BANKING LAW

Studi Kasus BLBI

Kelompok 1 :Agnes AnggrainiAnung TriningrumArfan HadyArifandy Kurniansyah

Preview

1. PENDAHULUAN2. FASILITAS BLBI3. AUDIT BPK4. CATATAN TERHADAP BI5. PENYIMPANGAN PENYALURAN DAN

PENGGUNAAN BLBI6. UU PERBANKAN YANG DILANGGAR

Pendahuluan• Krisis moneter yang menyebabkan BI

mengambil langkah managed floating pada kurs rupiah dan free floating untuk nilai rupiah

• Dinaikkannya SBI Melonjaknya tingkat suku bunga inter-bank Kelangkaan likuiditas Likuidasi 16 bank nasional Rush

• BI mengeluarkan dana talangan yang disebut BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

Fasilitas BLBI1. Mempertahankan kestabilan sistem pembayaran,

yaitu Fasilitas Diskonto I (jangka pendek) dan Fasilitas Diskonto II (jangka panjang)

2. Operasi pasar terbuka (OPT) sejalan dengan program moneter lelang dan bilateral

3. Penyehatan bank atau kredit likuiditas darurat dan kredit subordinasi

4. Mempertahankan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan rush

5. Mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia

Audit BPK

Pelanggaran oleh bank :• Pelanggaran UU Perbankan• Pelanggaran prinsip kehati-hatian• Pelanggaran yang berkaitan dengan

pelaksanaan program penjaminan• Pelanggaran atas persyaratan

pemberian bantuan• Rekayasa transaksi

Penyimpangan Penyaluran BLBI

• Tidak melakukan prosedur verifikasi dan konfirmasi yang memadai sebelum dilakukan pembayaran valas

• Melakukan pengikatan jaminan yang tidak sepenuhnya dapat menjamin pengembalian dan talangan valas

• Melakukan pembayaran yang menyalahi aturan• Tidak menciptakan prosedur pengendalian

terhadap dana talangan valas

Penyimpangan Penggunaan BLBI

• Digunakan untuk membayar/melunasi modal pinjaman atau pinjaman subordinasi

• Membayar/melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya

• Membayar kewajiban kepada pihak terkait• Transaksi surat berharga• Membayar/melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan• Membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian kontrak derivatif

lama• Membiayai placement baru• Membiayai investasi dalam aktiva tetap• Membiayai over head bank umum

Peran BI Terhadap Penyimpangan Penggunaan BLBI

• Tidak melaksanakan fungsi pengawasan perbankan

• Tidak menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi

• Mengabaikan atau melalaikan pengambilan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan terhadap bank penerima BLBI

UU Perbankan yang Dilanggar

Undang-undang Republik IndonesiaNomor 10 tahun 1998

TentangPerubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992

Tentang Perbankan

• Pasal 29 ayat 1“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”

• Pasal 37 ayat 1“Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.”

Referensi

• Penyelesaian Kasus Hukum BLBI, position paper, Emerson Yuntho dan Muji Rahayu, ICW, 2006

• Hukum Berhenti di Kasus BLBI, Danang Widyoyoko, M. Affan R Tojeng, Syariffudin, ICW, 2004

• www.antikorupsi.org (Indonesia Corruption Watch)