DIKLAT MANAJEMEN PROYEK - berbagi pengetahuan · PDF filePengadaan Tanah Untuk Kepentingan...
Transcript of DIKLAT MANAJEMEN PROYEK - berbagi pengetahuan · PDF filePengadaan Tanah Untuk Kepentingan...
Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum
PUSDIKLAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIKLAT MANAJEMEN PROYEK
Drs. Muntiyono, ST.,MM.,MT.
Widyaiswara Utama
NIP : 19520619 197602 1 001
Balai Diklat PU Wilayah II Bandung
081 122 0305
2
Dasar Hukum1. Undang Undang RI nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
2. Undang Undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
3. Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
4. Peraturan Kepala BPN RI nomor 5 Tahun 2012 tentang
Juknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
5. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 13/PMK.
02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan PT dari APBN
Zona N1 diarahkan untukkonservasi air tanah, danmencakup kawasan hutanlindung; kawasan resapan air;kawasan dengan kemiringan diatas 40%; sempadan sungaidan sempadan pantai;kawasan sekitar danau, wadukdan situ; kawasan sektiar mataair; rawa; kawasan pantaiberhutan bakau; dan kawasanrawan bencana alam geologi.
Diarahkan untuk konservasi airdan tanah dalam rangka :– Mencegah abrasi, erosi,
amblasan, bencana banjir, dan sedimentasi
– Menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan
– Mencegah atau mengurangi dampak akibat bencana alam geologi
KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN (73.013,04 HA)
Sumber data :
1. Peta Zona Kerantanan Gerakan Tanah Jawa Barat Tahun 2004,Distamben Provinsi Jawa Barat
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung
KAWASAN LINDUNG:
KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN
• Kaw. resapan air;
• Kaw. perlindungan setempat;
• Kaw. suaka alam;
• Kaw. Perlindungan Plasma nuffah;
• Kaw. cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
• Kaw. Konservasi Geologi; dan
• Kaw. rawan bencana alam.
Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan
Hukum Milik Negara/ Badan Usaha Milik Negara yang
mendapat penugasan khusus Pemerintah.
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan
tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai
atau memiliki objek pengadaan tanah.
Objek Pengadaan Tanah adalah tanah,
ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang
berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang
dapat dinilai.
Kepentingan Umum adalah kepentingan
bangsa, negara, dan masyarakat yang
harus diwujudkan oleh pemerintah dan
digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
Konsultasi Publik
Konsultasi Publik adalah proses komunikasi
dialogis atau musyawarah antarpihak yang
berkepentingan guna mencapai
kesepahaman dan kesepakatan dalam
perencanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.
Pelepasan hak dan ganti rugi
Pelepasan Hak adalah kegiatan
pemutusan hubungan hukum dari pihak
yang berhak kepada negara melalui
Lembaga Pertanahan
Ganti Kerugian adalah penggantian
yang layak dan adil kepada pihak yang
berhak dalam proses pengadaan tanah.
Penilai pertanahan
Penilai Pertanahan, yang selanjutnya
disebut Penilai, adalah orang
perseorangan yang melakukan
penilaian secara independen dan
profesional yang telah mendapat izin
praktik penilaian dari Menteri Keuangan
dan telah mendapat lisensi dari
Lembaga Pertanahan untuk menghitung
nilai/harga objek pengadaan tanah.
Asas :
kemanusiaan;
keadilan;
kemanfaatan;
kepastian;
keterbukaan;
Kesepakatan;
keikutsertaan;
kesejahteraan;
keberlanjutan; dan
keselarasan.
tujuan
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum bertujuan menyediakan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan guna
meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran bangsa, negara, dan
masyarakat dengan tetap menjamin
kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
diselenggarakan sesuai dengan:
Rencana Tata Ruang Wilayah;
Rencana Pembangunan
Nasional/Daerah;
Rencana Strategis; dan
Rencana Kerja setiap Instansi yang
memerlukan tanah.
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan:
1. Pertahanan dan Keamanan nasional;
2. Jalan umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur
Kereta Api, Stasiun Kereta Api, dan Fasilitas
operasi kereta api;
3. Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi,
Saluran air minum, Saluran pembuangan air
dan sanitasi, dan Bangunan pengairan
lainnya;
4. Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal;
5. Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi;
6. Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, dan
Distribusi Tenaga Listrik;
7. Jaringan Telekomunikasi dan Informatika
Pemerintah;
8. Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah;
9. Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. Fasilitas Keselamatan Umum;
11. Tempat Pemakaman Umum Pemerintah /
Pemerintah Daerah;
Lanjutan …….
12. Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan
Ruang Terbuka Hijau Publik;
13. Cagar Alam dan Cagar Budaya;
14. Kantor Pemerintah/Pemerintah
Daerah/desa;
15. Penataan PermukimanKkumuh Perkotaan
dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan
untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
dengan Status Sewa;
Lanjutan ……
16. Prasarana Pendidikan atau Sekolah
Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. Prasarana olahraga Pemerintah /
Pemerintah Daerah; dan
18. Pasar Umum dan Lapangan Parkir
Umum
Lanjutan ……..
tahapan
1. perencanaan;
2. Persiapan;
3. pelaksanaan; dan
4. penyerahan hasil.
Perencanaan pengadaan tanah
1. Maksud dan tujuan
rencana pembangunan
2. Kesesuaian dengan
RTRW
3. Letak tanah
4. Luas tanah yang
dibutuhkan
5. Gambaran umum
status tanah
6. Perkiraan waktu
pelaksanaan PT
7. Perkiraan jangka
waktu pelaksanaan
pembangunan
8. Perkiraan nilai
tanah
9. Rencana penggaran
Konsultasi Publik
Batas 60 hari kerja >30 hari kerja bila
ada yg keberatan
Gubernur tetapkan lokasi ;
Bila ada yang keberatan :
Gubernur bentuk tim: sekda, bappeda,
kanwil Kuham, akademisi.
Pemberian ganti kerugian dapat
diberikan dalam bentuk:
1. Uang;
2. Tanah Pengganti;
3. Permukiman kembali;
4. Kepemilikan saham; dan
5. Bentuk lain yang disetujui oleh
kedua belah pihak.
PENGATURAN BIAYA
Pengaturan Biaya
Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang
menambah penghasilan dengan mempertimbangkan prinsip
kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas
Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya
yang digunakan tidak tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Standar Biaya, penggunaan satuan
biayanya harus dilampiri dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
yang ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Besaran satuan biaya operasional
dan biaya Pendukung mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan
mengenai standar biaya
BESARAN BIAYA lanjutan
Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada tahap
pelaksanaan untuk:
a) pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi;
b) pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
c) identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek
pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
mengacu pada
• Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional dan
• Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks dalam rangka
penghitungan penetapan Tarif Layanan Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Badan Pertanahan Nasional
BESARAN BIAYA
s.d Rp10 miliar = (4 % X Rp10 miliar ) = Maks Rp400 juta
Di atas Rp10 miliar
s.d Rp15 miliar=
(Biaya s.d Rp10 miliar sebelumnya) + ( 3% X Rp5
miliar)= Maks Rp450 juta
Di atas Rp15 miliar
s.d Rp30 miliar=
(Biaya s.d Rp15 miliar sebelumnya) + ( 2% X
Rp15 miliar)= Maks Rp850 juta
Di atas Rp30 miliar
s.d Rp55 miliar=
(Biaya s.d Rp30 miliar sebelumnya) + ( 1% X
Rp25 miliar)=
Maks Rp1,100
miliar
Di atas Rp55 miliar
s.d Rp105 miliar=
(Biaya s.d Rp55 miliar sebelumnya) + ( 0,50% X
Rp50 miliar)=
Maks Rp1,350
miliar
Di atas Rp105
miliar=
(Biaya s.d Rp105 miliar sebelumnya) + ( 0,25% X
Rp100 miliar)=
Maks Rp1,600
miliar
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan
berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat perseratus) untuk nilai
ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase
menurun sebagai berikut :
25
Lampiran II PMK Nomor 13/PMK.02/2013
PENGATURAN BIAYAPENGATURAN BIAYA
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
PEMBENTUKAN TIM
26
Tim Penyelenggara
an
Tim Persiapan
Tim KajianKeberatan
PelaksanaPengadaan
Tanah
SatuanTugas
Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan.(Dibentuk oleh Gubernur)
Melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak keberatan, melakukan kajian, dan membuat rekomendasi diterima/tolak keberatan (Dibentuk oleh Gubernur)
mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah(dibentuk oleh Kepala BPN)
membantu pelaksanaan pengadaan tanah(dibentuk oleh Kepala BPN)
PEMBENTUKAN TIM
NO URAIAN SATUAN BESARAN
I. TIM PERSIAPAN/PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 Miliar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Sekretaris Merangkap Anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
Rp 1.600.000,-
Rp 1.300.000,-
Rp 1.100.000,-
Rp 800.000,-B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp50
Miliar1. Ketua Merangkap Anggota
2. Sekretaris Merangkap Anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
Rp 2.400.000,-
Rp 1.900.000,-
Rp 1.600.000,-
Rp 900.000,-C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Sekretaris Merangkap Anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
Rp 3.700.000,-
Rp 2.900.000,-
Rp 2.400.000,-
Rp 1.000.000,-27
Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013
HONORARIUM TIM lanjutan
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
NO URAIAN SATUAN BESARAN
II. TIM KAJIAN
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Sekretaris Merangkap Anggota
3. Anggota
Per Hasil Kajian
Per Hasil Kajian
Per Hasil Kajian
Rp 1.100.000,-
Rp 800.000,-
Rp 750.000,-
III. SATGAS
Mengacu pada ketentuan PPtentang Jenis dan Tarif Atas JenisPNBP Yang Berlaku Pada BPN danPMK tentang Indeks Dalam RangkaPenghitungan Penetapan TarifPelayanan PNBP Pada BPN, danPMK tentang Ijin PenggunaanLayanan PNBP.
28
Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 … lanjutan
D. HONORARIUM TIM lanjutanHONORARIUM TIM lanjutan
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
TERIMA KASIH
PUSDIKLAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM