Buku Saku Pembangunan Budaya Integritasbpsdm.riau.go.id/melayu-integritas/wp-content/uploads/... ·...
Transcript of Buku Saku Pembangunan Budaya Integritasbpsdm.riau.go.id/melayu-integritas/wp-content/uploads/... ·...
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah
dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Buku Saku Pembangunan Budaya
Integritas dapat diselesaikan.
Provinsi Riau memiliki posisi yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi
dimana terletak ditengah pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan
selat Malaka. Posisi ini memberikan keuntungan untuk kemajuan Provinsi
Riau dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan untuk
mensejahterakan masyarakat.
Aparatur selaku ujung tombak roda pemerintahan dan pembangunan
dituntut mempunyai kompetensi manajerial, teknis dan fungsional sehingga
memiliki daya saing. Disamping itu aparatur diharapkan memiliki integritas
yang tinggi dalam pelaksanaan tugas khususnya dibidang pelayan publik
sehingga penyimpangan tidak terjadi.
Kondisi hari ini masih dirasakan Integritas Aparatur masih rendah yang
tergambar dari tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan Publik
dari pemerintah.
Menyadari akan hal tersebut, diperlukan media untuk membekali
pemahaman aparatur terhadap integritas yang salah satunya dengan
menerbitkan Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas.
Pekanbaru, Juli 2017
Kepala BPSDM Provinsi Riau,
Drs. ASRIZAL, M.Pd
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar...................................................................................... ii
Daftar Isi .............................................................................................. iii
Latar Belakang....................................................................................... 1
Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan................................ 2
Yel-Yel.................................................................................................. 4
Penegasan Istilah...................................................................................
5
Defenisi Aparatur Sipil Negara............................................................... 7
Prinsip ASN........................................................................................... 9
Nilai Dasar ASN.................................................................................... 10
Kode Etik ASN...................................................................................... 11
Defenisi Integritas................................................................................. 13
Nilai Dasar Integritas............................................................................. 14
Kadar Nilai Integritas............................................................................. 15
Visi Misi RPJPD Riau............................................................................. 17
Visi Misi RPJMD Provinsi Riau.............................................................. 18
Budaya Melayu Berintegritas................................................................. 19
LHKASN..............................................................................................
24
Testimoni.............................................................................................
31
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 1
Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas juga dapat
diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang dalam
kehidupan sehari-hari. Batasan di atas menunjukan kepada kita bahwa
integritas pada diri seorang manusia memegang peranan penting pada
kemuliaannya sebagai seorang manusia. Kemudian bagi kehidupan
bermasyarakat, adanya integritas pada orang-orangnya akan menjamin
adanya tatanan masyarakat yang baik. Ini berarti integritas adalah salah satu
penentu keberadaban dan kehebatan suatu bangsa.
Aparatur selaku garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan harus
memiliki konsistensi keberadaannya yang berperilaku arif dengan
menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, sehingga mampu
menancapkan dijiwa nilai-nilai integritas baik secara struktural maupun
kultural.
Sampai saat ini terlihat upaya pemerintah dengan segenap daya untuk
menumbuhkan kembali rasa, etika, moral dan karakter serta membudayakan
kembali nilai-nilai yang dirasa sudah terkikis dan tergerus dengan
perkembangan zaman.
Berdasarkan hal tersebut diatas, salah satu cara internalisasi nilai-nilai
integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, guna mewujudkan sosok
individu aparatur yang profesional, berempati, religius dan berintegritas
adalah dengan membuat Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas.
LATAR BELAKANG
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 2
DASAR HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
“Itulah adat sebenar adat
Adat diturun dari syarak
Dilihat dengan hukum syariat
Itulah pusaka turun menurun”
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 3
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan
Instansi Pemerintah.
DASAR HUKUM
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 4
“RIAU PRIORITAS...”
“BISA... BISA... BISA...”!!!
Yel-Yel Integritas
Provinsi Riau
PRIORITAS “Profesional, Religius & Integritas”
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 5
1. Modal dasar adalah potensi dan fitrah yang melekat pada setiap insan
atau pribadi berupa pendengaran, penglihatan, dan raga/kinestetis yang
perlu diaktualisasikan seoptimal mungkin dalam membentuk karakter
insan yang jujur, konsisten, dan berani;
2. Azas/Prinsip/Dasar adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir
dan bertindak yang digunakan dalam pembangunan budaya integritas;
3. Penyelenggara pemerintahan adalah setiap insan yang oleh peraturan
perundangan berkerja dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan
urusan pemerintahan dengan menggunakan dana yang bersumber dari
pemerintah dan masyarakat berdasarkan peraturan perundangan;
4. Profesional adalah hal bersangkutan dengan profesi yang memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya yang dilandasi pendidikan
keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya);
5. Berintegritas adalah suatu sifat, sikap, dan tindakan keseharian setiap
insan sebagai wujud aktualisasi dan optimalisasi modal dasar yang
ditunjukkan melalui kejujuran, konsistensi, dan keberanian dalam
berbuat serta menjaga kebaikan;Integritas : kondisi ketika ketika seluruh
komponen bangsa melakukan tindakan sesuai dengan nilai, aturan,
budaya, dan tugas yang diemban melalui keselarasan dan pengendalian
untuk mencapai tujuan nasional; sehingga suatu kondisi seluruh
komponen bangsa sesuai dengan nilai, aturan, budaya, dan tugas yang
diemban;
6. Budaya Integritas adalah kesatuan nilai-nilai yang membudaya, hidup
dan berjalan serta mendarah-daging dalam perilaku keseharian setiap
insan penyelenggara pemerintahan, masyarakat, dan organisasi
pemerintah daerah;
7. Pembangunan Budaya Integritas adalah proses meningkatkan atau
mempertahankan kebiasaan yang baik yang ada pada indvidu dan
organisasi yang menggambarkan bagaimana integritas terjaga dan kuat
dari waktu ke waktu yang tetap selaras dengan pengaruh global;
PENEGASAN ISTILAH
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 6
Tunas Integritas
Penggerak Integritas
Agen Penggerak Integritas
Duta Integritas
8. Panduan Komite Integritas Provinsi Riau adalah sebuah dokumen yang
disusun oleh serta digunakan sebagai panduan Komite Integritas dalam
upaya membangun budaya integritas di Provinsi Riau;
9. Komite Integritas adalah wadah yang dibentuk sebagai tempat
bernaungnya para Tunas Integritas;
10. Masyarakat adalah warga masyarakat yang bernaung dalam
suatuorganisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi wanita,
LSM, dan tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama yang berada
dan/atau berdomisili serta beraktivitas di Daerah;
11. Penggerak Integritas (PI) adalah para TI yang dipilih organisasi dengan
tujuan menyebarkan nilai-nilai integritas organisasi serta menjalankan
pembangunan sistem integritas pada organisasi masing-masing;
12. Agen Penggerak Integritas (API) adalah para PI yang sudah berhasil
membangun sistem integritas dan dipilih atas usulan pimpinan organisasi
atau atas penunjukan Komite Integritas;
13. Duta Integritas (DI) adalah para API yang dipilih Komite Integritas untuk
mewakili Provinsi Riau berkolaborasi dengan Kementerian, Lembaga,
Organisasi, Pemerintah Daerah (KLOP).
14. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dokumen
penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai
sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara;
Keterangan: - Penggerak Integritas
membangun KLOP masing- Masing.
- Agen Penggerak Integritas membangun di sektor Pilar.
- Duta Integritas membangun Integritas Nasional
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 7
DEFINISI APARATUR SIPIL NEGARA
•Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah
•Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan
•Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 8
PRINSIP, NILAI DASAR DAN KODE ETIK
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
“Rumah ada adatnya
Tepian ada bahasanya
Tebing ditingkatkan dengan undang
Negeri dipenuhi dengan lembaga
Kampung dikungkung dengan adat”
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 9
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi berlandaskan pada prinsip,
sebagai berikut:
1. Nilai dasar;
2. Kode etik dan kode prilaku;
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Kualifikasi akademik;
6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
7. Profesionalitas jabatan.
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 10
Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki nilai dasar,
sebagai berikut:
1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan UUD Tahun 1945 serta pemerintahan yang
sah;
3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karier.
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 11
Adapun kode etik dan kode perilaku ditetapkan untuk mengatur prilaku
Aparatur Sipil Negara (ASN), agar dalam:
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan
berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif dan efesien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan
dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat
bagi diri sendiri atau orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN;
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin Pegawai ASN.
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 12
KONSEPSI INTEGRITAS
NILAI DASAR INTEGRITAS
KADAR NILAI INTEGRITAS
“Barang siapa mengenal dunia
Tahulah ia barang terperdaya
Barang siapa mengenal akhirat
Tahulah ia dunia mudarat”
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 13
Integritas adalah keselaraskan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakannya
dengan nilai-nilai universal (hati nurani), yaitu selalu berusaha untuk
mempunyai niat pikiran dan tindakan yang positif, sehingga mampu untuk
menjauhkan dirinya dari keserakahan dan godaan korupsi dalam kehidupan
sehari-hari, baik sebagai bagian dari suatu organisasi maupun sebagai bagian
masyarakat umum. Integritas dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, terdiri dari :
• Integritas Individu adalah keselarasan elemen manusia (pikiran, perasaaan,
ucapan, tindakan) dengan hati nurani (standar kebaikan universal atau nilai-
nilai yang disepakati);
• Integritas Organisasi adalah kondisi ketika organisasi dalam melakukan
tindakan konsisten sesuai dengan nilai, tujuan dan tugas yang diemban oleh
organisasi tersebut melalui penyelerasan dan pengadilan;
• Integritas Pilar dan Nasional adalah sinergi dari beragam organisasi yang
berintegritas tinggi untuk mewujudkan sasaran (pilar) bangsa dan suatu
kondisi ketika korupsi di Indonesia terkendali.
DEFINISI INTEGRITAS
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 14
Konsep integritas pada Executive Brain Assessment diklasifikasikan
menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu :
Kejujuran (honesty) adalah dimensi potensi integritas yang
menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran
kebenaran dalam sikap kejujuran, yang terdiri dari aspek empati
(empathy), tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah (lack
of blame) dan rendah hati (humility).
Konsistensi (concistency) adalah dimensi potensi integritas yang
menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam
perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi
(emotional mastery), akuntabel (accountability), dan fokus
menyeluruh (focus on the whole).
Keberanian (courage) adalah dimensi potensi integritas yang
menunjukan komponen integritas pada keberanian menegakan
kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian
(courage), dan percaya diri (self confidence).
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 15
Hasil diskusi stakeholder integritas diIndonesia dirumuskan konsep kadar
integritas yang teridiri dari 3 (tiga) tingkat :
1. Rendah : Jujur mengikuti nurani, yang selalu pasti mengarahkan pada
kebaikan dan kebenaran (nilai-nilai universal);
2. Sedang : Konsisten untuk jujur mengikuti nurani walaupun datang
godaan;
3. Tinggi : Berani untuk konsisten jujur mengikuti nurani walaupun
harus menanggung risiko.
KADAR NILAI INTEGRITAS
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 16
VISI MISI RIAU 2020
VISI MISI RPJMD RIAU
2014-2019
“Yang dulu jangan menunjang
Yang tengah jangan membelok
Yang dibelakang jangan menumit
Yang lupa diingatkan
Yang bengkok diluruskan
Yang tidur dijagakan
Yang salah tegur menegur
Yang rendah angkat mengangkat
Yang tinggi junjung menjunjung
Yang tua memberi wasiat
Yang alim memberi amanat
Yang berani memberi kuat
Yang berkuasa memberi daulat”
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 17
VISI RIAU 2020
“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan
Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang
Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun
2020.”
Untuk mewujudkan VISI RIAU 2020 ditetapkan misi, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian
(Pembangunanan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan);
2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing
(Pembangunanan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan);
3. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
(Pembangunanan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan);
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah;
5. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak;
7. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai paying kebudayaan;
8. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah;
9. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
10. Mewujudkan masyarakat madani;
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari Mewujudkan dukungan sistem
informasi pembangunan yang handal.
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 18
VISI RPJMD PROVINSI RIAU
2014-2019
“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang mapan dan
Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional melalui
Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan
Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis”
MISI RPJMD PROVINSI RIAU 2014-2019
Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Menurunkan Kemiskinan
Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta
Pemantapan Kehidupan Politik
Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman
dan Bertaqwa
Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Serta Pariwisata
Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 20
1. Adat Sebenar Adat
Merupakan prinsip adat Melayu yang tidak dapat diubah-
ubah. Prinsip tersebut tersimpul dalam adat bersendikan
syarak. Dalam ungkapan dinyatakan:
Adat berwaris kepada Nabi
Adat berkhalifah kepada Adam
Adat berinduk ke ulama
Adat bersurat dalam kertas
Adat tersirat dalam sunah
Adat dikungkung kitabullah
Itulah adat yang tahan banding
Itulah adat yang tahan asak
Dari ungkapan di atas jelas terlihat betapa bersebatinya adat
Melayu dengan ajaran Islam. Prinsip itu tidak dapat diubah,
tidak dapat dibuang, apalagi dihilangkan, itulah yang disebut
adat sebenar adat. Ini tercermin dalam pengambilan
keputusan berdasarkan norma dan aturan yang
mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
2. Adat yang Diadatkan
Adat yang diadatkan adalah adat yang dibuat oleh penguasa
pada suatu kurun waktu dan adat itu terus berlaku selama
tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Dalam ungkapan
disebutkan:
Adat yang diadatkan
Adat yang turun dari raja
Adat yang datang dari datuk
Adat yang cucur dari penghulu
Adat yang dibuat kemudian
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 21
Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua Belas mengajarkan orang
Melayu bersikap dan bertingkah-laku sesuai dengan adat
Melayu. Dalam ungkapan dinyatakan:
Jika hendak mengenal orang yang berbangsa
Lihat kepada budi dan bahasa
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
sangat memeliharakan yang sia-sia
(Pasal lima)
Selanjutnya para penguasa (raja) mengatur hak dan kewajiban
para kawula menurut tingkat sosial mereka. Yang diwujudkan
dalam bentuk rumah, bentuk dan warna pakaian, kedudukan
dalam upacara-upacara, dan larangan bagi rakyat biasa untuk
memakai atau mempergunakan jenis yang sama. Dengan
demikian tercipta ketentuan-ketentuan yang berisi suruhan
dan pantangan.
3. Adat yang Teradat
Adat ini merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik,
sebagai pedoman dalam menentuhan sikap dan tindakan
dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakat. Konsensus itu dijadikan pegangan
bersama, sehingga merupakan kebiasaan turun-temurun.
Ketentuan adat ini biasanya tidak tertulis, sehingga
pengukuhannya dilestarikan dalam ungkapan yang disebut
“pepatah adat” atau “undang adat”. Apabila terjadi kasus,
maka diadakan musyawarah. Dalam musyawarah digunakan
“ungkapan adat” yang disebut “bilang undang”. Hal ini
dijelaskan dalam ungkapan berikut:
Rumah ada adatnya
Tepian ada bahasanya
Tebing ditingkat dengan undang
Negeri dihuni dengan lembaga
Kampung dikungkung dengan adat
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 22
Selanjutnya “bilang undang” itu mempunyai sifat-sifat petunjuk,
seperti yang tersirat dalam ungkapan berikut:
Hukum sipalu palu ular
Ular dipalu tidak mati
Dari uraian dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan adat
yang lebih dikenal sebagai hukum tidak tertulis telah diwariskan
dalam bentuk undang-undang, ungkapan, atau pepatah-petitih.
Penerapan budaya melayu dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
yaitu :
1. Bertutur Kata
Tinggi rendah budi seseorang diukur dari cara berkata-kata
terutama Para pejabat administrasi harus memiliki tutur kata
yang baik untuk menjadi orang berderajat. Pejabat administasi
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah
dengan sopan santun, menarik dan selalu berkata benar,
seperti ungkapan :
Hidup sekandang sehalaman
tidak boleh tengking-menengking
tidak boleh tindih-menindih
tidak boleh dendam kesumat
2. Cara Berpakaian
Para pejabat haruslah memakai pakaian yang baik, sopan dan
dapat menutup auratnya. Para pejabat harus dapat
menyesuaikan peraturan yang telah ditentukan. Para pejabat
harus memberikan contoh atau keteladanan dalam
berpakaian. Sehingga membentuk perilaku yang baik ketika
berpakaian sesuai dengan tempat dan waktunya karena Dalam
masyarakat Melayu, kesempurnaan berpakaian menjadi
ukuran bagi tinggi rendahnya budaya seseorang. Makin tinggi
kebudayaannya, akan semakin sempurna pakaiannya. Selain
itu, sopan-santun berpakaian menurut Islam telah menyatu
dengan adat, seperti dinyatakan dalam ungkapan:
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 23
Elok sanggam menutup malu
Sanggam dipakai helat jamu
Elok dipakai berpatut-patut
Letak tidak membuka aib
3. Adat Pergaulan
Karakter anggota masyarakat Riau dibentuk oleh norma-
norma ini. Dengan demikian tercipta pola sikap dalam
pergaulan, seperti sikap terhadap orang tua, terhadap ibu
bapak, terhadap penguasa atau pejabat, terhadap orang
sebaya, terhadap orang yang lebih muda, antara pria dan
wanita, bertamu ke rumah orang, dalam upacara, dan
sebagainya. Seperti dinyatakan ungkapan sebagai berikut
(Effendy, 1985):
Guru kencing berdiri
Murid kencing berlari
Kalau menyengat kupiah imam
Akan melintang kupiah makmum
Berseloroh sama sebaya
Berunding sama setara
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 24
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN)
“Elok budi karena ikhlas
Elok kerja karena niat
Elok langkah karena pedoman
Elok laku karena beramal”
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 28
TUGASAPIPDALAMLHKASN
MemonitorkepatuhanpenyampaianLHKASN;
BerkoordinasidenganunitkoordinatorLHKASN;
MelakukanverifikasiataskewajaranLHKASN;
Melakukanklarifikasikepadawajiblaporyangmengindikasikanadanyake dakwajaran;
Melakukanpemeriksaandengantujuantertentuterkaitmengindikasikanadanyake dakwajaran;
Menyampaikanlaporanpadase apakhirtahunataspelaksanaanedaraninikepadaPimpinanInstansidanditembusankepadaMenteriPANdanRB.
FORMLHKASN
Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas
Pemerintah Provinsi Riau 30
FORMLHKASN-HARTA
FORMLHKASN-PENGHASILAN