Budaya Anti Korupsi

~ Tolak GratifikasiInspektorat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Julians Andarsa, SH, LLM

7 KlasifikasiKorupsiUU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 KORUPSI

1

6

2

3

4

7

5

Konflik

kepentingan dalam

pengadaan

Kerugian Keuangan Negara

Suap

Perbuatan

CurangPenggelapan dalam

Jabatan

Gratifikasi

Pemerasan

PERBEDAANGratifikasi, Suap, dan Pemerasan

PerbedaanGratifikasi dan Suap SUAP

Ada meeting of mind

GRATIFIKASITidak ada meeting of mind

SUAPPerbuatan yang mengindikasikan meeting of mind telah dilakukan

GRATIFIKASIPelaporan ditekankan pada kesadaran, seperti konsep self assessment pada perpajakan

SUAPNiat jahat (mens rea) telah adasaat penerimaan

GRATIFIKASINiat jahat (mens rea) dianggapada setelah 30 hari kerja.

Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH, MH

Guru besar hukum pidana FakultasHukum Universitas Gadjah Mada

Djoko Sarwoko, SH, MH

Mantan Hakim Agung, MantanKetua Muda Pidana Khusus MA

Drs. Adami Chazai, SH

Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

LeadershipBUTUH KETELADANAN

Suatu seni, fungsi, proses dan kemampuan dalam mempengaruhidan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengantujuan dan sasaran yang telahditetapkan

LaporanGratifikasiPresidenJoko Widodo

Krisis di BidangPendidikan

PraktekGratifikasi di BidangPendidikan

SERTIFIKASI GURU

• Penetapan guru yg mendapat tunjangan sertifikasi

• Proses melengkapi persyaratan

• Proses verifikasi persyaratan

• Pencairan tunjangan profesi

PROSES KEPEGAWAIAN

• Kenaikan pangkat

• Proses mutasi, rotasi dan promosi

• Pengurusan/ penilaian angka kredit tenaga fungsional

• Rekrutmen kepala sekolah

PENGAWASAN

• Pada saat pengawas melakukan pembinaan ke sekolah

• Pada saat pemeriksaan oleh APIP

PraktekGratifikasi di BidangPendidikan

Pengadaan barang/jasa (rehab sekolah, alat peraga sekolah)

Proses layanan perizinan sekolah baru, kursus, akreditasi sekolah

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Proses penyaluran dan penerimaan dana BOS

Pemberian THR dari sekolah ke Dinas

Penentuan rekanan dan penerima bantuan sarana dan prasarana

Praktek pemberianadalah suatu halyang bersifat

“wajar dan netral”

Idul Fitri Natal

Imlek Tahun Baru

Keagamaan

Pernikahan Khitanan

Duka Cita Kelahiran

Budaya

Ulang TahunSakit

Naik Jabatan Rumah Baru

Pergaulan

Ciri KhasGratifikasi

Terkait Jabatan/Posisi

Tidak Meminta

Mempengaruhi putusan untuk berbuat atau tidak berbuat

Bersifat Inventif (Ijon)

Tidak terpaku pada nilai besar atau kecil, namun bermakna besar

Tidak malu menerimanya

Dianggap Rejeki

Disamarkan dalam kebiasan, budaya dan praktek business as usual

PENGERTIAN

Uang atausetara uang

Barang

Pinjaman tanpabunga

Rabat/diskon

KomisiPengobatancuma-cuma

Tiket perjalananPerjalananwisata

Fasilitaspenginapan

Fasilitas lainnya

Gratifikasi adalahpemberian dalamarti luas

Penjelasan Pasal 12(b) Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Nomor20/2001

Gratifikasiyang Dilarang

Unsur Pasal

12b dan 12c

Pegawai Negeri/ Penyelenggara

Negara

MenerimaGratifikasi

Unsur Pasal

12b dan 12c

Berhubungan denganjabatan & berlawanandengan kewajiban &

tugasnya

Penerimaan gratifikasitidak dilaporkan

kepada KPK

Gratifikasi yang dianggap Suap

Sanksi Hukum

Pasal 12(b) Ayat (2) UU 20/2001

PENERIMA

Pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana dendapaling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah)

Pasal 13 UU Nomor 31/1999

PEMBERI

Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah)

PENGECUALIANPasal 12(c) Ayat (1) UU Nomor 20/2001

SANKSI HUKUM TIDAK BERLAKU, JIKA LAPOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Ciri Gratifikasiyang WajibDilaporkan

Tujuannya untuk mempengaruhi

Menimbulkan konflik kepentingan

Umumnya diberikan secara rahasia

Umumnya nilainya tidak wajar

ManfaatPelaporanGratifikasi

Melepaskan ancaman hukuman pidana terhadappenerima

Memutus konflik kepentingan

Cerminan integritas individu

Self-assessment bagi Pegawai Negeri/ PenyelenggaraNegara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi

Negative List• Memudahkan PN atas keraguan

kategori gratifikasi• Semua gratifikasi wajib

dilaporkan, kecuali dalam daftar ‘negative list’

• ‘Negative list’ merupakangratifikasi yang tidak wajibdilaporkan

Gratifikasiyang TidakWajibDilaporkan

Hubungan keluarga, sepanjang tidak ada konflikkepentingan

Hidangan/sajian yang berlaku umum

Prestasi akademis/non-akademis yang diikutidengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan

Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi

Manfaat bagi peserta koperasi atau organisasipegawai berdasar keanggotaan yang bersifat umum

Seminar kit yang diperoleh dari kegiatan resmikedinasan (rapat, wokrskop, pelatihan)

Gratifikasiyang TidakWajibDilaporkan

Hadiah, beasiswa/tunjangan terkait dengan peningkatanprestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah

Kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkaittusi pegawai, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak

melanggar aturan internal dan/atau kode etik

Penerimaan hadiah langsung/undian, diskon, point rewardsatau souvenir yang berlaku umum, tidak memiliki konflik

kepentingan serta tidak terkait tugas kedinasan

Honorarium tugas pembicara, narasumber, konsultanberdasarkan penugasan resmi, tidak ganda, dan tidakbertentangan dengan aturan (cukup lapor instansi)

Barang yang mudah busuk atau rusak (lapor instansi, dan instansi melaporkan rekapnya ke KPK)

Gratifikasi yang diterima pada penugasan resmi instansi, digunakan untuk mendukung operasional instansi atau

menunjang kinerja pegawai

BatasanNilai Wajar

• Hanya berlaku untuk peristiwa/ kondisi tertentu

• Nilai wajar dihitung denganbantuan model EAL dan turunannya (WTP, EIA)

• Diatur sebagai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

• Diatur dalam PedomanPengendalian Gratifikasi KomisiPemberantasan Korupsi

Musibah ataubencana dengan

batasanRp1.000.000 per

pemberian per orang

Pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, dan

upacaraadat/agama

lainnya denganbatasan

Rp1.000.000 per pemberian per

orang

Pisah sambut, pensiun, promosi,

ulang tahun, tidak dalambentuk uang

dengan batasanRp300.000 per

orang, dan total max Rp1.000.000

per tahun daripemberi yang

sama

Pemberiansesama rekan

kerja tidak dalambentuk

uang/setara uangdengan Batasan Rp200.000 per pemberian per

orang, dan total max Rp1.000.000

per tahun daripemberi yang

sama

GratifikasiTerkaitKedinasan

Karakteristik Umum

Kapasitas penerima mewakiliinstansi

Diperoleh secara sah dalampelaksanaan tugas resmi

Diberikan secara terbukadalam rangkaian acara kedinasan

Berlaku umum (relatif samadalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, dan memenuhi prinsip kewajaranatau kepatutan)

Contoh

Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuanmakan yang diterima dariinstansi atau Lembaga lain berdasar penugasan resmi

Plakat, goody bag dari panitiaseminar, pelatihan, lokakarya

Hadiah kompetisi terbukaberdasar penugasan resmi

Penerimaan honor dalambentuk uang/setara uang, sebagai kompensasi ataspelaksanaan tugas sebagaipembicara berdasarpenugasan resmi

PenyelundupanHukum GratifikasiTerkaitKedinasan

Pemberian honor/insentiflainnya dalam jumlah tidak

wajar (standar biaya)

Pemberian honor dalamkegiatan fiktif

Pemberian bantuan dalambentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun

barang tidak bergerak daripihak lain kepada instansi untuk

menarik perhatian atasan

Pemberian fasilitashiburan/wisata dalam rangkaian

kegiatan resmi

TOLAK GRATIFIKASI

Contact UsKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jln. Kuningan Persada Kav -4 SetiabudiJakarta Selatan 12920Telp: (021) 2557 8300www.kpk.go.idDirektorat GratifikasiJln. Kuningan Persada Kav -4 SetiabudiTelepon: (021) 2557 8448 atauCall Centre Gratifikasi: 0855 8845678Fax: (021) 5289 2459Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id