Monopoli Dagang

8/17/2019 Monopoli Dagang

1/22

Hukum Monopoli

DanPersaingan Usaha Tidak Sehat

Fakultas Ekonomi

Universitas Semarang 2014


2/22

Disusun leh !

1" #ur $ohmad HS2" %rie& 'idodo

(" Dika )urnia*an

4" $+an Pratama

," -alih Edo P

." %hmad Musto&a

/" %i Pamungkas

" Sumar*an" Umi S

10"3uk+ Hida+ah

"1(1"14"00"1(1"14"0220

"1(1"14"02/(

"1(1"14"00/0

"1(1"14"0((2

"1(1"14"024

"1(1"14"0(.1

"1(1"14"0410"1(1"14"02,,

"1(1"14"02..


3/22

Pokok Pem5ahasan !

1" Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat2" %sas dan Tuuan Hukum Monopoli dan persaingan

Usaha

(" Peranian 6ang Dilarang

4" )egiatan 6ang Dilarang," Persekongkolan 78onspira9+:8ollu9ion;

." )omisi penga*as Persaingan usaha dan Penegakan

Hukum Persaingan Usaha Di


4/22

1" Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat

Monopoli = %nti Trust= Dominasi

= Penual Tunggal

> Menurut UU nomor , tahun 1 pasal 1 5utir 1 UU %ntimonopoli !

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan:atau pemasaran 5arang

dan:atau atas penggunaan asa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau

suatu kelompok usaha"

Persaingan usaha tidak sehat 79urang; adalah suatu persaingan antara

pelaku usaha dalam menalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran

5arang atau asa dilakukan dengan 9ara mela*an hukum atau

mengham5at persaingan usaha"


5/22

2" %sas dan Tuuan Hukum Monopoli dan

persaingan Usaha

%S%S !

Pelaku usaha di


6/22


Peranian +ang dilarang dalam UU #o",:1 terse5ut adalah peranian

dalam 5entuk se5gai 5erikut !

1" ligopoli2" Penetapan harga 7pri9e &i@ing;

(" Pem5agian *ila+ah

4" Pem5oikotan

," )artel

." Trust/" ligopsoni

"


7/22

1" ligopoli

Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli baranghanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat

mempengaruhi harga pasar.

2" Penetapan Harga"

· perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas

barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan padapasar yang sama.

· Perjanjian yang mengakibatkan pembeli harus membayar dengan harga

berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau

jasa yang sama.

· Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di

bawah harga pasar.· Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa

penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan

atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah dari pada harga yang telah

diperjanjikan



8/22

(" Pem5agian 'ila+ah

Mengenai pembagian wilayah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah

pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

4" Pem5oikotan

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usahayang sama, baik untuk tujuan dalam negeri maupun pasar luar negeri.

," )artel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

persaingnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi

dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.



9/22

." Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untukmelakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan

yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan

hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk

mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

/" ligopsoni

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain

dengan tujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau

penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau

jasa dalam pasar bersangkutan.

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-samamenguasai pembelian atau penerimaan pasokan, apabila dua atau tiga pelaku

usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 pangsa pasar

satu jenis barang atau jasa tertentu.



10/22

"


11/22

1" Monopoli

Monopoli adalah situasi pengadaan 5arang dagangan tertentu 7di pasar

lokal atau nasional; sekurang=kurangn+a sepertiga dikuasai oleh satu

orang atau satu kelompok sehingga hargan+a dapat dikendalikan

2" Monopsoni

Monopsoni adalah keadaan pasar +ang tidak seim5angB +ang dikuasai

oleh seorang pem5eliC oligopsoni +ang ter5atas pada seorang pem5eli"

(" Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar adalah prosesB 9araB atau per5uatan menguasai pasar"

Dengan demikian pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar 5aik

se9ara sendiri=sendiri maupun 5ersama=sama pelaku usaha lainn+a"

4" Persekongkolan

Persekongkolan adalah 5erkomplot atau 5ersepakat melakukan keahatan

4" )egiatan 6ang Dilarang


12/22

," Persekongkolan 78onspira9+:8ollu9ion;

Pengertian Persekongkolan usaha +ang diatur dalam pasal 1 5utir UU

#omor , Tahun 1 +akni se5agai 5entuk kera sama +ang dilakukanoleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk

menguasai pasar 5ersangkutan 5agi kepentingan pelaku usaha +ang

5ersekongkol"

( 5entuk kegiatan persekongkolan +ang dilarang UU %ntimonopoliB+aitu!

1" Persekongkolan Tender

2" Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan

(" Persekongkolan untuk mengham5at pasokan produk


13/22

1" Persekongkolan tender

Penjelasan pasal !! "" #ntimonopoli menyatakan bahwa tender merupakantawaran untuk mengajukan harga,memborong suatu pekerjaan,mengadakan

barang-barang,atau menyediakan jasa.

2" Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan

$ebagaimana diketahui yang namanya %rahasia perusahaan& adalah property dari

perusahaan yang bersangkutan.'arena tidak boleh dicuri,dibuka ataudipergunakan oleh orang lain tanpa seijin pihak perusahaan yang bersangkutan.(ni

adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara uni)ersal.

(" Persekongkolan untuk mengham5at pasokan produk"

$alah satu strategi tidak sehat dalam berbisnis adalah dengan berupaya agarproduk-produk dari si pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau

ketetapan waktu ketersedianya atau waktu yang telah dipersyratkan.

," Persekongkolan 78onspira9+:8ollu9ion;


14/22

." )omisi penga*as Persaingan usaha dan Penegakan

Hukum Persaingan Usaha Di Peranan )PPU dalam penegakan Hukum Persaingan di Pem5entukan ini didasarkan pada Pasal (4 UU %ntimonopoli +ang

menginstrusikan 5ah*a pem5entukan susunan organisasiBtugas dan &ungsi

komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden"

>)omisi ini kemudian di5entuk 5erdasarkan )eppres #omor /, Tahun 1

dan di5eri naama dengan )omisi Persaingan Usaha 7)PPU;"


15/22

%" Tugas )PPU !

Pasal (, UU %ntimonopoli menentukan 5ah*a tugas=tugas )PPU adalah

se5agai 5erikut !*. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli dan+atau persaingan usaha tidak sehat.

!. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan+atau tindakan pelaku

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan+atau

persaingan usaha tidak sehat.

. Melakukan penilaian terhadap atau tidak adanya penyalahgunaan posisidominan yang dapat mengakibatkan terjainya praktik monopoli dan+atau

persaingan usaha.

. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur

dalam pasal "" #ntimonopoli.

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang

berkaitan dengan praktik monopoli dan+atau persaingan usaha tidaak sehat.. Menyusun pedoman dan+atau publikasi yang berkaitan dengan "" /omor 5

0ahun *117.

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden

dan 2P3.


16/22

" 'e*enang )PPU !

Dalam menalankan tugas=tugas terse5ut Bmelalui Pasal (. UU %ntimonopoli

)PPU di5erikan *e*enang untuk melakukan hal=hal se5agai 5erikut!

*. Menerima laporan dari masyarakat dan+atau dari pelaku usaha tentang

dugaan terjadinya praktik monopoli dan+atau persaingan usaha tidaak sehat.

!. Melakukan penelitian dtentang dugaan adanya kegiatan usaha daan+atau

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli

dan+atau persaingan usaha tidak sehat.. Melakukan penyelidikan dan+atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan

praktim monopoli dan+atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan sebagai komiisi

hasil penelitianya.

. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan+atau pemeriksaan tentang ada tau tidak

adanya praktik monopoli dan+atau persaingan usaaha tidak sehat.5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan "" #ntimonopoli.

. Memanggil daan menghhadirkan saksi ,saksi aahli,dan setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan "" #ntimonopoli.


17/22

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,saksi,saksi

ahli,atau setiap orang yang dimaksud dalam poin 5 dan tersebut diatasyang tidak bersedia memenuhi panggilan 'omisi 4

4. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitanya dengan

penyelidikan dan+atau pemeiksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar

ketentuan "" #ntimonopoli.

1. Mendapatkan meneliti,dan+atau menilai surat ,dokumen ,atau alat bukti lain

untuk keperluan penyelidikan dan+atau pemeriksaan.

*. Memutuskan dan menetapkan ada tau tidak adanya kerugian dipihak pelaku

usaha lain atau masyarakat.

**. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga

melakukan praktik monopoli dan+atau persaingan usaha tidak sehat.

*!. Manjatuhkan sanksi berupa tindakan administrati6 kepada pelaku usaaha

yang melanggar ketentuan "" #ntimonopoli.

" 'e*enang )PPU !


18/22

?adi B)PPU 5er*enang dalam melakukan penelitian daan pen+elidikan danakhirn+a memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU

%ntimonopoli atau tidak"Pelaku usaha +ang merasa ke5eratan terhadap

putusan )PPU terse5ut di5erikan kesempatan selama 14 7empat 5elas; hari

setelah menerima pem5eritahuan putusan terse5ut untuk mengaukan

ke5eratan ke Pengadilan #egeri"

)PPU merupakan lem5aga administrati& "Se5agai lem5aga administrati&

)PPU 5ertindak untuk kepentingan umum")PPU 5er5eda dengan

pengadilan perdata +ang menangani hak=hak su5ekti& perorangan"leh

karena itu B)PPU harus mementingkan kepentingan umum daripada

kepentiingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum

%ntimonopoli "Hal ini sesuai dengan tuuan UU %ntimonopoli +ang ter9ntum

dalam pasal ( huru& a UU %ntimonopoli " 6akniMenaga kepentingan umum

dan meningkatkan e&isiensi ekonomi nasional se5agai salah satu upa+a

untuk menseahterakan rak+at"

8" )esimpulan )PPU !


19/22

)e5eradaan )PPU diharapkan menamin hal=hal 5erikut di mas+arakat !

*. 'onsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker

!. 'eragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan

pilihan

. 6isiensi alokasi sumber daya alam

. 'onsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitasseadanya, yang la8im ditemui pada pasar monopoli

5. 'ebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah

meningkatkan kualitas dan layanannya

. Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya

produksi

7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebihbanyak

4. Menciptakan ino)asi dalam perusahaan

8" )esimpulan )PPU !


20/22

/" Sanksi Pelanggaran Monopoli Persaingan Usaha !

Sanksi %dministrasi

$anksi administrasi adalah dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian,pemberhentian integrasi )ertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan

posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan , peleburan dan

pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda

serendah-rendahnya satu miliar rupiah atau setinggi-tingginya dua puluh lima miliar

rupiah

Sanksi Pidana Pokok dan Tam5ahan

$anksi pidana pokok dan tambahan adalah dimungkinkan apabila pelaku usaha

melanggar integrasi )ertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan

monopoli, melakukan monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan, pemilikan

saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dikenakan denda

minimal dua piluh lima miliar rupiah dan setinggi-tingginya seratus miliar rupiah,sedangkan untuk pelanggaran penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan

pasar dan persekongkolan, jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima miliar

rupiah dan maksimal dua puluh lima miliar rupiah.

$ementara itu, bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat

dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal * '"9 Pidana


21/22

Pen9a5utan iin usaha

larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran

terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris

sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun,

penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya

kerugian pada pihak lain.

/" Sanksi Pelanggaran Monopoli Persaingan Usaha !


22/22

" )aian )asus !

Monopoli Dagang

Documents

Transcript of Monopoli Dagang