CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN...

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas

penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan

penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja

pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah

Daerah, menyatakan bahwa Laporan keuangan yang harus disusun oleh kepala

SKPD adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca

3. Laporan Operasional

4. Laporan Perubahan Ekuitas

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

I.1 Maksud dan tujuan pelaporan keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran satuan kerja

perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati No.54 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penatausahaan Keuangan Daerah maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas


2

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten membuat laporan

keuangan dalam satu periode.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban

dan ekuitas dana pemerintah;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

h. kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

I.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Landasan hukum dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Klaten adalah :

1. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara

2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawb Keuangan Negara

4. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang


3

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 mengenai

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 mengenai Pokok – Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi

Pemerintahan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 mengenai perubahan

kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mengenai

pedoman pengelolaan keuangan daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

12. Peraturan Bupati Klaten No. 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Klaten

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Klaten

14. Peraturan Bupati Klaten No. 55 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

15. Surat Edaran Bupati Klaten No. 900/701/30 tanggal 3 Desember 2018

tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD


4

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

SKPD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan SKPD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuanganSKPD

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Aset

5.1.5 Kewajiban

5.1.6 Ekuitas Dana

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup


5

BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian

daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah

tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Ekonomi makro dapat

digunakan untuk menganalisis target-target kebijakan seperti pertumbuhan

ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan perkembangan

ekonomi makro dan diselaraskan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

membiayai Program dan Kegiatan melalui APBD Kabupaten Klaten, dengan

perjalanan waktu diperlukan adanya perubahan anggaran yang disesuaikan

dengan perkembangan ekonomi makro yang ada dan perwujudan kebijakan

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang

berpihak kepada rakyat. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi

seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2015 –

2017 menunjukan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sector

UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2018 sebesar 5,70%.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2016 –

2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten maka

kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

ditetapkan sebagai berikut :


6

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas

umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan

gedung pemerintah.

2. Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan

3. Meningkatkan pengelolaan persampahan

4. Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya

pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum

Visi : Mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing

Misi IV : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana dan

prasarana dasar social masyarakat

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

o Meningkatkan

pemenuhan

infrastruktur

public dan sarana

dan prasarana

dasar masyarakat

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur

public dan sarana

dan prasarana

dasar masyarakat

Meningkatnya

kualitas

perumahan dan

kawasan

permukiman

Pemenuhan

kebutuhan

prasarana, sarana

dan utilitas umum

jalan, jembatan,

irigasi dan

bangunan gedung

pemerintah serta

peningkatan

pengelolaan

persampahan

Penyediaan layanan

kebutuhan air

bersih, sanitasi,

penerangan jalan

bagi perumahan

dan permukiman

serta peningkatan

pembangunan

rumah tidak layak

huni.

Meningkatkan

pemenuhan

kebutuhan

prasarana, sarana

dan utilitas umum

jalan (hotmix dan

rigid/beton),

jembatan, irigasi

dan bangunan

gedung

pemerintah

Meningkatkan

penataan dan

pembangunan

kawasan

perkotaan

Meningkatkan

pengelolaan

persampahan

Misi V : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras

dengan tata ruang wilayah

o Meningkatkan Terkendalinya Melakukan Penyelarasan


7

kelestarian

sumber daya

alam

pemanfaatan

kawasan sesuai

konsep tata ruang

perencanaan dan

pengendalian

penggunaan lahan

sesuai konsep tata

ruang serta

memperbaiki

pengelolaan ruang

terbuka hijau

rencana tata

ruang dengan

mendasar pada

upaya

pembangunan

berkelanjutan

Sumber : KLjIP DPU&PR

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

mengacu pada Peraturan Bupati Klaten No. 55 tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran

2018.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah pada tahun 2018

juga dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang

Kabupaten Klaten sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan

keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk

setiap rincian objek belanja yang bersangkutan.

c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun

pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah yang

ditempatkan dalam Bank yang ditunjuk dengan Keptusan Bupati.

Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penerimaan pendapatan daerah

2. Peningkatan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan

daerah

3. Peningkatan peran serta masyarakat


8

4. Optimalisasi koordinasi antar SKPD terkait pendapatan dan penerimaan

5. Penyesuaian kebijakan dan perubahan Perda sesuai perubahan regulasi tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kebijakan anggaran belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan

untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundangundangan. Kebijakan belanja daerah tahun 2018 tersebut

diprioritaskan untuk mendanai 6 urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar,

18 urusan wajib non pelayanan dasar dan peniunjang yang ditetapkan dengan standar

pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan,

juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018

sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap

kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja daerah TA 2018 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah

kabupaten Klaten dalam rangka melaksanakan tugas Pembangunan dan pelayanan

masyarakat. Untuk itu perlu beberapa kebijakan belanja :

1. Peningkatan proporsi belanja modal dan pemeliharaan yang memberi dampak

besar dalam peningkatan ekonomi rakyat serta memiliki efek ganda terhadap

kemajuan bidang kehidupan lainnya.

2. Peningkatan sinkronisasi kegiatan antar bidang sesuai dengan tupoksinya guna

menghindari terjadinya duplikasi anggaran.


9

3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja melalui Penyusunan Standar Analisa

Biaya, Standar Harga dan tolok ukur kinerja serta intensifikasi pengawasan baik

oleh aparatur pengawas maupun masyarakat.

4. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan DPU dan Penataan

Ruang antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap bidang dan

sekretariat.

5. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

6. Memberikan penilaian skala prioritas belanja yang langsung menyentuh

kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

7. Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha

kecil tanpa megabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan

kualitas.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari

pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan. Di tahun 2018 ini

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten mempunyai 15 program

dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan

pekerjaan yang mengikutinya. Adapun prosentase penyerapan anggaran per

kegiatan dapat dilihat di lampiran laporan keuangan ini.

Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga

dikaji melalui aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitas. Evaluasi yang

dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk input meliputi :

1. Sumber Daya Manuasia (SDM)

2. Dana baik DAU, DBHCHT, Bantuan Keuangan Propinsi maupun DAK

yang terdiri dari :

a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung.


10

b. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung.

Anggaran pendapatan di DPU dan PR Kabupaten Klaten Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp 656.908.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus

delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.091.938.488,00 (Satu milyar

sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus

delapan puluh delapan rupiah) lebih dari anggaran sebesar Rp 435.030.488,00 atau

166,22%. Sedangkan anggaran pendapatan tahun 2017 yaitu sebesar : Rp

656.908.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu

rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.042.712.840,00 ( Satu milyar empat puluh dua

juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Data tersebut

menunjukan tidak terjadi perubahan anggaran pendapatan dari tahun 2017 ke tahun

2018, sedangkan dalam realisasi pendapatan terjadi kenaikan dari tahun 2017 ke

2018 sebesar Rp 49.225.648,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh

lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Anggaran belanja langsung tahun anggaran 2018 sebesar Rp

312.717.000.000,00 (Tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah)

dengan realisasi sebesar Rp 264.322.764.833,00 ( Dua ratus enam puluh empat

milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan

ratus tiga puluh tiga rupiah ) kurang dari anggaran sebesar Rp 48.394.235.167,00

atau 84,52%.

Anggaran belanja tidak langsung tahun 2018 sebesar Rp 21.980.567.000,00

(Dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh

tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 18.397.561.245,00 (Delapan belas

milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua

ratus empat puluh lima rupiah) kurang dari anggaran sebesar Rp 3.583.005.755,00

atau 83,70%.


11

BAB III

IKTHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEUANGAN

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian

aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran

SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap

indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud

sinergitas peran.

Secara garis besar realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Rp 1.091.938.488,00

b. Realisasi Belanja Rp 282.720.326.078,00 -

Surplus (Defisit) (Rp 281.628.387.590,00)

c. Realisasi Pembiayaan

Penerimaan 0

Pengeluaran 0

d. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (Rp 281.628.387.590,00)

3.1.1 Realisasi Pendapatan

Dianggarkan sebesar Rp 656.908.000,00

Realisasi Rp 1.091.938.488,00 -

lebih dari anggaran sebesar Rp 435.030.488,00

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah


Realisasi Rp 1.091.938.488,00 -

Lebih dari anggaran sebesar Rp 435.030.488,00


a. Pendapatan retribusi daerah


Realisasi Rp 722.483.300,00 -



12

b. Lain Lain PAD yang sah


Realisasi Rp 369.455.188,00 -


3.1.2 Realisasi Belanja

Dianggarkan sebesar Rp 334.697.567.000,00

Realisasi Rp 282.720.326.078,00

Kurang dari anggaran (Rp 51.977.240.922,00)


1. Belanja Operasi


Realisasi Rp 63.777.905.828,00

Kurang dari anggaran sebesar (Rp 16.051.229.388,00)

a. Belanja Pegawai


Realisasi Rp 18.855.811.245,00


b. Belanja Barang dan Jasa


Realisasi Rp 40.427.746.583,00


c. Belanja Hibah


Realisasi Rp 4.494.348.000,00

Kurang dari anggaran sebesar (Rp 785.652.000,00)

2. Belanja Modal


Realisasi Rp 218.942.420.250,00


Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tanah

Dianggarkan sebesar Rp 0,00

Realisasi Rp 0,00

Kurang dari anggaran sebesar (Rp 0,00)

b. Belanja Peralatan dan Mesin


Realisasi Rp 1.785.636.900,00


13


c. Belanja Gedung dan Bangunan


Realisasi Rp 4.607.789.350,00


d. Belanja Jalan, irigasi dan jaringan


Realisasi Rp 212.358.712.000,00


3.1.3 Realisasi Pembiayaan

Dianggarkan sebesar Rp 0

Realisasi Rp 0

Kurang dari anggaran sebesar Rp 0

Dengan Perincian sebagai berikut:

1. Pembiayaan Daerah


Realisasi Rp 0


2. Pengeluaran Daerah


Realisasi Rp 0



14

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas

akuntansi di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral

Kabupaten Klaten merupakan salah satu entitas akuntansi yang menurut

ketentuan peraturan Perundang Undangan wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Klaten.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat

pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap

aset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan

wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai

ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan

standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam

memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip

yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

a) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam

neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam

hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan


15

basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan

demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk

memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada

saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam

bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas

maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan

pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas

pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba,

melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap

tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi

pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan

pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada

saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

b) Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar

nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada

saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan

datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.


16

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena

lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis,

dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c) Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasi melalui

anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk

membayar utang dan belanja dalam priode tersebut. Prinsip layak temu

biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) dalam

akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan

dalam akuntansi komersial.

d) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk meyajikan dengan wajar setiap transaksi

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau

peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi

dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal

tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan

keuangan.

e) Periodesitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi

menjadi periode –periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur

dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama

yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan

semesteran juga dianjurkan.

f) Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (Prinsip konsistensi

internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu

metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai


17

dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu

memberikan informasi yang lebih baik dibanding dengan metode lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan

atas laporan keuangan.

g) Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan

keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau

catatan atas laporan keuangan.

h) Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Factor pertimbangan sehat

bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi

ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu

diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan

perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak

dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,

misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan asset

atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban

atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi

tidak netral dan tidak andal.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu

dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas :


18

a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Klaten sebagai entitas dianggap sebagai unit

yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit

pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi

terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk

menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung

jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset

dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi

tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan

sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan

entitas, serta terlaksananya program yang telah ditetapkan.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas

pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Dinas

Pekerjaan Umum dimaksudkan tidak bermaksud melakukan

likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap

kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal

ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan

pengukuran dalam akuntansi.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam


19

laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar

pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

nominal yaitu sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau

nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk

menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada

kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila

pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,

maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas

Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila

kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau

keadaan lain di masa mendatang.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN

KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAH PADA SKPD

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati

Nomor 39 tahun 2014 . Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas

pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas

pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sedangkan entitas

akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Daerah, tidak

termasuk perusahaan daerah.


20

Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan

menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun

anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi

penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan

pembiayaan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan

ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat

kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah

daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan :

1. Definisi

Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

2. Pengakuan

Pendapatan diakui dalam periode anggaran berjalan dan akhir periode

akuntansi. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima pada

kas daerah sercara bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah nettonya/setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran.

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan

nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

B. Kebijakan Akuntansi Belanja :

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran


21

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.

Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran,

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai

sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima


22

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Pendapatan adalah jumlah penerimaan yang telah diperoleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten selama tahun 2018 yang terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain lain PAD yang sah. Adapun rincian

realisasi pendapatan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli

Daerah :

TA 2018 TA 2017

Anggaran Realisasi Rasio Realisasi

Rp Rp % Rp

a. Pendapatan

Retribusi Daerah 396.908.000,00 722.483.300,00 182,03 673.147.000,00

b. Lain-lain

Pendapatan yang

Sah 260.000.000,00 369.455.188,00 142,10 369.565.840,00

Jumlah 656.908.000,00 1.091.938.488,00 166,22 1.042.712.840,00

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari antara lain:

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2018 dan 2017,

dengan rincian pos dan jumlah Retribusi Daerah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi

Daerah :

TA 2018 TA 2017


Rp Rp % Rp

a) Retribusi Jasa Umum 209.117.000,00 375.546.000,00 130,59 273.091.000,00

b) Retribusi Jasa Usaha 187.791.000,00 346.937.300,00 213,03 400.056.000,00

c) Retribusi Perijinan

Tertentu 0,00 0.00 0.00 0,00

Jumlah 396.908.000,00 673.147.000,00 169,60 673.147.000,00


23

Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang

tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, dengan

realisasi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Lain-lain

PAD yg sah

TA 2018 TA 2017


Rp Rp % Rp

a) Hasil dari penjualan

asset daerah yg tidak

dipisahkan 260.000.000,00 369.455.188,00 142,10 369.565.840,00

Jumlah 260.000.000,00 369.455.188,00 142,10 369.455.188,00

5.1.2 PENJELASAN POS – POS BELANJA

Belanja adalah jumlah belanja yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupten Klaten selama tahun 2018 yang terdiri dari

belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang). Belanja modal (belanja

peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung dan belanja jalan, irigasi

dan jaringan). Adapun rincian ringkasan realisasi belanja tahun 2018 adalah

sebagai berikut

Belanja Daerah :

TA 2018 TA 2017


Rp Rp % Rp

a. Belanja Operasi 79.829.135.216,00 63.777.905.828,00 79,89 68.019.586.693,00

b. Belanja Modal 254.868.431.784,00 218.942.420.250,00 85,90 209.138.823.324,00

Jumlah 334.697.567.000,00 282.720.326.078,00 84,47 277.158.410.017,00

Rincian dari keseluruhan realisasi belanja adalah sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi :

TA 2018 TA 2017


Rp Rp % Rp

1) Belanja Pegawai 22.712.267.000,00 18.855.811.245,00 83,02 18.655.142.482,00

2) Belanja Barang &

Jasa 51.836.868.2116,00 40.427.746.583,00 77,99 49.364.444.211,00

3) Belanja Hibah 5.280.000.000,00 4.494.348.000,00 85,12 ----------------------

Jumlah 79.829.135.216,00 63.777.905.828,00 84,47 68.019.586.693,00


24

b. Belanja Modal

Belanja Modal :

TA 2018 TA 2017


Rp Rp % Rp

1) Belanja Tanah ----------------------- ---------------------- 00,00 2.327.070.670,00

2) Belanja Peralatan dan Mesin 9.514.560.480,00 1.785.636.900,00 18,77 12.061.886.638,00

3) Belanja Gedung dan

Bangunan 6.365.295.504,00 4.607.789.350,00 72,39 1.239.284.900,00

4) Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan 238.788.575.800,00 212.358.712.000,00 88,93 193.510.581.116,00

5) Belanja modal aset tetap

lainnya 200.000.000,00 190.282.000,00 95,14 -----------------------

Jumlah ...... 254.868.431.784,00 218.942.420.250,00 85,90 209.138.823.324,00

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas : 31Desember 2018

31Desember 2017

Rp

Rp

Ekuitas awal 1.756.276.798.536,00

1.551.970.291.771,00

Surplus/Defisit LO (109.674.007.704,38)

(76.299.458.002,00)

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan

Mendasar:

Koreksi nilai persediaan

Selisih revaluasi aset tetap

Koreksi ekuitas lainnya

0,00

0,00

1.020.891.168,00

0,00

0,00

(185.490.047.920,00)

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 281.628.387.590,00

448.569.498.331,00

Ekuitas Akhir ............……………................ 1.911.725.123.233,63

1.738.749.852.180,00

Jumlah Ekuitas akhir DPU dan PR adalah sebesar Rp 1.911.725.123.333,63,00.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber dana non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.


25

5.3.1.1 Aset Lancar

Meliputi kas dan setara dengan kas, investasi jangka pendek, piutang dan

persediaan. Penjabaran aset lancar adalah sebagai berikut:

1. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintahan.

Jumlah kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Rp Rp

Saldo Awal 0

Penambahan TA 2018 0

Saldo Akhir 0 0

Jumlah saldo akhir kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0

2. Piutang

Merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah

dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

akibat lainnya yang sah.


Rp Rp

Piutang Retribusi 0 0

Menurut data tersebut di atas tidak terdapat saldo piutang per 31 Desember

2018.

Persediaan Bahan Pakai Habis

Merupakan barang/bahan pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang barang yang

dimaksud untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh


26

oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau

kepenguasaannya berpindah. Persediaan disajikan pada akhir periode

akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.


Rp Rp

Saldo Akhir 52.825.186.796,63 47.251.625.765

Menurut data tersebut di atas jumlah persediaan di DPU dan PR Kabupaten

Klaten per 31 Desember 2018 senilai Rp 52.825.186.796,63 ( lampiran 6).

5.3.1.2 Aset non Lancar

Mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang

digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan

pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan

dan aset lainnya. Aset non lancar diuraikan sebagai berikut :

1. Aset Tetap

Adalah jenis aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

Aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten disajikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2014 adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah

sampai dengan tanah tersebut siap pakai, biaya ini meliputi antara lain harga

pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan


27

dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya

pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk

melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu

dimaksudkan untuk dibongkar.


Rp Rp

Saldo Awal 1.113.767.567.463,00

Penambahan TA 2018 4.541.036.292,00

Saldo Akhir 1.118.308.603.755,00 1.113.767.567.463,00

Menurut data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat penambahan asset

tanah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp

4.541.036.292,00.

b. Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

peralatan dan mesin sampai siap pakai. Jumlah tersebut merupakan nilai aset

tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten per 31 Desember 2018 yang terdiri atas


Rp Rp

Saldo Awal 35.047.157.894,00

Penambahan TA 2018

Pengurangan TA 2018

2.151.967.586,00

5.951.847.389,00

Saldo Akhir 31.247.278.091,00 35.047.157.894,00

Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terjadi penambahan

peralatan dan mesin sebesar Rp 2.151.967.586,00 dan pengurangan peralatan

dan mesin sebesar Rp 5.951.847.389,00.

c. Gedung dan Bangunan


28

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung

dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi: harga beli, biaya

pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya kontruksi

yang dicakup oleh suatu kontrak kontruksi akan meliputi harga kontrak yang

ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan

dengan kontruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor ,Jumlah

tersebut merupakan nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan yang

dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

per 31 Desember 2018 yang terdiri atas:


Rp Rp

Saldo Awal 30.996.977.107,00

Penambahan TA 2018

Pengurangan TA 2018

5.645.979.496,00

29.074.140,00

Saldo Akhir 36.613.882.463,00 30.996.977.107,00

Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan bangunan

sebesar Rp 5.645.979.496,00 dan pengurangan aset tetap bangunan dan gedung

sebesar sebesar Rp 29.074.140,00.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi

dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan

dan biaya – biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Jumlah

tersebut merupakan nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan yang

dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten per

31 Desember 2018 yang terdiri atas :


29


Rp Rp

Saldo Awal 988.731.289.602,00

Penambahan TA 2018

Pengurangan TA 2018

206.066.542.321,00

642.099.974,00

Saldo Akhir 1.194.155.731.949,00 988.731.289.602,00

Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan jalan,

irigasi dan jaringan sebesar Rp 206.066.542.321,00 dan pengurangan jalan,

irigasi dan jaringan sebesar Rp 642.099.974,00.

e. Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap

lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan aset tetap lainnya

yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam asset tetap yang telah

disesuaikan sebelumnya.


Rp Rp

Saldo Awal 90.293.274.298,00

Penambahan TA 2018

Pengurangan TA 2018

16.782.439.917,00

123.534.306,00

Saldo Akhir 106.952.179.909,00 90.293.274.298,00

Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan aset

tetap lainnya sebesar Rp 16.782.439.917,00 dan terdapat pengurangan aset

tetap lainnya sebesar Rp 123.534.306,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.


30


Rp Rp

Saldo Awal 1.403.528.207,00

Penambahan TA 2018

Pengurangan TA 2018

1.659.901.127,00

258.815.408,00

Saldo Akhir 2.804.613.508,00 1.403.528.207,00

Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan

konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 1.659.901.127,00 dan pengurangan

konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 258.815.408,00.

f. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan : 31 Desember 2018 31 Desember 2017

Rp

Rp

(604.893.263.197,00)

(552.921.490.565,00)

Jumlah (604.893.263.197,00)

(552.921.490.565,00)

2. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan

sebagai aset lancar, investasi jangka pannjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lain Lain


Rp Rp

Saldo Awal (14.139.356.711,00)

Penambahan TA 2018

Pengurangan TA 2018

22.437.266.734,00

7.400.641.554,00

Saldo Akhir 897.268.469,00 (14.139.356.711,00)

Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan asset

lain lain Rp 22.437.266.734,00 dan pengurangan aset lain lain sebesar Rp

7.400.641.554,00 berupa penghapusan aset lain lain rusak berat.


31

5.3.2 KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2018 dan

2017 sebagai berikut.

a. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas

Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban

pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai

konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut.

Pendapatan diterima di muka: 31 Desember 2018 31 Desember 2017

Rp

Rp

48.128.383,00

13.343.750,00

Jumlah 48.128.383,00

13.343.750,00

Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp 48.128.383,00 yang berupa pendapatan sewa kios

stadion.

b. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek : 31 Desember 2018 31 Desember 2017

Rp

Rp

Utang beban 1.713.329.100,00

1.667.377.130,00

Jumlah 1.713.329.100,00

1.667.377.130,00

Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.713.329.100,00 yang terdiri atas utang beban air, listrik,

telepon bulan Desember 2018.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

Ekuitas : 31 Desember 2018 31 Desember 2017

Rp Rp

Ekuitas 1.937.150.064.260,63 1.738.749.852.180,00

Jumlah......................... 1.937.150.064.260,63 1.738.749.852.180,00


32

Ekuitas Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2018

sebesar Rp 1.937.150.064.260,63 atau naik sebesar 11,41% dibandingkan saldo per 31

Desember 2017.


33

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Klaten merupakan unsur

pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten di bidang pekerjaan umum

yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum organisasi Dinas

Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Klaten adalah Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten.

VI. 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan

urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam Peraturan

daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan pentaan ruang;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang;

d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tgas dan

fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang didukung oleh 313 PNS. Data sumber daya manusia aparatur


34

dilihat dari Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang serta Pendidikan dan

Pelatihan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3

Jumlah Pegawai DPU –PR Kabupaten Klaten

Menurut Pendidikan Tahun 2018

Unit / Bidang / UPTD SD SLTP SLTA/SMK D-III S1 S2 Jumlah

Sekretariat 3 5 9 1 9 2 29

Bidang Bina Marga 2 5 10 6 3 26

Bidang SDA -- -- 4 2 6 4 16

Bidang Kebersihan & Pertamanan 73 43 27 -- 5 3 152

Bidang Penataan Ruang -- -- 1 1 3 5 10

UPTD Wil. I / Kota 2 2 5 -- 2 -- 11

UPTD Wil. II / Delanggu -- -- 10 -- 2 1 13

UPTD Wil. III / Jatinom -- 7 10 -- 1 1 19

UPTD Wil. IV / Pedan 1 7 12 -- 1 -- 21

UPTD Wil. V / Jogonalan 2 7 6 -- 1 -- 16

Jumlah 83 76 94 5 36 19 313

6. 2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :


43

BIDANG KEBERSIHAN & PERTAMANAN

MUDZAKIR, SE, MM

KEPALA DINAS

Ir. TAJUDIN AKBAR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS

Ir. BAMBANG EKO SUSILO, MT

SUB. BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN

SRIYANTO, SE., MSi.

SUB. BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUHARTA, S.Sos

BIDANG SUMBER DAYA AIR

HARJAKA, SST, MT

BIDANG BINA MARGA

SURYANTO, ST., MM.

BIDANG TATA RUANG

OKO SUPRAPTO, S.Sos, M.Si

SEKSI PERENCANAAN TEKNIK

DAN EVALUASI

SATYA WIJAYA, ST., MM.

SEKSI PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

AGUS SETYANA, ST., MM.

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN

---------------------

SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI

FARLINAWATI, ST., MSi

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG

JADIYANA, SST.

SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

ZULI PURWA HANDAKA, ST., MT.

SEKSI PERENCANAAN TEKNIK

DAN EVALUASI

MISWANTO, SIP, ST, MM

SEKSI OPERASIONAL, PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN

SRI DADI, S.Sos., MSi.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SDA

DARMINTO, ST., MM.

SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI

SRIYANTO, ST., MM

SEKSI PERTAMANAN, PJU DAN PEMAKAMAN

----------------------

SEKSI KEBERSIHAN, PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH

WIDODO, SIP

UPTD WIL. I / KLATEN TENGAH

KEPALA UPTD

RUSMIYADI, ST

KASUBAG TU

--------------------

UPTD WIL. II / DELANGGU

KEPALA UPTD

SARMADI, S.Sos

KASUBAG TU

Sugiyanti, SIP.

UPTD WIL. III / JATINOM

KEPALA UPTD

JOKO HARJONO, SP

KASUBAG TU

Santosa, SIP

UPTD WIL. IV / PEDAN

KEPALA UPTD

SAMIDI, S.Sos

KASUBAG TU

------------------------

UPTD WIL. V / JOGONALAN

KEPALA UPTD

WIDADI, ST

KASUBAG TU

-----------------------.


44

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 15

tahun 2004, Undang Undang Nomor 33 tahun 2014, teknis pelaksanaannya mengacu

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011.

Penyusunan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK) yang nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten. Laporan Keuangan ini disusun

sebagai pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap

pelaksanaan APBD.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan

selama tahun anggaran 2018 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan

pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah, meskipun ada beberapa

kegiatan yang belum dapat terlaksana.


45


36


37


36

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2018

37

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN...

Documents

Transcript of CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN...