Daftar Tarif PPh Potput 2013

DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

No Obyek Tarif Dasar Perhitungan Sifat

I PPh Pasal 4 ayat (2)

1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000

Pengecualian:

a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.

20% (untuk WPDN & BUT)

20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)

Jumlah Bruto Bunga Final

2. Transaksi Saham Di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo.

PP No. 14 Tahun 1997

a. Bukan Saham Pendiri

b. Saham Pendiri

0,1% X Nilai Transaksi

(0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))

Final

TaxBase 6.0 Document - Page : 1


3. Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 16 TAHUN 2009

a. Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond)1. WP DN & BUT2. WP LN selain BUT

b. Diskonto Obligasi dengan kupon1. WP DN & BUT2. WP LN selain BUT

c. Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)1. WP DN & BUT2. WP LN selain BUT

d. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan1. untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 20102. untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 20133. untuk tahun 2014 dan seterusnya

Pengecualian :

a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

15 % 20 % atau Tarif

berdasarkan P3B

15 %20 % atau Tarif

berdasarkan P3B

20 %20 % atau Tarif

berdasarkan P3B

0 %5 %15 %

Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi

Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga

berjalan

Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan

obligasi

Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di

atas harga perolehan obligasi

Final



4. Hadiah Undian Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000

KEP-395/PJ./200125% Jumlah Bruto Hadiah Undian Final

5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo.

PP No. 5 Tahun 200210% Jumlah Bruto Final

6. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo.

PP No. 27 Tahun 1996 jo.PP No. 79 Tahun 1999 jo.PP No. 71 Tahun 2008

a. Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP.

c. pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

5%

5%

1%

Jumlah Bruto Nilai Pengalihan



Final



7. Usaha Jasa Konstruksi Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo.

PP No. 40 Tahun 2009

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha

e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

2%

4%

3%

4%

6%

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Final

8. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya

Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995

Syarat : a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

0,1 %Jumlah Bruto Nilai Transaksi

Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal

Final



II PPh Pasal 15Dasar Hukum : 248/KMK.04/1995

416/KMK.04/1996417/KMK.04/1996475/KMK.04/1996

KEP-667/PJ./2001

1. Pelayaran Dalam Negeri

2. Penerbangan Dalam Negeri

3. Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri

4. WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

5. Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)

1,2%

1,8%

2,64%

0,44%

5%

Peredaran Bruto

Peredaran Bruto

Peredaran Bruto

Nilai Ekspor Bruto

Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP

Bagian Bangunan yang Diserahkan

Final

Final

Final

Final bagi WPOP

III PPh Pasal 21Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008

252/PMK.03/2008 Per-31/PJ/2012

PP No. 80 Tahun 2010 jo. 262/PMK.03/201016/PMK.03/2010433/KMK.04/1994 jo. SE-17/PJ.43/1994

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap

2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur (Penerima pensiun berkala) berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

Pasal 17 UU PPh

Pasal 17 UU PPh

PKP = PB - (BJ + IP) – PTKP

PKP = (PB – BP) – PTKP(Biaya Pensiun sebesar 5% dari

penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun)



3. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas kecuali tenaga ahli, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang

a. dibayarkan secara bulanan b. tidak dibayar secara bulanan

- Apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari telah melebihi Rp 200.000 sehari sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00

- Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 2.025.000,00 tetapi tidak melebihi Rp 7.000.000

- Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 7.000.000

Pasal 17 UU PPh

5%

5%

Pasal 17 UU PPh

PKP = PB – PTKP

jumlah penghasilan yang melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu)

sehari

PKP = (PB – IP) – PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya(PTKP sehari ditetapkan sebesar

PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360))

PKP = (PB – IP) – PTKP

4. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

a. imbalan yang tidak bersifat berkesinambunganb. imbalan yang bersifat berkesinambungan

- Memenuhi Ketentuan- Tidak Memenuhi Ketentuan

Ketentuan PER-31/PJ/2012 Pasal 13 ayat (1): yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya

Pasal 17 UU PPh

Pasal 17 UU PPhPasal 17 UU PPh

50% dari jumlah penghasilan bruto

PKP = (50% x PB) – PTKP50% dari jumlah penghasilan bruto

Kumulatif

KumulatifKumulatif



5. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri

Pasal 17 UU PPh 50% dari jumlah penghasilan bruto

6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif

7. honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama


8. jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai


9. penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan


10.Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI, serta para pensiunannya : a. PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI

Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;b. PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan

Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;c. Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota

POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

0%

10%

15%

PB

PB

PB

Final

Final

Final

11.Uang Pesangon yang diterima atau diperoleh Pegawai yang dibayarkan sekaligus (sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender) :

a. s.d. Rp. 50 juta

b. > Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta

c. > Rp. 100 juta s.d. Rp. 500 juta

d. > Rp. 500 juta

0%

5%

15%

25%

PB

PB

PB

PB

Final

Final

Final

Final



Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang diterima atau diperoleh Pegawai yang dibayarkan sekaligus (sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender)

a. s.d. Rp. 50 juta b. > Rp. 50 juta

0%5%

PBPB

FinalFinal

12. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN

Pasal 17 UU PPh PKP= (PB - (BJ + BP) - PTKP

13. Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas :a. General Managerb. Managerc. Supervisor/ Tool Pusherd. Assisten Supervisor/ Tool Pushere. Crew Lainnya

Catatan :Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Ket :PKP : Penghasilan Kena PajakPB : Penghasilan BrutoBJ : Biaya JabatanIP : Iuran PensiunBP : Biaya Pensiun

Pasal 17 UU PPhPasal 17 UU PPhPasal 17 UU PPhPasal 17 UU PPhPasal 17 UU PPh

US$ 11.275 per bulanUS$ 9.350 per bulanUS$ 5.830 per bulanUS$ 4.510 per bulanUS$ 3.245 per bulan



IV PPh Pasal 22Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008

254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo236/KMK.03/2003 Jo154/PMK.03/2007 Jo08/PMK.03/2008 Jo210/PMK.03/2008

1. Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD 1,5% Harga Pembelian

2. Impor Barang :a. Importir mempunyai APIb. Importir tidak mempunyai APIc. Yang tidak Dikuasai

2,5%7,5%7,5%

Nilai ImporNilai Impor

Harga Jual Lelang

3. impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API

0,5% Nilai Impor

4. Industri Semen

5. Industri Rokok (SE - 7/PJ.03/2008)

6. Industri Kertas

7. Industri Baja

8. Industri Otomotif

9. Bahan Bakar Minyak dan Gas

0,25%

Pasal 17 UU PPh

0,1%

0,3%

0,45%

SPBU

DPP PPN

Harga Bandrol

DPP PPN

DPP PPN

DPP PPN



a. Premium

b. Solar

c. Premix/Super TT

d. Minyak Tanah

e. Gas/LPG

f. Pelumas

Swastanisasi Pertamina

0,3% 0,25%

0,3% 0,25%

0,3% 0,25%

0,3%

0,3%

0,3%

Penjualan

Penjualan

Penjualan

Penjualan

Penjualan

Penjualan

- Swastanisasi

= Final

- Pertamina

= Tidak Final

10. Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul

0,5%Harga Pembelian

(tidak termasuk PPN)

V PPh Pasal 23Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008

244/PMK.03/2008

1. Dividen

2. Bunga

3. Royalti

15%

15%

15%

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

15%

2%

2%

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto tidak termasuk PPN

Jumlah Bruto tidak termasuk PPN



7. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang terdiri dari :

2% Jumlah Bruto tidak termasuk PPN

a. Jasa penilai (appraisal)

b. Jasa aktuaris

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan

d. Jasa perancang (design)

e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa :

1) jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur

2) jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : a) penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;b) penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;c) perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;d) penutupan sumur;

3) jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa



4) jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan

5) jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil

6) jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur

7) jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi

8) jasa reparasi pompa reda (reda repair)9) jasa pemasangan instalasi dan perawatan10) jasa penggantian peralatan/material11) jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam

sumur12) jasa mud engineering13) jasa well logging & perforating14) jasa stimulasi dan secondary decovery15) jasa well testing & wire line service16) jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan

dengan drilling17) jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling18) jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling19) jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas



g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas :1) jasa pengeboran2) jasa penebasan3) jasa pengupasan dan pengeboran4) jasa penambangan5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa

angkutan umum6) jasa pengolahan bahan galian7) jasa reklamasi tambang8) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur,

fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah9) jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara:1) bidang aeronautika, termasuk :

a) jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara

b) jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge)c) jasa pelayanan penerbangand) jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau

sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat

e) jasa penunjang lain di bidang aeronautika

2) bidang non-aeronatika, termasuk :a) jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry

pesawat;b) jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika

i. Jasa penebangan hutan

j. Jasa pengolahan limbah

k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)

l. Jasa perantara dan/atau keagenan

2% Jumlah Bruto tidak termasuk PPN



m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI

n. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI

o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara

p. Jasa mixing film

q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin,perawatan,listrik, telepon,air, gas, AC, TVKable,alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

t. Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa

u. Jasa penyelidikan dan keamanan

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan

w. Jasa pengepakan



x. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi

y. Jasa pembasmian hama

z. Jasa kebersihan atau cleaning service

aa. Jasa catering atau tata boga

Catatan :Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas

VI PPh Pasal 26Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008

624/KMK.04/1994 SE - 25/PJ.4/1995

1. Dividen

2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

3. Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan

5. Hadiah dan Penghargaan

6. Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya

7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya

8. keuntungan karena pembebasan utang

20% atau Tarif P3B

20% atau Tarif P3B

20% atau Tarif P3B

20% atau Tarif P3B

20% atau Tarif P3B

20% atau Tarif P3B

20% atau Tarif P3B

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

Jumlah Bruto

Final

Final

Final

Final

Final

Final

Final

Final



9. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia

10. Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransia. Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik

secara langsung maupun melalui pialang

b. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang

c. Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang

20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B

20% x 50% atau 10% atau Tarif P3B



Harga Jual

Premi yang Dibayar

Premi yang Dibayar

Premi yang Dibayar

Final

Final

Final

Final

11. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh

20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B

Harga Jual Final

12. Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia 20% atau Tarif P3B Penghasilan Kena Pajak – PPh BUT di Indonesia

Final


Daftar Tarif PPh Potput 2013

Documents

Transcript of Daftar Tarif PPh Potput 2013