Teknik Pengeboran - Estimasi Biaya Pengeboran Dan Penilaian Mata Bor
DAFTAR JENIS, PERSYARATAN, WAKTU DAN BIAYA · PDF fileIjin Usaha Perusahaan Pengeboran Air...
-
Upload
vuongtuong -
Category
Documents
-
view
241 -
download
4
Transcript of DAFTAR JENIS, PERSYARATAN, WAKTU DAN BIAYA · PDF fileIjin Usaha Perusahaan Pengeboran Air...
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
- Surat permohonan SIUK Mulai dari Rp 100.000,- s.d Rp. 10.000.000,-
- Foto Copy pemilik / penanggung jawab ( berdasarkan jenis dan klasifikasi usahanya )
- Foto Copy Domisili Usaha Waktu Proses 5 hari kerja
- Foto Copy SITU/ UUG
- Akta Perusahaan
- FotoCopy IMB
* Mulai dari Rp 250.000,- s.d Rp. 2.000.000,-
( berdasarkan jenis dan klasifikasi usahanya )
A. Waktu Proses 12 hari kerja
a. Identitas pemohon;
b. Surat tanda instalasi bor dari lembaga yang berwenang;
c.
d. Akte pendirian perusahaan;
e. Surat keterangan domisili dari kelurahan.
B. ijin juru bor air bawah tanah harus melampirkan :
a. Identitas pemohon;
b.
c. Pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja;
d.
e. Pas foto calon juru bor 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
C. ijin pengeboran air bawah tanah harus melampirkan :
a. Identitas pemohon;
b. Fotocopy ijin perusahaan pengeboran;
c. Surat tanda instalasi bor;
d. Surat ijin juru bor air bawah tanah yang masih berlaku;
e.
f. Informasi mengenai pengeboran air bawah tanah;
g. Buku rencana pengambilan air bawah tanah;
h. Foto copy ijin lokasi.
D. ijin pengambilan air bawah tanah harus melampirkan :
a. Identitas pemohon;
b. Foto copy ijin pengeboran;
c. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Saringan;
d. Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan;
e. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pompa;
f. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air;
g. Berita Acara Hasil Logging;
h. Hasil Pengujian Kualitas Air.
E. ijin eksplorasi air bawah tanah harus melampirkan :
a. Identitas pemohon;
b. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi :
- Maksud dan tujuan kegiatan;
- Rencana kerja dan peralatan;
- Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana
eksplorasi air bawah tanah;
- Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki;
-
a. Identitas pemohon;
b. Fotocopy IPA lama dan / atau daftar ulang terakhir;
c.
d. Hasil pengujian kualitas air;
e.
f. Peta lokasi titik sumur;
g. Fotocopy Berita Acara Pemasangan Meter Air.
- Tidak Ada Biaya
1. Waktu Proses UKL,UPL 14 hari kerja
2. Waktu Proses Kerangka Acuan AMDAL 75 hari kerja
3. Waktu Proses AMDAL, RKL & RPL 75 hari kerja
- IPAL . Dokumen UKL/UPL, AMDAL dan SIPA
-
- Izin PMA/ PMDN
- Izin Lokasi
- Izin mendirikan bangunan
- Izin Industri
- Izin rekomendasi bisnis
4 IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR
Peraturan Daerah No.7 Tahun 2007
Uraian kegiatan proses produksi , neraca air, lay out salur Pembuangan
limbah cair yang dilengkapi alat ukur debit
Fotocopy laporan bulanan pengambilan air 3 (tiga) bulan terakhir;
3 REKOMENDASI
AMDAL, UKL, UPL
Peraturan Walikota Bekasi No.86
Tahun 2008 tentang Komisi Penilai
Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) Kota Bekasi
Dokumen Amdal, UKL dan UPL yang disusun oleh konsultan lingkungan yang
telah memiliki Sertifikat AMDAL B (Penyusunan AMDAL)
Sertifikat kursus atau pelatihan kerja dari instansi yang berwenang;
Fotocopy ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU
atau sederajat;
Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang
menggambarkan lokasi - rencana pengeboran air bawah tanah
Fotocopy ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah, surat tanda
instalasi bor dan ijin juru bor yang sah jika akan melakukan
eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh badan usaha
Persyaratan permohonan Daftar Ulang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
harus melampirkan :
Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Bawah Tanah 3
(tiga) bulan terakhir;
2 IZIN
PENGELOLAAAN AIR
BAWAH TANAH
Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10
Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air
Bawah Tanah
Persyaratan permohonan ijin pengelolaan air bawah tanah, antara lain :
Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah harus melampirkan :
Sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari instansi atau lembaga yang
berwenang;
DAFTAR JENIS, PERSYARATAN, WAKTU DAN BIAYA PERIZINAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPPT ) KOTA BEKASI
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
- Biaya = Debit air limbah x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.150, -- Indeks lokasi : a. Zona Industri : 5
b. Zona Perdagangan : 4c. Zona Perumahan : 3
- Indeks Gangguan : a. Kimia Logam : 5b. Kimia Non Logam : 4c. Biologi : 3d. Fisika : 2*(Penambahan)
- Harga Dasar adalah Rp.150/m³ *(Peraturan Walikota Bekasi No.25 Tahun 2008)
Waktu Proses 27 hari kerja
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
* PERSYARATAN IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH Besarnya retribusi IPPL ditetapkan berdasarkan pada fungsi,
A. RUMAH TINGGAL TUNGGAL Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dan Luas Persil serta
1. Fotokopi Identitas Diri/KTP biaya pengukuran atau
2. Fotokopi bukti penguasaan tanah (AJB/SPH/Sertifikat) Retribusi IPPL = Indekss Fungsi x NJOP x Luas + Biaya Pengukuran
* 3. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir Waktu Proses 12 hari kerja
4. Gambar rencana bangunan
B. NON RUMAH TINGGAL/USAHA
I. Persyaratan Umum
* 1. Fotokopi Identitas Diri/KTP
2. Fotokopi bukti penguasaan tanah (AJB/SPH/Sertifikat)
3. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir
4. Gambar rencana bangunan
5.
6. Surat PernyataanWarga ditandatangani Lurah dan Camat
II. Persyaratan Khusus Berdasarkan Fungsi Bangunan.
Ruko/Rukan
1.
2. UKL/UPL untuk luasan tanah > 2 Ha
3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan tanah > 1 Ha
4. TPU untuk ruko/rukan > 10 unit
Toko/Kios
1.
2. UKL/UPL untuk luasan tanah > 2 Ha
3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan tanah > 1 Ha
Pasar Tradisional
1.
2. UKL/UPL untuk luasan tanah > 1 Ha
3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan tanah > 1Ha
4. Rekomendasi Dinas Perekonomian Rakyat
Mall, pusat pertokoan/perkulakan atau bangunan sejenis
1.
2. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan
3. UKL/UPL atau AMDAL untuk semua luasan
4. Rekomendasi Peil Banjir untuk semua luasan
SPBU dan SPBE
1. Rekomendasi dari Pertamina
2. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan
3. UKL/UPL untuk semua luasan
4. Rekomendasi Peil Banjir luasan>1 Ha
kantor
1. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan > 5000 M
2. UKL/UPL atau AMDAL untuk luasan bangunan >= 1 Ha
3. Rekomendasi Peil Banjir luasan>1 Ha
Rumah Makan
1. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan
2. Rekomendasi Peil Banjir luasan>1 Ha
Showroom dan Bengkel Mobil
1. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan
2. UKL/UPL jika ada bengkel mobil
3. Rekomendasi Peil Banjir luasan>1 Ha
Kavling Siap Bangun, Perumahan dan sejenisnya
1.
luasan > 1 Ha untuk pemohon berbadan hukum.
2.
3. UKL/UPL untuk luasan bangunan >2 Ha
4. Rekomendasi Peil Banjir luasan>5000 M2
5.
Apartemen, Rumah Susun (Milik) dan sejenisnya
1. Izin Lokasi dari Walikota Bekasi untuk semua luasan
2. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL)
3. UKL/UPL untuk luasan sampai 1 Ha atau AMDAL untuk luas
bangunan >1 Ha
4. Rekomendasi Peil Banjir luasan>5000 M2
5. Bukti Penyerahan lahan TPU sebesar 10 M2 per satuan
Rusun/apartemen yang dibangun
6. Rekomendasi Ketinggian Bangunan dari instansi berwenang.
Hotel
1. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL)
2.UKL/UPL untuk luasan bangunan sampai 1 Ha atau AMDAL untuk
luas bangunan >1 Ha
3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan bangunan > 5000 m
Industri/Pabrik
1. Rekomendasi/Izin Lokasi dari Walikota Bekasi untuk luasan> 1 Ha.
2. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL)
3. UKL/UPL atau AMDAL
4. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan> 1 Ha.
Gudang
Izin Lokasi dari Walikota Bekasi untuk Lahan yang belum atas nama
pemohon
Izin LokasiWalikota Bekasi untuk luasan > 2 Ha bagi pemohon
perorangan, luasan > 1 Ha untuk pemohon berbadan hukum.
Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) lokasi di Jalan Protokol
Bukti Penyerahan lahan TPU sebesar 2% lahan yang
dikuasai/dimohon
Peraturan Daerah Kota Bekasi No.
4 tahun 200 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun
2000 - 2010
Peraturan Daerah Kota Bekasi No.
13 Tahun 2009 tentang Retribusi
Izin Peruntukan Penggunaan
Lahan
Fotokopi akte perusahaan untuk pemohon berbadan hukum.
Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk jumlah ruko > 10 Unit
Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk jumlah ruko > 20 Unit
Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk jumlah ruko > 10 Unit
5 IPPT DAN RENCANA
TAPAK
Peraturan Daerah Kota Bekasi No.
74 Tahun 1999 tentang Retribusi
Izin Peruntukan Penggunaan
Tanah
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
1.Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk luasan > 1 Ha dan di
lokasi jalan protokol.
2.UKL/UPL untuk gudang barang berdampak lingkungan atau B3
Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Perguruan Tinggi
1.Rekomendasi dari Walikota Bekasi untuk SD s/d SMA sederajat,
Kepmendiknas untuk perguruan Tinggi.
2.Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk lokasi di jalan protokol
3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan> 1 Ha.
Sarana Ibadah
1. Rekomendasi dari Walikota Bekasi.
2. Rekomendasi dari FKUB
3. Rekomendasi dari Kantor Depag
* Surat Permohonan
* Foto copy Surat Tanah
* Foto copy Bukti Lunas PBB
*Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (untuk yang di luar
perumahan)
* Rencana Tapak (Siteplan)
* Gambar Bangunan
* Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
* Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
* Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung
Menara Telekomunikasi
1. Rekomendasi ketinggian menara dari instansi berwenang
2. Surat PernyataanJaminan Keselamatan dan Asuransi
3. Perjanjian Sewa Menyewa jika menyewa
* Lampiran : PERSYARATAN
A. RUMAH TINGGAL
* Surat Permohonan
* Foto copy Surat Tanah
* * Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Diri
* Foto copy Bukti Lunas PBB
*Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (untuk yang di luar
perumahan)
* Gambar Rencana Bangunan
* *Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
*Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan (untuk
yang di luar perumahan)
* Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung Waktu Proses 12 hari kerja
B. NON RUMAH TINGGAL TUNGGAL
1. Toko dan Kios
*Surat Permohonan
*Foto copy Surat Tanah
*Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
*Foto copy Bukti Lunas PBB*Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (untuk yang di luar
perumahan)
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
*Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
*Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung
2. Asrama Pondokan, Kontrakan dan atau sejenisnya
*Surat Permohonan
*Foto copy Surat Tanah
*Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
*Foto copy Bukti Lunas PBB*Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (untuk yang di luar
perumahan)
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
*Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
*Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung
3. Untuk Perumahan
*Surat Permohonan
*Foto copy Surat Tanah
*Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Diri
*Rekomendasi ANDALL
*Rekomendasi Pematangan Lahan
*Foto Copy Bukti Lunas PBB
*Izin lokasi
*Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi (bangunan lebih dari 2 lantai)
*Akta Pendirian Perusahaan
*Aspek Tata Guna Tanah.
*Peil Banjir *Keterangan persetujuan Warga/Tetangga, diketahui Kelurahan dan
Kecamatan.
*Bukti penyerahan lahan untuk TPU
*UKL & UPL / AMDAL
*Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung
4. Untuk Pasar Swalayan (Mall)
6 IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB)
Peraturan Daerah Kotamadya
Tingkat II Bekasi No.61 Tahun
1999 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.4 Tahun 2000 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Bekasi Tahun 2000 - 2001
Keputusan Walikota Bekasi
No.640/Kep.74-DTKP/II/2003
tentang Standar Harga Dasar
Bangunan di Kota Bekasi
BIAYA BANGUNAN = Luas Bangunan (A) x Standar Harga/m (B) = A x B = C (Biaya Bangunan), NILAI BANGUNAN (D) = Biaya Bangunan (C) x Hasil Koefisien (Kelas Jalan) x Guna Bangunan x Luas Bangunan x Tingkat Bangunan :- Biaya Sempadan = 1% x D = H- Biaya Pemeriksaan = F- Biaya Pengawasan = 0,05% x D = G- Biaya Plat Nomor = Rp.4000,-- Biaya Formulir Pendaftaran = Rp.1000,-- Jumlah Total Retribusi IMB = Rp. (H+F+G) + 5000Ket.a. Untuk penggantian IMB yang Hilang/Rusak : 10% dari nilai retribusi
pungutanb. Untuk Balik Nama IMB : 50% dari Nilai Retribusi Bangunanc. Perpanjangan Izin Bangunan Berjangka (BB) : 50% dari nilai retribusi
bangunand. Perubahan Tampak sebesar : 20% dari retribusi bangunan
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
*Surat Permohonan
*Foto Copy Surat Tanah
*Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
*Foto Copy Bukti Lunas PBB
*Izin Lokasi
*Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
*Akta Pendirian Perusahaan
*Aspek Tata Guna Tanah.
*Peil Banjir*Keterangan persetujuan warga/tetangga, diketahui Kelurahan dan
Kecamatan.
*UKL & UPL / AMDAL
*Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL)
*Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung
5. Untuk Sarana Pendidikan
*Surat Permohonan
*Foto Copy Surat Tanah
*Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
*Foto Copy Bukti Lunas PBB
*Rekomendasi Walikota
*Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
*Aspek Tata Guna Tanah.
*Persetujuan Warga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan
*Akta Pendirian
*Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
*Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung
6. Untuk Sarana Ibadah
*Surat Permohonan
*Foto Copy Surat Tanah sesuai dengan SKB 2 Menteri
*Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
*Foto Copy Bukti Lunas PBB
*Rekomendasi Walikota
*Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
*Rekomendasi Lurah dan Camat
*Persetujuan Warga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
*Aspek Tata Guna Tanah.
*Akta Pendirian
*Rekomendasi dari Kantor Dep. Agama
*Rekomendasi FKUB
*Rekomendasi Dinas Sosial Kota Bekasi
7. Untuk Sarana Kesehatan (Rumah Sakit)
*Surat Permohonan
*Foto Copy Surat Tanah
*Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
*Foto Copy Bukti Lunas PBB
*Rekomendasi Walikota
*Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
*Persetujuan Warga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
*Aspek Tata Guna Tanah.
*Akta Pendirian
*Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
*Analisa Dampak Lalu Lintas (Andall)
*UKL & UPL / AMDAL
*Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung
8. Untuk Industri
*Surat Permohonan
*Foto Copy Surat Tanah
*Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
*Foto Copy Bukti Lunas PBB
*Rekomendasi Walikota
*Izin Lokasi
*Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)
*Akta Pendirian
*Aspek Tata Guna Tanah.
*Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
*Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
*Rencana Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung
9. Untuk Menara Antena
*Surat Permohonan
*Foto Copy Surat Tanah
*Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
*Foto Copy Bukti Lunas PBB
*Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
*Rencana Tapak (Siteplan)
*Gambar Bangunan
*Perhitungan Konstruksi
*Akta Pendirian
*Rekomendasi dari Bandara Halim PK..(Menara Antena)
*Jaminan Asuransi
*Persetujuan warga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan
*Rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi
*Jaminan Keamanan Frekwensi dan Struktur*Surat Pernyataan Siap Bongkar Sendiri Apabila masa Penggunaan
Menara Berakhir
*Rencana Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung
* - Foto Copy Buku Uji kendaraan - Mulai dari Rp 25.000,- s.d Rp. 187.500,
- Foto Copy KTP (berdasarkan jenis dan klasifikasi kendaraan usahanya)7 IZIN TRAYEK
ANGKUTAN
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.05 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Bekasi
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
- Foto Copy kartu pengawasan Yang habis masa berlakunya - Setiap keterlambatan daftar ulang Izin Trayek Angkutan,
dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) perbulannya dari
besarnya retribusi izin
* Waktu Proses 5 hari kerja
* - Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) - Mulai dari Rp 5.000,- s.d Rp. 35.000,-
- Foto Copy Buku Uji kendaraan (berdasarkan jenis dan klasifikasi kendaraan usahanya)
- Foto Copy KTP - Setiap keterlambatan daftar ulang Izin Usaha Angkutan,
- Foto Copy kartu pengawasan Yang habis masa berlakunya dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulannya
dari besarnya retribusi izin
Waktu Proses 5 hari kerja
* - Permohonan tertulis dari pemohon Tidak Ada Biaya
- Gambar dan jenis rencana pembangunan Waktu Proses 14 hari kerja
- Peta Lokasi dan detail tanah bangunan
* - tata rencana lokasi bangunan:
a. Luas tanah
b. Luas bangunan
c. Luas lahan terbuka
d. Jumlah Pegawai/ pengunjung
* e. Fasilitas pendukung
-
-
- Foto Copy Sertifikat Lulus Analisa Dampak Lalu Lintas
- Surat pemohon
- Foto Copy IMB sesuai fungsi usaha
- Foto Copy tanda Lunas PBB tahun berjalan
- Foto Copy Akte pendirian Perusahaan untuk badan Usaha
* -
- Surat Pernyataantidak keberatan tetangga
-
- Surat perjanjian sewa menyewa / kontrak
- Berita acara pemeriksaan lapangan
- Berita acara pembahasan
* - Surat pemohon
- Foto Copy IMB sesuai fungsi usaha
- Foto Copy tanda Lunas PBB tahun berjalan
- Foto Copy Akte pendirian Perusahaan untuk badan Usaha
*-
- Surat Pernyataantidak keberatan tetangga
-
- Surat perjanjian sewa menyewa / kontrak
- Berita acara pemeriksaan lapangan
* - Berita acara pembahasan
* Persyaratan Penerbitan SIUP Tidak Ada Biaya
A. Surat Permohonan SIUP perorangan dilampiri : Waktu Proses 5 hari kerja
- Foto Copy KTP Pemohon
- Foto Copy NPWP Pribadi
*-
-
* - Berita Acara dari Tim Teknis
B.
- Foto Copy KTP Pemohon
- Foto Copy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan
-
*
-
-
- Berita Acara dari Tim Teknis
* Persyaratan TDG : Tidak Ada Biaya
- Surat permohonan Waktu Proses 5 hari kerja
- Fotocopy KTP pemohon dan pemilik/penanggungjawab
- Fotocopy IMB
* - Fotocopy SIUP
- Fotocopy HO
- Fotocopy NPWP Pribadi, fotocopy NPWP Perusahaan
-
*
13 TANDA DAFTAR
GUDANG
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.14 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi
Izin GangguanPeraturan Walikota Bekasi No.73
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Serta
Rincian Tugas Jabatan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Bekasi
Fotocopy Akta pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum
Peraturan Walikota Bekasi No.76
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Serta
Rincian Tugas Jabatan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Bekasi
Peraturan Walikota Bekasi No.73
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Serta
Rincian Tugas Jabatan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Bekasi
Surat Permohonan SIUP bagi Perusahaan berbadan hukum dilampiri :
Foto Copy Domisili Usaha dari Kelurahan/Kecamatan yang masih
berlaku
Peraturan Walikota Bekasi No.76
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Serta
Rincian Tugas Jabatan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Bekasi
Foto Copy Akta Pendirian/ Perubahan (untuk PT melampirkan SK
pengesahan dari Dephukum dan HAM untuk CV sudah terdaftar di
Pengadilan setempat
HO/ SITU bagi perusahaan yang mempunyai tingkat gangguan
sebagaimana tertuang di Perda Bekasi Nomor 14 Tahun 2009
Keputusan Walikota Bekasi
No.060/Kep.48-Org/II/2010
tentang Pelimpahan Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Camat
12 SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN Peraturan Menteri Perdagangan
No.36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan SIUP
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.08 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan dan Perizinan di
Bidang Perdagangan
Foto Copy Domisili Usaha dari Kelurahan/Kecamatan yang masih
berlaku
HO/ SITU bagi perusahaan yang mempunyai tingkat gangguan
sebagaimana tertuang di Perda Bekasi Nomor 14 Tahun 2009
11 SURAT IZIN TEMPAT
USAHA
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.14 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi
Izin Gangguan Peraturan Walikota Bekasi No.06
Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Bekasi No.14 Tahun 2009
tentang Retribusi Izin Gangguan
Surat keterangan Domisili Usaha dan kelurahan yang diketahui Camat
setempat
Foto Copy Surat tanah / Surat keterangan status tanah dan Bangunan
10 IZIN UNDANG-
UNDANG
GANGGUAN/IUUG
(HO)
* Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.14 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi
Izin Gangguan Peraturan Walikota Bekasi No.06
Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Bekasi No.14 Tahun 2009
tentang Retribusi Izin Gangguan
Surat keterangan Domisili Usaha dan kelurahan yang diketahui Camat
setempat
Foto Copy Surat tanah / Surat keterangan status tanah dan Bangunan
9 REKOMENDASI
ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS
(ANDALL)
Undang-Undang No.14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.5 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Bekasi
Keputusan Walikota Bekasi No.08
Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Analisa Dampak Lalu
Lintas
Foto Copy KTP pemohon yang bertanggung jawab terhadap pembangunan
yang diajukanDokumen analisis dampak lalulintas yang disusun oleh
kensultan/perorangan yang memiliki sertifikat analisis dampak lalulintas
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.56 Tahun 1998 tentang
Retribusi Izin Trayek
8 IZIN USAHA
ANGKUTAN
Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Retribusi Izin Usaha Angkutan
Kendaraan Bermotor di Kota
Bekasi
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.05 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Bekasi
- Baru - Luas Ruang Usaha 1 s.d. 100m² Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.500,-
- Luas Ruang Usaha diatas 100m² (100 m² x Indeks Lokasi xIndeks Gangguan x Rp.500,-) +(Kelebihan dari 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.350,-)
- Daftar Ulang (Herregestrasi) 50% dari Biaya retribusi- Pemutihan 50% dari Biaya Retribusi- Balik Nama 50% dari Biaya Retribusi- Alih Usaha 50% dari Biaya Retribusi- Perluasan Penambahan Luas Tanah Kelebihan dari 100 m² x Indeks
Lokasi x Indeks Gangguan xRp.350,-
- Perpanjangan SK (Rusak atau Hilang) 25% dari Biaya Retribusi
Waktu Proses 12 hari kerja
- Baru S.d. 100 m Pertama Luas Ruang Usaha x Indeks Usaha x Indeks Lokasi x Rp.500,-
Meter Berikutnya Luas Ruang Usaha xIndeks Usaha xIndeks Lokasi x Rp.200,-
- Daftar Ulang Retribusi s.d. Rp.250,000,- 50%Rp.250,000,- s.d. Rp.500,000,- 35%Rp.500,000,- s.d. Rp.1,500,000,- 25%Lebih dari Rp.1,500,000,- 20%
- Pemutihan Biaya Retribusi x 30%- Balik Nama Biaya Retribusi x 20%- Alih Usaha Biaya Retribusi x 20%- Perluasan Penambahan Luas Tanah 100%- Perpanjangan Biaya Retribusi x 20%- Pergantian SK Retribusi s.d. Rp.1,500,000,- 15%
Rp.1,500,000,- s.d. Rp.5,000,000,- 10%Lebih dari Rp.5,000,000,- 5%
Waktu Proses 12 hari kerja
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
* A. Persyaratan Penyelenggaraan Izin Usaha Industri : Tidak Ada Biaya
- Mengisis formulir permohonan Waktu Proses 10 hari kerja
- Foto Copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
- Foto Copy NPWP
- Foto Copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya* - Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan
- Surat keterangan Domisili Perusahaan
- Surat Rekomendasi dari lurah dan camat setempat
-
- Foto Copy Surat Izin Gangguan / HO
- Foto Copy SIUP dan TDP* B. Persetujuan Prinsip
- Mengisi formulir permohonan
- Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
- Foto copy NPWP
- Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
-Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
* - Foto Copy KTP pemohon Tidak Ada Biaya
- Foto Copy akte pendirian perusahan Waktu Proses 5 hari kerja
- Foto Copy Domisili Perusahaan dari Kelurahan
- Foto Copy NPWP
- Foto Copy SITU /HO
*
*
*
* - Rekomendasi dari Tim teknis
- Permohonan Izin reklame
- Foto Copy KTP pemohon* - Surat Kuasa mengurus reklame dari perusahaan
- Formulir pendaftaran wajib pajak
-
- Denah / Foto lokasi pemasangan
-
-
17 IPTM *- Mulai dari Rp 25.000,- s.d Rp. 40.000,-
( berdasarkan jenis peruntukannya )
Waktu Proses 6 hari kerja
*-
-
* Persyaratan untuk menyelenggarakan apotek : Rp.1, 500.000,-
-Waktu Proses 12 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan
sarana
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.76 Tahun 1999 tentang
Ketentuan Umum Mengenai
Pelayanan Pemakaman
Menyerahkan Fotocopy Surat kematian dari kelurahan dan Rumah
sakit/Puskesmas
Untuk Perpanjangan : Mengisi blanko permohonan, foto copy KTP/KK yang
bertanggung jawab, melampirkan Surat IPTM lama beserta materai @6000
(2 lembar)
18 Pelayanan
Kesehatan (Izin
apotek)
Undang-Undang Obat Keras
(St.1937 No.541)Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdasarkan atas
perjanjian kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.72 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman
Mengisi Formulir / blanko permohonan dari keluarga ahli waris /keluarga
mendiang yang telah disediakan TPU
-Melengkapi dengan Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga ( KK ) yang bertanggung
jawab ( ahli waris )
Peraturan Walikota Bekasi No.76
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Serta
Rincian Tugas Jabatan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Bekasi
16 REKLAME Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.15 Tahun 2007 tentang Pajak
ReklameKeputusan Walikota Bekasi No.32
Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Bekasi No.15 Tahun 2001
tentang Pajak Reklame Sebagai
Dasar Perhitungan Pajak Reklame
Nama jenis foto / desain serta luas Reklame yang akan
diselenggarakan/dipasang
Surat Keterangan semua/ Izin atas sewa lahan tanah yang digunakan
Asuransi
Khusus permohonan perpanjangan Izin , dilampirkan foto copy izin lama
Peraturan Walikota Bekasi No.76
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Serta
Rincian Tugas Jabatan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Bekasi
15 TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN
Undang-Undang No.03 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1987
No.07 (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
No.3214)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.08 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan dan Perizinan
dibidang Perdagangan
Peraturan Walikota Bekasi No.73
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Serta
Rincian Tugas Jabatan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Bekasi
14 IZIN USAHA
INDUSTRI (IUI)Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan dan Perizinan
dibidang Perindustrian
Peraturan Walikota Bekasi No.73
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Serta
Rincian Tugas Jabatan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Bekasi
Foto Copy UKL/UPL serta AMDAL bagi perusahaan industri yang
mengandung dampak pencemaran
- Dasar Pengenaan Nilai Sewa Reklame, Dihitung Berdasarkan Pemasangan, Nilai Strategis, Lokasi dan Jenis Reklame :- Tarif Baru : 25%- Tarif Perpanjangan : 25%
- Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) 1. Jalan Tol : Sudut Pandang : Skor : Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) :
1 2 Nilai x Nilai Jual Objek Pajak2 2,4 Reklame (NJOPR) Untuk 3 2,6 Setiap Titik Pemasangan 4 > 2,8
2. Jalan : Sudut Pandang : Skor : Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) :Nasional/ 1 1 Nilai x Nilai Jual Objek Pajak Negara 2 1,2 Reklame (NJOPR) Untuk
3 1,3 Setiap Titik Pemasangan4 > 1,4
3. Jalan : Sudut Pandang : Skor : Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) :Provinsi 1 0,6 Nilai x Nilai Jual Objek Pajak
2 0,7 Reklame (NJOPR) Untuk 3 0,8 Setiap Titik Pemasangan4 > 0,9
4. Jalan : Sudut Pandang : Skor : Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) :Kota 1 0,1 Nilai x Nilai Jual Objek Pajak
2 0,2 Reklame (NJOPR) Untuk3 0,3 Setiap Titik Pemasangan4 > 0,4
- Nilai Lokasi Untuk Jenis Reklame Non Rokok danMinuman Non Alkohol :1. Lokasi Kawasan Khusus Harga Dasar Pertitik Rp. 25002. Lokasi Central Business Distrik Harga Dasar Pertitik Rp. 13003. Lokasi Business Distrik Harga Dasar Pertitik Rp. 10004. Lokasi Jembatan Penyeberangan Harga Dasar Pertitik Rp. 25005. Lokasi Perumahan Harga Dasar Pertitik Rp. 10006. Lokasi Kawasan terbuka dan GOR Harga Dasar Pertitik Rp. 10007. Lokasi Industri Harga Dasar Pertitik Rp. 10008. Lokasi Perkantoran Harga Dasar Pertitik Rp. 10009. Lokasi Pendidikan Harga Dasar Pertitik Rp. 1000
10. Lokasi Campuran Harga Dasar Pertitik Rp. 1000- Nilai Lokasi Untuk Jenis Reklame Rokok dan
Minuman Beralkohol :1. Lokasi Kawasan Khusus Harga Dasar Pertitik Rp. 32002. Lokasi Central Business Distrik Harga Dasar Pertitik Rp. 17003. Lokasi Business Distrik Harga Dasar Pertitik Rp. 12504. Lokasi Jembatan Penyeberangan Harga Dasar Pertitik Rp. 32005. Lokasi Perumahan Harga Dasar Pertitik Rp. 12506. Lokasi Kawasan terbuka dan GOR Harga Dasar Pertitik Rp. 12507. Lokasi Industri Harga Dasar Pertitik Rp. 12508. Lokasi Perkantoran Harga Dasar Pertitik Rp. 12509. Lokasi Pendidikan Harga Dasar Pertitik Rp. 1250
10. Lokasi Campuran Harga Dasar Pertitik Rp. 1250
Waktu Proses 10 hari kerja
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
*-
-
*-
-
*-
-
*-
-
-
-
*-
-
- Foto copy Surat Penugasan APA
- Foto copy SK Penempatan
-
- Surat Izin atasan langsung bagi APA yang PNS/TNI/POLRI
- Surat Pernyataansanggup menjadi APA bermaterai yang cukup
- Foto copy KTP APA dan Pemilik Sarana Apotek (PSA)
- Denah bangunan apotek
- Peta lokasi apotek
-
* - Akte perjanjian kerjasama APA dengan PSA
-
-
-
* - Daftar terperinci alat dan perlengkapan apotek
- Foto copy SIUP dan IMB
- Surat Pernyataantidak keberatan dari tetangga sekitar
-
-
-
* Persyaratan untuk menyelenggarakan izin Tukang Gigi : Rp. 125.000,-
- Waktu Proses 14 hari kerja - FotoCopy Surat Izin Lama (Jika Perpanjangan)- FotoCopy KTP yang masih berlaku (usia maks 65 thn )- Surat Keterangan Kelakukan Baik dari Polisi setempat.- Surat Keterangan Sehat dari Dokter- Denah Lokasi- Denah Ruangan- Daftar Ketenagaan- Daftar alat-lat dan bahan yang digunakan- Foto 4 x 6 ( dua lembar)
-
-
* - Rp. 500.000,-
-
-
- Foto kopi KTP pemilik Toko Obat
- Foto kopi SIUP
- Denah lokasi Pedagang Eceran Obat
-
*
*
* Persyaratan untuk menyelenggarakan optikal : Rp. 500.000,-
- Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Walikota; Waktu Proses 14 hari kerja - Foto Copy akte pendirian perusahaan;
Waktu Proses 14 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan
saranaSurat Pernyataantidak melanggar peraturan perundang-undangan farmasi
Bukti kepemilikkan sarana (Akte Jual Beli/ Sertifikat/ Bukti Perjanjian
Kontrak atau Sewa)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.06 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan
dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
21 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Optik)
Undang-Undang No.23 Tahun
1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992
No.100, Tambahan Lembaran
Negara No.3495)
Surat Pernyataanbatas wewenang pekerjaan Tukang Gigi (bermaterai 6000)
20 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Pedagang Eceran
Obat (TOKO OBAT))
Kepmenkes RI
No.1331/MENKES/SK/X/2002
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan RI,
No.167/Kab/B.VIII/1972 tentang
Pedagang Eceran Obat
Surat PernyataanAsisten Apoteker sebagai Penanggung Jawab bermaterai
Surat keterangan dari atasan langsung bagi Asisten Apoteker bekerja
NPWP Apoteker Pengelola Apotek dan NPWP Pemilik Sarana Apotek (PSA)
19 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Tukang Gigi)
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
No.339/Menkes/Per/V/1989,
tentang Pekerjaan Tukang Gigi
Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPPT Kota Bekasi
Surat Rekomendasi dari Organisasi PTGI (Perkumpulan Tukang Gigi
Indonesia) Cab. Bekasi
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.06 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan
dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C)
Daftar Asisten Apoteker disertai foto copy Surat Izin Kerja atau Surat Izin
asisten Apoteker serta ijazahSurat Pernyataandari APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan
farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain
Surat Pernyataandari PSA bahwa tidak pernah terlibat pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Rekomendasi dari organisasi profesi cabang Kota Bekasi ( ISFI cab. Kota
Bekasi)
Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku
Peraturan Pemerintah No.25
Tahun 1980 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah No.26
Tahun 1965 tentang Apotek
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 No.40,
Tambahan Lembaran Negara
No.3169)
Penunjukkan dimaksud pada poin 6) dan 7) harus dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan
Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih
dari 2 ( dua) tahun secara terus-menerus, Surat Izin Apotek atas nama
Apoteker tersebut dicabut
Dalam pelaksanaan pengelolaan apotek,Apoteker Pengelola Apotek dapat
dibantu oleh Asisten ApotekerApoteker Pengelola Apotek turut bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping dan Apoteker
Pengganti dan Asisten Apoteker
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/2002
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan
No.922/Menkes/Per/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Apotek, Jo.
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
No.922/Menkes/Per/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Apotek
Foto copy ijazah apoteker yng sudah dilegalisir atau membawa aslinya
Foto copy Surat Izin Kerja /Surat Penugasan Apoteker Pengelola Apotek
(APA)
Foto copy Surat Lolos Butuh APA ( Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan
Propinsi)
Bukti kepemilikan bangunan ( foto copy akte jual beli atau atau sertifikat
sarana atau akte kontrak)
Undang-Undang No.5 Tahun 1997
tentang Psikotropika (Lembaran
Negara Tahun 1997 No.10,
Tambahan Lembaran Negara
No.3671)
Apoteker wajib melayani resep sesuai tanggung jawab dan keahlian
profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat
Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat
yang diserahkan ke pasienUndang-Undang No.22 Tahun
1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Tahun 1997
No.67, Tambahan Lembaran
Negara No.3698)
Apabila apoteker berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat
menunjuk Apoteker PendampingApabila Apoteker Pengelola Apotek dan Apoteker Pendamping berhalangan
melaksanakan tugasnya Apoteker Pengelola Apotek dapat menunjuk
Apoteker Pengganti
Pelayanan
Kesehatan (Izin
apotek)
Undang-Undang No.23 Tahun
1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992
No.100, Tambahan Lembaran
Negara No.3495)
Dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola apotek yang telah memiliki Surat
Izin Kerja/ surat Penugasan
Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan
perbekalan farmasi yang bermutu baik dan
terjamin keabsahannya
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
- Foto Copy KTP pemohon;
-
*1.
2.
3. Surat perjanjian antara RO dengan pemilik sarana;
4. FotoCopy KTP Refraksionis Optisien;
5.
* 6. Surat keterangan tidak buta warna dari Dokter ahli mata;
7. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
-
-
-
- Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;- Daftar ketenagaan;- Peta lokasi dan denah ruangan;
-
* Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan Rp. 500.000,-
1. Waktu Proses 14 hari kerja
2. Foto kopi Ijazah Nasional penanggung jawab
3.
*4.
5.
6.
7. Foto copy izin praktek Dokter konsultan
*8.
9. Foto copy NPWP
10. Foto copy SIUP
11.
12. Denah bangunan dengan skala
13. Daftar ketenagakerjaan
14. Daftar peralatan yang digunakan
15. Foto copy Izin salon Kecantikan lama jika diperpanjang
* Persyaratan Penyelenggaraan Izin Laboratorium Swasta Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 1.500.000,-
- Waktu Proses 14 hari kerja
- Fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku
-
* - Surat izin gangguan dari Walikota
- Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL)
- Rekomendasi dari Kepala Puskesmas
- Rekomendasi dari Lurah setempat
- Rekomendasi dari Camat
- Surat Pernyataantidak keberatan dari masyarakat sekitar
* - Data kelengkapan bangunan
- Data kelengkapan peralatan laboratorium
- Denah lokasi dengan situasi sekitarnya
- Denah ruangan (dengan skala 1:10)
- Daftar ketenagaan
-
* - Fotokopi KTP
- Fotokopi Ijasah
- Foto berwarna 3 x 4 (2) lembar
- Surat Pernyataansebagai tenaga Analis (berbermaterai 6000)
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Ijasah
- Foto berwarna 3 x 4 (2) lembar
-
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Ijasah
- Foto berwarna 3 x 4 (2) lembar
-
- Surat Pernyataan kesediaan mengikuti Akreditasi
-
* Persyaratan Penyelenggaraan Izin Rumah Bersalin Rp. 1.000.000,-
1. Waktu Proses 14 hari kerja
* 2. Berkas Permohonan dilampirkan : - Surat rekomendasi dari kepala puskesmas
-
Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota ILKI jabar (khusus di Jawa
Barat raker ILKI di Bandung tanggal 21 s/d tanggal 22 Januari 1994)
24 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Izin Rumah Bersalin)
Undang-Undang No.29 Tahun
2004 tentang Praktek Kedokteran Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi
(berbermaterai 6000)
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang
Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta
Surat Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan/ tetangga Denah
ruangan
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
No.04/Menkes/SK/I/2002 tentang
Laboratorium Kesehatan Swasta
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.06 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan
dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C) Daftar kemampuan pemeriksaan laboratorium serta tarif pemeriksaan Surat
Pernyataansebagai tenaga Analis (berbermaterai 6000)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Surat Pernyataansebagai Penanggung Jawab Teknis (berbermaterai 6000)
Surat Pernyataan kesediaan menyelenggarakan Pemantapan Mutu Internal
(PMI) dan Pemanfaatan Mutu Eksternal (PME)
23 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Izin Laboratorium
Swasta)
Undang-Undang No.23 Tahun
1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992
No.100, Tambahan Lembaran
Negara No.3495)
Membuat surat permohonan yang ditujuakn kepada Walikota Bekasi
(berbermaterai 6000)
Fotokopi Akte Notaris pendirian yayasan atau badan hukum lainnya, jika
laboratorium di bawah naungan perusahaan / yayasan atau badan hukum
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.06 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan
dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C)
Rekomendasi dari persatuan Ahli kecantikan Indonesia Tiara Kusuma bagi
ahli maupun asisten kecantikan yang bekerja di salon tersebut
Surat keterangan sehat dari Dokter untuk ahli kecantikan, asisten kecantikan serta
semua yang bekerja di salon tersebut
Surat Pernyataandari Dokter konsultan yang bersedia di salon kecantikan
tersebut (hanya untuk salon kecantikan type A)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Foto copy surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat
Pas Foto berwarna pemilik salon kecantikan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
Daftar peralatan yang akan digunakan antara lain : alat-alat untuk
menentukan tajam penglihatan, lensa-lensa percobaan lengkap dengan
bingkai percobaan, lensa meter dan alat reparasi;
Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Optikal Seluruh Indonesia
(GAPOPIN) cabang Kota Bekasi dengan menyebutkan bahwa RO yang
diajukan hanya menjadi penanggung jawab dari optikal yang mengajukan
izin tertentu
22 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
IZIN Salon
Kecantikan)
Undang-Undang No.23 Tahun
1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992
No.100, Tambahan Lembaran
Negara No.3495)
Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi
(berbermaterai 6000)
Surat Pernyataanbersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan (dari
ahli kecantikan) , apabila yang bersangkutan bukan pemilik salon kecantikan
(bermaterai 6000)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.06 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan
dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C)
FotoCopy ijazah refraksionis optisien yang sudah dilegalisir atau
membawa Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK);
Surat keterangan sehat dari Dokter Puskesmas atau rumah sakit
pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Pasfoto berwarna terbaru dari pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
Surat Pernyataankerjasama dengan laboratorium optikal tempat
memproses lensa-lensa pesanan bila optikal itu belum memiliki
laboratorium sendiri;
Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Optik)
Undang-Undang No.23 Tahun
1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992
No.100, Tambahan Lembaran
Negara No.3495) Surat Pernyataan kesediaan dari Refraksionis Optisien (RO) sebagai
penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung pada optikal yang
akan didirikan dengan melengkapi :
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
-
* - Daftar sarana kelengkapan meubelair- Daftar alat-alat kesehatan- Daftar sarana obat-obatan- Berita acra Pemeriksaan dari puskesmas setempat
-
- Surat rekomendasi Lurah dan camat
-
- Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku
-
* - Surat Pernyataantidak keberatan dari atasan langsung.
-
- Pas poto sebanyak 2 lembar Ukuran 4x6
- Pelaksanaan harian rumah bersalin harus melampirkan :
-Pelaksanaan harian RB maxsimal 3 Orang bidan yang mempunyai
SIB di Kota Bekasi* - Ijazah Bidan
- Surat tidak keberatan dari atasan langsung
-Surat Pernyataan kesanggupan menjadi pelaksanaan harian
(bermaterai Rp 6000,-)- Pas poto sebanyak 2 lembar Ukuran 4x6- Izin mendirikan bangunan peruntukan rumah bersalin- Surat kerjasama / MOU pembuangan limbah padat / medis- UPK/UPL Sederhana
*Pelayanan Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 200.000,-
- Pelayanan Dokter Spesialis Rp. 250.000,-
* - Foto copy identitas pemohon atau KTP- Foto copy STR Legalisir Waktu Proses 14 hari kerja - Rekomendasi IDI/PDGI
* - Surat PernyataanMemiliki Tempat Praktik- Pas poto sebanyak 3 lembar Ukuran 4x6- Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) yang dimiliki- Foto copy SK terakhir bagi PNS/TNI/POLRI- SK Pensiun/pemberhentian bagi PNS/TNI/POLRI- Surat Izin Atasan bagi PNS/TNI/POLRI- Surat Pernyataanbukan PNS/TNI/POLRI
* - Surat Persetujuan berpraktik pada saryankes swasta- Tata Ruang dan Denah wilayah tempat praktik- Bukti Pembayayaran retribusi.
*
*
*
*
* Persyaratan Penyelenggaraan Izin Praktik Bidan Rp. 150.000,-
- Waktu Proses 14 hari kerja
- Foto copy Ijazah bidan yang sudah dilegalisir- Foto copy Surat Penugasan bidan- Foto copy KTP Kota Bekasi yang masih berlaku
-
*-
-
-
-
* - Denah lokasi Terhadap puskesmas- Denah Ruangan Praktek - Pas poto berwarna sebanyak 2 lembar Ukuran 4x6- Rekomendasi dari Ketua IBI cabang Kota Bekasi
Keputusan Walikota Bekasi
No.23A Tahun 2003 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta
26 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Izin Praktik Bidan)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.15 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan Swasta
Membuat Surat Permohonan yang di tujukan kepada Walikota Bekasi
(berbermaterai 6000)
Bagi Pegawai Negeri melampirkan foto copy SK Pertama dan Terakhir
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Bagi Pensiunan melampirkan foto copy SK Pensiun, Surat keterangan
kelakuan baik dari Polres, dan apabila bidan swasta harus melampirkan
surat keterangan lain dari atasan langsung Surat Pernyataandari Bidan yang Menjalankan Praktik (berbermaterai 6000)
Surat Pernyataan bersedia membina satu Pos Yandu (berbermaterai 6000)
Rekomendasi Kepada puskesmas dimana yang bersangkutan menjalankan
praktek (berbermaterai 6000)
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
No.1540/Menkes/SK/XII/2002
tentang Izin Praktek dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
No.512/Menkes/Per/IV/2007
tentang Penempatan Tenaga
Medis melalui masa bakti dan cara
lain
Surat Edaran Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
No.725/Menkes/E/VI/2007
tentang Izin Praktek dan
Pelaksanaan Praktek Kedokteran
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.15 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan Swasta
Keputusan Walikota Bekasi
No.23A Tahun 2003 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.15 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan Swasta
25 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Izin Praktik Dokter
Umum/ Dokter Gigi/
Dokter Spesial)
Undang-Undang No.29 Tahun
2004 tentang Praktek Kedokteran
Persyaratan Penyelenggaraan Izin Praktik Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Dokter
Spesial
Membuat Surat Permohonan yang di tujukan kepada Walikota Bekasi
(berbermaterai 6000)
Peraturan Pemerintah No.32
Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan
Keputusan Walikota Bekasi No.17
Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Bekasi No.06 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C)
Surat keterangan membina 2 posyandu dan 1 UKS yang diketahui oleh
Kepala puskesmas
Dokter penanggung jawab seorang Dokter umum yang mempunyai SIP
Kota Bekasi
Foto copy SIP (Surat Izin Praktek) Dokter untuk wilyah Kota Bekasi yang
masih berlakuPeraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Surat Pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan bermaterai Rp
6000,-
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang
Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta Denah lokasi yang menggambarkan dengan puskesmas terdekat
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
* Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No.32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan
* Persyaratan Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Rp. 125.000,-
- Waktu Proses 14 hari kerja
- Biodata pengobatan tradisional - Fotokopi KTP/ paspor untuk TKA yang masih berlaku
-
* - Denah Lokasi- Denah Ruangan- Daftar Ketenagaan
- Daftar peralatan dan obat-obatan
-
- Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional
- Surat pengantar Puskesmas setempat
- Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
-
- Foto Copy Izin lama jika perpanjangan
*
*
* Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Bekasi
No.440/1012/Dinkes Tahun 2002
tentang Wajib Daftar Pengobatan
Tradisional
* Persyaratan Penyelenggaraan Balai Pengobatan Rp. 750.000,-
- Waktu Proses 12 hari kerja
- Foto copy Akte Notaris pendirian Yayasan/ CV / PT
- Rekomendasi dari Kepala Puskesmas
- Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga
- Denah lokasi, Denah ruangan
*-
- Berita Acara Pemeriksaan dari Puskesmas terdekat
- Rekomendasi dari Lurah dan Camat
-
* a. Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku
b.
c. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung
d. Surat Pernyataan kesanggupan bermaterai 6000
e. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar
- Apabila Pelaksanaan Harian Tenaga Dokter, harus melampirkan :
a. Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku
b.
c. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung
d. Surat Pernyataan kesanggupan bermaterai 6000
e. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar
- Apabila Pelaksanaan Harian Tenaga Perawat, harus melampirkan :
a. Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku
b.
c.
d. Surat Pernyataan kesanggupan bermaterai 6000
e. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar
- Surat Kerjasama/MOU Pembuangan Limbah Padat
* Persyaratan Rekomendasi Fiel banjir Tidak Ada Biaya
- Surat Permohonan Waktu Proses 14 hari kerja - Foto Copy data permohonan (KTP)- Foto Copy surat izin lokasi- Foto Copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat)- gambar Rencana lokasi (prasite plan)- Surat izin tidak keberatan dari warga sekitar (tetangga/RT)
* Persyaratan Rekomendasi Fasos-Fasum Tidak Ada Biaya
- Akte Pendirian Waktu Proses 14 hari kerja - Izin Lokasi- zin Prinsip- Siteplan- Peil Banjir
* - I M B- P J U- T P U- Sertifikat Fasos a.n Pemkot Bekasi- Rekomendasi Keadaan jalan & saluran- Rekomendasi Siteplan- Rekomendasi Pengeloloaan sampah
30 Rekomendasi
Penyerahan Fasos-
Fasum
Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.1 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Prasarana
Lingkungan, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Sosial
Instruksi Menteri Dalam Negeri
No.30 Tahun1990 tentang
Penyerahan Prasarana
Lingkungan, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah
Daerah
Foto copy Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Praktek (SIP) Perawat
untuk wilayah Kota Bekasi yang masih berlakuSurat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung, bila bekerja di
tempat lain
29 Rekomendasi Advis
Teknis Peil Banjir
Peraturan Walikota Bekasi
No.92/92-PU/XII/2008 tentang
Tata Cara Pemberian
Rekomendasi Advis Teknis Peil
Banjir
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.15 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan Swasta
Daftar meubelair, Daftar alat-alat kesehatan, Daftar sarana obat, Daftar
ketenagakerjaan
Dokter penanggung jawab Balai Pengobatan, seorang Dokter umum yang
mempunyai SIP Kota Bekasi dan menjadi penanggung jawab paling banyak 2
sarana pelayanan kesehatan , dengan melampirkan :
Keputusan Walikota Bekasi
No.23A Tahun 2003 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta
Foto copy SIP Dokter untuk wilayah Kota Bekasi yang masih berlaku
Foto copy SIP Dokter untuk wilayah Kota Bekasi yang masih berlaku
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.15 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas dan Pemberian Izin
Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Kesehatan Swasta
Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan
Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten/ Kota bagi pengobat tradisional
klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota
bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama (Untuk STPT)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Keputusan Walikota Bekasi
No.23A Tahun 2003 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta
28 Pelayanan
Kesehatan
(Rekomendasi
Pendirian dan
Penyelenggaraan
Balai Pengobatan)
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.07 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (Lembaran Daerah Tahun
2001 No.07 Seri D)
Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi
(bermaterai 6000)
27 Pelayanan
Kesehatan
(Penyelenggaraan
Pengobatan
Tradisional)
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
No.1076/Menkes/SK/VII/2003
tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional
Membuat surat permohonan ditujukan kepada walikota bekasi (bermaterai
6000)
Surat Keterangan dari Kelurahan tempat melakukan pekerjaan sebagai
pengobat tradisional
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
* Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.10 Tahun 2007 tentang
Penyediaan Lahan, Prasarana
Lingkungan, Utilitas Umum dan
Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah
Daerah
* Persyaratan Persetujuan Pemanfaatan Ruang Tidak Ada Biaya
- Denah dan Peta lokasi Waktu Proses 14 hari kerja
-
- Rancangan rencana tapak kegiatan (site plan)
-
*-
-
-
- Fotocopy KTP dan Fotocopy NPWP
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
- Fotocopy Akte Sertifikat Hak Atas Tanah/Bukti Perolehan
-
-
* Persyaratan Izin Lokasi Tidak Ada Biaya
- Waktu Proses 14 hari kerja
-
- Uraian rencana Proyek atau proyek proposal yang akan di bangun
- Kartu Tanda Penduduk dan/ atau indetitas diri
-
- Gambar atau Sketsa yang di mohon
- Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak (NPWP)
-
-
-
-
* Persyaratan Rekomendasi Pendirian Sekolah Tidak Ada Biaya
- Surat Permohonan Waktu Proses 14 hari kerja
-
*-
- Foto Copy KTP Pemohon atau Pimpinan/ Pengurus yayasan
-
* Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.5 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di
Kota Bekasi - Gambar rencana bangunan dan rencana biaya
*-
- Daftar Calon Siswa Minimal 20 Orang
-
- Rekomendasi Lurah
- Rekomendasi Camat
- Status Kepemilikan tanah
* Persyaratan Rekomendasi Proteksi Kebakaran Mulai dari Rp 5.000,- s.d Rp. 300.000,-
- Surat Permohonan
- Data Isian
- Foto copy KTP Waktu Proses 14 hari kerja
- Foto copy PBB Terakhir
* - Foto copy Surat Kepemilikan Tanah
- Foto copy Rencana Pembangunan / Gambar Bangunan
- Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
-
* Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi - Mulai dari Rp 200.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
I. Syarat Izin Baru :
- Mengajukan permohonan IUJK Kepada Walikota Bekasi
- Waktu Proses 8 hari kerja
-
- Foto Copy NPWP dan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
- Foto Copy Domisili Usaha
- Foto Copy SIUP dan TDP
- Foto Copy Surat Ketrampilan Tenaga Teknis (SKT)
-
- Berita Acara Survei Perusahaan.
- Waktu Proses 8 Hari Kerja
II. Syarat Izin Perpanjang :
- Mengajukan permohonan IUJK Kepada Walikota Bekasi
- Melampirkan IUJK Asli yang sudah habis masa berlakunya
Pas Photo terakhir Direktur Ukuran 4 X 6 berwarna sebanyak 3 lembar
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.06 tahun 2009 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan
Retribusi Pemadam Kebakaran di
Kota Bekasi
Foto copy Denah Penempatan / Titi-titik Alat Pemadam Kebakaran
37 IZIN USAHA JASA
KONTRUKSI
Keputusan Walikota Bekasi No.19
tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Penerbitan Surat
Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
pada Pemerintahan Kota Bekasi
(berdasarkan kualifikasi jenis jasa perencana pengawasnya dan jasa
konstruksinya)
Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahannya
Foto Copy sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh
Asosiasi/LPJKD
34 Rekomendasi
Proteksi Kebakaran Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.04 tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi
Pemadam Kebakaran
(berdasarkan jenis legalitas, jenis alat pemadam dan klasifikasi usahanya)
Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah
Struktur kepengurusan yayasan atau lembaga lain yang berbadan hukum
Referensi penyediaan sumber pembiayaan Penyelenggaraan sekolah
dilingkapai dengan Foto Copy rekening koran terakhir
Keputusan Walikota Bekasi No.13
Tahun 2003 tentang Tata Cara
Pemberian Rekomendasi
Pendirian Sekolah dan Madrasah
Swasta di Kota Bekasi
Daftar Calon Guru sesuai jumlah mata pelajaran yang diajarkan dan kualitas
pendidikan dilengkapi Foto Copy Ijazah
Mendapat persetujuan Masyarakat Lingkungan terdekat lokasi Sekolah yang
akan didirikan minimal 100 Kepala keluarga disertai Foto Copy yang
diketahui ketua RT dan RW serta disosialisaikan terlebih dahulu oleh
peneyelenggara
Surat Keterangan tanah yang dimohon dari lurah setempat dan di ketahui
oleh Camat
Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/ atau Surat
Keterangan Nomor Pokok Wajib Retribusi daerah (NPWRD)Surat Keterangan tanda Asosiasi pengembangan perumahan bagi
pengembang Perumahan
Surat Pernyataanmengenai tanah yang sudah memiliki oleh pemohon serta
perusahaan yang merupakan satu group perusahaan dengannya
Surat Pernyataan kesediaan untuk memberikan penggantian yang layak
dan/ atau menyedikan tempat penampungan bagi pemilik tanah
33 Rekomendasi
Pendirian Sekolah
Swasta
Undang-Undang No.20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Foto Copy Akta Notaris yayasan dan atau lembaga lain yang berbadan
hukum yang dalam operasionalnya melakukan kegiatan
Foto copy Akte pelunasan PBB tahun Terakhir pada lahan yang di mohon Surat Pernyataan kesediaan pemilik lahan untuk di bebaskan oleh
pengembang
32 Izin Lokasi Peraturan Walikota Bekasi No. 87
Tahun 2008 tentang Pemberian
Izin Lokasi di Wilayah Kota Bekasi
Foto Copy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (ASPEK) dari
Kantor Pertanahan Bagi Badan hukum wajib menyerahkan Akata Pendirian Perusahaan yang
telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
Rincian lahan yang dimohon (Keadaan fisik lahan dan kegiatan saat ini yang
terdapat pada lokasi yang dimohon dan keadaan disekitarnya)
Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proposal proyek dan
berapa lama seluruh proyek dapat diselesaikan
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.4 Tahun 2000 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Bekasi Tahun 2000-2001
Sosialisasi dan Konsultasi pada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan
Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau masyarakat sekitarnya
Surat tidak keberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan
Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan sarana sosial dan fasilitas
lingkungan
31 Persetujuan
Pemanfaatan Ruang
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.10 Tahun 2007 tentang
Penyediaan Lahan, Prasarana
Lingkungan, Utilitas Umum dan
Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah
Daerah
NO JENIS PERIJINAN DASAR HUKUM BIAYA
1 2 5
PERSYARATAN
3 4
1 IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN
(SIUK)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2007 tentang Retribusi dan
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan di Kota Bekasi
-
- Foto Copy Domisili Usaha
-
- Waktu Proses 5 Hari Kerja
* Persyaratan Galian Golongan C 20% x Volume x Nilai Pasar
-Waktu Proses 5 hari kerja
- Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya
- Foto Copy KTP
- Foto Copy Surat Tanah
* - Foto Copy Lunas PBB tahun terakhir
- Izin Tetangga
* Persyaratan Sewa Tanah Sarana Sosial Luas Tanah (m²) x 0,5 % x {NJOP + (30 % x NJOP))
- Surat Permohonan Sewa Tanah sarana Sosial Waktu Proses 5 hari kerja
-
*
* Peraturan Pemerintah No.06
Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
*Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Peraturan Walikota Bekasi No.60
Tahun 2007 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang
Daerah Kota Bekasi
Keputusan Walikota Bekasi No.11
tahun 1998 tentang Pengolahan
Penetapan Nilai Pasar Bahan
Galian Golongan C di Wilayah
Kotamadya Daerah Tk.II Bekasi
39 PEMANFAATAN
KEKAYAAN DAERAHPeraturan Daerah Kota Bekasi
No.09 Tahun 2001 tentang
Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kota Bekasi No.73 Tahun
1999 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
Fotokopi Surat Rekomendasi Pemanfaatan Sewa Lahan yang dikeluarkan
oleh Bappeda
Foto Copy Serifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh
Asosiasi/LPJKD
Pas Photo terakhir Direktur Ukuran 4 X 6 berwarna sebanyak 3 lembar
38 IZIN PENGAMBILAN
DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN
GOLONGAN C
Peraturan Daerah Kota Bekasi
No.13 tahun 1998 tentang Pajak
Penetapan Galian Golongan C di
Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II
Bekasi
Mengajukan permohonan Kepada Walikota Bekasi melalui Kepala Bagian
Bina Ekbang Setda Kota Bekasi