CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS …
Transcript of CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS …
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2020
KAASUBBAG KEUANGANIK PEMBUAT LAPORAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) DINAS PERDAGANGAN Tahun 2018 KATA PENGANTAR 1 of 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT. atas tersusunnya Catatan Atas Laporan
Keuangan (CaLK) Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020.
Maksud penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) ini adalah sebagai
bahan acuan bagi aparat untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan di masa yang akan dating dalam
melaksanakan tugas pengeloaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
pelaksana pembangunan Dinas Perdagangan.
Kami menyadari bahwa penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) ini masih jauh
dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari para pihak sangat kami harapkan guna
penyempurnaan rencana dan pelaksanaan dimasa mendatang.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perdagangan tahun 2020.
Lumajang, 28 Februari 2021
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
Ir. HAIRIL DIANI, M.Si NIP. 19660922 199202 1 001
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman I-1
BAB I
PENDAHULUAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK
dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan
keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan
keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman
diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi
dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna
dalam memahami laporan keuangan.
Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan
keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi
kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa
dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan
pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan
manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu,
pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu
pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca
laporan keuangan.
1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
a. Tujuan Umum
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan
perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
b. Tujuan Khusus
Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
atas sumber daya dengan:
1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas
pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman I-2
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya
dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.
2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman I-3
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman I-4
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman I-5
y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 9);
ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah; dan
gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.
kk. SISTEMATIKA
CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang
disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga
menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman I-6
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
2.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
c. Transfer
d. Pembiayaan
3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
a. Aset
b. Kewajiban
c. Ekuitas
3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
a. Pendapatan Laporan Operasional
b. Beban
c. Kegiatan Non Operasional
d. Pos-pos Luar Biasa
e. Surplus (Defisit) LO
3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada
pemerintah daerah
BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN
BAB V PENUTUP
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-1
BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
SKPD
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perdagangan Tahun 2020 sebagai berikut.
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH
Pada APBD Tahun 2020, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp
7.270.624.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.365.971.225,00 terinci sebagai
berikut:
Tabel I Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2020
dalam rupiah
Jenis Pendapatan Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019 % Pelampauan
Target %
1 2 3 4 5=3/2 6=3-2 7=6/2
Retribusi Pelayanan
Pasar
6.880.813.000 6.940.840.825 7.863.500.102,00 100.87 60.027.825 0.008
Retribusi pelayanan
tera/tera ulang
140.022.000 140.593.600 144.000.000,00 100.41 571.600 0.004
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
13.869.000 38.926.800 0 280.67 25.057.800 1.80
Pendapatan Sewa
Tanah
235.920.000 245.610.000 34.000.000,00 104.11 9.690.000 0.04
Total Pendapatan
Asli Daerah
7.270.624.000 7.365.971.225 8.041.500.102.00 101.31 95.347.225 0.58
Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:
Tabel PAD Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2016 s/d 2020
Jenis Pendapatan 2016 2017 2018 2019 2020
Retribusi pelayanan
pasar
0 6.950.182.000,00 7.500.000.000,00 7.863.500.102,00 6.940.840.825
Retribusi pelayanan
tera/tera ulang
0 68.833.300,00 172.357.300,00 144.000.000,00 140.593.600
Pendapatan Sewa
Tanah
0 0 0 34.000.000,00 235.920.000
Retribusi
Pemakaian
Kekayaan Daerah
0 0 0 0 13.869.000
Pada table diatas realisasi PAD Retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 sd 2020
mengalami kenaikan serta penurunan .
b. BELANJA DAERAH
Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-2
langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung
meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel
berikut:
Tabel Belanja Operasi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja
Tahun 2020
N
o Jenis Belanja Anggaran Realisasi %
Sisa
Anggaran
1 Belanja
Operasi 7.390.628.107 6.311.564.970 85.39 1.079.063.137
2 Belanja
Modal
2.448.888.838 2.348.781.565 95.91 100.107.273
Jumlah
Belanja 9.839.516.945 8.660.346.535 88.01 1.179.170.410
Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir
sebagaimana Tabel berikut.
Tabel Belanja Operasi Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun
2016 - 2020
Belanja 2016 2017 2018 2019 2020
Belanja Pegawai 217.140.331 660.576.600,00 6.454.675.506,00 605.797.579,00 6.825.237.418,00
Belanja Barang 586.449.993 5.132.336.479,00 5.103.022.219,00 1.012.401.729,00 6.117.779.270,00
Belanja Modal 0 5.224.333.700 7.057.752.200,00 2.827.805.300,00 2.348.781.565,00
Jumlah 803.590.324 12.336.277.223,00 18.615.449.925,00 4.446.004.608,00 15.291.798.253,0
0
% Kenaikan 12.85 86.95 91.02 21.65 93.47
2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM
Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut:
Program
1
: PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
Kegiatan
1
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
Jenis
Belanja
Anggaran Realisasi Keterangan
- Belanja
Pegawai
19.390.500 12.262.500 - Honorarium PNS
- Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
527.902.500 349.897.900 - Belanja Spanduk/Baliho
-Belanja Perlengkapan
praktek/sosialisasi
- Belanja dokumentasi
- Belanja Dekorasi
-Belanja Penggantian Transport
- Belanja Jasa Instruktur/
narasumber
- Belanja Jasa pendukung
kegiatan
-Belanja Penggandaan /fotocopy/
penjilidan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-3
- Belanja Sewa ruang rapat/
pertemuan
- Belanja sewa Penginapan
- Belanja Sewa sarana mobilitas
darat
- Belanja makanan dan minuman
rapat
- Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja perjalanan dinas luar
daerah
- Belanja Tambahan upah tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
1
Program 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Kegiatan 1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
- Belanja
Pegawai
53.652.000 49.020.000 - Honorarium pengadaan barang
dan jasa
- Honorarium Pengurus Barang
- Honorarium Pemeriksa Haisl
Pekerrjaan
- Honorarium Pengguna
Anggaran
- Honorararium Pejabat
Pelaksanan Teknis Kergiatan
- Honoraraium Bandahara
- Honorarium PPK-SKPD
- Honorarium Petugas Pengelola
Siatem Akuntansi
- Belanja
Barang
& Jasa
1.314.583.169 1.234.942.290 - Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat Listrik dan
elektronik
- Belanja Perangko, materai, dan
benda pos lainnya
- Belanja peatana kebersihan dan
bahan pembersih
- Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
- Belanja telepon
- Belanja Air
- Belanja listrik
- Belanja surat kabar/majalah
-Belanja kawat/faksimili/internet
- Belanja premi asuransi
kesehatan
- Belanja asuransi
ketenagakerjaan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-4
- Belanja cetak
- Belanja Penggandaan/fotocopy
- Belanja makanan dan minuman
rapat
- Belanja makanan dan minuman
tamu
- Belanja pakaian batuik
tradisional
- Belnja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja perjalanan dinas luar
daerah
- Belanja upah ongkos tenaga
kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
1
Program
3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Kegiatan
1
Pembangunan/ pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jenis
Belanja
Anggaran Realisasi Keterangan
- Belanja
Pegawai
0 0
- Belanja
Barang
& Jasa
0 0
- Belanja
Modal
904.400.000 834.080.266 - Belanja modal kendaraan
bermotor angkutan barang
- Belanja modal kendaraan tak
bermotor angkuatan barang
- Belanja modal alat penyimpanan
kantor
- Belanja modal alat pendingin
- Belanja modal home use
- Belanja modal peralatan
personal computer
- Belanja modal merja kerja
pejabat
Jumlah
Kegiatan
1
Kegiatan
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
- Belanja
Pegawai
0 0
- Belanja 361.213.599 323.454.753 - Belanja bahan bakar minyak dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-5
Barang
& Jasa
pelumas
- Belanja jasa servis dan
penggantian susku cadang
- Belanja jasa kir kendaraan
- Belanja STNK Kendaraan
- Belanja upah/ongkos tenag a
kerja bulanan
- Belanja pemeliharaan kendaraan
tak bermotor angkutan barang
- Belanja pemeliharaan alat
pendingin
- Belanja pemeliharaan personal
computer
- Belanja pemeliharaan peralatan
personal computer
- Belanja pemeliharaan bangunan
gedung kantor
- Belanja
Modal
Jumlah
Kegiatan
2
Program
4
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP
- Belanja
Pegawai
1.800.900 1.796.000 - Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
1.999.000 1.999.000 - Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja makanna dan minuman
rapat
- Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
1
Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
- Belanja
Pegawai
1.407.600 1.402.000 - Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
936.000 894.000 - Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja makanna dan minuman
rapat
- Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
2
Kegiatan
3
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-6
- Belanja
Pegawai
3.799.900 3.713.000 - Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
1.999.000 1.917.000 - Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja makanna dan minuman
rapat
- Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
3
Kegiatan 4 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
- Belanja
Pegawai
3.513.600 3.498.000 - Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
1.096.000 1.096.000 - Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja makanna dan minuman
rapat
- Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
4
Kegiatan 5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
- Belanja
Pegawai
3.317.400 3.315.000 - Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
3.768.600 3.761.300 - Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja makanna dan minuman
rapat
- Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
1
Program 6 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
Kegiatan 1 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen
Ekspor dan Impor
- Belanja
Pegawai
0 0 0
- Belanja
Barang
& Jasa
0 0 0
- Belanja
Modal
0 0 0
Jumlah
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-7
Kegiatan
2
Program 7 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan1 Pasar Ramadhan
- Belanja
Pegawai
0 0
- Belanja
Barang
& Jasa
0 0
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
1
Kegiatan 2 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri
- Belanja
Pegawai
3.493.000 505.000 - Hoorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan
- Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
289.731.000 97.835.550 - Belanja dokumentasi
- Belanmja dekorasi
- Belanja jasa pendukung kegiatan
- Belanja jasa event organizer
- Belanja jasa sewa gedung kantor
tempat
- Belanja sewqa ruang rapat
- Belanja sewa sraana mobilitas
darat
- Belanja sewa electric generating
set
- Belanja sewa alat kantor
- Belanja sewa meja dan kursi
- Belanja sewa alat studio
- Bekanja sewa tenda dan
perelngkapannya
- Belanja makanan dan minuman
rapat
- Belanja perjalanna dinas dalam
daerah
- Belanja perjalanna dinas luar
daerah
- belanja tambahan upah oongks
tenaga kerja bulannan
- BElanja barang yang diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga
- Belanja
Modal
60.000.000 59.945.160 - Aset tak berwujud dalam
pengerjaan
Jumlah
Kegiatan
2
Kegiatan 3 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
- Belanja 0 0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-8
Pegawai
- Belanja
Barang
& Jasa
14.000.000 13.800.000 - Belanja jasa siaran radio
- Belanja penggandaan/fotocopy
-bElanja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
3
Program 7 PROGRAM PENGAMANAN PERDAGANGAN
Kegiatan 1 Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian
- Belanja
Pegawai
1.125.000 1.1250.000 - Honorarium pejabat pelaksan
teknis kegiatan
- Belanja
Barang
& Jasa
252.085.000 241.942.583 - Belanja bahan logam
- Belanja dokumentasi
- Belanja jasa tera kir
- Belanja jasa pendukug kegiatan
- Belanja cetak
-Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja sewa srana mobilitas
darat
- Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja perjalanan dinas luar
daerah
- Belanja upah ongkos tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
Jumlah
Kegiatan
1
Kegiatan 2 Pengawasan Kemetrologian Daerah
- Belanja
Pegawai
0 0
- Belanja
Barang
& Jasa
39.365.000 38.840.000 - Belanja dokumentasi
- Belanja jasa pendukug kegiatan
-Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja upah ongkos tenaga
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
1
Kegiatan 3 Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian Daerah
- Belanja 0 0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-9
Pegawai
- Belanja
Barang
& Jasa
77.607.800 77.001.500 - Belanja dokumentasi
- Belanja dekorasi
- Belanja jasa pendukung kegiatan
- Belanja penggantian transport
- Belanja jasa instruktur/sumber
tanaga ahli
- Belanja sewa ruang rapat
pertemuan
- Belanja makanan dan ,minuman
rapat
- Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja perjalnan dinas luar
daerah
-* Belanja upah/ongkos tenag
kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
3
Program 7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PASAR DAERAH
Kegiatan 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat
- Belanja
Pegawai
5.568.750 5.287.500 - Honorarium pejabat pelaksan
teknis kegiatan
- Belanja
Barang
& Jasa
271.411.790 262.579.308 - Belanja sewa tanah/lahan
- Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan
- Belanja tambahan
upah/omngkos tenag akerja
bulanan
- Belanja meubelair
- Belanja
Modal
Peralata
n dan
Mesin
100.000.000 98.175.000 - Belanja modal meubelair
- Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangun
an
1.384.488.838 1.356.581.139 - Belanja modal bangunana
gedung pertokoan/kopersi pasar
Jumlah
Kegiatan
1
Kegiatan 3 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
- Belanja 55.131.000 54.981.600 - Honorarium pejabat pelaksan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-10
Pegawai teknis kegiatan
- Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
1.119.438.000 1.11.348.000 - Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja makanan dan ,minuman
rapat
- Belanja perjaanan dinas dalam
daerah
- Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan
- Belanja tambahan upah/ongkos
tenaga kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
3
Kegiatan 3 Pengelolaan Kebersihan dan Penerbitan Ijin Pemakaian
Tempat/Fasilitas Pasar
- Belanja
Pegawai
47.338.500 46.821.900 - Honorarium pejabat pelaksan
teknis kegiatan
- Belanja
Barang
& Jasa
1.823.256.000 1.796.774.000 - Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja makanan dan ,minuman
rapat
- Belanja perjaanan dinas dalam
daerah
- Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan
- Belanja tambahan upah/ongkos
tenaga kerja bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Jumlah
Kegiatan
3
Program 7 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
Kegiatan 1 Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Industri
- Belanja
Pegawai
1.662.300 1.662.300 - Honorarium pejabat pelaksan
teknis kegiatan
- Belanja
Barang
& Jasa
282.704.540 203.721.570 -Belanjaspanduk/baliho/banner
- Belanja perlengkapan
prakte/sosialisasi/pelatihan/bimtek
- Belanja dokumentasi
- Bellanja dekorasi
- Belanja penggantian transport
- Belanja jasa
instruktur/narasumber
- Belanja jasa pendukung kegiatan
- Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja sewa ruang rapat
pertemuan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-11
- Belanja sewa tanah lahan
- Belanja sewa penginapan
- Belanja makanan dan minuman
rapat
- Bel;anja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja perjalanna dinas luar
daerah
- Belanja tambahan upah ongos
tenaga kerja bulanan
- Belanja barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
- Belanja
Modal
0 0
Kegiatan 1 Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Industri
- Belanja
Pegawai
4.311.900 3.276.900 - Honorarium pejabat pelaksan
teknis kegiatan
- Belanja
Barang
& Jasa
300.956.660 267.797.500 -Belanjaspanduk/baliho/banner
- Belanja perlengkapan
prakte/sosialisasi/pelatihan/bimtek
- Belanja dokumentasi
- Bellanja dekorasi
- Belanja penggantian transport
- Belanja jasa
instruktur/narasumber
- Belanja jasa pendukung kegiatan
- Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja sewa ruang rapat
pertemuan
- Belanja sewa tanah lahan
- Belanja sewa penginapan
- Belanja makanan dan minuman
rapat
- Bel;anja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja perjalanna dinas luar
daerah
- Belanja tambahan upah ongos
tenaga kerja bulanan
- Belanja barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
- Belanja
Modal
0 0
Kegiatan 1 Fasillitasi, Standarisasi dan Sertifikasi Produk Industri
- Belanja
Pegawai
337.500 337.500 - Honorarium pejabat pelaksan
teknis kegiatan
- Belanja
Barang
& Jasa
28.538.500 5.840.000 Belanj spnduk/baliho/banner
- Belanja Sertifikasi
- Belanja Dokumentasi
- Belanja dekorasi
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-12
- - nBelanja p[enggantian
transport
- - Belanja
penggandaan/fotocopy
- * Belanja makanan dan
minuman rapat
- Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
- Belanja perjalnan dinas
luar daerah
- Belanja tambhan
upah/ongkos tenga kerja
bulanan
- Belanja
Modal
0 0
Program 7 PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI
Kegiatan 1 Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah
dan usaha besar dalam Pengadaan
Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau
- Belanja
Pegawai
1.404.500 1.404.500 - Honorarium pejabat pelaksan
teknis kegiatan
- Uang lembur PNS
- Belanja
Barang
& Jasa
51.252.500 21.087.500 -Belanjaspanduk/baliho/banner
- Belanja perlengkapan
prakte/sosialisasi/pelatihan/bimtek
- Belanja dokumentasi
- Bellanja dekorasi
- Belanja penggantian transport
- Belanja jasa
instruktur/narasumber
- Belanja jasa pendukung kegiatan
- Belanja penggandaan/fotocopy
- Belanja sewa ruang rapat
pertemuan
- Belanja sewa tanah lahan
- Belanja sewa penginapan
- Belanja makanan dan minuman
rapat
- Bel;anja perjalanan dinas dalam
daerah
- Belanja perjalanna dinas luar
daerah
- Belanja tambahan upah ongos
tenaga kerja bulanan
- Belanja barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
- Belanja
Modal
0 0
Program 7 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA
CUKAI ILEGAL
Kegiatan 1 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita
Cukai palsu dan/atau tidak dilekati
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-13
Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan
Eceran
- Belanja
Pegawai
0 0
- Belanja
Barang
& Jasa
55.000.000 53.249.516 - Belanja bahan baku praktek
pelatihan
- Belanja dokumentasi
-Belanja cetak
-* Belanja penggandaan/fotocopy
-* Belanja sewa sarana mobilitas
darat
- Belanja makanan dan minuman
rapat
- Belanja perjalana dinas dalam
daerah.
- Belanja perjlanan dinas luar
daerah
- Belanja
Modal
0 0
2.3. POSISI KEUANGAN
Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset,
kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah.
Posisi keuangan Dinas Perdagangan selam 5 (lima) tahun terakhir sebagai
berikut:
Tabel .... Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020
Posisi
Keuangan 2016 2017 2018 2019 2020
1. Aset 5.309.950.718,00 60.532.110.560,17 71.743.645.797,87 78.408.848.250,92 77.281.216.278,89
2. Kewajiban 6.703.153,00 667.906.206,34 1.065.962.624,42 1.495.638.161,92 1.587.383.701,34
3. Ekuitas 5.303.247.565,00 59.864.204.353,83 70.629.620.935,45 76.913.210.089,00 75.693.832.577,55
Jumlah
Kewajiban
& Ekuitas
5.309.950.718,00 60.532.110.560,17 71.695.583.559,87 78.408.848.250,92 77.281.216.278,89
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-14
2.3. POSISI KEUANGAN
Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset,
kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.
Posisi keuangan SKPD Kecamatan Candipuro selama 5 (lima) tahun terakhir
sebagai berikut :
2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEUANGAN
Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian
target kinerja keuangan sebagai berikut.
2.4.1. Masalah Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada
pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang
memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi
berbasis akrual.
Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang
melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang
memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan
SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi
laporan keuangan pemerintah daerah.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya
dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman II-15
formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD
dan Inspektorat.
2.4.2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan
keuangan dan barang daerah
Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai
terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi
yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat
pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang
melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi
keuangan negara/daerah.
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan
SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang
daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-
pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi
kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.
2.4.3. Masalah sistem pengendalian intern
Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan
implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen
aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai
permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih
menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam
pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang
daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah
yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang
hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di
laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain
yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.
Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi
atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD
Kabupaten Lumajang.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -1
BAB III
PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA Dinas Perdagangan mencakup
pendapatan-LRA dan belanja.
3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-
LRA dan belanja.
Anggaran TA
2020
(Rp)
Realisasi TA
2020
(Rp)
Realisasi TA
2019
(Rp)
1) Pendapatan
Asli Daerah 7.270.624.000,00 7.365.971.225,00 8.264.104.561,25
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD yang dipungut oleh Dinas Perdagangan terdiri dari:
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- Retribusi Pemakaian kekayaan daerah
Rincian realisasi PAD tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.
Tabel Rincian Realisasi PAD tahun 2020 dan 2019
NO. Jenis Pendapatan Anggaran
2020
Realisasi Kenaikan %
2020 % 2019 (Penurunan)
1 2 3 4 5=4/3 6 7=4-6 8=7/6
1 Retribusi
pelayanan pasar 6.880.813.000 6.940.840.825 100.87 7.833.865.581,25
-
893.024.756,25 0.11
2
Retribusi
Pelayanan
tera/tera ulang
140.022.000 140.593.600 100.41 161.382.000,00 -
21.360.000,00 0.13
3
Retribusi
pemakaian
kekayaan Daerah
13.869.000 38.926.800 280.67 0 38.926.800 100.00
4 Pendapatan
Sewa Tanah 235.920.000 245.610.000 104.11 268.856.980,00
-
23.246.980 0.08
Jumlah 7.270.624.000 7.365.971.225 101.31 8.264.104.561,25 - 0.10
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -2
898.133.336.25
Anggaran TA
2020
(Rp)
Realisasi TA
2020
(Rp)
Realisasi TA
2019
(Rp)
(a) Retribusi
Daerah 7.270.624.000
7.365.971.225 8.264.104.561,2
5
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang
Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten
Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir
di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan
daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong
hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin
gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.
Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2020 dan 2019 sebagaimana
tersaji dalam tabel 22 berikut ini.
Tabel 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan 2019
dalam rupiah
NO Jenis Pendapatan Anggaran
2020
Realisasi Kenaikan %
2020 % 2019 (Penurunan)
1 2 3 4 5=4/3 6 7=4-6 8=7/6
1 Retribusi Pelayanan
Pasar 6.880.813.000 6.940.840.825 100.87 7.833.865.581,25 893.024.756.25 0.11
2 Retribusi Pelayanan
Tera Ulang 140.022.000 140.593.600 100.41 161.382.000,00 20.788.400 0.12
3 Retribusi pemakaian
kekayaan daerah 13.869.000 38.926.800 280.67 0 38.926.800 100.00
Jumlah 7.034.704.000 7.081.434.425 100.86 7.995.247.581,25 913.813.156.25 11.42
Anggaran TA 2020
(Rp) Realisasi TA 2020
(Rp)
Realisasi TA
2019
(Rp)
(b) Lain-lain PAD
yang Sah 235.920.000
245.610.000 268.856.980,00
Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa
giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR,
pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -3
Realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2020 terinci dalam tabel berikut.
Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Lain - Lain PAD Yang
Sah Tahun Anggaran 2020 dan 2019
dalam rupiah
NO. Jenis
Pendapatan
Anggaran
2020
Realisasi Kenaikan %
2020 % 2019 (Penurunan)
1 2 3 4 5=4/3 6 7=4-6 8=7/6
1 Pendapatan
Sewa 235.920.000 245.610.000 104.11 268.856.980,00 23.246.980 0.08
Jumlah 235.920.000 245.610.000 104.11 268.856.980,00 23.246.980 0.08
Anggaran TA
2020
(Rp)
Realisasi TA 2020
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
a. Belanja Daerah 16.359.481.510 15.132.497.448 18.734.278.290,50
Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan
transfer/bagi hasil ke desa. Realisasi belanja dan transfer tahun 2020 sebesar Rp
15.132.497.448 dari anggaran sebesar Rp 16.359.481.510.
Anggaran TA 2020 (Rp)
Realisasi TA 2020 (Rp)
Realisasi TA 2019 (Rp)
2)Belanja Operasi 14.071.865.421 12.600.518.183 10.506.443.504
Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa,
dengan realisasi sebagai berikut.
Tabel Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019
No Belanja
Operasi Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
1 Belanja
Pegawai 6.886.492.664 6.477.444.913 94.06 4.607.133.290,00
2
Belanja
Barang dan
Jasa
7.185.372.757 6.123.073.270 85.21 5.899.310.214.00
Jumlah 14.071.865.421 12.600.518.183 89.63 10.506.443.504
Anggaran TA 2020 (Rp)
Realisasi TA 2020 (Rp)
Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) Belanja
Pegawai 6.886.492.664
6.477.444.913 4.607.133.290
Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja
pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai,
sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang
terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -4
Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.
Tabel Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020
No Rincian Belanja Pegawai Anggaran
2020
Realisasi
2020 % Realisasi 2019
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 6.886.492.664 6.477.444.913 94.06 4.607.133.290,00
1 Gaji pokok PNS / uang
representasi 6.886.492.664 6.477.444.913 100.00 3.624.503.913,00
2 Tunjangan keluarga 430.817.826 430.452.566 99.92 420.728.304,00
3 Tunjangan jabatan 182.425.018 182.205.000 99.98 130.985.000,00
4 Tunjangan fungsional 0 0 0 0
5 Tunjangan fungsional
umum 181.270.501 181.250.000 99.99 185.505.000,00
6 Tunjangan beras 248.771.570 248.762.700 100.00 243.548.460,00
7 Tunjangan
PPh/tunjangan khusus 3.016.864 2.826.356 93.69 1.794.099,00
8 Pembulatan gaji 52.900 47.375 89.56 68.514,00
9. Iuran Jaminan
Kecelakaan kerja dan
Jaminan Kematian
30.691.570 30.685.083 99.98 6.487
10. Tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja 1.723.252.767 1.563.712.935 90.74 159.539.832
11. Belanja Insentif
pemungutan retribusi
jasa usaha
693.450 0 00 693.450
12. Belanja Insentif
pemungutan retribusi
jasa umum
351.041.750 103.120.282 29.38 247.921.468
13. Jumlah belanja pegawai
tidak langsung 4.780.813.127 4.779.926.613 0.99 4.607.133.290
BELANJA LANGSUNG 205.255.350 188.491.700 91.83 360.081.500
1 Honorarium PNS 60.581.250 60.300.000 99.53 36.529.500
2 Uang lembur PNS 144.674.100 128.191.700 88.60 323.552.000
Jumlah Belanja Pegawai
Langsung 205.255.350 188.491.700 94.00 360.081.500
Jumah Belanja Pegawai 7.091.748.014 6.665.936.613 93.99 4.967.214.790
Anggaran TA 2020
(Rp)
Realisasi TA
2020
(Rp)
Realisasi TA
2019
(Rp)
(b) Belanja
Barang dan
Jasa
6.280.908.788 5.906.508.506 . 5.899.310.24
Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan,
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian
realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -5
Tabel Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020
No. Belanja Barang dan
Jasa Anggaran 2020 Realisasi 2020
1 Belanja Persediaan 1.000.283.040 813.331.950
2 Belanja Jasa 4.586.595.550 4.475.024.050
3 Belanja
Pemeliharaan 343.213.599 305.454.753
4 Belanja Perjalanan
Dinas 313.816.599 276.177.753
5 Belanja Lainnya 37.000.000 36.520.000 Jumlah 6.280.908.788 5.906.508.506
(1) Belanja Persediaan
Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain
belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja
pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke
tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.
813.331.950, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2020
No. Belanja Persediaan Anggaran Realisasi
1 Belanja alat tulis kantor 80.913.600,00 77.258.280,00
2 Belanja dokumen/administrasi tender 0 0
3 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
bateray kering) 19.919.500 19.906.300
4 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.440.000 1.439.500
5 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 31.194.140 31.173.000
6 Belanja bahan bakar minyak/gas 0 0
7 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3.300.000 3.295.000
8 Belanja pengisian tabung gas 0 0
9 Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai 0 0
10 Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali
pakai 0 0
11 Belanja peralatan bangunan sekali pakai 0 0
12 Belanja peralatan perikanan sekali pakai 0 0
13 Belanja cinderamata 0 0
14 Belanja alat olah raga habis pakai 0 0
15 Belanja karangan bunga/bunga tabur 0 0
16 Belanja pakan ikan/ternak 0 0
17 Belanja pupuk 0 0
18 Belanja make up 0 0
19 Belanja umbul(umbul/bendera 0 0
20 Belanja spanduk/baliho/banner 6.300.000 4.100.000
21 Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis
pakai 0 0
22 Belanja bahan baku bangunan 0 0
23 Belanja bahan/bibit tanaman 0 0
24 Belanja bibit ternak 0 0
25 Belanja bahan obat-obatan 0 0
26 Belanja bahan kimia 0 0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -6
No. Belanja Persediaan Anggaran Realisasi
27 Belanja bahan makanan 0 0
28 Belanja bahan sandang 0 0
29 Belanja bahan baku praktek/pelatihan 1.200.000 1.198.500
30 Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek 97.187.200 30.678.500
31 Belanja bahan logam 13.400.000 13.400.000
32 Belanja cetak 123.770.000 122.396.000
33 Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan 65.028.600 56.091.520
34 Belanja makanan dan minuman rapat 208.665.000 117.000.000
35 Belanja makanan dan minuman tamu 4.050.000 1.350.000
36 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 0 0
37 Belanja makanan dan minuman pasien 0 0
38 Belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala
daerah 0 0
39 Belanja pakaian sipil harian (PSH) 0 0
40 Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) 0 0
41 Belanja pakaian dinas harian (PDH) 0 0
42 Belanja pakaian dinas upacara (PDU) 0 0
43 Belanja pakaian sipil resmi (PSR) 0 0
44 Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) 0 0
45 Belanja pakaian kerja lapangan 0 0
46 Belanja pakaian adat daerah 0 0
47 Belanja pakaian batik tradisional 0 0
48 Belanja pakaian olah raga 0 0
49 Belanja pakaian seragam 0 0
50 Belanja pakaian kegiatan tertentu 0 0
51 Belanja hadiah barang 0 0
52 Belanja barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga 343.915.000 334.045.350
53 Belanja barang yang akan dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga (barang jadi) 0 0
54 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 0 0 Jumlah 1.000.283.040 813.331.950
(2) Belanja Jasa
Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja
pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg
bersifat jasa.
Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 4.475.024.050,
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020
No Belanja jasa Anggaran
2020
Realisasi 2020 1 Belanja telepon 14.400.000 828.739
2 Belanja air 6.900.000 5.772.160
3 Belanja listrik 251.050.920 229.691.555
4 Belanja jasa pengumuman
lelang/pemenang lelang 0 0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -7
No Belanja jasa Anggaran
2020
Realisasi 2020 5 Belanja surat kabar/majalah 5.400.000 3.960.000
6 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000 18.682.707
7 Belanja paket/pengiriman 0 0
8 Belanja sertifikasi 20.023.500 0
9 Belanja jasa transaksi keuangan 0 0
10 Belanja jasa administrasi pemungutan
retribusi parkir 0 0
11 Belanja jasa siaran radio 2.400.000 2.400.000
12 Belanja jasa transportasi/akomodasi 0 0
13 Belanja dokumentasi 8.132.400 5.610.000
14 Belanja dekorasi 61.505.000 49.325.000
15 Belanja jasa tera/kir 10.840.000 10.020.000
16 Belanja jasa
promosi/publikasi/advertising 9.600.000 8.400.000
17 Belanja jasa gelombang radio/televisi 0 0
18 Belanja jasa pemeliharaan kesehatan
bupati/wakil bupati 0 0
19 Belanja jasa uji laboratorium 0 0
20 Belanja jasa cleaning service 0 0
21 Belanja pajak bumi dan bangunan 0 0
22 Belanja pajak air tanah 0 0
23 Belanja jasa tenaga keamanan 0 0
24 Belanja penggantian transport 0 92.300.000
25 Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga ahli 0 92.050.000
26 Belanja jasa pendukung kegiatan 0 2.800.000
27 Belanja jasa laundry 0 0
28 Belanja jasa administrasi pemungutan
PBB P2 0 0
29 Belanja jasa juri/wasit 0 0
30 Belanja jasa petugas korsik dan drum
band 0 0
31 Belanja jasa penata rias/make up 0 0
32 Belanja jasa event organizer 0 0
33 Belanja jasa fumigasi 0 0
34 Belanja jasa siaran televisi 0 0
35 Belanja jasa pembuatan video 0 0
36 Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan 0 0
37 Belanja jasa pengolahan limbah
medis 0 0
38 Belanja jasa pemeliharaan kesehatan
DPRD 0 0
39 Belanja jasa penyelenggaraan diklat 0 0
40 Belanja jasa sewa pengharum
ruangan 0 0
41 Belanja retribusi pelayanan
persampahan 0 0
42 Belanja jasa perawatan kesehatan ibu
dan bayi resiko tinggi 0 0
43 Belanja premi asuransi kesehatan 197.437.080 179.794.288
44 Belanja premi asuransi 21.324.360 13.808.673
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -8
No Belanja jasa Anggaran
2020
Realisasi 2020 ketenagakerjaan
45 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 30.000.000 10.500.000
46 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 101.750.000 96.000.000
47 Belanja sewa tanah/lahan 162.271.990 162.034.428
48 Belanja sewa penginapan 20.200.000 14.730.000
49 Belanja sewa sarana mobilitas darat 34.883.300 28.859.500
50 Belanja sewa eskavator 0 0
51 Belanja sewa mesin proses 0 0
52 Belanja sewa electric generating set 9.000.000 0
54 Belanja sewa alat kantor 12.500.000 0
55 Belanja sewa alat rumah tangga 0 0
56 Belanja sewa komputer 0 0
57 Belanja sewa meja dan kursi 13.000.000 0
58 Belanja sewa alat studio 17.500.000 0
59 Belanja sewa barang bercorak
kebudayaan 0 0
60 Belanja sewa tenda dan
perlengkapannya 75.000.000 0
61 Belanja beasiswa tugas belajar S1 0 0
62 Belanja beasiswa tugas belajar S2 0 0
63 Belanja kursus(kursus
singkat/pelatihan 0 0
64 Belanja sosialisasi 0 0
65 Belanja bimbingan teknis 0 0
66 Belanja pendidikan struktural 0 0
67 Belanja fit and proper test 0 0
68 Belanja jasa konsultansi penelitian 0 0
69 Belanja jasa konsultansi perencanaan 0 0
70 Belanja jasa konsultansi pelaporan 0 0
71 Belanja jasa konsultansi pengawasan 0 0
72 Belanja jasa konsultansi hukum 0 0
73 Belanja jasa konsultansi IT 0 0
74 Belanja jasa konsultansi evaluasi 0 0
75 Belanja jasa konsultansi psikologi 0 0
76 Belanja upah/ongkos tenaga kerja
harian 0 0
77 Belanja upah/ongkos tenaga kerja
bulanan 3.122.400.000 3.102.700.000
78 Belanja upah/ongkos tenaga kerja
borongan 0 0
79 Belanja tambahan upah tenaga kerja
bulanan 355.077.000 344.757.000
80 Belanja upah/ongkos tenaga pendidik 0 0
81 Belanja tambahan upah tenaga kerja
pendidik 0 0
82 Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 0 0
83 Belanja kursus(kursus
singkat/pelatihan 0 0
84 Belanja bimbingan teknis 0 0
85 Belanja praktek industri 0 0
86 Belanja Praktek Klinik 0 0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -9
No Belanja jasa Anggaran
2020
Realisasi 2020 87 Belanja Ujian 0 0
88 Belanja peta 0 0
89 Belanja operasional pemeriksaan
internal reguler 0 0
90 Belanja Jasa Dana BOS 0 0 Jumlah 4.586.595.550 4.475.024.050
(3) Belanja Pemeliharaan
Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan
mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.
Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.
305.454.753 terinci sebagai berikut :
Tabel Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020
No Belanja Pemeliharaan Anggaran
2020 Realisasi 2020
1 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 88.088.000 88.073.965
2 Belanja jasa servis dan penggantian suku
cadang 105.537.401 76.574.888
3 Belanja jasa kir kendaraan
dinas/operasional 321.198 321.000
4 Belanja STNK kendaraan
dinas/operasional 22.770.000 19.159.900
5 Belanja pemeliharaan grader 0 0
6 Belanja pemeliharaan excavator 0 0
7 Belanja pemeliharaan asphal equipment 0 0
8 Belanja pemeliharaan electric generating
set 0 0
9 Belanja pemeliharaan pompa 0 0
10 Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor
perorangan 0 0
11 Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor
berpenumpang 0 0
12 Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor
angkutan barang 0 0
13 Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor
khusus 0 0
14 Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor
beroda dua 0 0
15 Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor
beroda tiga 0 0
16 Belanja pemeliharaan kendaraan tak
bermotor angkutan barang 10.000.000 4.963.000
17 Belanja pemeliharaan alat angkut apung
bermotor berpenumpang 0 0
18 Belanja pemeliharaan alat angkut apung
tak bermotor berpenumpang 0 0
19 Belanja pemeliharaan alat kalibrasi 0 0
20 Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya 0 0
21 Belanja pemeliharaan alat prosesing 0 0
22 Belanja pemeliharaan alat pemeliharaan 0 0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -10
No Belanja Pemeliharaan Anggaran
2020 Realisasi 2020
tanaman
23 Belanja pemeliharaan mesin tik 0 0
24 Belanja pemeliharaan alat reproduksi
(pengganda) 0 0
25 Belanja pemeliharaan alat penyimpanan
perlengkapan kantor 0 0
26 Belanja pemeliharaan office use 0 0
27 Belanja pemeliharaan meubelair 0 0
28 Belanja pemeliharaan alat pembersih 0 0
29 Belanja pemeliharaan alat pendingin 9.000.000 8.880.000
30 Belanja pemeliharaan alat dapur 0 0
31 Belanja pemeliharaan home use 0 0
32 Belanja pemeliharaan alat pemadam
kebakaran 0 0
33 Belanja pemeliharaan komputer
unit/jaringan 0 0
34 Belanja pemeliharaan personal komputer 32.800.000 32.800.000
35 Belanja pemeliharaan peralatan personal
komputer 54.300.000 54.285.000
36 Belanja pemeliharaan peralatan jaringan 0 0
37 Belanja pemeliharaan kursi kerja pejabat 0 0
38 Belanja pemeliharaan peralatan studio
visual 0 0
39 Belanja pemeliharaan peralatan studio
video dan film 0 0
40 Belanja pemeliharaan alat komunikasi
telephone 0 0
41 Belanja pemeliharaan alat komunikasi
radio SSB 0 0
42 Belanja pemeliharaan alat komunikasi
radio HF/FM 0 0
43 Belanja pemeliharaan alat komunikasi
radio VHF 0 0
44 Belanja pemeliharaan alat kedokteran
umum 0 0
45 Belanja pemeliharaan alat kedokteran gigi 0 0
46 Belanja pemeliharaan alat rontgen 0 0
47 Belanja pemeliharaan alat kesehatan
kebidanan dan penyakit kandungan 0 0
48 Belanja pemeliharaan alat kesehatan
perawatan 0 0
49 Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah
raga 0 0
50 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
bahan bangunan konstruksi 0 0
51 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
aspal cat & kimia 0 0
52 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
mekanik tanah dan batuan 0 0
53 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
umum 0
0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -11
No Belanja Pemeliharaan Anggaran
2020 Realisasi 2020
54 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
kedokteran 0
0
55 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
fisika 0 0
56 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
pertanian 0 0
57 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
biologi 0 0
58 Belanja pemeliharaan alat laboratorium
lingkungan 0 0
59 Belanja pemeliharaan bangunan gedung
kantor 20.397.000 20.397.000
60 Belanja pemeliharaan bangunan kesehatan 0 0
61 Belanja pemeliharaan bangunan gedung
tempat ibadah 0 0
62 Belanja pemeliharaan bangunan gedung
tempat pendidikan 0 0
63 Belanja pemeliharaan bangunan gedung
tempat olah raga 0 0
64 Belanja pemeliharaan bangunan gedung
pertokoan/koperasi pasar 0 0
65 Belanja pemeliharaan bangunan stasiun
bus 0 0
66 Belanja pemeliharaan bangunan gedung
perpustakaan 0 0
67 Belanja pemeliharaan bangunan pengujian
kelaikan 0 0
68 Belanja pemeliharaan bangunan
taman/wisata/rekreasi 0 0
69 Belanja pemeliharaan rumah negara
golongan I 0 0
70 Belanja pemeliharaan rumah negara
golongan II 0 0
71 Belanja pemeliharaan rumah negara
golongan III 0 0
72 Belanja pemeliharaan flat/rumah susun 0 0
73 Belanja pemeliharaan bangunan bersejarah 0 0
74 Belanja pemeliharaan tugu/tanda batas 0 0
75 Belanja pemeliharaan rambu bersuar 0 0
76 Belanja pemeliharaan jalan
kabupaten/kota 0 0
77 Belanja pemeliharaan penunjang jalan
kabupaten/kota 0 0
78 Belanja pemeliharaan jembatan
kabupaten/kota 0 0
79 Belanja pemeliharaan bangunan pembawa
irigasi 0 0
80 Belanja pemeliharaan bangunan pengaman
air kotor 0 0
81 Belanja pemeliharaan air tanah dalam 0 0
82 Belanja pemeliharaan instalasi air tanah
dangkal 0 0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -12
No Belanja Pemeliharaan Anggaran
2020 Realisasi 2020
83 Belanja pemeliharaan instalasi air buangan
domestik 0 0
84 Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan
sampah organik 0 0
85 Belanja pemeliharaan instalasi gardu
listrik induk 0 0
86 Belanja pemeliharaan jaringan transmisi 0 0
87 Belanja pemeliharaan jaringan distribusi 0 0
88 Belanja pemeliharaan jaringan telepon di
atas tanah 0 0
89 Belanja pemeliharaan barang-barang
perpustakaan 0 0
90 Belanja pemeliharaan barang bercorak
kebudayaan 0 0
91 Belanja pemeliharaan tanaman 0 0
92 Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud 0 0
93 Belanja pemeliharaan taman 0 0
94 Belanja Pemeliharaan Dana BOS 0 0
Jumlah 343.213.599 305.454.753
(4) Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun
luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar
Rp. 487.448.517 terinci sebagai berikut.
Tabel Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020
No. Belanja Perjalanan Dinas Anggaran 2020 Realisasi 2020
1 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah 382.135.000 326.205.000
2 Belanja perjalanan dinas luar
daerah 189.757.229 161.243.517
Jumlah 571.892.229 487.448.517
(5) Belanja Lainnya
Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang
ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya
sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 37.000.000 dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -13
No Belanja Lainnya Anggaran 2020 Realisasi 2020
1 Belanja meubelair 37.000.000 36.520.000 Jumlah 37.000.000 36.520.000
Anggaran TA
2020
(Rp)
Realisasi TA
2020
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
(c) Belanja Modal 2.448.888.838 2.348.781.565,00 5.745.346.856.50
Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja
modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.
Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut:
Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun 2020
No Jenis Belanja
Modal Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
1 Belanja Modal
Tanah 0 0 0 0
2
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
1.004.400.000 932.255.266 92.82 9.650.000
3
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
1.384.488.838 1.356.581.139 97.98 5.745.250.356,50
4
Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
0 0 0 0
5
Belanja Modal
Aset Tetap
Lainnya
0 0 0 0
6 Belanja Modal
Aset Lainnya 60.000.000 59.945.160 99.90 0
Jumlah 2.448.888.838 2.348.781.565 95.91 5.745.346.856.50
Realisasi belanja modal dalam tabel tersebut diatas dijabarkan dalam rincian tabel-tabel
berikut ini :
Tabel Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -14
No Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran 2020 Realisasi 2020
1 Belanja modal kendaraan bermotor
angkutan barang 665.900.000 597.929.536
2 Belanja modal kendaraan bermotor
angkutan barang 141.486.000 140.929.730
3 Belanja modal alat penyimpanan
perlengkapan kantor 20.500.000 19.500.000
4 Belanja modal home use 50.000.000 50.000.000
5 Belanja modal alat pendingin 10.500.000 9.996.000
6 Belanja modal peralatan personal
komputer 6.514.000 6.475.000
7 Belanja modal meja kerja pejabat 9.500.000 9.250.000
8 Belanja modal meubelair 100.000.000 98.175.000
Jumlah 1.004.400.000 932.255.266
Tabel Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020
No Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Anggaran 2020 Realisasi 2020
1 Belanja modal bangunan gedung
pertokoan/koperasi pasar 1.384.488.838 1.356.581.139
Jumlah 1.384.488.838 1.356.581.139
Tabel Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020
No Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran 2020 Realisasi 2020
1 Aset tidak berwujud dalam
pengerjaan 60.000.000 59.945.160
Jumlah 60.000.000 59.945.160
3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA
a. ASET LANCAR
Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang,
biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:
Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019
Keterangan 31 Desember 31 Desember 2019
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -15
2020
Kas di bendahara pengeluaran 0 0
Kas di bendahara penerimaan 0 0
Kas lainnya 0 0
Piutang pajak 0 0
Piutang retribusi 522.116.027.00 518.111.839.50
Piutang Lainnya 30.000.000.00 99.667.316.43
Penyisihan Piutang Tak Tertagih -534.637.018.25 -506.985.142.63
Biaya Dibayar Dimuka 0 0
Persediaan 26.168.184 1.782.757.655.50
Jumlah 43.647.182.75 1.893.551.668.80
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah
tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP)
dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah
(BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU
yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-
masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan 2019
1. Saldo 31 Desember 2020 150.000.000
2. Pengeluaran :
- SPJ UP/GU 0
- SPJ GU Nihil 119.418.543
- Setor kembali sisa TUP 0
- Setor kembali sisa UP/GU 30.581.457
- Pengeluaran PFK 0
- Setor kembali sisa
UP/GU/TU tahun lalu
0
Jumlah pengeluaran 150.000.000
3. Saldo 31 Desember 2020 0
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
3) Piutang Retribusi 522.116.027 518.111.839.50
Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 522.116.027 dan
Rp 518.111.839.50 terinci sebagai berikut:
31 Des 2020 31 Des 2019
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 522.116.027 518.111.839.50
Pendapatan Sewa tanah 0 0
Jumlah 522.116.027 518.111.839.50
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -16
a) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2020 sebesar Rp
522.116.027 terinci sebagai berikut.
Tabel Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020
No Uraian Saldo 31 Des
2019 Penambahan Pengurangan
Saldo 31 Des
2020
I
Retribusi Pasar
Umum 80,850,600.00
- - 80,850,600.00
1 Pasar Baru Lumajang 1,308,000.00 - - 1,308,000.00
2 Pasar Plaza 3,218,000.00 - - 3,218,000.00
3 Pasar Serangin 26,556,000.00 - - 26,556,000.00
4 Pasar Senggol 432,000.00 - - 432,000.00
5 Pasar Senduro 1,359,000.00 - - 1,359,000.00
6 Pasar Gucialit 219,600.00 - - 219,600.00
7 Pasar Sukodono 270,000.00 - - 270,000.00
8 Pasar Ranuyoso 1,223,200.00 - - 1,223,200.00
9 Pasar Yosowilangun 450,000.00 - - 450,000.00
10 Pasar Tempeh 32,212,800.00 - - 32,212,800.00
11 Pasar Pasirian 2,292,000.00 - - 2,292,000.00
12 Pasar Candipuro 10,830,000.00 - - 10,830,000.00
13 Pasar Pronojiwo 480,000.00 - - 480,000.00
14 Pasar Senggol 432,000.00 - - 432,000.00
Jumlah 80,850,600.00 - - 80,850,600.00
II Ret. Daftar Ulang 309,925,127.00 4,004,187.50 - 313,929,314.50
1 Baru Lumajang 32,474,379.50 - 32,474,379.50
2 Plaza Lumajang 47,649,794.00 22,500.00 - 47,672,294.00
3 Hewan Jogotrunan 1,508,600.00 - 1,508,600.00
4 Serangin 16,870,163.00 190,000.00 - 17,060,163.00
5 Klojen 8,772,025.00 - 8,772,025.00
6 Senggol 7,223,606.00 - 7,223,606.00
7 Toga 9,383,813.00 184,500.00 - 9,568,313.00
8 Senduro 11,024,535.00 741,000.00 - 11,765,535.00
9 Agropolitan 3,574,875.00 80,000.00 - 3,654,875.00
10 Dawuhan - - -
11 Sukodono 9,613,001.00 20,000.00 - 9,633,001.00
12 Randuagung 11,238,042.00 - 11,238,042.00
13 Klakah 15,674,975.00 484,750.00 - 16,159,725.00
14 Yosowilangun 25,785,782.50 - 25,785,782.50
15 Hewan Krai 1,247,940.00 - 1,247,940.00
16 Nogosari 8,925,345.50 179,937.50 - 9,105,283.00
17 Tekung 1,590,500.00 - 1,590,500.00
18 Kunir 10,749,202.25 - 10,749,202.25
19 Tempeh 26,970,083.25 129,000.00 - 27,099,083.25
20 Pasirian 36,509,615.00 129,000.00 - 36,638,615.00
21 Candipuro 4,559,000.00 1,189,437.50 - 5,748,437.50
22 Pronojiwo 10,864,000.00 495,750.00 - 11,359,750.00
23 Hygenis 2,087,200.00 5,000.00 - 2,092,200.00
24 Hewan Pasirian 803,000.00 - 803,000.00
25 Hewan Klakah 14,400.00 - 14,400.00
26 Artagama 3,646,725.00 135,375.00 - 3,782,100.00
27 LSS 890,400.00 - 890,400.00
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -17
No Uraian Saldo 31 Des
2019 Penambahan Pengurangan
Saldo 31 Des
2020
28 Gucialit 274,125.00 17,937.50 - 292,062.50 Jumlah 309,925,127.00 4,004,187.50 - 313,929,314.50
III Ret. Perijinan Pasar 127,336,112.50 - - 127,336,112.50
1 H. Jogotrunan 2,804,000.00 - - 2,804,000.00
2 Serangin 14,644,749.90 - - 14,644,749.90
3 Pasirian 11,164,000.00 - - 11,164,000.00
4 Hewan Pasirian 4,764,000.00 - - 4,764,000.00
5 Yosowilangun 5,401,669.50 - - 5,401,669.50
6 Klakah 30,926,200.00 - - 30,926,200.00
7 Hewan Klakah 3,255,000.00 - - 3,255,000.00
8 Senduro 3,482,000.00 - - 3,482,000.00
9 Tempeh 673,312.00 - - 673,312.00
10 Kunir 763,255.50 - - 763,255.50
11 Nogosari 1,194,874.80 - - 1,194,874.80
12 Senggol 2,874,875.00 - - 2,874,875.00
13 Ranuyoso 1,783,500.00 - - 1,783,500.00
14 Randuagung 710,275.81 - - 710,275.81
15 Hewan Krai 2,884,400.00 - - 2,884,400.00
16 Plaza Lumajang 4,657,250.00 - - 4,657,250.00
17 Baru Lumajang 33,357,250.00 - - 33,357,250.00
18 Pronojiwo 1,995,500.00 - - 1,995,500.00
Jumlah 127,336,112.50 - - 127,336,112.50
Jumlah
Keseluruhan 518.111.839.50 4.004.187.50 - 522.116.027
Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2020 berdasarkan umur piutang
terinci sebagai berikut.
Tabel Perhitungan Penambahan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2020
Kualitas
Piutang
Umur
Piutang
Retribusi
Jumlah %
Penyisihan
Penyisihan Piutang
per 31 Des 2020
Lancar < 1 bulan 652.000 0,5% 3.260
Kurang
Lancar
< 1 – 3
bulan 385.437.50 10% 38.543.75
Diragukan >3 – 12
bulan 2.966.750 50% 1.483.375
Macet > 12 bulan 309.925.127 100% 309.925.127
Jumlah 313.929.314.50 99.21% 311.450.305.75
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
8) Persediaan 26.168.184,00 1.782.757.655.50
Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil stock opname
yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -18
di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan
persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.
Tabel Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020
No Uraian Jumlah
1 Persediaan per 31 Desember 2019 1.782.757.655.50
2 Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal 1.751.269.379,20
3 Saldo persediaan setelah koreksi (1-2) 31.488.276.30
4 Ditambah :
5 Belanja Persediaan LRA 2020 122.396.000
6 Belanja Persediaan belum dibayar (utang
belanja) 0
7 Belanja Persediaan BOS 0
8 Penerimaan hibah persediaan 128.584.775
9 Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8) 250.980.775
10 Dikurangi :
11 Pembayaran utang belanja persediaan LRA
2019 0
12 Pengeluaran hibah persediaan 0
13 Jumlah tambahan persediaan bersih (4-11-
12) 250.980.775
14 Jumlah persediaan yang siap digunakan 282.469.051.30
15 Beban Persediaan (lihat Laporan
Operasional) (256.300.867.30)
16 Persediaan tahun 2020 (14+15) 26.168.184
Tabel 3. Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Persediaan 2020 2019
1 Persediaan Alat Tulis Kantor 3.440.800 3.085.000
2 Persediaan Barang cetakan 22.727.384 28.403.276,30
Jumlah 26.168.184 31.488.276,30
b. ASET TETAP
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
1) Aset Tetap 76.501.741.488.78 75.826.525.112.76
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah
Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali
tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi
dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan
sebagai berikut.
- Metode penyusutan garis lurus (straight line).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di
abaikan.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -19
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan
aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai
aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang
dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat
dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2)
terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat;
atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru
diketahui di kemudian hari.
-
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:
Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019
Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap
per 31 Desember 2020 sebagai berikut.
a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 2.827.606.405 meliputi:
(1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 28.900.000;
(2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp 153.599.887
(3) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp 750.000
(4) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 434.400.000;
(5) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 76.220.000
b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp 3.000.000 meliputi:
(1) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 3.000.000
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(a) Tanah 18.174.513.267 18.173.293.267
Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp 18.174.513.267 dan Rp 18.173.293.267, terinci sebagai berikut:
No Uraian Saldo Awal
Koreksi Mutasi Saldo
31 Des 2019 Bertambah Berkurang 31 Des 2020
1 2 3 4 5 6 7
1 Tanah 18.173.293.267 1.220.000 0 18.174.513.267
2 Peralatan dan
Mesin 6.352.370.962 1.036.155.266 3.000.000 7.385.526.228
3 Gedung dan
Bangunan 72.311.630.496.40 1.636.631.252 0 73.948.261.748.40
4 Jalan, Irigrasi,
dan Jaringan 19.857.000 0 0 0
5 Aset Tetap
Lainnya 0 0 0 0
6
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
0 153.599.887 153.599.887
Jumlah 96.857.151.725.40 2.827.606.405 3.000.000 99.681.758.130.40
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -20
Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019
N
o Uraian
Saldo Awal Korek
si
Mutasi Saldo
31 Des 2019 Bertamba
h Berkurang
31 Des
2020
1 2 3 4 5 6 7
1 Tanah Pasar
agropolitan 162.313.400 1.220.000 0 163.533.400
Jumlah 162.313.400 1.220.000 163.533.400
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin 7.385.526.228 6.352.370.962
Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-
masing sebesar Rp 7.385.526.228 dan Rp 6.352.370.962, terinci sebagai berikut:
Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019
N
o
Peralatan dan
mesin
Saldo Awal
Koreksi
Mutasi Saldo
31 Des
2019 Bertambah Berkurang 31 Des 2020
1 2 3 4 5 6 7
1 Alat-alat besar 25.050.000 25.050.000
2 Alat-alat
Angkutan 2.961.000.697 837.034.266 0 3.798.034.963
3 Alat-alat bengkel
dan Alat Ukur 1.258.842.000 0 0 1.258.842.000
4 Alat-alat
Pertanian 31.900.000 28.900.000 0 60.800.000
5 Alat-alat Kantor
dan Rumah
Tangga
1.952.584.265 120.221.000 3.000.000 2.069.805.265
6 Alat-alat Studio
dan Komunikasi 20.280.000 50.000.000 0 70.280.000
7 Alat-alat
Kedokteran 0 0 0
8 Alat-alat
Laboratorium 102.714.000 0 0 102.714.000
9 Alat-alat
Persenjataan dan
Keamanan
0 0 0
Jumlah 6.352.370.962 1.036.155.266 3.000.000 7.385.526.228
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin diperoleh dari realisasi belanja selama
tahun anggaran 2020. Sedangkan pengurangannya disebabkan oleh adanya
reklasifikasi.
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan 73.948.261.748.40 72.311.630.496.40
Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan
bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -21
Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2020
dalam rupiah
Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.636.631.252 meliputi:
- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 1.202.231.252.00
- Penambahan dari hibah Rp. 434.400.000
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan 19.857.000 19.857.000
Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang
terinci pada tabel berikut ini:
Tabel Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten
Lumajang per 31 Desember 2020
No Jenis
Saldo
31 Desember
2019
Koreksi Penambahan Pengurangan
Saldo
31 Desember
2020
4 Instalasi 19.857.000 0 0 19.857.000
Jumlah 19.857.000 0 0 19.857.000
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(e) Konstruksi Dalam
Pengerjaan 153.599.887 0
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp
153.599.887 dengan perincian sebagai berikut:
Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2020
dalam rupiah
No Jenis 31 Des
2019 Koreksi Penambahan Pengurangan 31 Des 2020
1 Pasar Ikan
Higinies 0
32.278.400 32.278.400
2 Pasar Ikan
Higinies
0 27.295.187 27.295.187
No Gedung dan
Bangunan
Saldo Awal Koreksi
Mutasi Saldo
31 Des 2019 Bertambah Berkurang 31 Des 2020
1 2 3 4 5 6 7
1 Bangunan
Gedung 72.311.630.496.40 1.636.631.252 0 73.948.261.748.40
2 Monumen 0 0 0 0 0
Jumlah 72.311.630.496.40 1.636.631.252 0 73.948.261.748.40
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -22
3 Pasar Tempeh 0 23.031.000 23.031.000
4 Pasar wates
wetan
0 22.997.500 22.997.500
5 Pasar Sukodono 0 13.936.000 13.936.000
6 Pasar Baru 0 34.061.000 34.061.000
Jumlah 0 153.599.887 153.599.887
Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan diperoleh dari realisasi anggaran selama tahun 2020.
c. KEWAJIBAN
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban
diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu
kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan
andal.
Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-
masing tercatat sebesar Rp 1.587.383.701.34 dan Rp 1.495.638.161.92 diuraikan sebagai
berikut.
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek 1.587.383.701.34 1.495.638.161.92
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai
dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak
ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka
pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.587.383.701.34 dan
Rp 1.495.638.161.92. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan
diterima di muka dan utang belanja.
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(a) Pendapatan Diterima Dimuka 1.192.632.573.34 1.315.749.919.92
Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi
pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan
pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat
kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.
Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di
rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan
tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca
atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan
diterima di muka.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -23
Pada akhir tahun 2020 dan 2019 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing
sebesar Rp 1.192.632.573.34 dan Rp 1.315.749.919.92 yang merupakan pendapatan
diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima
dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai
berikut.
Tabel Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020
No Jenis 31 Desember
2019 Penambahan pengurangan
31 Desember
2020
1 Retribusi
Pelayanan
Pasar
1.172.151.986.59 292.455.210.42 379.030.182.00 1.085.577.015.01
2
Retribusi
pelayanan
tera/tera
ulang
91.690.433.33 72.530.558.33 91.690.433.33 72.530.558.33
3 Lain-lain
PAD yang
sah
51.907.500 22.275.000 39.657.500 34.525.000
Jumlah 1.315.749.919.92 387.260.768.75 510.378.115.33 1.192.632.573.34
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(b) Utang Belanja 394.751.128 179.888.242
Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar
sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang
dan jasa serta belanja modal.
Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 394.751.128.00
terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp 374.300.555, utang belanja jasa Rp
20.450.573,sebagaimana tabel dibawah.
Tabel Rincian Utang Tahun 2020
No Jenis Utang 31 Des
2019
Penambahan
2020
Pengurangan
2020
31 Des
2020
1 Utang Belanja
pegawai
159.300.805 374.300.555 159.300.805 374.300.555
2 Utang Belanja Jasa 20.587.437 20.450.573 20.587.437 20.450.573
Jumlah 179.888.242 394.751.128 179.888.242 394.751.128
Utang Belanja Pegawai
Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp 374.300.555
merupakan kewajiban atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan non
medis PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi serta
kekurangan uang makanan dan minuman PNS yang belum terbayar sampai dengan 31
Desember 2020.
Tabel Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020
No Jenis Utang 31 Des Penambahan Pengurangan 31 Des
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -24
2019 2020 2020 2020
1 Utang Tambahan
penghasilan
berdasarkan beban
kerja
159.300.805 374.300.555 159.300.805 374.300.555
Jumlah 159.300.805 374.300.555 159.300.805 374.300.555
Utang Belanja Jasa
Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.450.573 merupakan
kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik
PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan
akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:
Tabel Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020
No Jenis Utang 31 Des
2019
Penambahan
2020
Pengurangan
2020
31 Des
2020
1 Jasa listrik 19.249.312 19.180.895 19.249.312 19.180.895
2 Jasa internet 1.118.920 1.136.828 1.118.920 1.136.828
3 PDAM 85.600 100.100 85.600 100.100
4 Jasa telepon 133.605 32.750 133.605 32.750
Jumlah 20.587.437 20.450.573 20.587.437 20.450.573
d. EKUITAS
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
1) Ekuitas 75.693.832.577.55 76.913.210.00
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah
aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019
sebagai berikut:
Tabel Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Akun 31 Desember
2020
31 Desember
2019
1 Jumlah Aset 77.281.216.278.89 78.408.848.250.92
2 Jumlah Kewajiban 1.587.383.701.34 1.495.638.161.92
3 Ekuitas (1(2) 75.693.832.577.55 76.913.210.000
Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan
ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/
kesalahan mendasar, sebagai berikut.
Tabel 4. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang
per 31 Desember 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Uraian 2020 2019
1 Ekuitas Awal 76.913.210.089 76.913.210.089
2 Surplus (Defisit) LO -7.557.972.618.82 0
3 Dampak kumulatif perubahan
kebiajakan akuntansi /
Lain-lain =
(1.751.269.379.20) 0
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -25
kesalahan mendasar RK-PPKD =
8.089.864.486.57
4 EKUITAS AKHIR 75.693.832.577.55 76.913.210.089
1.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,
beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.
a. Pendapatan LO
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -26
1) Pendapatan Asli Daerah – LO
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember
2019
(Rp)
a) Pendapatan Retribusi
Daerah LO
7.927.492.759.08 7.912.054.693.25
Pendapatan retribusi daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per
31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut.
Tabel 5. Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Nama Akun 2020 2019
1 Retribusi Jasa Umum-LO 7.191.173.459.08 7.651.105.213.25
Retribusi pelayanan pasar-LO 7.031.419.984,08 7.489.198.088,25
Retribusi Pelayanan Tera / Tera
Ulang 159.753.475,00 161.907.125,00
2 Retribusi Jasa Usaha-LO 301.919.300 260.949.480
Retribusi pemakaian kekayaan
daerah-LO 38.926.800,00 0
Pendapatan Sewa 262.992.500,00 260.949.480
Jumlah 7.493.092.759.08 7.912.054.693.25
31 Desember
2020 (Rp)
31 Desember 2019 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Pasar LO 7.493.092.759.08. 7.912.054.693.25
Pendapatan retribusi pelayanan Pasar LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per
31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.
Tabel 6. Rincian Retribusi Pelayanan Pasar LO Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
Uraian 2020 2019
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
LRA
7.365.971.225 7.864.663.496.08
Ditambah :
1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2020
yang belum diterima
0 0
Dikurangi : Penerimaan yang bukan
pendapatan LO
1. Penerimaan Piutang Tahun lalu di tahun
2020 522.116.027 (518.111.839.50)
2. Pendapatan 2019 diterima di muka (364.985.768.75) 470.720.615.33
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar – LO 7.493.092.759.08 7.912.054.693.25
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember
2019
(Rp)
(2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang LO 159.753.475 161.907.125
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -27
Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2020 dan 2019 masing-
masing sebesar Rp 159.753.475 dan Rp 161.907.125 Retribusi tersebut merupakan
jenis retribusi baru yang di pungut oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sejak
tahun 2020 yang merupakan pelimpahan kewenangan jenis retribusi dari Pemerintah
Propinsi.
Rincian retribusi pelayanan tera/tera ulang:
Pendapatan retribusi tera/tera ulang LRA Rp 140.593.600
Pendapatan retribusi tera/tera ulang diterima dimuka Rp 19.159.875
Pendapatan retribusi tera/tera ulang LO Rp 159.753.475
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah LO 38.926.800 0
Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang menjadi hak
Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.
Tabel 7. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
NO SKPD 2020 2019
1 Dinas Perdagangan 38.926.800 0
Jumlah
Tabel 8. Perhitungan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah LRA dan LO
dalam rupiah
No
SKPD
Pendapatan
LRA
Ditambah Dikurangi
Pendapatan
LO
Pendapata
Diterima
Dimuka
2019
Pendapatan
2020
Belum
Diterima
Pendapatan
Diterima di
muka 2020
Penerimaa
n Piutang
1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5(6(7
1 Dinas
Perdagangan 7.365.971.225 510.378.115.33 522.116.027 387. 260.768.75 518.111.839.5 7.493.092.759.08
b. BEBAN
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
1) Beban Pegawai-LO 7.040.237.168 7.108.560.127
Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban
Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.
Tabel 9. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
Uraian 2020 2019
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -28
Uraian 2020 2019
Belanja Gaji Pegawai LRA 6.825.237.418 7.080.067.720
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih
Harus Dibayar
Beban pegawai tahun lalu yang belum
dibayar (utang belanja) 374.300.555 159.300.805
DIKURANGI :
Bayar utang belanja pegawai tahun 2019 (159.300.805) (130.808.398)
Jumlah Belanja Pegawai Lo 7.040.237.168 7.051.575.313
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO 6.252.297.273.36 4.283.632.621
Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban
persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban
Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.
Tabel 10. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 Tahun 2019
1 Beban Persediaan 947.236.817.30 342.351.140
2 Beban Jasa 4.474.887.186 4.320.850.156
3 Beban Pemeliharaan 305.454.753 209.079.699
4 Beban Perjalanan Dinas 488.198.517 876.874.783
5 Beban Lainnya 36.520.000 0
Jumlah 6.252.297.273.3 5.749.155.778
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember
2019
(Rp)
(a) Beban Persediaan 947.236.817.30 342.351.140
Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah
dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.
Tabel 11. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
Keterangan 2020 2019
1. Belanja Persediaan LRA 813.331.860
Ditambah
2. Mutasi masuk persediaan karcis dari
BPRD 128.584.775
Dikurangi
3. Persediaan barang akhir Periode 31
Desember. 26.168.184
4. Jumlah Pengurangan 102.416.591
5. Beban Persediaan 947.236.817.30
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -29
Tabel 12. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No. Beban Persediaan Tahun 2020 Tahun 2019
1 Beban alat tulis kantor 76.902.480 82.524.600,00
2 Beban alat listrik dan
elektronik 19.906.300 9.244.500,00
3 Beban perangko ,materai dan
benda pos 1.439.500 1.498.000,00
4 Beban peralatan kebersihan
ndan bahan pembersih 31.173.000 22.290.000,00
5 Beban pengisian tabung
pemadam kebakaran 3.295.000 0
6 Beban spanduk/baliho 4.100.000 9.400.000,00
7 Beban bahan baku praktek 1.198.500 1.422.000,00
8 Beban perlengkapan praktek 30.678.900 48.870.000,00
Beban bahan logam 13.400.000 11.145.000,00
Beban cetak 256.656.667 -1.521.939.018,00
Beban penggandaan/fotokopi 56.091.520 38.504.600,00
Beban makanan dan minuman
rapat 117.000.000 115.080.000,00
Beban makanan dan minuman
tamu 1.350.000 2.372.440,00
9
Beban Barang Yang Akan
Dijual Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
334.045.350
Jumlah Beban Persediaan 947.236.817.30 342.351.140
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(b) Beban Jasa 4.474.887.186 4.320.850.156
Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos
tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa
tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 4.474.887.186 dan Rp 4.320.850.156
Tabel 13. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Jenis Beban Jasa Tahun 2020 Tahun 2019
1 Beban Jasa Kantor 521.703.297 706.806.148
2 Beban Premi Asuransi 193.602.961 18.013.270
3
Beban Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/
Parkir/Tempat
283.264.428 486.212.127
4 Beban Sewa Sarana Mobilitas 28.859.500 27.238.611
10 Beban Upah/Ongkos Tenaga
Kerja 3.730.721.000 3.082.580.000
Jumlah 4.474.887.186 4.320.850.156
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -30
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(c) Beban Pemeliharaan 305.454.753 209.079.699
Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap
lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp305.454.753 dan Rp209.079.699
Tabel 14. Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Beban Pemeliharaan Tahun 2020 Tahun 2019
1 Beban bahan bakar dan pelumas 88.073.965 74.225.399,00
2 Beban jasa servis dan
penggantian suku cadang 76.574.888 53.342.000,00
3 Beban jasa kir kendaraan
dinas/operaisonal 321.000 0
4 Beban STNK kendaraan
dinas/operasional 19.159.900 15.520.300,00
5 Beban Pemeliharaan kendaraan
tak bermotor angkutan barang 4.963.000 7.067.000
6 Beban Pemeliharaan Alat
pendingin 8.880.000 8.925.000
7 Beban Pemeliharaan Personal
Komputer 32.800.000 32.000.000
8 Beban Pemeliharaan Peralatan
personal computer 54.285.000 18.000.000
9 Beban Pemeliharaan bangunan
gedung kantor 20.397.000 0
Jumlah 305.454.753. 209.079.699
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas 488.243.517 876.874.783
Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas
luar daerah dengan saldo sebagai berikut:
Tabel 15. Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Beban Perjalanan Dinas 2020 2019
1 Beban Perjalanan Dinas 488.243.517 876.874.783
2 Beban perjalanan dinas dalam
daerah 326.955.000 460.587.000
3 Beban perjalanan dinas luar daerah 161.243.517 416.287.783
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -31
Jumlah Beban Perjalanan Dinas 488.243.517 876.874.783
Tabel 16. Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
(e) Beban Lainnya 36.520.000 0
Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban
persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan
barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.
Beban lainnya tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 36.520.000 dan Rp
0 sebagai berikut.
Tabel 17. Daftar Rincian Beban Lain-lain LRA dan LO Tahun 2020
dalam rupiah
No Uraian Jumlah
1 Reklas ke belanja lainnya dari
Belanja modal kursi lipat tdk
menambah aset tetap
37.000.000 36.520.000
BEBAN LAINNYA LO 37.000.000 36.520.000
Tabel 18. Daftar Rincian Beban Lain-lain (Beban atas Barang – barang
Ekstrakomtabel) Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Beban Lainnya 2020 2019
1. Beban Meja dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat 37.000.000 36.520.000
Jumlah 37.000.000 36.520.000
No Nama Akun
Belanja
Perjalanan
Dinas LRA
Beban
Perjalanan
Dinas 2020
Terutang
Pembayaran
Perjalanan
dinas tahun
2019
Beban
Perjalanan
Dinas LO
1 Belanja
perjalanan
dinas dalam
daerah
326.205.000 750.000 0 326.955.000
2 Belanja
perjalanan
dinas luar
daerah
161.243.517 0 0 161.243.517
Jumlah 487.448.517 750.000 488.198.517
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -32
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
3) Beban Penyusutan dan
Amortisasi
2.165.279.060.98 2.006.974.597.19
Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis
lurus.
Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing tertulis
dalam tabel sebagai berikut.jskjjjjj
Tabel 19. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Beban Penyusutan Tahun 2020 Tahun 2019
1 Beban Penyusutan Peralatan
dan Mesin 833.557.422.87 712.513.844,42
2 Beban Penyusutan Gedung
dan Bangunan 1.318.336.181.11 1.293.064.327,77
3 Beban Penyusutan Jalan,
Irigasi & Jaringan 496.425 496.425,00
4 Beban Penyusutan Aset tetap
Lainnya 0 0
Jumlah Beban Penyusutan
Aset Tetap 2.152.390.028.98 2.006.074.597,19
5 Beban Amortisasi Aset Tak
Berwujud 12.889.032 900.000
Jumlah 2.165.279.060.98 2.006.974.597.19
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
4) Beban Penyisihan Piutang 27.651.875.62 282.218.766,13
Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat
diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat
disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable
value). Beban penyisihan piutang tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp
27.651.875.62 dan Rp 282.218.766,13 menambah jumlah penyisihan piutang tak
tertagih di neraca per 31 Desember 2020.
Tabel 20. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020
dalam rupiah
Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan
Piutang
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -33
Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan
Piutang
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI 27.651.875.62
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 12.801.875,62
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah 14.850.000,00
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG 27.651.875.62
d. Surplus (Defisit) LO
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
1) Surplus (Defisit) LO 7.557.972.618.82 5.776.406.006.74
Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan
operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.
Tabel 21. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Surplus (defisit) 2020 2019
1 Surplus (Defisit) Kegiatan
Operasi 7.557.972.618.82 5.767.938.071.74
2 Surplus (Defisit) Non
Operasi 0 8.467.935
3 Pos Luar Biasa 0 Jumlah 7.557.972.618.82 5.776.406.006.74
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -34
1.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
a. Ekuitas Awal 76.913.210.089 76.913.210.089
Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp 76.913.210.089 merupakan akuitas
yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 audited. Sedangkan ekuitas
awal tahun 2019 sebesar Rp 76.913.210.089 merupakan ekuitas yang telah disajikan di
Neraca 2019 audited.
31 Desember
2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
b. Surplus (Defisit) LO -7.557.972.618.82 -5.776.406.006.74
Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu
periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non
operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.
Tabel 22. Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dalam rupiah
No Uraian 2020 2019
1 Pendapatan LO 7.927.492.759.08 7.912.054.693.25
2 Beban 15.485.465.377.90 13.679.992.764.99
3 Surplus/Defisit Dari Operasional
(1-2) -7.557.972.618.82 -5.767.938.071.74
4 Surplus/Defisit Kegiatan Non
Operasional 0 8.467.935
5 Pos Luar Biasa 0 0
6 Surplus/Defisit LO (3+4+5) -7.557.972.618.82 -5.776.406.006.74
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
c. Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/ Kesalahan
Mendasar
1.751.269.379.20 0
Pada Tahun 2020 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo ekuitas Tahun 2019
yang berdampak pada penurunan akuitas sebesar Rp 1.751.269.379.20 Koreksi
merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam
laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Koreksi kesalahan saldo awal yang berdampak pada penurunan ekuitas awal
sebesar Rp 1.751.269.379.20 antara lain:
1) Koreksi Nilai Persediaan (Rp 1.751.269.379.20);
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -35
1) Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan Rp 1.751.269.379.20 berdampak pada penurunan
nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut:
Tabel 23. Koreksi Nilai Persediaan
dalam rupiah
N
O SKPD Nilai Keterangan
1 DINAS
PERDAGANGAN 1.751.269.379.20
Mencatat koreksi
persediaan barang cetakan
yang dicatat lebih
Jumlah 1.751.269.379.20
31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
d. Ekuitas Akhir 75.693.832.577.55 76.913.210.089
Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas
di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar
periode sebelumnya, sebagai berikut.
Tabel 24. Laporan Perubahan Ekuitas
dalam rupiah
No Keterangan 2020 2019
1 Ekuitas Awal 76.913.210.089 76.913.210.089
2 Surplus (defisit) LO -7.557.972.618.82 0
3 Dampak Kumulatif Koreksi
Kesalahan Mendasar 6.338.595.107.37 0
4 Ekuitas Akhir 75.693.832.577.55 76.913.210.089
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -1
BAB IV
INFORMASI NON KEUANGAN
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG
Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran
sejarah, data prasasti, naskah(naskah kuno, bukti(bukti petilasan dan hasil kajian
pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti
peninggalan yang ada antara lain :
1) Prasasti Mula Malurung
2) Naskah Negara Kertagama
3) Kitab Pararaton
4) Kidung Harsa Wijaya
5) Kitab Pujangga Manik
6) Serat Babat Tanah Jawi
7) Serat Kanda
Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan
pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak
pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12
lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula
Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang
pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau
Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang
diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada
Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka
ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15
Desember 1255 M.
Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa
1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai
wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka
ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang
dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414
Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990
Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan
digantikan oleh penguasa(penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -2
merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang
berturut - turut dipimpin oleh:
1) KRY Kertodirejo ( 1928 – 1941 );
2) R. Abu Bakar ( 1941 – 1948 );
3) R. Sastrodikoro ( 1948 – 1959 );
4) R. Sukardjono ( 1959 – 1966 );
5) N.G. Subowo ( 1966 – 1973 );
6) Suwandi ( 1973 – 1983 );
7) Karsid ( 1983 – 1988 );
8) H.M. Samsi Ridwan ( 1988 – 1993 );
9) Tarmin ariyadi ( 1993 – 1998 );
10) Drs. H. Achmad Fauzi ( 1998 – 2003 );
11) Drs.H. Achmad Fauzi – H. Hartono, SH, S.Sos ( 2003 – 2008);
12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA – Drs. As'at (2008 – 2013);
13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA – Drs. As'at (2013 – 2018);
14) Drs. As’at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2018)
15) H. Thoriqul Haq, MML – Ir. Indah Amperawati, M.Si (2018 – 2023)
b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG
Visi Kabupaten Lumajang :
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,
MAKMUR DAN BERMARTABAT ”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi
sebagai berikut.
1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian,
Usaha Mikro dan pariwisata
2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri
3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean
governance) yang berbasis teknologi informasi.
c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH
Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur
yang terletak pada koordinat 112° 5’ – 113° 22’ Bujur Timur dan 7° 52’ – 8° 23’
Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM2 atau 3,74%
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -3
dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m
dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan
laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian
0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah
Lumajang.
Batas – batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara
berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan
Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah
Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.
d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI
Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa
menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim
kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April
hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.
Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak
kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang
mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan
Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah
Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan
Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang
daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.
Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini
rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun
2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan
103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan
hari hujan 34 hari.
e. TOPOGRAFI
Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung,
pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru
dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar
Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang
termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -4
Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan
sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.
Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga
gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan
Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena
mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa
sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede,
Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.
Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan
diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian
100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit
adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85%
dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.
f. TATA GUNA TANAH
Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang
terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah
Kabupaten Lumajang meliputi:
1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).
Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan
daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga
dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten
Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha,
hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya
seluas 30.033,20Ha.
g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
1) STRUKTUR KELEMBAGAAN
Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten
Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan
organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -5
merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk
memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk
menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan
memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -6
Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi(fungsi kelembagaan
telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan
berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.
Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih
memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan
responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan
kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan
tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat.
Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten
Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat
yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas
3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Yang pada tahun 2017 telah
berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.
Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan
berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW
dan 6.868 RT.
1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN LUMAJANG
Kecamatan Candipuro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Candipuro.
Kecamatan Candipuro pada awalnya masih menyewa untuk kegiatan pelayanan
masyarakat sehari – hari, sehingga pada batas waktu tertentu Kantor Kecamatan
Candipuro masih tidak menetap melainkan berpindah – pindah.
Pada suatu hari ada seorang warga yang bernama Mbok Kabat yang sudah lanjut
usia, tidak punya anak, hidup sebatang kara, mempunyai tanah dan diwaqafkan pada
Pemerintah untuk digunakan sebagai Bangunan Kantor Muspika Kecamatan Candipuro
yang antara lain : Kantor Kecamatan Candipuro, Kantor Polisi (Polsek Candipuro),
Koramil Candipuro dan Gedung UDKP
Sedangkan pada tahun 1993 tanah tersebut telah dipindah bukukan pada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dengan status kepemilikan Tanah
Hak Pakai, No. 3. yang terletak di Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro sampai
dengan sekarang (sebagaimana Buku Tanah terlampir).
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -7
1. STRUKTUR ORGANISASI
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sejak November 2016 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016
berubah nama lagi menjadi Dinas Perdaganagan yang disingkat menjadi DinDag,
kemudian dengan Peraturan Bupati Lumajang no 60 Tahun 2017, struktur
organisasinya disempurnakan, dimana urusan pasar, masuk ke dalam Dinas
Perdagangan.
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas
Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -8
a. Perumusan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana
Perdagangan
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi
dan Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Peindustrian,
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana
Perdagangan
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
fungsinya
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :
a. Sekretaris
b. Kepala Bidang Peindustrian
c. Kepala Bidang Metrologi Legal
d. Kepala Bidang Perdagangan
e. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan penyusunan program,
administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan
teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas
Perdagangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya
ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-
undangan;
c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan
masyarakat;
d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan
karier pegawai;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -9
f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta
pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
j. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
l. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan;
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh tiga ( 3 )
Kasubbag, yaitu :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
2.1. Sub Bagian Penyusunan Program
Mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
c. Melaksanakan pengolahan data program, kegiatan, dan anggaran;
d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Dinas;
e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana
Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat/IKM dan lain-lain);
g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
masing-masing bidang;
i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -10
2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melakukan administrasi kepegawaian;
c. Melakukan pengelolaan pengadaan, dan inventarisasi barang inventaris;
d. Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan
keprotokolan;
e. Melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
f. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
danRencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
g. Melakukan penatausahaan barang milik daerah;
h. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
i. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
j. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
k. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;
l. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2.3. Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas :
a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
b. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan;
e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi
Anggaran/LRA,neraca dan lain-lain);
f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan
penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
g. Melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bagian keuangan;
h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -11
3. Kepala Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan
dalam melaksanakan kebijakan, program, dan petunjuk Bidang Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perdagangan,
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Perdagangan;
b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program bidang
perdagangan;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha dan sarana
perdagangan;
d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan perijinan perdagangan,
pendaftaran perusahaan dan gudang;
f. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang;
g. Pelaksanaan pemantauan harga, pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan
barang strategis lainnya;
h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian ijin dan rekomendasi
skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (Pasar
Tradisional/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan
(jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
informasi pasar dan sosialisasi harga;
k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kegiatan dibidang
perdagangan;
l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil kepada Kepala DinasPerdagangan;
m. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh
:
3.1. Seksi Pengembangan Ekspor
3.2. SeksiBina Usaha Perdagangan
3.3. Seksi Distribusi dan Informasi
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -12
3.1. Seksi Pengembangan Ekspor
Mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekspor;
b. Melaksanakan bimbingan peningkatan kemampuan pengusaha dalam
melaksanakan usaha ekspor/impor;
c. Melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha
melalui promosi dagang di luar negeri;
d. Menyebarluaskan informasi pelaksanaan promosi dagang melalui media
internet dan media lainnya;
e. Melaksanakan promosi dagang antar pulau;
f. Menyebarluaskan informasi pasar luar negeri;
g. Memberikan informasi mengenai peluang pasar luar negeri tentang komoditi
ekspor;
h. Memantau dan mengevaluasi pemberian ijin Ekspor, dan pengendalian
impor;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan
Ekspor;
j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil kepada Kepala BidangPerdagangan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangan.
3.2. SeksiBina Usaha Perdagangan,
mempunyai tugas:
a. Menyusun Program Kerja Seksi Bina Usaha Perdagangan;
b. Memverifikasi layanan perijinan di bidang perdagangan meliputi Surat Ijin
Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar
Gudang (TDG), Surat Keterangan Penyimpanan Barang, Surat Tanda
Pendaftaran Penerima Waralaba, dan Surat Ijin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol, Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu antar
Pulau Terbatas, dan Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Rekomendasi;
c. Melaksanakan operasi pasar bila terjadi gejolak harga yang tidak wajar;
d. Menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dibidang perdagangan;
e. Mengawasi terhadap pengadaan, dan penyaluran pestisida dan pupuk
bersubsidi;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -13
f. Mengkoordinir bimbingan teknis di bidang perdagangan yang meliputi
fasilitasi penyimpanan yang mengarah pada keselamatan, keamanan,
kesehatan dan lingkungan hidup;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Usaha
Perdagangan;
h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil kepada Kepala BidangPerdagangan;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangan.
3.3. Seksi Distribusi dan Informasi
Mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;
b. Menganalisa dan memantau harga serta bahan penting lainnya;
c. Memberikan layanan informasi harga, ketersediaan kebutuhan pokok dan
bahan penting lainnya;
d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Distribusi dan
Informasi;
e. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil kepada Kepala BidangPerdagangan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangan.
4. Kepala Bidang Metrologi Legal
Bidang Metrologi Legal, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksankan kebijakan, program dan petunjuk bidang Metrologi Legal.Untuk
melaksankan tugasnya sebagaimana diata, Bidang Metrologi Legal mempunyai
fungsi:
a. Perumusan dan penyusunan program kerja bidang Metrologi Legal
b. Pengkoordinasikan kebijakan teknis dan penyusunan program bidang Metrologi
Legal;
c. Penyusunan kebijakan operasional bidang Metrologi Legal;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis Metrologi Legal;
e. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian Metrologi Legal
f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindak-
tindak yang perlu diambil dibidangnya kepada Kepala Dinas dan;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -14
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Metrologi Legal dibantu
oleh :
4.1. Seksi Pelayanan
4.2. Seksi Pengawasan
4.3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
4.1. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja seksi Pelayanan Metrologi Legal;
b. Menyiapkan data perkembangan Wajib Tera Ulang dan alat Ukuran,
Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
c. Menyiapkan dan melaksanakan Tera dan Tera Ulang, pengujian dan
kalibrasi alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
d. Mengolah data hasil pelaksanaan dan program pengembangan
Kemetrologian di daerah
e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tera dan Tera Ulang;
f. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendistribusian
benda berharga;
g. Melaksanakan peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan
penambahan standar ukuran dan fasilitas laburatorium kemetrologian;
h. Mengelola dan memelihara standar ukuran dan fasilitas laboratorium
kemetrologian;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan;
j. Memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada kepala bidang
metrologi legal dan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang metrologi
Legal
4.2. Seksi Pengawasan
Mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja seksi pengawasan Metrologi legal;
b. Menyiapkan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak
pidana kemetrologian;
c. Mengawasi penerapan ketentuan mengenai alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya;
d. Melaksanakan pos ukur ulang;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -15
e. Mengolah hasil pengwasan dan penyidikan tindak pidana Kemetrologian;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pengawasan;
g. Memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas Metrologi
Legal dan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang metrologi Legal
4.3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
c. Menyiapkan bahan dan melaksankan bimbingan tata cara identifikasi tanda tera;
d. Melaksanakan Sosialisasi Metrologi Legal kepada Masyarakat;
e. Melaksankan kegiatan penyuluhan dan pengamatan di bidang metrologi legal
dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam peningkatan
kesadaran wajib tera ulang;
g. Melaporkan hasil pelaksnaan tugas dan program kerja seksi pembinaan dan
penyuluhan;
h. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kemetrologian;
i. Memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepda Kepala Bidang Metrologi
Legal;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang metrologi Legal
5. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan, mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan sarana prasarana
perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana
Perdagangan, mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana
Perdagangan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sarana prasarana
perdagangan;
c. Perencanaan dan pengendalian sarana prasarana, retribusi, ketertiban dan kebersihan
sarana prasarana perdagangan;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -16
d. Pelaksanaan pembinaan pedagang, terkait dengan penataan tata ruang sarana prasarana
perdagangan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan pasar tradisional;
f. Pelaksanaan monitoring sarana prasarana retribusi, ketertiban dan kebersihan prasarana
perdagangan;
g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana distribusi
perdagangan;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala DinasPerdagangan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Dinas Perdagangan;
j. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala DinasPerdagangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana
Perdagangan dibantu oleh :
5.1. Seksi Sarana dan Prasarana
5.2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga
5.3. SeksiPerijinan, Ketertiban, dan Kebersihan
5.1. Seksi Sarana dan Prasarana
Mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
b. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana;
c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
d. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana;
e. Melaksanakan monitoring sarana dan prasarana;
f. Melaksanaan pelaporan realisasi pelaksanaan tugas program Seksi Sarana dan
Prasarana;
g. Memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;
h. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Sarana Prasarana Perdagangan.
5.2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga
Mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja Seksi Pengendalian Retribusi dan Benda Berharga;
b. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi;
c. Melaksanakan penatausahaan dan pendistribusian benda berharga;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -17
d. Meneliti kebenaran penerimaan retribusi pasar dan pendistribusian benda
berharga;
e. Melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan retribusi pasar dan benda
berharga;
f. Memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu
diambilkepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;
g. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Sarana Prasarana Perdagangan.
5.3. Seksi Perijinan, Ketertiban, dan Kebersihan
Mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja Seksi Perijinan, Ketertiban, dan Kebersihan;
b. Melaksanakan pendataan perijinan tempat dagangan, meliputi ruko, toko, kios,
bedak, dan los di area pasar;
c. Melaksanakan penatausahaan perijinan tempat dagangan;
d. Meneliti berkas permohonan perijinan tempat dagangan;
e. Menertibkan penempatan perijinan tempat dagangan;
f. Melaksanakan monitoring perijinan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan
pasar;
g.Melaporkan realisasi pelaksanaan perijinan ketertiban dan kebersihan pasar
kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Perdagangan;
h. Memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu
diambilkepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;
i. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Sarana Prasarana Perdagangan.
f. Kepala Bidang Perindustrian
Bidang Perindustrianmempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam
Merumuskan Kebijakan, Program dan Petunjuk usaha di Bidang Industri.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perindustrian,
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penyusunan program kerja bidang Perindustrian;
b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program Bidang Perindustrian;
c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta fasilitasi dalam pengembangan
sarana, usaha dan produk industri;
d. Pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan akibat kegiatan produk industri;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang perindustrian;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -18
f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Dinas Perdagangan;
g. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh :
6.1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan
6.2. Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika
6.3. Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri
6.1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan
mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan;
b. Melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan
lainnya pada Industri Agro dan Hasil Hutan;
c. Melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain,
standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri agro dan
hasil hutan;
d. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi
dan dukungan perolehan kegiatan penunjangproduksi serta peningkatan kapasitas
produksi industri agro dan hasil hutan dan kelembagaan industri serta pembinaan
pencegahan pencemaran lingkungan;
e. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan
ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi
teknologiindustri agro dan hasil hutan;
f. Melaksanakanpengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang
industri agro dan hasil hutan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan
Hasil Hutan;
h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada
Kepala BidangPerindustrian;
i. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.
6.2. Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika
mempunyai tugas :
a. Menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan
Elektronika;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -19
b. Melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan
lainnya pada industri logam, mesin, dan elektronika;
c. Melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain,
standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri logam,
mesin, dan elektronika;
d. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi
dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas
produksi industri logam, mesin,elektronika, dan kelembagaan industri serta
pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan;
e. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan
ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi
teknologi industri logam, mesin, dan elektronika;
f. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data industri
logam, mesin, dan elektronika;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Logam,
Mesin, dan Elektronika;
h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala BidangPerindustrian;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.
6.3. Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri
mempunyai tugas :
a. Menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Industri;
b. Melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan
lainnya pada industri kimia, tekstil, dan aneka industri;
c. Melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain,
standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri kimia,
tekstil, dan aneka industri;
d. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi
dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas
produksi industri kimia, tekstil,aneka industri, kelembagaan industri serta
pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan;
e. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan
ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi
teknologi industri kimia, tekstil dan aneka industri;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -20
f. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang
industri kimia, tekstil, dan aneka industri;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Kimia,
Tekstil, dan Aneka Industri;
h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala BidangPerindustrian;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -1
BAB V
P E N U T U P
Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun angaran 2020 sebagai berikut.
1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk
memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan
keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan
dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi
tentang:
a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari
yang dianggarkan.
b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang
berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus
anggaran.
d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Lumajang.
e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang
belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Lumajang pada tanggal neraca.
g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:
(1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan
antara anggaran dan realisasi APBD.
(2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
(3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
(4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana
pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020
Halaman III -2
(5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan
secara kualitatif atas empat laporan keuangan.