BSN)bsn.go.id/uploads/download/Perka_tugas_belajar1.pdf · bsn) badan standardisasi nasional...

BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 3A TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJARDAN IZIN BELAJAR

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan

prof esionalisme Pegawai N egeri Sipil di lingkungan

Badan Standardisasi Nasional berbasis kompetensi,

diperlukan pendidikan lanjutan dalam bentuk tugas

belajar dan izin belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang

Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Undang-Undang ....


- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4193);


Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;


Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4194) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan Atas Peraturan;

7.Peraturan ....

Menetapkan

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961

tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian

Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:


TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN

STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya

disebut PNS BSN adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

yang bertugas di lingkungan BSN.

2.Tugas ....


-4-

2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang kepada PNS BSN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar

negeri, bukan atas biaya sendiri.

3. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

kepada PNS BSN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi atau yang setara di daerah lokasi kantor BSN atas permohonan

dan biaya sendiri.

4. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS BSN yang diberi penugasan untuk

melaksanakan Tugas Belajar.

5. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang pegawai untuk tetap bekerja di

BSN setelah selesai mengikuti tugas belajar.

Pasal 2

( 1) Peraturan Kepala ini mengatur:

a. persyaratan Tugas Belajar dan Izin Belajar;

b. jenjang dan jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan

c. hak dan kewajiban.

(2) Peraturan Kepala ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya

tertib administrasi dan organisasi dalam rangka pelaksanaan Tugas

Belajar dan Izin Belajar PNS BSN.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh

Kepala BSN kepada PNS BSN sesuai dengan kebutuhan organisasi

dan/ atau latar belakang pendidikan.

Pasal 4 ...


- 5 -

Pasal 4

(1) Pemberian Tugas Belajar diutamakan pada Program Studi yang

berkaitan langsung dengan kualifikasi pendidikan PNS BSN dan/ atau

tugas pokok unit kerja di lingkungan BSN.

(2) Pemberian Tugas Belajar di Dalam Negeri dilaksanakan di suatu

Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai kualitas dan kredibilitas

baik dan mendapat pengesahan dari Menteri yang lingkup tugasnya di

bidang pendidikan tinggi.

(3) Pemberian Tugas Belajar di Luar Negeri dilaksanakan pada Perguruan

Tinggi Luar Negeri yang mempunyai kualitas dan kredibilitas baik dan

mendapat pengesahan dari Menteri yang lingkup tugasnya di bidang

pendidikan tinggi.

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal5

Untuk dapat ditugaskan mengikuti Tugas Belajar, calon Pegawai Tugas

Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Paragraf Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal6

Persyaratan umum Tugas Belajar meliputi:

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai

baik, yang dinyatakan dalam surat keterangan penilaian prestasi kerja

dari Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya

manusia dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

dari Peraturan Kepala BSN ini;

b.mengajukan ....


- 6 -

b. mengajukan usulan pencalonan kepada Sekretaris Utama yang

diajukan oleh Kepala Unit Kerja Eselon I berdasarkan usulan Kepala

Unit Kerja Eselon II;

c. bidang Pendidikan yang dipilih harus sesuai dengan bidang tugas Unit

Kerja atau mendukung bidang tugas BSN yang dinyatakan dalam

Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala unit kerja yang

bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Kepala BSN

m1;

d. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti Tugas Belajar lain yang

dilaksanakan dalam waktu bersamaan;

e. lulus seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan

dan/ atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan; dan

f. menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Peraturan Kepala

BSN ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mempunyai masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat

se bagai PNS di BSN;

b. memiliki ijazah paling rendah:

1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk Diploma 4 atau Strata 1;

2. Diploma 4 atau Strata 1 untuk Spesialis atau Strata 2;

3. Strata 2 untuk Strata 3; atau

4. mengikuti persyaratan pemberi beasiswa.

c.pada ....


- 7 -

c. pada saat mengajukan permintaan Tugas Belajar, yang bersangkutan

tidak sedang:

1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

2. melaksanakan tugas secara penuh di luar BSN;

3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau

upaya administratif ke pengadilan terkait dengan penjatuhan

hukuman disiplin;

4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau

tingkat berat;

5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

6. dalam proses perkara pidana; dan/ atau

7. menjalani hukuman atas putusan pengadilan;

d. wajib menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dari Peraturan Kepala

BSN ini.

Pasal8

Calon Pegawai Tugas Belajar yang memperoleh beasiswa bukan dari

Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib menandatangani Surat

Pernyataan Penerima Biaya Pemerintah Negara Republik Indonesia

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dari Peraturan

Kepala BSN ini.

Pasal 9

Pejabat struktural atau Pejabat fungsional tertentu yang mengikuti Tugas

Belajar wajib menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan

dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional tertentu dan diketahui

oleh atasan langsung dan Kepala Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan,

de:i.1gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan

Kepala BSN ini.

Pasal 10 ....


- 8 -

Pasal 10

Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak memenuhi persyaratan umum

dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,

Pasal 8 dan Pasal 9 akan dibatalkan keikutsertaannya dalam Tugas

Belajar oleh Kepala BSN.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 11

Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan persyaratan

pemberi beasiswa dan/ atau ketentuan program yang dipersyaratkan oleh

universi tas.

Pasal 12

(1) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan pemberi beasiswa

dengan mengajukan permohonan untuk setiap semester.

(2) Dalam hal pemberi beasiswa tidak mempersyaratkan perpanjangan

jangka waktu tugas belajar, jangka waktu pelaksanaan tugas belajar

dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan mengajukan

permohonan untuk setiap semester.

(3) Pegawai Tugas Belajar yang akan mengajukan perpanJangan waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani Surat

Perpanjangan Perjanjian Tugas Belajar, dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VII dari Peraturan Kepala BSN ini.

(4)Permohonan ....


- 9 -

(4) Permohonan perpanJangan waktu Tugas Belajar sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BSN

dengan melampirkan keterangan dari Ketua Jurusan dan/ atau Ketua

Program yang ditembuskan kepada Kepala unit kerja yang

bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia, atasan langsung,

dan Kepala Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan paling singkat 3

(tiga) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir.

Pasal 13

(1) Biaya yang diperlukan selama perpanjangan waktu Tugas Belajar

ditanggung oleh pemberi biaya Tugas Belajar.

(2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia,

maka biaya Tugas Belajar selama perpanjangan ditanggung oleh

Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 14

Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar

selama jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 12

diberhentikan dari Tugas Belajar.

Bagian Keempat

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 15

Pegawai Tugas Belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan

secara berturut-turut dengan persyaratan:

a. mendapat izin dari Kepala BSN;

b. prestasi pendidikan memuaskan yang dibuktikan dengan Indeks

Prestasi Kumulatif;

c.jenjang ....

SADAN STANDARDISASI NASIONAL

-10-

c. jenjang pendidikan bersifat linier sesuai dengan kebutuhan organisasi

dan/ atau latar belakang pendidikan; dan

d. dibutuhkan oleh organisasi.

Pasal 16

Izin dari Kepala BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a

dilakukan dengan mengajukan usulan kepada Sekretaris Utama yang

diajukan oleh Kepala Unit Kerja Eselon I berdasarkan usulan Kepala Unit

Kerja Eselon II.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Paragraf Kesatu

Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 17

Pegawai Tugas Belajar berhak atas:

a. gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. masa kerja dihitung penuh;

c. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan;

d. tunjangan kinerja sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang

undangan;

e. biaya Tugas Belajar dari pemberi biaya Tugas Belajar; dan

f. penyesuaian ijazah.

Paragraf. ...


- 11-

Paragraf Kedua

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 18

Pegawai Tugas Belajar mempunyai kewajiban:

a. melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab

untuk menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu;

b. tidak pindah bidang studi tanpa persetujuan tertulis dari Kepala BSN;

c. menyampaikan laporan tertulis tentang kemajuan belajar setiap akhir

semester kepada Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang

sumber daya manusia dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII dari Peraturan Kepala BSN ini;

d. menandatangani Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas

Belajar dan menyampaikannya kepada Kepala unit kerja yang

bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia paling lama 1

( satu) bulan setelah berakhirnya Tugas Bela jar dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dari Peraturan Kepala

BSN ini;

e. menyampaikan Laporan Telah Mengikuti Pendidikan kepada Kepala

unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia

paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Tugas

Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dari

Peraturan Kepala BSN ini.

f. menyerahkan salinan ijazah, transkrip nilai, dan tugas akhir yang

telah dilegalisasi kepada Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di

bidang sumber daya manusia paling lama 1 (satu) bulan setelah

berakhirnya Tugas Belajar.

Pasal 19 ....


- 12 -

Pasal 19

( 1) Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja

kembali untuk Negara di BSN dengan ketentuan:

a. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yahg

harus dijalani adalah 1 (satu) kali masa tugas belajar (n) ditambah

1 (satu) tahun atau dalam rumus (n+ 1).

b. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus

dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam

rumus (2 x n).

(2) Jangka waktu Wajib Kerja di lingkungan BSN sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) berlaku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala

BSN tentang pengaktifan kembali pegawai tugas belajar sebagai PNS

BSN.

(3) Selama menjalani Wajib Kerja di lingkungan BSN, Pegawai Tugas

Belajar tidak diperkenankan pindah ke Instansi lain.

(4) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. instansi pemerintah pusat atau daerah;

b. badan swasta; dan

c. organisasi/badan nasional atau internasional.

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan untuk Mendapatkan Izin Belajar

Pasal 20

(1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk

mendukung pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan kebutuhan

BSN.

(2)Usulan ....


-13 -

(2) Usulan Izin Belajar diajukan sebelum PNS BSN melakukan proses

pendaftaran pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(3) Pemberian Izin Belajar diutamakan pada Program Studi yang

berkaitan langsung dengan tugas pokok calon Pegawai Izin Belajar. ·

Pasal 21

Izin Belajar diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir;

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai

Negeri Sipil;

d. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan;

e. program pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan pada sekolah atau

perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi serendah

rendahnya B dan/ atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari

Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi;

f. lokasi sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta di daerah

lokasi kantor BSN tempat bekerja Pegawai Izin Belajar;

g. pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu

pekerjaan/tugas sehari-hari.

Bagian Kedua ....


-14-

Bagian Kedua

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Belajar

Pasal 22

Izin Belajar diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagai berikut:

a. Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya

manusia untuk pendidikan 8ekolah Lanjutan Tingkat Pertama (8LTP)

sampai dengan Diploma IV a tau 8arjana (81) sesuai dengan format

yang tercantum dalam Lampiran XI dari Peraturan Kepala BSN ini;

b. Sekretaris Utama untuk pendidikan Pasca Sarjana Program

Magister /Master (82) dan Doktor (83) sesuai dengan format yang

tercantum dalam Lampiran XII dari Peraturan Kepala B8N ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Permohonan Izin Belajar

Pasal 23

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan

mengajukan usulan kepada Kepala unit kerja yang bertanggung jawab

di bidang sumber daya manusia dengan persetujuan Kepala Unit Kerja

Eselon II calon Pegawai Izin Belajar sesuai dengan format yang

tercantum dalam Lampiran XIII dari Peraturan Kepala B8N ini.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan

mengajukan usulan kepada Sekretaris Utama dengan persetujuan

Kepala Unit Kerja Eselon I calon Pegawai Izin Belajar sesuai dengan

format yang tercantum dalam Lampiran XIV dari Peraturan Kepala

BSN ini.

BABV ....


- 15 -

BABV

SANKS I

Bagian Kesatu

Tugas Belajar

Pasal24

Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala

BSN ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. diberhentikan dari Tugas Belajar; dan/ atau

b. membayar ganti rugi.

Pasal25

(1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan

sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dikenakan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berdasarkan evaluasi

dari unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya

manusia.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

dokumen dari instansi pemberi biaya Tugas Belajar dan institusi

penyelenggara Tugas Belajar.

Pasal26

(1) Pegawai Tugas Belajar yang diberhentikan dari Tugas Belajar dan yang

berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari

Sekretaris Utama sebelum masa Tugas Belajar berakhir dikenakan

Wajib Kerja di BSN dan sesuai dengan persyaratan pemberi beasiswa

dan/ atau ketentuan program yang dipersyaratkan oleh universitas.

(2)Dalam ....

8SN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 16 -

(2) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar tidak melaksanakan Wajib Kerja di

. BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

(3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar· 2

(dua) kali biaya Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Jangka waktu pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal27

Peraturan Kepala BSN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2014

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

~=± \ BAMBANG PRASETYA

BSN) SADAN STANDARDISASI NASIONAL

-16-

(2) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar tidak melaksanakan Wajib Kerja di

. BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

(3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar· 2

(dua) kali biaya Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Jangka waktu pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 27

Peraturan Kepala BSN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


LAMPIRAN I


NOMOR 3A TAHUN 2014

Tanggal: 29 September 2014

FORMAT SURAT KETERANGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

SURAT KETERANGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIP Unit Kerja Pangkat/ Golongan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional

telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ............ tahun dengan nilai setiap unsur penilaian Prestasi Kerja Baik untuk tahun .............. dan tahun

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

........... ..... , ....... .... .. ..... .. . Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

( .. .. .. ..... .. ....... ..... .. ............ ) NIP ..... .......................... .

BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN II


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

IDENTITAS 1. Nama 2. NIP 3. Unit Kerja 4. Unit Eselon III 5. Unit Eselon IV 6. Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN YANG AKAN DITEMPUH 1. Tingkat Pendidikan 2. Jurusan 3. Universitas/Badan 4. Akreditasi Universitas/Badan: 5. Biaya

DATA JABATAN

1. Jabatan 2. Bi dang Keahlian

o Dinas/Kantor (lnstansi Pemerintah) o Organisasi/Badan Swasta Dalam Negeri o Organisasi / Badan Swasta Luar N egeri

Diisi oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

3. Jabatan yang Direncanakan Setelah Mengikuti Pendidikan a. Nama Jabatan b. Unit Eselon III c. Unit Eselon IV /Kelompok:

REKOMENDASI Biro Hukum, Organisasi, dan Humas o Disarankan. o Disarankan, dengan catatan ...................................................... . o Tidak disarankan.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas


- 2 -


( ....................................... ) NIP.


BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN III


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Sehubungan dengan keikutsertaan saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP Unit Kerja Alamat

dalam Tugas Belajar Dalam/Luar*) Negeri dengan biaya Tugas Belajar dari .......................... berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor.................... tanggal ......................... untuk mengikuti pendidikan Diploma 4/Strata 1/ Strata 2/Spesialis/Strata 3/ Post DoctoraZ/Pelatihan*), terhitung mulai tanggal .................. s.d tanggal .................. di:

Negara Nama Universitas Fakultas Jurusan/Bidang Studi/Bidang : Pelatihan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya akan melaksanakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung

jawab dan akan menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BSN sebagaimana tersebut di atas.

2. saya akan memenuhi segala kewajiban saya sebagai pegawai Tugas Belajar, antara lain menyampaikan laporan studi per 3 (tiga) bulan, dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan bersedia menerima sanksi apapun dari Badan Standardisasi Nasional apabila saya lalai memenuhi kewajiban saya tersebut.

3. setelah menyelesaikan Tugas Belajar, saya bersedia ditempatkan di mana saja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan bersedia menjalani Wajib Kerja dan bilamana tidak menjalani Wajib Kerja oleh karena sebab apapun juga akan membayar ganti rugi kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.


- 2 -

4. saya akan mematuhi dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain.

5. saya bersedia dituntut di muka pengadilan apabila saya tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau mengingkari apa yang saya katakan dalam surat pemyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani di ...................... pada tanggal ...................... dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian lembar pertama dan kedua bermaterai masing-masing untuk Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dan saya serta lembar ketiga untuk Kepala Unit Kerja saya.

Mengetahui Kepala Unit Kerja,

( ......................... ) NIP ..................... .

*) caret yang tidak perlu

Jakarta, .................... ... . Pembuat Pernyataan,

Meterai secukupnya

( ......................... ) NIP ..................... .

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

( ......................... )

NIP ..................... .


~ ~± \ BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN IV


NOMOR 3A TAHUN 2014


CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR Nomor : / ..... /BSN/ ..... /20 ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama NIP Pangkat/ Golongan : Jabatan

Alamat

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA, dengan ini memberikan Tugas Belajar Pendidikan ............. pada Program Studi ................... di .............. .

II. Nama NIP Pangkat/ Golongan : Unit Kerja Alamat Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,Jl. Jend.

Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Instansi Badan Standardisasi Nasional

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:


- 2 -

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

(l)Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tugas Belajar.

(2)Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS BSN dalam Tugas Belajar

Pasal 3 Ketentuan Waktu Tugas Belajar

(l)Tugas Belajar diberikan untuk 1 (satu) program Pendidikan; (2)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar adalah ............ sampai dengan

Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

(l)Hak dari PIHAK PERTAMA: a. Mendapat laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan tentang perkembangan

Pendidikan dari PIHAK KEDUA; b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai)

program studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi; c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat

merugikan BSN maupun Pemerintah.

(2)Kewajiban dari PIHAK PERTAMA: Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK KEDUA antara lain: ........

Pasal 5 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(l)Hak dari PIHAK KEDUA: Selama menjalankan Tugas Belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain: ............ .


- 3 -

(2)Kewajiban dari PIHAK KEDUA: a. Melaksanakan Tugas Belajar secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung

jawab; b. Melakukan konsultasi teknis dalam tugas akhir dengan Unit Kerja terkait di

BSN; c. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan

untuk pindah bidang studi tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERT AMA;

d. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk di BSN, tan pa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;

e. Mengirimkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan laporan perkembangan akademik dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dan Kepala Unit Kerja dari PIHAK KEDUA;

f. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas;

g. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BSN dengan masa wajib kerja 1 (satu) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;

h. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di luar negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BSN dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan ditambah 1 (satu) tahun;

i. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa Wajib Kerja di lingkungan BSN belum selesai dilaksanakan;

J. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERT AMA.

Pasal 6 Pelanggaran dan Sanksi

(l)Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari Biro Hukum, Organisasi, clan Humas, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar;

(2)Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belajar sedangkan batas waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BSN


-4-

dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti atas kemauan sendiri tan pa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BSN dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

(4)Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(S)Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar tidak bekerja kembali di BSN, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

(6)Apabila PIHAK KEDUA belum selesai membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sisa ganti rugi ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun.

Pasal 7 Pembebasan Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai force majeure.

Pasal 8 Penyelesaian Masalah

( 1 )Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;

(2)Apabila perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BSN) SADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Pasal 9 Masa Perjanjian

(l)Perjanjian ini berlaku sejak dilaksanakan Tugas Belajar sampai masa Tugas Belajar berakhir;

(2)Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10 PENUTUP

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA,

(Nama)

NIP.

PIHAK PERTAMA,

(Nama)

NIP.


LAMPIRAN V


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BIAYA PEMERINTAH

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BIAYA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama NIP Unit Kerja Pangkat/ Golongan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional

dengan ini menyatakan bahwa:

semua biaya yang saya terima selama mengikuti Tugas Belajar ............................. selama ................... tahun, dari tahun .................. sampai dengan tahun ................. dengan biaya yang diperoleh dari Pemerintah negara lain, badan atau organisasi intemasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

. .............. , ................................. . Yang membuat pernyataan,

Materai secukupnya

( Nama) NIP.


~O\ :yt '

BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN VI


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI

JABATAN STRUKTURAL/DIBEBASKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL/DIBEBASKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Tempat, Tanggal Lahir NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Struktural

Jabatan Fungsional Unit Kerja Alam at

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas Belajar di dalam/luar*) negeri dengan biaya Tugas Belajar dari. ......................... berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN Nomor .................... tanggal .................... untuk mengikuti pendidikan Diploma 4/Strata 1/Strata 2/Spesialis /Strata 3/ Post Doctoral/Pelatihan*), terhitung mulai tanggal .................. s.d ..................... sesuai dengan Keputusan Kepala BSN Nomor ........ / ....... / ....... / ..... , maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melepas jabatan struktural/fungsional*) saya sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani di ................... pada tanggal ............. untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Unit Kerja,

( .................................. ) NIP .............................. .

Jakarta,

Pembuat pernyataan,

Materai secukupnya

( .................................. ) NIP .............................. .


- 2 -


( .................................. ) NIP .............................. .

*) coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN STAND RDISASI NASIONAL,

BAMBANG RASETYA


LAMPIRAN VII


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR


I. Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan

Alamat

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional Jl. ......... . Jakarta Pusat

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Alamat Instansi ..................................................................... . selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

bahwa dalam rangka perpanjangan penugasan Pegawai Tugas Belajar, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor ..................... tanggal ............................... PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

(1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar.

(2) Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.

(3) Perjanjian ini dilakukan karena Pegawai Tugas Belajar belum menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.


- 2 -

Pasal 2 Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS BSN dalam perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar ................. .

Pasal 3 Ketentuan Waktu Tugas Belajar

Jangka waktu perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar adalah ...... sampai dengan ..... .

Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

(1) Hak dari PIHAK PERTAMA: a. Mendapat laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan tentang perkembangan Pendidikan

dari PIHAK KEDUA; b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai) program

studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi; c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat

merugikan BSN maupun Pemerintah. (2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA: Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK

KEDUA antara lain: ....... .

Pasal 5 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak dari PIHAK KEDUA: Selama menjalankan Tugas Belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain: ............ .

(2) Kewajiban dari PIHAK KEDUA: a. Melaksanakan Tugas Belajar secara sungguh-sungguh dan pen uh tanggung jawab; b. Melakukan konsultasi teknis dalam tugas akhir dengan Unit Kerja terkait di BSN; c. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk

pindah bidang studi tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA; d. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja

pada pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA; e. Mengirimkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan laporan perkembangan akademik

dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dan Kepala Unit Kerja dari PIHAK KEDUA;

f. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan ( salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas;

g. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BSN dengan masa wajib kerja 1 (satu) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;


- 3 -

h. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas belajar di luar negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BSN dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan ditambah 1 (satu) tahun;

i. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa Wajib Kerja di lingkungan BSN belum selesai dilaksanakan;

j. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERT AMA.

Pasal 6 Pelanggaran dan Sanksi

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar;

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belajar sedangkan batas waktu perpanjangan waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BSN dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BSN dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

(4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(5) Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar tidak bekerja kembali di BSN, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

(6) Apabila PIHAK KEDUA belum selesai membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sisa ganti rugi ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun.

Pasal 7 Pembebasan Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas


- 4 -

keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA yang digolongkan sebagai force majeure.

Pasal 8 Penyelesaian Masalah

(1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian m1

maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila dalam perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9 Masa Perjanjian

(1) Perjanjian ini berlaku sejak dilaksanakan Tugas Belajar sampai masa Tugas Belajar berakhir.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10 PENUTUP

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing Pihak.

PIHAK KEDUA,

( Nama) NIP.

PIHAK PERTAMA,

( Nama) NIP.



LAMPIRAN VIII


NOMOR .... TAHUN 2014


CONTOH FORMAT LAPORAN TUGAS BELAJAR

LAPORAN TUGAS BELAJAR

Data Pribadi 1. Nama Lengkap 2. Unit Kerja 3. NIP 4. Pangkat/Golongan 5. SK Tugas Belajar SK Kepala BSN ............... Universitas dan Program Studi 6. Universitas 7. Situs 8. Departemen/Program 9. Alamat dan Situs 10. Pem biayaan 11. Pem him bing 12. Rencana Studi ....... tahun 13. Mulai Studi

Uraian Ringkas Universitas dan Program Studi Uraian Studi Semester Ganjil Tahun ...... . Rencana Studi Semester Genap Tahun ...... . Kegiatan Penunjang Akademis Hambatan Saran

............... ,

Yang membuat pernyataan,

( Nama) NIP.

ARDISASI NASIONAL,


LAMPIRAN IX


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMATSURATPERNYATAAN

SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR


Nama NIP Tempat, Tanggal Lahir Pangkat/ Golongan Unit Kerja Alamat

dengan ini menyatakan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan hasil: Lulus/Tidak Lulus*) Program Tugas Belajar Diploma 4/Strata I/Strata 2/Spesialis/Strata 3/ Post

Doctoral/ Pelatihan *) Pemberi Beasiswa Nama Institusi & alamat Tempat Tugas Belajar

Jangka Waktu Tugas Bela jar

............................. s.d ................................... .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui: Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Kepala,

( .................................... ) NIP ............................... .

*) Coret yang tidak perlu

. .......... , .......................... .

Pelapor,

( .................................... ) NIP ............................... .


LAMPIRAN X


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT LAPORAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN

LAPORAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN

I. STATUS KEPEGAWAIAN 1. Nama Lengkap 2. NIP 3. Tempat dan Tanggal Lahir 4. Alamat

5. Mulai bekerja di BSN a. CPNS b. PNS

6. Unit Kerja sebelum berangkat a. Pusat/Biro/Inspektorat b. Bidang/Bagian c. Subbidang/Subbagian d. Pangkat/ Golongan e. Jabatan Struktural f. Jabatan Fungsional g. Uraian Tugas

7. Unit kerja setelah kembali a. Pusat/Biro/Inspektorat b. Bidang/Bagian c. Subbidang/ Subbagian d. Pangkat/Golongan e. Uraian Tugas

II. KEGIATAN SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL 1. Pemberi Beasiswa

a ............................. . .

b .............................. . 2. Tanggal dan mulai Studi 3. Tempat Studi

a. Universitas b. Fakultas c. Jurusan d. Kota e. Negara


4. Hambatan selama mengikuti Studi

5. Tanggal Lulus (sesuai ijazah) 6. Indeks Prestasi Kumulatif 7. Judul Penulisan

8. Pembimbing Utama/Promotor Pem bim bing kedua/ co-Promo tor

9. Gelar kesarjanaan yang diperoleh (salinan ijazah yang telah dilegalisasi dilampirkan) 10.Tanda Penghargaan/ Predikat yang

diperoleh

Mengetahui Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

( ................................................. )

NIP ........................................... .

: ................ (skala) ................... .

Jakarta, ...................... .

Pelapor,

( ............................................ . .... ) NIP


BAMBANG PRJ\SETYA


LAMPIRAN XI


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT PEMBERIAN IZIN BELAJAR

UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SARJANA (Sl)

PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SAR.JANA (81)

Dengan ini diberikan izin belajar di luar jam kerja kedinasan kepada:

1. Nama Lengkap 2. NIP 3. Tempat dan Tanggal Lahir 4. Jabatan 5. Unit Kerja 6. Nama Sekolah/Universitas '7. Fakultas/Jurusan 8. Jenjang Pendidikan 9. Lokasi 10.Tahun Ajaran/ Akademik

Dengan ketentuan:

1. Waktu belajar/kuliah dilakukan di luar jam kerja. 2. Seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. 3. Selama melanjutkan pelajaran tidak mengurangi waktu yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas dinasnya sehari-hari. 4 . . lzin Belajar bukan merupakan pernyataan atas status penempatan. 5. Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja kedinasan wajib

membuat laporan secara periodik dengan melampirkan Daftar Nilai/Hasil Ujian/Kartu Hasil Studi dari Sekolah/Universitas tempat melanjutkan pendidikan yang telah dilegalisir.

6. Setelah lulus pendidikan tidak secara otomatis diberikan penyesuaian kenaikan pangkat.

Tembusan: Sekretaris Utama

Deputi terkait


- 2 -

Jakarta, ...................... .


( ................................................. ) NIP ........................................... .


BAMBANG P

8SN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN XII


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK

PENDIDIKAN PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER/MAGISTER (S2)

DAN DOKTOR (S3)

PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN PASCA SAR.JANA PROGRAM MAGISTER/MAGISTER (82) DAN DOKTOR (83)

Dengan ini diberikan izin belajar di luar jam kerja kedinasan kepada:

1. Nama Lengkap 2. NIP 3. Tempat dan Tanggal Lahir 4. Jabatan 5. Unit Kerja 6. Nama Sekolah/Universitas 7. Fakultas/Jurusan 8. Jenjang Pendidikan 9. Lokasi 10.Tahun Ajaran/ Akademik

Dengan ketentuan:

1. Waktu belajar/kuliah dilakukan di luar jam kerja. 2. Seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pegawru yang

bersangku tan. 3. Selama melanjutkan pelajaran tidak mengurangi waktu yang diperlukan

untuk melaksanakan tugas dinasnya sehari-hari. 4. Izin Belajar bukan merupakan pernyataan atas status penempatan. 5. Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja kedinasan

wajib membuat laporan secara periodik dengan melampirkan Daftar Nilai/Hasil Ujian/Kartu Hasil Studi dari Sekolah/Universitas tempat melanjutkan pendidikan yang telah dilegalisir.

6. Setelah lulus pendidikan tidak secara otomatis diberikan penyesuaian kenaikan pangkat.

Tembusan: KepalaBSN Deputi terkait


- 2 -

Jakarta, ...................... . Sekretaris Utama,

( ................................................. ) NIP ........................................... .

BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN XIII


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT USULAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SARJANA (Sl)

USULAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SARJANA (Sl)

Nomor Lampiran Hal Usul Pemberian Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan

Yth. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas di Jakarta

Menunjuk surat Sdr .... NIP ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan, bersama ini disampaikan bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil:


. Nam.a NIP Tern pat dan Tanggal Lahir Jabatan

Unit Kerja

- 2 -

telah mengajukan permohonan Izin Belajar di luar jam kerja kedinasan pada :

Nam.a Sekolah/Universitas

Fakultas/ Jurusan

Jenjang Pendidikan Lokasi Tahun Ajaran/ Akademik

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai hasil penelaahan, kami mohon kiranya dapat diberikan Izin Belajar kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/lbu, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Sekretaris Utama Deputi terkait


- 3 -

Jakarta, ...................... .

Pimpinan Unit Eselon II (atasan Pegawai yang mengajukan Izin Bela jar)

( ................................................. )

NIP ............. . ............................. .

AN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN XIV


NOMOR 3A TAHUN 2014


FORMAT USULAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

UNTUK PENDIDIKAN PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER/MASTER

(S2) DAN DOKTOR (S3)

U8UL PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN PA8CA 8ARJANA PROGRAM MAGl8TER/MA8TER (82) DAN DOKTOR (83)

Nomor Lampiran Hal Usul Pemberian Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan

Yth. Sekretaris Utama di Jakarta

Menunjuk surat Sdr .... NIP ... Nomor ... tanggal .. . perihal Permohonan Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan, bersama ini disampaikan bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil:

Nama NIP Tempat dan Tanggal Lahir Jabatan

Unit Kerja

telah mengajukan permohonan Izin Belajar di luar jam kerja kedinasan pada :

Nama Sekolah/Universitas

Fakultas / Jurusan

Jenjang Pendidikan Lokasi Tahun Ajaran/ Akademik

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai hasil penelaahan, kami mohon kiranya


- 2 -

dapat diberikan Izin Belajar kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/lbu, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Kepala BSN

Jakarta, ...................... . Depu ti bi dang ... . (Deputi Unit Pegawai yang mengajukan Izin Belajar)

( ............................................ . .... ) NIP


BAMBANG P

BSN)bsn.go.id/uploads/download/Perka_tugas_belajar1.pdf · bsn) badan standardisasi nasional...

Documents

Transcript of BSN)bsn.go.id/uploads/download/Perka_tugas_belajar1.pdf · bsn) badan standardisasi nasional...