3. Strada Musi Rawas Utara

8/16/2019 3. Strada Musi Rawas Utara

1/120

Strategi Daerah PPDT Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah ±91.592,43 km2

dengan penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±8.528.719 jiwa terdiri atas 12

(dua belas) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu memacu peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai luas wilayah ±12.358,65 km2

dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±610.223 jiwa terdiri atas

21 (dua puluh satu) kecamatan dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan)

desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk

mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten

Musi Rawas yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Rupit; b. KecamatanRawas Ulu; c. Kecamatan Nibung; d. Kecamatan Rawas Ilir; e. Kecamatan Karang

Dapo; f. Kecamatan Karang Jaya; dan g. Kecamatan Ulu Rawas.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk

mengubah suatu daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan berbagai

permasalahan sosial ekonomi serta keterbatasan fisik untuk menjadi daerah yang

maju dengan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal

dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Penanganan daerah tertinggal dilakukan dalam skala nasional dan

merupakan program jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, RPJPN

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 telah menetapkan

kebijakan pengembangan wilayah tertinggal dalam rangka mewujudkan

pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.


2/120


Dalam RPJM Nasional Tahap II (2004-2009) ditetapkan 199 yang

dikatagorikan sebagai daerah tertinggal yang menjadi prioritas dalam

penanganan kesenjangan wilayah. Sampai dengan tahun 2009 telah dientaskan

50 tertinggal, sehingga dari 199 tertinggal masih ada 149 tertinggal yang perlu

ditangani. Namun, karena sampai Tahun 2009 terdapat 34 daerah otonom baru

yang berasal dari daerah induk yang berstatus daerah tertinggal, maka

selanjutnya dalam RPJMN 2010-2014 tahap III pemerintah pusat memiliki

kewajiban membina 183 daerah tertinggal. Kondisi pada tahun 2014 telah

dientaskan sebanyak 70 Tertinggal. Dengan adanya 9 daerah otonomi baru

e5bhasil pemekaran dari daerah Tertinggal sampai dengan tahun 2014, maka

RPJMN 2015 – 2019 terdapat 113 daerah Tertinggal ditambah 9 daerah otonomi

baru yang tertinggal sehingga total terdapat 122 Daerah Tertinggal.

Tahun 2015 merupakan tahun strategis karena merupakan awal dari

pelaksanaan RPJMN 2015-2019.Terkait dengan hal tersebut dianggap perlu

untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh daerah

tertinggal serta pemutakhiran data ketertinggalan daerah sebagai salah satu

pertimbangan untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal

tahun 2015-1019.

Disamping itu pada tahun 2015 ini juga merupakan tahap awal persiapan

dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

(STRANAS PPDT) dan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal (STRADA PPDT) sebagai bagian dokumen perencanaan pembangunan

daerah tertinggal jangka menengah berikutnya, sesuai amanat PP 78 Tahun 2015

tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) diantaranya

memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perumusan kebijakan nasional di bidang

pembangunan daerah tertinggal, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembangunan daerah tertinggal.


3/120


Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dalam rangka

peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi, maka KDPDTT menyusun dokumen Strategi Daerah Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) dimana sub-sub kegiatannya

mencakup identifikasi permasalahan daerah tertinggal sesuai dengan indikator

yang ditetapkan serta melakukan kegiatan pengumpulan data dan pemutakhiran

data ketertinggalan daerah 2015-2019.

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA

PPDT) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk

periode 5 (lima) tahun ditingkat yang merupakan bagian integral dari rencana

pembangunan jangka menengah. Merupakan penjabaran lebih lanjut dari

Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT).

Sejalan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai

Kabupaten Tertinggal harus menyusun/merumuskan Strategi Daerah Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada PPDT) dengan tetap memperhatikandokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Stranas-PPDT dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang untuk

selanjutnya disebut STRADA PPDT, ini disusun sebagai pola dasar dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal yang berlandaskan

visi, misi, program strategis dan prioritas maupun kaidah pelaksanaan, sehingga

seluruh program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) dapat

berjalan secara tepat tujuan, tepat sasaran dan tepat perlakuan sesuai dengan

karakteristik kebutuhan lokal.


4/120


B. Maksud dan Tujuan

STRADA PPDT Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2019 ini disusun

dimaksudkan sebagai dokumen daerah yang menjadi rujukan baik PemerintahDaerah maupun Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kesepahaman komitmen,

keterpaduan program, dan peranserta masing-masing pihak dalam upaya

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) secara sinergis dan

berkelanjutan.

Adapun penyusunan STRADA PPDT bertujuan untuk:

1. Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin

terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional.

2. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan

prasarana dasar daerah tertinggal.

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, antara pusat dan

daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi.

4. Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan PPDT.

C. Landasan Hukum

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA

PPDT) disusun dengan mempertimbangkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor 4400)


5/120


4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025;

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014

tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 4);

12. Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).


6/120


D. Hubungan STRADA PPDT Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan

lainnya.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal dapat

dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.1Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

E. Sistematika Penulisan

STRADA PPDT disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Menjelaskan tentang latar belakang pentingnya penanganan ketertinggalan

daerah, maksud dan tujuan dari penyusunan STRADA PPDT, Landasan

Hukum, Hubungan antara STRADA PPDT dengan dokumen perencanaan

lainnya, serta sistematika penulisan dari STRADA PPDT.

BAB II

Menjelaskan tentang gambaran umum daerah yang terdiri dari masalah

yang dihadapi daerah tertinggal, evaluasi program PPDT pada tahun 2010-

2014, upadating data- data ketertinggalan tahun 2015-2019, sasaran

strategik serta sebaran kecamatan/ desa yang mengalami ketertinggalan.

BAB III

Menjelaskan tentang strategi percepatan pembangunan, visi, misi serta

prioritas percepatan pembangunan.

TINGKATADMINISTRATIF

RENCANAJANGKA MENENGAH

STRATEGI RENCANA AKSIPPDT

RENCANATAHUNAN

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN

RPJMNASIONAL

RPJMPROVINSI

RPJMKABUPATEN

STRANASPPDT

RENSTRA K/L

RAN PPDT

RENJA K/L

STRADA PPDTPROV.

RENSTRASKPD

RAD PPDTPROV.

STRADA PPDTKAB

RENSTRASKPD

RENJASKPD PROV

RAD PPDTKAB

RENJA SKPDKAB.

RAS

RASSKPD

RASSKPD


7/120


BAB IV

Menggambarkan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan,

program, kegiatan pokok indikatif selama periode STRADA PPDT, dan

instansi pelaksana Pengembangan Perekonomian di daerah tertinggal.

Desain penetapan program dan kegiatan pokok indikatif didasarkan dan

berkaitan langsung dengan pengembangan perekonomian daerah.

BAB V


program, kegiatan pokok indikatif selama periode STRADA PPDT, dan

instansi pelaksana Peningkatan Kualitas SDM di daerah tertinggal. Desain

penetapan program dan kegiatan pokok indikatif didasarkan dan berkaitan

langsung dengan sasaran penyelesaian.

BAB VI


program, kegiatan pokok indikatif selama periode STRADA PPDT , dan

instansi pelaksana pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

BAB VIIMenggambarkan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan,


instansi pelaksana penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana

produksi komoditi unggulan. Desain penetapan program dankegiatan pokok

indikatif didasarkan dan berkaitan langsung dengan sasaran penyelesaian.

BAB VIII



instansi pelaksana pemberian insentif kepada pelaku usaha dalam rangka

peningkatan investasi kepada daerah tertinggal. Desain penetapan program

dan kegiatan pokok indikatif didasarkan dan berkaitan langsung dengan

sasaran penyelesaian.


8/120


BAB IX



instansi pelaksana peningkatan konektivitas antar wilayah. Desain

penetapan program dan kegiatan pokok indikatif didasarkan dan berkaitan

langsung dengan sasaran penyelesaian.

BAB X



instansi pelaksana peningkatan koordinasi lintas sektor dan penyempurnaan

regulasi. Desain penetapan program dan kegiatan pokok indikatif didasarkan

dan berkaitan langsung dengan sasaran penyelesaian

BAB XI

Menjelaskan tentang sumber-sumber pendanaan yang diharapkan untuk

pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal. Diharapkan juga dituangkan

dalam bentuk matrik kebutuhan, besaran anggaran yg dibutuhkan, serta

rencana sumber pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan: APBD , APBDProvinsi, K/L, dan Dana Alokasi Khusus.

BAB XII

Menjelaskan tentang prinsip pelaksanaan, pendekatan, dan pola kebijakan

agar terjadi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

BAB XIII

Menguraikan tentang ketentuan dan mekanisme penyusunan dan

pelaksanaan STRADA PPDT. Dokumen STRADA selanjutnya akan didetailkan

dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal. RAD merupakan dokumen perencanaanpembangunan

daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat provinsi.


9/120


BAB XIV

Menyusun roadmap setiap tahun STRADA 2015-2019 untuk mempermudah

evaluasi dan monitoring STRADA 2015-2019 serta menjadi panduan

pembuatan RAD tiap tahun.

BAB XV

Kalimat penutup dokumen, diantaranya sebuah harapan agar STRADA PPDT

menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan

daerah tertinggal.

LAMPIRAN:

1. Data Program/Kegiatan PPDT Tahun 2010-2014

2. Data Pemutakhiran Data Ketertinggalan Daerah 2015-2019

3. Laporan Hasil Evaluasi PelaksanaanProgram/Kegiatan PPDT Tahun 2010-

2014

4. Matrik Isu Permasalahan, Usulan Program/Kegiatan Pokok, Sasaran,

Jumlah anggaran yang diusulkan, Instansi Pelaksana, Dan Rencana

Pelaksanaan 2015-2019


10/120


BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah ±91.592,43 km2

dengan penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±8.528.719 jiwa terdiri atas 12

(dua belas) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu memacu peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai luas wilayah ±12.358,65 km2

dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±610.223 jiwa terdiri atas

21 (dua puluh satu) kecamatan dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan)

desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk

mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten

Musi Rawas yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Rupit; b. KecamatanRawas Ulu; c. Kecamatan Nibung; d. Kecamatan Rawas Ilir; e. Kecamatan Karang

Dapo; f. Kecamatan Karang Jaya; dan g. Kecamatan Ulu Rawas.

Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai batas-batas wilayah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perdamaian, Desa Simpang

Nibung Kecamatan Singkut, dan Desa Mersip, Desa Napal Melintang

Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sako Suban, Desa Lubuk

Bintialo Kecamatan Batangharileko dan Desa Ulak Embacang, Desa

Air Balui Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukaraya, Desa Kosgoro,

Desa Sukamerindu Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas,

Desa Madang Kecamatan Sumber Harta, Desa Rejo Sari, Desa Mekar

Sari, Desa Campur Sari, Desa Tegal Sari, Desa Marga Puspita


11/120


Kecamatan Megang Sakti, Desa Marga Baru, Desa Sidomulyo, Desa

Pelita Jaya, Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten

Musi Rawas; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ulu Sebelas Kecamatan

Pinang Belapis dan Desa Tik Serong Kecamatan Topos Kabupaten

Lebong Provinsi Bengkulu.

Penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan

antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja

sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah

ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi

daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah

dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan

wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

rangka mewujudkan tujuan Negara.

Setengah atau 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan wilayah yang

ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan hutan yang terdiri darihutan suaka alam, hutan lindung, dan hutan pengelolaan, sedangkan

setengahnya lagi (307,260 ha) digunakan untuk pemukiman penduduk dan

industri.

Kendala yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Rupit, Kecamatan

Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo,

Kecamatan Karang Jaya, dan Kecamatan Ulu Rawas adalah masalah rentang

kendali dalam perjalanan menuju ke pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten

Musi Rawas (induk). Dengan demikian, maka pembentukan Kabupaten Musi

Rawas Utara merupakan solusi untuk memperpendek rentang kendali. Dengan

pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, akses pelayanan publik kepada

masyarakat yang berada di Kecamatan Rupit, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan

Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Karang Jaya,

dan Kecamatan Ulu Rawas menjadi lebih efektif dan efisien.


12/120


Potensi kekayaan tambang yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara

adalah batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Potensi-potensi lain yang ada

di Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain pertanian, perikanan, perkebunan

dan agro industri.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di

atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum

sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek

rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru

sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat.

A. Masalah Yang dihadapai Daerah Tertinggal

1. Perkembangan Ekonomi

Gambaran kondisi perkembangan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas

Utara mencangkup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut

lapangan usaha, pertumbuhan PDRB dan APBD dari tahun ke tahun, serta

penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dari tahun ke tahun.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian

yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah

tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu

tertentu (satu tahun kelender).

PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari kegiatan pertanian,

peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian,

industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan,

hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real sstate

dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Berikut Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel 2.1.


13/120


Tabel 2.1Produk Domestik Regional Bruto Kab. Musi Rawas Utara (Atas Dasar Harga

Konstan 2000 dan Harga Berlaku) menurut lapang usahaLapangan Usaha

(dalam milyar rupiah)

PDRB Atas Dasar Harga

Konstan BerlakuNilai Nilai Persentase

(1) (2) (3) (4)1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, danPerikanan

414,98 1.038,00 34,73

2. Pertambangan dan Penggalian 438,26 1.047,60 35,053. Industri Pengolahan 42,79 125,44 4,20

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,08 2,56 0,09

5. Konstruksi 62,71 202,11 6,76

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 65,15 215,92 7,22

7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,42 18,15 0,61

8. Keuangan dan Jasa Perusahaan 23,68 63,71 2,139. Jasa-Jasa 80,87 275,41 9,21

Produk Domestik Regional Bruto 1.136,93 2.988,91 100,00

Produk Domestik RegionalTanpa GasMigas

768,02 2.186,45 73,15

Pertumbuhan Ekonomi -

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 16,81Sumber: Sumber: BPS RI, Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2010-2013

Berdasarkan PDRB menurut sektor pada Tabel 2.1, berturut-turut

dalam milyar rupiah, yaitu Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, &

Perikanan 1.038,00 (34,73 persen), Pertambangan & Penggalian 1.047,60

(35,05 persen), Industri Pengolahan 125,44 (4,20 persen ), Listrik, Gas & Air

Bersih 2,56 (0,09 persen), Konstruksi 202,11 (6,76 persen), Perdagangan,

Hotel & Restoran 215,92 (7,22 persen), Pengangkutan & Komunikasi 18,15

(0,61 persen), Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 63,71 (2,13 persen),

dan Jasa-Jasa 275,41 (9,21 persen).

b. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari


14/120


sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun

jumlah penduduk miskin di Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2Perbandingan Penduduk Miskin Tahun 2013

Penduduk MiskinKabupaten Musi

Rawas Utara

ProvinsiSumatera

SelatanIndonesia

(1) (2) (3) (4)Jumlah Penduduk Miskin (000) 98,8 1,104,60 28,170,55Persentase penduduk miskin 17,85 14,06 11,37Garis Kemiskinan (GK) dalamrupiah

326,798 291,058 271,626

Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)

2,2 2,49 1,75

Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)

0,44 0,73 0,43

Sumber: BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk miskin kebupaten musi

rawas utara sebanyak 98,8 atau 17,85% lebih kecil dari penduduk miskin

provinsi, provinsi Sumatera Selatan 1.104,60 atau 14,06%, dan Indonesia

28.170,55 atau 11,37%.

c. Konsumsi perkapita

Pengeluaran per kapita biasa juga disebut dengan standar hidup layak

merupakan salah satu komponen pembentuk IPM yang diukur dengan

indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Adapun pengeluaran

per kapita Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3Pengeluaran Per Kapita Penduduk (rupiah) Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2013

IPM dan KomponennyaKabupaten Musi

Rawas UtaraProvinsi

Sumatera SelatanIndonesia

IPM 67,94 74,36 73,81Pengeluaran Per KapitaPenduduk (rupiah)

620,24 641,35 643,36

Sumber: BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013Berdasarkan data di atas, pada tahun 2013 pengeluaran per kapita

penduduk Kabupaten Musi Rawas lebih kecil dari provinsi Sumatera Utara


15/120


yakni sebesar 620,24, provinsi Sumatera Selatan adalah 641,35, dan

Indonesia adalah 643,36.

2. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah salah satu kreteria untuk mengukur

ketertinggalan suatu daerah. Berbagai indikator untuk melihat kualitas sumber

daya manusia yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Tingkat daya beli masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia.

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk

dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut

umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukan kemampuan

untuk bertahan hidup lebih lama.

Angka harapan hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang

telah dicapai masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat

diharapkan kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin besar atau

lama. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung

memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik

dengan tingkat kematian ibu dan tingkat kematian bayi, artinya semakin

tinggi angka kematian ibu dan angka kematian bayi maka angka harapan

hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya. Adapun angka

harapan hidup dapat dilihat dari tabel Indeks Pembangunan Manusia di

bawah ini:

Tabel 2.4Angka Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013

IPM dan KomponennyaKab. Musi

Rawas UtaraProv. Sumatera

SelatanIndonesia

IPM 67,94 74,36 73,81

Angka harapan hidup (AHH)dalam tahun

63,82 70,10 70,07

Sumber: BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013 Berdasarkan data di atas, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Musi

Rawas Utara sebesar 63,82, Provinsi Sumatera Selatan 70,10, dan Indonesia


16/120


sebesar 70,07. Dengan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 67,94,

provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,36, dan Indonesia sebesar 72,81.

b. Rata-rata lama sekolahRata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan

oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis

pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel

pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang

diduduki. Adapun rata-rata lama sekolah dapat dilihat dari tabel Indeks

Pembangunan Manusia di bawah ini:

Tabel 2.5Rata-rata lama sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013



SelatanIndonesia

IPM 67,94 74,36 73,81

Rata-rata lama sekolah 6,24 8,04 8,14Sumber: BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013

Berdasarkan data di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi

Rawas Utara selama 6,24 tahun, di provinsi Sumatera Selatan selama 8,04

tahun dan Indonesia selama 8,14. Dengan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara

sebesar 67,94, provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,36, dan Indonesia

sebesar 72,81.

c. Angka melek huruf dan angka buta huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke

atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan

huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap

penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi

penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan

membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia

15 tahun ke atas. Berikut ini tabel AMH Kabupaten Musi Rawas Utara:


17/120


Tabel 2.6Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013

IPM danKomponennya

Kab. Musi RawasUtara

Prov. SumateraSelatan

Indonesia

IPM 67,94 74,36 73,81Angka Melek Huruf 97,64 97,55 94,14

Sumber: BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013 Berdasarkan data di atas, angka melek huruf Kabupaten Musi Rawas

Utara sebesar 97,64%, Provinsi Sumatera Selatan 97,55%, dan Indonesia

94.14%. Dengan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 67,94, provinsi

Sumatera Selatan sebesar 74,36, dan Indonesia sebesar 72,81.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di daerah tertinggal relatif rendah. Prasarana dan

sarana yang kurang adalah komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi,

kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnnya yang mcenyebabkan

masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan aktifitas ekonomi dan sosial.

a. Pendidikan

Dari segi pendidikan, pelayanan dasar pendidikan dapat dilihat dari

jumlah sekolah, murid dan guru, berikut ini adalah data jumlah sekolah,murid, guru dan rasio di Kabupaten Musi Rawas Utara:

Tabel 2.7Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Musi

Rawas tahun Ajaran 2013/2014Jenjang

PendidikanSekolah Murid Guru

Rasio Murid-Guru

TK 168 5.141 538 9,56SD Negeri 299 46.460 3.228 14,39

SD Swasta 8 1.337 75 17,83SMP Negeri 53 13.940 1.227 11,36SMP Swasta 12 1.372 94 14,60SMA Negeri 20 7.768 585 13,28SMA Swasta 4 574 48 11,96SMK Negeri 4 1.156 120 22,14SMK Swasta 3 302 40 22,20

Sumber: Dinas Pendidikan Kabuoaten Musi RawasGambaran umum mengenai pelayanan pendidikan di Kabupaten Musi

Rawas Utara dapat dilihat pada data pelaynan pendidikan di Kabupaten Musi


18/120


Rawas sebagai induk pemekaran. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun

ajaran 2013/2014 di Kabupaten Musi rawas telah tersedia 168 unit TK, 307 unit

SD, 65 unit SMP, 24 unit SMA, dan 7 unit SMK yang meliputi sekolah negeri

dan swasta diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi

generasi penerus Kabupaten Musi Rawas. Pada tahun ajaran 2013/2014, rasio

murid-guru secara total di Kabupaten Musi Rawas di SD negeri sebesar 14,39,

SD swasta 17,83, SMP negeri 11,36, SMP swasta 14,60, SMA negeri 13,28,

dan SMA swasta 11,96.

Selain pilihan sekolah umum, di Kabupaten Musi Rawas juga terdapat

sekolah berbasis agama bagi para siswa berupa 18 MI, 26 MTs, dan 10 MA yang

juga meliputi sekolah negeri dan swasta, serta adanya 26 unit pondok

pesantren.

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal terpenting yang menjadi perhatian

pemerintah mengingat kesehatan merupakan salah satu faktor yang bisa

menyebabkan kemiskinan. Dalam alurnya, jika kesehatan masyarakat tidak

terjaga dengan baik maka akan terjadi rendahnya produktivitas kemudianakan menyebabkan rendahnya pendapatan dan tidak adanya kemampuan

untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Maka dari itu kesehatan adalah

kebutuhan dasar yang wajib diperhatikan oleh pemerintah.

Pelayanan dasa kesehatan juga dapat dilihat dari infrastuktur

Kesehatan meliputi jumlah pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan,

rasio pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, serta rasio tenaga

kesehatan dengan jumlah penduduk. Berikut ini infrastruktur kesehatan di

Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai berikut:


19/120


Grafik 2.1Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2013

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas

Gambaran umum mengenai fasilitas kesehatan di Kabupaten Musi Rawas

Utara dapat dilihat pada data fasilitas kesehatan di Kabupaten Musi Rawas

sebagai induk pemekaran. Dapat terlihat pada grafik diatas bahwa Kabupaten

Musi Rawas pada tahun 2013 memiliki 2 unit rumah sakit, 19 unit Puskesmas,

97 unit Pustu, 11 Balai Pengobatan, 3 Klinik Bersalin, 297 Posyandu, dan 86

Polindes. Adapun tenaga medis yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara:

Tabel 2.8Tenaga Kesehatan yang Tersedia di kabupaten Musi Rawas Tahun 2013



20/120


Gambaran umum mengenai tenaga kesehatan di Kabupaten Musi Rawas

Utara dapat dilihat pada data tenaga kesehatan di Kabupaten Musi Rawas

sebagai induk pemekaran. Berdasarkan data tersebut, diketahui pada tahun2013 di Kabupaten Musi rawas telah tersedia 24 dokter, 3 dokter gigi, 290

bidan dan 270 perawat yang tersebar di wilayah-wilayah di kabupaten ini

yang diharapkan mampu mendukung masyarakat dalam menjaga

kesehatannya.

4. Aksesibilitas

Aksesibilitas terdiri dari transportasi, telekomunikasi, dan energi. Adapun

penjelasannya dapat dilihat dari pemaparan berikut ini:

a. Transportasi

Adapun jarak kecamatan ke ibukota, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.9Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013

Gambaran umum mengenai kondisi jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara

dapat dilihat pada data kondisi jalan di Kabupaten Musi Rawas sebagai induk

pemekaran. Berdasarkan data di atas, kondisi jalan Kabupaten Musi Rawas

Pada tahun 2013, panjang jalan kabupaten dan jalan desa di wilayah


21/120


Kabupaten Musi Rawas mencapai 1.275,82km dan 1.410,49 km. Dari total

panjang jalan kabupaten, 76 persen dalam keadaan baik, 19 persen dalam

keadaan sedang, 3 persen rusak, dan 2 persen rusak berat. Adapun jumlah

angkutan umum di kabupaten Musi rawas seperti yang digambarkan pada tabel

berikut:

Tabel 2.10Kendaraan Umum Menurut Trayek di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2013

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2013 fasilitas transportasi umum di

Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat minim. Jumlah kendaraan umumyang melewat trayek Lubuklinggau-Nibung terdiri dari 4 bus, sedangkan trayek

Lubuklinggau-Karang

Selain moda transportasi darat, Kabupaten Musi Rawas juga memiliki

moda transportasi alternatif bagi masyarakatnya. Bandar Udara Silampari dan

dermaga sungai seperti, Dermaga Muara Kelingi, Dermaga Muara Lakitan,

Dermaga Semangus menjadi sarana pendukung moda transportasi udara

dan sungai di kabupaten ini.


22/120


b. Telekomunikasi

Adapun jenis telekomunikasi di Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.11Jumlah Kantor Pos di Kabupaten Musi Rawas tahun 2013

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas

Gambaran umum mengenai jumlah kantor pos di Kabupaten Musi Rawas

Utara dapat dilihat pada data jumlah kantor pos di Kabupaten Musi Rawas

sebagai induk pemekaran. Berdasarkan tabel di atas, di Kabupaten Musi Rawas

pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 50 persen disbanding tahun

2012 menjadi sebanyak 9 Kantor Pos Desa.

Telepon seluler bukan lagi merupakan barang mewah bagi masyarakat.

Kepraktisan, kemudahan, dan makin terjangkaunya harga dan biaya

komunikasi semakin mendukung hal tersebut. Peningkatan kebutuhan

masyarakat akan telekomunikasi seluler selayaknya diikuti oleh peningkatan di

bidang jaringan seluler itu sendiri, baik jangkauan maupun kualitas jaringan.

Berikut jaringan seluler yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas tahun 2013:


23/120


Tabel 2.12Jumlah Jaringan Seluler/Stasioner Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

tahun 2013


24/120


Gambaran umum mengenai jaringan seluler di Kabupaten Musi Rawas

Utara dapat dilihat pada data jaringan seluler di Kabupaten Musi Rawas

sebagai induk pemekaran. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah

stasioner jaringan seluler di Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2013jumlahnya mencapai 101

stasioner yang tersebar di kecamatan-kecamatan di kabupaten ini.

c. Energi

Gambaran pembangkit dan pusat tenaga listrik tergambar pada tabel

berikut:

Tabel 2.13Jumlah Desa yang Teraliri Listrik Menurut Kecamatan di Kabupatan Musi Rawas

Tahun 2013

Gambaran umum mengenai energi di Kabupaten Musi Rawas Utara

dapat dilihat pada data energi listrik di Kabupaten Musi Rawas sebagai induk

pemekaran. Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2013 jumlah daerah yang


25/120


sudah teraliri listrik di Kabupaten Musi Rawas baru sebesar 84,11 persennya

saja. Kecamatan yang masih minim teraliri listrik adalah kecamatan BTS Ulu dan

Kecamatan Muara Lakitan. Adapun informasi mengenai daerah yang sudah

terlayani oleh PDAM seperti yang digambarkan pada tabel 2.13 berikut:

tabel 2.14Jumlah Desa/Kelurahan yang Terlayani oleh PDAM Muara Beliti di Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2013

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2013 desa yang terlayani PDAM

adalah kecamatan rawas ulu sebanyak 3 desa, kecamatan rupit 2 desa,

kecamatan karang jaya 2 desa, kecamatan rawas ilir 2 desa, kecamatan karang

dapo 3 desa, dsedangkan kecamatan ulu rawas dan nibung belum memiliki

pelanggan PDAM.

5. Kemampuan Keuangan Daerah

Adapun realisasi anggaran Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai

berikut:


26/120


Tabel 2.15Realisasi Pendapatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

Anggaran 2013 (milyar rupiah)Jenis penerimaan Anggaran Realisasi

Pendapatan AsliDaerah

85.519.094.403.00 75.367.275.021.80

Dana Perimbangan 1.314.211.069.276,16 1.329.410.786.502,00Lain-lain 122.513.564.875,00 109.621.274,00JumlahSumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

Gambaran umum mengenai realisasi pendapatan di Kabupaten Musi

Rawas Utara dapat dilihat pada data realisasi pendapatan di Kabupaten Musi

Rawas sebagai induk pemekaran. Berdasarkan data di atas, keuangan daerah

Kabupaten Musi Rawas pada tahun anggaran 2013 meningkatdibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan daerah ditargetkan lebih

tinggi daripada tahun 2012, yakni mencapai Rp 1.522.243.728.554,16,

realisasi dari target pendapatan tersebut sebesar Rp 1.514.399.336.229,80

yang juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Karakteristik

Ada beberapa jenis bencana dan konflik sosial yang bisa terjadi di

kabupaten Musi Rawas Utara, diantaranya: banjir, tanah longsor,

gelombang pasang, abrasi, bencana tsunami, gempa bumi, dll. Berikut ini

adalah karakteristik daerah Kabupaten Musi Rawas Utara:

Tabel 2.16Karakteristik Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013

Indikator Kabupaten MusiRawas Utara

(1) (2)Persentase desa gempa bumi 0,00

Persentase desa tanah longsor 2,82Persentase desa banjir 28,17Persentase desa bencana lainnya 21,13Persentase desa di kawasan hutan lindung 14,08Persentase desa berlahan kritis 0,00Persentase desa konflik 1 tahun terakhir 2,82

Sumber: Data Podes 2014

Data diatas menejaskan mengenai keadaan daerah di kabupaten Musi

Rawas Utara, bahwa persentase desa gempa bumi sebesar 0,00% tanah


27/120


longsor sebesar 2,82%, desa banjir sebesar 28,17%, presentase desa bencana

lainnya sebesar 21,13%, desa di kawasan hutan lindung 14,08%, desa

berlahan kritis 0,00%, dan presentase desa konflik sebesar 2,82%.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan PPDT Tahun 2010 – 2014

Sejalan dengan RPJMN 2010- 2014 yang telah menetapkan “daerah

tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik” sebagai salah satu prioritas

nasional pembangunan dari sebelas prioritas nasional yang ada. Dalam hal ini

pengertian daerah tertinggal yaitu daerah kabupaten yang masyarakatnya serta

wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lainnya dalam skala

nasional. Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan 6 kriteria dasar yaitu

perekonomian, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan

daerah, aksesabilitas dan karakteristik daerah.

Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa substansi inti program aksi

untuk daerah tertinggal dalam 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggalsebesar 6,6% pada tahun 2010 menjadi 7,1 % pada tahun 2014

2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada

tahun 2010 sebesar 18,8% menjadi 14,2% pada tahun 2014; dan

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal yang

ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada

tahun 2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada tahun 2014

1. Hasil Capaian Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

2010-2014 Secara Nasional

a. Pengentasan Daerah Tertinggal

Penetapan daerah tertinggal menggunakan metode analisis statistic Z

score dan indikator yang digunakan adalah 6 kriteria dan 27 indikator (Lihat

Tabel 2.2). Sesuai arahan RPJMN 2010-2014, kebijakan pembangunan daerah

tertinggal serta upaya koordinasi dan sinkronisasi dirasakan adanya dukungan


28/120


yang optimal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha

dan masyarakat dalam pencapaian target pembangunan daerah tertinggal.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan evaluasi yang sudahdilakukan, kinerja pembangunan daerah tertinggal antara 2010-2014

menunjukkan bahwa dari 183 daerah tertinggal pada tahun 2014 telah terjadi

pengurangan. Dengan mengacu pada hasil perhitungan 6 kriteria penetapan

daerah tertinggal, diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat 70 kabupaten

yang lepas dari ketertinggalan. Ke 70 kabupaten tersebut dapat dikategorikan

sebagai daerah maju. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu

50 kabupaten.

b. Indeks Komposit Ketertinggalan

Selanjutnya berdasarkan indeks komposit ketertinggalan maka diketahui

bahwa 74 kabupaten (40%) yang mengalami kenaikan indeks komposit

ketertinggalan, sementara yang mengalami penurunan indeks komposit

ketertinggalan ada 109 kabupaten (60%).

c. Pertumbuhan Ekonomi

Target RPJMN 2010-2014 untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu

meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertingal sebesar

6,6% pada tahun 2010 menjadi 7,1% pada tahun 2014.

Sejalan dengan data BPS tahun 2012 dapat diketahui capaian kinerja

untuk laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Tabel 2.17Rekap Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal

INDIKATOR STATUSJUMLAH

KABUPATEN%

LAJUPERTUMBUHANEKONOMI

Target RPJMTercapai

61 33

Target RPJMTidak Tercapai

122 67

D atas Rata-RataNasional

99 54

Di bawah rata-rata nasional

84 46



29/120


Merujuk pada Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa yang mencapai

pertumbuhan ekonomi >7,1% ada 61 kabupaten (33%) dan yang belum

mencapai target ada 122 kabupaten (67%). Jumlah daerah tertinggal yang

angka pertumbuhan ekonominya lebih dari rata-rata angka pertumbuhan

ekonomi nasional ada 99 kabupaten (54%) adapun yang dibawah rata-rata

nasional terdapat 84 kabupaten (46%).

d. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk Indeks Pembangunan Manusia KPDT menetapkan indikator

Kinerja Utama yaitu Jumlah Daerah Tertinggal yang IPM nya > rata-rata IPM

Nasional. Sesuai dengan data BPS tahun 2013 dapat dijelaskan capaian IPM

sebagai berikut:

Tabel 2.18Rekap Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Daerah Tertinggal

INDIKATOR STATUSJUMLAH

KABUPATEN%

IPM

Target RPJMTercapai

24 13

Target RPJM TidakTercapai

159 87

Di atas Rata-RataNasional

9 5

Di bawah rata-ratanasional 174 95


Dengan demikian yang mencapai target IPM > 72,2 ada 24 kabupaten

(13%) dan yang belum mencapai target ada 159 kabupaten (87%). Sedangkan

jumlah daerah tertinggal yang angka IPM > rata-rata IPM nasional ada 9

kabupaten (5%), adapun yang di bawah rata-rata asional ada 174 kabupaten

(95%).

Kendala belum tercapainya sasaran peningkatan kualitas SDM di daerah

tertinggal adalah karena masih rendahnya jumlah tenaga pendiidkan dan

kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan daerah tertinggal dan

perbatasan. Kendala lainnya adalah minimnya akses terhadap pelayanan


30/120


dasar serta kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah terpencil

untuk hidup sehat dan bersekolah.

2. Rekomendasi Atas Hasil Capaian Program PPDT 2010-2014Pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal seperti yang diamanhkan

oleh RPJMN 2010-2014 betapapun telah mencapai beberapa target disadari

bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang membutuhkan

penyempurnaan, serta dibutuhkan penajaman fokus kegiatan Sehubungan

dengan hal tersebut berikut disampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

a. Perlu dilakukan peningkatan kualitas koordinasi antar pelaku

pembangunan daerah tertinggal, terutama pada aspek perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi

dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini

perlu ditingkatkan peran pemerintah Provinsi sebagai wakil

pemerintah pusat dalam menangani daerah tertinggal yang ada di

wilayah propinsi masing-masing

b. Masih perlunya afirmasi kepada daerah tertinggal, khususnya pada

aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

koordinasi dan pengendalian pembangunan. Dukungan legalitas

berupa Peraturan Pemerintah tentang PPDT yang sudah diproses

perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan.

c. Model intervensi kegiatan penanganan daerah tertinggal oleh

kementerian/lembaga yang langsung ke level desa perlu disesuaikan

dengan kebijakan dan ketentuan baru seperti yang diatur dalam

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah

tertinggal perlu didorong paradigma sehat yang mengedepankan

upaya kesehatan dasar (promotif dan preventif) dan berbasiskan

pedesaan

e. Untuk memenuhi rasa keadilan perlu dilakukan peningkatan

pelayanan dasar menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal


31/120


(SPM) di daerah tertinggal melalui peningkatan ketersediaan

infrastruktur sosial dan ekonomi. Khusus untuk kawasan perbatasan

dan pulau-pulau terpencil perlu diprioritaskan pada upaya

pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih dan konektivitas

f. Dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah

tertinggal; melalui investasi perlu dikembangkan pola-pola kemitraan

(partnership) diantara pemangku kepentingan pembangunan daerah

tertinggal

g. Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan daerah tertinggal perlu dikembangkan kelembagaan

masyarakat dan peningkatan program/kegiatan pemberdayaan

masyarakat.

C. Updating Data-Data Ketertinggalan tahun 2015-2019

a. Perekonomian Masyarakat

Indikator yang termasuk dalam aspek perekonomian masyarakat yakni

penduduk miskin dan pengeluaran konsumsi per kapita di Kabupaten Musi

Rawas Utara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19Indikator Perekonomian Masyarakat

Indikator Kab. MusiRawas Utara


Indonesia

Persentase Penduduk Miskin 17,85 14,06 11,37

Pengeluaran Konsumsi PerKapita (rupiah)

620,24 641,35 643,36


Berdasarkan data diatas, bahwa di Kabupaten Musi Rawas Utara masih

memiliki penduduk miskin dengan persentase sekitar 17,85%, persentase

tersebut lebih besar dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan sekitar

14,06% dan Indonesia 11,37%. Untuk pengeluaran konsumsi per kapita di

Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 620,24 rupiah lebih kecil dibandingkan

dengan Provinsi Sulawesi Sumatera Sekitar 641,35 rupiah dan Indonesia

643,36 rupiah. Adapun jumlah penduduk miskin adalah sebagai berikut:


32/120



Penduduk MiskinKabupaten

Musi Rawas

Utara

ProvinsiSumatera

Selatan

Indonesia

(1) (2) (3) (4)Jumlah Penduduk Miskin (000) 98,8 1,104,60 28,170,55Persentase penduduk miskin 17,85 14,06 11,37Garis Kemiskinan (GK) dalam rupiah 326,798 291,058 271,626Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,2 2,49 1,75Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,44 0,73 0,43


Berbeda dengan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi, tingkat

kedalaman (P1) dan keparahan (P2) kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas

Utara ternyata lebih rendah dibanding kedalaman dan keparahan kemiskinan

yang ada di Provinsi Sumatera Selatan maupun dengan Nasional. Hal ini dapat

dilihat dengan besaran indeks P1 dan P2 di Kabupaten Kepulauan Kepulauan

Musi Rawas Utara yang lebih kecil dibanding P1 dan P2 untuk Provinsi

Sumatera Selatan maupun dengan Nasional. Besar P1 Kabupaten Kepulauan

Musi Rawas Utara 2,2, Provinsi Sumatera Selatan 2,49, dan nasional 1,75.

Sedangkan untuk nilai P2, Kabupaten Kepulauan Musi Rawas Utara 0,44,

Provinsi Sumatera Selatan 0,73, dan Nasional 0,43.

b. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum mengenai pembangunan sumber daya manusia

mencakup dimensi IPM yakni Angka Harapan Hidup; Rata- Rata Lama Sekolah;

dan Angka Melek Huruf, selain itu angka partisipasi murni sekolah dasar,

angka partisipasi murni SMP dan SMA. Adapun penjelasannya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21Indikator Sumber Daya Manusia



Indonesia

(1) (2) (3) (4)Angka Harapan Hidup (AHH)dalam tahun

63,82 70,10 70,07

Rata- Rata Lama Sekolah (RLS)

dalam tahun

6,24 8,04 8,14


33/120




Indonesia

Angka Melek Huruf (AMH)dalam tahun

97,64 97,55 94,14


Data diatas menggambarkan bahwa Angka harapan hidup (63,82 tahun

dibanding 70,10 tahun dan 70,07), Rata-rata lama sekolah (6,24 tahun

dibanding 8,04 tahun dan 8,14), dan Angka melek huruf (97,64 persen

dibanding 97,55 dan 94,14).

c. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasaran di kabupaten Musi Rawas Utara, adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.22Sarana dan Prasarana


(1) (2)Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama terluasaspal/ beton 54Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama terluasdiperkeras 8Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama terluastanah 9Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama terluaslainnya 0Jumlah Pasar tanpa bangunan 49Jumlah Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk(buah/unit) 0,45Dokter per 1000 penduduk (orang) 0,11Fasilitas pendidikan dasar per 1000 penduduk (buah/unit) 0,84Persentase rumahtangga pengguna listrik 92,30

Persentase rumahtangga pengguna telepon 0,77Persentase rumahtangga pengguna air bersih 73,24Sumber: Data Podes 2014

Data diatas menjelaskan tentang sarana dan prasarana di Kabupaten

Musi Rawas Utara, untuk jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama

terluas aspal/ beton yakni 54 desa, jalan diperkeras sebanyak 8 desa, jalan

tanah sebanyak 9 desa, sedangkan untuk jalan utama terluas lainnya 0. Untuk

jumlah sarana yaitu pasar tanpa bangunan sejumlah 49. Untuk fasilitas


34/120


kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara per 1000 penduduk sebanyak 0,45,

dengan jumlah dokter per 100 penduduk 0,11. Untuk fasilitas pendidikan

dasar per 1000 penduduk 0,84. Untuk jumlah rumah tangga pengguna listrik

sekitar 92,30, pengguna telepon 0,77, dan penggunan air bersih sekitar 73,24.

d. Kapasitas Keuangan Daerah

Adapun kemampuan keuang daeah dapat dilihat dari kemampuan fiskal

daerah. Kemampuan fiskal daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah

sebesar 0,45 dengan kategori rendah.

e. Aksesibilitas

Adapun aksebilitas di kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.23Aksesibilitas


(1) (2)Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten (kilometer/km) 51,20Akses ke pelayanan kesehatan (kilometer/km) 0Akses ke pelayanan pendidikan dasar (kilometer/km) 4,63


Data diatas menjelaskan bahwa di Kabupaten Musi Rawas Utara rata-

rata jarak ke ibukota kabupaten yakni 51,20 km, akses ke pelayanan

kesehatan 0 km, sedangkan untuk akses ke pelayanan pendidikan dasar

sejauh 4,63 km.

f. Karakteristik Daerah

Adapun karakteristik daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.24Karakteristik Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013


(1) (2)Persentase desa gempa bumi 0,00Persentase desa tanah longsor 2,82Persentase desa banjir 28,17Persentase desa bencana lainnya 21,13


35/120



Persentase desa di kawasan hutan lindung 14,08Persentase desa berlahan kritis 0,00

Persentase desa konflik 1 tahun terakhir 2,82Sumber: Data Podes 2014

Data diatas menejaskan mengenai keadaan daerah di kabupaten Musi

Rawas Utara, bahwa persentase desa gempa bumi sebesar 0,00% tanah

longsor sebesar 2,82%, desa banjir sebesar 28,17%, presentase desa

bencana lainnya sebesar 21,13%, desa di kawasan hutan lindung 14,08%,

desa berlahan kritis 0,00%, dan presentase desa konflik sebesar 2,82%.

D. Sasaran Strategik

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015 -2019 adala h:

1. Meningkatnya produk unggulan masyarakat;

2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dan terpenuhinya

kebutuhan dasar;

3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat;

4. Meningkatnya pendapatan daerah;

5. Meningkatnya fasilitas umum daerah;

6. Meningkatnya pengelolaan SDA.

E. Sebaran Wilayah-Wilayah yang Mengalami Ketertinggalan

Sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa

kelompok, antara lain:

1. Daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan

yang pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang

relatif lebih maju;

2. Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang

berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih

maju;

3. Daerah yang secara administratif sebagian atau seluruhnya terletak di

perbatasan antarnegara baik batas darat maupun laut;


36/120


4. Daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa,

longsor, gunung api, maupun banjir.

5. Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir.


37/120


38/120


misi organisasi telah dicapai mengingat strategi dirumuskan berdasarkan visi dan

misi organisasi maka setiap tujuan strategik yang ditetapkan harus memliki

indikator kinerja (performence indicator yang terukur. Adapun strategi

pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat ditetapkan

sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tert in ggal

dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai den gan

karakteristik (bioregion ) dan produk unggulan daerah , pos is i

strateg is , dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi as pek

in fra s truktur , manajemen usaha, akses per mo dalan , in ovas i, dan

pemasaran. Promosi terhadap daerah tertinggal yang m e m iliki

potensi ekonomi untuk dikembangkan perlu dilakukan lebi h

intens if;

2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah

tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pemb ang unan

sarana dan prasarana tran sporta s i, seperti: peningkatan aks es

jala n , jembatan, pelab uha n , serta pelayanan penerbanganperintis dan pelayaran per intis ;

3. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan tekn olo gi

(Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pem er intah an

daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas ap arat ur

pemerintahan daer ah , kelembagaan, dan keuangan daerah

melalui pengembangan pusat i n form as i;

4. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan

pemberian insentif kepada pihak swasta dalam p eng emb ang an

iklim usaha di daerah tertinggal, salah satunya mela lu i

harmonisasi peraturan perizinan antara pemerintah dan

pemerintah d aera h;

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah ping giran ,

seperti kawasan perbatasan dalam upaya m end ukung


39/120


pembangunan daerah t ert in ggal;

6. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah

terentaskan melalui penguatan kapasitas kelem b ag aan

pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;

7. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dala m

upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal mela lui

pengambangan kawasan perdesaan dan transmigrasi s ebag a i

program pembangunan lintas sekt or;

D. Prioritas Percepatan Pembangunan

Berdasarkan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal, maka

prioritas pembangunan daerah tertinggal (bagi pemerintah pusat/kementerian

yang memiliki tugas pokok pada percepatan pembangunan daerah tertinggal)

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam

penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal (STRANAS), dan Rencana Aksi Nasional Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN);2. Memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah

dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan

pembangunan daerah tertinggal yang sinergis, harmonis, sinkron, dan

terpadu;

3. Bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya

melakukan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam pencapaian

pemenuhan SPM untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal,

terutama pada pemenuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi,

transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi;

4. Mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan

pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan

karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas

pencapaian sasaran pembangunan; dan


40/120


5. Mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi pada

permasalahan ketertinggalan di daerah tertinggal.


41/120


BAB IV

PENINGKATAN PEREKONOMIAN

A. Permasalahan

Gambaran kondisi perkembangan ekonomi di Kabupaten Musi

Rawas Utara mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut

lapangan usaha, pertumbuhan PDRB dan APBD dari tahun ke tahun,

kemiskinan dan konsumsi perkapita.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian

yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah

tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu

tertentu (satu tahun kelender).

PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari kegiatan pertanian,

peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian,

industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan,

hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real sstatedan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Berikut Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1Produk Domestik Regional Bruto Kab. Musi Rawas Utara (Atas Dasar Harga

Konstan 2000 dan Harga Berlaku) menurut lapang usahaLapangan Usaha


PDRB Atas Dasar HargaKonstan Berlaku

Nilai Nilai Persentase

(1) (2) (3) (4)1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, danPerikanan

414,98 1.038,00 34,73

2. Pertambangan dan Penggalian 438,26 1.047,60 35,05

3. Industri Pengolahan 42,79 125,44 4,20

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,08 2,56 0,09

5. Konstruksi 62,71 202,11 6,76

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 65,15 215,92 7,227. Pengangkutan dan Komunikasi 7,42 18,15 0,61

8. Keuangan dan Jasa Perusahaan 23,68 63,71 2,13


42/120


Lapangan Usaha


PDRB Atas Dasar HargaKonstan Berlaku

Nilai Nilai Persentase(1) (2) (3) (4)

9. Jasa-Jasa 80,87 275,41 9,21

Produk Domestik Regional Bruto 1.136,93 2.988,91 100,00

Produk Domestik RegionalTanpa GasMigas

768,02 2.186,45 73,15

Pertumbuhan Ekonomi -PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 16,81

Sumber: BPS RI, Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2010-2013

Berdasarkan PDRB menurut sektor pada Tabel 2.1, berturut-turut

dalam milyar rupiah, yaitu Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, &

Perikanan 1.038,00 (34,73 persen), Pertambangan & Penggalian 1.047,60

(35,05 persen), Industri Pengolahan 125,44 (4,20 persen ), Listrik, Gas & Air

Bersih 2,56 (0,09 persen), Konstruksi 202,11 (6,76 persen), Perdagangan,

Hotel & Restoran 215,92 (7,22 persen), Pengangkutan & Komunikasi 18,15

(0,61 persen), Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 63,71 (2,13 persen),

dan Jasa-Jasa 275,41 (9,21 persen).

2. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari

sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun

jumlah penduduk miskin di Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:


Penduduk MiskinKabupaten Musi

Rawas Utara

ProvinsiSumatera

SelatanIndonesia

(1) (2) (3) (4)Jumlah Penduduk Miskin (000) 98,8 1,104,60 28,170,55

Persentase penduduk miskin 17,85 14,06 11,37


43/120


44/120


45/120


Program Pengembangan Ekonomi Lokal yang terdiri dari: (1) Kegiatan

Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan

potensial dengan pemeliharaan dan pemanfaatan lahan sesuai potensi, (2)

Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai

subsector hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan), dan

jasa penunjang menalalui pembetukan lembaga berbasis agribisnis, (3)

Kegiatan peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata

rantai subsector hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan),

dan jasa penunjang melalui penyediaan pupuk, bibit unggul, kualitas pangan

dan pakan ternak, (4) Kegiatan peningkatan nilai tambah produk pertanian

melalui penanganan pasca panen dengan perluasan pemasaran untuk

pengembangan agribisnis di pedesaan, (5) Penguatan rantai pasokan bagi

industri pedesaan dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumberdaya

lokal dengan memperluas relasi kerjasama sesuai sektor industri, (6) Kegiatan

peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan mutu

dengan penggunaan lahan yang subur, sarana irigasi yang baik, serta sarana

penunjang yang relevan dan (7) Kegiatan peningkatan akses terhadapsumberdaya produktif, terutama permodalan dengan pemberian kemudahan

dalam peminjaman modal.

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan terdapat

beberapa kegiatan pokok, antara lain: (1) Kegiatan penguatan lembaga dan

organisasi berbasis masyarakat, seperi paguyuban petani, koperasi, lembaga

adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dengan sosialiasasi dalam

rangka meningkatkan kesadaran masyarakan akan pentingnya lembaga dan

organisasi berbasis masyarakat. (2) Kegiatan pemantapan kelembagaan

pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan

sosialisai dan penyuluhan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. (3)

Kegiatan pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan

perdesaan terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan melalui


46/120


seminar dan workshop untuk lembaga serta peminjaman teknologi

terbarukan dan ramah lingkungan.


47/120


48/120


Indonesia sebesar 70,07. Dengan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara

sebesar 67,94, provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,36, dan Indonesia

sebesar 72,81.

2. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang

dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh

semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung

dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan

yang sedang diduduki. Adapun rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi

Rawas Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2Rata-rata lama sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013



SelatanIndonesia

IPM 67,94 74,36 73,81

Rata-rata lama sekolah 6,24 8,04 8,14Sumber: BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013

Berdasarkan data di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi

Rawas Utara selama 6,24 tahun, di provinsi Sumatera Selatan selama 8,04

tahun dan Indonesia selama 8,14. Dengan IPM Kabupaten Musi Rawas

Utara sebesar 67,94, provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,36, dan

Indonesia sebesar 72,81.

3. Angka melek huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun

ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin

dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya

terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Buta Huruf (ABH)

adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai

kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya

terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Berikut ini tabel AMH

Kabupaten Musi Rawas Utara:


49/120


Tabel 5.3Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013

IPM danKomponennya

Kab. Musi RawasUtara


Indonesia

IPM 67,94 74,36 73,81Angka Melek Huruf 97,64 97,55 94,14

Sumber: BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013 Berdasarkan data di atas, angka melek huruf Kabupaten Musi

Rawas Utara sebesar 97,64%, Provinsi Sumatera Selatan 97,55%, dan

Indonesia 94.14%. Dengan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar

67,94, provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,36, dan Indonesia sebesar

72,81.

B. Sasaran Penyelesaian

Sasaran penyelesaian yang hendak dicapai dari peningkatan kualitas

sumber daya manusia yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan

kesehatan.

2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatkan cakupan

kualitas pelayanan pendidikan.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan formal

dan non formal.

4. Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 10 tahun keatas.

5. Meningkatnya usia rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun

keatas.

C. Arah Kebijakan

Penentuan arah dan kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran

penyelesaian melalui:

1. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

2. Pembangunan, rehabilitas, dan peningkatan sarana kesehatan.

3. Pemerataaan distribusi dan kapasitas tenaga pendidik.

4. Penyediaan rumah dinas untuk tenaga pendidik.


50/120


5. Pemberian beasiswa untuk masyarakat kurang mampu.

6. Pengembangan budaya baca.

D. Program Kegiatan

Untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

Kabupaten Musi Rawas Utara, sesuai dengan permasalahan yang telah

dipaparkan, maka ada program yang dapat dilaksanakan dan sesuai pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara

yaitu:

1. Program peningkatan kualitas tenaga kerja

2. Program peningkatan SDM

3. Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

E. Kegiatan Pokok Indikatif

Setelah program diatas yang telah dijelaskan dan dengan permasalahan

yang telah ada, ada beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam program

yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas Sumbet Daya Manusia di

Kabupaten Musi Rawas Utara.

Program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kegiatanpeningkatan kemampuan calon tenaga kerja sehingga memiliki kemampuan

yang kompetitif memasuki lapangan kerja melalui kegiatan pendidikan dan

pelatihan keterampilan khusus.

Program peningkatan SDM melalui (1) kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan sumberdaya manusia pertanian, perikanan (petani, nelayan,

penyuluh dan aparat Pembina) melalui penyuluhan dan pembinaan bagi

para petani dan nelayan di Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan

kemampuannya, (2) kegiatan Peningkatan wawasan dan sikap mental

pemuda dalam pembangunan melalui kegiatan karang taruna yang

memilikik egiatan rutin terkait pembinaan mental dan wawasan, (3) kegiatan

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan pemuda

melalui workshop dan seminar entrepreuneur seperti pemasaran produk

secara online.


51/120


52/120


BAB VI

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT

A. Permasalahan

Permasalahan yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam

pelayanan dasar masyarakat, yaitu:

1. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal terpenting yang menjadi perhatianpemerintah mengingat kesehatan merupakan salah satu faktor yang

bisa menyebabkan kemiskinan. Dalam alurnya, jika kesehatan

masyarakat tidak terjaga dengan baik maka akan terjadi rendahnya

produktivitas kemudian akan menyebabkan rendahnya pendapatan

dan tidak adanya kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang

layak. Maka dari itu kesehatan adalah kebutuhan dasar yang wajib

diperhatikan oleh pemerintah.

Pelayanan dasa kesehatan juga dapat dilihat dari infrastuktur

Kesehatan meliputi jumlah pelayanan kesehatan, jumlah tenaga

kesehatan, rasio pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, serta

rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. Berikut ini

infrastruktur kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai

berikut:

Grafik 6.1Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2013


53/120



Gambaran umum mengenai fasilitas kesehatan di Kabupaten Musi

Rawas Utara dapat dilihat pada data fasilitas kesehatan di Kabupaten

Musi Rawas sebagai induk pemekaran. Dapat terlihat pada grafik diatas

bahwa Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2013 memiliki 2 unit rumah

sakit, 19 unit Puskesmas, 97 unit Pustu, 11 Balai Pengobatan, 3 Klinik

Bersalin, 297 Posyandu, dan 86 Polindes.

Keberadaan sarana penunjang saja tidak cukup tanpa dibarengi

oleh ketersediaan tenaga medis yang mumpuni, untuk itu Berikut

tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara:

Tabel 7.1Tenaga Kesehatan yang Tersedia di kabupaten Musi Rawas Tahun 2013


Gambaran umum mengenai tenaga kesehatan di Kabupaten Musi

Rawas Utara dapat dilihat pada data tenaga kesehatan di Kabupaten Musi

Rawas sebagai induk pemekaran. Berdasarkan data tersebut, diketahui

pada tahun 2013 di Kabupaten Musi rawas telah tersedia 24 dokter, 3


54/120


dokter gigi, 290 bidan dan 270 perawat yang tersebar di wilayah-

wilayah di kabupaten ini yang diharapkan mampu mendukung

masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

2. Pendidikan

Dari segi pendidikan, pelayanan dasar pendidikan dapat dilihat dari

jumlah sekolah, murid dan guru, berikut ini adalah data jumlah sekolah,

murid dan guru di Kabupaten Musi Rawas Utara:

Tabel 7.2Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan

di Kabupaten Musi Rawas tahun Ajaran 2013/2014

Jenjang Pendidikan Sekolah Murid GuruRasio Murid-

GuruTK 168 5.141 538 9,56SD Negeri 299 46.460 3.228 14,39SD Swasta 8 1.337 75 17,83

SMP Negeri 53 13.940 1.227 11,36SMP Swasta 12 1.372 94 14,60SMA Negeri 20 7.768 585 13,28SMA Swasta 4 574 48 11,96

SMK Negeri 4 1.156 120 22,14

SMK Swasta 3 302 40 22,20Sumber: Dinas Pendidikan Kabuoaten Musi Rawas

Gambaran umum mengenai pelayanan pendidikan di Kabupaten

Musi Rawas Utara dapat dilihat pada data pelaynan pendidikan di

Kabupaten Musi Rawas sebagai induk pemekaran. Tabel di atas

menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2013/2014 di Kabupaten Musi

rawas telah tersedia 168 unit TK, 307 unit SD, 65 unit SMP, 24 unit SMA,

dan 7 unit SMK yang meliputi sekolah negeri dan swasta diharapkan

mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus

Kabupaten Musi Rawas.

Efektivitas suatu proses belajar-mengajar dapat dilihat salah

satunya lewat indikator rasio murid-guru. Beban guru yang melebihi

kondisi ideal dapat mempengaruhi kualitas pengajaran yang diberikan.

Pada tahun ajaran 2013/2014, rasio murid-guru secara total di

Kabupaten Musi Rawas di SD negeri sebesar 14,39, SD swasta 17,83,


55/120


SMP negeri 11,36, SMP swasta 14,60, SMA negeri 13,28, dan SMA

swasta 11,96.

Selain pilihan sekolah umum, di Kabupaten Musi Rawas juga

terdapat sekolah berbasis agama bagi para siswa berupa 18 MI, 26 MTs,

dan 10 MA yang juga meliputi sekolah negeri dan swasta, serta adanya 26

unit pondok pesantren.

B. Sasaran Penyelesaian

Sasaran penyelesaian yang hendak dicapai dari pemenuhan pelayanan

dasar masyarakat yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

2. Meningkatnya mutu pendidikan melalui penyediaan sarana dan

prasarana dan peningkatan kualitas guru/tenaga kependidikan secara

merata.

3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

pendidikan dan kesehatanC. Arah Kebijakan

Penentuan arah dan kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran

pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat,antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan

kualitas dan ratio fasilitas kesehatan, sistem jaminan kesehatan

terutama bagi penduduk miskin, kualitas dan kuantitas ratio tenagakesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat serta perbaikan gizi

masyarakat.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan

prasarana dan sarana pendidikan yang memadai, penyelenggaraan

pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang pendidikan dan

peningkatan kualitas serta kuantitas tenaga kependidikan dan

kesejahteraan guru/tenaga kependidikan.


56/120


3. Mengembangkan kemampuan berbagai pihak untuk melestarikan dan

memelihara lingkungan hidup dalam kerangka keserasian hubungan

antara manusia dengan lingkungannya dan menjamin prinsip hidup

yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memperkuat ketahanan sosial

masyarakat berlandaskan prinsip pemberdayaan dan nilai-nilai sosial

budaya.

D. Program Kegiatan

Untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

Kabupaten Musi Rawas Utara, sesuai dengan permasalahan yang telah

dipaparkan, maka ada program yang dapat dilaksanakan dan sesuai pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara

yaitu:

1. Program Sumber Daya Kesehatan dan Mutu Pendidikan

2. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan

Pendidikan Menengah

5. Program Lingkungan Sehat

E. Kegiatan Indikatif

Setelah dari gambaran dari pemenuhan pelayanan dasar, sesuai

dengan permasalahan yang ada dan disesuaikan dalam program, maka

berikut kegiatan pada setiap program untuk pemenuhan pelayanan dasar

masyarakat di Musi Rawas Utara.

Program Sumber Daya Kesehatan dan Mutu Pendidikan melalui (1)

kegiatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dengan pada daerah

tertinggal melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran tenaga

kesehatan.


57/120


Program Pengembangan Wilayah Tertinggal melalui (1) kegiatan

peningkatan kapasitas (capacity building) terhadap masyarakat, aparatur

pemerintah, kelembagaan dan keuangan daerah dalam upaya percepatan

pembangunan SDM yang diperlukan melalui pelayanan unit pendidikan yang

bersifat wajib bagi para guru yang ada di daerah pedesaan dan daerah

terpencil dengan sistem pelayanan yang dapat dijangkau oleh para guru

untuk memenuhi kualifikasi Sarjana, (2) kegiatan peningkatan (capacity

building) terhadap masyarakat, aparatur pemerintah, kelembagaan dan

keuangan daerah dalam upaya percepatan pembangunan SDM yang

diperlukan melalui penambahan dokter dalam memberikan pelayanan di

setiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, dan (3) kegiatan percepatan

pembangunan daerah tertinggal dan khusus dengan meningkatkan regulasi

dan kerjasama pemerintah maupun swasta, mengembangkan potensi

unggulan sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui (1) kegiatan pelayanan

kesehatan penduduk miskin di puksesmas dan jaringannya melalui

penambahan jumlah puskesmas pada setiap kecamatan secara merata, (2)kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga secara gizi

melalui penyuluhan bagi masyarakat mengenai pentingnya pemberian gizi

terhadap anak untuk dapat meningkatkan angka harapan hidup, (3) kegiatan

pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat melalui

peningkatan pelayanan posyandu pada setiap RW, dengan penambahan

pembangunan posyandu secara merata, (4) kegiatan peningkatan

ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan melalui gerakan generik di

puskesmas dan puskesmas pembantu, (5) kegiatan peningkatan cegah

tangkal penyakit karantina melalui gerakan desa siaga, dimana desa tersebut

tanggap pada kesehatan dan penyakit karantina.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan

Pendidikan Menengah melalui (1) kegiatan penyediaan berbagai alternatif

layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal


58/120


untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak melalui penambahan

sekolah dasar secara merata pada daerah pedesaan, terpencil yang sulit

dijangkau dan (2) kegiatan penyediaan berbagai alternatif layanan

pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk

memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak melalui pemberian fasilitas

pendidikan dasar bagi anak penduduk miskin yang diffable, pekerja anak,

anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam tanpa diskriminasi

gender.

Program Lingkungan Sehat melalui (1) kegiatan penyediaan sarana air

bersih dan sanitasi dasar melalui pelayanan air minum yang bersih yang

dapat dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya, dengan memanfaatkan

sumber air yang terlindungi, (2) kegiatan Pembangunan sarana dan

prasarana rumah sakit di daerah tertinggal secara selektif, dan (3) kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan perbaikan fasilitas di

daerah tertinggal secara selektif.


59/120


BAB VII

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI

KOMODITI UNGGULAN

A. Permasalahan

1. Deskripsi Komoditi Unggulan

Komoditi unggulan di Musi Rawas Utara meliputi sektor pertanian,

perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Gambaran mengenai keadaan

pertanian di Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 7.1Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Sektor Pertanian Menurut Jenis

Tanaman di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013

No. Jenis TanamanLuas

Tanam(Ha)

LuasPanen(Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas(Ton/Ha)

1 Padi Sawah 34.681 33.014 184.700 5.5952 Padi Ladang 7.477 6.831 18.928 2.771

3 Ketela Pohon 535 542 15.994 29.5094 Ketela Rambat 139 152 1.080 7.1055 Jagung 655 603 2.371 3.9326 Kacang Tanah 108 119 155 1.3067 Kacang Hijau 162 164 225 1.3738 Kacang Kedelai 265 244 391 1.607

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas

Gambaran umum mengenai luas dan produksi sektor pertanian di

Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada data luas dan produksi di

Kabupaten Musi Rawas sebagai induk p

3. Strada Musi Rawas Utara

Documents

Transcript of 3. Strada Musi Rawas Utara