RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 2019transisi epidemiologi penyakit, dimana kejadian penyakit...

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Merauke (2015-2019) Page i

RENCANA

AKSI KEGIATAN

TAHUN 2015 – 2019

(REVISI TAHUN 2019)

KANTORKESEHATANPELABUHANKELASIIIMERAUKE TAHUN 2019

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Merauke (2015-2019) Page i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-NYA,

maka dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Merauke Tahun 2015-2019 dapat tersusun tepat pada waktunya.

Rencana Aksi Kegiatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program

dan kegiatan KKP Kelas III Merauke kurun waktu lima tahun yang dapat dijadikan

pedoman dalam melaksanakan kegiatan secara terencana/terjadwal. Rencana aksi ini

mengalami perubahan/revisi atas dasar diberlakukan UU No. 6 Tahun 2018 dan

beberapa penyesuaian dalam isi tujuan, sasaran strategis, indikator dan capaian KKP

Kelas III Merauke yang memerlukan penyesuain sesuai kondisiterkini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Merauke ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam

penyusunannya, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak diperlukan. Semoga

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2015-

2019 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Merauke.

Merauke, 14 Januari 2019

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Merauke

Suprapto,SKM,M.Kes(Epid)

NIP 197005181993031001

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Merauke (2015-2019) Page ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan kesehatan adalah merupakan bagian integral dalam

pembangunan Nasional sehingga diharapkan sektor kesehatan sebagai mainstream

dalam setiapkebijakan pembangunan secara menyeluruh. Pada era sekarang

permasalahan kesehatan semakin kompleks dan berkembang khususnya dalam hal

transisi epidemiologi penyakit, dimana kejadian penyakit menular masih berkembang

ditambah lagi dengan munculnya penyakit newemerging infectiousdiseases.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berdasarkan Permenkes RI No.

2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang organisasi dan tata kerja merupakan Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas dan

fungsi yang esensinya adalah melakukan tugas cegah tangkal penyakit di pelabuhan

baik pada orang, lingkungan pelabuhan dan alat angkut sertamuatannya.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

di Pintu Masuk Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas III Merauke periode 2015 s.d 2019

merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke periode 2015 s.d

2019. Dokumen ini dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Program

Pencegahan dan Pengendalian penyakit di Pintu Masuk Negara yang menjadi tanggung

jawab yang disusun secara bertahap menurut kegiatan, output, dan indikator kerja

dalam kurun waktu 2015 s.d 2019.

RAK disusun agar program- program yang dijalankan oleh KKP Kelas III Merauke

sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam hal pengendalian karantina dan

surveilans epidemiologi, pengendalian resiko lingkungan dan kesehatan lintas wilayah.

Diharapkan dengan program-program prioritas yang dijalankan oleh KKP Kelas III

Merauke bermanfaat khususnya pada masyarakat disekitar wilayah pelabuhan, bandara

dan PLBD serta masyarakat padaumumnya.

Merauke, 14 Januari 2019 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

Suprapto,SKM,M.Kes(Epid) NIP 19700518199303100

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Merauke (2015-2019) Page iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…………………………………………………………...... i

RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………………....... ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….... iii

BAB I. Pendahuluan………………………………………………….. 1

A. Latar Belakang…………………………………………........ 1

B. Kondisi Umum……………………………………………..... 2

C. Masalah……………………………………………………… 3

D. Dasar Hukum……………………………………….............. 4

E. Struktur Organisasi………..………………………………… 6

F Tugas Pokok dan Fungsi.................................................. 9

G Ruang Lingkup Tugas....................................................... 10

H Potensi dan Permasalahan............................................... 11

BAB II. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Srategis…………..................... 15

A Visi.................................................................................... 15

B Misi.................................................................................... 15

C Tujuan............................................................................... 15

D Sasaran Stategis............................................................... 16

BAB III. Arah Kebijakan Dan Strategis……………………………........... 20

A. Arah Kebijikan dan Strategis Nasional.............................. 20

B Arah Kebijikan dan Strategis Direktorat Jenderal P2P 21

BAB IV Rencana Kinerja dan Pendanaan Kegiatan ............................ 25

A.

B.

C

Rencana Kinerja…………………………...........................

Pendanaan Kegiatan.……………………………................

Kebutuhan Sumber Daya…………………….....................

25

30

30

BAB V Pemantauan,Penilaian, dan Pelaporan ……………................. 33

A. Pemantauan…………………………………………………. 33

B. Penilaian........................................................................... 33

C. Pelaporan.......................................................................... 48

BAB VI Penutup ................................................................................... 49

Lampiran

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Merauke (2015-2019) Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan nasional adalah upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan

nasional dengan memanfaatlan sumber daya yang ada serta memperhatikan tantangan

global maupun spesifik lokal. Untuk mendukung terwujudnya upaya yang

berkesinambungan tersebut, harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004. Dalam mencapai

tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan R

telah menyusun Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019

berdasarkan arah kebijakan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019

adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005 – 2015 yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007.

Dengan berpayung kepada UUD tahun 1945 dan UU Nomor 17 tahun 2007, RPJMN 2015 –

2019 disusun sebagai penjabaran visi, misi dan agenda (nawacita) Presiden dan Wakil

Presiden.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 –

2025 sebagai rencana pembangunan kesehatan nasional dibidang kesehatan untuk jangka

waktu 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat termasuk

swasta dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan dasar, visi, misi

dan arah pembangunan kesehatan yang telah disepakati.

Salah satu agenda pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015 – 2019

adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan

pelaksanaan program Indonesia Sehat. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk

memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan

sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

berdaya saing, dan indeks pembangunan manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan kesehatan

hendaklah dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat,

penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional : 1). Pilah paradigma

sehat dilakukandengan strategi pengarusutamaan kesehatan dlaam pembangunan,


penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat; 2). Penguatan pelayanan

kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi

sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan

continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3). Sementara itu jaminan

kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran, dan benfit serta kendali

mutu dan kendali biaya.

Arah dan kebijakan strategi program Indonesia Sehat salah satunya meningkatkan

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans

epidemiologi faktor risiko dan penyakit, peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk

pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV

dan malaria dan tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan

penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; peningkatan mutu kesehatan lingkungan,

penatalaksanaan kasus dan pemutusan mata rantai penularan, peningkatan pengendalian

dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas),

perilaku dan lingkungan, peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

pengendalian dan penyehatan lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan dan akses

terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; pemberdayaan dan

peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan.

Setelah tersusunnya Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019,selanjutnya

untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan maka unit eselon I

menyusun Rencana Aksi program (RAP) masing- masing eselon II dan/ atau Satuana Unit

Kerja (Satker) menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama

2015 – 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Merauke

merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen P2P dan Renstra Kementerian

Kesehatan Tahun 2015 – 2019. RAK KKP Kelas III Merauke ini merupakan dokumen

perencanaan kegiatan yang bersifat indikatif yang menguraikan kegiatan yang akan

dilaksanakan di Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam kurun waktu 2015 –

2019.

Disamping uraian kegiatan, RAK juga dilengkapi indikator – indikator yang merupakan

penjabaran lebih rinci dari indikator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta

perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Untuk memudahkan penjabaran di dalam dokumen

RAK ini, maka uraian rencana kegiatannya disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi

dari bidang0 bidang dan bagian yang ada di KKP Kelas III Merauke.

Sebagaimana diketahui bahwa Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat

(PLBD) merupakan pintu gerbang dunia luar dan etalase dari suatu wilayah engara. Pintu


masuk ini tidak hanya sebagai pintu keluar masuknya barang, alat angkut, jasa, manusia,

namun sudah berkembang menjadi sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja,

sebagai pusat perdagangan, dan tempat wisata, dan tempat umum lainnya.

Pemutakhiran rencana aksi kerja pada tahun 2019 juga mengacu pada UU RI nomor

6 tahun 2018 diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018, peraturan dari UU ini harus telah

ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU diundangkan. Pada saat UU ini

berlaku maka UU Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut dan UU Nomor 2 tahun 1962

tentang karantina udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua UU diatas sudah tidak

relevan lagi dengan kondisi saat ini dimana pada saat itu UU tersebut mengacu pada

regulasi International sanitary Regulation (ISR) tahun 1953. Kemudian ISR diganti dengan

International Health Regulation (IHR) 1969 lalu IHR tahun 1969 direvisi lagi menjadi IHR

tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggl 15 Juni 2007. IHR tahun 2005 merupakan suatu

instrumen internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan diseluruh negara

anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO yang setuju untuk disamakan dengan

negara anggotaWHO.

Dengan banyaknya orang yang terlibat di dalam aktifitas di pintu masuk, maka

merupakan risiko dalam terjadinya penyebaran penyakit menular antar manusia, antar

daerah, maupun antar negara. oleh karena itu, peran Kantor Kesehatan Pelabuhan sangat

penting dalam melakukan cegah tangkal penyakit. Disamping itu, KKP berkewajiban dalam

mengendalikan/ menghilangkan faktor risiok kesehatan yang muncul sebagai dampak dari

pengembangan fungsi pelabuhan/ bandara, dan PLBD. Mengingat tugas pokok dan fungsi

KKP sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam menjalankan tugasnya KKP tidak hanya

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia namun juga mengacu

pada komitmen Internasional yakni International Health Regulation (IHR) 2005.

Di dalam IHR 2005 diberikan perhatian khusus dengan menetapkan kapasitas inti

bagi pelabuhan, bandara, dan PLBDN; agar setiap saat menyediakan akses pada (i)

pelayana kesehatan yang memamdai termasuk fasilitas diagnostik di lokasi yang dekat

sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit

dan (ii) staf, peralatan, dan lingkungan kerja yang memadai; (iii) menyediakan akses

terhadap perlatan dan personel untuk pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas

kesehatan yang memadai; (iii) menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat

angkut; (iv) menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang

menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat

makan, fasilitas catering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair

dan padat, yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya dengan melaksanakan

pemerikaan secara berkala; dan (v) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel terlatih

dan program pengendalian vektor dan reservoir di dalam dan sekitar pintu masuk.


Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat merespon kejadian yang

dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya.

KKP sebagai leading sektor pembangunan kesehatan di pintu masuk mempunyai

peran yang sangat penting dalam mewujudkan kondisi pelabuhan/ bandara/ PLBD yang

sehat di masing- masing wilayah kerja, untuk itu, KKP Kelas III Merauke perlu

meningkatkan profesionalisme agar mampu berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator

dalam pencapain program / sasaran pembangunan kesehatan. Hal ini dimaksudkan dalam

upaya ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan kesehatan. Hal ini dimaksudkan dalam

upaya ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna

mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Indonesia yang BERDAULAT,

MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG”.

B. KONDISI UMUM

Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan

penyakit tidak menular. Secara umum, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terus

meningkat dan pada tahun 2013, berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di

Indonesia. Peningkatan beban PTM sejalan dengan meningkatnya faktor risiko seperti

hipertensi, tingginya glukosa darah, dan obesitas, terutama karena pengaruh pola makan,

kurang aktivitas fisik, dan merokok. Meningkatnya kasus PTM diperkirakan akan

menambah beban pemerintah dan masyarakat karena penanganannya membutuhkan

biaya yang besar dan memerlukan teknologitinggi. Kematian akibat penyakit menular

cenderung menurun, sejalan dengan penurunan prevalensi demam berdarah dengue

(DBD), diare,malaria, TB, dan AIDS.

Prevalensi ISPA, pneumonia, dan hepatitis justru mengalami peningkatan antara

tahun 2007 sampai 2013. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan

penanganan kasus berbagai penyakit menular, walaupun tantangannya masih besar

antara lain munculnya risiko multi- drug resistante TB, infeksi baru HIV yang masih tinggi,

serta masih tingginya insidens malaria dan DBD di daerah-daerah tertentu. Pengendalian

penyakit menular makin berat dengan adanya kerusakan lingkungan, tingginya mobilitas,

urbanisasi, serta masih belum tuntasnya eliminasi berbagai penyakit tropis lama seperti

frambusia, kusta, filariasis, dan schistosomiasis.

Tantangan pengendalian penyakit menular antara lain adalah peningkatan

surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk imunisasi, peningkatan

penemuan kasus dan tata laksana kasus serta peningkatan upaya eliminasi/eradikasi

penyakit terabaikan (neglected tropical diseases). Sementara itu, tantangan pengendalian

penyakit tidak menular adalah penurunan faktor risiko biologi, peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat, dan perbaikan kesehatanlingkungan.


Status kesehatan masyarakat Indonesia secara umum masih rendah dan jauh

tertinggal dibandingkan dengan kesehatan masyarakat negara-negara ASEAN lainnya,

yang ditandai, antara lain, dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu

307 per 100 ribu kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI, 2002–

2003), tingginya angka kematian bayi dan balita. Selain itu, gizi kurang terutama pada

balita masih menjadi masalah besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiri

danberkualitas.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan salah satu Unit

Pelaksana Teknis dan Bertanggungjawab langsung kepada Ditjen P2P Kementerian

Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya

penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian

dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta

pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme,

unsur biologi, kimia, dan penanganan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan pos

lintas batas darat negara.

Perubahan semakin tampak bahwa pintu masuk tidak hanya berfungsi sebagai pintu

keluar masuknya alat angkut, orang, barang, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh

bahkan menjadi sentra industry yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan,

tempat wisata, yang mampu mendatangkan turis domestik dan mancanegara. Mengingat

kondisi tersebut, maka tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak dapat berjalan

tanpa didukung sumber day manusia, dana, peralatan, metode, material yang memadai.

C. MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di Pintu Gerbang Negara pada

periode 2015 -2019 masih menghadapi berbagai tantangan, antaralain:

1. Ancaman KLB / Bencana di pintu masuk negara dan double burdendisease

Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat ini dalam

pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih

banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin

meningkatnya penyakit tidak menular. Demikian pula re-emerging dan newemerging

diseases, yang berpotensi menimbulakan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dan

pandemi. Penyakit yang berpotensi menjadi ancaman internasional (PHEIC)

semakin nyata, sehingga diperlukan pula kesiapan semua lini baik jajaran

kesehatan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pintu-pintu masuk

(bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknyapenyakit.


2. Transisi lingkungan

Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim global,

berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di dunia (climate

change) diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola penyebaran penyakit

terutama penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, kejadian

kecelakaan, dan gangguan kesehatan akibat perubahan lingkungan.

3. Perubahan sosialbudaya

Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak sehat, laju

modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru.

4. Perubahan keadaanpolitik dan keamanan

Adanya reformasi dan desentralisasi dimana daerah mempunyai wewenang untuk

mengelola daerahnya sendiri.Perubahan keadaan keamanan dengan adanya

berbagai macam konflik skala global dan regional, terjadinya perang, dan terorisme

termasuk bioterorisme.

5. Perubahan keadaan ekonomi

Adanya globalisasi dan pasar bebas

6. Keterbatasan, kesenjangan dan distribusi SDMkesehatan

Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan adalah tenaga fungsional seperti sanitarian, epidemiolog kesehatan,

entomolog kesehatan pada sarana kesehatan maupun tenaga masyarakat, kader

desa, juru malaria desa, jumantik, juru imunisasi. Sampai saat ini kebutuhan dan

distribusi tenaga fungsional tersebut diatas masih belum terpenuhi secara merata,

demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif.

7. Dukungan Sarana

Masih kurangnya dukungan sarana seperti peralatan, gedung, alat transportasi

dalam pelaksanaak kegiatan di pintu masuk

8. Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas

Didalam tindakan cegah tangkal penyakit di pintu masuk dibutuhkan petugas KKP

yang berkualitas, sehat fisik/ jasmani serta berjiwa tangguh. Untuk mencapai

kualitas tersebut dibutuhkan pelatihan, simulasi, bagi petugas.


D. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan tugas KKP adalah :

1. Udang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah PenyakitMenular

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional tahun 2005 –2025;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran;Undang-Undang Nomor 13

tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;

6. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang KekarantinaanKesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah

Penyakit Menular;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran PembangunanNasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional2015-2019;

10. Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan

11. Permenkes Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat

MenimbulkanWabah

12. Kepmenkes Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem

Surveilans EpidemiologiKesehatan

13. Kepmenkes Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak MenularTerpadu;

14. Kepmenkes Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Kewaspadaan Dini Kejadian LuarBiasa

15. Kepmenkes 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

KementerianKesehatan

16. International Health Regulation Tahun2005

17. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Nomor: HK.02.03/D1/I.1/2088/2015 Tentang Rencana Aksi Program Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015 –2019

18. Petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di Lingkungan

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun2019.


E. STRUKTUR ORGANISASI

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

356/MENKES/PER/IV/2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi

Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko

Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah, Instalasi, Wilayah Kerja, dan

KelompokFungsional.


F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 234/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 356/ MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan maka Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans

epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan

kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit

yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah

kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas daratnegara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;

2. Pelaksanaan pelayanankesehatan;

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas

daratnegara;

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan

penyakit yang muncul kembali;

5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dankimia;

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, daninternasional;

7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahanpenduduk;

8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,

pelabuhan, dan lintas batas daratnegara;

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat

kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan

dokumen kesehatan OMKABAimpor;

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut danmuatannya;

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan,

dan lintas batas daratnegara;

12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan,



13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan,


14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans

kesehatan pelabuhan;

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas

daratnegara;

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaanKKP.

G. RUANG LINGKUP TUGAS

Adapun ruang lingkup tugas masing-masing sub bagian dan seksi pada Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 dan 2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah sebagai

berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata

usaha, keuangan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumahtangga.

2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang

kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta

penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan

muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta

pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di

wilayah kerja bandara danpelabuhan.

3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang

pengendalian vektor dan dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi

lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta

pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja

bandara danpelabuhan.

4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayahmempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan

kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi

internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta

pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja

bandara danpelabuhan.


H. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Semakin pesatnya perkembangan transportasi, penularan penyakit semakin

cepat. Kemungkinan terjadinya Public Health Emergency of International Concern

(PHEIC) semakin besar. Kasus yang terjadi akhir – akhir ini adalah semakin

merebaknya Mers Corona Virus dan Ebola Disease. Kantor Kesehatan Pelabuhan

sebagai petugas kesehatan yang berada di pintu masuk Negara harus memiliki

kemampuan dalam detect dan respon penyakit menular potensial wabah dan PHEIC.

Pada tahun 2018 disahkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

dengan ada UU ini sebagai payung hukum bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk

melaksanakan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Keberadaan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada posisi sebagai pintu masuk Provinsi

Papua menggunakan alat angkut melalui pelabuhan dan bandar udara membuat lalu

lintas alat angkut cukup padat.

Potensi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke adalah :

a) Sarana danprasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah :

1) Alat komunikasi berupa : Radio HT

2) Mobil operasional boarding and clearance untuk petugas yang melakukan

pemeriksaan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut, (kapal laut dan

pesawatudara).

3) Alat pemantau/pemindaisuhu badan (Thermal Scanner) terhadap penumpang/

orang dilakukan screening dalam rangka kegiatan kekarantinaan kesehatan di

pelabuhan atau bandarudara.

4) Alat Pelindung Diri seperti : baju pelampung, kacamata pelindung, sepatu safety,

helm boarding, masker N95, jas/jaket hujan, sarung tangan, tas dan perlengkapan

boardinglainnya.

5) Alat dan bahan penunjang pelayanan kesehatan terbatas di kantor induk, dan

wilayah kerja.

6) Mobil Ambulance sebanyak 2unit

7) Mobil vektor control sebanyak 2unit

8) Peralatan pengawasan tindakanpenyehatanAlat dan bahan pengawasan

alatangkut

9) Alat dan bahan pengawasan vector


b) Sumber daya manusia

Pendidikan dan pelatihan tersertifikasi yang diikuti oleh SDM Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Merauke antara lain :

1) Diklat Teknis Kekarantinaan sebanyak 5orang

2) Pelatihan ATLS/BTCLS sebanyak 4 orang.

3) Pelatihan Jabatan fungsional epidemiolog sebanyak 4 orang dan entomolog

sebanyak 3 orang

4) Diklat Pimpinan Tk III dan IV sebanyak 2orang

5) Diklat Barang dan Jasa sebanyak 5orang.

c) Kerjasama dengan lintas sektor terjalin denganbaik

1) Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas

Kesehatan KabupatenMerauke dalam Pelayanan Embarkasi Haji Antara

Kabupaten Merauke.

2) Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten di Wilayah

kerja dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaahhaji, dan kegiatan lainnya

sesuai dengan tupoksi.

3) Kerjasama dengan lintas sektor di pelabuhan, bandara dan PLBD.

d) Kesadaran yang semakin tinggi dari operator bandara,pelabuhan dan PLBD dalam

menciptakan wilayah bebas vektorpes.

e) Kesadaran masyarkat semakin tinggi ikut serta dalam pencegahan penyakit DBD

f) Bandara dan pelabuhan merupakan tempat- tempat umum yang potensial untuk

transfer vektor dan penyakit malaria dari berbagai daerah.

g) Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pengawasan dan

pemberantasan vektor

h) Semakin bertambahnya jumlah TPM di pelabuhan danbandara.

i) Isu keamanan pangan masih menjadi masalahkesehatan.

j) Belum semua penjamah makanan mendapatkan pelatihan higienesanitasi.

k) Kebutuhan terhadap air bersih/air minum semakin meningkat seiring dengan

meningkatnya aktifitas di pelabuhan danbandara.

l) Tuntutan terhadap kualitas air bersih/air minum semakinmeningkat

m) TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan dapat menciptakan rasa nyaman

dan menjamin bebasnya TTU dari media penularanpenyakit.

n) Tuntutan yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna pelabuhan/bandara akan

terciptanya TTU yang memenuhi syarat sanitasikesehatan.


o) Isu tentang pencapaian pelabuhan dan bandara sehat sudah menjadi isu bersama

dan bukan hanya masalah kesehataansaja.

p) Adanya dukungan dari lintas sektor terkait lainnya dalam menciptakan kawasan

pelabuhan dan bandarasehat.

q) Memiliki Websitewww.kkpmerauke.comguna media informasi kepublik.

r) Dukungan anggaran yang memadai guna pelaksanaankegiatan.

2. Permasalahan

1) Belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai

Karantina Kesehatan yang baru disahkan tanggal 8 Agustus2018 di semua

wilayah kerja.

2) Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan perlengkapan

kekarantinaan seperti thermal scanner diakibatkan karena keterbatasan teknisi

lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga harus mendatangkan teknisi

dari luar daerah ataupusat.

3) Belum seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

khususnya yang bertugas di pintu masuk (point of entry) baik di pelabuhan

ataupun bandar udara yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaan dan

surveilansepidemiologi.

4) Belum adanya standarisasi rekruitmen pegawai khususnya petugas pemeriksa

kesehatan kapal yang mempersyaratkan secara khusus pada keadaan fisik dan

kesehatan jasmani sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja

pada saat melaksanakantugas.

5) Belum seluruhnya pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

mengetahui dan memahami peraturan – peraturan yang berlaku baik secara teknis

ataupun yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan

kekarantinaan khususnya yang bertugas pada pintu masuk pelabuhan dan bandar

udara.

6) Belum optimalnya pengawasan terhadap alat angkut di pintu masuk baik

pelabuhan ataupun bandar udara disebabkan keterbatasan jumlah tenaga

dibandingkan dengan program kegiatan yang harusdilaksanakan.

7) Belum optimalnya evaluasi terhadap penataan organisasi Kantor Kesehatan

Pelabuhan melalui tingkat pusat untuk lebih memfokuskan kegiatan cegahtangkal

8) Belum adanya Badan Usaha Swasta (BUS) yg mempunyai ijin lengkap

9) Belum adanya keseragaman tindakan dalam pelaksanaan fumigasi, disinseksi,

dan disinfeksi, utamanya pada pesawat udara pada setiapbandara.

10) Sumber daya manusia belum semuanya mendapatkanpelatihan.


11) Keterbatasan SDM pada setiap wilayahkerja.

12) Petugas yang menduduki jabatan fungsionalentomologisangat terbatas.

13) Informasi survey vektor pes belum disosialisasikan ke lintas sektor denganbaik.

14) Keterbatasan sumber daya manusia dalam identifikasivektor

15) Perlu waktu untuk dapat melaksanakan pembinaan secarakontinyu.

16) Perbedaan latar belakang pendidikan kader sehingga menyulitkan penyampaian

materi.

17) Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perluditingkatkan.

18) Keterbatasan sumber daya dalam analisa secara cepat (rapid test) dalam

pemeriksaan sampel.

19) Belum semua penjamah makanan memiliki pengetahuan tentang higiene sanitasi

tentang pengelolaan makanan yang dibuktikan dengan ada sertifikat penjamah

makanan.

20) Pengelola pelabuhan dan bandara masih perlu menciptakan tempat-tempat

umum yang memenuhi syaratsanitasi.

21) Penyelenggara pelabuhan/bandara masih perlu meningkatkan penyediaan air

minum baik dalam kualitas maupunkuantitas.

22) Pengawasan secara eksternal oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Merauke belum tersosialisasi kepada stake holder terkait.

23) Menyatukan persepsi dari berbagai sektor dalam satu wadah tidak mudah karena

terkadang timbul egosektorial.

24) Peran Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai pemicu dalam pembentukan

forum untuk mencapai pelabuhan/bandar udara sehat dan diharapkan pengelola

pelabuhan/bandar udara mengambil peran yang lebihbesar


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sebagai UPT Kementerian

Kesehatan ikut berperan serta melakukan visi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pintu Masuk (Point of

Entry) pelabuhan/ bandara/ PLBDN, dengan visi adalah :

Visi pembangunannasional untuk tahun 2015-2019 “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,

Mandiri, Dan Berkepribadian BerlandaskanGotong-Royong”.

B. MISI

Upaya dalam mewujudkan visi KKP Kelas III Merauke melalui misi yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dansejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingannasional,

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan.

C. TUJUAN

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat,dan;

2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan finansial di bidangkesehatan.


Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). Dalam

peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346

menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiranhidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

serta pembiayaan kegiatan promotif danpreventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dansehat.

Menurunkan tujuan Kementerian Kesehatan, maka tujuan KKP Merauke dalam pencapaian

program pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2015 – 2019 adalah

Tujuan Umum :

Mewujudkan pelabuhan, bandara, dan PLBD sehat melalui upaya pencegahan masuk dan

keluarnya penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan

kesehatan.

Tujuan Khusus :

a. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit potensial wabah

b. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini (SKD) penyakit menular potensial wabah dan

penyakit tidak menular

c. Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya

d. Mengendaliakn faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara

e. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam mewujudkan pelabuhan

Merauke sehat

f. Meningkatnya pelayanan matra

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-

2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial

dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah : (1)

meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian

penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan

SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)


meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Mengacu pada hal tersebut diatas, sasaran strategis kegiatan pada Program P2P

yang terdapat dalam RPJMN 2015 – 2019 tercermin dari indikator sebagai berikut :

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

No Indikator Status Awal Target

2019

1 Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245

2 Prevalensi HIV ( persen ) 0,46 ( 2014 ) <0,50

3 Jumlah Kab/ Kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300

4 Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25.8 (2013) 23.4

5 Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun

(persen) 15.4 (2013) 15.4

6 Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun 7.2 (2013) 5.4

7 Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta 20 ( 2013 ) 34

8 Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Filariasis 0 35

9

Presentase penurunan kasus penyakit yang dapat

dicegah dengan imunisasi ( PD3I ) tertentu dari

tahun 2013

- 40

10 Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80 %

imunisasi dasar lengkap pada bayi ( % ) 71,2 95

Adapun sasaran strategis pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Peyakit dalam

Rencana Aksi Program P2P adalah merupakan sasaran strategis dalam Renstra Kemenkes

yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit yang ditandai

dengan indikator sebagai berikut (berdasarkan petunjuk teknis (juknis) penyusunan rencana

kegiatan dan penganggaran di Lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tahun Anggaran 2019) yaitu :

a. Prevalensi HIV ditetapkan sebesar <0,5

b. Presentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/success rate ditetapkan sebesar90%

c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria ditetapkan sebesar 300kab/kota

d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta ditetapkan sebesar 34provinsi

e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis ditetapkan sebesar 35kab/kota


f. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

tertentu sebesar 40%

g. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah ditetapkan

sebesar100%

h. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) minimal 50% ditetapkan sebesar50%

i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa dan/atau napza ditetapkan 280kab/kota.

Berdasarkan hasil kegiatan pertemuan finalisasi revisi rencana aksi program (RAP) Ditjen

P2P Tahun 2015-2019 yakni menetapkan sasaran strategis dan indikator serta definisi

operasional untuk masing-masing satker.

Adapun sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2018 dan

2019 revisi-V dan VI atas dokumen RAK Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensial kejadian luar

biasa(KLB)danmelakukanresponpenanggulanganterhadapsinyalKLBuntukmencegah

terjadinya KLB.

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor danzoonotik

3. Menurunnya penyakit menularlangsung

4. Meningkatnya dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pencegahan dan pengendalianpenyakit.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang

digambarkan pada tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke akan diukur

dengan dapat tercapainya indikator kinerja satker pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun

2019 melalui kegiatan :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan yang ditetapkan

setiap tahun dan sebanyak5.000 sertifikat pada akhir tahun2019.

2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

layanan KKPyang ditetapkan setiap tahun dan tercapai 100 persen pada akhir

tahun2019.

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit yang


ditetapkan setiap tahun dan sebanyak 700 dokumen pada akhir tahun2019.

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus yang ditetapkan setiap tahun dan

tercapai 10 layanan pada akhir tahun2019.

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui

kegiatan penyusunan dokumen renkon dan simulasi pada 2 lokasi pelabuhan/bandara

sampai akhir tahun 2019.

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan setiap

tahun berdasarkan permohonan dan sebanyak 1.500 sertifikat pada akhir tahun2019.

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, ditetapkan

setiap tahun dan tercapai 3 lokasi pelabuhan/bandara pada akhir tahun2019.

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

yang memenuhi kriteria ditetapkan setiap tahun dan tercapai 3 lokasi pelabuhan/

bandara pada akhir tahun2019.

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, tercapai 600 orang

pada akhir tahun2019.

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, yang ditetapkan

setiap tahun dan tercapai 40 dokumen pada akhir tahun2019.

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, yang ditetapkan mulai tahun 2018 dan

tercapai 5 jenis kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P pada akhir

tahun2019.

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana, yang ditetapkan mulai tahun 2018 dan tercapai 7

unit pada akhir tahun 2019.


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-

2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat

terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh

penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan

merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik

lndonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur

Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu,

menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untukmencapaitujuandansasaranpembangunankesehatan,makastrategipembangunan

kesehatan 2005–2025 adalah:

1. Pembangunan nasional berwawasankesehatan;


2. Pemberdayaan masyarakat dandaerah;

3. Pengembangan upaya dan pembiayaankesehatan;

4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;dan

5. Penanggulangan keadaan daruratkesehatan.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan

kesehatan.

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan

dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan

kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor

kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya

promotif danpreventif.

Strategi Nasional Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam pembangunan

kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui

1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko danpenyakit;

2. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit

dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit

tidakmenular;

3. Pelayanan kesehatanjiwa

4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luarbiasa/wabah;

5. Peningkatan mutu kesehatanlingkungan;

6. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantaipenularan;

7. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya

darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur,

aktivitas fisik, merokok, alkohol) danlingkungan;

8. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan;

9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang

layak dan perilaku hygiene; dan

10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian

penyakit dan penyehatanlingkungan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL P2P


Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal P2P didasarkan pada arah kebijakan

dan strategi Kementerian Kesehatan yang mendukung arah kebijakan dan strategi nasional

sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019. Arah kebijakan Direktorat Jenderal P2P didasarkan pada arah

kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

I. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary HealthCare)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis

upaya yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakanmasyarakat.

2. Melaksanakan Upaya KesehatanMasyarakat.

3. Melaksanakan Upaya KesehatanPerorangan.

4. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasankesehatan

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas untuk mendukung

progran pencgahan dan pengendalian penyakit dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di Puskesmas untuk tenaga

kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan termasuk tenaga fungsional

sanitarian, entomolog kesehatan, dan epidemiolog kesehatan yang dilakukan melalui

peningkatan kemampuan SDM petugas provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan

kemampuan SDM puskesmas tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Direktorat

Jenderal P2P. Hal mengingat pembagian kewewenangan pusat dan daerah serta

Standar Pelanayan Minimal diKabupaten/Kota.

2. Penguatan menu pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam menu

pembiayaan Puskesmas melaluiBOK/DAK.

II. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum OfCare).

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita,

remaja, usia kerja dan usia lanjut. Keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dilakukan

oleh Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui strategi sebagaiberikut :

1) Pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidakmenular

2) Penyelenggaran imunisasi

3) Penguatan surveilans epidemiologi dan faktorrisiko

III. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Intervensi berbasis risiko kesehatan pada Pogram Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit dilakukan pada kegiatan khusus untuk menangani permasalahan kesehatan

pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-


kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan

daerah bermasalah kesehatan.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan integrasi dan sinergi kegiatan lintas

program maupun lintas sektor. Integrasi dan sinergi tidak hanya dilakukan pada level

antar kementerian di Pusat, namun juga antara Pusat dan Daerah termasuk peningkatan

peran swasta dan tokoh masyarakat. Bentuk sinergi dilakukan melalui penyusunan

rencana aksi, pembentukan forum komunikasi,penyusunan roadmap, ataupun

penyusunan kerjasama (MoU).

Strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Rencana Aksi Program P2P

dilakukan melalui :

1. Untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang dilakukanadalah:

a. Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila ada dugaan

potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey

untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular

terutama di daerah-daerah yang berada di perbatasan, kepulauan dan terpencil

untuk menjamin upaya memutus mata rantaipenularan.

b. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular,

dibutuhkan strategi innovative dengan memberikan otoritas pada petugas

kesehatan masyarakat (public health officer), terutama hak akses pengamatan

faktor risiko dan penyakiy dan penentuan langkah penanggulangannya

c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membanu upaya pengendalian

penyakit melalui community based surveillance untuk melakukan pengamatan

terhadap hal- hal yang dapay menyebabkan masalah kesehatan dan

melaporkannya kepada petugas kesehatan agar dapat dilakukan respon dini

sehingga permasalahan kesehatan tidak terjadi

2. Untuk penyakit Tidak Menular strategi yang dilakukan adalah

Melakukan deteksi dini secara pro aktif mengunjungi masyarakat karena ¾ penderita

tidak mengetahui kalau dirinya menderita penyakit tidak menular, terutama pada para

pekerja, disamping itu perlu mendorong Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS

untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi ruang geraj

para perokok, dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian

difokuskan melalui peningkatan peran KKP dalam mendukung upaya pengendalian

penyakit tidak menular di wilayah pelabuhan/ bandara/ PLBD.

3. Meningkatkan kesehatan Lingkungan

a. Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU sehat, dan RS yang melaksanakan

pengelolaan limbah medis sesuai standar

b. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu


c. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan

dengan mweujudkan pelabuhan/ bandara/ PLBD sehat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan kebijakan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap kasus-kasus

PHEIC berupa :

a. Melaksanakan pengawasan alat angkut di pelabuhan/bandara dalam rangka

surveilans dan kegiatan kekarantianaankesehatan

b. Koordinasi jejaring kerja dalam rangka pengendalian kekarantinaan surveilans

epidemilogi baik pasif maupun aktif pada penumpang dan masyarakat di

pelabuhan/bandara.

c. Melakukan rencana kontigensi dan simulasi dalam rangka menghadapi kasus

PHEIC

2. Melaksanakan pengendalian faktor risiko dan penanganan kesehatan pada kondisi

matra berupa:

a. Surveilans epidemiologi pada pra embarkasi, embarkasi, debarkasi, dan pasca

debarkasi.

b. Pelayanan kesehatan situasi khusus lebaran natal dan tahunbaru.

3. Melakukan kegiatan pengendalian penyakit menular langsung di wilayah pelabuhan/

bandara

4. Melakukan kegiatan monitoring penyakit tidak menular pada masyarakat di area

pelabuhan/bandara

5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengendalian vektor di pelabuhan/bandara

berupa, pengawasan dan pengendalian vektor DBD, malaria, dandiare.

6. Melaksanakan pengawasan dalam rangka sanitasi dan pengawasan kualitas air

pada tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) di

wilayah pelabuhan/bandara.

7. Melakukan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkunganberupa:

a. Pelaksanaan program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil nilai

AA melalui dokumen perencanaan dan anggaran, dokumen data dan informasi,

dokumen evaluasi dan pelaporan, laporan keuangan, target dan pagu PNBP,

laporan aset negara (BMN), dokumen penataan organisasi, layanan administrasi

kepegawaian, dokumen laporan kinerja dan layananperkantoran.

b. Melaksanakan peningkatan sarana/prasarana untuk memenuhi standar,dan

c. Melaksanakan peningkatanSDM.


BAB IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

A. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

program pada Ditjen PP dan PL pada RPJMN 2015 – 2019, Renstra Kemenkes 2015 –

2019, Rencana Aksi Program P2P 2015 – 2019 yaitu Program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Merauke.Outcome yang akan dicapai adalah Menurunnya penyakit

menular, penyakit tidak menular dan meningkatnya kualitas lingkungan, melalui

kegiatan :

1. Kegiatan Pengendalian Karantina dan Surveilance Epidemiologi

Tujuan : Melaksanakan cegah tangkal terhadap keluar dan masuknya penyakit

karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui alat angkut,

orang dan barang.

Sasaran :

a. Terlaksananya pengawasan kesehatan alat angkut dan penumpang yang

dating dari dalam dan luar negeri


b. Terbebasnya kappa, alat angkut beserta muatannya dari sumber

penularan penyakit.

c. Terlaksananya sistim kewaspadaan dini KLB bidang kesehatan

d. Tersedianya akses informasi tentang penyakit.

e. Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi lingkunga wilayah

pelabuhan, bandara dan PLBD.

Kegiatan :

a. Pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal.

b. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Potensial Wabah .

c. Surveilans Epidemiologi penyakit pada Sarana Pelayanan Kesehatan di

wilayah kerja.

d. Surveilans Epidemiologi penyakit menular pada situasi khusus.

e. Pengawasan pengangkutan jenazah.

f. Layanan vaksinasi dan penerbitan ICV.

g. Pengawasan pengangkutan orang sakit.

h. Pengawasan Sarana dan kualitas air minum.

i. Pengawasan tempat pengelolaan makanan.

j. Pengawasan Higiene Sanitasi Bangunan

k. Pengawasan Higiene Sanitasi kapal.

l. Penyelenggaraan Bandara dan pelabuhan sehat

m. Pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV.

n. Pengawasan Pengangkutann orang sakit.

o. Pelayanan kesehatan terbatas.

p. Pengawasan Rujukan

2. Kegiatan Pencegahan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik

Tujuan : Mengendalikan perkembangan populasi binatang penular penyakit dan

vector di wilayah pelabuhan, bandara, PLBD dalam mewujudkan kualitas

lingkungan sehat, bebas dari resiko keberadaan binatang penular

penyakit, vector melalui peningkatan pengawasan kualitaslingkungan

dengan melaksanakan upaya pemberantasan dan pengendalian.

Sasaran :

a. Terwujudnya lingkungan pelabuhan, bandara dan PLBD yang bebas

dari binatang penular penyakit dan vector.

b. Terciptanya pengawasan yang optimal terhadap lingkungan yang

potensial terhadap kehidupan vector dan binatang pembawa penyakit.


Kegiatan :

a. Pengendalian dan pemberantasan tikus dan pinjal.

b. Survei dan Pengendalian lalat.

c. Survei dan dan pengendalian jentik nyamuk

d. Survei dan Pengendalian kecoa.

e. Survei dan Pengendalian nyamuk

f. Penyelenggaraan Bandara dan pelabuhan sehat.

g. Mengikuti pelatihan vector dan BPP

3. Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular Langsung

Tujuan: Untuk meningkatkan derajat kesehatan kesehatan pekerjadan masyarakat

di wilayah pelabuhan, bandara dan PLBD .

Sasaran:

a. Terlaksananya kegiatan deteksi dini HIV – AIDS terhadap pekerja di

pelabuhan, bandara dan PLBD.

b. Terlaksananya kegiatan skrening TB bagi pekerja dan masyarakat di

pelabuhan, bandara, dan PLBD.

Kegiatan :

a. Deteksi dini HIV - AIDS

b. Deteksi dini terduga TBC

4. Dukungan Manajemen dan Teknis pada Ditjen PP dan PL

Tujuan : Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporanprogram kerja kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan kualitas perencanaan, penganggaran

daninformasi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

Kegiatan :

a. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian.

b. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan.

c. Pembinaaan administrasi pengelolaan BMN

d. Pembinaan administrasi pengelolaan PNBP

e. Pertemuan teknis program

f. Penyusunan program dan rencana kerja ( RKAKL )


g. Penyusunan profil.

h. Penyusunana Laporan Tahunan

i. Penyusunan LAKIP

j. Penyusunan Perjanjian Kinerja

k. Evaluasi Kegiatan/ Kinerja

l. Penelitian, klasifikasi, registrasi, penerapan system kearsipan

m. Perencanaan prasaranan dan sarana gedung perkantoran

n. Perencanaan belanja modal

o. Akuntansi dan informasi

p. Promosi Kesehatan

q. Pembinaan dan konsultasi

r. Dukungan penyelengggaraan pelayanan kantor

s. Peningkatan kapasitas SDM ASN.

Rencana kinerja kegiatan yang dilakukan di ukur dengan indikator kinerja satker

KantorKesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

2. Presentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini ( SDK ), KLB dan bencana di wilayah

layanan KKP

3. Jumlah deteksi dini dalama rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit.

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus.


penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah.

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan.

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi.

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer

area.

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung.

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

Untuk mencapai target sasaran atas indikator kinerja satker, maka kegiatan yang

dilakukan adalah :


1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan.

Sasaran kegiatan ini adalah melakukan pemeriksaan alat angkut kapal sesuai dengan

standar kekarantinaan kesehatan dengan output diterbitkannya sertificat SSCEC dan

PHQC

2. Presentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini ( SDK ), KLB dan bencana di wilayah

layanan KKP.Sasarannya adalah melakukan kegiatan sinyal SKD KLB di

pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB

3. Jumlah deteksi dini dalama rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit.Sasarannya adalah melakukan surveilans, penyelidikan epideniologi dalam

rangaka deteksi dini, responterhadap KLB dan Kejadian Kedaruratan Masyarakat yang

dapat meresahkan dunia di pintu masuk Negara ( pelabuhan/bandara), kegiatan yang

dilakukan untuk mencapai indicator tersebut adalah :

a. Jumlah pemeriksaan kapal dari luar negeri ( diterbitkannya sertifikat COP )

b. Jumlah laporan kegiatan surveilans epidemologi kedatangan penumpang(

pengumpulan, pengolahan, analisa data dan desiminasi informasi )

c. Jumlah laporan kegiatan surveilans epidemiologi kedatangan penumpang ,

pelintas batas ( pengumpulan, pengolahan, analisis data dan desiminasi informasi)

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus.

Melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus Lebaran, Natal dan Tahun Baru

dengan membuka posko arus mudik di 5 Wilker yaitu Pelabuhan laut Merauke, Bade

dan Asmat , Bandara Mopah Merauke, PLBD Sota.


penggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah.

Sasarannya meakukan kegiatan renvana kontijensi dan ditindaklanjuti dengan kegiatan

simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan.Sasarannya pemeriksaan dan penerbitan dokumen sesuai dengan output

dokumen berupa sertifikat surat izin angkut laik terbang, surat izin angkut orang sakit,

surat izin angkut jenaza, ICV, dan sertifikat pengujian kesehatan.

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi.

Sasarannya jumlah tempat- tempat umum(TTU),TPM dan air bersih di wilayah/bandara

yang memenuhi syarat sanitasi dengan out put laporan kegiatan.

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer

area.

Melakukan pemeriksaan, pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit di

wilayah pelabuhan, bandara dan PLBD dengan out put laporan kegiatan.


9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung.

Melakukan kegiatan skrening penyakit menular langsung (TB dan HIV /AIDS) terhadap

masyarakat dan pekerja serta ABK kapal di pelabuhan., bandara dan PLBD.

10. Jumlah dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, data dan informasi,

evaluasi dan pelaporan, laporan keuangan, kepegawaian, laporan kinerja dan layanan

perkantoran dimana kegiatan – kegiatan tersebut sebagai penunjang untuk

menhgasilkan dokumen yakni RKAKL/DIPA, laporan tahunan,laporan kinerja,profil,

laporan keuangan, laporan MBN, proposal PNBP, dokumen kepegawaian, e – monev

DJA, e-monev Bappenas, laporan SIMKESPEL, laporan executive bulanan dan

laporan e – forvermance.

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan SDM bidang P2P yang diikuti oleh SDM

sesuai dengan bidangnya yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang

terakreditasi .

12 Jumlah pengadaan sarana prasarana

Melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa periode tahun 2015 – 2019 meliputi

pembelian tanah untuk kantor wilker Bade, Sewa gedung untuk kantor wilker Bade,

Kombut dan Wanam, pengadaan CCTV, kendaraan operasional roda 4 untukl

PLBD,mobil ambulance emergency, mobil pengendalian vektor, ULV, peralatan

komunikasi,AC split dan standing, perangkat pengolah data, gorden, mebelair

kantor,renovasi kantor wilker dan induk, boarding KIT, Entomologi KIT, gengset dan

lain lain untuk pelaksanaan tupoksi KKP.

B. PENDANAAN KEGIATAN

Pendanaan kegiatan/sub kegiatan/penunjang untuk tercapainya sasaran straregis,

indikator kinerja kegiatan ( IKK ) dan indikator kinerja satker dibebankan pada DIPA Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke setiap tahun anggaran sesuai dengan pagu

alokasi anggaran .

C. KEBUTUHAN SUMBER DAYA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibutuhkan

sumber daya baik berupa manusia, fasilitas penunjang, sumber daya teknologi dan produk

teknologi. Di dalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan pertimbangan


background pendidikan yang diperlukan, kemudian didukung seleksi penerimaan SDM dari

pusat dan penerimaan tenaga honorer yang lebih selektif sesuai dengan dengan analisis

kebutuhan yang diusulkan KKP Kelas III Merauke. Hal tersebut merupakan faktor

pendukung terpenuhinya SDM yang cukup memadai .

Peta Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2015-2019 : Tabel 1.1 Peta Jabatan Surveilance Epidemiologi 2015 – 2019

No Jabatan Kebutuhan Keterangan

1 Epidemiolog Kesehatan Mahir 3 -3

2 Epidemiolog Kesehatan Terampil 5 -5

3 Epidemiolog Kesetan Ahli 1 4

(Sumber : E-Formasi) Tabel 1.2 Kebutuhan SDM PRL & KLW 2015 – 2019


1 Asisten Apoteker Mahir 1 1

2 Entomolog Kesehatan Mahir 3 -3

3 Perawat Mahir 2 -2

4 Perekam Medis Mahir 1 -1

5 Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 1 -1

6 Sanitarian Mahir 2 -2

7 Asisten Apoteker Terampil 1 -1

8 Entemolog Kesehatan Terampil 5 -5

9 Perawat Terampil 7 -7

10 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 1 -1

11 Sanitarian Terampil 4 -4

12 Entomolog Kesehatan Ahli 1 0

13 Sanitarian Ahli 1 0

14 Perawat 1 6

15 Pranata Laboratorium 1 0

16 Sanitarian 1 3 (Sumber : E-Formasi) Tabel 1.3 Peta Jabatan Subbagian Tata Usaha 2015 – 2019


1 Analis Kepegawaian Mahir 1 -1

2 Arsiparis Mahir 2 -2

3 Pranata Hubungan Masyarakat Mahir 1 -1

4 Pranata Komputer Mahir 1 -1

5 Analis Kepegawaian Terampil 1 -1

6 Arsiparis Terampil 3 -3

7 Pranata Hubungan Masyarakat Terampil 1 -1

8 Pranata Komputer Terampil 1 -1

9 Analis Kepegawaian Ahli 1 0

10 Analis Kebijakan Barang Milik Negara 1 -1

11 Analis Keuangan 2 -2

12 Bendahara 2 0


13 Perencana 1 1

14 Pengadministrasi Keuangan 3 -3

15 Pengelola Barang Milik Negara 2 -2

16 Sekretarisn 1 -1

17 Arsiparis 1 0

18 Pengelola Instalasi Air dan Listrik 2 -2

19 Petugas Keamanan 6 -6

20 Pemelihara Sarana dan Prasarana 1 -1

21 Pengadministrasian Umum 5 -5

22 Pengemudi 4 -4

23 Pramubakti 5 -5

(Sumber : E-Formasi)

Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Merauke, sebagai kekuatan dan penunjang dalam melaksanakan tugas.Sumber daya

fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan misi

diperlukan sarana dan prasarana berupa :

1. Sarana Mobile ( kendaraan )

2. Sarana Proteksi bagi petugas dari resiko kecelakaan berupa alat pelindung diri ( APD )

3. Sarana peralatan deteksi dini berupa :

a. Boarding KIT untuk deteksi faktor resiko pada alat angkut

b. Peralatan deteksi faktor resiko kesehatan lingkungan

c. Peralatan deteksi di laboratorium

4. Sarana Respon cepat berupa :

a. Bahan media reagensia

b. Bahan desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi


BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN, DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Pemantauan yang dilakukan adalah sebagai bentuk dari pengendalian internal

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berupa kegiatan secara terus menerus

dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana progress pelaksanaan

kegiatan.

Pengendalian internal yang dilakukan melalui :

1. Rencana aksi yang jelas, tepat, dan terjadwal sesuai POA

2. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan DIPA/

RKAKL

3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan

4. Melakukan bimbingan teknis ke seluruh petugas di wilayah kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Merauke

5. Melakukan monev terhadap seluruh kegiatan diantaranya Pemantauan progress

pencapaian target indikator kinerja secara rutin dilaksanakan setiap awal bulan

setelah pelaksanaan kegiatan berakhir dan didukung pula dengan evaluasi tiap

semester. Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan


melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-monev DJA,

dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev

Bappenas.

6. Melakukan pengawasan dan pendampingan penerapaan SOP kegiatan administrasi

dan SOP teknis

7. Komitmen untuk menjadi satuan kerja yang melaksanakan WBK/WBBM

B. PENILAIAN

Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk mengukur sejauhnya perencanaan yang

telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien secara tertib waktu dan tertib

operasional.

Tabel 5.1 Indikator Kinerja KKP Kelas III Merauke

Tahun 2015 s.d 2019

No Indikator Cara Perhitungan

1 Persentase alat angkut diperiksa

sesuai dengan standar kekarantinaan

Jumlah kapal dalam karantina yang

diperiksa sesuai standar

kekarantinaan kesehatan dibagi

dengan jumlah kapal dalam

karantina dikali 100%

2 Persentase pelabuhan/ bandara yang

melaksanakan kegiatan deteksi dini

dan respon KKM dalam rangka

kekarantinaan di pintu masuk Negara

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/

bandara yang direspon kurang dari 24

jam dibagi jumlah SKD KLB dikali 100%


melaksanakan pengendalian faktor

risiko dengan kondisi matra

Jumlah pelabuhan/ bandara yang

melaksanakan pelayanan

kesehatan pada kondisi matra

dibagi jumlah kondisi matra

lapangan dikali 100%


mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarat

Pelabuhan/ bandara yang memiliki

kesiapsiagaam berupa dokumen

rencana kontijensi penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat

yang berpotensi wabah dibagi

jumlah pelabuhan/ bandara di

wilayah Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Merauke dikali


100%


melakukan pengendalian vektor

Wilayah pelabuhan yang telah

melaksanakn pengendalian vektor

terpadu dibagi jumlah pelabuhan/

bandara di wilayah Kantor

Kesehatan Pelabuhan Merauke

dikali 100%



penyakit menular langsung

Pelabuhan/ bandara yang telah


penyakit menular langsung dibagi

jumlah pelabuhan/ bandara di

wilayah KKP Kelas III Merauke

dikali 100%


melaksanakan kegiatan skrining PTM

Pelabuhan/ bandara yang

melaksanakan kegiatan pembinaan

Pos PTM dibagi jumlah pelabuhan/

bandara yang ada di wilayah KKP

Kelas III Merauke dikali 100%

8 Persentase pelabuhan/ bandara dan

PLBD yang melaksanakan kebijakan

kawasan tanpa rokok (KTR)

Jumlah pelabuhan/bandara dan

PLBDyang melaksanakan kebijakan

kawasan tampa rokok ( KTR) dibagi

jumlah pelabuhan, bandara dan

PLBD di wilayah KKP Kelas III

Merauke dikali 100 %

9 Persentase sarana air bersih yang

dilakukan pengawasan di pelabuhan/

bandara sehat

Jumlah sarana air bersihyang

diawasi dibagi jumlah sarana air

minum yang ada di pelabuhan dikali

100%

10 Persentase pelabuhan/ bandara sehat Pelabuhan yang telah

melaksanakan kawasan pelabuhan/

bandara sehat dibagi jumlah

pelabuhan/ bandaradan PLBD yang

ada di wilayah Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Merauke dikali

100%

11 Persentase tempat- tempat umum

yang memenuhi syarat kesehatan di

pelabuhan dan bandara

Jumlah pelabuhan/bandara yang

mempunyai TPM memenuhi syarat

layak/laik hygiene, tempat

penyediaan air bersih memenuhi

syarat kesehatan dikali 100%

12 Persentase dokumen perencanaan

dan anggaran disusun sesuai standar

Jumlah dokumen perencanaan dan

anggaran sesuai standar peraturan

menteri keuangan dibagi dengan

jumlah seluruh dokumen

perencanaan dan anggaran dikali

100 %


13 Persentase dokumen evaluasi dan

pelaporan disusun sesuai standar

Jumlah dokumen evaluasi dan

pelaporan yang disusun sesuai

standar dibagi dengan jumlah

seluruh dokumen evaluasi dan

pelaporan dikali 100 %

14 Persentase layanan administrasi

kepegawaian sesuai standar

Jumlah pelaksanaan koordinasi,

pengawasan dan jumlah peserta

peningkatan SDM KKP dibagi

dengan jumlah kegiatan koordinasi

dan pengawasan serta peningkatan

SDM dikali 100 %

15 Persentase layanan ketatusahaan dan

kerumahtanggan yang dilaksanakan

Jumlah layanan ketatausahaan dan


dibagi dengan jumlah seluruh

layanan ketatausahaan dan

kerumatanggan dikali 100%

16 Persentase sarana dan prasarana

untuk memenuhi standar

Jumlah jenis pengadaan tanah.

Gedung, alat kesehatan, fasilitas

penunjang perkantoran, kendaraan

dikali 100%

Yang juga telah dilakukan analisa pada setiap indikator yang ada, karena inidkator yang

diusulkan oleh KKP Kelas III Merauke harus SMART yaitu:

Spesific, artinya menetukan target harus benar- benar spesifik, jangan terlalu

umum atau kurang mendetail. Target tidak boleh ambigu, harus jelas, dan

dipaparkan dengan bahasa yang lugas

Measurable(terukur), artinya target yang sudah diterapkan dapat diukur. Pastikan

kita selalu mengukur progress dari tindakan yang kita tetapkan

Achievable(dapat dicapai) bisa juga dikatakan attainale, artinya target tidak boleh

terlalu mudah untuk dicapai, menyesuaikan dengan beban kerja tim

Relevant(berkaitan dengan pokok masalah yang dihadapi). Target yang relevan,

jika target tercapai, akan lebih mendorong tim untuk lebih maju

Time Bound (tenggat waktu), artinya menentukan kapan tujuan akan dicapai

dalam waktu tertentu

Tabel 5.2 Hasil Analisa SMART terhadap Indikator Kinerja

KKP Kelas III Merauke Tahun 2015 s.d 2019

No Indikator Kaidah SMART

1 Persentase alat angkut diperiksa

sesuai dengan standar kekarantinaan

S :Sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai.

M :Dapat diukur dengan rumus


perhitungan

A :Jumlah sesuai dengan beban

kerja SDM yang ada

R :Telah memenuhi kriteria

karena pemeriksaan alat angkut

sesuai dengan tupoksi KKP

T : Telah dipenuhi yaitu 1 tahun

anggaran


PLBD yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini dan respon KKM dalam

rangka kekarantinaan di pintu masuk

Negara

S :Telah dipenuhi dengan focus

pada masalah deteksi dini dan

respon KKM

M : telah dipenuhi dengan rumus

perhitungan jumlah

pelabuhan,bandara dan PLBD

yang melaksanakan deteksi dini

dan respon KKM

A : Dapat dilaksanakan sesuai

dengan kondisi wilker.

R :Karena sesuai dengan tupoksi

KKP di pintu masuk

T : Waktu yang digunakan 1

tahun kegiatan


PLBD yang melaksanakan

pengendalian faktor risiko dengan

kondisi matra.

S :telah dipenuhi karena sasaran

kegiatan sfesifik yaitu kondisi

matra

M :Dapat diukur dengan

menggunakan rumus perhitungan

yaitu jumlah wilker yang

melaksanakan kegiatan pada

situasi khusus

A : Targetnya terlaksana dan

sesuai dengan kapasitas SDM

yang bekerja dalam TIM.

R :Sesuai dengan tusi KKP

mengendalikan faktor risiki

kesehatan di pintu masuk.

T : Waktunya pelaksanaan 1

tahun kegiatan.


mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarat

S : Telah dipenuhi dengan sasarn

KKP Induk dan wilker yang telah

mempunyai rencana kontijensi

M : Telah dipenuhi dengan rumus

perhitungan jumlah

pelabuhan/bandara/PLBD yang


memiliki kebijakan kesiapsiagaan

berupa dokumen rencana

kontijensi penanggulangan

kedaruratan kesehatan

masyarakat

A :Telah dipenuhi dengan

menyesuaikan beban kerja SDM

yang ada

R : Telah memenuhi kriteria

karena merupakan tusi KKP

T : Telah dipenuhi,yaitu selama 1

tahun anggaran


melakukan pengendalian vektor

S :Telah dipenuhi dengan

sasaran kegiatan pengendalian

vektor.

M :Telah dipenuhi dengan rumus

perhitungan yaitu jumlah wilayah

kerja yang melakukan

pengendalian vektor.

A : Telah dipenuhi dengan

menyesuaikan wilayah cakupan

pelaksanaan pengendalian.

R :Telah dipenuhi karena

merupakan tusi KKP.

T :Waktu pelaksanaan 1 tahun

kegiatan




S : Telah terpenuhidengan focus

pada masalah deteksi dini

penyakit menular langsung.

M : Telah terpenuhi dengan

rumus perhitungan wilayah kerja

yang melakukan deteksi dini


A : Telah terpenuhi dengan

menyesuaikan kondisi masing

masing wilayah kerja.

R :Telah terpenuhi karena

merupakan program unggulan

Kementrian Kesehatan

T :Telah terpenuhi dengan waktu

pelaksanaan 1 tahun kegiatan


melaksanakan kegiatan skrining PTM

S : Telah terpenuhi dengan

menitik beratkan pada kegiatan

skrining PTM di wilayah kerja .


M : Telah terpenuhi dengan

rumus perhitungan jumlah

wilayah kerja yang melakukan

skrening PTM

A :Target menyesuaikan dengan

kondisi wilker dan kemampuan

SDM .


merupakan program unggulan

Kementrian Kesehatan.

T :Waktu pelaksanaan selama 1

tahun kegiatan.

8 Persentase pelabuhan/ bandara, yang

melaksanakan kebijakan kawasan

tanpa rokok (KTR)

S : Telah terpenuhi karena target

sasaran adalah lokasi wilayah

kerja yang menerapkan KRT

M :Dapat diukur dengan rumus

perhitungan yang telah

ditetapkan.

A : telah terpenuhi karena sesuai

dengan kemampuan SDM yang

bekerja dalam TIM dan didukung

oleh kebijakan lokal.


merupakan salah satu program

Kementrian Kesehatan.

T :Dilaksanan dalam 1 tahun

kegiatan.

9 Persentase sarana air minum yang

dilakukan pengawasan di pelabuhan/

bandara sehat

S : Telah terpenuhi, targetnya

sarana air minum diwilayah kerja.


perhitungan yaitu jumlah sarana

air minum yang diawasi dibagi

jumlah sarana air minum yang

ada.

A :Telah terpenuhi dengan

menyesuaikan SDM yang ada di

wilker.


merupakan salah satu tusi KKP

T :Waktu kegiatan 1 tahun

kegiatan

10 Persentase pelabuhan/ bandara sehat S :Telah terpenuhi, sasarannya

wilayah kerja yang melaksanakan

wilayah kerja yang melakukan


sosialisasi pelabuhan/bandara

sehat

M :Telah terpenuhi dengan

rumus perhitungan wilayah kerja

yang melakukan sosialisasi

pelabuhan/bandara sehat dibagi

jumlah pelabuhan dan bandara

A :Telah terpenuhi dengan

kualitas SDM dan dukungan dari

lintas sektor diwilayah kerja

khususnya otoritas

pelabuhan/bandara

R :Merupakan salah satu

program Kemenkes RI

T :Waktu pelaksanaan 1 tahun

kegiatan

11 Persentase tempat- tempat umum

yang memenuhi syarat kesehatan di

pelabuhan dan bandara

S :Telah terpenuhi dengan

sasaran fasilitas umum yang ada

di wilayah kerja


rumus perhitungan jumlah TTU

yang memenuhi syarat dibagi

dengan jumlah TTU yang ada .

A :Telah dipenuhi dengan SDM

yang bekerja dalam tim.


merupakan salah satu tusi KKP

T :Waktu pengukuran selama 1

tahun kegiatan.

12 Persentase dokumen perencanaan

dan anggaran disusun sesuai standar

S :Telah terpenuhi dengan target

dokumen perencanaan yang

dihasilkan.


rumus perhitungan jumlah

dokumen perencanaan dibagi

dengan jumlah seluruh dokumen

perencanaan.

A :Target menyesuaikan dengan

kemampuan SDM


merupakan indikator pusat.

T :Waktu pengukuran 1 tahun

kegiatan

13 Persentase dokumen evaluasi dan S :Telah terpenuhi karena


pelaporan disusun sesuai standar mengerucut pada dokumen

evalusi dan pelaporan sesuai

standar


perhitungan yaitu jumlah

dokumen evaluasi dan pelaporan

sesuai standar dengan jumlah

laporan evaluasi.

A :Target sudah menyesuaikan

dengan kemampuan SDM .


merupakan salah satu indikator

pusat.

T :waktu pengukuran 1 tahun

kegiatan

14 Persentase layanan administrasi


S :Telah terpenuhi karena focus

pada layanan adminstrasi sesuai

standar


perhitungan rumus jumlah

layanan administrasi


dibagi dengan jumlah layanan

administrasi kepegawaian KKP

A :Target sesuai dengan

kemampuan SDM.



pusat.


kegiatan.



S :Telah terpenuhi karena

mengerucut kelayanan

ketatausahaan dan

kerumahtanggaan KKP

M :telah terpenuhi dengan rumus

perhitungan jumlah layanan

ketatausahaan yang

dilaksanakan dibagi dengan

jumlah seluruh layanan

ketatausahaan dan

kerumahtanggaan

A :Target sesuai dengan

kemampuan SDM yang ada

R : Telah dipenuhi karena


merupakan indikator pusat

T :waktu pengukuran 1 tahun

kegiatan .

16 Persentase sarana dan prasarana

untuk memenuhi standar

S :Telah terpenuhi karena

mengerucut pada sarana dan

prasarana pendukung tupoksi

KKP


rumus perhitungan yaitu jumlah

sarana dan prasarana yang

memenuhi standar dibagi dengan

jumlah sarana dan prasarana

yang tercantum dalam anggaran

A : Target menyesuaikan dengan

kemampuan SDM



pusat.


kegiatan.

Pada tahun 2018, sesuai dengan kesepakatan hasil pertemuan bulan November

tahun 2017 bahwa seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan akan menyeragamkan Indikator

Kinerja. Untuk KKP Kelas III Merauke dari 16 indikator kinerja yang ada, hanya dipilih 12

indikator.Kinerja indikator dari Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular ini tidak

dipilih karena perubahan nomenklatur organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan Dan

Pengendalian Penyakit sehingga alokasi anggaran kegiatan PTM dan implementasi KTR

di tiadakan.

Tabel 5.3 Indikator Kinerja KKP Kelas III Merauke Merauke Tahun 2015 s.d 2019

(dilaksanakan Tahun 2018 s.d 2019)

No Indikator Cara Perhitungan

1 Jumlah alat angkut sesuai dengan

standar kekarantinaan kesehatan

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC,

dalam 1 tahun

2

Persentase respon sinyal

kewaspadaan dini (SKD), KLB dan

bencana di wilayah layanan KKP

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/ bandara

yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah

SKD KLB dikali 100%

3

Jumlah deteksi dini dalam rangka

cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec, dan

hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik

layanan lainnya dalam 1 tahun

4 Jumlah pelayanan kesehatan pada Akumulasi jumlah posko yang melakukan


situasi khusus pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal,

tahun baru, dan lainnya dalam satu tahun

5

Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD

yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang memiliki

kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen

rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

6

Jumlah sertifikat/ surat ijin layanan

kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan

Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang,

sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin

angkut jenazah, jumlah penerbitan/ legalisasi ICV

dalam 1 tahun

7


yang memenuhi syarat- syarat

sanitasi

Akumulasi jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD

yang mempunyai TPM memenuhi syarat layak/

laik hygiene, tempat penyediaan air bersih

memenuhi syarat kesehatan

8


bebas vekor pada wilayah perimeter

dan buffer area

Akumulasi jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD

dengan nilai indeks pinjal < 1, HI Perimeter= 0, HI

buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles,

kepadatan kecoa rencah dan kepadatan lalat < 6,

dalam 1 tahun

9 Jumlah orang yang melakukan

skrining penyakit menular langsung

Akumulasi jumlah orang yang melaksanakan

skrining penyakit menular meliputi penyakit TB,

HIV/AIDS, dan lainnya dalam 1 tahun

10 Jumlah dokumen dukungan

manajemen dan tugas teknis lainnya

Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40

dokumen terdiri dari RKAKL/ DIPA (awal dan

revisi) 2 dok, Laptah 1 dok, Lap Keuangan 2 dok,

Laporan BMN 2 dok, LAKIP 1 dok, Profil 1 dok,

proposal PNBP 1 dok, dokumen kepegawaian 2

dok (kontrak dan penilaian), E-monev DJA 12

dok, E-monev Bappenas 4 dok, LEB 12 dok

11 Jumlah peningkatan kapasitas SDM

bidang P2P

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas

bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam

kurun waktu 1 tahun

12 Jumlah pengadaan sarana

prasarana

Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat

kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,

kendaraan dalam waktu 1 tahun

Tabel 5.4 Hasil Analisa SMART terhadap Indikator Kinerja


KKP Kelas III Merauke Tahun 2015 s.d 2019

(dilaksanakan Tahun 2018 – 2019)

No Indikator Kaidah SMART

1 Jumlah alat angkut sesuai dengan

standar kekarantinaan kesehatan

S :Telah dipenuhi dengan sasaran jumlah

sertifikat alat angkut yang diterbitkan yaitu PHC

dan SSCEC

M :Telah terpenuhi dengan rumus perhitungan

akumulasi jumlah penerbitan sertifikat

A : Telah dipenuhi dengan menyesuaikan beban

kerja SDM yang ada

R : Telah memenuhi kriteria karena merupakan

tusi KKP

T : Telah dipenuhi, yaitu selama 1 tahun anggaran

2

Persentase respon sinyal

kewaspadaan dini (SKD), KLB dan

bencana di wilayah layanan KKP

S : Telah dipenuhi dengan sasaran sinyal SKD

KLB yang direspon

M : Telah dipenuhi dengan rumus perhitungan:

jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan yang

direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD

KLB dikali 100%


kerja SDM yang ada


tusi KKP

T : Telah dipenuhi, yaitu selama 1 tahun anggaran

3

Jumlah deteksi dini dalam rangka

cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit

S : Telah dipenuhi dengan sasaran alat angkut

yang diperiksa dan sarana pelayanan kesehatan

yang diambil datanya

M : Telah dipenuhi dengan rumus perhitungan :

akumulasi jumlah sertifikat COP dan pemeriksaan

surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam

satu tahun


kerja SDM yang ada

R : Telah memenuhi kriteria merupakan Tusi KKP

T : Telah dipenuhi,yaitu selama 1 tahun anggaran

4 Jumlah pelayanan kesehatan pada

situasi khusus

S : Telah dipenuhi, dikhususkan hanya pelayanan

dan penanganan kesehatan pada kondisi matra

(hari raya idul fitri, natal, dan tahun baru, dan

situasi lainnya)



jumlah posko yang melakukan pelayanan

kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru,

dan lainnya, 5 posko dalam satu tahun

diantaranya Pos Bandara Mopah, Pos Pelabuhan

Laut Merauke, Pos PLBD Sota, Pos Pelabuhan

Laut Agats, Pos Pelabuhan Laut Bade.

A : Telah dipenuhi dengan menyesuaikan SDM

yang ada

R : Telah dipenuhi karena sesuai dengan kondisi

yang ada di KKP Merauke

T : Waktu pengukuran selama 1 tahun anggaran

5


yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

S :Telah dipenuhi dengan sasaran KKP induk dan

wilker yang telah mempunyai rencana kontijensi


jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki

kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen

rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah


kerja SDM yang ada


Tusi KKP

T : Telah dipenuhi, yaitu selama satu tahun

anggaran

6

Jumlah sertifikat/ surat ijin layanan

kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan

S : Telah terpenuhi, karena targetnya jelas yaitu

jumlah sertifikat yang akan dikeluarkan yaitu

sertifikat izin laik terbang, KIR kesehatan,


angkut jenazah, jumlah penerbitan /legalisasi ICV,

dan sertifikat obat- obatan dan alat

kesehatan/P3K kapal


jumlah sertifikat izin laik etrbang, KIR kesehatan,


angkut jenazah, jumlah penerbitan /legalisasi ICV,

dan sertifikat obat- obatan dan alat

kesehatan/P3K kapal dalam saty tahun


kerja SDM yang ada



Tusi KKP


anggaran

7


yang memenuhi syarat- syarat

sanitasi

S : Telah terpenuhi karena yang akan menjadi

target adalah sarana TPM, sarana PAB, dan

sarana TTU di wilayah pelabuhan

M : telah dipenuhi dengan rumus perhitungan:

- Jumlah sarana TPM terawasi dengan

kriteria baik dibagi 2 kali jumlah TPM dikali

70%

- Jumlah sarana PAB terawasi dengan

kriteria baik dibagi 2 kali sarana PAB

yangada di pelabuhan dikali 70%

- Jumlah sarana TTU terawasi dengan

kriteria baik dibagi 2 kali saran TTU yang

ada di pelabuhan dikali 70%


yang ada, dengan luas cakupan wilayah sesuai

masing- masing wilayah kerja


Tusi KKP


anggaran

8


bebas vekor pada wilayah perimeter

dan buffer area

S : Telah terpenuhi karena yang akan menjadi

target adalah index pinjal, HI Parameter, HI buffer,

kepadatan kecoa, kepadatan lalat di wilayah

pelabuhan

M : telah dipenuhi dengan perhitungan nilai index

pinjal ≤ 1,HI perimeter = 0, HI buffer < 1,

kepadatan kecoa < 2, kepadatan lalat < 6 di

wilayah pelabuhan


yang ada, dengan luas cakupan wilayah sesuai

masing- masing wilayah kerja


Tusi KKP


anggaran

9 Jumlah orang yang melakukan S : Telah dipenuhi dengan fokus pada masalah


skrining penyakit menular langsung kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung


jumlah orang yang melaksanakan skrining

penyakit menular

A : Telah dipenuhi dengan menyesuaikan kondisi

masing- masing wilayah kerja yang ada


program utama Kementerian Kesehatan


anggaran

10 Jumlah dokumen dukungan

manajemen dan tugas teknis lainnya

S : Telah dipenuhi dengan mengerucutkan

masalah hanya pada 11 jenis dokumen antara

lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan

Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profi, Proposal

PNBP, Dokumen Kepegawaian, e-monev DJA, e-

monev Bappenas, LEB dalam satu tahun

M : Telah dipenuhi dengan jumlah perhitungan :

akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40

dokumen terdiri dari RKAKL/DIPA awal dan revisi

2 dok, Laporan Tahunan 1 dok, Laporan

Keuangan 2 dok, Laporan BMN 2 dok, Lakip 1

dok, Profil 1 dok, Proposal PNBP 1 dok, Dokumen

Kepegawaian 2 dok, e-monev DJA 12 dok, e-

monev Bappenas 4 dok, LEB 12 dok

A : Target sudah menyesuaikan dengan

kemampuan SDM


Tusi KKP


anggaran

11 Jumlah peningkatan kapasitas SDM

bidang P2P

S :Telah dipenuhi dengan mengerucutkan

masalah hanya pada jumlah

M : Telah dipenuhi denganrumus perhitungan :

Akumulasi jumlah pengadaan tanah,gedung,alat

kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,

kendaraan dalam satu tahun.

A : Target telah disesuaikan dengan anggaran

yang tersedia

R : Sarana dan prasarana yang diadakan sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan


fungsi KKP

T : Telah terpenuhi yaitu selama satu tahun

12 Jumlah pengadaan sarana

prasarana

S : Telah dipenuhi dengan mengerucutkan

masalah hanya pada jumlah pengadaan sarana

dan prasarana

M :Telah dipenuhi dengan rumus perhitungan:

Akumulasi jumlah pengadaan tanah,gedung,alat

kesehatan,fasilitas penunjang perkantoran,

kendaraan dalam satu tahun.

A : Telah dipenuhi sesuai terget yang ditentukan

R : Telah dipenuhi sarana dan prasarana sesuai

tusi KKP

T : Telah terpenuhi yaitu selama satu tahun

kegiatan

C. PELAPORAN

Kegiatan pelaporan adalah betuk dari akuntabilitas atas pelaksanana tugas yang

diberikan oleh atasan diataranya melalui penetapan kinerja, turunan kinerja, sasaran

kinerja pegawai, on job description, surat keputusan dan atau melalui surat perintah

tugas yang menunjang untuk pencapaian kinerja satker.Pelaksanaan program yang baik

akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan pelaporan kegiatan yang handal.

Pelaporan sebagai bentuk evaluasi untuk menilai keberhasilan program antara lain

laporan evaluasi kinerja, laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan akuntabilitas

kinerja.


BAB VI

PENUTUP

Revisi tahun 2019 atas Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2015-2019 ini dimaksudkan untuk selalu melakukan

penyesuaian dan uptade adanya perubahan regulasi yang berhubungan dokumen RAK

ini salah satunya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Kepmenkes

Nomor: HK.0107 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kemenkes yang

mengakibatkan Kepmenkes 52 Tahun 2015 tidak berlaku lagi dan adanya perubahan

SOTK Kemenkes sehingga mengharuskan adanya Revisi Renstra dan Revisi RAP

Ditjen P2P Tahun 2015-2019, selalu berkesinambungan dengan dokumen RKT tahun

2019, Dokumen RKA-KL TA.2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019

yang ditetapkan pada bulan Desember 2018.

Dokumen Rencana RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun

2015-2019 revisi-IV Tahun 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua

bagia/seksie pada Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu tertentu

sampai dengan tahun 2019. Dengan tersusunnya revisi-VI tahun 2019 atas Dokumen


RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2015-2019 ini diharapkan

dapat mewujudkan visi, misi dan strategi yang telah ditentukan serta hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

laporan kinerja tahunan, rencana kinerja tahunan (RKT), perencanaan kegiatan dan

penganggaran dalam RKAK-KL, serta penetapan kinerja (PK) Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Merauke tahun yang akandatang.

Dalam penyusunan revisi-IV atas dokumen RAK ini masih banyak kekurangannya

baik dari segi penulisaan maupun isi atau substansinya, maka dalam rangka

penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian terhadap

substansi dari RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2015-2019

secara terus menerus melalui kegiatan reviu secara berkala sekurang-kurangnya

dilakukan 1 kali dalam setiap tahunnya, sesuai dengan perkembangan, perubahan dan

dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.


Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE

TAHUN 2015 – 2019

No Program Kegiatan

Sasaran Indikator Kinerja DO CARA PERHITUNGAN 2015 2016 2017 2018 2019

1 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara

Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan

1 Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan

Jumlah alat angkut yang diperiksa di Wilayah Kerja

Kanantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

Jumlah kapal dalam karantina yang diperiksa sesuai standar

kekarantinaan kesehatan dibagi dengan jumlah kapal dalam karantina dikali 100%

100 100 100 100 100

2 Persentase pelabuhan/ bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk Negara

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan Deteksi dini dan respon KKM di Wilayah Kerja

KKP Kelas III Merauke

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/ bandara yang

direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB dikali

100%

50 60 70 80 100

3 Persentase pelabuhan/ bandara yang melaksanakan pengendalian faktor risiko dengan kondisi matra

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan surveilans dan

pengendalian faktor risiko pada situasi matra di Wilayah Kerja

KKP Kelas III Merauke

Jumlah pelabuhan/ bandara yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada kondisi matra

dibagi jumlah kondisi matra lapangan dikali 100%

100 100 100 100 100

4 Persentase pelabuhan/ bandara yang mempunyai

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai dokumen rencana kontijensi dalam menghadapi penanggulangan kedaruratan

Pelabuhan/ bandara yang memiliki kesiapsiagaam berupa

dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

30 45 60 80 100


kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarat

kesehatan masyarakat berpotensi wabah dibagi jumlah pelabuhan/ bandara di

wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

dikali 100%

5 Persentase pelabuhan/ bandara yang melakukan pengendalian vektor

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang

melaksanakan pengendalian vektor terpadu di KKP Kelas III

Merauke

Wilayah pelabuhan yang telah melaksanakn pengendalian vektor terpadu dibagi jumlah

pelabuhan/ bandara di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan

Merauke dikali 100%

100 100 100 100 100

6 Persentase pelabuhan/ bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung


melaksanakan Deteksi dini penyakit menular langsung di Wilayah Kerja KKP Kelas III

Merauke

Pelabuhan/ bandara yang telah melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

dibagi jumlah pelabuhan/ bandara di wilayah KKP Kelas

III Merauke dikali 100%

100 100 100 100 100

7 Persentase pelabuhan/ bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM


melaksanakan Deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) di

Wilayah Kerja KKP Kelas III Merauke

Pelabuhan/ bandara yang melaksanakan kegiatan

pembinaan Pos PTM dibagi jumlah pelabuhan/ bandara

yang ada di wilayah KKP Kelas III Merauke dikali 100%

100 100 100 100 100

8 Persentase pelabuhan/ bandara dan PLBD yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai wilayah kawasan tanpa rokok (KTR) di Wilayah Kerja KKP Kelas III Merauke

Jumlah pelabuhan/bandara dan PLBDyang melaksanakan

kebijakan kawasan tampa rokok ( KTR) dibagi jumlah

pelabuhan, bandara dan PLBD di wilayah KKP Kelas III Merauke dikali 100 %

15 45 75 100 100

9 Persentase sarana air bersih yang dilakukan pengawasan di

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai sarana air bersih

yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja KKP Kelas III

Merauke

Jumlah sarana air bersihyang diawasi dibagi jumlah sarana

air minum yang ada di pelabuhan dikali 100%

100 100 100 100 100


pelabuhan/ bandara sehat

10 Persentase pelabuhan/ bandara sehat

Jumlah pelabuhan/bandara yang melakukan sosialisasi Pelabuhan/Bandara sehat di Wilayah Kerja KKP Kelas III

Merauke

Pelabuhan yang telah melaksanakan kawasan

pelabuhan/ bandara sehat dibagi jumlah pelabuhan/

bandara dan PLBD yang ada di wilayah Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Merauke dikali 100%

0 100 100 100 100

11 Persentase tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat Hygiene sanitasi tempat umum di Wilayah

Kerja KKP Kelas III Merauke

Jumlah pelabuhan/bandara yang mempunyai TPM

memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air

bersih memenuhi syarat kesehatan dikali 100%

60 70 80 90 100

12 Persentase dokumen perencanaan dan anggaran disusun sesuai standar

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan

dalam satu tahun anggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran sesuai standar peraturan menteri keuangan dibagi dengan jumlah seluruh dokumen perencanaan dan

anggaran dikali 100 %

100 100 100 100 100

13 Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan disusun sesuai standar

Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan dalma

satu tahun anggaran

Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh dokumen evaluasi dan

pelaporan dikali 100 %

100 100 100 100 100

14 Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar

Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan

dalam satu tahun

Jumlah pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan jumlah peserta peningkatan

SDM KKP dibagi dengan jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan serta peningkatan

SDM dikali 100 %

100 100 100 100 100


Jumlah layanan ketatusahaan dan kerumahtanggan yang

dilaksanakan dalam satu tahun

Jumlah layanan ketatausahaan dan kerumahtanggan yang dilaksanakan dibagi dengan

jumlah seluruh layanan

100 100 100 100 100



ketatausahaan dan kerumatanggan dikali 100%

16 Persentase sarana dan prasarana untuk memenuhi standar

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran

Jumlah jenis pengadaan tanah. Gedung, alat kesehatan,

fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dikali

100%

50 55 60 64 69


Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)


TAHUN 2018 – 2019

No Program Kegiatan

Sasaran Indikator Kinerja DO CARA PERHITUNGAN 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kab/ Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1 Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai standar kekarantinaan

kesehatan dengan hasil sertifikat PHQC,SSCEC,SSCC

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC,

dalam 1 tahun

0 0 0 2789 5000

2 Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD) KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

1. Jumlah sinyal SKD KLB yang direspon kurang dari 24 jam

2. Jumlah laporan sinyal yang diterima

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/ bandara yang

direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB dikali

100%

0 0 0 95% 100%

3 Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Jumlah deteksi dini dilakukan dipelabuhan/Bandara

(COP,Gendet) dan diklinik layanan lainnya (surveilans rutin)

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec, dan hasil

pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya

dalam 1 tahun

0 0 0 500 700

4 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada situasi

khusus tertentu seperti lebaran,natal, tahun baru dan

lain-lain

Akumulasi jumlah posko yang melakukan

pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru, dan lainnya dalam

satu tahun

0 0 0 6 10


5 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki kebujakan

kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang

memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa

dokumen rencana kontijensi penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

0 0 0 3 2

6 Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan

permintaan/permohonan yang diterima. Jenis sertifikat yang

diterbitakan antara lain; jumlah sertifikat ijin laik terbang, jumlah sertifikat ijin angkut orang sakit,

jumlah sertifikat ijin angkut jenazah, jumlah

penerbitan/legalisasi ICV

Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit,

sertifikat izin angkut jenazah, jumlah

penerbitan/ legalisasi ICV dalam 1 tahun

0 0 0 1500 1500

7 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria

baik, TPM dan TTU memenuhi syarat layak/laik Hygiene , tempat

penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan

Akumulasi jumlah pelabuhan/ bandara/

PLBD yang mempunyai TPM memenuhi syarat

layak/ laik hygiene, tempat penyediaan air bersih

memenuhi syarat kesehatan

0 0 0 3 3

8 Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vekor pada wilayah perimeter dan buffer area

Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD dengan nilai indeks

pinjal ≤ 1 , HI Perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles , kepadatan

kecoak rendah dan kepadatan lalat < 6

Akumulasi jumlah pelabuhan/ bandara/

PLBD dengan nilai indeks pinjal < 1, HI Perimeter= 0,

HI buffer < 1, tidak ditemukan larva

anopheles, kepadatan kecoa rencah dan

kepadatan lalat < 6, dalam 1 tahun

0 0 0 1 3

9 Jumlah Jumlah orang yang Akumulasi jumlah orang 0 0 0 500 600


orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

melakukan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB,

HIV/AIDS dan lainnya

yang melaksanakan skrining penyakit menular

meliputi penyakit TB, HIV/AIDS, dan lainnya

dalam 1 tahun

10 Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Dokumen dukungan manajemen pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak :

1. RKAKL/DIPA

2. LAPTAH

3. Laporan Keuangan

4. Laporan BMN

5. LAKIP

6. Profil

7. Proposal PNBP

8. Dokumen Kepegawayan

9. E-monev Bapennas (PP 39)

10. Laporan Executive bulanan (LEB)

11. Emonev DJA

Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40

dokumen terdiri dari RKAKL/ DIPA (awal dan

revisi) 2 dok, Laptah 1 dok, Lap Keuangan 2 dok, Laporan BMN 2 dok,

LAKIP 1 dok, Profil 1 dok, proposal PNBP 1 dok,

dokumen kepegawaian 2 dok (kontrak dan

penilaian), E-monev DJA 12 dok, E-monev

Bappenas 4 dok, LEB 12 dok

0 0 0 40 40

11 Jumlah pengadaan sarana prasarana

Jumlah pengadaan:

1. Tanah

2. Gedung

3. Alat Kesehatan

4. Fasilitas penunjang perkantoran

Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung,

alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,

kendaraan dalam waktu 1 tahun

0 0 0 19 7

12 Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti SDM KKP dala kurun

waktu 1 tahun

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu 1 tahun

0 0 0 2 5


Lampiran 3

MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE TAHUN 2015-2019

PROGRAM SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT

TARGET/SATUAN ALOKASI (Ribuan) P.Jawab Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilance kekarantinaan kesehatan matra

Persentase layanan pelaksanaan surveilance dan karantina kesehatan diPelabuhan/Bandara/PLBDN yang ditingkatkan

Persentase 85 100 100 100 100 1,205,940 1,319,037 1,605,000 171,735 183,756 PKSE

Persentase Sarana dan Prasarana Surveilance dan Karantina Kesehatan yang ditingkatkan

Persentase 95 100 100 100 100 207,072 267,734 275,748 295,050 PKSE

Persentase SDM Surveilance Surveilance dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN, yang meningkat kualitasnya

Persentase 90 100 100 100 100 285,347 390,065 9,699 10,377 PKSE

Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

Persentase sarana dan prasarana Pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik yang ditingkatkan

Persentase 90 95 95 100 100 80,940 200,000 300,000 400,000 PRL & KLW

Persensentase layanan pelaksanaan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik yang ditingkatkan

Persentase 85 95 95 100 100 455,785 437,515 690,000 700,000 720,000 PRL & KLW

Menurunnya angka kesakitan dan kematian serta upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase layanan pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular dipelabuhan/PLBDN/Bandara


Persentase sarana prasarana Pengendalian Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Persentase 100 100 100 100 65,000 190,000 260,000 300,000 PRL & KLW

Persentase SDM yang meningkat dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Persentase 100 100 100 100 25,900 100,000 180,000 250,000 PRL & KLW

Peningkatan Penurunan angka kesakitan dan kematian

Persentase layanan pelaksanaan pengendalian penyakit menular langsung



akibat penyakit menular langsung

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA

Persentase 90 95 95 95 95 6,014,337 6,296,260 9,360,260 11,600,000 15,600,000 Subag

TU

Catatan :

1. IndikatorKinerja yang relevandengantugaspokokdanfungsikesehatanpelabuhan 2. Alokasianggarankegiatantahun 2015-2019 belumtermasukdenganalokasianggaranpeningkatansarana/prasarana 3. Alokasianggarandapatmengalamiperubahanmengacupadaperkembangankebijakan program KementrianKesehatan


MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KEGIATAN SATKER KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN SATKER DETAIL KEGIATAN SAT

TARGET/SATUAN ALOKASI (Ribuan)

P.J LOK.

2015 201

6 201

7 2018 201

9 2015 2016 2017 2018 2019

Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian serta upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase layanan pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular dipelabuhan/PLBD yang ditingkatkan

Pemetaan kualitas air minum (Lokasi)

Uji petik kualitas air minum di wilayah kerja KKP

Wilker 4 4 4 4 4 150.000 160.500 171.735 183.756

Rencana Kerja bidang peny kawasan

Pembentukan POKJA Pelabuhan Sehat

Lap 1 1 1 1 1 240.509 257.734 275.748 295.050

Wilker

Rencana kerja dibidang penyehatan permukiman

Pelaksanaan Inpeksi Sanitasi pada perumahan di Wilker KKP

Bln 1 1 1 1 1

20.700 22.149 23.699 25.357

PRL & KLW

Wilker

Rencana kerja dibidang penyehatan TTU(Lokasi)

Kewaspadaan dini Bidang Kesling di Embarkasi/Debarkasi haji

Lap 1 1 1 1

8.472 9.065 9.699 10.377

PRL & KLW

Wilker

Peta kualitas TTU (Dokumen)

Inspeksi sanitasi di TTU (pondok pesantren,sekolah,hotel) di wilker KKP

Lap 1 1 1 1

44.341 47.444 50.765 54.318 PRL & KLW

Wilker

Pembinaan dan pengawasan Tempat-tempat umum(bandara/pelabuhan, di buffer wilker)

Wilker 3 3 3 3 3

15.525 16.611 17.777 19.021 PRL & KLW

Wilker

Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan(Unit)

Pembinaan dan pengawasan TPM

TPM 3 4 4 4 4

55.000 58.850 62.969 67.103

PRL & KLW

Wilker

Tenaga terlatih bidang penyehatan TPM (orang)

Peningkatan pengetahuan penjamah makanan

org 30 30 30 30 30

8.475 9.065 9.699 10.377

PRL & KLW

Wilker

Sarana dan prasarana di bidang penyehatan TPM (Unit)

Bahan pengawasan kualitas TPM

Pkt 4 6 6 6 6

145.200 155.364 166.239 177.875

PRL & KLW

Induk

Persentase Kelompok khusus Deteksi dini dan Wilker 3 4 4 6 6 18.63 26.570 28.429 39.868 66.450 PRL Wilker


sarana prasarana Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

yang melakukan pemeriksaan Faktor Risiko PTM (kelompok khusus)

monotoring Faktor Risiko PTM dan cidera di wilker pelabuhan/bandara

0 &KLW

Pelatihan Petugas Pengendalian PTM

org 2 2 4 4 4 27.16

9 54.338 58.041 62.103 6.981

PRL & KLW

Induk

Surveilans FR PTM Masyarakat Khusus

Lap 3 4 4 4 4 2.307 5.700 6.099 6.525 30.710 PRL & KLW

Wilker

Perempuan Usia 30-50 th yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (orang)

Sosialisasi deteksi dini kanker kepada masyarakat

Lap 2 2 2 2 2 10.71

0 15.710

20.710

25.710 30.710 PRL & KLW

Wilker

Penyediaan media informasi kanker kepada masyarakat

Lbr 200 200 200 200 200 71.33

2 100.000

150.000

200.000 250.000 PRL & KLW

Induk

Penyediaan Bahan Habis Pakai

Pkt 1 1 1 1

30.000 50.000 60.000 70.000

PRL & KLW

Induk

Pengumpulan Data

Lap 1 1 1 1 1

5.000 7.000 9.000 11.000

Surveilans PPTM di Wilayah Kerja

Lap 2 2 2 2 2 2.307

2.307 2.420 2.540 3.400

PRL & KLW

Wilker

Penduduk usia > 15 tahun yang telah dilakukan pemeriksaan obesitas telah dilakukan pemeriksaan tekanan darah (orang)

KIE Lap 1 1 1 1 1 10.000 15.000 20.000 30.000

Peningkatan kapasitas untuk deteksi dini hipertensi

Orng 100 200 250 300 300 15.99

7 25.171 35.206 50.700 60.700

PRL & KLW Induk

Sosialisasi pengendalian hipertensi

orng 100 200 250 300 300 8.601 9.203 9.847 10.563 PRL & KLW

Monitoring dan deteksi dini tekanan darah dan tindak lanjut dini dipelabuhan dan bandar udara

orng 100 200 250 300 300 6.238 16.238 25.551 35.737 PRL & KLW

Wilker

Persentase SDM yang meningkat dalam pengendalian

Fasilitas pelayan kesehatan primer yang melakukan penangan kasus hipertensi

KIE Lap 1 1 1 1 1 10.000 15.000 20.000 30.000 Induk

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tatalaksana

Orng 2 4 4 4

35,206 70,412 70,412 70,412 PRL & KLW

Induk


penyakit tidak menular

(Fasyankes Primer) sosialisasi pengendalian hipertensi

Orng 100 200 250 300 300

8,601 9,203 9,847 10,563 PRL & KLW

Surveilans Hipertensi

Lap 2 3 4 4 4

2,539 3,539 4,539 5,539 PRL & KLW

Wilker

Jumlah penduduk dengan kasus DM yang berobat ke Fasyankes Primer

Peningkatan kapasitas untuk deteksi dini DM

Orng 2 3 3 3 27,168 40,752 40,752 40,752 PRL & KLW

Induk

Monotoring dan evaluasi

Lap 1 1 1 1 1 3.000 3.210 3,434 3,674

PRL & KLW

Induk

Layanan upaya berhenti merokok di fasyankes primer (layanan)

Advokasi dan sosialisasi upaya berhenti merokok

Lap 1 1 1 1

PRL & KLW

Induk

Melaksanakan upaya berhenti merokok

Lap 1 1 1 1 7.000 7.490 8,014 8,575

PRL & KLW

Wilker

Pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan berupa penurunan proporsi perokok (jumlah penduduk)

Peningkatan kapasitas SDM

Orng 2 4 4 4 27,169 29.070 31,104 33,281

PRL & KLW Induk

Workshop peningkatan upaya pengendalian masalah kesehatan dengan lintas sektor

Lap 1 1 1 1

20.000 21.400 22,904 24,507 PRL & KLW

Induk

Pelaksanaan monitoring pengawasan penegakan KTR

Lap 1 1 1 1

16,238 16.238 25,551 35,737

PRL & KLW

Wilker


MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KEGIATAN SATKER KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE TAHUN 2015 - 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN SATKER

DETAIL KEGIATAN SAT TARGET/SATUANS ALOKASI (Ribuan)

P.J LOK

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Persentase layanan pelaksanaan pengandalian penyakit menular langsung dipelabuhan/bandara /PLBD

Layanan HIV/AIDS oleh KKP (wilker)

Advokasi,sosialisasi dan KIE program pengendalian HIV/AIDS diwilayah kerja KKP

Lap 1 1 1 1 1 5,524 5.910 6,323 6,765 7,238 PRL & KLW

Induk

Sosialisasi NSPK program pengendalian HIV/AIDS bagi petugas KKP

Lap 3 3 3 3 3 16,24 16,24 25,55 35,737 PRL & KLW

Induk

Pengembangan SDM berupa pelatihan , seminar dll. Program pengendalian HIV/AIDS bagi petugas KKP dan Masyarakat di wilayah kerja KKP

Lap 1 1 2 2 2 36,23 36,23 72.450 77,52 82,947 PRL & KLW

Induk

Penguatan jejaring kerja dan partisipasi masyarakat program pengendalian HIV/AIDS di wilayah kerja KKP

Lap 3 3 3 3 5.910 6,323 6,765 7,238 PRL & KLW

Induk

Penemuan kasus dini HIV/AIDS pada populasi berisiko, termasuk konseling dan testing HIV serta pendistribusian kondom diwilayh

Wilker 4 4 4 4 4 59,07 63,2 67,62 72,36 77,419 PRL & KLW

Wilker


kerja KKP

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian HIV/AIDS di wilayah kerja KKP

Wilker 2 2 2 2 2 5,524 5.910 6,383 6,829 7,307 PRL & KLW

Wilker

Surveilance epidemiologi dan sistem informasi pengendalian HIV/AIDS dan PMS di wilayah KKP

Lap 4 4 4 4 4 6,643 7,108 7,605 8,137 8,706 PRL & KLW

Wilker

Layanan IMS pada populasi berisiko oleh KKP (wilker)

Advokasi, sosialisasi dan KIE program pengendalian PMS diwilayah kerja KKP

Wilker 2 2 3 4 5.910 6,323 6,765 7,238 PRL & KLW

Wilker

Sosialisasi NSPK program pengendalian PMS bagi petugas KKP

Lap 1 1 1 1 16,24 16,24 25,55 35,737 PRL & KLW

Induk

Pengembangan SDM berupa pelatihan , seminar dll. Program pengendalian PMS bagi petugas KKP dan Masyarakat di wilayah kerja KKP

Org 2 3 4 5 36,23 72.450 77,52 82,947 PRL & KLW

Induk

Penguatan jejaring kerja dan partisipasi masyarakat program pengendalian PMS di wilayah kerja KKP

Lap 1 1 1 4 5.910 6,323 6,765 7,238 PRL & KLW

Induk

Penemuan dan tatalaksana kasus PMS pada populasi berisiko diwilayah KKP

Wilker 3 3 3 3 63,2 67,62 72,36 77,419 PRL & KLW

Wilker


Pelaksanaan skrining TB melalui pengamatan cegah tangkal (orang)

Sosialisasi TB pada kelompok risti diwilayah kerja KKP

Wilker

1 1 1 1 16,24 16,24 25,55 35,737

PRL & KLW

Wilker

Skrining TB terhadap orang yang keluar masuk negara dan dilingkungan wilayah kerja KKP Wilker

1 1 1 1

63,2 67,62 72,36 77,419 PRL & KLW

Wilker

Jejaring kerja P2TB antara KKP dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota Lap

1 1 1 1 5,910 6,383 6,829 7,307 PRL & KLW

Wilker

Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan atau advokasi tentang tifoid pada kelompok berisiko (Kab/Kota)

Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi

Dok 1 1 1 16,24 16,24 25,55 35,737 PRL & KLW

Induk

Penyebarluasan informasi melalui media KIE

2 2 2 10.000 11.000 12.000 13.000 PRL & KLW

Wilker

Kab/kota dengan cakupan penemuan pnemonia balita minimal 80% (Daerah)

Deteksi dini penyakit saluran napas yang berpotensi PHEIC/kedaruratan dipintu masuk negara

1 1 1 63,2 67,62 72,36 77,419 PRL & KLW

Wilker

Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Persentase sarana dan prasarana pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik yang ditingkatkan

Pengamatan faktor risiko dan sumber penular DBD (laporan)

Fogging dilingkungan perimeter dan buffer

4 4 5 5 5 78,36 78,36 82,22 107,8 107,81 PRL & KLW

Wilker

Larvasida dilingkungan perimeter dan buffer

4 4 5 6 6 7,161 7,161 9.850 9.850 10.250 PRL & KLW

Wilker

Penyediaan bahan dan alat pengendalian vektor DBD

1 1 1 1 1 226,6 226,6 226,6 226,6 226.584 PRL & KLW

Induk

Koordinasi dan konsultasi kegiatan

1 1 1 1 27,17 29.070 31,1 33.281 PRL & KLW

Induk


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN SATKER

DETAIL KEGIATAN SAT TARGET/SATUAN ALOKASI (Ribuan)

P.J LOK

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Monev p2 Malaria di wilayah kerja KKP

1 1 1 1 20.50

0 21.935 23.470 25.112

PRL & KLW

Induk

Masa Faver Survey untuk setiap kedatangan penumpang dari daerah endemis malaria di wilayah pelabuhan dan bandara

1 1 1 19.61

6 20.991 22.460 24.032

PRL & KLW

Wilker

Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam P2 Malaria 3 3 3

41.169 53.169 53.169 PRL & KLW

Induk

Koordinasi LS/LP dalam upaya peran KKP dalam P2 Malaria 1 1 1

29.070 31.104 33.281 Induk

Pengamatan Surveilans dalam 1 1 1 1 19.61 20.991 22.460 24.032 PRL Wilker

Kampanye PSN massal

3 3 3 3 15.000 24.000 30.000 35.000 Wilker

Uji kerentanan insectisida/larvasida arbovirosis

1 1 1 1 8.600 9.600 11.600 12.600 PRL & KLW

Wilker

Pembentukan dan pelatihan jumantik

1 1 1 1 1 24,15 24,15 25,33 33,21 33.211 PRL & KLW

Induk

Pertemuan sosialisasi LP/LS

1 1 1 1 27,17 29.070 33,26 33.281 PRL & KLW

Wilker

Pengamatan faktor risiko dan sumber penular malaria (laporan)

Pengobatan dan penatalaksana kasus malaria dan bandara

2 2 2 2 25.00

0 27.000 30.000 32.000 35.000

PRL & KLW

Wilker

Pengamatan kejadian malaria/surveilans migrasi dipelabuhan dan bandara

3 3 3 3 3 18,34 19,62 20,99 22.460 24,032 PRL & KLW

Wilker


faktor risiko dan sumber penular flu burung di wilayah kerja (laporan)

rangka SKD penyakit flu burung (pelacakan kasus /kewaspadaan KLB

8 &KLW

Advokasi pengendalian penyakit flu burung 1 1 1 1

19.61

8 20.991 22.460 24.032

PRL & KLW

Induk

Pengamatan vektor dan binatang pengganggu (Laporan)

Sosialisasi surveilans dan pengendalian vektor bagi LP/LS

3 3 4 6 6 19.61

8 20.991 22.460 24.032 Induk

Pelaksanaan survei vektor dan binatang pengganggu

3 3 4 6 6 157.90

0 157.9

00 220.850

220.850

220.850 PRL & KLW

Wilker

Pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pengganggu di wilayah kerja

3 4 6 6 78.38

1 82.221

107.813

107.813 PRL & KLW

Wilker

Pelatihan tenaga entomolog

1 4 4 4 4 15.997 63.98

8 63.988 63.998 63.998

PRL & KLW

Induk

Pelaksanaan kegiatan survei faktor risiko

3 3 4 6 6 157.90

0 157.9

00 220.850

220.850

220.850 PRL & KLW

Wilker

Alat pengendalian vektor

3 6 8 8 8 25.000 45.00

0 45.000 50.000 50.000

PRL & KLW

Induk

Bahan pengendalian vektor

2 2 3 4 5 67.954 67.95

4 95.046 95.046 95.046

PRL & KLW

Induk

Peningkatan penurunan angka kesakitan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans kekarantinaan kesehatan dan kesehatan

Persentase layanan pelaksanaan surveilans dan karantina kesehatan dipelabuhan/ bandara/PLBN yang ditingkatkan

Investigasi dan penanggulangan KLB(kejadian KLB)

Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi

3 4 5 6 7 48.100 48.10

0 60.622 90.802 100.800 PKSE Wilker

Koordinasi penanggulangan KLB 2 2 2 2

23.20

0 24.824 26.561 28.420 PKSE Induk

Provinsi yang melakukan penguatan kewaspadaan dini KLB penyakit (Dokumen)

Penemuan kasus penyakit potensial KLB 1 1 1 1

86.00

0 90.000

100.000

110.000 PKSE Wilker

Koordinasi kesiapsiagaan dan respon KKM-MD diwilayah 3 3 3 5 6

182.500

182.500

221.044 258.79

1 383.715 PKSE Induk

Monitoring dan evaluasi 1 1 1 1

15.00

0 17.000 21.000 25.000 PKSE Induk

Pelayanan Pelayanan 8 8 8 8 8 31.872 63.74 68.206 72.980 78.066 PRL Wilker


matra kesehatan haji embarkasi dalam kota (hari)

kesehatan 4 &KLW

Pelayanan kesehatan haji debarkasi dalam kota

Pelayanan kesehatan

1 1 1 1 1 1.762 2.762 3.762 5.762 6.762 PRL & KLW

Wilker

Pelayanan kesehatan haji embarkasi luar kota

Pelayanan kesehatan

10 10 10 10 10 36.062 72.06

0 77.093 82.489 88.263

PRL & KLW

Wilker

Penanganan kesehatan pada situasi matra

Penanganan kesehatan

6 6 8 8 10 216.26

6 231.4

04 247.602

264.934

283.479 PRL & KLW

Wilker

Pelabuhan/bandar udara/PLBN yang dilakukan pengawasan alat angku sesuai standar kekarantinaan kesehatan (lokasi)

KIE 3 3 4 5 6 3.671

10.671

21.671 30.671 40.671 PKSE Wilker

Persentase sarsarana dan prasarana surveilans dan kekarantinaan kesehatan yang ditingkatkan

Sistem informasi manajemen kekrantinaan kesehatan

1 1 1 1 1 29.560 31.62

9 33.843 36.212 38.746 PKSE Wilker

Surveilans epidemiologi dan respon faktor risiko KKM dipintu masuk negara

3 4 4 4 4 74.771 80.01

0 86.610 91.553 97.961 PKSE Induk

Penyediaan logistik dan media sosiaisasi

6 6 6 6 22,378 22,37

8 23.475 23.475 23.476 PKSE Induk

Pengawasan lalulintas komoditi OMKABA eksport import

1 1 1 1 PRL & KLW

Wilker

Pelayanan kesehatan

1 1 1 1 1 39,162 39,16

2 41540 41540 41540 PKSE Induk

Peningkatan kemampuan teknis kekarantinaan kesehatan

2 3 4 6 41540 4154

0 42854 42854 42854 PKSE Induk

Koordinasi,integrasi,sikronisasi program karkes dan kespel

1 2 2 2 4285

4 42854 42854 42854 PKSE Induk

Alat kesehatan 10 15 20 25

200.000

200.001 200.00



Persentase SDM surveilans karantina kesehatan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBN yang meningkat kualitasnya

Bahan kesehatan 2 3 4 6

160.000

165.000 170.00


kendaraan khusus 1 1 1 1

500.000

500.000 570.00


Certifikat Of Pratique Pemeriksaan kapal

150 150 180 190 300 26110 26.11

0 26.110 26.110 26.110 PKSE Wilker

Dokumen SSCEC Pemeriksaan kapal

900 1200 1500 1600 1700 35553 35.65

3 3.762 5.762 6.762

PRL & KLW

Wilker

Dokumen rujukan orang sakit

Pengawasan lalulintas orang sakit

100 100 110 130 135 6643 6643 77.093 82.489 88.263 PRL & KLW

Wilker

Dokumen gendec

Pengawasan pemeriksaan pesawat

20 20 40 50 60 3.498 3.499 247.602 264.93

4 283.479

PRL & KLW

Wilker

Dokumen PHC

Pengawasan lalulintas alat angkut

4000 4000 4100 4150 4200 34.065 34.06

6 21.671 30.671 40.671

PRL & KLW

Wilker

Dokumen ijin angkut jenazah

Pengawasan lalulintas jenazah

70 70 80 90 100 8.811 8.812 33.843 36.212 38.746 PRL & KLW

Wilker

Sertifikat obat dan alat P3K

Pemeriksaan perlengkapan P3K dalam penerbitan Dokumen

1100 1100 1200 1200 1250 35.770 35.77

1 35.772 35.773 35.774

PRL & KLW

Wilker

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN SATKER

DETAIL KEGIATAN SAT TARGET/SATUAN ALOKASI (Ribuan)

P.J LOK

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Bahan kesehatan (paket)

Bahan kesehatan dalam rangka dalam rangka pengawasan dan penerbitan dokumen kesehatan

1 1 2 2 16,800 20,800 22,800 24,400 PKSE Induk

Lingkungan pelabuhan/PLBN/Bandara/ yang dilakukan pengawasan terhadap faktor risiko KKM(lokasi)

Surveilans epidemiologi dan faktor risiko KKM dilingkungan 4 4 6 6 6 74,771 80,010 86,610 91,553 97,961

PKSE Wilker

Penyediaan logistik dan media sosialisasi 1 1 1 1 8,392 8,392 8,392 8,392

PKSE Induk

Peningkatan kemampuan teknis kekarantinaan kesehatan 2 4 4 4 29,560 29,560 29,560 29,560

PKSE Induk


Alat kesehatan 3 4 4 4 35,600 35,600 35,600 35,600 PKSE Induk

Bahan kesehatan 1 1 1 1 30,000 35,000 35,000 35,000 PKSE Induk

Rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

Penyusunan rencana kontinjensi 1 2 3 3 3 359,353 359,353 565,443 565,443

565,443

PKSE Induk

Penanggulangan KKM di pintu masuk negara 1 1 1 1 50,000 50,000 60,000 70,000 80,000

PKSE Wilker

Reviuw rencana kontinjensi 1 1 1 1 1 20,000 40,000 45,000 45,000 45,000

PKSE Induk

Table top/simulasi penanggulangan KKM 1 2 3 3 3 54,338 54,338 85,501 85,501 85,501

PKSE Induk

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teksnis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

Persentase satker program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIPdengan hasil minimal AA

Persentase Satker program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA

Penyusunan RAK 3 3 4 4 4 27,835 27,835 29,199 30,629 30,629 Subag

TU Induk

Penyusunan E-Planning 3 3 4 4 4 44,341 44,341 46,513 48,739 48,739

Subag TU

Induk

Penyusunan dokumen RKA-KL

Pembahasan,penajaman dan penelahan usulan dokumen perencanaan

1 1 1 1 1 133,021 133,021 139,541 146,379 146,37

9 Subag

TU Induk

Penyusunan profil 1 1 1 1 1 4,783 4,783 4,693 4,923 4,923 Subag

TU Induk

Penyusunan buku situasi serta kecenderungan penyakit dan kesehatan lingkungan

1 1 1 1 15,500 15,500 15,500 15,500

Subag TU

Induk

Koordinasi kesiapsiagaan dan dan respon KKM-MD 1 1 1 1 1 6,839 6,839 7,174 7,526 7,526

Subag TU

Induk

Media komunikasi informasi edukasi PP dan PL 4 4 6 6 10,320 10,320 10,320 10,320

Subag TU

Induk

Penyusunan laporan pelaksanaan program 3 3 3 3 3 4,613 4,613 4,839 5,076 5,076

Subag TU

Induk

Penyusunan laporan PP39(Emonev) 2 2 2 2 2 2,098 2,098 2,200 2,308 2,308

Subag TU

Induk


Penyusunan laporan tahunan 1 1 1 1 1 4,613 4,613 4,839 4,839 4,839

Subag TU

Induk

Penyusunan laporan BMN 1 1 1 1 1 6,556 6,556 8,253 8,253 8,253

Subag TU

Induk

Inventarisasi BMN 3 3 4 4 4 3,320 3,320 4,179 4,179 4,179 Subag

TU Induk

Unit layanan pengadaan 1 1 1 1 1

Koordinasi/konsolidasi kepegawaian 2 2 2 2 2 86,962 86,962 91,223 95,693 95,693

Subag TU

Induk

Peningkatan kapasitas pegawai 3 3 3 3 3 88,682 88,682 93,027 93,027 97,586

Subag TU

Induk

Penatalaksana kearsipan 1 2 2 2 10,000 12,000 14,000 16,000

Subag TU

Induk

Penyusunan laporan keuangan tingkat satker 2 2 2 2 2 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300

Subag TU

Induk

Rekonsilisasi anggaran dengan kementerian keuangan 2 2 2 2 2 154,748 154,748 243,496 243,496

243,496

Subag TU

Induk

Peny.laporan keuangan tingkat wilayah 1 1 1 1 1 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300

Subag TU

Induk

Penyusuanan target dan penggunaan PNBP 2 3 3 3 28,672 45,044 63,002 83,600

Subag TU

Induk

Sosialisasi peraturan PNBP tahun berjalan/revisi jenis tarif PNBP

1 1 1 1 24,000 30,000 32,000 34,000 Subag

TU Induk

Laporan reslisasi penerimaan dan penggunaan PNBP 1 1 1 1 3,851 6,061 8,477 8,477

Subag TU

Induk

Konsultasi pengeloloaan PNBP ke pusat 2 2 2 2 28,627 45,044 63,002 83,600

Subag TU

Induk

Bimtek pengelolaan PNBP 2 2 2 2 28,627 28,627 28,627 28,627

Subag TU

Induk

Penatausahaan laporan pertanggung jawaban keuangan 1 1 1 1 10,000 12,000 14,000 16,000

Subag TU

Induk


Konsolidasi pelaksanaan anggaran 1 1 1 1 28,627 28,627 28,627 28,627

Subag TU

Induk

Penatausahaan LHP 1 1 1 1 3,200 3,200 3,200 3,200 Subag

TU Induk

Penyelesaian tuntutan pembendaharaan dan ganti rugi 1 1 1 1

Penyusunan ABK dan peta jabatan 1 1 1 1 6,800 6,800 6,800 6,800

Subag TU

Induk

Penyusunan SOP 1 1 1 1

Konsultasi dan sertifikasi sistem manajemen ISO 1 1

Surveilans ISO 1 1 1

Penyusunan LAKIP 1 1 1 1 5,245 5,502 5,771 5,771 Subag

TU Induk

Evaluasi SAKIP 1 1 1 1 36,951 36,951 36,951 36,951 Subag

TU Induk

Penyusunan media informasi dan pameran 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000

Subag TU

Induk

Pembayaran gaji dan tunjangan 12 12 12 12 12

2,555,052

2,555,052

2,623,479

4,617,021

4,617,050

Subag TU

Induk

Penyelenggaraan oprasional dan pemeliharaan perkantoran 12 12 12 12 12

1,722,720

1,722,720

1,722,720

2,094,301

2,094,301

Subag TU

Induk

Penyusunan dokumen pengadaan 1 1 1 2,500 2,500 2,500

Subag TU

Induk

Pengadaan barang jasa 1 1 1 500,000 500,000

600,000

Subag TU

Induk

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 2019transisi epidemiologi penyakit, dimana kejadian penyakit...

Documents

Transcript of RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 2019transisi epidemiologi penyakit, dimana kejadian penyakit...