5/20/2018 DAGANG

1/27

HUKUM D G NG

SK RI L SH MH

DOSEN TET P FISIPOL JURUS N KRIMINOLOGI

5/20/2018 DAGANG

2/27

Hukum dagang merupakan terjemahan dari istilah

Handelsrecht (bahasa Belanda) yang juga seringditerjemahkan menjadi hukum perniagaan. Duaistilah tersebut digunakan oleh negara-negarayang mengikuti sistem civil law. Ada istilah lain

lagi untuk menterjemahkanHandelsrecht

tersebut,yaitu hukum komersial atau commercial law.

A. Istilah Hukum Dagang

5/20/2018 DAGANG

3/27

Istilah dagang merupakan istilah ekonomis; bukanistilah hukum. Istilah ini mempunyai pengertian ialahsegala perbuatan perantara yang meliputi perbuatan

membelikan atau menjualkan barang untukmemudahkan hubungan antara produsen dankonsumen serta untuk memajukan pembelian danpenjualan itu sendiri. Pada prinsipnya, perdaganganadalah perbuatan perantaraan kepada produsen dan

konsumen yang jenis-jenisnya sebagai berikut :

1. Pekerjaan seorang perantara ialah sebagai makelar,komisioner dan agen.

2. Pembentukan persekutuan perniagaan atau badan-badan usaha seperti firma, CV dan PT untukmemajukan perdagangan.

3. Pengangkutan untuk kepentingan perniagaan, baik didarat, laut, maupun udara

4. Penyelenggaraan asuransi atau pertanggungan agar

5/20/2018 DAGANG

4/27

5.Perantaraan melalui perbankan sebagai salah satu

sumber pembiayaan.6.Penggunaan surat-surat berharga untuk melakukan

pembayaran agar mudah da aman.

5/20/2018 DAGANG

5/27

B. Sumber Hukum Dagang

Hukum dagang Indonesia bersumber pada peraturan tertulis

dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis untuk hukum

dagang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang/KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana/KUH Perdata. Hukum dagang juga diatur di luarkodifikasi, yaitu dalam Undang-Undang Pasar Modal;

ketentuan-ketentuan tentang surat berharga; dan ketentuan-

ketentuan tentang koperasi. Ia juga diatur dalam peraturan

tidak tertulis yang berhubungan dengan perdagangan, yaitudalam hukum kebiasaan.

5/20/2018 DAGANG

6/27

C. Sejarah Hukum Dagang

Hukum dagang yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku sejak 1 Mei 1848 dan hingga

hari ini merupakan hukum positif Indonesia. Sebagaimana hukum

perdata, hukum dagang berasal dari negeri Belanda yang

diberlakukan di Indonesia karena Indonesia dijajah oleh Belanda.

Semula, hukum dagang berlaku hanya untuk golongan Eropa

saja dan kemudian baru untuk golongan Timur Asing.

Belakangan, hukum ini berlaku untuk orang Indonesia. Sejak

tahun 1993, beberapa hal yang diatur dalam KUHD diperbarui

dengan peraturan setingkat undang-undang.

5/20/2018 DAGANG

7/27

Pembaruan ini dilakukan untuk menjawab tuntutan kebutuhan

masa kini, seperti kebutuhan pengaturan tentang bursa(ketentuan barunya dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal), tentang perseroan terbatas (ketentuan barunya

terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas), dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan barulainnya.

5/20/2018 DAGANG

8/27

Adapun hal-hal yang di atur dalam KUHD adalah sebagai

berikut :

1. Perniagaan pada umumnya.

2. Pembukuan.

3. Beberapa macam perseeroan/badan usaha.

4. Bursa.5. Komisioner, Dll

5/20/2018 DAGANG

9/27

D. Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum

Perdata

Hukum dagang lahir setelah hukum perdata. Pada awalnya, masalah-masalah perdagangan diatur dalam KUH Perdata. Dikarenakan KUHPerdata tidak lagi dapat menampung perkembangan kebutuhan hidupmanusia, maka muncullah hukum dagang yang dikodifikasikan dalamKitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, hubungan

antara hukum dagang dengan hukum perdata demikian erat, khususnyadalam hal hukum dagang melakukan pengaturan secara khususterhadap masalah-masalah perdagangan atau perniagaan. Dikarenakanhukum dagang merupakan pengaturan khusus, maka hukum perdataadalah pengaturan umum yang lahir lebih dulu serta mengatur hal-hal

yang tidak diatur oleh hukum dagang. Hubungan antara hukum yangkhusus dengan hukum yang umum seperti itu dalam ilmu hukumtunduk pada prinsip lex spesialis derogat lex generalis. Artinya,hukum khusus (hukum dagang) mengenyampingkan hukum umum(hukum perdata).

5/20/2018 DAGANG

10/27

E. Perkumpulan

Secara umum, perkumpulanmerupakan kumpulan ataugabungan dari beberapa subjek yang mempunyai

kepentingan, kehendak, dan tujuan yang sama. Terdapat 2

golongan perkumpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perkumpulan dalam arti sempit merupakan kumpulan yang

tidak termasuk dalam hukum dagang; tidak merupakan

bentuk asal dari persekutuan; tidak mempunyai tujuan yangsifatnya ekonomis; serta tidak menjalankan perusahaan.

Perkumpulan dalam arti sempit disebut juga perhimpunan,

persatuan, atau kesatuan.

5/20/2018 DAGANG

11/27

2. Perkumpulan dalam Arti Luas

Perkumpulan dalam arti luas merupakan perkumpulan

yang ada di bidang hukum dagang dan merupakan bentuk

asal dari persekutuan (maatschap/ kongsi, firma, CV, PT),

bertujuan ekonomis, dan untuk menjalankan perusahaaan.

Dari uraian tersebut, dapat diperoleh unsur-unsur

terjadinya perkumpulan, yaitu :

Adanya kepentingan bersama;

Adanya kehendak bersama;

Adanya tujuan bersama; dan

Adanya kerjasama.

5/20/2018 DAGANG

12/27

Hanya saja, ada satu faktor atau unsur yang membedakan antara

persekutuan dalam arti sempit dan perkumpulan dalam arti luas,

yaitu tujuannya bersifat ekonomis atau mencari keuntungan. Unsur

ini tidak terdapat dalam perkumpulan dalam arti sempit.

Menurut HMN Purwosutjipto, perkumpulan dalam arti luas meliputi

hal-hal sebagai berikut :

a. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum

Persekutuan perdata atau maatschapatau kongsi. Persekutuan komanditer (commanditair Venootschap/ CV)

Persekutuan firma

b. Perkumpulan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Koperasi.

Perkumpulan saling menanggung.

5/20/2018 DAGANG

13/27

3. Macam-macam Persekutuan

a. Persekutuan kongsi atau maatschapPersekutuan ini diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata. Kongsi

merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang mengikat diri dan

memasukkan (inberng)sesuatu (modal), dengan maksud untuk

memperoleh keuntungan dengan usaha bersama. Hasil dari sesuatuyang dimasukkan tidak hanya keuntungan, tetapi juga kemamfaatan.

Dalam pasal 1618 KUH Perdata ditentukan bahwa modal yang

dimasukkan masing-masing dapat berupa barang, tenaga, dan uang.

Hubungan hukum yang ada di antara pihak-pihaknya bersiftkontraktual.

5/20/2018 DAGANG

14/27

Suatu persekutuan tentu akan melakukan hubungan hukum demi

kepentingan persekutuan. Untuk jenis perkumpulan ini, pendiriahyang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Artinya,

hubungan hu,um dapat dilakukan oleh masing-masing para pendiri

dengan pertanggungjawaban dibebankan pada pihak yang melakukan

perbuatan hukum tersebut. Agar para pendiri terikat satu sama laindengan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan tiap anggota

persekutuan, maka harus ada surat kuasa yang mengikat di antara

para pendiri tersebut, sehingga semua anggota persekutuan saling

terikat dan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan

oleh anggota persekutuan lain.

5/20/2018 DAGANG

15/27

Perjanjian untuk membuat perkumpulan ini bisa dibuat dalam bentuk

akta otentik, tetapi bisa juga dengan akta di bawah tangan saja.

Berakhirnya maatschapberdasarkan Pasal 1646 KUH Perdata adalah

bila :

jangka waktunya lewat (ditentukan dalam perjanjian untukpendirian persekutuan ini);

barang yang menjadi pokok maatschapmusnah;

Dikehendaki bersama anggotanya atau serorang anggota;

dinyatakan pailit.

5/20/2018 DAGANG

16/27

b. Persekutuan Komanditer (PK)

Dalam bahsa Belandanya disebut Commanditaire Vennotschap

(CV). Persekutuan Komanditer yang diatur dalam pasal 19 ayat (1)

KUHD merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih yang

memasukkan modal dan hanya bertanggungjawab sebesar modal

yang dimasukkan. Pendiriannya tidak harus dengan akta otentik,

dapat dibuat secara lisan, dan tidak wajib diumumkan pendirinya.

5/20/2018 DAGANG

17/27

c. Firma

Firma yang diatur dalam Pasal 16-35 KUHD merupakan perseroan di

bawah satu nama. Pendirian firma harus dengan akta otentik,

kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat

dan dimuat dalam Berita Negara. Perbuatan hukum untuk

kepentingan firma dilakukan oleh masing-masing anggota firma, dimana secara langsung masing-masing bertanggung jawab secara

penuh kepada pihak ketiga. Bila ada gugatan di muka pengadilan,

maka gugatan itu berlaku untuk seluruh anggota firma.

5/20/2018 DAGANG

18/27

d. Perseroan Terbatas

Dalam bahsaa Belanda, Perseroan Terbatas disebut sebagaiNaamlooze Vennotschap(NV). Arti harfiah dariNaamlooze

Vennotschap adalah perseroan tanpa nama. Tanpa nama disini

maksudnya nama anggota perseroan terbatas tidak dipergunakan

untuk nama perseroan. Jadi, PT tidak diberi nama orang, tetapi

diberi nama yang menunjukkan usahanya. Pendirian PT harusdengan akta otentik/akta notaris (syarat mutlak) dan disahkan oleh

Menteri Hukum dan Perundang-undangan agar menjadi badan

hukum. Ketentuan yang mengatur PT adalah Undang-Undang No. 1

Tahun 1995 sebagai peraturan yang memperbarui pengaturan PTdalam KUHD. Diterbitkannya ketentuan baru dalam UU No. 1

Tahun 1995 dikarenakan ketentuan lama dalam KUHD tidak lagi

memenuhi kebutuhan perkembangan masa kini.

5/20/2018 DAGANG

19/27

Istilah perseroan terbatas menunjukkan bahwa para perseronya

atau pemilik saham bertanggung jawab secara terbatas sebesar

modal yang dimasukkan ataupun sebesar saham yang dipunyainya.

Pertanggungjawaban secara terbatas ini telah menjadi prinsip

pokok dalam PT. Namun, sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1995,pertanggungjawaban terbatas tersebut disingkap sehingga jika

pengurus PT menjalankan perseroan secara tidak bertanggung

jawab sebelum bentuk badan hukum diperoleh, maka

pertanggungjawabannya tidak lagi sebatas sham yang dimiliki,tetapi sampai dengan harta pribadi,

5/20/2018 DAGANG

20/27

e. Koperasi

Koperasi merupakan organisasi rakyat yang bersifat sosial,

sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Koperasi

bukan merupakan kumpulan modal seperti Perseroan Terbatas.,melainkan sebagai kumpulan orang. Koperasi bisa beranggotakan

orang-orang atau badan-badan hukum koperasi, dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

5/20/2018 DAGANG

21/27

F. Kewajiban Pembukaan (Buku 1 Titel 2 KUHD)

Dalam titel kedua ditentukan bahwa setiap orang yang mempunyai

suatu usaha diharuskan mengadakan pencatatan dari kekayaannya

dan harta benda perusahaannya (Pasal 6 ayat 1 KUHD), serta

berkewajiban membuat neraca keuangan dan menyimpan buku-buku

catatan keuangan tersebut selama 30 tahun dan selama 10 tahun

untuk surat-surat dan tembusannya.

Dengan adanya pembukuan atau catatan-catatan itu, pengusaha

akan mempunyai bukti-bukti terhadap peristiwa-peristiwa hukum

dari usahanya. Hakim berhak menggunkan buku-buku itu sebagai

bukti untuk kepentingan pihak manapun dan hakim dapatmengharuskan pengusaha untuk membuat ikhtisar dari bagian-

bagian yang bersangkutan dari pembukuan itu (Pasal 7 KUHD).

5/20/2018 DAGANG

22/27

G. Surat Berharga

Surat berharga diatur dalam KUHD Titel 6 dan 7. Dalam

perkembangannya, surat berharga tidak saja meliputi apa yang diatur

dalam KUHD, tetapi juga di dalam peraturan-peraturan lain di luarKUHD seperti Undang-Undang Perbankan, Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia tentang commercial paper, tentang Bilyet Giro dan

lain-lain. Surat berharga bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

sebagai berikut :1. Surat Berharga Alat Pembayaran

Surat berharga alat pembayaran ini diatur pada Titel 6 dan 7 KUHD.

Adapun yang dimaksud surat berharga alat pembayaran adalah surat

berharga yang digunakan dalam suatu transaksi sebagai alatpembayaran (pengertian demikian memang tidak tampak dalam pasal-

pasal pada KUHD, tetapi disimpulkan dari pasal-pasal dalam KUHD).

Adapun jenis-jenis surat berharga alat pebayaran meliputi surat wisel,

surat sanggup/promes, surat cek, kwitansi dan Bilyet giro

5/20/2018 DAGANG

23/27

2. Surat Berharga Pasar Uang

Surat Berharga Pasar Uang merupakan jenis surat berharga yangberbeda ciri dengan surat berharga alat pembayaran di atas. Jenis

surat ini meliputi commercial paper, sertifikat deposito, dan sertifikat

bank indonesia (SBI). Jenis surat berharga ini diterbitkan untuk

pengumpulan dana dari masyarakat, dengan cara peerbitnya (suatu

perusahaan) menjual surat berharga jenis ini kepada masyarakat.

5/20/2018 DAGANG

24/27

3. Surat Berharga Pasar Modal

Fungsi surat berharga ini tidak jauh beda dengan surat berharga

pasar uang. Hanya saja mekanismenya yang berbeda serta

jangka waktu lebih panjang.

Tujuan penerbitannya untuk pengerahan dana dari masyarakatdengan cara menjual saham dan obligasi yang dilakukan melalui

suatu media yang sistematis yang disebut bursa efek. Sistem

penjualannya secaradealershipdan pihak yang terlibat dalam

transaksi jauh lebih banyak dan kompleks dibandingkan denganpenjualan surat berharga pasar uang.

5/20/2018 DAGANG

25/27

H. Asuransi

Asuransi merupakan perjanjian antara lembaga asuransi sebagaipenanggung yang mengikatkan diri kepada seseorang yang disebut

tertanggung. Penanggung dalam hal ini menerima premi (pembayaran

sejumlah uang) dari tertanggung yang akan diberikan kepada

tertanggung keak, bila kepentingan yang dipertanggungkan tiba

saatnya, dalam bentuk ganti rugi/ klaim.

Dasar pertanggungan ialah sebagai berikut :

1. Peristiwa (evenement)/ kepentingan yang belum tentu terjadi.

2. Adanya kepentingan.

5/20/2018 DAGANG

26/27

I. Kepailitan/ failisement

Kepailitan mulanya diatur pada bagian kedua KUHD yang

mengatur baik kepailitan maupun penundaan pembayaran

(surseance van betalling). Ketentuan dalam KKUHD tersebut kini

diubah dan ditambah dengan ketentuan baru, yaitu dengan Undang-

Undang No. 4 Tahun1998 tentang Kepailitan.

5/20/2018 DAGANG

27/27

Sekian Terima asih