita untuk
menentukan secara tepat ukuran output kegiatan.
INPUT: - Tenaga Kerja; - Modal; - Seminar Kits; - Sewa Tempat; - ATK; - Dsb.
KEGIATAN OUTPUT
Perilaku Biaya
Perubahan Biaya/Input
Perubahan Output
Gambar 2.3. Model Perilaku Biaya Kegiatan
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.15
C. TEKNIK PENENTUAN BIAYA TETAP DAN BIAYA VARIABEL
Kebanyakan kasus kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah
daerah, pada dasarnya susah untuk mengelompokkan biaya tetap dan biaya
variabelnya. Biaya-biaya tersebut cenderung bersifat campuran (mixed cost).
Seringkali biaya yang kita ketahui untuk suatu kegiatan hanyalah biaya total
dan output yang dihasilkan dari suatu kegaitan. Dalam kasus yang demikian,
maka perlu dipisahkan biaya-biaya tersebut dalam biaya tetap dan biaya
variabel.
Untuk dapat memisahkan biaya total menjadi biaya tetap dan biaya
variabel, dapat digunakan metode regresi (method of least squares),seperti
tersebut dibawah ini:
- Metode Estimasi dengan Regresi
Salah satu metode estimasi yang digunakan untuk menentukan perilaku cost
adalah regresi. Metode ini menganggap bahwa hubungan antara cost dan volume
of activity berbentuk garis lurus/linier (Y = a + bX), di mana Y merupakan variabel
tak bebas (dependent) dan X merupakan variabel bebas (independent). Gambaran
mengenai hubungan linier (garis lurus) antara cost dan volume of activity dapat
dilihat pada gambar di bawah ini. Titik-titik berwarna hijau merupakan hubungan
antara total cost dan volume of activity yang sebenarnya, sedangkan garis lurus
merupakan garis taksiran yang diperoleh dari estimasi dengan metode regresi.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.16
Analisis regresi adalah analisis tentang studi ketergantungan satu variabel,
variabel tak bebas, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan
(explanatory varaiables), dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai
rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang
dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel berulang)
variabel yang menjelaskan. Berdasarkan jumlah variabel yang terdapat dalam
model, analisis regresi dapat dibagi 2, yaitu analisis model regresi sederhana (2
variabel) dan analisis model regresi majemuk (3 variabel atau lebih).
- Estimasi Koefisien
Untuk melakukan penaksiran intercept (fixed cost) dan slope
(avaragevarbiable cost), digunakan metode kuadrat terkecil biasa (method of
ordinary least squares, OLS). Metode OLS dapat dijelaskan dengan model regresi 2
variabel berikut ini:
uXY 110
Sedangkan untuk lebih dari 2 variabel, bentuk persamaan seperti berikut ini:
uiXiYn
1
0
y = 490738x + 3E+07R = 0,9671
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
450000000
0 200 400 600 800
Tota
l Co
st
Volume of Activity
Garis Regresi
Linear (Garis Regresi)
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.17
n menunjukkan banyaknya variabel penjelas yang dalam hal ini adalah volume of
activity.
Y = total cost
X1,X2, = volume of activity
0 = total fixed cost
,..., 21 = tarif of variable cost
u = residual
Regresi dengan 2 variabel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan
sederhana, seperti di bawah ini:
22
1
XXn
YXXYn
n
XY
1
0
- Standar Eror Estimasi
Untuk menghitung standar eror dari hasil estimasi digunakan formula
sebagai berikut:
kn
YYSE
i
)(
SE = standard error of estimation
Yi = cost sesungguhnya yang diamati
Y = cost hasil estimasi
k = jumlah keseluruhan variabel
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.18
- Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan persentase
perubahan variabel tak bebas yang disebabkan hubungan linier dengan variabel
bebas. Cost tidak hanya berubah dalam hubungannya dengan volume of activity,
tetapi masih ada faktor lain (misalnya harga) yang berpengaruh terhadap perilaku
cost. Dengan menghitung koefisien determinasi dapat diketahui berapa persen
perubahan suatu cost yang disebabkan oleh volume of activity. R2 dapat dihitung
dengan formula di bawah ini:
2
2
)(
)(
YY
YYR
i
Y adalah rata-rata Y observasi (sesunguhnya).
- Uji Signifikansi Variabel Bebas (Independet Variable)
Untuk melihat apakah variabel bebar berpengaruh signifikan terhadap
variabel tak bebas digunakan uji beda rata-rata koefisien terhadap nol. Jika sama
dengan nol berarti tidak signifikan dan jika tidak sama dengan nol berarti
signifikan berpengaruh. Terdapat 2 macam uji, yaitu Uji F dan Uji t. Kedua uji
tersebut menggunakan dasar hipotesis sebagai berikut:
Ho : 0i
HA : 0i
Uji F
Uji ini digunakan untuk mendeteksi signifikansi semua variabel independen
secara bersama mempengaruhi variabel dependen.
Tahap-tahap Uji F :
a) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesisi alternatif.
b) Ho : = 0, artinya secara bersama variabel independen tidak dapat
digunakan dalam analisis regresi .
c) Ha : 0, artinya secara bersama variabel independen dapat digunakan
dalam analisis regresi.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
II.19
d) Menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% dan degree of freedom
(df) = (k-1,n-k) dalam menetukan F-tabel.
e) Menghitung t-hitung : F* = ( yi2 / k-1) / (ui
2 / n-k).
f) Kriteria : (F-hitung > F-tabel) Ho ditolak.
g) (F-hitung < t-tabel) Ho diterima.
Uji t
Uji ini digunakan untuk mendeteksi signifikansi variabel independen (secara
individual) terhadap variabel dependen yang digunakan.
Tahap-tahap uji t :
a) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
Ho : = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara statistik antara
variabel x terhadap variabel y.
Ha : 0, artinya ada pengaruh yang signifikan secara statistik antara
variabel x terhadap variabel y.
b) Menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% dan degree of freedom (df)
= n-k dalam menetukan t-tabel.
c) Menghitung t-hitung : t* = / SE ( ).
d) Kriteria : (t-hitung > t-tabel atau t-hitung < t-tabel) Ho ditolak.
(t-hitung < t-tabel atau t-hitung > -t-tabel) Ho diterima.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
III.20
BAB 3 METODE PENGEMBANGAN ASB PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
3.1. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ASB
Pengalokasian sumber daya dalam rangka menghasilkan kinerja
pengelolaan keuangan yang ekonomis, efesien dan efektif, sering dihadapkan
pada situasi dan pilihan yang sulit. Sering keputusan diambil tidak berdasarkan
data yang memadai dan mendukung, sebab hanya menggunakan dasar feeling
atau intuisi. Dalam situasi yang demikian, tersusunnya Analisis Standar Belanja
(ASB) sangat membantu para pengambil kebijakan untuk menghasilkan
keputusan yang logis dengan didukung oleh fakta atau data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pendekatan penyusunan ASB di Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam
studi ini menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut
diselaraskan dengan beberapa kelompok belanja berdasarkan Kepemendagri
No. 29 tahun 2002. Dalam Kepmen tersebut dikenalkan belanja administrasi
umum atau sebelumnya belanja rutin dan belanja operasi dan pemerliharaan
atau sebelumnya belanja pembangunan. Dan dalam Permendagri No. 13 tahun
2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 nama tersebut telah dihilangkan,
seluruh belanja tersebut diwujudkan dalam atau menjadi berbagai macam
kegiatan. Dalam studi ini, penyusunan ASB dirumuskan pada setiap jenis
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Selanjutnya bagaimana menentukan jenis kegiatan, menggunakan metoda-
metoda dalam penyusunan ASB dan pengolahan datanya untuk menentukan
besarnya ASB pada setiap jenis kegiatan, dijelaskan pada sub bab selanjutnya
berikut di bawah ini.
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
III.21
A. Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ASB ini terdiri dari 2
(dua) kelompok sumber data, yaitu:
a. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari bank data setiap SKPD terkait yang ada di
Kabupaten Purworejo. Data sekunder dimaksud terdiri dari:
Data dasar ASB yang sudah disusun;
Software ASB yang sudah disusun;
Kebijakan Umum Anggaran;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD);
SK Bupati tentang Standar Biaya/Standar Harga;
RAPBD;
RKPD.
b. Data Primer
Data primer diperoleh dengan menggunakan 2 metode, yaitu:
Kuesioner. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dan telah
diidentifikasi dan dianalisis sesuai kebutuhan di lapangan, tim ahli
kemudian merumuskan kuesioner yang dirancang sedmikian rupa
untuk memperoleh informasi tambahan yang tidak ditemui dalam
data sekunder. Kuesioner ini dimaksudkan untuk menggali tahap atau
proses, volume sumber daya fisik yang digunakan dalam setiap
kegiatan.
FGD (Focussed Group Disscussion). Guna memverifikasi dan klarifikasi
data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan survei lapangan,
selanjutnya dilakukan FGD dengan melibatkan orang-orang kunci
yang mengetahui secara jelas terhadap jenis kegiatan yang akan
disusun ASB-nya. Dalam proses ini, tim dan Staf Pemda Purworejo
yang mewakili perumusan untuk jenis kegiatan tertentu akan
mendiskusikan secara lebih mendalam dan terfokus pada item-item
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
III.22
yang dianggap masih memerlukan penjelasan dan informasi lebih
lanjut.
B. Inisiasi Penyusunan ASB
Metode inisiasi penyusunan ASB dilakukan melalui beberapa tahap
sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut:
Langkah I: Identifikasi Kegiatan-Kegiatan SKPD Daerah
Langkah awal yang harus dilakukan dalam merumuskan ASB adalah
mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Kegiatan-
kegiatan dieksplorasi dari rekening program dan kegiatan yang ada dalam
Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh SKPD pada tahun-tahun lalu.
Hasil identifikasi kegiatan yang ada dalam kode rekening program dan
kegiatan Permendagri No 13 Tahun 2006 selanjutnya akan digunakan sebagai
basis kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun-tahun yang
akan datang. Sedangkan hasil identifikasi hasil kegiatan pada tahun-tahun yang
lalu digunakan sebagai proxy untuk menemukan basis biaya yang objektif.
Langkah II: Klasifikasi Kegiatan berdasarkan Jenis Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pada dasarnya dapat
dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya. Prinsip dasar pengelompokkan
kegiatan berdasarkan jenis kegiatannya dengan melihat apakah kegiatan yang
dilaksanakan memiliki kesamaan output yang dihasilkan dan kesamaan cost
driver untuk melaksanakannya. Dengan demikian, sekalipun memiliki nama
kegiatan yang berbeda-beda, namun jika dilihat dari kesamaan output yang
dihasilkan dan cost drivernya, sesungguhnya kegiatan dimaksud merupakan
jenis kegiatan yang sama.
Sebagai misal, untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok pelatihan,
dapat dibagi menjadi:
Pelatihan teknis bagi aparatur;
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
III.23
Pelatihan fungsional bagi aparatur;
Pelatihan struktural bagi aparatur
Pelatihan teknis bagi masyarakat;
dan sebagainya
Langkah III: Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya (detil) dan output sampel kegiatan
Berdasarkan kategori jenis kegiatan yang telah disusun, selanjutnya
dilaksanakan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan
sumberdaya dan output per jenis kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk
memastikan penyebab munculnya biaya (cost driver) jenis kegiatan tersebut.
Untuk mengakomodasi variasi biaya antar kegiatan dalam satu jenis kegiatan
maka selanjutnya dirumuskan nilai range minimal dan maksimal kebutuhan
sumberdaya fisik untuk setiap rincian belanja masing-masing jenis kegiatan.
Secara teknis, Proses identifikasi ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
kepada pelaksana teknis di lingkungan SKPD Kabupaten Purworejo yang
dianggap sebagai expert yang mempunyai pengalaman mendalam tentang
pelaksanaan kegiatan.
Langkah IV: Hitung nilai belanja per-jenis kegiatan
Untuk memperoleh besaran nilai belanja untuk setiap volume kebutuhan
fisik untuk setiap item belanja (Q) yang telah diidentifikasi akan dikalikan
dengan standar harga (P) masing-masing item belanja atau belanja = Q x P.
Pengisian kuesioner ini akan dilakukan melalui survei lapangan ke
masing-masing SKPD pelaksana kegiatan dimaksud. Survei ini akan dilaksanakan
secara partisipatif dengan melibatkan orang-orang kunci yang mengetahui
secara pasti kebutuhan sumberdaya fisik setiap kegiatan yang ditanyakan.
Langkah V: Penentuan Range sumberdaya fisik (volume) per-jenis kegiatan
Untuk mengakomodasi variasi biaya antar kegiatan dalam satu jenis
kegiatan maka selanjutnya dirumuskan nilai range minimal, tengah dan
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
III.24
maksimal kebutuhan sumberdaya fisik untuk setiap rincian belanja masing-
masing jenis kegiatan.
SD = Standar Deviasi NT = Nilai Tengah /Rata-rata (mean)
Langkah VI: Penentuan Biaya Rata-Rata Per-output Kegiatan
Selanjutnya penentuan biaya rata-rata per-output kegiatan dilakukan
dengan membagi nilai total belanja untuk jenis kegiatan terhadap total output
yang dihasilkan.
Sebagai misal, suatu kegiatan pelatihan diikuti oleh 30 orang selama 2
hari dengan total biaya sebesar Rp. 75.000.000,-, maka biaya rata-rata untuk
melaksanakan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.250.000,-/orang/hari.
Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk jenis kegiatan-kegiatan lain seperti
biaya rata-rata per m2 pembangunan gedung sekolah, puskesmas dan
sebagainya. Biaya rata-rata per kasus jenis kegiatan pengawasan, dan
sebagainya.
3.2. POLA PIKIR PENYUSUNAN ASB
Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, pada dasarnya penyusunan
ASB lebih difokuskan pada upaya untuk mencari kebutuhan sumberdaya fisik
dari setiap kelompok belanja daerah. Sacara garis besar, pola pikir penyusunan
ASB Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat diringkas dalam gambar berikut:
SD x NT = {NT-(SDxNT)} > NT < {NT + (SDxNT)}
Standar Deviasi = {(YRealisasi-YRencana)/YRencana} x 100%
Biaya Rata-rata = Total Biaya / Total Output
-
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo
III.25
Gambar 3.1. Pola Pikir Penyusunan ASB
DATA DASAR
PENDEKATAN DAN
METODOLOGI
LANGKAH-LANGKAH OUPUT
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009
Standar Harga;
Perda P3KD;
Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP);
Perda Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
Daftar Aset;
RAPBD 2009
RKPD 2009
Metode ABC (Activity Based Costing) ;
Zero Based Budgeting;
Performance Based Budgeting;
Analisis Statistik;
Kuesioner;
Metode Focussed Group Disscussion atau Kelompok Diskusi Terfokus
Metode Least Square;
1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
2. Klasifikasi kegiatan2 sejenis berdasarkan jenis kegiatannya dengan melihat pada spesifikasi output dan proses penyediaan barang dan jasa;
3. Identifikasi aktivitas setiap kegiatan;
4. Berdasarkan aktivitas tersebut diuraikan dengan kebutuhan belanjanya
5. Kalikan volume fisik dengan standar harga untuk memperoleh nilai anggaran per item belanja;
6. Penentuan range nilai (minimal maksimal) ASB per jenis kegiatan
7. Hitung biaya rata-rata per output kegiatan.
ANALISIS STANDAR BELANJA
Dokumen Analisis Standar Belanja Langsung Kegiatan yang memuat informasi mengenai: 1. Pengertian masing-
masing ASB; 2. Proporsi Aktifitas
masing-masing ASB; 3. Proporsi Objek Belanja
per Aktivitas; 4. Total Biaya Rerata
(min-max); 5. Biaya rata-rata per
output kegiatan;
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.1
BAB 4 ANALISIS STANDAR BELANJA Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data DPA-SKPD, diperoleh
rumusan ASB untuk masing-masing sejnis kegiatan sebagai berikut:
4.1. KEGIATAN NON URUSAN (EX ADUM):
4.1.1. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI LINGKUP SKPD DINAS
Definisi
Adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas dalam rangka
pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran di SKPD Dinas.
Pengendali Belanja
X = Jumlah Pegawai (Orang)
Rumusan ASB ( Y = a + bX )
Y = 21.537.101 + 561.578X + Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik + Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah + Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 21.537.101.- b : Belanja Variabel = Rp. 561.578.- X : Jumlah pegawai (orang)
Proporsi Alokasi Objek Belanja
No Rincian Kegiatan Minimal Tengah Maksimal
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00% 0,00% 0,00%
2 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00% 0,00% 0,00%
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00% 3,98% 26,04%
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0,00% 0,00% 0,00%
5 Penyediaan jasa jaminan barang milik 0,00% 0,00% 0,00%
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.2
No Rincian Kegiatan Minimal Tengah Maksimal
daerah
6 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00% 4,82% 11,66%
7 Penyediaan alat tulis kantor 13,31% 30,24% 44,33%
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00% 2,17% 4,85%
9 Penyediaan makanan dan minuman 7,19% 18,51% 47,49%
10 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 0,00% 19,70% 55,32%
11 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00% 2,65% 14,16%
12 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Disesuaikan kebutuhan masing-masing Dinas
13 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00% 1,15% 12,68%
14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00% 10,43% 31,11%
15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00% 4,87% 19,88%
16 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00% 1,48% 6,63%
17 Penyediaan Jasa keamanan kantor 0,00% 0,00% 0,00%
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Disesuaikan lokasi tujuan
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Disesuaikan lokasi tujuan
Data yang Diolah
NO SKPD NAMA KEGIATAN
1 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Dinkes Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Dinas PU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Dinas Pendidikan & Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 Dinas Pengairan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 DPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9 Dinas Perindakop Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10 Dinas Pertanian & Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11 Disnakertransos Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.3
4.1.2. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI LINGKUNGAN SKPD BADAN
Definisi
Adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Badan dalam
rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran di SKPD Badan.
Pengendali Belanja
X = Jumlah pegawai (orang)
Rumusan ASB ( Y = a + bX )
Y = 103.732.920 + 271.863X
dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 103.732.920.- b : Belanja Variabel = Rp. 271.863.- X : Jumlah pegawai (orang)
Proporsi Alokasi Objek Belanja
No Rincian Kegiatan Minimal Tengah Maksimal
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00% 3,50% 10,29%
2 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00% 0,47% 2,33%
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00% 0,57% 2,86%
4 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00% 3,55% 14,43%
5 Penyediaan alat tulis kantor 6,66% 13,53% 24,30%
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00% 0,80% 3,99%
7 Penyediaan makanan dan minuman 8,72% 12,73% 19,67%
8 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 2,07% 5,52% 9,59%
9 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00% 1,75% 6,97%
10 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00% 8,47% 19,15%
11 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00% 0,00% 0,00%
12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00% 2,62% 11,11%
13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00% 0,00% 0,00%
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00% 1,15% 2,33%
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00% 8,93% 21,80%
16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20,10% 34,81% 45,78%
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.4
No Rincian Kegiatan Minimal Tengah Maksimal
17 Penyediaan Jasa keamanan kantor 0,00% 1,63% 8,15%
Data yang Diolah
NO SKPD NAMA KEGIATAN
1 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Dinkes Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Dinas PU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Dinas Pendidikan & Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 Dinas Pengairan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 DPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9 Dinas Perindakop Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10 Dinas Pertanian & Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11 Disnakertransos Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.5
4.1.3. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI LINGKUNGAN SKPD KANTOR
Definisi
Adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor dalam
rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran di SKPD Kantor.
Pengendali Belanja
X = Jumlah pegawai (orang)
Rumusan ASB ( Y = a + bX )
Y = 57.216.969 + 603.801X
dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 57.216.969.- b : Belanja Variabel = Rp. 603.801.- X : Jumlah pegawai (orang)
Proporsi Alokasi Objek Belanja
No Rincian Kegiatan Minimal Tengah Maksimal
1 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00% 0,18% 0,91%
2 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0,00% 7,25% 36,27%
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00% 0,00% 0,00%
4 Penyediaan jasa surat menyurat 1,06% 8,48% 24,95%
5 Penyediaan alat tulis kantor 0,00% 8,00% 14,50%
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00% 0,53% 1,69%
7 Penyediaan makanan dan minuman 0,00% 6,23% 15,29%
8 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 0,00% 8,32% 28,45%
9 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00% 3,05% 7,05%
10 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00% 9,35% 19,83%
11 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00% 1,64% 5,22%
12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00% 6,83% 34,16%
13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,40% 1,37% 3,21%
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00% 5,45% 25,48%
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00% 3,39% 9,55%
16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12,39% 29,94% 52,28%
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.6
Data yang Diolah
NO NAMA KANTOR NAMA KEGIATAN
1 Kantor Arsip Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Kantor Kesbang Politik dan Linmas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Kantor Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Kantor Satpol PP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.7
4.1.4. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI LINGKUP SETDA (TIDAK TERMASUK BAG. UMUM SETDA)
Definisi
Adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bag. Setda dalam
rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran Bagian
Sekretariat Daerah (diluar Bag. Umum Setda).
Pengendali Belanja
X = Jumlah pegawai (orang)
Rumusan ASB ( Y = a + bX )
Y = 10.427.270 + 389.896X + Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam Daerah + Biaya Rapat Koordinas dan Konsultansi ke Luar Daerah
dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 10.427.270.- b : Belanja Variabel = Rp. 389.896.- X : Jumlah pegawai (orang)
Proporsi Alokasi Objek Belanja
No Rincian Kegiatan Minimal Tengah Maksimal
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2 Penyediaan bahan logistik kantor
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00% 0,84% 6,70%
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
6 Penyediaan jasa surat menyurat 1,37% 3,92% 7,83%
7 Penyediaan alat tulis kantor 8,44% 18,89% 30,19%
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00% 14,00% 57,65%
9 Penyediaan makanan dan minuman 14,68% 28,83% 40,05%
10 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 6,11% 13,76% 29,98%
11 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00% 8,31% 47,30%
12 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00% 1,71% 10,47%
13 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00% 9,38% 55,68%
15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 0,00% 0,18% 1,47%
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.8
No Rincian Kegiatan Minimal Tengah Maksimal
bangunan kantor
16 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00% 0,19% 1,51%
19 Penyediaan Jasa keamanan kantor
17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Disesuaikan tujuan
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Disesuaikan tujuan
Data yang Diolah
NO SKPD NAMA KEGIATAN
1 Setda Bag Adpem Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Setda Bag Hukum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Setda Bag Humas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Setda Bag Kesra Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Setda Bag Ortala Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 Setda Tapem Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 Setda Perekonomian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9 Setda Pras LH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.9
4.1.5. ASB PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN DI TINGKAT KECAMATAN
Definisi ASB
Adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan
dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran di SKPD
Kecamatan.
Pengendali Belanja
X = Jumlah pegawai (orang)
Rumusan ASB ( Y = a + bX )
Y = 37.453.266 + 1.836.000X
dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 37.453.266.- b : Belanja Variabel = Rp. 1.836.000.- X : Jumlah pegawai (orang)
Proporsi Alokasi Objek Belanja
No Uraian Belanja Minimal Tengah Maksimal
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,03% 13,87% 29,05%
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5,32% 11,72% 19,72%
3 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer 0,00% 2,92% 7,63%
4 Penyediaan alat tulis kantor 0,33% 8,91% 15,61%
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00% 0,78% 2,67%
6 Penyediaan bahan makanan dan minuman 4,76% 11,06% 19,77%
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00% 4,69% 8,23%
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00% 0,97% 2,16%
9 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00% 0,40% 2,24%
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
17,14% 7,41% 49,64%
11 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
4,25% 7,41% 14,77%
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 0,00% 2,23% 6,29%
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.10
No Uraian Belanja Minimal Tengah Maksimal
daerah
13 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00% 1,85% 7,73%
14 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00% 1,99% 26,33%
15 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00% 0,58% 2,70%
16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
0,00% 0,39% 4,48%
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor
0,00% 0,74% 4,74%
18 Penyediaan Jasa Perbaikan Pralatan kerja 0,00% 0,44% 3,38%
Data yang Diolah
NO KECAMATAN NAMA KEGIATAN
1 Kec. Bagelan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2 Kec. Banyuurip Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
3 Kec. Bayan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
4 Kec. Bener Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
5 Kec. Bruno Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
6 Kec. Butuh Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
7 Kec. Gebang Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
8 Kec. Grabag Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
9 Kec. Kaligesing Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
10 Kec. Kemiri Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
11 Kec. Kutoarjo Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
12 Kec. Loano Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
13 kec. Ngombol Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
14 Kec. Pituruh Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
15 Kec. Purwodadi Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
16 Kec. Purworejo Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.11
4.1.6. ASB PEMELIHARAAN BANGUNAN/GEDUNG/RUMAH/KANTOR
Definisi ASB
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah/gedung/kantor adalah
kegiatan pemeliharaan rumah/gedung/kantor milik pemerintah yang dilakukan
secara rutin/berkala yang dibiayai dengan dana APBN/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia jasa pemeliharaan.
Pengendali Belanja
X = Luas Bangunan yg Dipelihara (m2)
Rumusan ASB ( Y = a + bX )
Y = 5.035.014 + 6.712X + Belanja Perjalanan Dinas + Belanja Modal
dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 5.035.014.- b : Belanja Variabel = Rp. 6.712.- X : Luas Bangunan yg Dipelihara (m2)
Proporsi Alokasi Objek Belanja
No Uraian Belanja Minimal Tengah Maksimal
1 Belanja Honorarium PNS 0,00% 3,67% 66,01%
2 Belanja Honorarium Non PNS 0,00% 0,86% 15,53%
3 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% 44,20% 57,46%
4 Belanja Jasa Kantor 0,00% 40,49% 52,64%
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00% 0,53% 9,60%
6 Belanja Sewa 0,00% 0,40% 7,19%
7 Belanja Makan dan Minum 0,00% 0,68% 8,85%
8 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00% 9,16% 39,04%
9 Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00% 0,00% 0,00%
10 Belanja Bahan Material Sesuai Kebutuhan
11 Belanja Jasa Pihak ke-3 Sesuai Kebutuhan
12 Belanja Modal Sesuai Kebutuhan
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.12
Data yang Diolah
NO SKPD NAMA KEGIATAN
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
2 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Bappeda Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6 Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7 Dinas Pekerjaan Umum Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9 Dinas Pengairan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13 Dinas Tenaga Kerja Transmigarsi dan Sosial
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15 Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16 Kantor Lingkungan Hidup Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17 Kecamatan Bagelen Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18 Kecamatan Banyuurip Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19 Kecamatan Bayan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20 Kecamatan Bener Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21 Kecamatan Bruno Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22 Kecamatan Butuh Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
23 Kecamatan Gebang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24 Kecamatan Grabag Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25 Kecamatan Kaligesing Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
26 Kecamatan Kemiri Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
27 Kecamatan Kutoarjo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
28 Kecamatan Loano Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.13
NO SKPD NAMA KEGIATAN
29 Kecamatan Ngombol Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30 Kecamatan Pituruh Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
31 Kecamatan Purwodadi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
32 Kecamatan Purworejo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
33 Rumah Sakit Umum Daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
34 Satuan Polisi Pamong Praja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
35 Sekda. Bagian Umum Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
36 Setwan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
37 Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
38 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
39 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40 Setwan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
41 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
42 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
43 Rumah Sakit Umum Daerah Rehabilitasi bangunan rumah sakit
44 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Gedung SETDA
45 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rehabilitasi Rumah Hibah DRS. Sirat Atmodjo
46 Dinas Kesehatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
47 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
48 Dinas Tenaga Kerja Transmigarsi dan Sosial
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
49 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
51 Kantor Kesbang Politik dan Linmas Rehabilitasin sedang/berat gedung kantor
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.14
4.1.7. ASB PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS
Definisi ASB
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
/operasional merupakan kegiatan pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan
dan KIR untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dimiliki oleh SKPD.
Pengendali Belanja
X = Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4
Rumusan ASB (Y = a + b1X1 + b2X2)
Y = 1.000.025 + 6.575.015 X1 + 298.407 X2
dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 1.000.025.- b1 : Belanja Variabel = Rp. 6.575.015.- b2 : Belanja Variabel = Rp. 298.407.- X1 : Jumlah kendaraan roda 4 X2 : Jumlah kendaraan roda 2
Proporsi Alokasi Objek Belanja
No Objek Belanja Minimal Tengah Maksimal
1 Belanja Pemeliharaan 100% 100% 100%
JUMLAH
100%
Data yang Diolah
NO SKPD NAMA KEGIATAN
1 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
2 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Bappeda Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.15
NO SKPD NAMA KEGIATAN
6 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7 Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8 Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
9 Dinas Pekerjaan Umum Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11 Dinas Pengairan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
13 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal
15 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
16 Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17 Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
18 Dinas Tenaga Kerja Transmigarsi dan Sosial
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
19 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
21 Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal
22 Kantor Kesbang Politik dan Linmas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
23 Kantor Kesbang Politik dan Linmas Perbaikan mobil PMK
24 Kantor Lingkungan Hidup Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
25 Kecamatan Bagelen Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26 Kecamatan Banyuurip Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
27 Kecamatan Bayan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
28 Kecamatan Bener Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
-
LAPORAN ANTARA Analisis Standar Belanja (ASB) Kab. Tanjung Jabung Timur
IV.16
NO SKPD NAMA KEGIATAN
dinas/operasional
29 Kecamatan Bruno Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30 Kecamatan Butuh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
31 Kecamatan Gebang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
32 Kecamatan Grabag Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
33 Kecamatan Kaligesing Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
34 Kecamatan Kemiri Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
35 Kecamatan Kutoarjo Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
36 Kecamatan Loano Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
37 Kecamatan Ngombol Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
38 Kecamatan Pituruh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
39 Kecamatan Purwodadi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40 Kecamatan Purworejo Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
41 Rumah Sakit Umum Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42 Satuan Polisi Pamong Praja Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
43 Satuan Polisi Pamong Praja Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
44 Sekda. Bagian Administrasi dan Pem