BSN^ · NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN...

BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 201A/KEP/BSN/5/2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN

STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN

STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi

Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Peraturan

Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi

Nasional, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kelima atas

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi

Nasional;

Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5584);

E:\SK Krii\Lain-bin\20l9VSK perobihan Kelima IKU BSN.doc

fiSM)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6225);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan

Standardisasi Nasional (Lembarain Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;


Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Badan Standsirdisasi Nasional Nomor 10 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Standardisasi Nasional (Berita negara Republik Indonesia

Tahun 2018 nomor 1325);

E:\SK Kris\Lain-lain\20I9\SK penibahan Kelima IKU BSN.doc

BSN)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-3 -

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA

BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR

28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI

NASIONAL.

KESATU Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 109/KEP/BSN/5/2018 tentang Perubahan Keempat

Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Kepala Badan ini.

KEDUA Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2019

KE^AL^' badan STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

E:\SK Kris\Lain-lain\20l9\SK perubahan Keliina IKU BSN.doc

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 201A/KEP/BSN/5/2019

TENTANG:

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1. Tugas : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.2! Fungsi : a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembang^ standar, penerapan standar, penilaian

kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standarnasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;

b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembang^ standar, penerapan standar, penilaiankesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standarnasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;

0. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembang^ standar, penerapan standar, penilaiankesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standarnasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;

d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; . . . 1 v,e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan BSN; . j. i-f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Imgkungan

BSN; dang. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

E:VSK Km\Laiiflun\20l9\SK penibahin Kclima [KU BSN.doc

Indikator Kinerja Utama

Sasaran

Terwujudnya daya 1saing produkberstandar di pasardomestik dan global

V .>n"

Indikator Kineija Utama.

Persentase pertumbuhanekspor Produk Nasional yangdidukung SNI, Laboratorium,Lembaga Sertifikasi danMetrologi (Standar NasionalSatuan Ukuran)

Persentase pertumbuhanproduk ber-SNI di pasarretail dalam negeri

Perhitungan:

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologitahun n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n-1)

X 100%

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n)

Definisi:

Survei angka pertumbuhan ekspor terhadapsample klien LPK yang diakreditasi KAN yangterkait dengan sertifikasi 14001, 9001, 22000,SVLK, halal; laboratorium; Lembaga Inspeksi;Sertifikasi Produk; SNSU.Perhitungan:

(Jumlah produk bertanda SNI di pasar retail dalamnegeri tahun n) - (Jumlah Produk bertanda SNI dipasar retail dalam negeri tahun n-1)

X 100%

(Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalamnegeri tahun n)

Definisi:

Survei ke retail besar yang memiliki banyakcabang seluruh Indonesia (H3TDermart, Transmart,Alfamart, Indomart) dikawasan Jabodetabek.Survei dilakukan pada beberapa produk ber SNIwaiib untuk produk (makanan, minuman, helm.

! PJ Data/Sumber pata

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Deputi PS, DeputiSNSU, DeputiAkreditasi, DeputiPSPK

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:


E:^SlCKri$VLain-lai^^20l9\SK pcrubahan Kclima IKU BSN.doc

-6-

elektronik dan mainan) dan ber SNI tidak wajib(mie instan, kertas, bihun, mie kering dan lampu)

Indeks kepuasan masyarakatterhadap efektivitas SistemStandardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

Perhitungan:

Survei persepsi masyarakat terhadapStandardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)menggunakan skala 1-5

Definisi:

Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkatkepuasan masyarakat terhadap efektifitas SistemStandardisasi dan Penilaian Kesesuaian.Responden survei adalah stekholder SPK (KomiteTeknis, Laboratorium Uji dan LaboratoriumKalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKMBinaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yangdilakukan dengan metode survei langsung dantidak langsung dengan menggunakan kuisionerdengan minimal responden 100.

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:


MeningkatkanKapasitas dan KualitasPengembangan Standar

Jumlah Standar Nasional

Indonesia (SNI) yangditetapkan (masih aktif)

Perhitungan:

(Jumlah SNI yang ditetapkan tahun n) + (JumlahSNI aktif s.d tahun n-1) - (SNI abolisi tahun n)

Definisi:

PJ Data: Deputi PS

Sumber data:

Deputi PS (Dit. AK2H,Dit. MEETTI, Dit. IPPE)

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional diIndonesia yang dirumuskan oleh Komite TeknisPerumusan SNI dan ditetapkan oleh BSN.

Persentase SNI yangharmonis dengan standarintemasional

Perhitungan:

Jumlah SNI yang selaras dengan standarintemasional (tahun n)

X 100%

Jumlah SNI yang telah ditetapkan (tahun n)

PJ Data: Deputi PS

Sumber data:

Deputi PS (Dit. AK2H,Dit. MEETTI, Dit. IPPE)

E:\SK Kris\Lain-lain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-7

Definisi:

SNI yang harmonis dengan standar intemasionaladalah SNI yang dikembangkan sendiri atau SNIhash adopsi (identik atau modifikasi) yang selarasdengan standar intemasional

3 MeningkatkanKapasitas dan KualitasPengelolaan StandarNasional Satuan

Ukuran

6 Jumlah Sertifikat Kalibrasi

yang tertelusur ke StandarNasional Satuan Ukuran

(SNSU)

Perhitunean:

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke SImelalui Standar Nasional Satuan Ukuran (thn n)

Definisi:

Sertifikat kalibrasi yang tertelusur adalahsertifikat yang diterbitkan oleh Lab kalibrasiterakreditasi KAN yang tertelusur ke SI melaluiSNSU

PJ Data: Deputi SNSU

Sumber Data:

Deputi SNSU (Dit.MRB, Dit. TK)

7 Jumlah kemampuanpengukuran dan kalibrasiyang diakui intemasional

Perhitunean:

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasiyang dihasilkan dan diakui secara intemasionalyang dapat dilihat pada website BIPM (kumulatif)

Definisi:

Kemampuan kalibrasi dan pengukuran yangtersedia untuk pelanggan sebagaimanadipublikasikan dalam basis DataKCDB dari CIPMMRA

PJ data: Deputi SNSU

Sumber Data:

Deputi SNSU (Dit.MRB, Dit. TK)

4 MeningkatkanKapasitas dan KualitasPengelolaan Akreditasi

8 Jumlah Lembaga PendaianKesesuaian (LPK) yangdiakreditasi

Perhitunean:

Jumlah LPK (Lembaga Penfiaian Kesesuaian) yangdi akreditasi oleh KAN (kumulatif)

Definisi:

Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan danproses penilaian untuk menyatakan kesesuaiansuatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNItertentu. Sesuai PP 102/2000, Komite AkreditasiNasional (KAN) diberikan tugas untuk memberikan

PJ data: DeputiAkreditasi

Sumber Data:

Deputi Akreditasi (Dit.AL, Dit. ALIS)


-8-

Jumlah pengakuanakreditasi secara

intemasional

akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian(Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi,Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, danLembaga Sertifikasi)Perhitungan:

Jumlah pengakuan akreditasi (Laboratorium danLembaga Inspeksi) secara intemasional (kumulatif)

Definisi:

Pengakuan akreditasi secara intemasionalmempakan pengakuan yang diberikan olehorganisasi intemasional/regional (MutualRecognition Arrangement/MRA APAC-ILAC, PACMLA) kepada badan akreditasi dalam menjalankankegiatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian

PJ Data: DeputiAkreditasi

Sumber Data:

Deputi Akreditasi (Dit.AL, Dit. ALIS, Dit.SISHAR)

MeningkatkanKapasitas dan KualitasPenerapan Standar danPenilaian Kesesuaian

10 Persentase SNl yangditerapkan

Perhitungan:

Jumlah SNl yang diterapkanX 100%

Jumlah total SNl yang aktif

11 Persentase produk bertandaSNl yang sesuai denganpersyaratan SNl

Definisi:

SNl yang diterapkan adalah SNl yang diterapkanorganisasi dibuktikan dengan sertifikatPerhitungan:

PJ Data: Deputi PSPK

Sumber Data:

Deputi PSPK (Dit.PPSPK)

Jumlah produk bertanda SNl yang sesuai denganpersyaratan SNl

X 100%

Jumlah total produk bertanda SNl

Definisi:

PJ Data: Deputi PSPK

Sumber Data:

Deputi PSPK (Dit.SPSPK)

Efektifitas penerapan SNl dan Pemenuhan produkbertanda SNl yang sesuai dengan persyaratan SNldilakukan melalui uii petik Pelaksanaan uji petik

E:\SK lCris\Lain-lain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-9-

6 Meningkatkan kineijasistem pengelolaananggaran, sumber dayamanusia, tata keloladan organisasi yangprofesional

12 Tingkat pelaksanaanReformasi Birokrasi BSN

Perhitunean:

Hasil Penilaian lembar keija evaluasi ReformasiBirokrasi dari KemenPANRB

Definisi:

Reformasi birokrasi adalah upaya untukmelakukan pembaharuan dan perubahanmendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan dalam rangka mewujudkantata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuranpenilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan olehKemenPANRB menggunakan penilaian KomponenPengungkit dan Komponen Hasil.

PJ Data: Settama

Sumber Data:

Biro SDMOH

13 Tingkat kualitasakuntabilitas kineija BSN

Perhitunean:

Hasil Penilgdan lembar keija evaluasi AKIP dariKemenPANRB

Definisi:

Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai olehKemenPANRB dengan tujuan meningkatkanakuntabilitas atas outcome terhadap penggunaananggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5komponen: Perencanaan Kinerja (35%),Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kineija(15%), Evaluasi internal (10%), dan CapaianKinerja (20%).

PJ Data: Settama

Sumber Data: Biro PKU

14 Opini atas LaporanKeuangan BSN

Perhitunean:

Opini atas Laporan Keuangan tahun n-1 yangdikeluarkan oleh BPK

Definisi:

Opini atas Laporan Keuangan n-1 yangdikeluarkan oleh BPK setetelah dilakukanpemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalamse tahun.

PJ data: Settama

Sumber Data:

Biro PKU, Inspektorat


-10-

Persentase PenerapanBudaya Keija BSN

Perhitungan:

Jumlah nilai penerapan budaya keija unitX 100%

Jumlah unit keija yang dinilai

Definisi:

Penilaian penerapan budaya keija unit keija dilingkungan BSN dengan kriteria/metode kontesantar unit keria

PJ data: Settama

Sumber Data:

Biro SDMOH

I. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

TugasFungsi

3. Indikator Kineija Utama

1 Terwujudnya daya 1saing produkberstandar di pasardomestik dan global

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar

intemasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika,telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standarintemasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika,telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia danstandar intemasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi,elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengembangan standar; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

: Indikafot IGheij a Utama

Persentase pertumbuhanekspor Produk Nasional yangdidukung SNI, Laboratorium,Lembaga Sertifikasi danMetrologi (Standar NasionalSatuan Ukuran)

Cara Perhitungan

Perhitungan:

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologitahun n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n-1)

X 100%

PJ Data/ Sumber Data

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

E:\SK Kris\Lafti-lain\20l9^1Cpenjbalian Kelima IKU BSN.doc

-11 -



Kesesuaian

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n)Definisi:

Survei angka pertumbuhan ekspor terhadap sampleklien LPK yang diakreditasi KAN yang terkaitdengan sertifikasi 14001, 9001, 22000, SVLK, halal;laboratorium; Lembaga Inspeksi; Sertifikasi Produk;SNSU

Perhitungan:


X 100%


DejSnisi:

Survei ke retail besar yang memihki banyak cabangseluruh Indonesia (Hypermart, Transmart, Alfamart,Indomart) dikawasan Jabodetabek. Surveidilakukan pada beberapa produk ber SNI wajibuntuk produk (makanan, minuman, helm,elektronik dan mainan) dan ber SNI tidak wajib (mieinstan, kertas, bihun, mie kering dan lampu)Perhitungan:

Survei persepsi masyarakat terhadap Standardisasidan Penilaian Kesesuaian (SPK) menggunakan skala1-5

Definisi:

Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkatkepuasan masyarakat terhadap efektifitas SistemStandardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Kerja

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

E;\SK lCris\Lain-lain\2019\SK perabahan Kelima IKU BSN.doc

-12-

MeningkatkanKapasitas danKualitas

PengembanganStandar

Jumlah Standar Nasional

Indonesia (SNI) yangditetapkan

Persentase SNI yangharmonis dengan standarintemasional

Jumlah usulan rancanganStandar Intemasional yangdiajukan oleh Indonesia

Responden survei adalah stekholder SPK (KomiteTeknis, Laboratorium Uji dan LaboratoriumKalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKMBinaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yang dilakukandengan metode survei langsung dan tidak langsungdengan menggunakan kuisioner dengan minimalresponden 100.Perhitungan:

Jumlah SNI yang ditetapkan tahun n

Definisi:

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional diIndonesia yang dimmuskan oleh Komite TeknisPemmusan SNI dan ditetapkan oleh BSN.Perhitungan:

Jumlah SNI yang selaras dengan standarintemasional (tahun n)

X 100%

Jumlah SNI yang telah ditetapkan (tahun n)

Definisi:

SNI yang harmonis dengan standar intemasionaladalah SNI yang dikembangkan sendiri atau SNIhasil adopsi (identik atau modifikasi) yang selarasdengan standar intemasionalPerhitungan:

Jumlah usulan rancangan standar Intemasionalyang diajukan Indonesia pada tahun n (kumulatif)

Definisi:

Usulan Rancangan Standar Intemasional adalahusulan Standar yang diajukan menjadi RancanganStandar Intemasional

PJ Data: Dit. AK2H,

Dit. MEETTI, Dit. IPPE

Sumber Data:

Dit. AK2H, Dit.MEETTI, Dit. IPPE

PJ data: Dit. AK2H,Dit. MEETTI, Dit. IPPE

Sumber Data:


PJ data: Dit. AK2H,Dit. MEETTI, Dit. IPPE

Sumber Data:


E:\SK Kris\Lain-iain\2019\SK perabahan Kelima IKU BSN.doc

-13-

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR AGRO, KIMIA, KESEHATAN, DAN HALALVJ/VI 1 W X 1 iXX i j AVAX*A AX A} A « a a ^ ^ ^ — —

Tugas

Fungsi

3. Indikator Kineija Utama :

' Sasararl -

1 Meningkatkan 1Kapasitas danKualitas

PengembanganStandar Agro, Kimia,Kesehatan, dan Halal

melaksanakan penyiisunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembanganStandar Nasional Indonesia dan standar intemasional, serta pemenuhan kewajiban intemasional dibidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal.a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar

intemasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia,kesehatan, serta halal;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standarintemasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia,kesehatan, dan halal;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia danstandar intemasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan,kimia, kesehatan, dan halal; dan

d. penjdapan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengembangan standar sektor pertanian,lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal.

Indikator Kineija Utama

Jumlah SNI yang ditetapkan

Jumlah rekomendasi basil

kaji ulang SNI

Cara Perhitungan

Perhitungan:

Jumlah SNI yang ditetapkan menjadi SNI (tahun n)

Definisi:

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standaryang berlaku secara nasional di Indonesia yangditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN]Perhitungan:

Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tahun n)Definisi:

Kaji ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi danformat SNI untuk ditetapkan kembali, diubah ataudiabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNIterhadap kepentingan nasional dan kebutuhanpasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.

PJ data: Dit. AK2H

Sumber data:

Dit. AK2H

PJ data: Dit. AK2H

Sumber data:

Dit. AK2H

E:\SIC Kris\Lain-lain\2019\SK penibahan Keiima IKU BSN.doc

- 14-

inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dankekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuanpenulisan SNI.

3 Persentase tindak lanjutPNPS

Perhitunean:

Jumlah PNPS tahun n yang ditindaklanjuti minimalsampai tahap rapat konsensus RSNI

X 100%

Jumlah total PNPS (tahun n)

Definisi:

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)adalah usulan rancangan SNI dari pemangkukepentingan yang akan dirumuskan secaraterencana, terpadu, dan sistematis.

PJ data: Dit. AK2H

Sumber data:

Dit. AK2H

4 Persentase pemenuhankewajiban internasionalterkait pengembanganstandar

Perhitunean:

Jumlah tanggapan/voteX 100%

Jumlah total ballot

Definisi:

Kewajiban internasional terkait pengembanganstandar adalah tanggapan/vote Indonesia dalamfonim pengembangan standar internasional

PJ data: Dit. AK2H

Sumber data:

Dit. AK2H

2 MeningkatkanpengembanganStandar

Internasional bidangAgro, Kimia,Kesehatan, dan Halal

5 Jumlah usulan rancanganStandar Internasional yangdiajukan oleh Indonesia

Perhitungan:

Jumlah usulan rancangan standar Internasionalyang diajukan Indonesia pada tahun n (kumulatif)

Definisi:

Usulan Rancangan Standar Internasional adalahusulan Standar yang diajukan menjadi RancanganStandar Internasional

PJ data: Dit. AK2H

Sumber data:

Dit. AK2H

E;\SK Kris\Lain-lain\20]9\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

- 15-

1.2 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR MEKANIKA, ENERGI, ELEKTROTEKNIKA, TRANSPORTASI, DANTEKNOLOGIINFORMASI

1. Tugas

2. Fungsi

melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembanganStandar Nasional Indonesia dan standar intemasional, serta pemenuhan kew^'iban intemasional dibidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.a. pen5dapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar

intemasional sektor mekanika dan material, energi baru terbamkan dan energi tak terbarukan,elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi dan teknologi informasi;

b. pen5riapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standarintemasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan,elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi dan teknologi informasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia danstandar intemasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi takterbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi dan teknologi informasi; dan

d. penyiapan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengembangan standar sektor mek^ikadsin material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan,transportasi dan teknologi informasi.

"='/ ly y Gara,iPeriiitpngaij.r I-/,"'"!' PJ Datal^mbef Da^^Vv IV -sill

1 MeningkatkanKapasitas danKualitas

PengembanganStandar Mekanika,Energi,Elektroteknika,

1 Jumlah SNI yang ditetapkan Perhitungan:


Definisi:

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standaryang berlaku secara nasional di Indonesia yangditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)

PJ data: Dit. MEETTI

Sumber data:

Dit. MEETTI

Transportasi, danTeknologi Informasi

2 Jumlah rekomendasi basil

kaji ulang SNIPerhitungan:

Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tahun n)

Definisi:

Kaji ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi danformat SNI untuk ditetapkan kembali, diubah atau


Sumber data:

Dit. MEETTI

E;\SK ICris\Lain-lain\20l 9\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-16-

diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNIterhadap kepentingan nasional dan kebutuhanpasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dankekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuanpenulisan SNI.


Perhitunean:

Jumlah PNPS tahun n yang ditindaklanjuti minimalsampad tahap rapat konsensus RSNI

X 100%


Definisi:

Program Nasional Pemmusan Standar (PNPS)adalah usulan rancangan SNI dari pemangkukepentingan yang akan dirumuskan secaraterencana, terpadu, dan sistematis.


Sumber data:

Dit. MEETTI

4 Persentase pemenuhankewajiban intemasionalterkait pengembanganstandar

Perhitunean:


Jumlah total ballot

Definisi:

Kewajiban intemasional terkait pengembanganstandar adalah tanggapan/vote Indonesia dalamforum pengembangan standar intemasional


Sumber data:

Dit. MEETTI


Intemasional bidangMekanika, Energi,Elektroteknika,Transportasi, danTeknologi Informasi

5 Jumlah usulan rancanganStandar Intemasional yangdiajukan oleh Indonesia

Perhitungan:


Definisi:

Usulan Rancangan Standar Intemasional adalahusulan Standar yang diajukan menjadi RancanganStandar Intemasional


Sumber data:

Dit. MEETTI


-17-

1.3 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR, PENILAIAN KESESUAIAN, PERSONAL, DANEKONOMI KREATIF

Tugas

Fungsi

melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaiksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembanganStandar Nasional Indonesia dan standar intemasional, serta pemenuhan kewajiban intemasional dibidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasibaru, dan aneka.

a. pen5dapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standarintemasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajamen, penilaiankesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standarintemasional sektor infrastmktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajamen, penilaiankesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia danstandar intemasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem man^'amen, penilaiankesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; dan

d. penjdapan pemenuhan kew^iban intemasional di bidang pengembangan standar sektorinfrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajamen, penilaian kesesuaian, jasa, personal,ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

€hi-

v.""/" 'ir, •"T#':h RJ" Datst/ Sumber .D^ata

1 MeningkatkanKapasitas danKualitas

PengembanganStandar

Infrastruktur,Penilaian

1 Jumlah SNI yang ditetapkan Perhitunean:


Definisi:

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standaryang berlaku secara nasional di Indonesia yangditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)

PJ data: Dit. IPPE

Sumber data:

Dit. IPPE

Kesesuaian,Personal, danEkonomi Kreatif

2 Jumlah rekomendasi hasil

kaji ulang SNI

Perhituncan:

Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tahun n)

Definisi:

Kaii ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi dan

PJ data: Dit. IPPE

Sumber data:

Dit. IPPE

E:\SK Kris\Lain-lain\2019\SK penibahan Kelima IKU BSN.doc

-18

format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah ataudiabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNIterhadap kepentingan nasional dan kebutuhanpasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dankekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuanpenulisan SNI.


Perhitunean:

Jumlah PNPS tahun n yang ditindaklanjuti minimalsampai tahap rapat konsensus RSNI

X 100%


Definisi:

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)adalah usulan rancangan SNI dari pemangkukepentingan yang akan dirumuskan secaraterencana, terpadu, dan sistematis.

PJ data: Dit. IPPE

Sumber data:

Dit. IPPE

4 Persentase pemenuhankewajiban intemasionalterkait pengembanganstandar

Perhitunean:


Jumlah total ballot

Definisi:

Kewajiban intemasional terkait pengembanganstandar adalah tanggapan/vote Indonesia dalamforum pengembangan standar intemasional

PJ data: Dit. IPPE

Sumber data:

Dit. IPPE


Intemasional bidangInfrastruktur,Penilaian

Kesesuaian,

5 Jumlah usulan rancanganStandar Intemasional yangdiajukan oleh Indonesia

Perhitunean:


Definisi:

Usulan Rancangan Standar Intemasional adalahusulan Standar yang diajukan menjadi Rancangan

PJ data: Dit. IPPE

Sumber data:

Dit. IPPE

E:\SK Kns\Lain-lain\20I9\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-19-

Personal, dan

Ekonomi Kreatif

Standar Intemasional

DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Tugas

Fungsi


Sasaran

Terwujudnya daya 1saing produkberstandar di pasardomestik dan global

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penUaiankesesuaian.

a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalianpenerapan standar dan penilaian kesesuaian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalianpenerapan standar dan penilaian kesesuaian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, danpengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi,diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Indikator Kineij a Utama :

Persentase pertumbuhanekspor Produk Nasional yangdidukung SNI, Laboratorium,Lembaga Sertifilcasi danMetrologi {Standar NasionalSatuan Ukuran)

"C^a Perhilnngan: : PJ Data/Suinbef Data

Perhitung^ Pd data: Pusrisbang(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn Sumber data:n) - (Jumlah ekspor PN didulcung SNI, Seluruh UnitLaboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thnn-1)

X 100%

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thnn)Definisi:

Survei angka pertumbuhan ekspor terhadap sampleklien LPK yang diakreditasi KAN yang terkait dengansertifikasi 14001, 9001, 22000, SVLK, halai;laboratorium; Lembaga Inspeksi; Sertifikasi Produk;

Seluruh Unit Keija

E;\SK Kris\Lain'Iain\2019\SK perubahan Kelinia IKU BSN.doc

-20-



Kesesuaian

SNSU

Perhitungan:


X 100%

(Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalamnegeri tahun n)Definisi:

Survei ke retail besar yang memiliki banyak cabangseluruh Indonesia (Hypermart, Transmart, Alfamart,Indomart) dikawasan Jabodetabek. Survei dilakukanpada beberapa produk ber SNI wajib untuk produk(makanan, minuman, helm, elektronik dan mainan)dan ber SNI tidak wajib (mie instan, kertas, bihun,mie kering dan lampu)Perhitungan:

Survei persepsi masyarakat terhadap Standardisasidan Penilaian Kesesuaian (SPK) menggunakan skala1-5

Definisi:

Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkatkepuasan masyarakat terhadap efektifitas SistemStandardisasi dan Penilaian Kesesuaian.Responden survei adalah stekholder SPK (KomiteTeknis, Laboratorium Uji dan LaboratoriumKalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKMBinaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yang dilakukandengan metode survei langsung dan tidak langsungdengan menggunakan kuisioner dengan minimalresponden 100.

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

E:\SK Kris\Lain-lain\20l9\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-21 -

MeningkatkanKapasitas danKualitas PenguatanPenerapan Standardan Penilaian

Kesesuian

Persentase Standar Nasional

Indonesia (SNI) yangditerapkan

Jumlah organisasi yangmenerapkan StandarNasional Indonesia (SNI)

Perhitungan:

Jumlah SNI yang diterapkanX 100%

Jumlah total SNI yang aktif

Definisi:

SNI yang diterapkan adalah SNI yang diterapkanorganisasi dibuktikan dengan sertifikatPerhitungan:

Jumlah organisasi yang menerapkan SNI (tahunn+(n-l))

Definisi:

Organisasi yang menerapkan Standar NasionalIndonesia (SNI) adalah organisasi yang menerapkanSNI dibuktikan dengan sertifikat dan berdasarkankebijakan KL penerapannya

PJ data: Dit, PPSPK

Sumber data:

Dit. PPSPK

PJ data: Dit. PPSPK

Sumber data:

Dit. PPSPK

MeningkatkanKapasitas danKualitas Sistem

Penerapan Standardan Penilaian

Kesesuaian

Persentase produk bertandaSNI yang sesuai denganpersyaratan SNI

Perhitungan:

Jumlah produk bertanda SNI yang sesuai denganpersyaratan SNI

X 100%

Jumlah total produk bertanda SNI

Definisi:

Efektifitas penerapan SNI dan Pemenuhan produkbertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNIdilakukan melalui uji petik

PJ data: Dit. SPSPK

Sumber data:

Dit. SPSPK

Jumlah keberterimaan

sistem SPK di forum

bilateral, regional, danmultilateral

Perhitungan:

Jumlah keberterimaan sistem SPK di forumbilateral, regional, dan multilateral (kumulatif)

Definisi:

PJ data: Dit. SPSPK

Sumber data:

Dit. SPSPK

Keberterimaan Sistem SPK adalah keberterimaanatas posisi Indonesia dalam bidang SPK pada pasar


-22-

global yang dimanfaatkan untuk men3aisun StxategiStandardisasi Nasional dan/atau regulasi teknisyang dijalankan dalam rangka mendukung dayasaing dan ekspansi produk unggulan nasional dipasar global

n. 1 DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Tugas

Fungsi


Sasar^ . ..

Meningkatkanpengembangan skemapenerapan standarsukarela dan penilaiankesesuaian

melaksanakan pen3nj.siinan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, sertapelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalianpenerapan standar dan penilaian kesesuaian.a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan

penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalianpenerapan standar dan penilaian kesesuaian;

b. pen3aapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela danpenilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalianpenerapan standar dan penilaian kesesuaian;

c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standarsukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuman,pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajibanintemasional; dan

d. penjdapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional bidang pengembangan sistem danpengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

: Indikator Kineija Utama

1 Jumlah skema penerapanSNI yang ditetapkan

Cara Perhitiingan ,

Perhitungan:

Jumlah skema penerapan SNI yang ditetapkan(kumulatif pada tahun ke-n)

Defmisi:

Skema penerapan SNI adalah aturan, prosedur,dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan

PJ Data/Sumber Data

PJ data: Dit. SPSPK

Sumber data:

Dit. SPSPK

E;\S1C Kris\Lain-lain\20l9\SK perubalian Kelima IKU BSN.doc

-23-

Penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa,Sistem, Proses, dan/atau Personel denganPersyaratan yang terdapat pada SNI.

Meningkatkan sistempemberlakuan standarwajib dan penilaiankesesuaian

Persentase jumlah notifikasidan penanganan enquiiyyang di tanggapi

Perhitungan:

Jumlah regulasi teknis Indonesia yang dinotifikasidan enquiry yang ditanggapi

X 100%

Jumlah regulasi teknis Indonesia dan enquiiy yangmasuk

Definisi:

Notifikasi adalah suatu kewajiban terkaittranspeiransi bagi anggota WTO untukmenyampaikan informasi kepada Sekretariat WTOterkait peraturan yang akan diberlakukan dalamsuatu anggota WTO yang diperkirakan dapatberpengaruh terhadap pcrdagangan anggota WTOyang lain.Enquiry adalah permintaan informasi dan dokumenterkait regulasi teknis, standar, dan prosedurpenilaian kesesuaian, baik yang akan maupuntelah ditetapkan, serta partisipasi dalam peijanjianyang terkait dengan standardisasi baik di tingkatbilateral maupun plurilateral, dan dengan badanstandardisasi dan prosedur penilaian kesesuaian ditingkat regional dan intemasional

PJ data: Bit. SPSPK

Sumber data:

Bit. SPSPK

Meningkatkanpengendalianpenerapan standar danpenilaian kesesuaian

Persentase produk bertandaSNI yang sesuai denganpersyaratan SNI

Perhitungan:

(Jumlah produk uji petik yang sesuai persyaratanSNI tahun n)

X 100%

(Jumlah produk uji petik tahun n)

PJ data: Bit. SPSPK

Sumber data:

Bit. SPSPK


-24-

Definisi:

Efektifitas penerapan SNI dan Pemenuhan produkbertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNIdilakukan melalui uji petik ^

Meningkatkanpemenuhan kewajibanintemasional bidangstandar dan penilaiankesesuaian

Jumlsih Keberterimaan

Sistem SPK di Forum

Bilateral, Regional danMultilateral

Perhitungan:

Jumlah keberterimaan sistem SPK di forumbilateral, regional, dan multilateral (kumulatil)

Definisi:

Keberterimaan Sistem SPK adalah keberterimaanatas posisi Indonesia dalam bidang SPK pada pasarglobal yang dimanfaatkan untuk menyusunStrategi Standardisasi Nasional dan/atau regulasiteknis yang dijalankan dalam rangka mendukungdaya saing dan ekspansi produk unggulan nasionaldi pasar global

PJ data: Dit. SPSPK

Sumber data:

Dit. SPSPK

Persentase kepentinganIndonesia di bidang SPKyang dipeijuangkan di forumBilateral, Regional danMultilateral

Perhitungan:

(Jumlah kepentingan Indonesia di bidang SPK yangdipeijuangkan di forum Bilateral, Regional danMultilateral)

X 100%

(Jumlah kepentingan Indonesia di bidang SPKforum Bilateral, Regional dsin Multilateral)

Definisi:

Terpenuhinya kepentingan Indonesia di bidang SPKdi forum Intemasional dalam bentuk peningkatandaya saing produk Indonesia yang dilakukanmelalui peijanjian baik bilateral maupun regionaldan multilateral

PJ data: Dit. SPSPK

Sumber data:

Dit. SPSPK

E:\SK K^is\Lain-Iain^20l9\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-25-

D^REKTOKATPKNGUATANPENE™^^^^^ evaluasi dan pelaporan. serta■ pef^sra^TpemXhan kewajiban intemasiona: di bidang konsultasi dan d.semmasi penerapan

standar dan penilaian kesesuaian.

Punasi • a penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuân, fasilitasi■ • pelXt usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian

b penâ^^pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuman, fasilitasipelaku usaha dan fasiUtasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian

c Srja'aptTVelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi stand^ dan pendm^Lsûân, fasiUtasi pelaku usaha dan fasiUtasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapanstaadar dan penilaian kesesuaian; dan , j- •

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional bidang disemmasi dan konsultasipenerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Indikator Kinerja Utama :

THiiSifniii

1 Meningkatkanpenerapan SNI olehpelakuusaha/organisasi

kator Kineija Utama

Persentase Standar NasionalIndonesia (SNI) yangditerapkan

Jumlah organisasi yangmenerapkan StandarNasional Indonesia (SNI)

Cara Perhitungan

Perhitungan:

Jumlah SNI yang diterapkanX 100%

Jumlah total SNI yang aktif

Defmisi:

SNI yang diterapkan adalah SNI yang diterapkanorganisasi dibuktikan dengan sertifikatPerhitungan:

Jumlah organisasi yang menerapkan SNI (tahunn+(n-l))

Defmisi:

Organisasi yang menerapkan Standar NasionalIndonesia (SNIl adalah organisasi vang menerapkan

PJ Data/Sumber Data-

PJ data: Dit. PPSPK

Sumber data:

Dit. PPSPK

PJ data: Dit. PPSPK

Sumber data:

Dit. PPSPK

E;\SK Kris\Lain-iain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-26-

Jumlah pelaku usaha yangdifasilitasi dalam penerapanSNI

Jumlah pelaku usahapenerap SNI yang menjadirole model penerapan SNI

Jumlah SNI yangdidiseminasikan

SNI dibuktikan dengan sertifikat dan berdasarkankebijakan K/L penerapannya

Perhitungan:

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalampenerapan SNI (tahun n+(n-l))

Definisi:

Fasilitasi pelaku usaha dalam penerapan SNIadalah pelaku usaha yang dibina penerapan SNIPerhitungan:

Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadirole model penerapan SNI (tahun n=(n+l))

Definisi:

Role model penerapan SNI adalahperusahaan/organisasi yang berhasil memperolehsertifikat dan perusahaan/organisasi penerima SNIAward

PJ data: Dit. PPSPK

Sumber data:

Dit. PPSPK

PJ data: Dit. PPSPK

Sumber data:

Dit. PPSPK

Perhitungan:

Jumlah SNI yang didiseminasikan (tahun n+(n-l))

Definisi:

SNI yang didiseminasikan adalah SNI yangdidiseminasikan baik melalui pertemuan maupunmedia lainnya

PJ data: Dit. PPSPK

Sumber data:

Dit. PPSPK

Meningkatkankemampuan LPKdalam mendukungpenerapan SNI

Jumlah LPK yang berhasildifasilitasi dalam

mendukung penerapan SNIdan siap diakreditasi KAN

Perhitungan:

Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalammendukung penerapan SNI dan siap di akreditasiKAN (tahun n)

Definisi:

PJ data: Dit. PPSPK

Sumber data:

Dit. PPSPK

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yangdifasilitasi oleh BSN dan siap di akreditasi oleh


-27-

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam rangkamenambah ruang lingkup akreditasi ataumenambah ketersediaan LPK

III. DEPUTI BIDANG AKREDITASI

1. Tugas

2. Fungsi

melaksanakan penjoisunan dan pelaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembagapenilaian kesesuaian.a. penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi,

laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, danlembaga sertifikasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi,laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, danlembaga sertifikasi;

0, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratoriumkalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahanacuan, dan lembaga sertifikasi;

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembagapenilaian kesesuaian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

' Cara^Peshitungan;. Data/Su^1 Terwujudnya daya

saing produkberstandar di pasardomestik dan global

1 Persentase pertumbuhanekspor Produk Nasional yangdidukung SNl, Laboratorium,Lembaga Sertifikasi danMetrologi (Standar NasionalSatuan Ukuran)

Perhitungan:

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNl,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n-1)

X 100%

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNl,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologitahun n)

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Kerja


-28-



Kesesuaian

Definisi:

Survei angka pertumbuhan ekspor terhadapsample klien LPK yang diakreditasi KAN yangterkait dengan sertifikasi 14001, 9001, 22000,SVLK, halal; laboratorium; Lembaga Inspeksi;Sertifikasi Produk; SNSU

Perhitungan:


X 100%


Definisi:

Survei ke retail besar yang memiliki banyakcabang seluruh Indonesia (Hypermart, Transmart,Alfamart, Indomart) dikawassin Jabodetabek.Survei dilakukan pada beberapa produk ber SNIwajib untuk produk (makanan, minuman, helm,elektronik dan mainan) dan ber SNI tidak wajib(mie instan, kertas, bihun, mie kering dan lampu)Perhitungan:


Definisi:

Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkatkepuasan masyarakat terhadap efektifitas SistemStandardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Responden survei adalah stekholder SPK (KomiteTeknis, Laboratorium Uji dan Laboratorium

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

E:\SK ICris\Lain-lain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-29-

Kalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKMBinaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yangdilakukan dengan metode survei langsung dantidak langsung dengan menggunakan kuisionerdengan minimal responden 100.

MeningkatkanKapasitas dan KualitasPengelolaan Akreditasi

Jumlah Lembaga PenilaianKesesuian (LPK) yang diakreditasi

Perhitungan:

Jumlah LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) yangdi akreditasi oleh KAN (kumulatif)Definisi:

Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan danproses penilaian untuk menyatakan kesesuaiansuatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNItertentu. Sesuai PP 102/2000, Komite AkreditasiNasional (KAN) diberikan tugas untuk memberikanakreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian(Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi,Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, danLembaga Sertifikasi)

PJ Data: Dit AL, DitALTS

Sumber Data:

Dit AL, Dit ALIS

Jumlah pengakuanakreditasi secara

intemasional

Perhitungan:

Jumlah pengakuan akreditasi (Laboratorium danLembaga Inspeksi) secara intemasional (kumulatif)

Definisi:

PJ Data: Dit Sishar

Sumber Data:

Dit AL, Dit ALIS, DitSishar

Pengakuan akreditasi secara intemasionalmerupakan pengakuan yang diberikan olehorganisasi intemasional/regional (MutualRecognition Arrangement/MRA APAC-ILAC, PACMLA) kepada badan akreditasi dalam menjalankankegiatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian

Jumlah skema akreditasi

untuk memenuhi kebutuhan

pemangku kepentingan

Perhitungan:

Jumlah kumulatif skema akreditasi Laboratorium,

lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yangdikembangkan dan dipelihara untuk memenuhikebutuhan pemangku kepentingan

PJ Data: Dit Sishar

Sumber Data:

Dit Sishar


-30-

Definisi:

Skema akreditasi adalah aturan, prosedur, danmanajemen yang berlaku untuk melaksanakanpenilaian terhadap LPK (laboratorium, lembagainspeksi dan lembaga sertifikasi)

DIREKTORAT SISTEM DAN

Tugas :

Fungsi

Indikator Kineija Utama :

1^ ; ; Sasaran

Meningkatkan 1Kapasitas dan KualitasSistem dan

Harmonisasi Akreditasi

HARMONISASI AKREDITASI ^ • i ri, •melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratonum kalibrasi,laboratorium raedik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bah^ acuar^ dan lembagasertifikasi, dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga pemlaiankesesuaian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi.a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi,

laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, danlembaga sertifikasi; . , i. x •

b pengembangan dan pemeliharaan sistem di bidang akreditasi laboratonum pengujian, laboratoriumkalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan,dan lembaga sertifikasi; .. . , vu •

c. penyiapan pelaksanaan harmonisasi di bidang akreditasi laboratonum pengujian, laboratonum kalibrasi.laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, danlembaga sertifikasi; . • • i j-* •

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasilaboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara ujiprofisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;

e. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional; danf. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratonum

pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi,produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi.


Jumlah pengakuan Skemaakreditasi secara

internasional

Cara Perhitungan

Perhitungan:

Jumlah kumulatif skema akreditasi Laboratorium,lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yangdiakui secara internasional

PJ Data/Sumber Data

PJ Data: Dit. Sishar

Sumber Data:

Dit. Sishar

E:\SK Kris\Lain-l8in\2019\SK perubahan Ketima IKU BSN.doc

-31 -

Jumlah skema akreditasilaboratorium, lembagainspeksi dan lembagasertifikasi untuk memenuhikebutuhan pemangkukepentingan

Persentase Pemeliharaan

kebijakan akreditasilaboratorium, lembagainspeksi dan lembagasertifikasi

Definisi:

Pengakuan skema akreditasi secara intemasionalmerupakan pengakuan terhadap skema akreditasiLaboratorium, lembaga inspeksi, dan lembagasertifikasi secara intemasional melalui peijanjianMRA/MLA dengan organisasi/lembaga akreditasiintemasional yang relevan, yaitu APAC, lAF danILAC

Perhitungan:

Jumlah kumulatif skema akreditasi Laboratorium,lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yangdikembangkan dan dipelihara untuk memenuhikebutuhan pemangku kepentingan

Definisi:

Skema akreditasi adalah aturan, prosedur,dan manajemen yang berlaku untukmelaksanakan penilaian terhadap LPK(laboratorium, lembaga inspeksi dan lembagasertifikasi)Perhitungan:

Jumlah kebijakan yang dikaji dan dikembangkanX 100%

Jumlah total kebijakan yang tersedia dandikembangkan

Definisi:

Pemeliharaan Kebijakan akreditasi adalahkegiatan untuk menjaga/mempertahankan/menyediakan kebijakan akreditasi dengan carapengkajian/ pengembangan kebijakan akreditasilaboratorium, lembaga inspeksi, dan lembagasertifikasi


Sumber Data:

Dit. Sishar


Sumber Data:

Dit. Sishar

E;\SK Kris\Lain-lain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-32-

DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM

1. Tugas

2. Fungsi

3. Indikator Kinerja Utama

;' ■;1 Meningkatkan 1

Kapasitas dan KualitasPengelolaan AkreditasiLaboratorium

melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratoriumpengujian, laboratoriiim kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahanacuan. .. , ^ ^ , .-ua. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi,

laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;b. pelaksanaan proses akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik,

penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan; danc. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian,

laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

Indikator Kmeija Utama. | ■Jumlah Laboratorium,Penyelenggara Uji Profisiensidan Produsen Bahan Acuanyang di akreditasi

Jumlah pengakuanakreditasi Laboratorium,Penyelenggara Uji Profisiensidan Produsen Bahan Acuansecara intemasional

Cara Perhitungan

Perhitungan:Jumlah LPK (Laboratorium, Penyelenggara UjiProfisiensi dan Produsen Bahan A

Definisi:Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan danproses penilaian untuk menyatakan kesesuaiansuatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNItertentu. Sesuai PP 102/2000, Komite AkreditasiNasional (KAN) diberikan tugas untuk memberikanakreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian(Laboratorium Penguji, Labortaorium Kalibrasi,Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, danLembaga Sertifikasi)Perhitungan:Jumlah pengakuan akreditasi (Laboratorium,Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen BahanAcuan) secara intemasional (kumulatif)

PJ Data/Suinber Data -PJ Data: Dit AL

Sumber Data:Dit AL

PJ Data: Dit AL

Sumber Data:Dit AL

E:\SK Kris\Lain-!ain\2019\SIC pcrubahan Kclima IKU BSN.doc

-33-

Persentase Proses waktu

akreditasi Laboratorium,Penyelenggara Uji Profisiensidan Produsen Bahan Acuan

kurang dari 12 bulan

Definisi:

Pengakuan akreditasi secara intemasionalmerupakan pengakuan yang diberikan olehorganisasi intemasional/regional (MutualRecognition Arrangement/MRA APAC-ILAC)kepada badan akreditasi dalam menjalankankegiatan akreditasi lembaga peniLaian kesesuaianPerhitungan:

Jumlah proses waktu akreditasi (Laboratorium,Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen BahanAcuan) >12 bulan

X 100%

Jumlah total akreditasi yang dilayanani (tahun n)

Definisi:

Proses waktu akreditasi mulai dari persetujuantim asesmen saat permohonan akreditasi sampaidengan keputusan akreditasi oleh KAN yangdiselesaikan kurang dari 12 bulan

PJ Data: Dit AL

Sumber Data:

Dit AL

IIL3 DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Tugas

2. Fungsi

melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembagainspeksi dan lembaga sertifikasi.a. penjdapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi,b. pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; danc. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga

sertifikasi.

E:\SK ICris\Lain-lain\2019\SK perubahan Keiima IKU BSN.doc

-34-


Sasaran

Meningkatkan 1Kapasitas dan KualitasPengelolaan AkreditasiLembaga Inspeksi danLembaga Sertifikasi


Jumlah Lembaga Inspeksidan Lembaga SertiOkasi yangdi akreditasi

Jumlah pengakuanakreditasi Lembaga Inspeksidan Lembaga Sertifikasisecara intemasional

PJ Data/Sumber Data

PJ Data:Dit ALIS

Cara Perhitungan Pj Data/Sun

Perhitungan: Data:Dit A.Jumlah LPK (Lembaga Inspeksi dan LembagaSertifikasi) yang di akreditasi oleh KAN (kumulatif) Sumber Data:

Dit ALIS

Definisi:

Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan danproses penilaian untuk menyatakan kesesuaiansuatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNItertentu. Sesuai PP 102/2000, Komite AkreditasiNasional (KAN) diberikan tugas untuk memberikanakreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian(Laboratorium Penguji, Labortaorium Kalibrasi,Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, danLembaga Sertifikasi)Perhitungan:

Jumlah pengakuan akreditasi (Lembaga Inspeksidan Lembaga Sertifikasi) secara intemasional(kumulatif)

Definisi:

Pengakuan akreditasi secara intemasionalmerupakan pengakuan yang diberikan olehorganisasi intemasional/regional (PAC MLA)kepada badan akreditasi dalam menjalankankegiatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian

Persentase Proses waktu Perhitungan:akreditasi Lembaga Inspeksi Jumlah proses waktu akreditasi (Lembagadan Lembaga Sertifikasi Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi) >12 bulankurang dari 12 bulan x 100%

Jumlah total akreditasi yang dilayanani (tahun n)

PJ DataiDit ALIS

Sumber Data:

Dit ALIS

PJ Data:Dit ALIS

Sumber Data:

Dit ALIS

E:\SK KrisVLain-Ia)n\2019\SK perubohan Keh'ma IKU BSN.doc

-35-

Definisi:

Proses waktu akreditasi mulai dari persetujuantim asesmen saat permohonan akreditasi sampaidengan keputusan akreditasi oleh KAN yangdiselesaikan kurang dari 12 bulan

IV.

1.

2.

DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

Tugas :

Fungsi

b

a

m

.

elaksanakan penjnjisunan dan pelaksainaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuanukuran.

pen5msunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satnan ukuran fisika, radiasi, kLmia,biologi dan sistem ketertelusuran pengukuran;pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia,biologi dan sistem ketertelusuran pengukuran;pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika,radiasi, kimia, biologi dan sistem ketertelusuran pengukuran;pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengelolaan standar nasional satuanukuran fisika, radiasi, kimia, biologi dan sistem ketertelusuran pengukuran; danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.


-36-

Indikator Kineria Utama

Sasaran

Terwujudnya dayasaing produkberstandar di pasardomestik dan global


Persentase pertumbuhanekspor Produk Nasional yangdidukung SNI, Laboratorium,Lembaga Sertifikasi danMetrologi (Standar NasionalSatuan Ukuran}


Cara Perhitungah

Perhitungan:

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n-1)

X 100%

(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI,Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologithn n)

Definisi:

Survei angka pertumbuhan ekspor terhadapsample klien LPK yang diakreditasi KAN yangterkait dengan sertifikasi 14001, 9001, 22000,SVLK, halal; laboratorium; Lembaga Inspeksi;Sertifikasi Produk; SNSU

Perhitungan:


X 100%


Definisi:

Survei ke retail besar yang memiliki banyakcabang seluruh Indonesia (Hypermart, Transmart,Alfamart, Indomart) dikawasan Jabodetabek.Survei dilakukan pada beberapa produk ber SNIwaiib untuk produk (makanan, minuman, helm,

PJ Data/Sumber Data

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

E:\SK ICrisVLain-Iain\20I9^Kpcrubahan KeUma [KU BSN.doc

37


Kesesuaian

elektxonik dan mainan) dan ber SNI tidak w^ib(mie instan, kertas, bihun, mie kering dan latnpu)Perhitungan:


Definisi:

Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkatkepuasan masyarakat terhadap efektifitas SistemStandardisasi dan Penilaian Kesesuaian.Responden survei adcdeih stekholder SPK (KomiteTeknis, Laboratorium Uji dan LaboratoriumKalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKMBinaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yangdilakukan dengan metode survei langsung dantidak langsung dengan menggunakan kuisionerdengan minimal responden 100.

PJ data: Pusrisbang

Sumber data:

Seluruh Unit Keija

MeningkatkanKapasitas dan KualitasPengelolaan StandarNasional Satuan

Ukuran

Jumlah Sertifikat Kalibrasi

yang tertelusur ke StandarNasional Satuan Ukuran

(SNSU)

Perhitungan:

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke SImelalui Standar Nasional Satuan Ukuran (thn n)Definisi:

Sertifikat kalibrasi yang tertelusur adalahsertifikat yang diterbitkan oleh Lab kalibrasiterakreditasi KAN yang tertelusur ke SI melaluiSNSU

PJ data: Dit. MRB, Dit.TK

Sumber Data:

Dit. MRB, Dit. TK

Jumlah Kebijakan SNSU Perhitungan:

Jumlah Kebijakan SNSU (tahun n)

Definisi:

Berupa kebijakan SNSU yang menjadi acuansecara nasional


Sumber Data:

Dit. MRB, Dit. TK

E:\SK Kjis\Lain-lain\20I9\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

38-

6 Jumlah kemampuanpengukuran dan kalibrasiyang dihasilkan dan diakuisecara intemasional

Jumlah lingkup kemampuanpengukuran dan kalibrasi

Perhitungan:

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi

Definisi:

Kemampuan kalibrasi dan pengukuran yangtersedia untuk pelanggan sebagaimanadipublikasikan dalam basis DataKCDB dari CIPMMRA

Perhitxingan:

Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dankalibrasi yang dimiliki lingkup Deputi SNSU(kumulatif)

Definisi:

Jumlah keseluruhan kemampuan kalibrasi danpengukuran lingkup Deputi SNSU


Sumber Data:

Dit. MRB, Dit. TK


Sumber Data:

Dit. MRB, Dit. TK

IV . 1 DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN MEKANIKA, RADIASI, DAN BIOLOGI

1. Tugas

2. Fungsi

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhankewajiban intemasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistemketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi. i j • +a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem

ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi,penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistemketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi,penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelola^ standar nasion^ f i ^sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi,

penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengelolaan standar nasionalsatuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, sertaradiasi dan biologi.

b.

0.

d.


>39-


Sasaran . „ :

Meningkatkan 1Kapasitas dan KualitasPengelolaan StandarNasional Satuan

Ukuran

indikator Kineija Utama


yang diterbitkan

Jumlah Kebijakan StandarNasional Satuan Ukuran

Mekanika, Radiasi danBiologi

Jumlah kemampuanpengukuran dan kalibrasiyang dihasilkan dan diakuisecara intemasional bidangMekanika, Radiasi dan

Biologi

Cara Perhitungan , ' .

Perhitungan:

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkanDirektorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi(tahun n)

Definisi:

Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan adalahsertifikat hasil kalibrasi yang dikeluarkan olehDirektorat SNSU Mekanika, Radiasi dan BiologiPerhitungan:

Jumlah Kebijakan SNSU untuk lingkup Mekanika,Radiasi dan Biologi (tahun n)

Definisi:

Berupa kebijakan SNSU yang menjadi acuansecara nasional untuk lingkup Mekanika, Radiasidan BiologiPerhitungan:

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasiyang dihasilkan dan diakui secara intemasionalbidang Mekanika, Radiasi dan Biologi, yang dapatdilihat pada website BIPM (kumulatif)

Definisi:

Kemampuan kalibrasi dan pengukuran yangtersedia untuk pelanggan khususnya untuklingkup Mekanika, Radiasi dan Biologi:sebagaimana dipubUkasikan dalam basisDataKCDB dari CIPM MRA

pj Data/Sumber Data,

PJ data: Dit. MRB

Sumber Data:

Dit. MRB

PJ data: Dit. MRB

Sumber Data:

Dit. MRB

PJ data: Dit. MRB

Sumber Data:

Dit. MRB

E;\SK KrisVLain-lain\20I9\SKpenibahan Kelima fKU BSN.doc

40

Jumlah lingkup kemampuanpengukuran dan kalibrasibidang Mekanika, Radiasidan Biologi

Jumlah posisi dan peranstrategis dalam organisasimetrologi ilmiah di tingkatregional dan intemasional

Perhitungan:

Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dankalibrasi yang dimiliki Direktorat SNSU Mekanika,Radiasi dan Biologi. (kumulatif)

Definisi:

Keseluruhan kemampuan kalibrasi danpengukuran Direktorat SNSU Mekanika, Radiasidan Biologi.

Perhitungan:

Jumlah posisi dan peran strategis dalamorganisasi metrologi ilmiah di tingkat regional danintemasional (tahun n)

Definisi:

Posisi strategis diantaranya adalah sebagi contohketua Technical Committe, Ketua Focus Group,Narasumber, reviewer, asesor pada organisasimetrologi ilmiah di tingkat regional danintemasional.

PJ data: Dit. MRB

Sumber Data:

Dit. MRB

PJ data: Dit. MRB

Sumber Data:

Dit. MRB

IV .2 DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN TERMOELEKTRIK DAN KIMIA

1. Tugas

2. Fungsi

melaiksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhankewajiban intemasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistemketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia.a. penyiapan pen3rusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem

ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia,b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem

ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia,c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan

sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, sertakimia; dan j • i

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengelolaan standar nasional

E:\SK Kris\Lain-lain\2019\SIC pcrubahan Kelima IKU BSN.doc

-41-

satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikandan waktu, serta kimia.


! I Sasaran

Meningkatkan 1Kapasitas dan KualitasPengelolaan StandarNasional Satuan

Ukuran



yang diterbitkan

Jumlah Kebijakan StandarNasional Satuan Ukuran

Termoelektrik dan Kimia

Jumlah kemampuanpengukuran dan kalibrasiyang dihasilkan dan diakuisecara intemasional bidangTermoelektrik dan Kimia

Cara Perhitungan

Perhitungan:

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkanDirektorat SNSU termoelektrik dan Kimia

(thn n)

Defmisi:

Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan adalahsertifikat hasil kalibrasi yang dikeluarkanoleh Direktorat SNSU Termoelektrik dan

Kimia

Perhitungan:

Jumlah Kebijakan SNSU untuk lingkupTermoelektrik dan Kimia (tahun n)

Defmisi:

Berupa kebijakan SNSU yang menjadiacuan secara nasional untuk lingkupTermoelektrik dan Kimia

Perhitungan:

Jumlah kemampuan pengukuran dankalibrasi yang dihasilkan dan diakui secaraintemasional bidang Termoelektrik danKimia, yang dapat dtlihat pada website BIPM(kumulatif)

Defmisi:

Kemampuan kalibrasi dan pengukuran yangtersedia untuk pelanggan khususnya untuklingkup Termoelektrik dan Kimia

Sumber Data •

PJ data: Dit. TK

Sumber Data:

Dit. TK

PJ data: Dit. TK

Sumber Data:

Dit. TK

PJ data: Dit. TK

Sumber Data:

Dit. TK

E:\SK Kri5\Lain-lain\20l9\SK perubahan iCelima IKU BSN.doc

42

sebagaimana dipublikasikan dalam basisData KCDB dari CIPM MRA

4 Jumlah lingkup kemampuanpengukuran dan kalibrasibidang Termoelektrik danKimia

Perhitungan:

Jumlah lingkup kemampuan pengukurandan kalibrasi yang dimiliki Direktorat SNSUTermoelektrik dan Kimia (kumulatif).

Definisi:

Keseluruhan kemampuan kalibrasi danpengukuran dari Direktorat SNSUTermoelektrik dan Kimia

PJ data: Dit. TK

Sumber Data:

Dit. TK

5 Jumlah posisi dan peranstrategis dalam organisasimetrologi ilmiah di tingkatregional dan intemasional

Perhitungan:

Jumlah posisi dan peran strategis dalamorganisasi metrologi ilmiah di tingkatregional dan intemasional (tahun n)

Definisi:

Posisi strategis diantaranya adalah sebagicontoh ketua Technical Committe, KetuaFocus Group, Narasumber, reviewer, asesorpada organisasi metrologi ilmiah di tingkatregional dan intemasional.

PJ data: Dit. TK

Sumber Data:

Dit. TK

V. SEKRETARIAT UTAMA

1. Tugas

2. Fungsi

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasikepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.a. koordinasi kegiatan di lingkungan BSN;b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSN;c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya

aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, keijasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasiBSN;

d. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

E;\SK Kris\Lain-laiii\2019\SK penibahan Kelima IKU BSN.doc

-43-

Indikator Kineria Utama :

Sasaran

Meningkatkan kineija 1sistem pengelolaananggaran, sumber dayamanusia, tata kelola

dan organisasi yangprofesional

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaanbarang/jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.


Tingkat pelaksanaanReformasi Birokrasi BSN

Tingkat kualitasakuntabilitas kinerja BSN

Cara Perhitungan

Perhitungan:


Definisi:

Reformasi birokrasi adalah upaya untukmelakukan pembaharuan dan perubahanmendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan dalam rangka mewujudkantata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuranpenilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan olehKemenPANRB menggunakan penilaian KomponenPengungkit dan Komponen Hasil.Perhitungan:

Hasil Penilaian lembar keija evaluasi AKIP dardKemenPANRB

Definisi:

Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh

KemenPANRB dengan tujuan meningkatkanakuntabilitas atas outcome terhadap penggunaananggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5komponen: Perencanaan Kinerja (35%),Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja(15%), Evaluasi internal (10%), dan CapaianKineria (20%).

Pj Data/Sumber Data

PJ Data: Biro SDMOH,

Inspektorat

Sumber Data:

Biro SDMOH,Inspektorat

PJ Data: Biro PKU,Inspektorat

Sumber Data:


E:\SK Kris\Lain-lam\2019\SK perubahan Kclima IKU BSN,doc

-44-

Opini atas laporan keuanganBSN


Tingkat citra kelembagaan

Indeks kepuasan layananinternal lingkup Settama

Perhitungan:


Definisi:

Opini atas Laporan Keuangan n-1 yangdikeluarkan oleh BPK setetelah dilakukanpemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalamsetahun.

Perhitungan:


Jumlah unit kerja yang dinilaiDefinisi:

Penilaian penerapan budaya keija unit kerja dilingkungan BSN dengan kriteria/metode kontesantar unit keijaPerhitungan:

Hasil survey terhadap stakeholder BSN tentangtanggapan mereka terhadap BSN (skala 1-5)

Definisi:

Citra kelembagaan adalah tingkat gambaranmental seseorang/gambaran kesan seseorangterhadap BSNPerhitungan:

Hasil survey layanan internal lingkup Settama(skala 1-5)

Definisi:

Survei untuk mengukur kepuasan layananlingkup Settama yang ditujukan kepada Unit Keijadi lingkungan BSN


Sumber Data:


PJ Data: Biro SDMOH

Sumber Data:

Biro SDMOH

PJ Data: Biro HKLI

Sumber Data:

Biro HKLI

PJ Data: Biro HKLI

Sumber Data:

Biro HKLI


45-

Meningkatkan kineijapengelolaanperencanaan,

keuangan dan umum

8

Persentase realisasi anggaranBSN

Persentase kesesuaian

penyusunan dan ketepatanwal^ penyampaian LaporanKeuangan dan LaporanKineija

Perhitungan:

Juml realisasi anggaran BSN (SP2D)X 100%

Juml pagu anggaran BSN

Definisi:

Anggaran BSN tahun beijalan sesuai DIPA/RKAKLyang digunakan untuk pelaksanaan kegiatanPerhitungan:

Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan KineijaBSN (tahun n-1) yang disampaikan tepat waktu

X 100%

Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan KineijaBSN (tahun n-1) yang disusun

Definisi:

Laporan Keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan K/L meliputi Laporan RealisasiAnggaran, Neraca dan Catalan atas LaporanKeuangan yang ditandatangani olehMenteri/Pimpinan Lembaga sebagai PenggunaAnggaran.Laporan Kineija merupakan bentuk akuntabilitasdari pelaksanaan tugas dan fungsi yangdipercayakan kepada setiap instansi pemerintahatas penggunaan anggaran.

PJ Data: Biro PKU

Sumber Data:

Biro PKU

PJ Data: Biro PKU

Sumber Data:

Biro PKU

Meningkatkan kineijapengelolaan SDM,Organisasi dan Hukum

Persentase pemenuhanAparatur Sipil Negara (ASN)yang mengikuti programpeningkatan kompetensi

Perhitungan:

Jumlah ASN yg mengikuti program peningkatankompetensi minimal 20 jam/thn

X 100%

Jumlah total ASN BSN

PJ Data: Biro SDMOH

Sumber Data:

Biro SDMOH

E:\SK Kris\Uin-lain\2019\SK penibahan Kelima IKU BSN.doc

46-

Definisi:

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikutiprogram peningkatan kompetensi minimal 20iam/thn.

10 Jumlah peraturanpemndang - undangan dibidang Standardisasi danPenilaian Kesesuian (SPK)yang ditetapkan

Perhitungan:

Jumlah peraturan perundang - undangan yangditetapkan (tahun n)

Definisi:

Peraturan perundang - undangan yang ditetapkan

PJ Data: Biro SDMOH

Sumber Data:

Biro SDMOH

4 Meningkatkan kineijapengelolaan Humas,Keijasama danLayanan Informasi

11 Jumlah Publikasi

Kelembagaan

Perhitungan:

Jumlah Publikasi Kelembagaan (tahun n)

Definisi:

Publikasi Kelembagaan adalah suatu prosespenyampaian pesan kelembagaan kepadapubliknya yang lebih banyak disampaikan melaluimedia massa. Publikasi kelembagaan BSN terdiridari artikel berita (media massa umum, websiteBSN, maialah SNI Valuasi) dan kalender BSN

PJ Data: Biro HKLI

Sumber Data:

Biro HKLI

12 Persentase KeijasamaKelembagaan yangditindaklanjuti

Perhitungan:

Jumlah keijasama yang ditindaklanjuti padatahun n

X 100%

Jumlah keijasama sampai tahun n-1

Definisi:

Keijasama kelembagaan yang ditindaklanjuti ataudiimplementasikan ke dalam program nyata padakedua belah pihak penandatangan keriasama

PJ Data: Biro HKLI

Sumber Data:

Biro HKLI

13 Jumlah pengunjung Sisteminformasi SPK

Perhitungan:

Jumlah pengunjung Sistem informasi SPK (tahunn)

PJ Data: Pusdatin

Sumber Data:

E:\SK Kris\Lain-lain\20I9\SKpenibahan Kelima IKU BSN.doc

Definisi:

Pengguna Sistem Informasi SPK antara lain SNIComer, Lite, pengunjung perpustakaan,penyebarluasan publikasi, pengunjung KLT,

Pusdatin, Biro HKLI

ameran

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM

Tugas

Fungsi


Sasar^

Meningkatnya kineija Isistem pengelolaananggaran, sumber dayamanusia, tata keloladan organisasi yangprofesional

melalcsanalcan koordinasi dan penjoisunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan dan pemberiandukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaanbarang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.a. penyiapan koordinasi dan penjmsunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan

pelaporan kineija;b. pelaksanaan perbendabaraan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan

negara bukan pajak;c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dand. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Indikator Kiheija Utama

Tingkat kualitasakuntabilitas kineija BSN

Cara Perhitungan

Perhitungan:

Hasil Penilaian lembar keija evaluasi AKIP dariKemenPANRB

Definisi:

Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh

KemenPANRB dengan tujuan meningkatkanakuntabilitas atas outcome terhadap penggunaananggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5komponen: Perencanaan Kineija (35%),Pengukuran Kineija (20%), Pelaporan Kineija(15%), Evaluasi internal (10%), dan CapaianKineija (20%).

PJ Data/ Sumber Data

PJ Data: Biro PKU (BagPerencanaan),Inspektorat

Sumber Data:

Biro PKU (BagPerencanaan),Inspektorat

E;\SK Kris\Lain-lain^019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doe

48-

Opini BPK atas laporankeuangan BSN

Indeks kepuasan layananinternal Biro PKU

Perhitungan:


Definisi:

Opini atas Laporan Keuangan n-1 yangdikeluarkan oleh BPK setetelah dilakukanpemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalamsetahun.

Perhitungan:

Hasil survey layanan internal Biro PKU (skala 1-5)

Definisi:

Survei untuk mengukur kepuasan layanan BiroPKU yang ditujukan kepada Unit Keija dilingkungan BSN

PJ Data: Biro PKU (BagKeuangan), Inspektorat

Sumber Data:

Biro PKU (BagKeuangan), Inspektorat

PJ Data: Biro PKU (BagPerencanaan)

Sumber Data:

Biro PKU (BagPerencanaan, BagKeuangan, Bag Umum)

Terselenggaranyapenyusunan anggaran

dan pelaksanaanmoney yang efektif danakuntabel

4 Persentase penyelesaian danpenyampaian dokumenrencana keija dan anggaranyang tepat waktu

Perhitungan:

Jumlah dokumen rencana keija dan anggaranyang disampaikan ke Kemenkeu tepat waktu

X 100%

Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaranyang disusun

Definisi:

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yangberisi rencana pendapatan, rencana belanjaprogram dan kegiatan SKPD dan K/L sertarencana pembiayaan serta prakiraan maju untuktahun berikutnya.


Sumber Data:

Biro PKU (BagPerencanaan)

Persentase penyelesaian danpenyampaian laporan kineijatepat waktu

Perhitungan:

Jumlah Laporan Kineija yang disampaikan kepadaKemenPANRB tepat waktu

X 100%


Sumber Data:


-49

Persentase hasil monev yangditindaklanjuti

Jumlah Laporan Kineija yang disusun (1 BSN, 5Ess I, 16 Ess II)

Definisi:

Laporan kineija merupakan bentuk akuntabilitasdari pelaksanaan tugas dan fungsi yangdipercayakan kepada setiap instansi pemerintahat as penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penjoisunanlaporan kineija adalah pengukuran kineija danevaluasi serta pengungkapan (disclosure) secaramemadai hasil analisis terhadap pengukurankineija.Perhitungan:

Jumlah hasil Monev Unit keija (bulanan,triwulanan) yang ditindaklanjuti

X 100%

Jumlah hasil Monev Unit keija (bulanan,triwulanan) yang harus ditindaklanjutiDefinisi:

Monitoring dan evaluasi (monev) adalah suatuproses pemantauan dan penilaian kemajuan sertakeberhasilan suatu kegiatan.



Sumber Data:


Terkelolanya anggaranyang akurat danakuntabel

Persentase kesesuaian

penyusunan danpenyampaian laporankeuangan tepat waktu

Perhitungan:

Jumlah penyampaian Laporan Keuangan kepadaKemenkeu tepat waktu

X 100%

Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun

Definisi:

Laporan Keuangan K/L merupakanpertanggungjawaban keuangan K/L meliputiLaporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catalanatas Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh

PJ Data: Biro PKU (BagKeuangan)

Sumber Data:

Biro PKU (BagKeuangan)

E:\SK Kns\Lain-lain\20l9\SK penibahan Kelima IKU BSN.doc

-50

8 Persentase penyampaianlaporan PNBP tepat waktu

Menteri/Piinpinan Lembaga sebagai PenggunaAnggaran dan dilampiri dengan Laporan BarangPenggunamenurut Standar Akuntansi Keuangan

dan Laporan Rekening Pemerintah.(SAK)

Perhitungan:

Jumlah penyampaian Laporan PNBP kepadaKemenkeu tepat waktu

X 100%

Jumlah dokumen laporan PNBP yang disusun

Definisi:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalahseluruh penerimaan Pemerintah FHisat yang tidakberasal dari penerimaan perpajakan. PNBPdipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintahdengan perintah UU atau PP atau penunjukan dariMenteri Keuangan. PNBP yang telah dipungut atauditagih tersebut kemudian disetorkan ke kasnegara dan wajib dilaporkan secara tertulis kepadaMenteri Keuangan dalam bentuk Laporan RealisasiPNBP Triwulan

PJ data: Biro PKU (BagKeuangan)

Sumber Data:

Biro PKU (BagKeuangan)

Terkelolanya pelayananadministrasi dan

ketatausahaan yangsistematis

Persentase pemenuhankebutuhan sarana dan

prasarana untukpelaksanaan tugas BSN

Perhitungan:

Jumlah sarpras yang dapat tersediaX 100%

Jumlah sarpras yang dibutuhkan berdasarkananalLsa kebutuhan

Definisi:

Sarana dan prasarana (sarpras) kantor adalahsegala sesuatu yang dapat dipakai sebagaipenunjang utama terselenggaranya pelaksanaantugas perkantoran.

PJ Data: Biro PKU (BagUmum)

Sumber Data:

Biro PKU (Bag Umum)

E:\SK Kris\Lain-lain\2019\SK pcrubahan Kelima IKU BSN.doc

51

V .2 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM

1. Tugas

2. Fungsi


melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur, pembinaandan penataan organisasi serta tata Isiksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.a. penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia;b. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana; danc. penyiapan koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi

hukum dan pendokumentasian hukum serta pemberian informasi hukum.

Meningkatnyakineija sistempengelolaananggaran, sumberdaya manusia, tatakelola dan organisasiyang profesional

MdikifeÎêija'ytâ^ , ? ,Tingkat pelaksanaanReformasi Birokrasi BSN


" r jr - .. . ' CaraPerhittingan-^ ^ ^ \ ?

Perhitungan:


Definisi:

Reformasi birokrasi adalah upaya untukmelakukan pembaharuan dan perubahanmendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan dalam rangka mewujudkantata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuranpenilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan olehKemenPANRB menggunakan penilaian KomponenPengungkit dan Komponen Hasil.Perhitungan:


Jumlah unit keija yang dinilai

Definisi:

Penilaian penerapan budaya kerja unit kerja dilingkungan BSN dengan kriteria/metode kontesantar unit keija

, PJ Data/Sumber Data

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag Ortala),Inspektorat

Sumber Data:

Biro SDMOH (BagOrtala), Inspektorat

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag SDM)

Sumber Data:

Biro SDMOH (BagSDM), Seluruh UnitKerja

E;\SK Kris\Lajn-]ain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

52

3 Indeks kepuasan layananinternal Biro SDMOH

Perhitunean:

Hasil survey layanan internal Biro SDMOH (skala1-5)

Definisi:

Survei untuk mengukur kepuasan layanan BiroSDMOH yang ditujukan kepada Unit Kerja dilingkungan BSN

PJ Data: Biro SDMOH(Bag Ortala)

Sumber Data:

Biro SDMOH (BagSDM, Bag Ortala, BagHukum)

2 Meningkatkankineija pengelolaanSumber DayaManusia

4 Persentase pemenuhan ASNyang mengilaati programpeningkatan kompetensi

Perhitungan:

Jumlah ASN yg mengikuti program peningkatankompetensi minimal 20 jam/thn

X 100%


Definisi:

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikutiprogram peningkatan kompetensi minimal 20iam/thn.

PJ Data: Biro SDMOH(Bag SDM)

Sumber Data: Biro

SDMOH (Bag SDM)

5 Jumlah dokumen standar

kompetensi jabatanPerhitungan:

Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan(kumulatif)

Definisi:

Dokumen standar kompetensi jabatan (manajerial,teknis dan sosiokultural) yang disusun

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag SDM)

Sumber Data: Biro

SDMOH (Bag SDM)

3 Meningkatkankineija pengelolaanOrganisasi dan TataLaksana

6 Persentase ASN BSN yangdiases berdasarkan standar

kompetensi

Perhitungan:

Jumlah ASN BSN yang dinilai berdasarkan standarkompetensi

X 100%


Definisi:

Perhitungan jumlah ASN BSN yang dinilaiberdasarkan standar kompetensi (kumulatif setiap2 tahun)

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag Ortala)

Sumber Data: Biro

SDMOH (Bag Ortala)

E:\SK Kris\Uin-lain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

53

8

Persentase pemenuhan ASNBSN sesuai ABK

Persentase pelaksanaansistem manajemen mutu

Perhitungan:

Jumlah ASN BSN yang tersediaX 100%

Jumlah kebutuhan ASN sesuai ABK

Definisi:

Analisis Beban Keija (ABK) adalah proses untukmenetapkan jumlah jam keija orang yangdigunakan atau dibutuhkan untuk merampungkansuatu pekeijaan dalam waktu tertentu, ataudengan kata lain analisis beban keija bertujuanuntuk menentukan berapa jumlah personalia danberapa jumlah tanggung jawab atau beban keijayang tepat dilimpahkan kepada seorang petugasPerhitungan:

Jumlah ketidaksesuaian pelakssinaan SMM yangditindaklanjuti

X 100%

Jumlah keseluruhan ketidaksesuaian pelaksanaanSMM

Definisi:

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yangdimaksud dalam IK adalah pelaksanaan sistemmanajemen terintegrasi yang terdiri dari SNI ISO9001, SNI ISO 37001, dan SNI ISO/IEC 27001,serta Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemenberdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag Ortala)

Sumber Data: Biro

SDMOH (Bag Ortala)

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag Ortala)

Sumber Data: Biro

SDMOH (Bag Ortala)

Meningkatkankineija pengelolaanHukum

Jumlah peraturanperundang - undangan

Perhitungan:

Jumlah peraturan perundang - undangan yangditetapkan (tahun n)

Definisi:

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag Hukum)

Sumber Data: Biro

SDMOH (Bag Hukum)Peraturan perundang - undangan yang ditetapkan


54-

10 Jumlah Keputusan KepalaBSN

Perhitunean:

Jumlah Keputusan Kepala BSN yang ditetapkan(thnn)Definisi:

Produk hukum yang berupa Surat KeputusanKepala BSN

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag Hukum)

Sumber Data: Biro

SDMOH (Bag Hukum)

11 Jumlah penjruluhan hukum Perhitunean:

Jumlah penyuluhan hukum yang telahdilaksanakan (tahun n)

Definisi:

Penyuluhan hukum adalah kegiatan diseminasiperaturan dan peningkatan pemahamanilmu/praktek hukum yang terkait dengan tugasdan fungsi BSN

PJ Data: Biro SDMOH

(Bag Hukum)

Sumber Data: Biro

SDMOH (Bag Hukum)

V .3

1.

2.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA, DAN LAYANAN INFORMASI

Tugas

Fungsi

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, keija sama,dan dokumentasi BSN.

a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antarlembaga, publikasi dan dokumentasi BSN;

b. penjdapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan;c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan serta dukungan administrasi keija sama dalam

negeri dan luar negeri;d. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan penerbitan nomor identifikasi;e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat;

dan

f. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar.

E:\SK KrisVLain-lain\2019\SK penibahan Kelima IKU BSN.doc

-55-


Sasaran

Meningkatnyakineija kelembagaanyang profesional


Tingkat citra kelembagaan

Indeks kepuasan layananinformasi dan perpustakaan(eksternai)

Indeks kepuasan layananinternal Biro HKLI

MeningkatkanKinerja PengelolaanHubunganMasyarakat

Jumlah Publikasi

Kelembagaan

Caxa Perhitungan

Perhitungan:

Jumlah berita positif pemberitaanX 100%

Jumlah pemberitaan

Deflnisi:

Citra kelembagaan dihasilkan dari artikelpemberitaan BSN dan SNI yang bemilai positifPerhitungan:

Hasil survei ekstemal atas kepuasan layananinformasi dan perpustakaan

Definisi:

Layanan informasi dan perpustakaan adalahlayanan mengenai permintaan informasi maupundokumen SNI, standar internasional, standarlainnya serta layanan peminjaman koleksiperpustakaan (buku, majalah, terbitan lainnya).Perhitungan:

Hasil survei layanan internal Biro HKLI

Definisi:

Survei untuk mengukur kepuasan layanan BiroHKLI yang ditujukan kepada Unit Kerja dilingkungan BSN

Perhitungan:

Jumlah Publikasi Kelembagaan (tahun n)

Definisi:

Publikasi Kelembagaan adalah suatu proses

PJ Data/Stimber Data

PJ Data: Biro HKLI

[Bag Humas)

Sumber Data:

Biro HKLI (Bag Humas)

PJ Data: Biro HKLI

(Bag LI danPerpustakaan)

Sumber Data:

Biro HKLI (Bag LI danPerpustakaan)

PJ data: Biro HKLI


Sumber Data:

Biro HKLI (Bag Humas,Bag Keija Sama, Bag LIdan Perpustakaan)PJ data: Biro HKLI

(Bag Humas)

Sumber Data:


E:\SK Kris\Lain-Iain\20I9\SK pcnibahan Kelima IKU BSN.doc

-56

MeningkatkanKinerja PengelolaanKeijasama DalamNegeri dan LuarNegeri

Jumlah Pameran

Standardisasi yang diikutiBSN

Persentase KeijasamaKelembagaan yangditindaklanjuti

Jumlah KeijasamaKelembagaan

penyampaian pesan kelembagaan kepadapubliknya yang lebih banyak disampaikan melaluimedia massa. Publikasi kelembagaan BSN terdiridari artikel berita (media massa umum, websiteBSN. majalah SNI Valuasi) dan kalender BSNPerhitungan:

Jumlah Pameran Standardisasi yang diikuti BSN(tahun n)

Definisi:

Pameran Standardisasi adalah suatu kegiatan yangmempertemukan/memamerkan produk/ outputlembaga kepada publiknya yang dilakukan secaratatap muka/ komunikasi 2 arah. Jumlah pameranyang diikuti terdiri dari pameran yangdiselenggarakan oleh sebuah instansi dan pameranyang diselenggarakan oleh BSN (IQE)Perhitungan:

Jumlah keijasama yang ditindaklanjuti pada tahunn

X 100%

Jumlah keijasama sampai tahun n-1

Definisi:

Keijasama kelembagaan yang ditindaklanjuti ataudiimplementasikan ke dalam program nyata padakedua belah pihak penandatangan keijasamaPerhitungan:

Jumlah Keijasama yang dalam proses danditandatangani (tahun n)

Definisi:

Keijasama kelembagaan adalah kegiatan atauusaha yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) subyek

PJ Data: Biro HKLI

(Bag Humas)

Sumber Data:


PJ Data: Biro HKLI

(Bag Kerja sama)

Sumber Data:

Biro HKLI (Bag Keijasama)

PJ Data: Biro HKLI

(Bag Keija sama)

Sumber Data:

Biro HKLI (Bag Keijasama)

E:\SK Kris\Latn-lain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-57-

hukum/lembaga untuk mencapai tujuan bersamayang dibuat tertulis dalam bentuk dokumen notakesepahaman, peijanjian keija sama atau bentuklain antara BSN dengan subyek hukum di tingkatnasional dan intemasional. Di tingkat nasionalkeijasama ddakukan dengan pemerintahpusat/daerah, asosiasi, serta perguruan tinggi. Ditingkat intemasional dengan OrganisasiIntemasional di bidang Pengembangan Standar,NSB/SDO serta mitra keijasama lainnya

MeningkatkanKinerja PengelolaanLayanan Informasidan Perpustakaan

8 Jumlah Pemanfaat LayananInformasi

Perhitungan:

Jumlah Pemanfaat Layanan Informasi (tahun n)

Definisi:

Pengguna Sistem Informasi SPK antara lain SNIComer, Lite, pengunjung perpustakaan,penyebarluasan publikasi, pengunjung KLT,pameran

PJ Data: Biro HKLI


Sumber Data:


Jumlah SNI yang teijual Perhitungan:

Jumlah SNI yang teijual (tahun n)

Definisi:

SNI yang teijual adalah dokumen SNI yang teijual

PJ Data: Biro HKLI


Sumber Data:


10 Persentase pengaduan yangditindaklanjuti

Perhitungan:

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (thn n)X 100%

Jumlah pengaduan yang masuk (thn n)

Definisi:

Pengaduan adalah keluhan pelanggan BSNtentang SPK yang disampaikan ke BSN danmembutuhkan adanya penyelesaian/tindak lanjut

PJ Data: Biro HKLI(Bag LI danPerpu stakaan)

Sumber Data:


E:\SK Kris\Lain-lain\2019\SK. penibahan Kelima IKU BSN.doc

-58

VI.

1.

2.

INSPEKTORAT

TugasPungsi

3. Indikator Kineiia Utama :

melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kineija dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;penyusunan laporan basil pengawasan; danpelaksanaan administrasi inspektorat.

c.

d.

Meningkatnyakineija sistempengelolaananggaran, sumberdaya manusia, tatakelola dan organisasiyang profesional

Trt^r-

tT a :--a--'^ ^'"I f^ H t-Indikator JEiiifeij a Utama

Tingkat pelaksanaanReformasi Birokrasi BSN

Tingkat kualitasakuntabilitas kineija BSN

Perhitungan:

Hasil Pendaian lembar kerja evaluasi AKIP dariKemenPANRB

Definisi:

Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai olehKemenPANRB dengan tujuan meningkatkanakuntabilitas atas outcome terhadap penggunaananggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5komponen: Perencanaan Kineija (35%),Pengukuran Kineija (20%), Pelaporan Kineija(15%), Evaluasi internal (10%), dan CapaianKineija (20%).Perhitungan:


Definisi:

Opini atas Laporan Keuangan n-1 yangdikeluarkan oleh BPK setetelah dilakukan

pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalamsetahun.

PJ Data/Surriber Data,

PJ Data: Biro SDMOH,Inspektorat

Sumber Data:

Biro SDMOH,Inspektorat


Sumber Data:


E:\SK iCris\Lain-lain\20]9\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-59-

3 Opini atas laporan keuanganBSN

Perhitunean:

Hasil Penilaian lembar keija evaluasi AKIP dariKemenPANRB

Definisi:

Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai olehKemenPANRB dengan tujuan meningkatkanakuntabilitas atas outcome terhadap penggunaananggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5komponen: Perencanaan Kineija (35%),Pengukuran Kineija (20%), Pelaporan Kineija(15%), Evaluasi internal (10%), dan CapaianKineija (20%).


Sumber Data:


4 Indeks Kepuasan LayananInspektorat

Perhitunean:

Hasil survey layanan internal Inspektorat

Definisi:

Survei untuk mengukur kepuasan layananInspektorat yang ditujukan kepada Unit Keija dilinekungan BSN

PJ Data: Inspektorat

Sumber Data:

Inspektorat

2 Terwujudnya goodgovernance dan cleangovernment

5 Zona Integritas WBK/WBBM Perhitunean:

Unit keija yang memenuhi persyaratan ZIWBK/WBBM yang dinilai berdasarkanPermenPANRB No. 52/2014

Definisi:

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikankepada K/L/D yang pimpinan dan jajarannyamempunyai komitmen untuk mewujudkanWilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WilayahBirokrasi. Bersih dan Melayani (WBBM) melaluireformasi birokrasi, khususnya dalam halpencegahan korupsi dan peningkatan kualitaspelayanan publik


Sumber Data:

Inspektorat

E;\SK K.ris\Lain-lain\2019\SK penibahan Kelima IKU BSN.doc

60-

3 Meningkatnyapengawasan danpengendalianinternal BSN

6 Nilai Maturitas SPIP Perhitunean:

Penilaian mandiri Maturitas SPIP berdasarkanperaturan BPKP

Definisi:

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalahtingkatkematangan / kesempumaanpenyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalammencapai tujuan pengendalian intern sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah


Sumber Data:

Inspektorat

4 Meningkatkankualitas prosespengawasan danpengendalianinternal

7 Persentase penyelesaiantindak lanjut hasilpemeriksaan BPK

Perhitunean:

Jumlah temuan pemeriksaan yg selesai di tindaklanjuti

X 100%

Jumlah temuan pemeriksaan

Definisi:

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuanganadalah berupa daftar temuan BPK ataspemeriksaan sistem pengendalian intern dankepatuhan terhadap ketentuan peraturanpeundang-undangan yang belaku.


Sumber Data:

Inspektorat

-

8 Persentase penyelesaiandokumen Rencana Tindak

Pengendalian berdasarkanmanajemen resiko

Perhitunean:

Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalianyang disampaikan unit keija

X 100%

Jumlah unit keija

Definisi:

Rencana Tindak Pengendahan berdasarkanmanajemen resiko adalah uraian tentang upayainstansi untuk mencapai berbagai tujuan dan


Sumber Data:

Inspektorat


-61

sasaran dengan menggunakan kebijakan danprosedur untuk meminimalkan risiko, yangmeliputi upaya penguatan lingkunganpengendalian dan penguatan struktur, kebijakan,dan prosedur organisasi untuk mengendalikanrisiko.

9 Persentase rekomendasi hasil

pengendalian internal yangditindaklanjuti

Perhitunean:

Jumlah penyelessdan tindak lanjut audit internalX 100%

Jumlah rekomendasi audit internal

Definisi:

Audit internal adalah kegiatan yang independendan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan(assurance activities) dan konsultansi (consultingactivities) yang dirancang untuk memberi rulaitambah dan meningkatkan operasional sebuahorganisasi (auditee).


Sumber Data:

Inspektorat

10 Jumlah temuan yangberulang

Perhitungan:

Jumlah temuan yang berulang (internal)

Definisi:

Temuan audit berulang adalah temuan denganpermasalahan yang sama, yang selalu berulangdari tahun ke tahun walaupun temuansebelumnya telah ditindaklaniuti.


Sumber Data:

Inspektorat

VII.

1.

2.

PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas melaksanakan riset dan pengemba

Fungsi

ngan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaiankesesuaian.

a. penyusunan program penelitian, pengembangan dan pengkajian, diseminasi hasil riset, danpengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;

b. pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan pengkajian, diseminasi hasil riset, dan


-62-

3. Indikator Kineria Utama :

Meningkatnyakineija pengelolaanpengembanganSumber DayaManusia

pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;pembinaan kompetensi profesi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan dan pengkajian,diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian, dan pengembangan sumber dayamanusia standardisasi dan penilaian kesesuaian; danpelaksanaan urusan tata usaha Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mdikator Kineija/yt^ ^

Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadapjasa pelatihanstandardisasi

Meningkatkan mutuhasil Litbangstandardisasi sesuai

kebutuhan

pemangkukepentingan

Jumlah Rekomendasi

kebijakan/keputusan hasilriset yang dimanfaatkaninternal dan ekstemal BSN

CaraPerhitdhgaii; ■'

Perhitungan:

Nilai survey kepuasan masyarakat terhadaplayanan pelatihan standardisasi (skala 1-4 dandikonversikan dengan nilai dasar 25)Definisi:

Survey kepuasan masyarakat terhadap layananjasa pelatihan standardisasi yang mengacu padaKeputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun2017 tentang Pedoman Pen3rusunan SurveiKepuasan Masyarakat Unit PenyelenggaraPelayanan PublikPerhitungan:

Jumlah policy brief/paper/rekomendasi hasil risetyang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakanSPK baik internal BSN maupun stakeholder(kumulatif)

Definisi:

Rekomendasi kebijakan/keputusan hasil risetyaitu usulan kebijakan yang diperoleh dari proseskegiatan penelitian dan tertuang dalam bentuknaskah akademik maupun policy paper.

, PJ Data/ Sumber Data

PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:

Pusrisbang (BidPengemb SDM SPK)

PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:

Pusrisbang (BidDesiminasi hasil riset)

E:\SK Kris\Lain-t8in\20]9\SKperubahan Kelima IKU BSN.doe

63-

Jumlah KTI dari hasil

penelitian yang diterbitkandalam publikasi nasionalmaupun intemasional

Jumlah Sitasi KTI yang diPublikasikan

Jumlah prototipe hasilpenelitian

Jumlah HAKl yang berhasildidapatkan

Perhitungan:

Jumlah Karya Tulis llmiah hasil penelitian BSNyang diterbitkan dalam publikasi nasionalmaupun intemasional (kumulatif)

Definisi:

Kaiya Tulis llmiah (KTI) yaitu publikasi hasilpenelitian BSN yang diterbitkan di jumal ilmiahnasional, jurnal ilmiah intemasional, prosidingilmiah nasional dan prosiding ilmiahintemasional.Perhitungan:

Jumlah Sitasi KTI yang di publikasikan (kumulatifdari tahun sebelumnya)

Definisi:

Sitasi (kutipan) KTI yaitu hasil publikasi KTIpeneliti BSN yang dijadikan referensi pada KTIyang dipublikasikan oleh peneliti internal maupunekstemal BSN.

Perhitungan:Jumlah prototipe hasil penelitian (kumulatif daritahun sebelumnya)

Definisi:

Prototipe adalah purwarupa hasil penelitian BSNPerhitungan:

Jumlah HAKl yang berhasil didaftarkan dan/ataugranted (kumulatif dari tahun sebelumnya)Definisi:

HAKl adalah paten hasil penelitian BSN yangdidaftarkan dan/atau granted

PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:


PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:


PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:

Pusrisbang (BidDesiminasi hasil riset

PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:


E:\SK Kris\Lain.|ain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-64-

Meningkatkanpublikasi di bidangstandardisasi

Menumbuh

kembangkan budayastandar melalui

peningkatankompetensi SDM dibidang SPK

8

Jumal Publikasi yang ter-indeks intemasional

Persentase peningkatankompetensi SDM SPK melaluilayanan pelatihan denganpredikat minimal "Baik".

Jumlah role model

pendidikan tinggi denganlearning outcome berbasisSPK

Perhitungan:

Peningkatan nilai self asessment dan indexsasi(kumulatif)

Definisi:

Publikasi yang terindeks intemasional yaitu mediapublikasi ilmiah berbasis online jumal yangproses penerbitannya memenuhi kaidah ilmiahdan etika keilmuan dan telah terindeks dalam

database intemasional seperti weh science,scopus, DOAJ, sinta dsb.

Perhitungan:

Jumlah SDM yang mengikuti layanan pelatihanSPK dengan predikat minimal "Baik" di tahunbeijalan

X 100%

Jumlah total SDM yang mengikuti layananpelatihan SPK di tahun berjalan(Nilai akhir pelatihan s 70)

Definisi:

Predikat yang diperoleh oleh SDM SPK sebagaibukti peningkatan kompetensinya yang diperolehmelalui layanan pelatihan dengan nilai akhirpelatihan >70Perhitungan:

Perguman tinggi yang menerapkan pendidikanstandardisasi (kumulatif)

Definisi:

Perguman tinggi yang telah menerapkanpendidikan standardisasi dengan kriteriamengajarkan pengetahuan SPK melalui mata

PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:


PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:

Pusrisbang (Bid.Pengemb SDM SPK)

PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:


E:\SK ICris\Lain-lain\2019\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-65-

Persentase SDM internal

yang ditingkatkan

kuliah dengan muatan SPK balk mata kuliah yangberdiri sendiri ataupun dalam bentuk sisipan(mata kuliah pilihan maupun wajib)Perhitungan:

Jumlah ASN BSN yang ditingkatkankompetensinya di bidang SPK kompetensinya di bidang SPK

X 100%

Jumlah total ASN BSN (kumulatif)

PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:


Meningkatkankompetensi PenelitiSPK

Jumlah peneliti bidang SPKyang terindeks global

Definisi:

Banyaknya ASN BSN yang telah diberikanpeningkatan kompetensi dibidang SPKPerhitungan:

Jumlah peneliti bidang SPK yang terindeks global(kumulatif dari tahun sebelumnya)

Definisi:

Peneliti bidang SPK yang terindeks global adalahpeneliti bidang SPK BSN yang memiliki KTIterpublikasi di publikasi ilmiah terindeks global

PJ Data: Pusrisbang

Sumber Data:


VIII. PUSAT DATADAN SISTEM INFORMASI

TugasFungsi


Sasaran

MeningkatnyaPen gem b anganSistem Informasi

melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola Datastandardisasi dan penilaian kesesuaian.a. penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur dan keamanan informasi, sistem

informasi dan tata kelola Datadi bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;b. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi; danc. pengelolaan sistem informasi dan tata kelola Datadi bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Indikator Kinerja Utama Cara Perhitungan

Perhitungan:

Skoring hasil evaluasi SPBE sesuai kriteriaKemenPANRB (level 1-5

PJ Data/Sumber Data

PJ Data: Pusdatin

Sumber Data:

E;\SK Kris\Lain-lain\20i9\SK penibahan Kelimn IKU BSN.doc

-66

SPK

MeningkatkanPengembanganInfrastruktur dan

Keamanan Informasi

Indeks kepuasan Internaldan masyarakat terhadapefektivitas Sistem Informasi

SPK

Tingkat downtimeinfrastruktur TI dan jaringan

Tingkat Penyelesaian GrandDesign TI

Definisi:

Evaluasi Sistem pemerintah berbasis elektronik(SPBE) adalah proses penilaian terhadappelaksanaan SPBE di Instansi Pusat danPemerintah Daerah untuk menghasilkan suatunilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkatkematangan (maturity level) dari pelaksanaanSPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah DaerahPerhitungan:

Nilai survey layanan internal dan ekstemalPusdatin skala 1-5

Definisi:

Survei untuk mengukur kepuasan layananinternal dan ekstemal Pusdatin dalam mengukurefektivitas sistem informasi SPKPerhitungan:

Jumlah akumulasi waktu downtime (dalan jam)infrastruktur dan jaringan

X 100%

Total jam dalam 1 tahun (8766)

Definisi:

Downtime infrastmktur TI dan jaringan yaituperiode waktu ketika komputer atau bagian vitaldari sistem teknologi informasi (TI) tidaktersedia/mengalami kegagalanPerhitungan:

Tingkat penyelesaian Grand Design TI hinggaditetapkan Kepala BSN

Definisi:

Grand Design TI BSN adalah rencana penggunaanTeknologi Informasi (TI) yang terintegrasi untuk

Pusdatin

PJ Data: Pusdatin

Sumber Data:

Pusdatin

PJ Data: Pusdatin

Sumber Data:

Pusdatin (Bid IKISPK)

PJ Data: Pusdatin

Sumber Data:

Pusdatin (Bid IKISPK)

E:\SK Kris\Lain-lain\20]9\SK perubahan Kelima IKU BSN.doc

-67-

mendukung kegiatan operasional organisasi

3 MeningkatkanPengembanganSistem Informasi dan

Tata Kelola Data

5 Jumlah Aplikasi SistemInformasi yang dipeliharadan dikembangkan sesuaigrand design TI

Perhitungan:

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang dipeliharadan dikembangkan sesuai grand design TI(kumulatif}

Definisi:

Aplikasi Sistem Informasi adalah aplikasikomputer untuk mendukung operasi dari suatuorganisasi.

PJ Data: Pusdatin

Sumber Data:

Pusdatin (Bid SITKD)

6 Jumlah SNI yang diakses Perhitungan:

Jumlah SNI yang diakses (download dan akses)pada tahun n

Definisi:

SNI yang di akses adalah SNI yang didownloaddan di akses dari website BSN atau aplikasi yangdisediakan BSN

PJ Data: Pusdatin

Sumber Data:


7 Jumlah pengunjung Sisteminformasi SPK

Perhitungan:

Jumlah pengunjung Sistem informasi SPK (tahunn)

Definisi:

Pengguna Sistem Informasi SPK antara lain SNIComer, Lite, pengunjung perpustakaan,penyebarluasan pubUkasi, pengunjung KLT,pameran

PJ Data: Pusdatin

Sumber Data:


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

MBANG' PRASETYA

E;\SK Kris\L3m-lain\2019\SK pcrubahan Kelima IKU BSN.doc

BSN^ · NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN...

Documents

Transcript of BSN^ · NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN...