Chairil Munawir MT, S.E. M.M.humas.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Warta-Maret.pdf · dan...
Transcript of Chairil Munawir MT, S.E. M.M.humas.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Warta-Maret.pdf · dan...
LKBH: DARI KAMPUS
UNTUKMASYARAKAT
w w w. h u m a s . u n s y i a h . a c . i d
EDISI 233 . MARET 2019IS
SN 0
215
-29
16
Deretan Dampak Stunting
Kampus Bersih Bebas Sampah
FKH Unsyiah Siap Minimalisir Ancaman Resistansi Antibiotik
EDISI 233 . MARET 2019EDISI 230 . DESEMBER 2018
IFTITAH2 XXX 3
DALAM kehidupan masyarakat saat ini, ada banyak hal yang dapat terjadi. Perkembangan politik, pemerintah, ekonomi, bahkan teknologi memberikan banyak dampak bagi kehidupan sehari-hari. Dampak ini terlihat jelas dari kasus-kasus yang disiarkan oleh televisi, radio, atau media sosial.
Ada banyak orang yang melanggar hukum baik pidana maupun perdata. Negara wajib hadir sebagai pemberi keadilan melalui perangkat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Perangkat inilah yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Tetapi, pekerjaan ini tentu tidak mudah. Setiap elemen masyarakat maupun lembaga harus berperan dalam membantu negara, termasuk di antaranya para akademisi.
Unsyiah sebagai lembaga pendidikan tinggi berusaha ikut andil dalam peran ini. Salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum. Sejak tahun 1980-an, Fakultas Hukum Unsyiah telah berkontribusi memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat. Langkah ini
diwujudkan dengan hadirnya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau yang lebih dikenal dengan LKBH.
Bantuan hukum yang diberikan LKBH berbeda dengan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga hukum lainnya di luar kampus. Dengan menjunjung nilai-nilai tridarma perguruan tinggi, LKBH mengedukasi masyarakat dan melayani konsultasi hukum. Selain itu, melerai permasalahan hukum secara akademis melalui nasihat hukum untuk memberikan pemahaman dan pandangan bagi mereka yang membutuhkan. Bukan hanya individu, lembaga ini juga menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Kehadiran LKBH telah memberikan warna tersendiri dalam membantu pemerintah mencerdaskan masyarakat di bidang hukum. LKBH adalah tempat mengadvokasi masyarakat dan menumbuhkan semangat membantu masyarakat dari para akademisi, mahasiswa, serta alumni. Ini sesuai dengan tujuan utamanya memberikan layanan maksimal bagi seluruh stakeholders dan menjadi partner in progress bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional. []
LKBH Membantu MasyarakatChairil Munawir MT, S.E. M.M.Kepala Humas Unsyiah
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
IZIN TERBITDITERBITKAN OLEHPERINTIS
PEMBINA
PENASIHAT BIDANG REDAKSI
PENASIHAT BIDANG ADMINISTRASI & PENGEMBANGANKETUA PENGARAHPEMIMPIN REDAKSIWAKIL PEMIMPIN REDAKSIREDAKTUR PELAKSANASEKRETARIS REDAKSIEDITOR PEWARTA
FOTOGRAFERLAYOUTERADMINISTRASI & KEUANGAN LOGISTIK SIRKULASIWEB MASTER
STT No. 1138/SK/DITJEN PPG/STT/1987 Humas Universitas Syiah Kuala, Banda AcehProf. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (alm.); Drs. T. A. Hasan Husin (alm.); T. Syarif Alamuddin, Sm. Hk. (alm.)Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. (Rektor Universitas Syiah Kuala) Prof. Dr. Ir. Marwan (Wakil Rektor I); Dr. Ir. Alfiansyah YulianurBC. (Wakil Rektor III); Dr. Hizir (Wakil Rektor IV)
Dr. Ir. Agussabti, M.Si (Wakil Rektor II)Abdul Rochim, S.Sos. M.PdChairil Munawir MT, S.E. M.M.Fajriana, S.E. | Hayatana, S.E.Rika Marlia, S.E. M.M.Uswatun Nisa S.I.Kom. M.A.Ferhat, S.E. M.M.Ibnu Syahri Ramadhan, S.E. | Cut Dini Syahrani, S.Si. |Muksalmina, S.Sos.I.Syahri Afrizal, S.I.Kom.Sayed JamaluddinNadia Ulfa, A.Md.Munawar, S.H. Saidi Muhammad Iqbal, S.I.Kom.
WARTA UNSYIAHEdisi 233 . Maret 2019
ISSN 0215-2916Tebal Isi 48 Halaman
DITERBITKAN OLEHHumas UniversitasSyiah Kuala
TWITTER@univ_syiahkuala
YOUTUBEUnsyiah TV
WEBSITEwww.humas.unsyiah.ac.id
INSTAGRAM@univ_syiahkuala
Warta Unsyiah mengajak para pembaca untuk mengirim tulisan terbaiknya ke majalah resmi Unsyiah ini. Silakan kirim tulisan terbaik Anda disertai foto dan biodata diri ke [email protected] (600-700 kata)
REDAKSI DAFTAR ISI
IFTITAH 3LKBH Membantu Masyarakat
EDUKASI 6-7Kebebasan Berpendapat Implementasi Hak Asasi Manusia
MAHASISWA 8-9Memimpin Diri Sendiri (Pelajaran Berharga dari Singapura)
FOKUS 10-15LKBH: Dari Kampus untuk Masyarakat
Meredam Polemik melalui Diskusi Publik
PAKAR 16LKBH Bukan Hanya Milik Fakultas Hukum
PENGABDIAN 18-19Kampus Bersih Bebas Sampah
KREATIF 20-21Barang Rongsokan Ayah
PROFIL 22-23Dr. Sulaiman, S.H. M.HBerkarya Sepanjang Usia
SEHAT 28-29Deretan Dampak Stunting
PERSPEKTIF 30-31Menyikapi Politik Ambivalensi
RISET 32-34Memperkuat Akuntabilitas demi Menjaga Stabilitas Daerah
WartaLKBH: Dari Kampus untuk Masyarakat
Polem Nyan ... bek pike dari kampus hana sapeu na keu masyarakat
FAKULTAS 36-37FKH Unsyiah Siap Minimalisir Ancaman Resistansi Antibiotik
ENGLISH 38-39Be The Best Version of Yourself
MUTU 42-43Kebijakan dan Strategi Pencapaian Instrumen APT 3.0
RELIGIA 40-41Islam Melarang Hoaks
KABAR150 Mahasiswa Unsyiah Baksos di Jantho
Perpustakaan Unsyiah Raih Penghargaan Kemenkumham
SAGOE POLEM
LKBH FH Unsyiah adalah salah satu unit layanan di dalam laboratorium dan klinik hukum. LKBH sendiri sudah terbentuk sejak FH didirikan. Lembaga ini dibentuk untuk memenuhi tanggung
jawab pengabdian Unsyiah.
Dr. Kurniawan
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
EDUKASI 7
dituangkan dalam lisan maupun tulisan baiknya bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, dan negara.
Setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan hak membentuk perkumpulan atau organisasi. Selain mendapatkan hak, warga negara saat menyampaikan pendapat di muka umum, juga memiliki kewajiban untuk memnghormati kebebasan orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
Peraturan yang diberlakukan tersebut untuk menghindari kericuhan akibat mengemukakan pendapat tanpa batas seperti rusaknya rasa kebersamaan dan persatuan bangsa yang akan mengganggu ketentraman serta keamanan. Tetapi, akibat lain dari pembatasan tersebut dapat pula menimbulkan kekecewaan masyarakat yang merasa dipasung hak-haknya karena terkekang komunikasi sosial.
Hilangnya pikiran-pikiran rakyat dapat mengancam stabilitas nasional.
Dalam UU Nomor 9 Pasal 10-14 Tahun 1998 dijelaskan mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Setiap orang atau kelompok yang ingin melakukan kegiatan seperti ini, wajib memberitahukan kepada pihak Polisi Republik Indonesia (Polri) secara tertulis yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum acara dimulai.
Pemberitahuan tersebut berupa surat tertulis yang memuat maksud dan tujuan, tempat, waktu dan durasi, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi/kelompok penyelenggara, alat peraga yang digunakan serta jumlah peserta yang ikut kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum. Dan jika ingin membatalkan kegiatan tersebut, penanggung jawab dapat menyampaikan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum jadwal kegiatan.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab merupakan salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tetapi, kebebasan menyampaikan pikiran baik berupa lisan, tulisan, dan kegiatan lainnya harus tetap sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998, terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut adalah asas
Namun, kebebasan ini tidak mencakup semua tempat dan waktu. Terdapat beberapa batasan tempat dan waktu yang tidak diperbolehkan untuk mengemukakan pendapat di muka umum, antara lain di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional serta pada hari besar nasional. Hal tersebut diatur oleh UU Nomor 9 Pasal 9 Ayat 2 Tahun 1998.
Jadi, kebebasan mengemukakan pendapat harus dilakukan secara bertanggungjawab. Dengan kata lain, mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pendapat yang
Kebebasan Berpendapat Implementasi Hak Asasi Manusia
Setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
“keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas mufakat.
Beberapa cara penyampaian pendapat di muka umum telah tertera pada UU Nomor 9 Pasal 9 Tahun 1998. Penyampaian pendapat dapat melalui demonstrasi yaitu kegiatan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih secara demostratif di muka umum. Selain itu, penyampaian pendapat dapat dilakukan pada pertemuan atau rapat terbuka dengan tema tertentu. Begitupun dengan media mimbar bebas dapat menjadi alternatif penyampaian pendapat di muka umum.
Menyadari pentingnya mengedukasi masyarakat akan hak kebebasan mengemukakan pendapat, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan seminar hak konstitusional warga negara dalam kebebasan berpendapat. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran para warga negara atas hak konstitusional dalam berserikat, berkumpul, serta menyampaikan gagasan dan berpendapat.
Sebagai wadah bagi Unsyiah dalam memberikan pengabdian terbaiknya bagi masyarakat, keberadaan LKBH merupakan salah satu penerapan tridama perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ketua LKBH, Dr Kurniawan, yang juga dosen Fakultas Hukum Unsyiah, mengatakan perlindungan kebebasan berpendapat dan berkumpul telah diatur dalam Pasal 28 dan 28E Ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Kebebasan bersertikat dan berkumpul merupakan unsur yang esensial dalam negara demokratis yang dalam implemntasinya haruslah bertujuan dan berlangsung secara damai. []
6 EDUKASI
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
MAHASISWA 9
Dari Abdullah, Rasulullah Saw bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.” (H.R. Bukhari)
Hadis ini sangat jelas memberi petunjuk bagi kita, bahwa setiap manusia seharusnya
memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kenyataannya, hanya mereka yang memiliki jabatan yang akan “bergerak”. Sedangkan bawahannya alias staf kebanyakan hanya tinggal menunggu
perintah tanpa ada kemauan untuk memunculkan ide dan inovasi dalam proyek/pekerjaan tersebut.
Hal ini memunculkan pertanyaan dari dalam diri saya sendiri, “Bagaimana seharusnya nilai-nilai kepemimpinan yang diharapkan muncul di setiap individu? Hal apa saja yang penting dicermati ketika berurusan dengan konsep kepemimpinan?”
Alhamdulillah, saya terpilih dan diundang oleh Singapore Management University (SMU) untuk menjadi salah satu delegasi Indonesia di kegiatan SMU Leadership
Semua orang adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri. Sering sekali saya mendengar dari para pembicara berkata, “Sebelum kamu bisa memimpin orang lain, kamu harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu”. Jika seseorang gagal memimpin diri sendiri, bagaimana bisa dia memimpin sebuah tim yang terdiri dari banyak orang. Terlebih lagi jika itu harus berhadapan dengan banyak hal.
Selain itu, kemampuan self reflection (bercermin pada diri sendiri) sangat penting untuk menilai sejauh mana kemampuan seseorang dalam memimpin, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, juga untuk memperbaiki segala kekurangan yang muncul dan memaksimalkan potensi serta kelebihan yang dimiliki.
Contoh mudah dalam memimpin diri sendiri adalah mendisiplinkan diri dalam berbagai hal. Selain itu juga mempelajari skills yang dibutuhkan untuk bertahan dalam persaingan di abad ini, seperti public speaking
Symposium 2018. Kegiatan yang berlangsung pada 11-13 Desember 2018 silam, diikuti 79 delegasi dari 11 negara. Kegiatan ini mengangkat tema Beyond Boundaries. Di sana, saya mendengarkan banyak pengalaman dan pelajaran berharga dari tokoh-tokoh terkemuka, seperti Mr. Tan Chuan-Jin, juru bicara parlemen Singapura dan Ms. Indranee Rajah, Menteri Muda Singapura (Second minister) bidang keuangan dan pendidikan.
Saya mencatat ada tiga kesimpulan penting yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut. Saya akan menjabarkan satu per satu.
Purpose and Value-Driven LeadershipSetiap orang harus mampu menjawab pertanyaan, “Apa tujuan saya?” dan “Nilai moral apa yang paling saya teladani?” dalam setiap proses kepemimpinan yang dijalani. Tujuan atau purpose adalah bagian awal yang penting dan perlu dicermati oleh individu. Sebab seseorang tanpa tujuan akan kehilangan arah dan kebingungan di tengah perjalanan kepemimpinannya. Contoh konkretnya adalah dalam sebuah proyek. Seorang staf yang merasa kegiatan tersebut tidak sejalan dengan tujuan yang telah dia atur sebelumnya, tidak akan bekerja secara maksimal dan ikhlas sehingga mengurangi kontribusinya pada tim.
Individu juga harus selalu memastikan untuk memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap tujuan yang akan dilakukan. Contoh nilai moral yang sering dipakai adalah integritas, bertanggung jawab, hingga menghargai pendapat orang lain. Everyone is a Leader of Their Own
MEMIMPIN DIRI SENDIRI (PELAJARAN BERHARGA DARI SINGAPURA)
8 MAHASISWA
(berbicara di depan umum), problem solving (kemampuan menyelesaikan berbagai masalah), dan inter-personal communication (kemampuan komunikasi antar manusia)
Give Back to SocietySemua pembicara di sana selalu menekankan pentingnya bersyukur atas semua kelebihan dan nikmat yang telah kita rasakan selama hidup (count your blessings). Selain itu memberikan kontribusi kepada masyarakat luas yang selama ini telah memberikan kita banyak manfaat dan kelancaran. Karena sebagai seorang manusia, seharusnya kita bisa peka dan melihat perkembangan di sekitar dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Jika dijabarkan lebih lanjut, bentuk kontribusi ini tidak harus besar ataupun berbentuk materi, seperti uang atau sembako. Tetapi, juga hal-hal lain seperti menjadi relawan kemanusiaan, melakukan donor darah rutin, dan hal-hal baik lainnya. Bagi saya pribadi, saya bisa berkontribusi dengan berbagi ilmu berharga yang saya pelajari dari acara ini melalui tulisan. Harapannya agar banyak pembaca yang tergerak untuk mulai berpikir meningkatkan kualitas jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri mereka masing-masing.
Pada akhirnya, saya berharap civitas akademika Unsyiah dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu berharga dari setiap aspek self leadership yang telah dipelajari. Hal ini untuk meningkatkan mutu para civitas di Kopelma Darussalam tercinta. Semoga! []
MUHAMMAD AFI RAMADHAN
Mahasiswa International Accounting ProgramFakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Syiah Kuala
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
FOKUS12 FOKUS 13
Fakultas Hukum adalah salah satu
fakultas tertua di Universitas Syiah
Kuala. Menurut sejarah, fakultas
ini lahir bersamaan dengan peresmian
Unsyiah pada tanggal 2 September
1961. Saat itu, Menteri Perguruan Tinggi
dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) yang hadir
bersama Presiden Soekarno meresmikan
fakultas ini.
Tahun terus berganti. Fakultas Hukum
Unsyiah telah melahirkan banyak alumni.
Mereka tersebar di berbagai tempat
dan mendedikasikan hidupnya sesuai
dengan disiplin ilmu yang mereka tekuni.
Semangat tridarma perguruan tinggi−
pendidikan, penelitian, dan pengabdian−
yang melekat semenjak masa kuliah dulu,
seakan terus melekat hingga kini.
Oleh sebab itu, Fakultas Hukum Unsyiah
merasa perlu membentuk sebuah wadah
pengabdian bagi para alumninya.
Tujuannya agar kehadiran lembaga
ini dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat. Hal inilah yang kemudian
menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
Fakultas Hukum (FH) Unsyiah.
“LKBH FH Unsyiah adalah salah satu unit
layanan di dalam laboratorium dan klinik
hukum. LKBH sendiri sudah terbentuk
sejak FH didirikan. Lembaga ini dibentuk
untuk memenuhi tanggung jawab
pengabdian Unsyiah,” jelas Ketua LKBH
Unsyiah, Dr. Kurniawan, saat ditemui
Warta Unsyiah di ruang kerjanya.
Dosen Hukum Tata Negara FH Unsyiah
ini mengatakan, LKBH FH Unsyiah
merupakan organisasi bantuan hukum
yang berbasis di dalam kampus.
Karakteristik LKBH ini berbeda dengan
lembaga bantuan hukum di luar kampus.
Selain memberikan bantuan dan
konsultasi hukum kepada masyarakat
umum, LKBH juga melayani internal
Unsyiah, seperti dosen, mahasiswa, atau
civitas kampus.
Melalui lembaga ini, masyarakat
dapat melakukan konsultasi hukum
secara gratis. Terlebih lagi masyarakat
miskin yang merupakan prioritas dari
LKBH. Masyarakat cukup datang dan
melakukan registrasi di lembaga ini setiap
jam kerja. LKBH akan memfasilitasi jika
masyarakat ingin membawa kasusnya
ke pengadilan. Nantinya, kasus tersebut
diarahkan ke mitra kerja LKBH yang ada
di luar kampus, seperti kasus pelantaran
anak dan istri yang tergolong kasus
kekerasan dalam rumah tangga. Pada
tahun lalu, tercatat ada empat kasus
serupa yang ditangani LKBH. Salah satu
dari kasus tersebut ingin diselesaikan ke
tingkat pengadilan. Setelah memberikan
konsultasi layanan hukum, LKBH
kemudian melakukan koordinasi dengan
mitra kerjanya.
“Karena kita gak ada biaya advokat, jadi
kita merekomendasikan dengan para
advokat di luar kampus yang memang
menyediakan advokasi layanan secara
gratis,” ungkap Kurniawan.
LKBH FH Unsyiah dibentuk atas dasar
pengabdian, maka yang terlibat dalam
lembaga ini sebagian besarnya adalah
para dosen dan advokat yang merupakan
alumni Unsyiah. Di samping itu, ada
pula para profesional yang bukan alumni
Unsyiah. Tetapi, mereka bersedia untuk
mendedikasikan dirinya terlibat dalam
lembaga ini.
Selain itu, pihak yang tidak kalah
pentingnya dalam menggerakkan
lembaga ini adalah para mahasiswa
Fakultas Hukum Unsyiah. Mereka adalah
para tim legal yang berfungsi untuk
memberikan bantuan atau supporting
teknis kepada advokat. Ketika ada
pengaduan dari masyarakat yang masuk,
mereka mendata dan menentukan
apakah kasus tersebut tergolong perdata,
pidana, atau yang lainnya. Selanjutnya
kasus ini direkomendasikan kepada
advokat yang sesuai bidangnya.
“Secara tidak langsung, kehadiran LKBH
FH Unsyiah menjadi tempat pembelajaran
bagi mahasiswa. Di mana ilmu yang
mereka dapatkan di ruang kuliah, bisa
diaplikasikan langsung melalui lembaga
ini,” ucap Kurniawan.
Dengan semua fungsi dan perannya
selama ini, maka kehadiran LKBH menjadi
sangat berarti bagi masyarakat. Khususnya
bagi mereka miskin yang selama ini tidak
terlalu memahami bagaimana jalannya
proses hukum. Oleh sebab itu, lembaga
ini menjadi wadah pengabdian bagi
FH Unsyiah. Memberi titik terang masa
depan hukum di Indonesia yang lebih
berkeadilan. []
Secara tidak langsung, kehadiran LKBH FH Unsyiah menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa.
“
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
FOKUS14 FOKUS 15
Kebijakan Gubernur Aceh
terkait pengangkatan
Pelaksana Tugas (Plt) pada
tiga lembaga istimewa
di Pemerintahan Aceh,
yaitu lembaga Majelis Adat Aceh, Majelis
Pendidikan Aceh, dan Baitul Mal Aceh,
telah menjadi polemik di masyarakat.
Bahkan, isu tersebut menjadi headline di
Harian Serambi Indonesia.
Isu ini berkembang liar dan tak kunjung
menemukan titik terang. Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
Fakultas Hukum Unsyiah mengambil
perannya untuk meredam polemik
tersebut. Caranya, pihak-pihak yang
terkait dengan permasalahan ini
dipertemukan dalam sebuah forum
bertajuk dialog akademika di Aula Moot
Court (Pengadilan Semu) Unsyiah.
“Mereka yang selama ini hanya
berpendapat di media, kita pertemukan
dalam sebuah forum,” ujar Ketua LKBH
FH Unsyiah, Dr. Kurniawan.
Dekan Fakultas Hukum Unsyiah
Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.
mengatakan dirinya sangat
mengapresiasi atas inisiatif LKBH
untuk menggelar diskusi ilmiah ini.
Menurutnya, selama ini LKBH tergolong
organisasi yang aktif terhadap isu-isu
hukum yang sensitif atau isu yang
membutuhkan penyelesaian yang cepat
untuk meminimalisir konflik.
“Kegiatan ini penting dilakukan karena
selama ini ada tafsir yang berbeda
terkait polemik tersebut. Penfasiran
yang berbeda itu tidak hanya di antara
birokrat, tapi juga di kalangan kampus,”
ungkap Ilyas yang saat itu hadir
membuka acara.
Oleh sebab itu, Ilyas berharap kegiatan ini
tidak boleh hanya sebatas diskusi. Tetapi,
harus mampu menghasilkan sebuah
rekomendasi penting agar polemik ini
segera terselesaikan.
“Jadi kita harapkan output kegiatan ini
tidak boleh berhenti di ruangan ini, tetapi
harus diimplementasikan,” tegas Ilyas.
Ruang diskusi seperti ini telah beberapa
kali dilakukan oleh LKBH. Kurniawan
menilai cara seperti ini cukup efektif
untuk meredam polemik di masyarakat.
Sebab semua pihak yang selama ini
berseberangan berhasil dipertemukan.
Ruang diskusi yang terbuka juga menjadi
pembelajaran bagi masyarakat yang
menyaksikan, termasuk mahasiswa.
Bahkan, hasil diskusi ini mampu
memengaruhi para pengambil
kebijakan. Ia mengambil contoh seperti
polemik UU Pemilu No 7 Tahun 2017.
Dalam UU tersebut, ada dua pasal
yang mencabut beberapa pasal dari UU
Pemerintahan Aceh, yaitu UU No 11
Tahun 2006.
LKBH kemudian menggelar diskusi
publik. Beberapa pakar dan tokoh yang
terlibat dalam hal ini mengemukakan
gagasannya. LKBH mencatat key
steatment dari setiap narasumber yang
kemudian menjadi rekomendasi. Hasil
diskusi ini ditulis dalam bentuk press
release dan disebarkan ke berbagai
media sebelum pukul lima sore.
“Setelah kita membuat diskusi,
kesimpulan hasil kajiannya adalah UU
Pemilu itu tidak bisa mencabut pasal
dari UU No 11 Tahun 2006,” ungkap
Kurniawan.
Dari hasil diskusi tersebut, DPRA
kemudian menggugat UU Pemilu karena
dinilai bertentangan dengan sistem
hukum yang ada di Aceh. Setelah
dilakukan judicial review, akhirnya
Mahkamah Konstitusi menerima
permohonan untuk dibatalkan pasal-
pasal dari UU Pemilu yang mencabut
beberapa pasal di UU No 11 Tahun
2006.
“Jadi ini semua berawal dari diskusi
dan itu memberikan efek gerak yang
berpengaruh bagi mereka selaku
pengambil kebijakan,” ucap Kurniawan.
Tujuan dari pelaksanaan diskusi
publik seperti ini bukan hanya untuk
memengaruhi para pengambil kebijakan
atau mengakhiri polemik di masyarakat.
Karena di sisi lain, kegiatan ini memberi
pesan edukasi bagi masyarakat tentang
bagaimana semestinya menyelesaikan
suatu masalah.
Oleh sebab itu, Kurniawan mengatakan
bahwa LKBH perlu mendapat dukungan
penuh khususnya dari universitas agar
perannya semakin opitmal di tengah
masyarakat. Dengan demikian, kehadiran
Unsyiah melalui kerja-kerja LKBH semakin
dirasakan manfaatnya. []
MEREDAM POLEMIKMELALUI DISKUSI PUBLIK
Mereka yang selama ini hanya berpendapat di media, kita pertemukan dalam sebuah forum.
“
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
PAKAR16 PAKAR 17
untuk para kliennya dikarenakan
seorang yang berprofesi tenaga
pengajar tidak boleh berprofesi
ganda sebagai pengacara. Jadi setiap
permasalahan yang disampaikan ke
kita tidak bisa diselesaikan secara
tuntas dan ini sangat disayangkan
sekali.
Selama memberikan layanan konsultasi hukum apakah berbayar atau free?
LKBH tidak pernah menerima bayaran
dari setiap klien atas setiap kasus
yang membutuhkan perhatian dan
pendapat para ahli hukum. Karena
kami menganggap ini merupakan
suatu bentuk pengabdian masyarakat
yang mengacu pada tridarma
perguruan tinggi yang dilakukan oleh
para anggota LKBH dalam memberikan
konsultasi hukum.
Bagaimana semestinya Unsyiah mendukung LKBH agar bisa semakin optimal perannya?
Memang selama ini lembaga ini
terkesan seperti hidup segan mati tak
mau, karena sumber dana selama ini
berasal dari PNBP Fakultas Hukum.
Kita sempat mengalami kondisi jatuh
bangun dalam pendanaan. Tetapi,
bila Unsyiah ingin memberikan
perhatian, saya sangat mendukung
LKBH diangkat menjadi lembaga
yang lebih kredibel dan lebih terbuka.
Nanti ke depan tidak lagi semata-
mata pengabdian masyarakat,
tetapi juga memiliki nilai komersil
mengingat Unsyiah sudah BLU. Kita
harapkan LKBH bisa menjadi salah
satu pintu masuk untuk menambah
income bagi Unsyiah dalam rangka
penyelenggaraan BLU.
Apakah Anda melihat ada peluang-peluang komersil di sana?
Ya, saya rasa begitu. Mengingat
ke depan kita dihadapkan dengan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),
kita bisa melihat dan mengambil
peluang ini. Kebutuhan akan
konsultan-konsultan hukum yang
handal dalam menjembatani investor
luar yang masuk ke Aceh pasti akan
meningkat. Khususnya konsultasi
terkait kontrak-kontrak perjanjian
kerja sama, sehingga tidak salah
memilih dan juga salah dalam
pengambilan keputusan. Untuk
menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan, dibutuhkan orang-orang
yang ahli di bidangnya terutama di
bidang perjanjian internasional.
Jika ingin dikomersilkan, apakah tidak menimbulkan masalah baru karena rangkap profesi atau hal lain?
Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum (LKBH)
merupakan lembaga yang
memberikan bantuan dan konsultasi
hukum bagi masyarakat. LKBH
bernaung di bawah Fakultas Hukum
Unsyiah dan beranggotakan dosen,
para alumni, dan professional
advocate. Lembaga ini sangat aktif
memberikan bantuan hukum hingga
ke pengadilan bagi masyarakat
LKBH Bukan Hanya MilikFakultas Hukum
PAKAR HUKUM TATA NEGARAProf. Dr. HUSNI, S.H. M.Hum.
Saya rasa tidak. Karena dengan
perhatian dan support dari Unsyiah,
kita akan mengembangkan manajemen
LKBH sehingga menjadi lembaga yang
lebih kredibel dan bertanggung jawab.
Bekerja sama dengan para alumni
Fakultas Hukum dan professional
advocate yang berada di bawah payung
LKBH merupakan salah satu solusi
yang kita tawarkan untuk memberikan
konsultasi dan bantuan hukum. Tetapi,
tidak menutup peran kita dalam
mewujudkan tridarma perguruan tinggi
sebagai bentuk pengabdian kepada
masyarakat. Fokus kita tetap sama.
Langkah apa yang harus diambil LKBH untuk mengembalikan fungsinya dan menjaga eksistensinya?
Salah satu langkah yang dapat kita
lakukan adalah melakukan perbaikan
dan pengembangan manajemen LKBH,
sehingga mampu melebarkan sayapnya
dan bisa berkiprah kembali di bidang
hukum secara nyata. Dan untuk
eksistensinya sendiri, LKBH diharapkan
dapat menggandeng stakeholder atau
SKPA tidak hanya Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM saja. Kemudian
melakukan kajian-kajian hukum yang
aktual dan diskusi publik dengan
mendatangkan narasumber yang
inspiratif baik dari Aceh maupun dari
luar Aceh. Saya yakin, dengan semuanya
ini LKBH akan benar-benar ter-blow up
ke publik dan diketahui oleh masyarakat
luas. Mari kita dukung bersama, karena
LKBH bukan hanya milik Fakultas
Hukum, melainkan milik Unsyiah sebagai
Jantong Hatee Rakyat Aceh. []
membutuhkan. Bahkan, masyarakat
juga dapat berkonsultasi hukum
secara gratis. Terlebih lagi masyarakat
miskin yang merupakan prioritas dari
LKBH.
Berikut ini wawancara Warta Unsyiah
bersama Prof. Dr. Husni, S.H. M.Hum., pakar hukum tata negara
yang juga merupakan dosen di Fakultas
Hukum Unsyiah.
Dari pandangan Anda, bagaimana bentuk layanan yang dilakukan oleh LKBH saat ini?
Bentuk layanan yang diberikan oleh
LKBH saat ini hanya sebatas sharing
dan konsultasi hukum. Sedangkan
kemampuan kita untuk memberikan
bantuan hukum di pengadilan sudah
tidak diperbolehkan lagi. Lembaga ini
hanya bisa memberi konsultasi hukum
Salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah melakukan perbaikan dan pengembangan manajemen LKBH.
“
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
PENGABDIAN 19
Pagi itu, ratusan mahasiswa
asrama Unsyiah berbaris rapi.
Mereka membentuk beberapa
kelompok. Sesekali terdengar suara
lantang dari arah depan, saat barisan
terlihat amburadul. Masing-masing
mereka menjinjing peralatan gotong
royong, seperti plastik, sapu lidi, sarung
tangan, hingga keranjang sampah.
Perlahan, mereka meninggalkan asrama
dan menyebar di beberapa lokasi
Unsyiah.
Kamis libur itu adalah awal mula Unsyiah
mencanangkan diri sebagai perguruan
tinggi bebas sampah. Target besar ini
telah digaungkan sejak akhir tahun lalu.
Bahkan, di beberapa kegiatan besar di
Mahasiswa asrama bergerak menuju
lima titik yang menjadi lokasi utama
pembersihan sampah. Lokasi itu adalah
asrama mahasiswa, Lapangan Tugu,
Masjid Jamik, Gelanggang Mahasiswa,
dan lingkungan Ruang Kuliah Umum
(RKU). Tempat ini menjadi perhatian
khusus karena menjadi lokasi paling
ramai berkumpulnya mahasiswa. Mereka
bekerja bahu-membahu kurang lebih dua
jam. Sampah-sampah yang terkumpul
diangkut yang kemudian diolah di bank
sampah Unsyiah.
Kegiatan memungut sampah massal
ini melibatkan ratusan mahasiswa
asrama Unsyiah yang tergabung dalam
Mahasiswa Asrama Peduli Alam dan
Lingkungan Sekitar (Mapalus). Mereka
juga didukung pengurus Dharma Wanita
Persatuan (DWP) Unsyiah yang beberapa
bulan terakhir ini semakin fokus terhadap
isu sampah. Kegiatan ini merupakan
bagian dari peringatan Hari Peduli
Sampah Nasional.
Rektor menegaskan jika saat ini
Unsyiah terus berupaya menghadirkan
lingkungan bersih dan asri. Langkah ini
dimulai dengan melakukan pengelolaan
sampah yang tepat. Bahkan, dalam
beberapa bulan terakhir ini, Unsyiah giat
menyediakan banyak tong sampah yang
disebar di beberapa lokasi. Tong sampah
ini dipilah berdasarkan jenis sampahnya,
seperti sampah kertas, plastik, kaca,
hingga residu. Pemilahan ini untuk
memudahkan saat pengolahan serta
mengedukasi masyarakat.
Bukan hanya itu, Unsyiah juga
mendirikan bank sampah di beberapa
fakultas, melakukan penghijauan
lingkungan, serta terus mengedukasi
seluruh civitas akademika untuk
membuang sampah pada tempatnya.
Kampus BersihBebas Sampah
dilakukan Unsyiah selama ini. Karena dari
kampus, kita menargetkan pengelolaan
sampah yang tepat, sehingga menjadi
inspirasi bagi pihak lain.”
Bahkan lanjut Rama, pihaknya juga telah
mengedukasi mahasiswa Bidikmisi dan
mahasiswa Afirmasi asal Papua yang kuliah
di Unsyiah. Edukasi ini terkait dengan
pengelolaan sampah, sehingga saat
mereka kembali ke kampung halamannya
menjadi pelopor peduli sampah.
Edukasi inilah yang terlihat di asrama
Unsyiah di Kamis libur itu. Beberapa
mahasiswa Papua bekerja sama
membersihkan asrama dan rumput di
halaman. Sesekali Rama melihat dan
mengecek tong sampah untuk memastikan
pemilahannya telah tepat.
“Kita ingin dari asrama ini semangat
bebas sampah tersebar ke seluruh
Unsyiah,” pungkasnya. []
Bahkan yang menariknya, Unsyiah telah
memiliki relawan Pelopor Peduli Sampah
yang selalu berpartisipasi dan bekerja
di setiap kegiatan. Mereka bergerak di
banyak kegiatan Unsyiah, seperti wisuda
di Gedung AAC Dayan Dawood atau
International Food Festival.
Rama Herawati, penggiat lingkungan
dari DWP Unsyiah, menjelaskan
jika Hari Peduli Sampah Nasional
bukanlah hari euphoria, melainkan
hari keprihatinan. Peringatan ini untuk
mengenang peristiwa di Leuwigajah,
Cimahi, Jawa Barat, yang pada 21
Februari 2005 silam terjadi ledakan
gas metana pada tumpukan sampah.
Akibatnya lebih dari 100 jiwa menjadi
korban karena longsoran sampah yang
berasal dari Tempat Pembuangan Akhir
Leuwigajah.
“Kegiatan hari ini merupakan lanjutan
dari gerakan peduli sampah yang telah
18 PENGABDIAN
Gedung AAC Dayan Dawood, ajakan
memungut sampah telah menjadi
keharusan.
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, Rektor
Unsyiah, menaruh perhatian besar
terhadap isu ini. Terlebih lagi Aceh
merupakan daerah syariat Islam, sudah
sepatutnya menjadi rujukan dan contoh
bagi daerah lain.
“Menjaga lingkungan adalah hal penting
dalam kehidupan, terlebih lagi Aceh
merupakan daerah syariat Islam. Selain
menjadikan lingkungan bersih dan asri,
juga menciptakan kenyamanan saat
belajar,” ujar Rektor.
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
DHEA AMELIANAMahasiswi Statistika
Unsyiah
KREATIF20 KREATIF 21
BarangRongsokanAyahAku baru pulang sekolah. Di
belakang rumah, aku melihat Ayah sibuk memilah barang rongsokan. Ya, selain membuka
warung kecil di dekat sekolahku, Ayah juga kerap kali memungut barang rongsokan yang sudah tak layak pakai di sekitaran desa tempat kami tinggal. Akibatnya aku jadi bahan ejekan teman-teman sekelas.
“Ah, anak ayah sudah pulang. Ayo kita makan dulu.”
Aku tersenyum, lalu berganti pakaian merah putih menjadi baju rumahan yang sudah pudar warnanya. Siang itu, aku dan Ayah menyantap nasi dengan lauk tempe. Aku bercerita tentang teman-teman di sekolah.
“Arbel tadi manjat pohon. Terus jatuh. Siku dan lututnya berdarah. Pasti sakit, ya kan, Yah? Terus Arnia beli sepeda baru. Sepedanya cantik sekali.”
“Fara mau sepeda juga? Nanti ayah
usahakan untuk Fara,” ucapan Ayah membuat mataku berbinar.
“Iya, Ayah! Fara mau!” Hatiku senang bukan kepalang.
Aku lanjut menceritakan tentang teman-teman sekelas. Tapi bagian kalau aku sering diejek, tak pernah kuceritakan.
***
“Eh ada Fara!”
Mei, teman sekelasku yang jahil mulai berjalan mendekatiku. Dia adalah biang dari semua masalah yang aku hadapi di sekolah. Karena dialah, aku jadi bahan ejekan sekelas.
salah satu yang kusuka dari Ayah adalah saat ia bercerita. Kadang Ayah membawaku ke era kerajaan, di mana dulu katanya ada raja yang sangat bijaksana yang memerintah tanah Aceh ini. Kadang pula Ayah mengajakku ke dunia imajinasi, di mana kancil, rusa, dan kura-kura bisa berbicara. Ayah bisa bercerita apa saja. Tapi kali ini Ayah bungkam.
***
Ayah tidak memarahiku karena berkelahi di sekolah, bahkan bicarapun tidak. Kulihat bahunya lemas dan tidak ada senyum di wajahnya. Melihat itu, aku menjadi merasa bersalah. Lebih baik Ayah memarahi dan menegurku daripada mendiamkanku seperti ini.
“Ayah ...”
Aku memanggil Ayah yang sedang duduk termenung di teras depan. Aku ikut duduk di kursi rotan di sampingnya.
“Maafin Fara ya, Ayah. Fara janji enggak akan berkelahi lagi. Tapi, Ayah ngomong lagi sama Fara. Jangan diamin Fara.”
Aku mulai menangis sambil mengadu kepada Ayah. Saat mengucek-ucek mata, aku merasakan pelukan hangat Ayah.
“Sudah, jangan nangis lagi. Ayah engga marah, kok. Ayah cuma kecewa. Kenapa Fara enggak pernah cerita sama ayah kalau Fara diejek. Ayah enggak thau kalau barang rongsokan ayah bisa buat Fara berkelahi.”
Aku menggeleng keras.
“Fara enggak peduli Ayah ambil barang
rongsokan selama itu diberi sama yang punya. Tapi Fara enggak terima kalau Ayah diejek. Fara enggak suka Ayah dihina!”
Suaraku meninggi seiring tangisku yang semakin kuat. Ayah kembali memelukku, berusaha menenangkanku.
Saat tangisku berhenti, Ayah berujar, “Mau lihat barang rongsokan apa yang ayah ambil?”
Walau tidak sepenuhnya mengerti, aku mengangguk. Kami lantas berjalan ke halaman belakang rumah. Sekilas aku melihat pemandangan biasa, tumpukan barang rongsokan. Tetapi, ada yang berbeda. Ada sebuah sepeda disana! Aku menatap Ayah, menuntut penjelasan.
“Ayah ke sana kemari mencari barang rongsokan yang kira-kira masih bisa dipakai. Ayah kumpulkan barangnya satu-satu, terus ayah rakit sendiri sepeda untuk Fara dari barang-barang tadi. Ayah tidak punya uang untuk beli sepeda baru, jadi ayah cuma bisa buat ini untuk Fara.”
Aku langsung memeluk pinggang Ayah, kembali menangis. Aku tidak tahu kalau Ayah mengabulkan permintaanku dengan cara yang paling mengharukan. Sepeda itu jelas bukan sepeda baru. Tapi ia tampak bagus dan di cat dengan warna-warna yang menarik. Ayah pasti susah payah mengumpulkan bagian-bagian sepeda ke sana-kemari, merakitnya, lalu mengecatnya.
“Terima kasih, Ayah. Aku sayang Ayah!”
Itu adalah sepeda teristimewa yang ada di dunia ini, dan itu milikku! []
“Eh, teman-teman! Tadi aku lihat Ayahnya Fara ambil barang rongsokan lagi di rumah orang, lho!” Mei berseru keras hingga menarik perhatian teman-teman. Aku mengepalkan tangan, merasa sangat marah.
“Ambil atau mencuri ya?”
Ucapan Mei mengundang bisik-bisik dari teman sekelas. Mereka menatapku dengan tatapan aneh.
Rasa panas di dadaku tak tertahankan lagi. Kalau Mei mengejekku, aku sudah terbiasa. Tapi kalau dia mengejek dan menghina Ayah, aku tidak terima! Hal yang terakhir aku ingat sebelum Bu Guru datang adalah teman-teman sekelas yang
berusaha memisahkanku dan Mei yang sedang berkelahi.
Saat berada di pelukan Bu Guru, aku menangis sejadi-jadinya.
***
Ayah berada lima langkah di depanku. Biasanya kalau Ayah datang menjemput, aku pasti menggenggam tangan Ayah sambil bernyanyi riang. Tapi hari ini berbeda. Wajah Ayah terlihat masam usai keluar dari ruangan Bu Guru. Aku tidak tahu apa yang mereka diskusikan. Tapi yang jelas, itu semua pasti karena aku.
Sampai di rumah pun, Ayah tidak kunjung mengajakku berbicara. Padahal
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
PROFIL 23
Banyak cara orang memperingati hari lahirnya. Sebuah cake dan sebatang lilin adalah pertanda
yang lazim dilakukan banyak orang. Tetapi Sulaiman mengerti betul, bagaimana ia mengapresiasi usia yang telah dijalaninya.
Tanggal 2 April adalah hari yang bersejarah dalam hidupnya. Itulah tanggal lahir lelaki kelahiran Desa Teungoh Pante Raja tahun 1976 ini. Dan tahun ini, ia menandainya dengan merilis 44 buku. Jumlah yang hampir sama dengan usianya yang telah dilaluinya.
“Saya ingin memperlihatkan bahwa sesibuk apapun, jika orang punya tekad, masih bisa menulis. Itu saja. Jangan beri alasan sibuk, karena semua orang sibuk,” ucapnya.
Sulaiman tampaknya tak ingin waktu yang telah dilaluinya berjalan sia-sia. Dan buku adalah representasinya dalam memaknai hidup. Berkarya sepanjang usia. Ia pun merasakan banyak manfaat setelah menerbitkan buku.
Karena banyak orang menilai buku adalah cerminan dari sistematisnya pikiran. Maka, Sulaiman kerap dimintai pendapatnya, mendapatkan undangan diskusi atau mengisi kegiatan positif lainnya. Selain itu, dengan menulis buku, maka ia dituntut untuk rajin membaca untuk menambah khazanah pikirannya.
“Secara tidak langsung saya harus banyak memasukkan ‘amunisi’’ ke dalam otak saya, dan itu akan mendapat banyak pengetahuan, termasuk pengetahuan yang baru,” katanya.
Maka wajar, bila Sulaiman coba mengapresiasi hidupnya dengan 44 buku
tersebut. Bagi sebagian orang 44 adalah angka yang besar. Tak semua orang mampu seproduktif itu.
Namun bagi Sulaiman ini bukan sekadar produktivitas. Ia tak ingin terjebak pada angka tersebut. Ia sadar, tak semua buku yang ia tulis berkualitas. Tapi, setidaknya sejumlah buku yang telah ia hasilkan adalah buah dari kesungguhannya untuk menarasikan gagasan yang ada dalam pikirannya.
“Paling tidak saya sudah berusaha memberikan sesuatu dari yang saya pikirkan. Makanya, bagi saya jumlah mungkin tidak terlalu penting,” ungkapnya.
Sulaiman merilis buku-bukunya tersebut di Universitas Syiah Kuala. Tempat ia mendedikasikan dirinya selama ini
sebagai dosen. Ada 100 buku yang dibagikannya secara gratis. Sulaiman sengaja memilih lingkungan kampus untuk mengenalkan karya-karyanya ini. Sebab ada pesan tersendiri yang ingin ia sampaikan kepada kalangan akademis. Sebuah keharusan yang kerap luput di kalangan akademis, yaitu gairah untuk menulis.
“Saya berharap kita di kampus, terutama akademisi, ya, harus menulis. Karena itu adalah salah satu produk intelektual,” ujarnya.
Kecintaan Sulaiman pada dunia literasi telah dimulai sejak masih duduk di bangku sekolah. Dia ingat saat masih kelas 2 SMP tahun 1992, ketika itu karya ilmiah remaja yang ia kirimkan mendapatkan penghargaan dari Dirjen. Surat penghargaan itu tiba di sekolah. Sontak membuat kepala sekolahnya terkejut.
“Waktu itu Kepala Sekolah sampai “gemeteran”, mungkin dalam batinnya, ternyata ada anak kampung yang berani kirim artikel. He-he-he,” kenang Sulaiman.
Beranjak SMA Sulaiman kian rajin menulis. Meski tulisan yang ia kirimkan tak pernah dimuat di Harian Serambi Indonesia. Sulaiman tidak tahu apa yang keliru dari tulisannya. Barulah
BerkaryaSepanjang Usia
ketika mahasiswa ia menyadari, bahwa tulisannya itu banyak yang harus diperbaiki.
“Waktu saya baca tulisan-tulisan lama itu, ternyata cukup menggelikan. Kalau tidak salah, tulisan pertama saya dimuat Serambi Indonesia tahun 2000. Di koran Aceh Ekspres, dimuat pertama tahun 1999,” ujarnya.
Semangat dan kegigihan seperti inilah yang ingin Sulaiman tularkan kepada banyak orang. Karena menurutnya perkembangan dunia literasi saat ini secara umum cukup bagus. Banyak anak muda yang tak dikenalinya, tetapi memiliki tulisan yang bagus.
“Di surat kabar maupun web yang saya ikuti, penulis baru muncul luar biasa. Tapi perlu digerakkan dan diorganisir agar mereka mendapat tempat,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Sulaiman mengingatkan kepada siapapun yang bertekad untuk menjadi penulis untuk gigih. Tidak boleh cepat berpuas diri. Mereka harus melalui semua proses panjang itu dengan penuh kesabaran.
“Mereka harus memulai. Jangan hanya merasa tertarik saat orang lain sudah mendapat hasilnya. Semuanya harus dengan proses. Mereka yang tertarik harus berproses,” tegasnya. []
Dr. Sulaiman, S.H. M.H.Dosen Fakultas Hukum Unsyiah danPenulis 44 Buku
Saya ingin memperlihatkan bahwa sesibuk apapun, jika orang punya tekad, masih bisa menulis.
“
22 PROFIL
Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, melantik pejabat baru eselon III dan IV lingkungan kampus Unsyiah. Kegiatan ini berlangsung di lobi utama Gedung AAC Dayan Dawood.
Dekan Fakultas Teknik dari University of Duisburg-Essen Prof.Dr. Ing.h.c. Dieter Schramm, mengenalkan kampusnya di hadapan Rektor Universitas Syiah Kuala Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal, M.Eng serta beberapa pejabat Unsyiah lainnya di Ruang Mini Rektor Unsyiah.
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Minyak dan Gas (LSP Migas) di Balai Senat Unsyiah. Penandatanganan ini dilakukan oleh Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dan Ketua LSP Migas, Dr. Ir. M. Yudi M.S.,MBA.,M.Sc. Kerja sama ini menunjuk Unsyiah sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) bagi tenaga yang ingin memperoleh sertifikasi.
PT. Telekomunikasi Indonesia (PT.Telkom) mendukung penuh Universitas Syiah Kuala untuk menjadi smart campus. Hal ini disampaikan oleh Deputy EVP Marketing Telkom Regional I Sumatra Asep Kartiwan dalam pertemuan dengan Rektor Unsyiah Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal,M.Eng di Ruang Mini Rektor Unsyiah.
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) kembali mengukuhkan tiga profesor dalam sidang senat terbuka yang dipimpin Ketua Senat Unsyiah, Prof. Dr. Said Muhammad MA, di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Banda Aceh. Mereka yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Hasan Basri, M.Com. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Prof. Dr. drh. Muslim Akmal, M.P (Fakultas Kedokteran Hewan), dan Prof. Dr. drg. Zaki Mubarak, MS (Fakultas Kedokteran Gigi).
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M mengisi kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, dengan tema “Peran BPK dalam Mendorong Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Aula FKIP Unsyiah”.
Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng melantik Rival Perwira sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah tahun 2019. Pelantikan ini berlangsung di Aula Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), yang turut dihadiri Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
UNSYIAHBANGUN KAMPUS II
RENCANA Universitas Syiah Kuala untuk membangun kampus baru akan segera terealisasi. Rencananya, Kampus II tersebut akan dibangun di Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Lokasinya berada di sekitar Kampung Perumahan Persahabatan Indonesia – Tiongkok, atau lebih dikenal dengan Perumahan Jackie Chan, Aceh Besar.
Wakil Rektor I Unsyiah, Prof. Dr. Marwan, saat penanaman pohon bersama di Hari Bhakti Rimbawan ke-36 di kawasan tersebut, (Sabtu, 16/3), mengatakan jika saat ini Unsyiah sudah memasuki tahap finishing awal yang salah satu targetnya adalah perizinan dari kementerian. Unsyiah juga telah menyusun rencana pembangun kampus baru tersebut.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Tempat ini akan menjadi bagian dari Unsyiah di masa datang yang akan segera kita kembangkan ke depannya,” kata Marwan.
Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, mengatakan pihak Pemkab Aceh Besar sangat mendukung pendirian Kampus II Unsyiah tersebut. Bahkan, Mawardi telah menggelar rapat bersama unsur Muspika Aceh Besar untuk rencana pembangunan di atas lahan seluas 1.500 hektar ini.
“Prinsipnya kita sangat mendukung. Karena memang tanah HGU ini terkesan ditelantarkan. Jadi kalau untuk kampus sangat bagus untuk pengembangan,” ujar Mawardi.
Pihak Pemkab Aceh Besar juga telah memberikan rekomendasi serta mengatur kembali tata ruang di kawasan tersebut. Di mana tidak boleh ada aktivitas apapun di kawasan ini, sehingga bisa benar-benar dimanfaatkan sebagai kawasan pendidikan.
“Jadi kita tutup untuk ruang-ruang lain, seperti untuk galian C atau pertambangan industri. Semua itu di sini sudah tidak boleh. Karena kita sudah sepakat bahwa ini sebagai kawasan pendidikan Unsyiah,” ucapnya.
Mawardi mengatakan, selama ini sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat diprioritaskan oleh Pemkab Aceh Besar. Maka, ia berharap pendirian kampus ini nantinya bukan hanya memberikan manfaat bagi Aceh Besar, tetapi juga bagi Provinsi Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, ia mengajak semua komponen masyarakat untuk mendukung rencana pendirian kampus ini. []
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
I
SEHAT28 SEHAT 29
optimal. Stunting dapat menurunkan
produktivitas pasar kerja yang
mengakibatkan hilangnya 3 persen
produk domestik bruto sebuah negara,
kerugian akibat stunting mencapai
Rp300 triliun rupiah per tahun. Tentu
hal ini akan menghambat pertumbuhan
ekonomi negara dan memberi
sumbangsih dalam meningkatnya angka
kemiskinan. Tetapi, masih ada harapan
dan jalan keluar untuk menyelesaikan
permasalahan stunting. Salah satunya
dengan memenuhi kebutuhan gizi anak
dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
Provinsi Aceh telah mendeklarasikan
lawan stunting dengan slogan
“Geunting” (Gerakan upaya pencegahan
dan penanganan stunting). Ada tiga
hal yang harus diperhatikan dalam
pencegahan stunting. Pertama,
perbaikan pola makan. Sangat penting
memberikan edukasi kepada masyarakat
terutama kelompok wanita usia subur,
memperkenalkan istilah isi piringku
dengan gizi seimbang. Kedua, pola
asuh yang berkaitan dengan perilaku.
Pentingnya memenuhi kebutuhan gizi
saat hamil, stimulasi bagi janin, inisiasi
menyusui dini (IMD), ASI eksklusif 6 bulan,
dan makanan pendamping ASI. Ketiga,
perbaikan sanitasi serta akses air bersih.
Hal yang tak kalah penting yaitu
memberikan pemahaman kepada
keluarga dan masyarakat yang masih
keliru menganggap bahwa stunting
dipengaruhi sepenuhnya oleh faktor
genetik. Padahal faktor gizi memiliki
peran besar untuk melawan stunting.
Pencegahan dilakukan dengan berbagai
upaya dan memerlukan dukungan dari
seluruh pihak baik dari pemerintah,
akademisi, tenaga kesehatan, dan
seluruh lapisan masyarakat. Selain itu,
juga penting peran dari multisektor
baik dari bidang kesehatan, pendidikan,
keuangan, lingkungan, pembangunan,
pangan, untuk saling berkoordinasi
dan bersinergis menurunkan angka
stunting secara nasional sesuai target
yang telah ditentukan. Langkah ini
untuk mempersiapkan generasi unggul
Indonesia serta mengoptimalkan puncak
bonus demografi pada tahun 2030
mendatang. []
irreversibel, sehingga anak akan sulit
berprestasi dan akhirnya lahirlah satu
generasi yang memiliki sumber daya
manusia (SDM) yang rendah. Tidak
hanya itu, anak stunting rentan terhadap
penyakit dan ketika dewasa mereka
akan mudah mengalami kegemukan. Ini
dapat berisiko terjadinya penyakit tidak
menular, seperti hipertensi, diabetes
melitus, penyakit jantung, dan lainnya.
Saat usia produktif, anak stunting
berpenghasilan 20 persen lebih rendah
dibandingkan anak yang tumbuh
Indonesia saat ini menghadapi beban
gizi ganda. Di satu sisi ada masalah
overnutrition yaitu kegemukan dan
obesitas. Di sisi lain masalah gizi kurang,
stunting, dan kurus belum dapat teratasi
sepenuhnya. Akhir-akhir ini isu stunting
semakin hangat untuk dibahas. Bahkan,
menjadi salah satu topik penting dalam
debat pemilihan presiden.
Stunting (kerdil) adalah kondisi di mana
panjang badan atau tinggi badan anak
lebih pendek dibandingkan tinggi badan
anak seusianya. Kondisi ini diukur dengan
panjang atau tinggi badan yang lebih dari
minus dua standar deviasi median standar
pertumbuhan anak dari WHO. Penyebab
utama stunting karena kekurangan
gizi kronis sejak bayi dalam kandungan
hingga usia 2 tahun, atau sering disebut
1.000 hari pertama kehidupan.
World Health Organization (WHO)
mengumpulkan data terkait anak yang
mengalami stunting di seluruh dunia.
Indonesia termasuk dalam negara ketiga
dengan prevalensi tertinggi di regional
DeretanDampakStunting
Asia Tenggara/South East Asia Regional
(SEAR). Rata-rata prevalensi stunting
tahun 2015-2017 mencapai 36,4 persen.
Sedangkan Hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2007, menunjukkan
prevalensi stunting pada anak di
Indonesia berkisar 36,8 persen. Terjadi
penurunan pada tahun 2010 dengan
angka 35,6 persen. Tetapi, prevalensi
stunting meningkat kembali pada tahun
2013 yang mencapai 37,2 persen dan
menurun sekitar 7 persen pada tahun
2018 menjadi 30,8 persen. Artinya 9 juta
atau 1 dari 4 anak Indonesia mengalami
stunting. Ironisnya Aceh menduduki
peringkat ketiga dari 33 provinsi dengan
REDA HAYATI, S.KedMahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unsyiah
angka 37,5 persen. Untuk itu perlu
perhatian khusus terhadap stunting.
Ciri-ciri anak stunting, yaitu anak lebih
pendiam, tidak banyak melakukan eye
contact, performa yang buruk pada
tes perhatian dan memori belajar,
pertumbuhan melambat, pubertas yang
terhambat, dan wajah anak terlihat lebih
muda dari usianya.
Bahaya stunting tidak hanya pada fisiknya
yang pendek, tetapi perkembangan
otak juga terhambat. Hal ini bersifat
unsplash.com
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
PERSPEKTIF30 PERSPEKTIF 31
MENYIKAPI POLITIKAMBIVALENSI
menimbang dan memperhatikan kualitas kandidat yang dipilihnya. Kasus ini cukup banyak terjadi hampir saban tahun politik (Pileg, Pilkada, dan Pilpres). Imbasnya kandidat yang tidak berkompeten memiliki peluang menang hanya dengan mengandalkan uang yang dimiliki. Artinya nalar ini akan mengantarkan seorang kandidat untuk bersikap pragmatis dan kontekstual. Lalu bagaimana seharusnya voters menyikapi hal tersebut?
Sikap VotersHal yang perlu disadari dan dimengerti oleh setiap voters adalah bahwa politik memang memiliki hakikat demikian. Saat kita (voters) mengandaikan kandidat yang berkontestasi akan bertindak sesuai kaidah demokrasi, ternyata pada saat yang bersamaan kita juga akan mendapati berbagai tindakan yang bertentangan. Muncul janji-janji kesejahteraan dan berbagai upaya yang mengarah pada politik balas budi. Janji hanya tinggal janji, karena setelah terpilih tidak jarang kita mendapati pemimpin yang melupakan rakyatnya.
Masalahnya mungkin tidak hanya terletak pada elitenya saja, tetapi bisa jadi kita sebagai voters yang menjadi penyebabnya. Tanpa disadari, ternyata kita telah memberikan ruang kepada pihak yang keliru untuk memegang tampuk kekuasaan. Kita sebagai rakyat hanya mau menuntut hak tanpa memosisikan diri sejak awal sebagai pengendali dalam urusan
pengelolaan kepentingan publik. Demokrasi yang digadang-gadang menjadi media aktualisasi hak-hak individual nyatanya menunjukkan kerapuhan individualistik itu sendiri. Kita masih saja terjebak dalam permainan “nalar politisi” yang menunjukkan relasi kuasa bergaya khas, yaitu kesejahteraan.
Ketika dihadapkan dengan kata kesejahteraan, tak jarang hak individual untuk memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas politik menjadi tergadaikan. Tentu saja, jika dibandingkan dengan dampak yang akan diterima dalam kurun waktu lima tahun, penggadaian suara demi janji kesejahteraan semu dibayar dengan harga yang murah. Andai kita mau lebih sabar dan teliti dalam memilih pemimpin, bukan tidak mungkin kita memperoleh kesejahteraan yang sesungguhnya.
Sejatinya kita sebagai voters perlu memahami logika politik elektoral guna menyikapi bekerjanya nalar politik ambivalensi. Dalam pemilu kali ini kita dihadapkan pada logic politik the winner take all (pemilihan presiden dan wakil presiden) dan logic sharing of power (pemilihan anggota legislatif). Bahwa apapun strateginya, kita sebagai voters harus tetap bersikap bijak dan memilih secara cerdas, baik atau buruknya kitalah yang menentukan. Untuk itu, pastikan kita menggunakan hak pilih dengan memahami bekerjanya dua nalar elite dalam sebuah proses demokrasi elektoral. []
pihak yang memilih dan pihak yang dipilih. Impian mencapai kesejahteraan menjadi perekat hubungan keduanya. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana memastikan kesejahteraan rakyat terwujud? Siapakah yang akan menjadi pengendali, voters atau kandidat?
Nalar Politik AmbivalensiMemasuki arena kontestasi pemilihan umum Legislatif dan Pemilihan Presiden, elite politik selalu dihadapkan pada dua nalar, yaitu nalar aktivis demokrasi dan nalar politisi. Hal itu telah disampaikan oleh
Demokrasi elektoralistik yang begitu menggejala ternyata menyembunyikan
kenyataan penting. Bahwa dibalik euforianya, demokrasi tidak hanya dijadikan sarana memilih pemimpin berdasarkan aspirasi, tetapi juga terjebak dalam relasi kuasa berlabel kesejahteraan. Iming-iming menyejahterakan rakyat telah menjadi salah satu isu utama pewacanaan publik. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbesar peluang keterpilihan menjadi pemimpin atau wakil rakyat.
Bukanlah hal yang menakjubkan tatkala mendapati sejumlah tokoh menjadi idola melalui strategi “menyejahterakan rakyat”. Argumen itu sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Purwo Santoso dalam buku Berebut Kontrol atas Kesejahteraan (Coroline Paskarina, dkk, 2015), bahwa strategi menyejahterakan rakyat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti patronase, etnisitas, aristokrasi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak tautan emosi antara
ANNAS RIZALDI, S.IP. MA.Alumni FISIP Universitas Syiah Kuala
dan alumni DPP Fisipol Universitas Gadjah Mada
memainkan berbagai strategi demi memenangkan pertarungan. Segala upaya akan dilakukan untuk berlomba-lomba menduduki peringkat pertama, karena menjadi posisi kedua sama artinya tidak terpilih menjadi pemimpin (misalnya Pilpres atau Pilkada). Berbagai strategi yang mungkin dimainkan oleh seorang kandidat diantaranya yaitu mengolah peran kebangsawanan, patronase, investasi hutang budi, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Terlepas dari strategi mana yang dipilih, seorang kandidat perlu memastikan bahwa strategi tersebut akan mengantarkan ia pada kemenangan.
Kedua nalar ini bekerja nyaris bersamaan. Seorang kandidat dalam kontestasi politik akan memerankan dua tuntutan sekaligus. Di satu sisi, kandidat memiliki kewajiban untuk mematuhi kaidah demokrasi dengan cara bersaing secara jujur dan adil sesuai dengan konstitusi. Tetapi di sisi lain, kandidat juga akan dihadapkan pada keharusan untuk memenangkan kontestasi melalui berbagai cara sepenuh tenaga. Kondisi inilah yang dinamakan sebagai politik ambivalensi, yaitu memadukan dua nalar dalam sebuah aktivitas politik.
Melalui nalar politisi, seorang kandidat bisa saja melakukan berbagai cara untuk menang. Bahkan, juga dapat melakukan praktik yang parah dan memalukan, misal money politics. Akibat dari praktik politik uang, seseorang dapat menjatuhkan pilihan tanpa
Guno Tri Tjahjoko (Politik Ambivalensi, 2016) bahwa nalar aktivis demokrasi adalah nalar yang mendasari perilaku untuk memerankan diri sebagai orang yang patuh terhadap nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan seorang elite dalam pemerintahan dibayangkan akan menjadi bentuk investasi dalam mewujudkan demokrasi. Tentu saja, kepatuhan terhadap regulasi menjadi daya tawar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis jika terpilih menjadi pemimpin kelak.
Sedangkan nalar politisi akan menggiring seorang kandidat
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
RISET 33
Dalam dua dekade terakhir ini, isu strategis mengenai akuntansi dan akuntabilitas
lembaga pemerintah di Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak. Baik itu dari kalangan peneliti, akademisi, maupun masyarakat umum. Persoalan skandal keuangan telah memunculkan keprihatinan banyak pihak, karena lembaga pemerintah dianggap sebagai wakil masyarakat yang memiliki tugas
Aceh. Akibatnya pemerintah daerah di Aceh mendapatkan sumber daya finansial yang sangat besar dari pemerintah pusat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, beberapa hasil studi menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah daerah di Aceh saat ini belum mampu secara efektif mengelola dan menghabiskan sumber daya tersebut.
Perjanjian Helsinki telah membuat akuntabilitas pemerintah daerah
Aceh bergeser ke “model akuntabilitas politik daerah”. Oleh karena itu, kepala daerah di Aceh dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh dan bertanggungjawab kepada DPRD, atau di Aceh di sebut DPRA. Namun demikian, sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah daerah di Aceh masih tetap bergantung dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat karena ada juga kasus di mana pemerintah pusat, melalui kementeriannya, memberikan barang dan pelayanan tertentu untuk publik di wilayah tersebut.
Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh UU No. 11/2006 telah mengubah secara drastis hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui transfer kekuasaan dan sumber daya finansial ke daerah. Reformasi ini telah membuat sistem akuntabilitas pemerintah daerah Aceh bergeser ke “model akuntabilitas politik lokal”.
Meskipun pemerintah Aceh telah memperkenalkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, tetapi hasilnya masih belum memuaskan, terutama di bidang manajemen anggaran. Peraturan mengenai siklus anggaran selama ini hanya tertulis di atas kertas yang mengindikasikan bahwa kualitas proses perencanaan keuangan dan penganggaran perlu ditingkatkan.
Perlu dipahami bahwa akuntabilitas pada sektor publik bukanlah hal
yang mudah. Ini merupakan hal yang rumit dan bergantung pada banyak hal seperti tingkat profesionalisme aparat pemerintah serta sikap mereka terhadap moral dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik. Tercapainya tata kelola keuangan publik yang terpercaya dan akuntabel merupakan hasil dari pekerjaan yang kompleks dan saling terkait antara berbagai komponen dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah di semua tingkatan, khususnya dalam wilayah provinsi Aceh, perlu penekanan yang kuat pada penilaian kinerja pemerintah yang berorientasi pada pendekatan output. Oleh karena itu, konsep key performance indicators atau KPI harus diimplementasikan dengan baik dan disosialisasikan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Berbagai kajian menjelaskan bahwa Key performance indicator (KPI) akan memfokuskan penilaian kinerja pada output yang dihasilkan guna menjamin bahwa setiap rupiah dana publik yang dibelanjakan akan memikili nilai dan manfaat. Selain itu, pemahaman terkait dengan peraturan pemerintah, nilai moral, serta persyaratan profesional perlu juga ditanamkan kepada setiap pegawai pemerintah di berbagai tingkatan. Karena kepatuhan terhadap nilai etika, nilai agama dan moral serta persyaratan profesional sangat penting dalam hubungannya
dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu tatanan moral yang melibatkan sistem hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan tidak hanya terikat dengan hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan angka saja, tetapi lebih luas dari itu. Akuntabilitas memiliki tujuan moral atau spiritual organisasi.
Penilaian kinerja berdasarkan outcome approach ini juga akan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas ke tahap yang lebih baik, karena setiap pegawai negeri akan diminta pertanggungjawaban terhadap hasil kegiatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah Aceh perlu memberlakukan kerangka kebijakan sehubungan dengan pengelolaan dana publik tersebut. Auditor pemerintah dan pengadilan misalnya, harus difungsikan secara maksimal untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.
Selanjutnya, setiap kepala daerah harus dapat memastikan bahwa
Prof. Dr. Hasan Basri, M.ComProfesor Bidang Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
MEMPERKUAT AKUNTABILITASDEMI MENJAGA STABILITAS DAERAH
32 RISET
untuk memastikan bahwa organisasi-organisasi pemerintah berfungsi dengan baik. Selain itu, permintaan akan pertanggungjawaban keuangan (financial accountability) para pejabat pemerintah pun semakin meningkat
Di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, isu ini menjadi semakin penting setelah pemberian status otonomi yang lebih luas dan pemberian sumber daya finansial dalam jumlah yang sangat besar untuk wilayah
Pemerintah Aceh harus menyadari bahwa akuntansi dan akuntabilitas juga merupakan aktivitas keagamaan
“
freepik.com
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
XXX34 RISET 35
prinsip-prinsip good goverment governance dijalankan dengan benar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah merumuskan qanun-qanun yang mengatur dengan tegas sanksi-sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak dapat melaksanakan tanggungjawab keuangan dan kinerja dengan baik. Baik itu pihak eksekutif maupun pihak legislatif. Hal ini akan memberi kepastian dan kejelasan kepada masyarakat luas tentang akuntabilitas dan konsekuensi yang dimiliki oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana publik.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tetap menjaga kualitas
demokrasi di seluruh wilayah Aceh dengan menjamin adanya basic freedom bagi masyarakat, seperti kebebasan mengekspresikan pendapat. Karena kalau hal ini hilang dan kritik terhadap pemerintah dianggap sesuatu yang melawan hukum maka tekanan-tekanan dari pihak external stakeholders, khususnya masyarakat akan terhambat dan akan melemahkan dorongan untuk terciptanya accountability and governance yang lebih baik dalam pemerintah Aceh.
Terakhir, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam dalam kehidupan kemasyarakatan. Pemerintah Aceh
harus menyadari bahwa akuntansi dan akuntabilitas juga merupakan aktivitas keagamaan. Religious activities yang wajib dilaksanakan seperti kewajiwan-kewajiban keagamaan lainnya. Hal ini dinyatakan dengan sangat tegas dalam banyak ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw. []
Tulisan Riset ini diambil dari pidato Prof. Dr. Hasan Basri, M.Com pada Sidang Terbuka Pengukuhan Profesor di Unsyiah, Kamis, 21 Februari 2019, dengan judul “Menuju Pelaksanaan Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Yang Lebih Baik, Studi Kasus Pada Provinsi Aceh”
freepik.com
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
FAKULTAS 37
Menurut data World Health Organization (WHO), korban antimicroba resistence (AMR)
atau dikenal dengan resistensi antibiotik pada tahun 2050, akan lebih besar dari korban akibat penyakit kanker. Korban akibat AMR akan terus meningkat hingga mencapai 10 juta jiwa pada tahun 2050. Sedangkan pada tahun yang sama, korban akibat penyakit kanker diperkirakan sebanyak 8 juta jiwa.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Syamsul Ma’arif, MSi, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementan RI, pada kuliah umum di Aula Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Unsyiah akhir Maret lalu.
Kuliah umum yang diselenggarakan oleh FKH Unsyiah ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Food and Agriculutre Organization (FAO) Indonesia. Kuliah umum ini membahas tentang ancaman resistensi antibiotik dan mensosialisasikan sebuah pendekatan yang dapat mencegah dan mengontrol ancaman resistensi antibiotik. Kegiatan ini juga mengkampanyekan penggunaan antibiotik yang tepat dan bijak.
Kegiatan ini diselenggarakan karena banyak masyarakat−khususnya yang bekerja di sektor kesehatan manusia dan hewan− belum memahami dengan baik tentang bahaya AMR yang telah menjadi ancaman global. Syamsul Ma’arif, M.Si. mengatakan penggunaan antibiotik sangat penting dalam penanganan penyakit, tetapi jika tidak digunakan secara tepat dan tidak sesuai aturan, dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
Di tahun 2014 saja, tambahnya, tercatat 700 ribu jiwa telah terenggut akibat penyalahgunaan antibiotik. Ini dikarenakan penggunaan antibiotik yang
tidak sesuai aturan pakai pada manusia maupun hewan. Akhirnya penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini berakibat buruk karena akan membuat bakteri penyakit di dalam tubuh manusia atau hewan semakin kebal.
Untuk itu menurut Syamsul, dibutuhkan sebuah pendekatan yang dapat mencegah dan mengontrol ancaman AMR. Salah satunya dengan
pendekatan one health yang melibatkan berbagai elemen terkait di bidang kesehatan manusia dan hewan.
Gunawan Budi Utomo, National Technical Advisor FAO ECTAD Indonesia, menegaskan bahwa AMR adalah masalah global dan sangat penting untuk melibatkan lintas sektor dalam pencegahannya. FAO Indonesia juga terus mendukung upaya pengendaliannya melalui pendekatan one health. Pendekatan ini fokus pada pencegahan AMR dan kontrol penggunaan antibiotik agar digunakan secara bijaksana.
“Prinsip dari one health approach ini adalah bekerja secara serentak. One
FKH Unsyiah Siap MinimalisirAncaman Resistansi Antibiotik
health mengutamakan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, khususnya pada sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia,” ujar Gunawan.
Sementara itu, Dekan FKH Unsyiah Dr. Muhammad Hambal, menganggap isu ini sebagai salah satu tanggung jawab perguruan tinggi, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan manusia dan hewan. FKH Unsyiah juga siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu meminimalisir ancaman AMR di Indonesia.
Selain itu, tambah Hambal, salah satu yang segera dilakukan perguruan tinggi terkait masalah ini adalah memasukkan konsep antimikroba ke dalam kurikulum FKH di seluruh Indonesia. Dengan ini, lulusan-lulusan FKH diharapkan lebih paham tentang keseluruhan konsep antimikroba ini, sehingga penggunaan antibiotik dapat diterapkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
Hambal juga menambahkan beberapa akademisi FKH Unsyiah juga tengah melakukan penelitian tentang resistansi antibiotik pada hewan dan manusia.
FKH Unsyiah juga siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu meminimalisir ancaman AMR di Indonesia.
“
36 FAKULTAS
Mereka jugamencari solusi alternatif melalui penelitian biomolekuler bersama fakultas terkait.
Terkait riset ini, ia juga mengapresiasi kehadiran One Health Collaborating Center (OHCC) atau Pusat Kajian One Health di Unsyiah yang dapat mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait, khususnya di Aceh. OHCC Unsyiah sendiri sudah diresmikan sejak Agustus 2018, ditandai dengan perjanjian kerja sama antara Unsyiah dengan Indonesia One Health University Network (INDOHUN).
Koordinator OHCC Unsyiah, Drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc., PhD. mengatakan OHCC yang ada di Unsyiah adalah yang kelima di Indonesia, dan satu-satunya di Sumatra. Reza menyebutkan tujuan program ini adalah untuk mengintegrasikan kajian dan analisis kesehatan bersama, antar stakeholder baik di internal atau eksternal Unsyiah. Selain itu, kehadiran OHCC diharapkan bisa membangun jejaring kerjasama tridarma perguruan tinggi dan mendukung penguatan kapasitas SDM dan sarana/prasarana dalam penerapan program one health. []
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
ENGLISH 39
Wilsen Yungnata
After we know the meaning, the next
question is how to be the best version
of ourselves? First step is identify our
own talent. The easy way to know is
by following our passion. We enjoy
and feel comfort when we are doing
it. Commonly our passion is in line
with our talent. Remember, there are 9
types of intelligence: bodily/kinesthetic,
existential, interpersonal, intrapersonal,
mathematical-logical, musical, naturalist,
verbal-linguistic, and visual-spatial. There
are no bad talents, each of the talents
is good, special and has their own
uniqueness.
Second step is develop our talent
through training and practicing. Our
talent is like Gold. Gold need to be
burned at very high temperatures for
several times until finally the truly pure
gold is obtained. As well as our talents, it
needs to be processed by working hard,
training and practicing in order to makes
it become “shining”.
Third step is join the workshop and
competition. When we join the
workshop, means we will meet and
learn from the expert. Furthermore, we
will meet people and environment who
have the same passion with us. It will
According to survey by
Global Web Index,
internet users are now
spending an average of 2
hours and 22 minutes per
day on social networking and messaging
platforms. Specifically, people with the
range age 16 until 24, spend 3 hours per
day on social media. What does it mean?
We have a tendency to see and “follow”
other people’s lives. Unconsciously, we
start to compare our life with them.
The grass is always greener on the other
side of the fence. Social Media gives a
narrative that other people’s life is better
than ours. Their hobby, their major
of study, their job, and their business
seems better than us. Then, we start to
imitate their life without realizing that
each person has their own talent and
uniqueness.
What does be the best version of yourself
mean? It means you maximize the
potential talent in yourself to achieve
the best version of you. We should
acknowledge that each person is different
in terms of their talent and their quantity
of talents. But one thing for sure, every
person at least has one talent. There is no
person who was born without any talent.
obviously broaden our networking and
enhance our ability as well. Meanwhile
competition will be the platform for us
to implement what we have learned and
to measure our ability. The mindset that
competition is about winning or losing
should be changed. In competition we
will definitely learn something, and if
you become the winner, count that as a
bonus.
I closed this article with the story. There
is a Master who has three disciples and
entrusted the talents to them. To one
he gives five talents, to another two
talents, and to another one talent, each
according to his ability. The men who
received five and two talent go at once
and develop their talents and produce
the output. But the man who received
one is doing nothing, complaining and
comparing his self instead of developing
his own talent. In the end of the day,
the first and second man may enjoy their
effort, but the third man enjoys nothing.
Three messages for us to achieve our best
version: stop comparing your life and
talent to the others, develop your talent,
and be grateful of your own talent. You
are unique and special, so be the best
version of yourself. []
Banda Aceh, 20 November 1997Alumnus of Methodist High School Banda AcehStudent of International Accounting Program (IAP), Faculty of Economics and Business, UnsyiahEmail: [email protected] & FB: Wilsen Yungnata
ACHIEVEMENT• Invited Adjudicator of Zaba International Debate Challenge,
National University of Malaysia (2019)• Invited Adjudicator of SOVED (Sumatera Overland Varsity
English Debate) 2019, Palembang• Invited Adjudicator of NUDC and KDMI 2019 LLDIKTI XIII
Selection• 3rd Runner Up of Mahasiswa Berprestasi Unsyiah 2018• 1st Rank Mahasiswa Beprestasi for Faculty Economics and
Business 2018 • Invited adjudicator of NUDC (National University Debating
Championship) 2018, Malang • Invited Adjudicator Argumentative Writing Contest of NUDC
2018, Malang • 1st Best Adjudicator of SOVED (Sumatera Overland Varsity
English Debate) 2018, Medan• Champion of CDC (CIMSA Debate Championship) 2018• Runner up of Debate Championship in EXO (English
X-traordinary olympics) 2018 by BP2IP Malahayati Aceh• Participant of KKNI (Kuliah Kerja Nyata Internasional) Batch I
in Perak, Malaysia (2018)• Invited Adjudicator of UFO (Unsyiah Fair Open) Debate
Competition 2017• Octofinalist Main Break of NUDC 2017, Semarang • Champion of NUDC 2016 and 2017 Kopertis XIII Selection• Champion of NUDC 2016 and 2017 Unsyiah Selection• Quarterfinalist Main Break of USU Open National Debate
Championship 2016, Medan• Champion of Seminar Best Practices in Debating and Aceh
Internal Competition 2016• Champion of AVED (Aceh Varsity English Debate) 2016• Runner Up and Best Speaker of CHAIN (Chemical
Engineering in Action) Debate Champion 2016
ORGANIZATIONAL BACKGROUND• President of IBESC (International Business and Economic
Student Club) 2017/2018• Vice President of Kommapres (Komunitas Mahasiswa
Berprestasi Unsyiah) 2018/2019• Member of UDC (Unsyiah Debating Club) 2015 - current
date• Member of IASC (International Accounting Student Club)
2015 - 2017
Be The Best Versionof Yourself
38 ENGLISH
EDISI 233 . MARET 2019
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
MUTU40 MUTU 41
Perguruan tinggi yang unggul merupakan aset bangsa yang mampu membuka mata dunia
terhadap prestasi pendidikan suatu negara. Keunggulan ini dapat menarik peminat dari berbagai lintas daerah maupun negara. Akreditasi merupakan indikator penting yang harus dimiliki untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Tuntutan perguruan tinggi untuk memperoleh akreditasi sangatlah jelas. Apalagi sekarang banyak perusahaan atau kementerian yang merekrut
dari PTN. Diharapkan akreditasi dapat menumbuhkan persaingan sehat dalam dunia pendidikan.
Setiap universitas seyogyanya berbenah agar tidak tertinggal. Perbaikan di bidang mutu pendidikan maupun
manajemen merupakan tahapan awal dalam mengubah tatanan untuk menjadi universitas maju. Berbicara mutu berarti merujuk pada akreditasi. Majelis akreditasi BAN-PT telah memuat suatu kebijakan penting dalam proses meningkatkan mutu perguruan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Permeristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, dan Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018. Selain itu ada juga Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 dan Nomor 59 Tahun 2018 yang menjadi landasan perguruan tinggi dalam menjalankan akreditasi.
Menurut peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017, terdapat beberapa dimensi penilaian dan instrumen akreditasi yang mencakup empat hal yaitu:
1. mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan, sistem manajemen, sumberdaya, kemitraan strategis, dan SPMI;
2. mutu dan produktivitas luaran (output), capaian (outcomes), dan dampak (impacts) berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. mutu proses mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan suasana akademik; dan
4. kinerja mutu input meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana keuangan (pembiayaan dan pendanaan).
Adapun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 (IAPT 3.0) mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018. Di mana peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 menetapkan Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED), Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian.
Dengan diberlakukannya instrumen baru APT 3.0 banyak perubahan yang berlaku. Perubahan itu seperti berbasis pada evaluasi diri (strength and weakness), berorientasi pada output dan outcomes, lebih spesifik untuk jenis institusi dan program pendidikan, serta memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dari asesor dan tidak mudah discale-up.
Dalam menyiapkan bahan akreditasi, tentu perlu mempersiapkan indikator kinerja utama secara efektif dan efisien. Persiapan itu seperti membuat database terintegrasi yang lengkap, menyajikan klasifikasi sesuai peruntukan, juga cepat dan tepat dalam menyajikan data. Tidak hanya itu, indikator kinerja tambahan juga menjadi kunci sukses dalam penyusunan akreditasi ini. Terdapat sembilan kriteria penilaian yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi dan prodi untuk mencapai akreditasi yaitu:
1. visi, misi, tujuan, strategi;2. tata pamong, tata kelola dan kerja
sama; 3. mahasiswa; 4. sumber daya manusia; 5. keuangan, sarana, dan prasarana; 6. pendidikan; 7. penelitian; 8. pengabdian kepada masyarakat; dan9. luaran serta capaian tridarma.
Poin-poin ini yang harus dipenuhi maksimal oleh universitas dan prodi untuk menghasilkan nilai akreditasi yang unggul.
Nilai paling tinggi APT harus lebih besar dari 361. Hal ini bermakna bahwa status APT-nya unggul. Sementara jika nilainya di antara 300 dan 360, maka status APT-nya baik sekali. Kalau score-nya di antara 200 dan 300, statusnya baik. Tetapi apabila score-nya di bawah 100, maka status APT-nya tidak direkomendasikan.
Instrumen baru ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk dapat mempersiapkan semua dokumen-dokumen mutu. Selain itu, juga dibutuhkan kerja keras pimpinan universitas, fakutas, serta SPMI agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. []
Kebijakan dan StrategiPencapaian Instrumen APT 3.0
pegawainya mengutamakan lulusan dari universitas yang memiliki akreditasi A dan B. Menurut Dikti, saat ini terdapat 122 PT yang aktif baik akademi, universitas, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan akademi komunitas. Belum lagi PTS yang jumlahnya jauh lebih banyak
Dr. Mulia Saputra, SE.Ak. M.Si.Anggota Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu LP3M Unsyiah/Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
RELIGIA42 RELIGIA 43
Penyebaran hoaks akhir-akhir ini semakin menggelisahkan. Hampir setiap hari, hoaks menyebar
dan memberikan kerugian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks berarti berita bohong. Islam sebagai pembawa kebenaran sangat membenci berita bohong karena dapat menghancurkan persaudaraan dan kepercayaan.
Hoaks bukanlah barang baru. Ia telah ada dan eksis jauh sebelum masa kenabian Muhammad Saw. Bahkan, para nabi juga pernah menjadi korban
hoaks. Nabi Adam As adalah manusia pertama yang menjadi korban hoaks. Iblis menyebar hoaks kepada Nabi Adam As jika pohon terlarang di dalam surga merupakan pohon yang dapat membawa kebaikan dan membuat manusia hidup kekal. Bahkan, Iblis menyebut pohon itu adalah pohon khuldi yang berarti pohon kekekalan. Lalu Adam As pun termakan hoaks, berita bohong yang membuatnya terusir ke dunia bersama istrinya, Hawa.
Bukan hanya Nabi Adam As, Nabi Muhammad Saw juga pernah mendapat
teguran dari Allah Swt sebab memercayai hoaks. Ini bermula ketika Rasulullah Saw mengutus Walid Ibnu Uqbah untuk mengutip zakat kepada Al Harits dan kaumnya. Tetapi dalam perjalanan, Walid merasa ketakutan. Ia takut dan merasa akan dibunuh oleh Al Harits, sehingga membuatnya memutuskan untuk pulang kembali dan menghadap Rasulullah Saw. Walid melapor jika Al Harits menolak membayar zakat dan akan membunuhnya.
Mendengar itu, Rasulullah Saw marah. Ia memerintahkan pasukan
untuk menyerang Al Harits. Untung sebelum menyerang, para pasukan ini terlebih dahulu berdialog dengan Al Harits. Ia menjelaskan semua duduk pekara dan menolak segala tuduhan Walid kepadanya. Akhirnya, Al Harits menghadap Rasulullah Saw untuk menjelaskan kejadian sebenarnya.
Dari kisah ini, Allah Swt menurunkan ayat khusus untuk mengingatkan Nabi Muhammad Saw, yaitu surat Al Hujarat ayat ke-6 yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keberadaannya, sehingga kamu menyesal atas perbuatanmu”.
Syeikh Thahir Ibn Asyur, ahli tafsit kenamaan asal Tunisia, dalam kitabnya At-Tahrir wa At-Tanwir menafsirkan ayat ini sebagai penjelasan jika setiap orang harus berhati-hati saat menerima berita dari orang lain. Hal ini pula yang harus diterapkan di kehidupaan sekarang. Setiap orang dituntut untuk lebih berhati-hati saat menerima berita
maupun membaca berita dari media apapun. Terlebih lagi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Hoaks semakin mudah dan cepat menyebar. Siapa saja bisa membuat dan menerima hoaks dengan cepat. Dibutuhkan sikap kehati-hatian agar tidak mudah langsung memercayainya.
Setiap orang harus dapat mengecek kembali informasi yang didapat. Langkah ini dipercaya dapat melawan dan mencegah membanjirnya hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang kurang memahami atau kurang berhati-hati, akan terperangkap dan
menjadi korban kebohongan informasi. Maka di sini, sikap kejujuran dalam menyampaikan informasi juga dirasa penting.
Dari Abdullah bin Mas’ud Ra berkata, “Nabi Muhammad Saw bersabda, ‘Perhatikanlah aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu al ‘adhu. Al ‘adhu adalah mengunjing dengan menyebarluaskan isu di tengah masyarakat’”.
Rasulullah Saw juga bersabda, “Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta,” (HR Muslim).
Tidak bisa dipungkiri, salah satu penyebab pecahnya persaudaraan umat hari ini karena menerima berita dari orang lain tanpa menyaringnya dengan kritis. Menurut Syeikh Abdurrahman as-Sa’di, sebagai makhluk yang diberi akal, setiap manusia harus berhati-hati dalam menerima sebuah berita. Lakukanlah proses seleksi, menyaring, dan tidak mudah memercayainya begitu saja.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengharamkan berita hoaks, walau tujuannya baik. Menyebarkan informasi yang benar, tetapi tidak sesuai waktu dan tempat juga dilarang oleh para ulama. Sebab hoaks memiliki dampak besar bagi kehidupan. Menimbulkan ketidakpercayaan dan saling curiga yang akhirnya menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Kondisi ini tentu sangat buruk di dalam kehidupan. Untuk itu, mari bermuhasabah atau berintrospeksi diri agar tidak terjerembab menjadi pembual dan pemfitnah. Wallahu’alam. []
IslamMelarang Hoaks
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengharamkan berita hoaks, walau tujuannya baik.
“freepik.com
merdeka.com
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 233 . MARET 2019
XXX 4545ASPIRASI
EDISI 230 . DESEMBER 2018
Universitas Syiah Kuala@Unsyiah
ASPIRASIAspirasi
@univ_syiahkuala
@univ.syiahkuala.id
@univ_syiahkuala
Unsyiah TV
www.humas.unsyiah.ac.id
EDISI 233 . MARET 2019 EDISI 230 . DESEMBER 2018
XXX46 KABAR 47
Sebanyak 150 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) melakukan Bakti Sosial Terintegrasi di Desa Baroeh, Kota Jantho, Aceh Besar. Rombongan ini diterima langsung oleh Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, Jumat malam (8/3) di Kota Jantho.
Dalam sambutannya, Mawardi meminta para mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, juga untuk dapat terus berinovasi mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman yang semakin maju.
“Pengalaman organisasi dan kegiatan di tengah-tengah masyarakat saat menjadi mahasiswa sangat membantu saya dalam bekerja selama hampir 2 tahun sebagai kepala daerah Aceh Besar. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini bersama-sama masyarakat, kembangkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Mawardi.
Sementara itu, Wakil Rektor III Unsyiah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Ir. Alfiansyah Yuliannur, BC., menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta masyarakat Desa Baroeh karena
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI atas kegiatan pemenuhan hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Perpustakaan Unsyiah dianggap sukses melakukan kegiatan literasi informasi bagi anak yang sedang berhadapan hukum di LPKA Banda Aceh. Penghargaan ini diserahkan oleh DirJen Pemasyarakatan, Dr. Sri Puguh Budi Utami, di Kantor Dirjen Pemasyarakatan di Graha Bhakti Pemasyarakatan, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Kepala Perpustakaan Unsyiah, Dr. Taufiq Abdul Gani, mengatakan sejak tahun 2017, Perpustakaan Unsyiah telah melakukan kegiatan literasi informasi yang melibatkan para pustakawan, mahasiswa, Duta Baca Unsyiah, dan dosen sebagai mentor. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kreativitas anak-anak binaan LPKA agar dapat kembali mengejar mimpi setelah masa hukuman selesai. Kegiatan literasi informasi itu mencakup membaca buku, bercerita, menari, hingga menyanyi.
“Kami membawa buku pilihan dan menempatkannya di perpustakaan mini di sana. Para mentor memberikan motivasi bagi mereka agar dapat menjalani kehidupan lebih
telah menerima mahasiswa Unsyiah untuk mengabdi dan melakukan bakti sosial. Ia juga menceritakan kenangannya saat menjadi mahasiswa pengabdian di Desa Baroeh pada tahun 1986 silam.
“Sudah banyak sekali kemajuan di Desa Baroeh ini sejak kami mengabdi di sini dulu. Untuk itu bagi mahasiswa jadikanlah kesempatan ini sebagai sarana belajar, mendengar, bicara berbaur, dan membangun bersama masyarakat ,” kenang Alfiansyah.
Program pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam Kegiatan Bakti Sosial Terintegrasi tersebut di antaranya, perbaikan tempat ibadah dan sanitasi lingkungan, pipanisasi, penyuluhan kesehatan dan bahaya narkoba, pelatihan skil ekonomi pemuda dan perempuan, serta kegiatan keagamaan dan pendidikan lainnya.
Turut hadir para Kepala OPD Aceh Besar, antara lain Kadis Pendidikan, Plt. Kadis Kesehatan, Kadis Perindustrian dan Kadis Pertanian yang telah menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan bersama mahasiswa unsyiah hingga 11 Maret. []
150 MAHASISWA UNSYIAH BAKSOS DI JANTHO
PERPUSTAKAAN UNSYIAH RAIH PENGHARGAAN KEMENKUMHAM
baik agar menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga,” ujar Taufik.
Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., mengapresiasi keberhasilan Pustaka Unsyiah meraih penghargaan dari Kemenkumham. Menurutnya ini merupakan kontribusi nyata yang dilakukan Unsyiah dalam pengembangan SDM bagi anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Rektor berharap dengan kegiatan ini dapat membuat mereka kembali bekerja atau meneruskan pendidikan dan kehidupan yang lebih layak.
Sementara itu, Kepala LPKA Banda Aceh, Ridha Anshari, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan literasi informasi. Menurutnya kegiatan ini telah menumbuhkan semangat baru bagi anak-anak LPKA. Ia berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut. Bahkan, ia mengusulkan agar anak-anak tersebut juga dilatih keterampilannya.
Selain Perpustakaan Unsyiah, penghargaan dari Kemenkumham ini juga diberikan kepada 26 penerima yang terdiri dari instansi pemerintah, yayasan, organisasi, dan komunitas di Indonesia. []