BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT · 2020-02-10 · Kesehatan nomor HK.02.02/2015,...

i Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

LAPORAN KINERJA

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara disusun untuk memenuhi

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan

program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan

analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Kalimantan Utara

serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tanjung Selor, Februari 2020

Kepala Dinas

Usman, SKM, M.Kes

NIP 196808171993121004

iii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja

tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi,

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator

kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan.

Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah

berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian

kinerja tahun 2019 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 90 persen,

meskipun di satu sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target yang

direncanakan.

Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih

dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang

matang dalam mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan

yang mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.

Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Utara harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan

dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping

ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti

kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan DInas Keseshatan Provinsi sera institusi

terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara yang sudah relatif baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat

memberikan dampak yang signifikan dalam rangka menurunnya angka kesakitan dan

angka kematian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ iii DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv DAFTAR TABEL ........................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................... vii

BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Visi dan Misi ..................................................................................................... 2 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 4 1.4 Sumber Daya Manusia ................................................................................... 10 1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................... 10

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ................................... Error! Bookmark not defined. 2.1 Perencanaan Kinerja ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Perjanjian Kinerja .............................................. Error! Bookmark not defined.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 3 3.1 Capaian kinerja................................................................................................. 3 3.2 Realisasi Anggaran ........................................................................................ 29

BAB 4 PENUTUP .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 31 4.2 Tindak Lanjut .................................................................................................. 32

v Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

vii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja TA 2019

Dan lain nya…...

1 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan

finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam

Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019

(RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2)

meningkatnya pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)

meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat

dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga

kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.

RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun

2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri

Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang

merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk

langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Dalam

perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan

GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2019 dilakukan revisi Renstra

Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat

Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus

menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP

Ditjen P2P Tahun 2019 terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pada tahun 2019 wilayah Kalimantan Utara memiliki isu-isu kasus penyakit tidak

menular yang meningkat setiap tahunnya pada masyarakat pada golongan usia 20 (Dua

Puluh) tahun ke atas diakibatkan oleh pola dan gaya hidup masa kini, sedangkan

2

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

penyakit menular yang masih tetap ada setiap bulannya dan tak terhindarkan akibat

kondisi lingkungan seperti tuberculosis, DBD, serta penyakit-penyakit yang dapat dicegah

oleh imunisasi seperti munculnya kasus difteri pertama di Kota Tarakan dengan status

pasien tidak pernah mendapatkan imunisasi karena berada di lingkungan kontra vaksin.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara atas

pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Disamping itu, laporan kinerja ini

merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan

evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.

1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini

dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang

ingin diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)

meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap

(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di

bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua

kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,

kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome)

dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai

yakni sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP

2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran

hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4


4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian

Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara

berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yaitu

“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,

berkeadilan dan merata”.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan

Bidang P2P seta Seksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan

Utara, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

3. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis upaya kesehatan;

5


c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis sumber daya manusia kesehatan;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas

1. Mengarahkan/menyiapkan bahan perumusan bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pegendalian penyakit menular dan

pencegahan dan pegendalian penyakit tidak menular serta kesehatan

jiwa

2. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai dengan Renstra dan Renja

Dinas Kesehatan Kalimantan Utara.

3. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan

Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa.

4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesesehatan Jiwa.

5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan



Jiwa.

6. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan



Jiwa.

7. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan

konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara

dini dan pemecahan masalahnya.

8. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan selalu

menegakkan standarisasi pelaksanaan program dengan sistem

keterbukaan.

6


9. Mengevaluasi pelaksanaan program dengan membandingkan rencana

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan

permasalahan/kendala yang dihadapi serta menyusun upaya-upaya

penyelesaian masalahnya.

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan

bidang kesehatan surveilans dan imunisasi sebagai bahan

penyusunan Renstra SKPD.

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan

Surveilans dan Imunisasi berdasarkan Renstra SKPD.

3. Mengoordinasikan, Merumuskan pedoman pelaksanaan

kebijakan operasinal pengelolaan surveilans dan imunisasi

dikabupaten/kota wilyah Kalimantan Utara.

4. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan

dan penyusunan pedoman pelaksanaan surveilans dan

imunisasi .

5. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan

dan penyusunan rencana kegiatan surveilans dan imunisasi.

6. Melaksanakan bimbingan serta evaluasi surveilans dan

imunisasi.

7. Melaksanakan penanggulangan vektor dan binatang perantara

menular penyakit skala Provinsi.

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan

permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan

masalahnya.

9. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan

dengan melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi

dengan pihak terkait.

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas,

permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan

Renstra SKPD.

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan

Renstra SKPD.

3. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)

perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan,

pengamatan masalah Pencegahan dan pengendalian

penyakit menular.

7



penyusunan perencanaan dan melaksanakan tindakan

preventif pengendalian penyakit menular.

5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data

pengendalian penyakit menular.

6. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit

menular dengan kunjungan ke lapangan serta pemetaan

potensi munculnya penyakit menular.

7. Melaksanakan penyelidikan kemungkinan terjadi bencana

dan upaya penanggulangannya termasuk faktor risikonya.

8. memfasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit

menular di Provinsi Kalimantan Utara.

9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Pecegahan dan pengendalian penyakit menular.

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian

program dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif

pemecahan masalahnya.

11. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan

kegiatan dengan melakukantelaahan yang mendalam serta

berkonsultasi dengan pihak terkait.

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas,

permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan

Renstra SKPD.

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan

Renstra SKPD.


perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan,

pengamatan masalah pengendalian penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa.


penyusunan perencanaan dan melaksanakan tindakan

preventif pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa.

5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

6. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa dengan kunjungan ke lapangan

serta pemetaan potensi munculnya penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa di Provinsi Kalimantan Utara

8


7. memfasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa.

8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa

9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja

dan kapasitas.

9


GAMBAR.2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KALIMANTAN UTARA

(TIPE B)

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Ka. Sub Bag Perencanaan

& Keuangan

Ka. Sub Bag Umum &

Kepegawaian

Kabid. Kesehatan Masyarakat Kabid. Pencegahan &

Pengendalian Penyakit

Kasi Kesehatan Keluarga &

Gizi

Kasi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Kasi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja & Olahraga

Kasi Surveilans & Imunisasi

Kasi Pencegahan & Pengendalian

Penyakit Menular

Kasi Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa

U P T D

Kabid. Pelayanan & Sumber Daya

Kesehatan

Kasi Pelayanan Kesehatan

Kasi Kefarmasian & Alat

Kesehatan

Kasi Sumber Daya Manusia

Kesehatan

10


1.4 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

sebanyak 25 (Dua Puluh Lima ) orang yakni 9(Sembilan) orang berstatus Pegawai Negeri

Sipil dan 16 (Enam Belas) orang berstatus tenaga kontrak. Distribusi pegawai di seksi

surveilans dan imunisasi adalah 1 (Satu) orang Kepala Seksi dan 3 Staf pelaksana, seksi

pengendalian penyakit menular adalah 1 (Satu) Kepala Seksi dan 16 (Enam Belas) orang

staf pelaksana, seksi penyakit tidak menular dan keswa adalah 1 (Satu) orang Kepala Seksi

dan 3 (Tiga) orang staf pelaksana, serta staf peng

a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan

b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang

sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan

Tahun 2019.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

11


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen

Perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,

Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan.

Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal

dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana

Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015 - 2019

adalah sebagai berikut:

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada

akhir tahun 2019.

2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada

akhir tahun 2019.

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019.

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir

tahun 2019.

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.

7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar

100% pada akhir tahun 2019.

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.

12


Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk Direktorat dan

Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut

13


Tabel 2.1.

Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi

Tahun 2019

Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati

3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria

4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk

4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan

7. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

8. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

14


Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi

8. Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

12. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

11. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

12. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza



16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

15. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

16. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

- 18. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA

17. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi


2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara

Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun 2019. Perjanjian

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator yang tertuang dalam RAK

dan Renja serta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan

yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2019

No Sasaran Indikator Kegiatan Target

1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

93%

2. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

80%

3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

5

4. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95%

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

3

Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stuntingyang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

2

5. Menurunnya penyakit menular langsung Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91%

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79%

Persentase kasus HIV yang diobati 55%

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko

80%

Persentase kabupaten kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana

60%

2


No Sasaran Indikator Kegiatan Target

standar pneumonia

6. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM terpadu

50%

Pesersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM)

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dii kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

30%

7. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan Napza

Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian

1

8. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase LayananDukungan Manajemen dan Pelaporan Satker Dekonsentrasi

100%

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.021.436.000 ( Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Empat

Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)


BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

1.6 Capaian kinerja

Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per

setiap indikator:

1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

a. Definisi Operasional

Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari,

1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis

campak selama kurun waktu 1 tahun.

b. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup

(surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.

c. Capaian Indikator

Perbandingan persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11

bulan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dapat dilihat dari tahun 2018-2019

terdapat penurunan cakupan dari 84.4% menjadi 76%. Persentase cakupan ini

tidak mencapai target nasional yakni 93% dan target indikator perjanjian kinerja

sebesar 90%.. Adapun Kota Tarakan adalah daerah dengan cakupan terendah

92.9

82.4

104.6

78.4 82.2 84.0

92.6

77.6 75.7 81.0

64.7

76.9

0

20

40

60

80

100

120

Bulungan Malinau Tana Tidung Nunukan Tarakan Provinsi

C A P A I A N C A K U P A N I M U N I S A S I D A S A R L E N G K A P ( I D L ) D A E R A H P R O V I N S I K A L I M A N T A N U T A R A

2018 2019Target

Nasional

4


sedangkan Kab.Bulungan adalah kabupaten dengan cakupan tertinggi. Hal ini

disebabkan oleh berbagai factor utamanya pada factor isu halal haram dan

tingginya mobiltas penduduk yang bermigrasi namun ata bias berubah karena

masih dalam proses finalisasi di lapangan.

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya dalam meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh wilayah Provinsi

Kalimantan Utara dengan melibatkan seluruh lintas program dan lintas sektor terkait

yakni Dinas Pendidikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, Kementerian

Agama dan lain-lain melalui kegiatan-kegiatan advokasi, koordinasi serta sosialisasi

imunisasi baik ke masyarakat maupun ke petugas terkait melalui media informasi

maupun pertemuan terbuka.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Terjadinya penurunan cakupan ini disebabkan oleh masih berkembangnya

isu-isu halal haram vaksin imunisasi di masyarakat terutama di daerah perkotaan

yang memiliki kemudahan dalam akses media, penolakan juga terjadi bukan hanya

isu tersebut namun juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya

imunisasi baik rutin maupun lanjutan dan bahaya yang diakibatkan oleh penyakit-

penyakit akibat kurangnya kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat

dicegah melalui imunisasi.

Salah satu inovasi yang diterapkan Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten

Bulungan untuk meningkatkan cakupan imunisasi yakni dibuatnya Peraturan

Daerah oeh Bupati Bulungan terkait persyaratan memiliki seritifkat telah

mendapatkan imunisasi dasar lengkap jika mendaftar pada PAUD setempat

sehingga memaksa masyarakat membawa bayinya untuk imunisasi baik di

puskesmas maupun pelayanan swasta. Selain itu keberhasilan di Kabupaten Tana

Tidung mencapai kedua target diatas akibat mudahnya mencapai sasaran oeh

petgas puskesmas karena wilayah kerja dan jumlah sasarn yang kecil sehingga

mampu meningkatkan cakupan bahkan lebih dari 100% tambahan dari penduduk

yang bermigrasi ke wilayah tersebut.

5


f. Kendala/ Masalah yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah kondisi geografis

sulit di beberapa Kabupaten, keterbatasan anggaran pada puskesmas dan dinas

kesehatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan imunisasi, pergantian penanggung

jawab program imunisasi menyulitkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi

karena harus memulai dari awal pembelajaran.

g. Pemecahan Masalah

Perlu adanya aturan terikat se-Indonesia yang mewajibkan imunisasi bagi

masyarakat selain itu edaran terkait imunisasi untuk bisa diedarkan tidak hanya

pada internal instansi kesehatan namun ke media elektronik maupun media social

terkait kewajiban imunisasi.

h. Efisiensi penggunaan sumber daya

(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

(2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal baik vaksin, logistic imunisasi

dan media KIE dalam bentuk leaflet, poster, standing banner dan lain-lain

2. Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian

luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota


Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem Kewaspadaan

Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang dilakukan kurang dari 24

jam sejak diketahui/diterimanya informasi terjadinya kejadian luar biasa yang

bertujuan untuk meminimalisir meluasnya kejadian.


Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah

sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

(SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.


6


Secara kumulatif terjadi peningkatan respon alert < 24 jam dari 92,64 % pada tahun

2018 menjadi 96 % pada tahun 2019 dengan Target nasional respon alert <24 jam

yaitu >80%


Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan

Respon (SKDR) ini adalah dengan melakukan monitoring setiap minggunya

mengenai alert yang muncul oleh Petugas Provinsi dan melakukan verifikasi

kasus yang muncul melalui web SKDR via komunikasi telepon ke petugas

surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota


Keberhasilan pencapaian respon alert tersebut atas kerjasama petugas

surveilans baik di puskesmas, dinas kesehatan kabuapten/kota serta rumah sakit

rujukan, dikarenakan setiap ada kasus alert yang muncul akan direspon cepat

baik melalui penyelidikan epidemiologi langsung maupun tidak langsung disertai

dengan tatalaksana kasus sesuai standar operasional program (SOP) surveilans.

BULUNGAN

MALINAU

NUNUKAN

TANATIDUNG

TARAKAN

PROV.KALTARA

2018 100 20 95 0 98 92

2019 96.7 40 90 100 99 96

0

50

100

150

Ax

is T

itle

RESPON ALERT < 24 JAM

Analisis Capain : secara kumulatif terjadi peningkatan respon alert < 24 jam dari 92 % pada tahun 2018 menjadi 96 % pada tahun 2019 Target nasional respon alert <24 jam yaitu >80%

7


f. Kendala/masalah yang dihadapi

Tidak terintegrasinya dan terkoneksinya alert kasus pada rumah sakit setempat

dan lintas program internal terkait, sehingga kurang memudahkan tim surveilans

baik di puskesmas maupun dinas kesehatan kabupaten/kota dalam

menindaklanjut dan menangani kasus sesuai SOP masing-masing program atas

kasus yang muncul. Kondisi geografi, jaringan yang sulit, serta keterbatasan

anggaran di beberapa puskesmas di Kalimantan Utara yang menyulitkan

pelaporan cepat oleh puskesmas sulit sehingga tindak lanjut dan respon cepat

oleh petugas ke lapangan lambat.


Dibutuhkan intensifikasi pertemuan integrasi surveilans dan program terkait yang

menjadi indikator dalam proram surveilans, serta penguatan laporan terintegrasi

antara puskesmas dan rumah sakit setempat.


1) Sumber daya manusia yang digunakan adalah tenaga epidemiolog, dokter,

perawat, dan sanitarian yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam

penyelidikan epidemiologi.

2) Sumber dana yang fleksibel dan berdasarkan kebutuhan di lapangan

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.


Jumlah Kabupaten/Kota yang memilki TGC aktif, melakukan pengamatan

mingguan dan atau penilaian risiko berkala, memiliki NSPK penanggulangan PIE

dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE.


Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.


Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memilik Tim Gerak Cepat (TGC) aktif yang

telah terintegrasi adalah sebanyak 4 (Empat) Kabupaten/Kota yakni Bulungan,

8


Nunukan, Tarakan dan Malinau, sedangkan 1 (Satu) Kabupaten yakni Tana Tidung

belum membuat Tim Gerak Cepat (TGC) terintegrasi hanya sebatas tanggung jawab

pengeloa surveilans


Upaya yang dilakukan untuk menggerakkan Kabupaten/Kota agar

melaksanakan kesiapsiagaan terhadap kasus penyakkit infeksi emerging melalui

advokasi, koordinasi dan sosialisasi terkait kewaspadaan penyakit infeksi emerging

pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2019


Tidak bisa dilakukan analisa keberhasilan maupun kegagalan dikarenakan

kegiatan dilakukan hanya berupa sosialisasi tanpa ditindaklanjuti secara aktif oleh

Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah kerja dikarenakan belum terlatihnya petugas

dalam pelaksanaan kewapadaan menghadapi penyakit infeksi emerging di

Kabupaten/Kota


Kendala yang dihadapi dikarenakan efisiensi anggaran di Provinsi hingga

Kabupaten/Kota sehingga anggaran untuk program kewaspadaan terhadap

penyakit infeksi emerging ditekankan pada penyelidikan epidmiologi saja tanpa ada

tindak lanjut meluas melibatkan lintas program/lintas sector dan terdapat 1 (satu)

kabupaten yang belum memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) aktif yang telah

terintegrasi karena


Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit provinsi serta KKP Kelas II Tarakan

telah terlatih untuk menjadi fasilitator pelatihan TGC Dalam kewapadaan terhadap

penyakit infeksi emerging, sehingga pada anggaran tahun 2019 terdapat kegiatan

TOT TGC penyakit infeksi emerging.


1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal seperti APD dan media KIE

dalam bentuk leaflet, poster, standing banner dan lain-lain

9


4. Jumlah Kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah


Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah berupa

dokumen rencana kontijensi.


Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah berupa

dokumen rencana kontijensi.


Provinsi Kalimantan Utara dari 5 Kabupaten/Kota memiliki 2 (dua)

Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penyusunan rencana kontijensi (REKON)

serta Tim Gerak Cepat yang telah terintegrasi terhadap kasus penyakit infeksi

emerging yakni kasus Mers COV dan Flu Burung, sedangkan 3 Kabupaten/Kota

lainnya hanya memiliki kemampuan TGC aktif sebatas indikator program surveilans

berbentuk alert dan verifikasi suspect untuk melakukan penyelidikan epidemiologi.

Penyusun ini difasilitasi oleh Subdit Karantina Kesehatan di Kabupaten Nunukan dan

KKP Kelas II Tarakan di Kota Tarakan. Namun proses kemampuan melaksanakan

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging hanya pada penyusunan

rekon (REKON) tanpa ada simulasi di lapangan sehingga masih menjadi pertanyaan

terkait keaktifan dan respon cepat Tim Gerak Cepat (TGC) di 2 Kabupaten/Kota

tersebut jika terjadi kasus di lapangan


Menggerakkan Kabupaten/Kota agar melakukan koordinasi aktif terhadap lintas

program dan lintas sektor yang termasuk dalam Tim Gerak Cepat yang telah dibentuk

10



Tidak bisa dilakukan analisa kebrhasilan maupun kegagalan dikarenakan

kegiatan dilakukan hanya berupa sosialisasi dan penyusun REKON tanpa ada

tindak lanjut simulasi


Kendala yang dihadapi dikarenakan efisiensi anggaran di Provinsi hingga

Kabupaten/Kota sehingga anggaran untuk program kewaspadaan terhadap

penyakit infeksi emerging ditekankan pada penyelidikan epidmiologi saja tanpa ada

tindak lanjut meluas melibatkan lintas program/lintas sektor.


Pengajuan anggaran simulasi atas tinda lanjut penyusun REKON Flu Burung di

Kabupaten Nunukan.


1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal seperti APD dan media KIE

dalam bentuk leaflet, poster, standing banner dan lain-lain

5. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota dengan API kurang dari 1 per 1000 penduduk

1) Definisi Operasional:

Persentase Pasien Positif Malaria yang mendapatkan pengobatan sesuai standard

tata laksana malaria

2) Rumus/Cara perhitungan:

Jumlah Pasien Positif malaria yang mendapatkan pengobatan sesuai standar tata

laksana malaria dibagi jumlah pasien positif malaria di kali 100 %

11


3) Capaian Indikator

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 terdapat 31 kasus positinf malaria yang

terlaporkan, dari 31 kasus tersebut penderita malaria yang diobati sesuai dengan

standart pengobatan 26 kasus (83,87%), Ditahun 2017 terjadi peningkatan kasus

12


malaria dimana terdapat 62 kasus positif yang terlaporkan dan 61 kasus (95,65%)

sudah diberikan pengobatan sesuai dengana standart atau pedoman pengobatan

malaria. Dan untuk tahun 2019 terjadi penurunan kasus positif malaria di Provinsi

Kalimantan Utara dan meningkatnya pengobatan penderita malaria yang diobati

sesuai dengan standart terdapat 29 kasus positif dan pengobatan sesuai standart 29

kasus ( 100% ).

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Meningkatkan kegiatan penemuan kasus aktif dengan kegiatan melakukan kegiatan

Mass Blood Survey.

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Terjadi penurunan kasus positif malaria dari tahun 2018 terdapat 61 kasus positif

malaria turun menjadi 29 kasus positif malaria pada tahun 2019.

6) Kendala/masalah yang dihadapi

Masalah yang dihadapi masih susahnya akses untuk melakukan pengendalian

vector dikarenakan tempat perindukan berada di dalam Hutan, yang mempunyai

akses jauh.

7) Pemecahan Masalah

Memberikan health education kepada pasien terutama perambah hutan yang

beresiko terkena malaria, jika terdaji demam agar dapat langsung berobat ke

pelayanan fasyankes terdekat.

8) Efisiensi penggunaan sumber daya

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemegang Program malaria dan Petugas

Laboratorium

6. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria

menjadi 1%

1) Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang telah selesai melakukan

Pemberian Obat Pengobatan Massal (POPM) Filariasis selama minimal 5

tahun berturut, kemudian 6 bulan setelahnya pada pemeriksaan darah jari

berhasil menurunkan angka mikrofilaria (mf rate) < 1%.

13


2) Rumus/Cara perhitungan: Akumulasi jumlah kabupaten/kota endemis yang

berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% .


Dari 4 kabupaten endemis Filariasis, 1 Kabuaten sudah berhasil

menyelesaikan POPM Kecacingan pada tahun 2017 yaitu Kab.Nunukan hasil

evaluasi surey pertama bahwa mr rate < 1 %, 3 Kabupaten lain ( Bulungan,

Malinau dan KTT) masih dalam proses intervensi POPM Filariasi Kabupaten

Bulungan sasaran mencapai 104,4%,Kabupaten Malinau 76,4% dan

Kabupaten Tana Tidung mencapai 93,5%.Rata-rata persentasi sasaran

penduduk minum obat Filariasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara lebih

dari 65%

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

Melakukan pelaksanaan POPM kecacingan dengan melibatkan stakeholder

seperti himbauan dari Kepala Daerah untuk minum obat filariasis; melibatkan

muspida minum obat serentak setelah selesai apel, pemberian obat

melibatkan lintas sektor seperti dinas pendidikan (POPM kecacingan

langsung ke sekolah-sekolah), membuka stand POPM kecacingan ditempat-

tempat yang ramai seperti pasar; persimpangan jalan raya; depan swalayan

dll melakukan sosialisasi dan sweeping bagi masyarakat yang belum minum

obat.

14


5) Analisa Penyebab Keberhasilan

Melakukan promosi kesehatan bahaya Filariasis; melibatkan stakeholder

(unsur muspida); koordinasi lintas sektor;


Efek samping obat (gantuk, pusing dan mual)


Sosialisasi efek pemberian obat DEC dan Albendazol; Merujuk jika ada efek

samping yag berat akibat pemberian obat.


Melibatkan kader, Guru sekolah, memanfaatkan momen-momen tertentu

seperti POPM setelah apel pagi gabungan Dinas; melibatkan langsung

stakeholder lintas sektor seperti POPM Kapolda; Kodim.

7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.

1. Definisi Operasional:

Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang (cacat tingkat 0) diantara total kasus baru

yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

2. Rumus/Cara perhitungan:

Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah

kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di kali 100%.

3. Capaian Indikator

Pada tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara sudah mendapatkan sertifikat eliminasi

Kusta, dari 5 kabupaten kota, tinggal kabupaten Nunukan yang belum mendapatkan

sertifikat eliminasi kusta, data kasus kusta baru di Kabupaten Nunukan (PR) >

1,34/10.000 Penduduk dengan jumlah penduduk sebesar 201.580 jiwa

15


4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

Intensifikasi penemuan kasus kusta pada daerah/desa dengan kasus laporan kasus

kusta.

5. Analisa Penyebab Kegagalan

Migrasi penduduk dari luar yang paling banyak penyumbang kasus kusta untuk

provinsi Kalimantan Utara

6. Kendala/masalah yang dihadapi

Pemeriksaan Migrasi penduduk di pintu masuk Provinsi Kalimantan Utara yang belum

maksimal (sweeping kasus kusta khusus daerah dengan laporan kusta tertinggi)

Masih ada stigma dari masyarakat bahwa kusta merupakan penyakit kutukan

Penemuan Penderita kusta Cacat Kategori II namun belum mau di obati (di

Kabupaten Nunukan)

7. Pemecahan Masalah

Melibatkan lintas sektor seperti toko adat, agama untuk meyakinkan penderita agar

mau memeriksaan dan berobat; Efektifkan fungsi KKP sebagai pendawa pintu masuk

dan keluar penduduk (sweeping penyakit menular)

8. Efisiensi penggunaan sumber daya

Melibatkan kader, siswa SMP dan SMA untuk penemuan kasus kusta melalui deteksi

dini bercak. Efektifitas KKP untuk mengawal dan mencegah masuknya kasus kusta

liar yang tidak terdeteksi.

8. Persentase Kasus TB Yang Ditatalaksana Sesuai Standar.

1. Definisi Operasional:

Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan

pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.

2. Rumus/Cara perhitungan:

Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan

pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus TB yang diobati dan

dilaporkan

4. Capaian Indikator

Target program TBC bahwa semua temuan kasus penderita TBC ditatalaksana

sesuai standar. Berdasarkan hasil temuan TBC Baru di provinsi Kalimantan Utara

yang tidak sesuai standar sebanyak 55 kasus dan yang sesuai standar 1.494

kasus dengan presentase sebesar 96,4 % ditahun 2018 , Kasus tahun 2017 yang

sesuai standar sebanyak 1713 Kasus dan yang tidak sesuai standar sebanyak 34

kasus dengan presentase sebesar : 99% di tahun 2018 menjadi terjadi penurunan

sekitar 2,6 % dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2016 : 75% dan SR 2017 :

54,58%.

16


5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

a. Melakukan deteksi dini terutama di lingkungan yang sangat beresiko terjadinya

penularan seperti : Lapas, Panti Jompo, industri, asrama sekolah.

b. Melakukan jemput dahak untuk pemeriksaan TCM bagi pasien dengan gejala batuk

lebih dari 2 minggu

c. Rujukan sampel dari puskesmas ke faskes yang memiliki TCM

d. Koordinasi dengan pihak klinik swasta, rumah sakit swasta untuk melaporkan kasus

TBC.

5. Analisa Penyebab Kegagalan

a. Kewajiban RS untuk mandatori notification belum berjalan dengan baik

b. Pemantauan obat lepasan sebagai alternatif untuk pengobatan TBC khusnya di Klinik-

klinik swasta belum maksimal/koordinasi dengan PPM Belum berjalan dengan maksimal

c. Pemantauan pengobatan belum terlaksana dengan baik; putus pengobatan

d. penyelidikan epidemiologi TBC belum maksimal.

17


6. Kendala/masalah yang dihadapi

Sering terjadi pergantian pengelola program TBC; Belum semua RS yang ditunjuk

melayani TBC RO dan tahun 2018 belum ada penyisiran kasus.

7. Pemecahan Masalah

Meganjurkan dan menyarankan agar mencegah rotasi jika belum ada pegganti yang

sudah terlatih; Deteksi Dini dan survey kontak harus ditingkatkan; mewajibkan

pemeriksaan TCM suspek TBC, regulasi yang mewajibkan RS yang ditunjuk melayani

TBC RO harus dioptimalkan

8. Efisiensi penggunaan sumber daya

Rujukan sampel untuk pemeriksaan TCM

9. Persentase Kasus HIV Yang Diobati

a. Definisi Operasional:

Orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan ARV.

b. Rumus/Cara perhitungan:

Jumlah orang positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan ARV dibandingkan

dengan jumlah orang positif HIV dan memenuhi syarat untuk memulai terapi

pengobatan ARV.


18


Sesecara kumulatif s/d 2019, pasien HIV Positif yang masuk perawatan yaitu 875

pasien, yang memenuhi syarat mendapat pengobatan ART yaitu 89 % (781 pasien),

yang memulai ART sebanyak 72 % (853 pasien) , yang masih dalam pengobatan

sampai akhir tahun 2019 yaitu 45% ( pasien On ART 390 dibanding dengan yang

memenuhi syarat 781 pasien)

Capaian ini masih dibawah dari target 55 %, adapun beberapa kendala

yang dialami yaitu masih banyaknya pasien yang tidak bersedia diterapi dengan

ART yaitu sebanyak 61 pasien , 103 pasien pindah pengobatan/rujuk keluar , 153

pasien loss follow up.

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator

pengobatan ART yaitu dengan sosialisasi petugas kesehatan menyadarkan

penderita pentingnya pengobatan ART kepada pasien HIV Positif untuk

mempertahankan kualitas hidupnya. Mengupayakan ketersediaan stok obat ARV di

layanan PDP, dan bekerjasama dengan petugas kesehatan, keluarga pasien dan

kelompok dukungan sebaya (KDS) dalam mengingatkan pasien minum obat dan

jangan sampai putus obat.


Capaian pengobatan ART sampai tahun 2019 yaitu 45 % sedangkan target yang

ditentukan yaitu 52 %, beberapa kendala yang dialami yaitu masih rendahnya

kesadaran pasien untuk mau diterapi secara rutin dan berkesinambungan dengan

ARV sebanyak 61 pasien , 103 pasien pindah pengobatan/rujuk keluar , 153 pasien

loss follow up.


Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian pengobatan ART yaitu masih

rendahnya kesadaran dan kemauan pasein menerima pengobatan ARV, ketakutan

pasien terhadap efek samping obat, dan kendala geografis yang menyulitkan pasien

menjangkau layanan PDP. Beberapa daerah sulit dan jauh jaraknya dari layanan

PDP yaitu Rumah sakit Kab/Kota, sedangkan puskesmas belum dapat menjadi

layanan PDP karena beberapa kendala seperti kurangnya kemapuan tenaga

kesehatan dokter / perawat terlatih khusus untuk penanganan pasien HIV, sehingga

pasien harus mengambil obat ke Rumah sakit.

19



Perluasan layanan PDP dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam

penanganan pasien HIV perlu dilakukan untuk mendukung kesinambungan

pengobatan ART, penjangkauan terhadap pasien dan meningkatkan peran serta

keluarga untuk mengingatkan minum obat, serta upaya menemukan kembali pasien

yang loss follow up dan penyadaran akan pentingnya terapi ART untuk perbaikan

kualitas kesehatannya. Selain itu perlu dilakukan upaya menghilangkan stigma

negative terhadap ODHA melalui sosilisasi ke tokoh-tokoh masyarakat , dan

menjaga kerahasiaan identitas pasien agar pasien ODHA tidak enggan berobat ke

Rumah Sakit


Adapun program penanggulangan HIV AIDS sangat didukung oleh pendanaan dari

Global Fund. Ketersediaan logistik HIV baik ARV maupun non ARV didistribusi dari

pusat ke provinsi lalu IFK Provinsi mendistribusikan ke Kab/Kota. Kegiatan lainnya

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program HIV AIDS yaitu pelatihan

klinik Konseling dan Test (KT) , Pemetaan populasi kunci beresiko, pertemuan joint

planning TB-HIV, dan Monev Program dengan Dinkes Kab/Kota.

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.


Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal tatalaksana penyakit

Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM di

wilayahnya.


Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah

seluruh Puskesmas di Indonesia di kali 100%.


20


a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM tahun terakhir 2019

masih 32.14 %.

b) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan

Pelaksanaan Pelayanan pandu PTM di seluruh puskesmas yang ada di

Provinsi Kalimantan utara belum terlaksana, hal ini disebabkan dengan melihat

DO dari Pandu PTM adalah yang membina Posbindu PTM dan melaksanakan

Pelayanan Terpadu di FKTP, secara kuantitas kita lihat dari jumlah Pkm yang

membina posbindu secara kualitas puskesmas yang melaksanakan pelayanan

terpadu dengan dimana ada tenaga yang sudah terlatih pandu dan

melaksanakan dengan menggunakan charta untuk prediksi PTM nya sehingga

berdasarkan DO diatas data capaian pelaksanaan pandu ptm di seluruh kab/kota

di Kalimantan utara.


a) Pelaksanaan pelatihan Pandu PTM ditingkat Provinsi dengan pembiayaan Dana

Dekonsentrasi Tahun 2019

b) Sosialisasi SPM Standar pelayanan Bidang Kesehatan ke pemangku kebijakan

khususnya pelayanan kasus Hipertensi dan Diabetes Militus.

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a) Tenaga Kesehatan yang belum terlatih program pandu PTM

b) Minimnnya Logistik pandu PTM di beberapa kab/kota

c) Pemahaman DO yang belum maksimal


a) SDM yang masih minim

b) Sosialisasi SPM bidang kesehatan yang belum optimal dimana dalam indicator

SPM terdapat 2 program pandu PTM yg harus dilaksanakan oleh kab/kota


Pelaksanaan kegiatan pelatihan Pandu PTM ditingkat provinsi tahun 2019 serta

percepatan penngendalian dan penanggulangan penyakit Hipertensi dan Diabetes

Militus melalui pencapaian target SPM bidang Kesehatan

11. Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM


Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM.

21



Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia di kali 100%.


a) Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu ptm sebanyak168

dari 479 desa (35.07) yang ada di Kalimantan Utara, dari target yang ditetapkan

sebesar 40 % ini menunjukkan persentase desa/kelurahan yang melaksanakan

Posbindu PTM belum mencapai target bahkan terjadi penurunan cakupan.

b) Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Persentase desa /kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM tahun

2018 dari 482 desa ada 117 desa yg sudah berposbindu 24.3 % untuk tahun 2019

dari 482 desa ada 168 desa yang berposbindu terjadi penurunan, walaupun belum

mencapai target yaitu 50% desa yang melaksanakan Posbindu PTM, akan tetapi

pada tahun 2019 mengalami kenaikan cakupan

c) Analisa penyebab kegagalan

Beberapa desa di kab/kota yang kegiatan posbindu ptmnnya tidak aktif lagi serta

SDM dan Sarana prasarana penunjang kegiatan posbindu PTM masih minim

22



Melakukan advokasi dan Sosialisasi tentang pengendalian dan penangulangan factor

resiko PTM mealui kegiatan posbindu PTM ke berbagai pemangku kebijakan.


Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Posbindu PTM baik di kabupaten/kota

khususnya di desa belum maksimal serta belum terintegrasi


a) Mengaktifkan kembali keberadaan Desa Siaga, memperkuat media promosi terkait.

b) kegiatan posbindu PTM serta meningkatkan penganggaran Logistik (alat dan BHP

posbindu PTM) melalui alokasi Dana desa

12. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Kanker Payudara

dan Leher Rahim Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun

1) Definisi Operasional: Persentase puskesmas yang melakukan deteksi dini kanker

payudara dengan CBE/SADANIS dan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode

IVA dan atau Papsmear.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini

perempuan usia 30 - 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker

leher rahim dibagi Jumlah seluruh puskesmas yang ada di suatu wilayah dikali 100%.


23


a) Jumlah Puskesmas melaksanakan deteksi dini ca.Mammae dan Servix ditahun 2019

sebesar 49 puskesmas dari 56 pusk atau sebesar (87.5 %) angka tersebut sudah

memenuhi target provinsi maupun Nasional yakni 50 %.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). Dikarenakan indicator program kanker

yang ada di Renstra berubah dari yang awalnya menghitung jumlah perempuanusia 30

-50 tahun yang diperiksa dideteksi dini kanker menjadi jumlah pkm yang melaksanakan

deteksi dini ca.mammae dan sadanis maka tidak dapat menghitung capaian indicator

selama 3 tahun terakhir.

c) Analisis penyebab keberhasilan

Program Kanker khususnya kegiatan deteksi dini Ca.Servix dan Mammae banyak

mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti PKK, Yayasan kanker Indonesia,

ketersediaan SDM dan sarana prasarana penunjang kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan kanker leher rahim.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih baik kualitas maupun kuantitasnya

e) Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan

Anggaran untuk kegiatan deteksi dini iva/sadanis cukup besar (SDM dan Logistik)


Meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah untuk program kanker

5) Kendala / Masalah yang di hadapi

Tidak terdapat kendala cukup besar hanya pada system rujukan jika pasien yg hasil

pemeriksaan positif terutama di daerah perbatasan


Pendistribusian logistic terutama alat kriyoterapi pada FKTP yang ada di daerah

perbatasan


Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi nakes di FKTP

13. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Rujukan Kasus Katarak

1) Definisi Operasional: Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga kesehatan

terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan menggunakan senter dan

ophthalmoscope, lalu pemeriksaan visus mata dengan menggunakan Snelen Chart,

24


dilanjutkan dengan tes bayangan (Shadow Test) menggunakan pen light, serta mampu

melakukan rujukan kasus katarak ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan

merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh puskesmas di Indonesia dikali 100%.


a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kasus katarak dan rujukan

katarak di provinsi Kalimantan Utara mencapai 1 % atau ada 51 puskesmas yang

melaksankan skrining katarak dari 56 puskesmas yang ada, dan mencapai target

provinsi yakni 100% sudah memenuhi target Nasional yakni 30%

b) Belum dapat digambarkan capaian data untuk 3 tahun terakhir dikarenakan

program GIFU 2 tahun terakhir masih di bawah bidang yankes

c) Capaian kinerja untuk tahun 2019 sebesar 100 % sudah memenuhi target

Nasional yakni 30 %

d) Analisis penyebab keberhasilan

Program Gangguan Indera Khususnya deteksi dini Katarakan dan kasus rujukan

masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga

mendapat dukungan penuh untuk pelaksanaaan program

e) Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian peryataan kinerja.

25


Kegiatan skrining katarak dan kasus rujukan serta kegiatan operasi Katarak

merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan setiap tahun oleh Provinsi

Kalimantan Utara


Memperkuat Sinergitas dengan Kementrian kesehatan dan dalam upaya

peningkatan kompetensi melaui pelatihan program GIFU bagi nakes serta melakukan

Mou dengan BKMM dalam rangka kegiatan Operasi Katarak

5) Analisa Penyebab Keberhasilan

Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pihak BKMM


Mutasi bagi nakes yang sudah terlatih Program GIFU


Melakukan intervensi ke Dinkes kab/kota dalam penugasan penempatan tenaga

kesehatan yang terlatih program GIFU

14. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)


Jumlah Kab/Kota dengan IPWL aktif yakni IPWL yang melakukan upaya promotif,

preventif dan rehabilitasi dalam pencegahan penyalahgunaan Napza serta melaporkan

kegiatan terkait program wajib lapor pecandu narkotika dan penyalahguna Napza

lainnya (ada atau tidak ada pasien) setiap 6 bulan sekali.


Jumlah kumulatif Kab/Kota dengan IPWL aktif.


Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tahun 2018 - 2019

26


a) Jumlah IPWL yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2015 sampai saat

ini hanya terdapat 2 IPWL yang terdaftar di Kemetrian Kesehatan yakni di Kota

Tarakan tepatnya di RSU Kota Tarakan dan di kabupaten Bulungan yaitu di

Pskesmas Tanjung Selor

b) Tidak dapat di hitung pencapaian kinerja 3 tahun terakhir disebabkan belum ada

IPWL baru yang terbentuk dan mendapat SK dari Kemenkes

c) Realisasi kinerja untuk tahun 2019 tidak sesuai dengan standar Nasional yakni

sebesar 60 %, karena sampai saat ini hanya terdapat 2 IPWL di Provinsi

Kalimantan Utara

d) Analisis penyebab kegagalan kinerja

Kurangnnya koordinasi dengan kementerian kesehatan dalam hal ini subdit Napza

terkait Pengendalian dan Penanggulangan Napza


Berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota terkait kelengkapan document sebagai

syarat pembentukan IPWL

5) Analisa Penyebab Kegagalan

Belum adanya penekanan/ intervensi dari kemetrian kesehatan khususnya subdit

napza terkait penambahan IPWL di Provinsi Kalimantan Utara

27



Belum menjadi priorotas Program serta ketersediaan tenaga dan sarana

prasarana yang masih minim di unit pelayanan kesehatan sebagai salasatu syarat

pembentukan IPWL


Melakukan advokasi dan sosialisasi ke pemangku kepentingan untuk

mendapatkan anggaran kegiatan pembentukan IPWL baik di Kab/Kota maupun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pelatihan bagi Nakes terkait program

pengendalian dan penanggulangan Napza khususnya pelaksanaan IPWL.

15. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi


Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit sebanyak 4 Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Keuangan, e monev

DJA, e monev Bappenas.


Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang dihasilkan

satker dalam satu tahun.

3) Capaian Indikator :

a. Tahun 2019 Target Program Dukungan Manajemen sebesar 100 % sedangkan

capaian Indikator Dukungan Manajemen Tahun 2019 sebesar 100 % sudah

mencapai target

b. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 sebesar 95.30 % dan Pencapaian Kinerja Tahun

2018 sebesar 82.75% sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 75.36 %. Berdasarkan

data tersebut diatas terlihat ada peningkatan pencapaian kinerja 3 tahun terakhir .

c. Capaian Realisasi Kinerja tahun 2019 masih dibawa target adalah sebesar 95.30 %

dikarenakan pelaksanaan POPM Filariasis di kabupaten malinau belum maksimal.

4) Upaya Yang Dilakukan Mencapai Indikator

Berkoordinasi dengan pengelola program dan kabupaten/kota untuk mempercepat

kegiatan sehingga realisasi dapat maksimal

28


5) Analisa Penyebab kegagalan

Tahun 2019 pencapaian kinerja tidak mencapai target dikarenakan pada kegiatan

POPM Filariasis yang belum maksimal

6) Kendala / Masalah yang dihadapi

Kegiatan Filariasis kabupaten malinau dikarenakan kondisi geografis kabupaten

malinau yang ada daerah perbatasan dan transportasi lewat air dan biaya besar

sehingga POPM Filariasis untuk desa daerah sulit tidak bisa dilaksanakan maksimal

sesuai dengan sasaran karena alokasi anggaran yang diberikan secara global.


Kami Kondisikan kembali untuk kegiatan POPM Filariasis di pengganggaran untuk

tahun 2019

29


1.7 Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran masing masing Indikator sebagai berikut:

INDIKATOR PAGU ANGGARAN REALISASI PRESENTASE

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

256.475.000 242.770.388 94.6 %

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

403.064.000 385.294.000 95.5 %

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

38.080.000 19.730.000 51.8 %

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

88.000.000 70.903.886 80.5 %

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

472.120.000 441.996.000 93.6 %

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

246.760.000 235.680.000 95.5 %

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

160.144.000 156.407.498 97.6 %

Persentase kasus HIV yang diobati

76.012.000 76.012.000 100 %

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

273.129.000 270.531.000 99 %

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

165.390.000 163.650.000 84,54 %

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

220.732.000 217.612.000 98.5 %

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

30


pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

382.258.000 377.543.426 89,84 %

1. Realisasi anggaran yang telah digunakan utk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

31


BAB 4

PENUTUP

4.1 kesimpulan

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2019 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan

rata –rata capaian kinerja sebesar 95.30 %

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 18 (delapan belas)

Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019,

sebanyak 8 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 3 indikator telah

mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 4 indikator tidak mencapai target

dengan pencapaian sebesar 82,16 %.

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 diketahui bahwa kinerja anggaran

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95.30 %, dengan realisasi

Rp.4.806.109.048 dengan realisasi tertinggi pada Indikator Persentase Cakupan

Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat sebesar 94,82 % % dan realisasi paling

rendah pada dana dekonsentrasi yakni sebesar 54 %.

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 18 indikator, terdapat 7 indikator

telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau melebihi

target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan

dengan baik.

5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan, maupun

negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara nasional dilakukan

dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama antara unsur pemerintahan di

pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap permasalahan penyakit dan

faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah perlu ditangani secara bersama antara

unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus

melalui upaya kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar

negara sebagai bentuk komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara..

32


4.2 Tindak Lanjut

1. Melakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun perencanaan, menilai

keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.

2. Penetapan target indikator bidang P2P tahun 2020-2024 mengacu pada tantangan dan

capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid term evaluation.

Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 disusun sebagai bahan

masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.


Lampiran 1Perjanjian Kinerja TA 2019


Lampiran 2 …….


Lampiran 3 ….


Lampiran 4 lainnya

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT · 2020-02-10 · Kesehatan nomor HK.02.02/2015,...

Documents

Transcript of BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT · 2020-02-10 · Kesehatan nomor HK.02.02/2015,...