bmsZ

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARANOMOR: VZ TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

TENTANG

BANTUAN KBUANQAN KBPADA PARTAI POUTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3)peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan Kepada partaipolitik.

b. bahwa bantuan keuangan yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten diberikan kepada partai politik diKabupaten yang mendapat kursi di DPRDKabupaten Musi Rawas Utara.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadi maksud huruf a dan huruf b, perluditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4801) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai Politik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 8, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5189);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4972) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 5351);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2009 tentang Tata Cara penghitungan,penganggaran dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, pengajuan, penyaluran, danLaporan Pertanggungjawaban PenggunaanBantuan Keuangan Partai politik sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahanAtas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghitungan,Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, danLaporan pertanggungjawaban penggunaanBantuan Keuangan Partai Politik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANGBANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara;2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas Utara;3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara selanjutnya disingkat DPRD adalahLembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MusiRawas Utara sebagai unsur penyelenggaraanPemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor101, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5316);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentangPembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara diProvinsi Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5429);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaMenjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Inmdonesia Tahun 2015 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5656) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan, PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah yang diberikan secara proporsional kepadaPartai Politik yang mendapat kursi di Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hasilPemilu Legislatif tahun 2014 Pelimpahan dariKabupaten induk yaitu Musi Rawas yangperhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyadisingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnyadisingkat DPC atau sebutan lainnya adalah PengurusPartai politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkanberdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atausebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal2

(1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan olehPemerintah Daerah setiap Tahunnya;

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten yang MendapatKursi di DPRD Kabupaten pemilu Legislatif Tahun 2014Pelimpahan dari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas;

(3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepadaPartai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehansuara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2014Pelimpahan dari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas;

(4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu LegislatifKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3)didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan olehKomisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dariAPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) adalah sebagai berikut:a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik

yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dariAPBD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahunanggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehansuara hasil Pemilu Legislatif periode sebelumnya yangmerujuk pada Kabupaten Induk Musi Rawasberdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan olehKomisi Pemilihan Umum;

b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikandalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk PartaiPolitik adalah jumlah perolehan suara hasil PemiluLegislatif tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuanpersuara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiaptahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehansuara Partai politik hasil pemilu Legislatif 2014dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimanadimaksud huruf a.

Pasal 4

(1) APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya yangmerujuk pada Kabupaten Induk Rawas sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah APBDKabupaten Tahun Anggaran 2014 untuk penghitunganjumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun2015-2020;

(2) Perolehan suara hasil Pemilu Periode sebelumnya yangmerujuk pada Kabupaten Induk Musi Rawassebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalahperolehan suara hasil Pemilu Legislatif KabupatenTahun 2014 untuk penghitungan bantuan keuangankepada Partai Politik Tahun 2015 - 2020.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuankeuangan per suara dan daftar perhitungan penetapanjumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuksetiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I danLampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuanganPartai Politik disampaikan secara tertulis oleh DewanPimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani olehKetua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepadaBupati untuk menyalurkan bantuan keuangan kerekening kas umum Partai Politik denganmelampirkan kelengkapan administrasi berupa :

a. Surat Keputusan DPD Partai Politik yangmenetapkan susunan Kepengurusan DPC PartaiPolitik atau sebutan lainnya yang dilegalisir olehKetua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP

Partai Politik atau sebutan lainnya;b. Foto Copy surat keterangan NPWP Partai Politik;

c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapanperolehan kursi dan suara partai politik hasilPemilihan Umum Legislatif Tingkat Kabupatentahun 2014 yang dilegalisir Ketua atauSekretaris Komisi Pemilihan Umum KabupatenMusi Rawas Utara;

d. Nomor rekening kas umum partai Politik yangdibuktikan dengan pernyataan pembukaanrekening dari yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuanganpartai politik dengan mencantumkan besaranpaling sedikit 60% dari jumlah bantuan yangditerima untuk pendidikan Politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaanbantuan keuangan yang bersumber dari APBDKabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaransebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan

g. surat pernyataan partai politik yangmenyatakan bersedia dituntut sesuai peraturanperundangan yang berlaku apabila memberikanketerangan yang tidak benar yangditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atausebutan lainnya diatas meterai denganmenggunakan kop surat partai politik.

(2) Lampiran Kelengkapan administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5(lima);

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), tembusannya disampaikan kepada KepalaKantor Kesatuan bangsa dan politik kabupatenmusi rawas utara, ketua komisi pemilihan umumkabupaten musi rawas utara.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

(1) Verifikasi kelengkapan administrasisebagaimana di maksud dalam pasal 7 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapanadministrasi pengajuan permohonan bantuankeuangan partai politik;

(2) Penanggung jawab tim verifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekretaris daerahkabupaten musi rawas utara;

(3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Asisten1 Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten MusiRawas Utara, Kepala Kantor Kesatuan BangsaDan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara,Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Musi Rawas Utara, Kepala DPPKADKabupaten Musi Rawas Utara, InspekturKabupaten Musi Mawas Utara, dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

(4) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan denganKeputusan Bupati Musi Rawas Utara.

Pasal 8

(1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapanadministrasi permohonan bantuan keuangankepala partai politik disampaikan oleh tim verifiksikepada tim Bupati Musi Rawas Utara denganmelampirkan kelengkapan persyaratanadministrasi permohonan bantuan keuanganpartai politik sebagai satu kesatuan yang tidakterpisahkan;

(2) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiranIII peraturan bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kasumum partai politik di laksanakan oleh pejabatpengelola keuangan daerah atas persetujuanBupati;

(2) Ketua partai politik atau sebutan lainnyamenyampaikan tanda bukti penerimaan bantuankeuangan yang di salurkan sebagaimana diMaksud pada ayat (1) kepada Bupati Musi RawasUtara melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

Bantuan keuangan kapada partai politik di gunakansebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politikpaling sedikit 60 % ( enam puluh persen) danoperasional sekretariat dewan pimpinan cabang partaipolitik atau sebutan lainnya.

Pasal 11

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berkaitan dengan :a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara;

b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatifmasyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;dan;

c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, danmembangun karakter bangsa dalammemelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana di maksudpada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilarberbangsa dan bernegara yaitu pancasila,UUD 1945, Bhinneka Tungal Ika, danNegara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pemahaman mengenai hak-hak dankewajiban warga Negara Indonesia dalammembagun etika dan budaya politik; dan

c. Pengkaderan anggota partai politik secaraberjenjang dan berkelanjutan.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan denganmemperhatikan keadilan dan kesetaraangender untuk membagun etika dan budayasesuai dengan pancasila.

Pasal 12

Kegitan operasional sekretariat dewan pimpinancabang partai Politik sebagaimana dimaksud dalampasal 10, berkaitandengan :a. Administrasi umum;b. Berlanganan dengan daya dan jasa;c. Pemeliharaan data dan arsip; dand. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajibmembuat pembukuan dan memelihara buktipenerimaan dan pengeluaran dana bantuankeuangan.

Pasal 14

(1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajibmembuat laporan pertanggungjawabanpenerimaan dan pengeluaran keuangan yangbersumber dari dana APBD kabupaten musirawas utara secara berkala 1 (satu) tahun sekalikepada BPK untuk diperiksa paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

(2) Partai politik wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban penerimaan danpengeluaran keuangan yang bersumber dari danaAPBD kabupaten musi rawas utara secaraberkala 1 (satu) tahun sekali kepada bupatisetelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 15

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimanaDimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksiadministratif berupa penghentian bantuan keuangandari ABPD kabupaten dalam tahun anggaran yangsedang berjalan sampai laporan pertanggungjawabanditerima oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partaipolitik yang mendapat kursi di DPRD kabupatenMusi Rawas Utara hasil pemilu 2014 Pelimpahandari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas dihitungsecara proporsional berdasarkan rentang waktusampai dengan berakhirnya masa keanggotaanDPRD kabupaten hasil pemilu tahun 2014 dalam1 (satu) tahun anggaran 2019;

(2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partaipolitik yang mendapat kursi di DPRD kabupatenMusi Rawas Utara hasil pemilu 2009 dihitungsecara proporsional mulai sejak diresmikannyakeanggotaan DPRD kabupaten hasil pemilu tahun2014 Pelimpahan dari Kabupaten induk yaituMusi Rawas sampai dengan sisa waktu tahunanggaran 2014.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupatiini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diaturlebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik besertaHonorarium Tim Verifikasi nya, dibayarkan terhitungmulai tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal31 Desember 2016.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam berita DaerahKabupaten Musi Rawas Utara.

Diundangkan di Muara Rupitpada tanggal n jenvar* 2016

Pit. SEKRETARg^DAEIKABUPATEN^MtfSI RAWAS'UTARA,

H. ALFIRMANSYAH, S.Sos. MMPembina Utama Muda

NIP. 19591031 198603 1 009

Ditetapkan di Muara RupitPada tanggal, II JarHA&ri 2016

M/ Pj. BUPA™«/si RAWAS UTARA {

tt

AMH.AGUS YUDIANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 2016 NOMOR 03

LA

MP

IRA

NI:

PE

RA

TU

RA

NB

UP

AT

IM

US

IR

AW

AS

UT

AR

A

NO

MO

R:

TA

HU

N2

01

6

TA

NG

GA

L:

20

16

DA

FT

AR

PE

RH

ITU

NG

AN

PE

NE

TA

PA

NJU

ML

AH

NIL

AI

BA

NT

UA

NK

EU

AN

GA

NP

AR

TA

IP

OL

ITIK

YA

NG

ME

ND

AP

AT

KU

RS

ID

ID

PR

DK

AB

UP

AT

EN

MU

SI

RA

WA

SU

TA

RA

HA

SIL

PE

MIL

UL

EG

ISL

AT

IFT

AH

UN

20

14

Na

ma

pa

rtai

po

litikJu

mla

hku

rsi

Ju

mla

hsu

ara

sa

hB

an

tua

np

er

sua

raJu

mla

hb

an

tua

n

per

tah

un

Ju

mla

hb

an

tua

n/p

er-tig

ab

ula

n

AB

CD

EF

G

1P

arta

iD

em

okra

siIn

do

nesia

Perju

an

ga

n2

10

.84

53

.73

7R

p4

0.5

27

.76

5R

p1

0.1

31

.94

1,2

5

2P

arta

iG

olo

ng

an

Ka

rya2

10

.26

03

.73

7R

p3

8.3

41

.62

0R

p9

.58

5.4

05

3P

arta

iD

em

okra

t2

9.3

78

3.7

37

Rp

35

.04

5.5

86

Rp

8.7

61

.39

6,5

4P

arta

iA

ma

na

tN

asio

na

l3

13

.12

03

.73

7R

p4

9.0

29

.44

0R

p1

2.2

57

.36

0

5P

arta

iN

asio

na

lD

em

okra

t2

9.4

07

3.7

37

Rp

35

.15

3.9

59

Rp

8.7

88

.48

9,7

5

6P

arta

iK

ead

Oa

nS

ejah

tera2

8.6

78

3.7

37

Rp

32

.42

9.6

86

Rp

8.1

07

.42

1,5

7P

arta

iG

era

ka

nIn

do

nesia

Ra

ya

31

3.7

50

3.7

37

Rp

51

.38

3.7

50

Rp

12

.84

5.9

37

,5

8P

arta

iH

ati

Nu

ran

iR

akya

t3

13

.55

23

.73

7R

p5

0.6

43

.82

4R

p1

2.6

60

.95

6

9P

arta

iB

ula

nB

inta

ng

27

.76

63

.73

7R

p2

9.0

21

.54

2R

p7

.25

5.3

85

,5

10

Pa

rtai

Persa

tua

nP

em

ba

ng

un

an

27

.64

13

.73

7R

p2

8.5

54

.41

7R

p7

.13

8.6

04

,25

11

Pa

rta

iK

ea

dila

nd

an

Persa

tua

nIn

do

nesia

14

.57

03

.73

7R

p1

7.0

78

.09

0R

p4

.26

9.5

22

,5

12

Pa

rtai

Keb

an

gkita

nB

an

gsa

13

.05

03

.73

7R

p1

1.3

97

.85

0R

p2

.84

9.4

62

,5

Ju

mla

h2

51

12

.01

7R

p4

18

.60

7.5

29

Rp

10

4.6

51

.88

2,3

.A

GU

SY

UD

IAN

TO

RO

ftH

LAMPIRAN IIPERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARANOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DANLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAANBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.

Pada hari ini tanggal tahun Tim VerifikasiKelengkapan administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yangdibentuk Keputusan Bupati Muratara Nomor tahun tanggal.telah melaksanakan verifikasi persyarataan administrasikeuangan.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan KeuanganKepada Partai Politik, Tim menyatakan bawa Partai telahmemenuhi persyaratan Untuk mendapatkan bantuan keuangan dariPemerintah Kabuaten Musi Rawas Utara yang didasarkan pada hasilperolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRDKabupaten Muratara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014sebanyak suara sah x Rp = Rp

Demikianlah Berita Acara Hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi BantuanKeuangan kepada Partai Ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADAPARTAI POLITIK

Ketua

bantuan

1.

2 sekretaris

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

RAWAS UTARA,

V

?[H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,

PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,

PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT LAMPIRAN PERTANGUNG JAWABAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesarRp , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal

bulan tahun sebagai berikut:

NO

B.

JENIS PENGELUARAN

PENDIDIKAN POLITIK

a. Seminar

b. Lokakaryac. Dialog Interaktifd. Sarasehan, dane. Workshop

OPERASIONAL

SKRETARIAT

1. Administrasi Umum;a. Keperluan ATKb. Rapat Internal Sekretariatc. Ongkos Perjalanan Dinas

Dalam rangka mendukungkegiatan operasionalsekretariat

2. Langganan Daya dan Jasa :a. Telepon dan Listrikb. Air Minum

c. Jasa Pos dan Giro

d. Surat Menyurat3. Pemeliharaan Data dan Arsip4. Pemeliharaan Peralatan Kantor.

SALDO

Mengetahui;KETUA UMUM/ KETUA

JENIS

KEGIATAN

VOLUME

KEGIATAN

REALISASI

(RP)

Rp.

KET

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

AM. BUPATjPfifujfel RAWAS UTARAi

H. AGUS YUDIANTORO