LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 4 Tahun 2017 Seri E Nomor 2

PERATURAN DAERAH KOTA BOGORNOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITASTERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 2 Tahun 2017Seri ETanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,Ttd.

ADE SARIP HIDAYATPembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

1

Walikota BogorProvinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGORNOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITASTERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,Menimbang : a. bahwa perumahan dan kawasan

permukiman merupakan sumber dayamilik bersama yang harus dikelolasecara terencana, terpadu, profesional,dan bertanggungjawab, selaras, serasi,dan seimbang dengan penggunaandan pemanfaatan ruang, agar tidakmengalami kekumuhan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutukehidupan dan penghidupan masyarakatmelalui perumahan dan permukimanyang sehat, aman, serasi, dan teraturdibutuhkan peningkatan kualitas terhadapperumahan kumuh dan permukimankumuh;

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pencegahandan Peningkatan Kualitas TerhadapPerumahan Kumuh dan PermukimanKumuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-daerahKota Besar dalam Lingkungan PropinsiJawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Baratdan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 551) sebagaimana telah diubahdengan Undang–Undang Nomor 13Tahun 1954 tentang PengubahanUndang-Undang Nomor 16 dan 17Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)tentang Pembentukan Kota-kota Besardan Kota-kota Kecil di Jawa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1954Nomor 40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);

3

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004tentang Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4441);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Republik Indonesia NegaraNomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008tentang Persampahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);

4

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan KawasanPermukiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5188);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5168);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011tentang Rumah Susun (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5252);

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5280);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

5

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82Tahun 2001 tentang Pengelolaan KualitasAir dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2002 tentang Hutan Kota(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4242);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2005 tentang Peraturan PelaksanaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4532);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2006 tentang Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 86, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4655);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 50Tahun 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanKerja Sama Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4761);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2008 tentang Air Tanah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 83, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4859);

6

22. Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 2008 tentang Pedoman PemberianInsentif dan Pemberian KemudahanPenanaman Modal di Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 88, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4861);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2009 tentang Pedoman PengelolaanKawasan Perkotaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5004);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2010 tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5103);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 68Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata CaraPeran Masyarakat Dalam Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 118, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5160);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3174);

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentangPeningkatan Kualitas Terhadap PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh;

7

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Republik IndonesiaNomor 05/PRT/M/2016 tentang IzinMendirikan Bangunan Gedung;

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13Tahun 2009 tentang Penyediaandan Penyerahan Prasarana, Sarana,Utilitas Perumahan dan Permukiman(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kota BogorNomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kota BogorNomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaandan Penyerahan Prasarana, Sarana,Utilitas Perumahan dan Permukiman(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012Nomor 7 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8Tahun 2011 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kota Bogor 2011-2031 (LembaranDaerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2Seri E);

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11Tahun 2012 tentang PembentukanLembaga Kemasyarakatan di Kelurahan(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012Nomor 4 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016Nomor 1 Seri D);

8

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPENCEGAHAN DAN PENINGKATANKUALITAS TERHADAP PERUMAHANKUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian KesatuPengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogoryang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembagaperwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kotadan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.

9

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menterisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimanadalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan,dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangankelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan,serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

8. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempattinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga,cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asetbagi pemiliknya.

9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagiandari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitasumum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layakhuni.

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunianyang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahanyang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum,serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasanperkotaan atau kawasan perdesaan.

11. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasanpermukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuanpermukiman.

12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidupdi luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaanmaupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungantempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatanyang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

13. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalamipenurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

10

14. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layakhuni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatanbangunan yang tinggi, dan kualitas bangunanserta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat.

15. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh adalah upayauntuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana,sarana dan utilitas umum.

16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukanuntuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahankumuh dan permukiman kumuh baru.

17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalanperumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana,dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.

18. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik beratkegiatan perbaikan dan pembangunan saranadan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspektata bangunan.

19. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataanmendasar secara menyeluruh meliputi rumahdan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahandan permukiman.

20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlakudalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkanperumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi,dan teratur.

21. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkanmasyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuhatau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangunkembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruangdan/atau rawan bencana.

22. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkankualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitasumum.

11

23. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnyadisingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyaiketerbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukunganpemerintah untuk memperoleh rumah.

24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkunganhunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhanbertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

25. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunianyang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraandan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

26. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjanguntuk pelayanan lingkungan hunian.

27. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuhdan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Wali Kota,yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatankualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

28. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnyadisingkat IMB adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunangedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknisyang berlaku.

29. Pelaku pembangunan adalah setiap orangdan/atau pemerintah yang melakukan pembangunanperumahan dan permukiman.

30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.31. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan

oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidangpenyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

32. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orangyang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompokdikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi,kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompoktersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapaibersama.

12

Bagian KeduaMaksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Paragraf 1Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasanupaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuhdan permukiman kumuh di Daerah.

Paragraf 2Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuhdan permukiman kumuh baru;

b. mempertahankan perumahan dan permukiman yang telahdibangun agar tetap terjaga kualitasnya;

c. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuhdan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahandan kawasan permukiman yang layak hunidalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Paragraf 3Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukimankumuh;

b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnyaperumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;

13

c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuhdan permukiman kumuh;

d. penyediaan tanah;

e. pendanaan dan sistem pembiayaan;

f. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; serta

g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB IITUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 5

(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahankumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukanoleh Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pemerintah daerah melakukan koordinasidengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian KeduaTugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatankualitas terhadap perumahan kumuh dan permukimankumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencanapembangunan kota terkait pencegahandan peningkatan kualitas perumahan kumuhdan permukiman kumuh;

b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenailokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

14

c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;

d. melakukan penataan dan pengembangan kawasanpermukiman serta sarana dan prasarana dalam upayapencegahan dan peningkatan kualitas perumahankumuh dan permukiman kumuh;

e. melakukan penataan dan pengembangan perumahanyang layak huni bagi masyarakat, khususnyamasyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilanrendah;

f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaanterhadap masyarakat miskin dan masyarakatberpenghasilan rendah;

g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakatdan kearifan lokal di bidang perumahandan permukiman; serta

h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upayapencegahan dan peningkatan kualitas perumahankumuh dan permukiman kumuh.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

(3) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasiprogram antar Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi programdilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkatdaerah.

Bagian KetigaKewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahanterhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuhdan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

15

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasandan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadapkesesuaian perizinan pada tahap perencanaanperumahan dan permukiman;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadapkesesuaian standar teknis pada tahap pembangunanperumahan dan permukiman; dan

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadapkesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatanperumahan dan permukiman.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaanmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi:

a. memberikan pendampingan kepada masyarakatuntuk meningkatkan kesadaran dan partisipasidalam rangka pencegahan terhadap tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh danpermukiman kumuh, melalui penyuluhan,pembimbingan, dan bantuan teknis; dan

b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakatmengenai rencana tata ruang, perizinan, dan standarteknis perumahan dan permukiman serta pemberitaanhal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuhdan permukiman kumuh.

Pasal 8

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitasterhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuhdilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi;

b. penanganan; dan

c. pengelolaan.

16

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuhdan permukiman kumuh melalui survei lapangandengan melibatkan peran masyarakat;

b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuhdan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telahditentukan;

c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuhdan permukiman kumuh melalui keputusan kepaladaerah; dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasiperumahan kumuh dan permukiman kumuh setiaptahun.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penangananyang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomissebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. melakukan perencanaan penanganan terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil

perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuhdan permukiman kumuh; dan

c. melaksanakan penanganan terhadap perumahankumuh dan permukiman kumuh melalui pola-polapemugaran, peremajaan, dan/atau pemukimankembali.

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaanuntuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahandan permukiman secara berkelanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat

untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan

kelompok swadaya masyarakat; danc. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat

dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

17

Bagian KeempatPola Koordinasi

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasdan kewajibannya, melakukan koordinasidengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota

dalam pencegahan dan peningkatan kualitasterhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuhdengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasiperumahan kumuh dan permukiman kumuhkepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

c. melakukan sinkronisasi rencana penangananterhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuhdi kota dengan rencana pembangunan provinsidan nasional; dan

d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuanteknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan,dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatankualitas terhadap perumahan kumuh dan permukimankumuh.

BAB IIIKRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian KesatuKriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 10

(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuhmerupakan kriteria yang digunakan untuk menentukankondisi kekumuhan pada suatu perumahandan permukiman.

18

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteriakekumuhan ditinjau dari:a. bangunan gedung;b. jalan lingkungan;c. penyediaan air minum;d. drainase lingkungan;e. pengelolaan air limbah;f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf amencakup:

a. ketidakteraturan bangunan gedung;

b. tingkat kepadatan bangunan gedung yang tinggiyang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tataruang; dan/atau

c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunangedung.

(2) Ketidakteraturan bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunanpada perumahan dan permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan gedungdalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputipengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilanbangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tatakualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunandan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturanblok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggiandan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konseporientasi lingkungan, dan wajah jalan.

19

(3) Tingkat kepadatan bangunan gedung yang tinggiyang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan kondisi bangunan gedung pada perumahandan permukiman dengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihiketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihiketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

(4) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunangedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmerupakan kondisi bangunan pada perumahandan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum;

c. keselamatan bangunan;

d. kesehatan bangunan;

e. kenyamanan bangunan; dan

f. kemudahan bangunan.

Pasal 12

(1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL,maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunangedung dilakukan dengan merujuk pada persetujuanmendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMBdan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangkawaktu sementara, maka penilaian ketidakteraturandan kepadatan bangunan dilakukan oleh PemerintahDaerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim AhliBangunan Gedung (TABG).

20

Pasal 13

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf bmencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruhlingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruhlingkungan perumahan atau permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisisebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidakterlayani dengan jalan lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisisebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakanpermukaan jalan.

Pasal 14

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf cmencakup:

a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiapindividu sesuai standar yang berlaku.

(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisidimana masyarakat tidak dapat mengakses air minumyang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau,dan tidak berasa.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakankondisi dimana kebutuhan air minum masyarakatdalam lingkungan perumahan atau permukimantidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh)liter/orang/hari.

21

Pasal 15

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf dmencakup:

a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkanlimpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;

b. ketidaktersediaan drainase;

c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbahpadat dan cair di dalamnya; dan/atau

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasanair hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimanajaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkanlimpasan air sehingga menimbulkan genangandengan tinggi lebih dari 30cm (tiga puluh sentimeter)selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua)kali setahun.

(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana salurantersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmerupakan kondisi dimana saluran lokal tidakterhubung dengan saluran pada hierarki di atasnyasehingga menyebabkan air tidak dapat mengalirdan menimbulkan genangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padatdan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan salurandrainase tidak dilaksanakan baik berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau

b. pemeliharaan berkala.

22

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakankondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk,karena berupa galian tanah tanpa material pelapisatau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 16

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf emencakup:

a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuaidengan standar teknis yang berlaku; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbahtidak memenuhi persyaratan teknis;

c. pengelolaan prasarana dan sarana pengelolaan airlimbah yang memenuhi persyaratan teknis tetapi tidakterkelola.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standarteknis yang berlakusebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbahpada lingkungan perumahan atau permukimantidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiridari kakus/kloset yang terhubung dengan tangkiseptik baik secara individual/domestik, komunal,maupun terpusat.

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbahtidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasaranadan sarana pengelolaan air limbah pada perumahanatau permukiman dimana:

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangkiseptik; atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempatatau terpusat.

23

(4) Pengelolaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbahyang memenuhi persyaratan teknis tetapi tidak terkelolasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanaprasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memilikisistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/klosetyang terhubung dengan tangki septik baiksecara individual/domestik, komunal maupun terpusattetapi tidak terkelola secara baik.

Pasal 17

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf fmencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuaidengan persyaratan teknis;

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhipersyaratan teknis; dan/atau

c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaanpersampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungansekitar oleh sampah, baik sumber air minum,tanah, maupun jaringan drainase.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuaidengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasaranadan sarana persampahan pada lingkungan perumahanatau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skaladomestik atau rumah tangga;

b. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R(Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skalalingkungan; dan

d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skalalingkungan.

24

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhipersyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaanpersampahan pada lingkungan perumahanatau permukiman tidak memenuhi persyaratansebagai berikut:

a. pewadahan dan pemilahan domestik;

b. pengumpulan lingkungan;

c. pengangkutan lingkungan;

d. pengolahan lingkungan.

(4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaanpersampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitaroleh sampah, baik sumber air minum, tanah,maupun jaringan drainase dimana tidak dilaksanakanpemeliharaan dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Pasal 18

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf gmencakup ketidaktersediaan:

a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau

b. sarana proteksi kebakaran.

(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasaranaproteksi kebakaran yang meliputi:

a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnyakendaraan pemadam kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinyakebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

25

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisidimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaranyang meliputi:

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

b. mobil pompa;

c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan

d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian KeduaTipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 19

(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuhmerupakan pengelompokan perumahan kumuhdan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasisecara geografis.

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dariperumahan kumuh dan permukiman kumuh:a. di tepi air;b. di dataran;c. di perbukitan; dand. di rawan bencana.

(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuhsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikandengan kondisi spesifik di dalam wilayah Kota Bogor.

(4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuhsebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikandengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

(5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikankeberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukimankumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasiyang sesuai.

26

BAB IVPENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH

DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUHDAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian KesatuUmum

Pasal 20

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahankumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. sistem kelembagaan penanganan dan pengendalian.

Bagian KeduaPengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1Umum

Pasal 21

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 huruf a dilakukan atas kesesuaianterhadap:

a. perizinan;

b. standar teknis; dan

c. kelaikan fungsi.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan pada:

a. tahap perencanaan;

b. tahap pembangunan; dan

c. tahap pemanfaatan.

27

Paragraf 2Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada tahap perencanaan perumahan danpermukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menjamin:a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman

yang direncanakan dengan rencana tata ruang; danb. keterpaduan rencana pengembangan prasarana,

sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuandan standar teknis yang berlaku.

Pasal 23

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap standar teknis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:a. bangunan;b. jalan lingkungan;c. penyediaan air minum;d. drainase lingkungan;e. pengelolaan air limbah;f. pengelolaan persampahan; dang. proteksi kebakaran.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap standar teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunanperumahan dan permukiman.

28

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap standar teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuaiketentuan standar teknis yang berlaku;

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensiyang dibangun sesuai ketentuan standar teknisyang berlaku;

c. terpenuhinya kualitas bahan atau materialyang digunakan serta kualitas pelayananyang diberikan sesuai ketentuan standar teknisyang berlaku.

Pasal 24

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:a. bangunan gedung;b. jalan lingkungan;c. penyediaan air minum;d. drainase lingkungan;e. pengelolaan air limbah;f. pengelolaan persampahan; dang. proteksi kebakaran.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatanperumahan dan permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaianterhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas, kapasitasdan dimensi kelaikan serta kualitas bahanatau material yang digunakan masih sesuaidengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;

29

b. kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana,sarana dan utilitas umum dalam perumahandan permukiman;

c. kondisi kerusakan bangunan beserta prasarana,sarana, dan utilitas umum tidak mengurangikeberfungsiannya masing-masing.

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimankumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,dilakukan dengan cara:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

Pasal 27

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnyaperumahan kumuh dan permukiman kumuh barusebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakankegiatan pengamatan yang dilakukan secara:

a. langsung; dan/atau

b. tidak langsung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkanperan masyarakat.

30

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatanlapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadikumuh.

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh

yang ditangani;b. pengaduan masyarakat maupun media massa.

(5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnyaperumahan kumuh dan permukiman kumuh barusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 28

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimankumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukurdan obyektif terhadap hasil pemantauan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkanperan masyarakat.

(3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memilikipengalaman dan pengetahuan memadai dalam halpencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahankumuh dan permukiman kumuh.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menilai kesesuaian perumahan dan permukimanterhadap:a. perizinan pada tahap perencanaan;b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atauc. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimankumuh baru.

31

Pasal 29

(1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimankumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasilpemantauan dan evaluasi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkanperan masyarakat.

(3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memilikipengalaman dan pengetahuan memadai dalam halpencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahankumuh dan permukiman kumuh.

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintahdaerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimankumuh baru sesuai kebutuhan.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskankepada masyarakat.

Bagian KetigaPemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1Umum

Pasal 30

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 huruf b dilakukan terhadap pemangkukepentingan bidang perumahan dan kawasan permukimanmelalui:

a. pendampingan; dan

b. pelayanan informasi.

32

Paragraf 2Pendampingan

Pasal 31

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitasmasyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasipeningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalambentuk:

a. penyuluhan;

b. pembimbingan; dan

c. bantuan teknis.

Pasal 32

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasidalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaranmasyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimankumuh.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa sosialiasi dan diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 33

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikanpetunjuk atau penjelasan mengenai carauntuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitastertentu terkait pencegahan terhadap tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimankumuh.

33

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:

a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;

b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan

c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 34

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikanbantuan yang bersifat teknis berupa:

a. fisik; dan

b. non-fisik.

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a meliputi:

a. fasilitasi penyediaan rumah murah secara vertikalmaupun horizontal bagi MBR;

b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan;

c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalanlingkungan;

d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainaselingkungan;

e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan prasaranadan sarana air minum;

f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan prasaranadan sarana air limbah; dan/atau

g. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan prasaranadan sarana persampahan.

(3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. fasilitasi penyusunan perencanaan;

34

b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria;

c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;

d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan;dan/atau

e. fasilitasi persiapan pelaksanaan bantuan sosialekonomi masyarakat melalui kerjasama pemerintahdaerah dengan swasta.

(4) Ketentuan tentang bantuan teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanWali Kota.

Pasal 35

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahmelalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawabdalam urusan perumahan dan permukiman;

b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegahtumbuh dan berkembangnya perumahan kumuhdan permukiman kumuh baru;

c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli,akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memilikipengetahuan dan pengalaman memadai dalam halpencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahankumuh dan permukiman kumuh;

d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasiperumahan dan permukiman yang membutuhkanpendampingan;

e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulumempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasiyang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuaikebutuhan atau insidental;

35

f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencanapelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukansebelumnya.

Paragraf 3Pelayanan Informasi

Pasal 36

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 huruf b merupakan kegiatan pelayanankepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-halterkait upaya pencegahan perumahan kumuhdan permukiman kumuh.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. rencana tata ruang;

b. penataan bangunan dan lingkungan;

c. perizinan; dan

d. standar perumahan dan permukiman.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pemerintah daerah untuk membuka aksesinformasi bagi masyarakat.

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasimelalui media elektronik dan/atau cetak,serta penyampaian secara langsung kepada masyarakatmelalui kelurahan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

36

BAB VPENINGKATAN KUALITAS TERHADAP

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian KesatuPenetapan Lokasi

Paragraf 1Umum

Pasal 38

(1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukimankumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukanoleh pemerintah daerah dengan melibatkan peranmasyarakat.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi proses:

a. identifikasi lokasi; dan

b. penilaian lokasi.

(3) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerahdalam bentuk keputusan Wali Kota berdasarkan hasilpenilaian lokasi.

(4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaanpenanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuhyang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkanmasyarakat.

Pasal 39

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:

a. satuan perumahan dan permukiman;

b. kondisi kekumuhan;

c. legalitas lahan; dan

d. pertimbangan lain.

37

Pasal 40

(1) Identifikasi satuan perumahan dan permukimansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakanupaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitasperumahan dan permukiman formal atau swadayadari setiap lokasi dalam suatu wilayah kota.

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahandan permukiman formal dilakukan dengan pendekatanfungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3) Penentuan satuan perumahan dan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahandan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatanadministratif.

(4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatanadministratif pada tingkat rukun warga.

(5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatanadministratif pada tingkat kelurahan.

Pasal 41

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 huruf b merupakan upayauntuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatuperumahan dan permukiman dengan menemukenalipermasalahan kondisi bangunan beserta prasaranadan sarana pendukungnya.

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahankumuh dan permukiman kumuh.

38

Pasal 42

(1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 huruf c merupakan tahap identifikasiuntuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasiperumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasaryang menentukan bentuk penanganan.

(2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi aspek:

a. kejelasan status penguasaan lahan, dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap statuspenguasaan lahan berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikathak atas tanah atau bentuk dokumen keteranganstatus tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat),dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemeganghak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentukperjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanahatau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

c. kepemilikan tanah milik negara yang dimanfaatkanoleh mayarakat harus memiliki izin pemanfaatantanah, serta mematuhi ketentuan tentang peningkatandan pencegahan lingkungan perumahanserta permukiman kumuh.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaianterhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang,dengan bukti Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

39

Pasal 43

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 huruf d merupakan tahap identifikasiterhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untukmenentukan skala prioritas penanganan perumahankumuh dan permukiman kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi aspek:a. nilai strategis lokasi;b. kependudukan; danc. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahanatau permukiman pada:a. fungsi strategis kota; ataub. bukan fungsi strategis kota.

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b merupakan pertimbangan kepadatan pendudukpada lokasi perumahan atau permukimandengan klasifikasi:a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah

150 jiwa/hektar (ha);b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200

jiwa/ha;c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400

jiwa/ha;d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400

jiwa/ha;

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbanganpotensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukimanberupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakatdalam mendukung pembangunan;

40

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomitertentu yang bersifat strategis bagi masyarakatsetempat;

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisanbudaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 44

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuhdan permukiman kumuh dilakukan oleh PemerintahDaerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraanperumahan dan permukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksudpada ayat (1),juga dilakukan dengan melibatkan peranmasyarakat pada lokasi yang terindikasisebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkanformat isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasiperumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

Pasal 45

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasilokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas lahan; dan

c. pertimbangan lain.(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atasklasifikasi:

a. kumuh kategori ringan;

41

b. kumuh kategori sedang; danc. kumuh kategori berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiriatas klasifikasi:a. status lahan legal; danb. status lahan tidak legal.

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:a. pertimbangan lain kategori rendah;b. pertimbangan lain kategori sedang; danc. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

Paragraf 2Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 46

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitaslahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangandalam menentukan pola penanganan perumahan kumuhdan permukiman kumuh.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakansebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 47

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat (3) dilengkapi dengan:a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh; dan

42

b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukimankumuh;

c. kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatdi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkupadministratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan,status lahan dan prioritas penanganan untuk setiaplokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuhyang ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

(4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

Pasal 48

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu)kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahuipengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahankumuh dan permukiman kumuh sebagai hasildari penanganan yang telah dilakukan.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui proses pendataan.

(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusanWali Kota.

Pasal 49

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 ayat (4) dilakukan melalui tahap:a. persiapan;

43

b. survei;

c. penyusunan data dan fakta;

d. analisis;

e. penyusunan konsep penanganan; dan

f. penyusunan rencana penanganan.

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangkapendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjangbeserta pembiayaannya.

(3) Penyusunan rencana penanganan sesuai dengan peraturandaerah dan peraturan Wali Kota yang berlaku yang terkaitdengan perumahan dan permukiman kumuh.

(4) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota sebagaidasar penanganan perumahan kumuh dan permukimankumuh.

Bagian KetigaPola-pola Penanganan

Paragraf 1Umum

Pasal 50

(1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaianaspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

(2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)direncanakan dengan mempertimbangkan tipologiperumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:

a. pola penanganan fisik; dan

b. pola penanganan non fisik.

44

(4) Pola-pola penanganan fisik sebagaimana dimaksud padaayat (3) meliputi:

a. pemugaran;

b. peremajaan; dan

c. pemukiman kembali.

(5) Pola-pola penanganan non fisik sebagaimana dimaksudpada ayat (3) meliputi pembangunan aset produktifmasyarakat, berupa aset:

a. modal manusia;

b. modal sosial; dan

c. modal ekonomi.

(6) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyadengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 51

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50ayat (1) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan beratdengan status lahan legal, maka pola penangananyang dilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan beratdengan status lahan ilegal, maka pola penangananyang dilakukan adalah pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedangdengan status lahan legal, maka pola penangananyang dilakukan adalah peremajaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedangdengan status lahan ilegal, maka pola penangananyang dilakukan adalah pemukiman kembali;

45

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringandengan status lahan legal, maka pola penangananyang dilakukan adalah pemugaran;

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringandengan status lahan ilegal, maka pola penangananyang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 52

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukimankumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuhdan permukiman kumuh di atas air, maka penangananyang dilakukan harus memperhatikan karakteristik dayaguna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuhdan permukiman kumuh di tepi air, maka penangananyang dilakukan harus memperhatikan karakteristik dayadukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian airdan tanah; dan

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuhdan permukiman kumuh di perbukitan, maka penangananyang dilakukan harus memperhatikan karakteristikkelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah,serta kelestarian tanah.

Paragraf 2Pemugaran

Pasal 53

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikandan/atau pembangunan kembali perumahandan permukiman menjadi perumahan dan permukimanyang layak huni.

46

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana,dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsisebagaimana semula.

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 54

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhanpemugaran;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakatterdampak;

c. pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana pemugaran; dan

e. musyawarah untuk penyepakatan.

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 53 ayat (3) huruf b meliputi:

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

47

Paragraf 3Peremajaan

Pasal 55

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,perumahan, dan permukiman yang lebih baik gunamelindungi keselamatan dan keamanan penghuni danmasyarakat sekitar.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruhterhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitasumum.

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempattinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 56

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhanperemajaan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakatterdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;

e. penyusunan rencana peremajaan; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

48

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 ayat (4) huruf b meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampakberdasarkan hasil kesepakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampakpada lokasi lain;

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasipermukiman eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksiperemajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4Pemukiman Kembali

Pasal 57

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (3) huruf c dilakukanuntuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan,dan permukiman yang lebih baik guna melindungikeselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

49

Pasal 58

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf ameliputi:a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas

lahan;b. penghunian sementara untuk masyarakat

di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasirawan bencana;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakatterdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana

pembongkaran pemukiman eksisting, dan rencanapelaksanaan pemukiman kembali; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak

berdasarkan hasil kesepakatan;b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan

perumahan dan permukiman baru;d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi

pemukiman kembali;e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak;

danf. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman

eksisting.

(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf cmeliputi:a. pemanfaatan; danb. pemeliharaan dan perbaikan.

50

Paragraf 5Pembangunan Aset Produktif Masyarakat

Pasal 59

(1) Pembangunan aset produktif masyarakat berupa asetmodal manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50ayat (5) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kualitassumber daya manusia di dalam perumahan kumuhdan permukiman kumuh.

(2) Pembangunan aset produktif masyarakat berupa asetmodal sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50ayat (5) huruf b dilakukan untuk meningkatkan efektivitasdan peran kelembagaan masyarakat dalam peningkatankualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Pembangunan aset produktif masyarakat berupa asetekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5)huruf c dilakukan untuk meningkatkan produktivitasperekonomian masyarakat di dalam perumahan kumuhdan permukiman kumuh.

(4) Pembangunan aset produktif masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian KeempatPengelolaan

Paragraf 1Umum

Pasal 60

(1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukimankumuh yang telah ditangani bertujuan untukmempertahankan dan menjaga kualitas perumahan danpermukiman secara berkelanjutan.

51

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

(3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompokswadaya masyarakat.

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.

(5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untukmeningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaanperumahan dan permukiman layak huni.

(6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukandalam bentuk:

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman,dan kriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan,supervisi, dan konsultasi;

c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;

d. koordinasi antar pemangku kepentingansecara periodik atau sesuai kebutuhan;

e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman;dan/atau

f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2Pemeliharaan

Pasal 61

(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitasumum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaansecara berkala.

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilakukan oleh setiap orang.

52

(3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umumuntuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukanoleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau setiaporang.

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkunganhunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, masyarakat dan/atau setiap orang.

(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajibdilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,dan/atau badan hukum.

(6) Pemeliharaan prasarana dan sarana dilakukandengan sistem kelembagaan.

Paragraf 3Perbaikan

Pasal 62

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitasumum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.

(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umumuntuk perumahan dan permukiman wajib dilakukanoleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau setiaporang.

(4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkunganhunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, masyarakat, dan/atau setiap orang.

(5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajibdilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,dan/atau badan hukum.

53

BAB VIPENYEDIAAN TANAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyabertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangkapeningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasanpermukiman kumuh.

(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruangwilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.

Pasal 64

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahankumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satupengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentinganumum.

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahankumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah

yang langsung dikuasai negara;b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik

tanah;d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang

milik negara atau milik daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

54

Bagian KeduaPemberian Hak Atas Tanah Terhadap Tanah

yang Langsung Dikuasai Negara

Pasal 65

(1) Pemberian hak atas tanah yang langsung dikuasai negarauntuk pembangunan kawasan permukiman, lingkunganhunian, permukiman, perumahan, dan rumah diserahkanmelalui pemberian hak atas tanah kepada pelakupembangunan dan didasarkan pada Keputusan Gubernuratau Wali Kota tentang penetapan lokasi atau izin lokasisesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapanmasyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelakupembangunan selaku pemohon hak atas tanahmenyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakatberdasarkan kesepakatan.

(3) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugisebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannyadilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Hak atas tanah untuk pembangunan kawasanpermukiman, lingkungan hunian, permukiman,perumahan, dan rumah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mencakup:a. hak milik;b. hak guna bangunan;c. hak pakai.

Pasal 66

(1) Hak milik atas tanah untuk pembangunan kawasanpermukiman, lingkungan hunian, permukiman,perumahan, dan rumah dapat diberikan kepada orangperorangan dan badan hukum keagamaan dan sosialyang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

55

(2) Hak guna bangunan untuk pembangunan kawasanpermukiman, lingkungan hunian, permukiman,perumahan, dan rumah dapat diberikan kepada orangperorangan dan badan hukum.

(3) Hak pakai untuk pembangunan kawasan permukiman,lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumahdapat diberikan kepada orang perorangan dan badanhukum swasta, BUMN/BUMD.

(4) Pemberian hak atas tanah kepada orang perorangandan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) secara berjenjang menurut luasannyabeserta penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KetigaPenyelenggaraan Konsolidasi Tanah

Pasal 67

(1) Konsolidasi tanah dilakukan dalam rangka penataankembali penguasaan, pemilikan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang,sebagai upaya penyediaan tanah untuk kepentinganpembangunan permukiman dan perumahan.

(2) Kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan kembalibidang-bidang tanah termasuk hak atas tanahdan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapiprasarana, sarana, dan utilitas yang diperlukan,dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanahdan/atau penggarap tanah.

(3) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilaksanakan bagi pembangunan permukimandan perumahan.

(4) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya60% (enam puluh per seratus) dari pemilik tanah yang luastanahnya meliputi sekurang-kurangnya 60% (enam puluhper seratus) dari luas seluruh areal tanah yang akandikonsolidasi, menyatakan persetujuannya.

56

Pasal 68

(1) Lokasi konsolidasi tanah dilakukan dengan mengacupada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

(2) Lokasi konsolidasi tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukanizin lokasi.

Pasal 69

Konsolidasi tanah bagi pembangunan permukiman,dan perumahan diutamakan bagi:

a. peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahankumuh;

b. permukiman dan perumahan yang tumbuh pesatsecara alami;

c. permukiman dan perumahan yang mulai tumbuh;

d. kawasan yang direncanakan menjadi permukimandan perumahan baru;

e. kawasan yang relatif kosong di bagian pinggiran kotayang diperkirakan akan berkembang sebagai daerahpermukiman dan perumahan; dan

f. pembangunan kembali permukiman dan perumahanyang terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusuhansosial.

Pasal 70

Dalam pembangunan permukiman dan perumahanyang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, PemerintahDaerah wajib memberikan kemudahan berupa:a. sertifikasi hak atas tanah;b. penetapan lokasi; danc. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

57

Pasal 71

(1) Sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil konsolidasitidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(2) Sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasilkonsolidasi dikenai bea perolehan hak atas tanahdan bangunan.

BAB VIIPENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 72

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahanpembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitasperumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdifasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau PemerintahProvinsi.

(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaldari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

d. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangkapencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuhdan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencanapenanganan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

58

BAB VIIIPOLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT,

DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian KesatuPola Kemitraan

Pasal 73

(1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapatdikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadapperumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:

a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badanusaha milik negara, daerah, atau swasta; dan

b. kemitraan antara Pemerintah Daerahdengan masyarakat.

(2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usahanegara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:

a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawabsosial perusahaan;

b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosialperusahaan untuk mendukung pencegahandan peningkatan kualitas kualitas terhadap perumahankumuh dan permukiman kumuh.

(3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdapat dikembangkan melalui peningkatan peranmasyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitasterhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

59

Bagian KeduaPeran Masyarakat

Paragraf 1Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 74

(1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimankumuh dilakukan pada tahap:a. pengawasan dan pengendalian; danb. pemberdayaan masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadapperumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukanpada tahap:a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

dan permukiman kumuh; danc. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh.

Pasal 75

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf adilakukan dalam bentuk:a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan

dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahapperencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerahdalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinandari perencanaan bangunan, perumahan, dan permukimandi lingkungannya;

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknisdari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahappembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerahdalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standarteknis dari pembangunan bangunan, perumahan,dan permukiman di lingkungannya; dan

60

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsidari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahappemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerahdalam pengawasan dan pengendalian kesesuaiankelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan,dan permukiman di lingkungannya.

Pasal 76

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf adilakukan dalam bentuk:

a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan,pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukanoleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkankesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahanterhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuhdan permukiman kumuh; dan

b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasiyang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang,perizinan dan standar teknis perumahan dan permukimanserta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahanperumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 2Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 77

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadapperumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukanpada tahap:a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan

kumuh dan permukiman kumuh;b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

dan permukiman kumuh; danc. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

61

Pasal 78

(1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 77 huruf a, masyarakat dapat:a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh, denganmengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan datadan informasi yang dibutuhkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadaphasil penetapan lokasi perumahan kumuh danpermukiman kumuh dengan dasar pertimbanganberupa dokumen atau data dan informasi terkait yangtelah diberikan saat proses pendataan.

(2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77huruf a, masyarakat dapat:a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang

dilaksanakan pada tahapan perencanaan penangananperumahan kumuh dan permukiman kumuh yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepadainstansi yang berwenang dalam penyusunan rencanapenanganan perumahan kumuh dan permukimankumuh;

c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaanrencana penanganan perumahan kumuh danpermukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengankewenangannya; dan/atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadaphasil penetapan rencana penanganan perumahankumuh dan permukiman kumuh dengan dasarpertimbangan yang kuat berupa dokumen atau datadan informasi terkait yang telah diajukan dalam prosespenyusunan rencana.

Pasal 79

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitasterhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuhsebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b,dapat dilakukan dalam proses:

62

a. pemugaran atau peremajaan; danb. pemukiman kembali.

(2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga

pada masyarakat yang terdampak;b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi

penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran

dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga,maupun material;

d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaanlahan yang berkaitan dengan proses pemugarandan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana,dan/atau utilitas umum;

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaanpemugaran dan peremajaan;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambatatau menghalangi proses pelaksanaan pemugarandan peremajaan; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksudpada huruf f, kepada instansi berwenang agar prosespemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

(3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga

pada masyarakat yang terdampak;b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi

penyepakatan rencana permukiman kembali;c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan

yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan

pemukiman kembali;e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali,

baik berupa dana, tenaga maupun material;

63

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambatatau menghalangi proses pelaksanaan pemukimankembali; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksudpada huruf d, kepada instansi berwenang agar prosespemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 80

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukimankumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 77 huruf c,masyarakat dapat:a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah

daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasiperumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telahtertangani;

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalamkelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaandan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikanrumah serta prasarana,sarana, dan utilitas umumdi perumahan dan permukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambatatau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaandan perbaikan; dan/atau

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d,kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaandan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 3Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 81

(1) Pelibatan lembaga kemasyarakatan merupakanupaya untuk mengoptimalkan peran masyarakatdalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuhdan permukiman kumuh dari tingkat komunitas hinggatingkat kelurahan.

64

(2) Lembaga kemasyarakatan pada tingkat kelurahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembagapemberdayaan masyarakat yang mempunyai tugas:a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; danc. melaksanakan koordinasi dalam mengendalikan

pembangunan.

Bagian KetigaKearifan Lokal

Pasal 82

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukimankumuh di Daerah dilakukan dengan mempertimbangkankearifan lokal yaitu secara bersama-sama membangunlingkungan sekitar dengan pola kerjasama secara gotong royong.

BAB IXLARANGAN

Pasal 83

Setiap orang dan badan hukum dilarang:a. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak

membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi,persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umumyang diperjanjikan.

b. membangun perumahan dan/atau permukiman di luarkawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahandan permukiman.

c. membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempatyang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barangataupun orang.

d. mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan,dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsidan pemanfaatan ruang.

65

e. menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukimankembali rumah, perumahan, dan/atau permukimanyang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, PemerintahProvinsi dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadikesepakatan dengan masyarakat setempat.

BAB XSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuanPasal 61 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),dan Pasal 62 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. penghentian sementara kegiatan;d. penghentian tetap kegiatan;e. pencabutan sementara izin;f. pencabutan tetap izin;g. denda administratif; dan/atauh. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini,dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

66

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasmempunyai wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorangmengenai adanya tindak pidana atas pelanggaranPeraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaandi tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukandalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatpetunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapatcukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakantindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikmemberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat BeritaAcara setiap tindakan dalam hal :

a. pemeriksaan tersangka;

b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;

c. penyitaan barang;

d. pemeriksaan saksi;

e. pemeriksaan tempat kejadian.

67

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memberitahukan dimulainya penyidikandan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntutumum melalui Penyidik POLRI sebagaimana diaturdalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana.

BAB XIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 86

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar larangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dipidanadengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulanatau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.

(3) Dalam hal tindak pidana di bidang pencegahandan peningkatan kualitas perumahan kumuh danpermukiman kumuh diancam dengan hukuman pidanayang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumPeraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

68

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogorpada tanggal 10 Juli 2017

WALIKOTA BOGOR,Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogorpada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGORTAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,PROVINSI JAWA BARAT : (4/94/2017).

69

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITASTERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUMVisi pembangunan jangka panjang Kota Bogor

tahun 2005-2025 adalah “Visi, misi dan tujuanpembangunan Kota Bogor yang ditampilkan merupakankajian visi, misi dan tujuan yang diperoleh dari beberapadokumen perencanaan yang ada di Kota Bogor,yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Bogor, Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Bogor, serta Rencana Pembangunandan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP3KP)Kota Bogor. Adapun visi dari Kota Bogor adalah“Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madanidan Pemerintahan yang Amanah”, Visi ini berdasarkanpada kondisi Kota Bogor saat ini, tantangan yang dihadapidalam 20 Tahun mendatang dengan memperhitungkanmodal dasar yang dimiliki oleh Kota Bogor, serta hasilkesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan(stakeholders) di Kota Bogor”, untuk mewujudkanvisi pembangunan di atas ditempuh melalui misipembangunan, sebagai berikut:

a. mengembangkan perekonomian masyarakatdengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkanpemanfaatan sumber daya yang ada. Pembangunandiarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomirakyat yang memprioritaskan pembangunan ekonomidalam rangka penanggulangan kemiskinan.Pengembangan sektor jasa agar lebih efisien, produktif,dan berdaya saing.

70

b. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman(beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaanyang memadai dan berwawasan lingkungan.Pembangunan diarahkan kepada penampilan kotayang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasanlingkungan. Kualitas dan kuantitas saranadan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkanuntuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhanmasyarakat dengan tetap memperhatikan konseppembangunan yang berwawasan lingkungansehingga masyarakat kota dapat merasakankenyamanan kotanya.

c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusiayang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas,dan sejahtera. Pembangunan yang diarahkankepada peningkatan kualitas sumber daya manusiasehingga masyarakat Kota Bogor memiliki tingkatpendidikan dan derajat kesehatan yang tinggidengan tetap memiliki kadar keimanan disertaiketerampilan yang memadai agar mampu menjadimasyarakat mandiri.

d. mewujudkan pemerintahan kota yang efektifdan efisien serta menjunjung tinggi supremasihukum. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkankepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyatadan bertanggung jawab dengan menerapkanprinsip-prinsip Good Governance dan CleanGovernment, sehingga mampu memberikan pelayananyang maksimal kepada masyarakat disertai penegakansupremasi hukum.

Kota Bogor telah mengalami pertumbuhanyang sangat pesat, mengalami perkembangan di seluruhbidang kegiatan. Baik dalam bidang jasa, permukiman,pendidikan, perdagangan maupun transportasi.Seiring dengan perkembangan Kota Bogor, maka terjadipeningkatan area terbangun (built up area). Perubahan inimenyebabkan peningkatan kepadatan pendudukdan kepadatan permukiman. Dengan adanya peningkatankepadatan penduduk dan kepadatan permukimanmaka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya perumahandan permukiman kumuh, oleh karena itu perlu adanyapengaturan agar hal ini dapat dicegah.

71

Peraturan Daerah tentang Pencegahandan Peningkatan Kualitas Perumahan dan PermukimanKumuh merupakan Peraturan Daerah Pelaksanaandari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.Dalam Undang-Undang tersebut, pencegahandan peningkatan kualitas perumahan dan permukimankumuh menjadi salah satu aspek pentingyang pengaturannya diatur di dalamnya.Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuhdi Kota Bogor membutuhkan adanya penanganantersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnyakawasan kumuh baru dan peningkatan kualitasterhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 macampenanganan: pemugaran, peremajaan, atau permukimankembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitasterhadap perumahan dan permukiman kumuhdapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkanpengaturannya dalam suatu Peraturan Daerahtentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahandan Permukiman Kumuh. Peraturan Daerah inimengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktifdalam tataran perencanaan hingga pelaksanaanyang difasilitasi Pemerintah Kota Bogor. Atas dasar hal-haltersebut dan demi kepastian hukum, maka perluditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahandan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas

Pasal 2Cukup Jelas

Pasal 3Cukup Jelas

72

Pasal 4Cukup Jelas

Pasal 5Cukup Jelas

Pasal 6Cukup Jelas

Pasal 7Cukup Jelas

Pasal 8Cukup Jelas

Pasal 9Cukup Jelas

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12Cukup Jelas

Pasal 13Cukup Jelas

Pasal 14Cukup Jelas

Pasal 15Cukup Jelas

Pasal 16Cukup Jelas

Pasal 17Cukup Jelas

Pasal 18Cukup Jelas

Pasal 19Cukup Jelas

73

Pasal 20Cukup Jelas

Pasal 21Cukup Jelas

Pasal 22Cukup Jelas

Pasal 23Cukup Jelas

Pasal 24Cukup Jelas

Pasal 25Cukup Jelas

Pasal 26Cukup Jelas

Pasal 27Cukup Jelas

Pasal 28Cukup Jelas

Pasal 29Cukup Jelas

Pasal 30Cukup Jelas

Pasal 31Cukup Jelas

Pasal 32Cukup Jelas

Pasal 33Cukup Jelas

Pasal 34Cukup Jelas

Pasal 35Cukup Jelas

74

Pasal 36Cukup Jelas

Pasal 37Cukup Jelas

Pasal 38Cukup Jelas

Pasal 39Cukup Jelas

Pasal 40Cukup Jelas

Pasal 41Cukup Jelas

Pasal 42Cukup Jelas

Pasal 43Cukup Jelas

Pasal 44Cukup Jelas

Pasal 45Cukup Jelas

Pasal 46Cukup Jelas

Pasal 47Cukup Jelas

Pasal 48Cukup Jelas

Pasal 49Cukup Jelas

Pasal 50Cukup Jelas

Pasal 51Cukup Jelas

75

Pasal 52Cukup Jelas

Pasal 53Cukup Jelas

Pasal 54Cukup Jelas

Pasal 55Cukup Jelas

Pasal 56Cukup Jelas

Pasal 57Cukup Jelas

Pasal 58Cukup Jelas

Pasal 59Cukup Jelas

Pasal 60Cukup Jelas

Pasal 61Cukup Jelas

Pasal 62Cukup Jelas

Pasal 63Cukup Jelas

Pasal 64Cukup Jelas

Pasal 65Cukup Jelas

Pasal 66Cukup Jelas

Pasal 67Cukup Jelas

76

Pasal 68Cukup Jelas

Pasal 69Cukup Jelas

Pasal 70Cukup Jelas

Pasal 71Cukup Jelas

Pasal 72Cukup Jelas

Pasal 73Cukup Jelas

Pasal 74Cukup Jelas

Pasal 75Cukup Jelas

Pasal 76Cukup Jelas

Pasal 77Cukup Jelas

Pasal 78Cukup Jelas

Pasal 79Cukup Jelas

Pasal 80Cukup Jelas

Pasal 81Cukup Jelas

Pasal 82Cukup Jelas

Pasal 83Cukup Jelas

77

Pasal 84Cukup Jelas

Pasal 85Cukup Jelas

Pasal 86Cukup Jelas

Pasal 87Cukup Jelas

Pasal 88Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 78

78

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGORNOMOR : 4 TAHUN 2017TANGGAL : 10 Juli 2017TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN

KUALITAS TERHADAPPERUMAHAN KUMUHDAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAANIDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor : ………………………………………………………….

Jabatan : ………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………….

No. Telp. : ………………………………………………………….

Hari/Tanggal Survei : ………………………………………………………….

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden : ………………………………………………………….

Jabatan : ………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………….

No. Telp. : ………………………………………………………….

Hari/Tanggal Pengisian : ………………………………………………………….

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi : ………………………………………………………….

Luas Area : ………………………………………………………….

Koordinat : ………………………………………………………….

79

Demografis:

Jumlah Jiwa : ………………………………………………………….

Jumlah Laki-Laki : ………………………………………………………….

Jumlah Perempuan : ………………………………………………………….

Jumlah Keluarga : ………………………………………………………….

Administratif:

RW : ………………………………………………………....

Kelurahan : ………………………………………………………….

Kecamatan : ………………………………………………………….

Kota : ………………………………………………………….

Provinsi : ………………………………………………………….

Permasalahan : ………………………………………………………….

Potensi : ………………………………………………………….

Tipologi : ………………………………………………………….

Peta Lokasi :

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaianbentuk,besaran,perletakan dantampilanbangunandengan arahan

76% - 100% bangunan pada lokasi tidakmemiliki keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidakmemiliki keteraturan

80

RDTR 25% - 50% bangunan pada lokasi tidakmemiliki keteraturan

Kesesuaiantata bangunandan tatakualitaslingkungandengan arahanRTBL

76% - 100% bangunan pada lokasi tidakmemiliki keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidakmemiliki keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi tidakmemiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkanketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadirujukan penataan bangunan

…………………………………………………………………………………………

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan : ………………………………

Nilai KLB rata-rata bangunan : ………………………………

Nilai Kepadatan bangunan rata-rata : ………………………………

Kesesuaian tingkatkepadatan bangunan(KDB, KLB dankepadatan bangunan)dengan arahan RDTR danRTBL

76% - 100% kepadatan bangunanpada lokasi tidak sesuai ketentuan

51% - 75% kepadatan bangunanpada lokasi tidak sesuai ketentuan

25% - 50% kepadatan bangunanpada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkatkepadatan bangunan pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………..

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunanyang telah diatur

pengendalian dampak lingkungan

pembangunan bangunan di atasdan/atau di bawah tanah, airdan/atau prasarana/sarana umumkeselamatan bangunan

kesehatan bangunan

81

kenyamanan bangunan

kemudahan bangunan

Kondisi bangunanpada perumahan danpermukiman

76% - 100% bangunan pada lokasitidak memenuhi persyaratan teknis51% - 75% bangunan pada lokasitidak memenuhi persyaratan teknis25% - 50% bangunan pada lokasitidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkanketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.…………………………………………………………………………………………

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukanpersyaratan teknis bangunan

…………………………………………………………………………………………

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

LingkunganPerumahandanPermukimanyang dilayanioleh JaringanJalanLingkungan

76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringanjalan lingkungan

51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringanjalan lingkungan

25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringanjalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkanjaringan jalan lingkungan pada lokasi.…………………………………………………………………………………………

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan jalan perkerasan lentur

jalan perkerasan kaku

jalan perkerasan kombinasi

jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaanjalan

76% - 100% area memiliki kualitaspermukaan jalan yang buruk

82

51% - 75% area memiliki kualitaspermukaan jalan yang buruk

25% - 50% area memiliki kualitaspermukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitaspermukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

…………………………………………………………………………………………

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadapair minum (memilikikualitas tidakberwarna, tidakberbau, dan tidakberasa)

76% - 100% populasi tidak dapatmengakses air minum yang aman

51% - 75% populasi tidak dapatmengakses air minum yang aman

25% - 50% populasi tidak dapatmengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas airminum yang dapat diakses masyarakat.

…………………………………………………………………………………………

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhankebutuhan (60 L/hari)

76% - 100% populasi tidak terpenuhikebutuhan air minum minimalnya

51% - 75% populasi tidak terpenuhikebutuhan air minum minimalnya

25% - 50% populasi tidak terpenuhikebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurangterpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………

83

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jamdan terjadi 2 x setahun)

kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan padalokasi tersebut (bila ada).

…………………………………………………………………………………………

2. Ketidaktersediaan Drainase

saluran tersierdan/atau saluran lokalpada lokasi

76% - 100% area tidak tersediadrainase lingkungan

51% - 75% area tidak tersediadrainase lingkungan

25% - 50% area tidak tersediadrainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersierdan / atau saluran lokal pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………

3. Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis pemeliharaansaluran drainase yangdilakukan

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainasedilakukan pada

76% - 100% area memiliki drainaselingkungan yang kotor dan berbau

84

51% - 75% area memiliki drainaselingkungan yang kotor dan berbau

25% - 50% area memiliki drainaselingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatanpemeliharaan drainase pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen sistemdrainase yang adapada lokasi

Saluran primer

Saluran sekunder

Saluran tersier

Saluran Lokal

Ketidakterhubungansaluran lokal dengansaluran pada hirarki diatasnya

76% - 100% drainase lingkungantidak terhubung dengan hirarki diatasnya

51% - 75% drainase lingkungan tidakterhubung dengan hirarki di atasnya

25% - 50% drainase lingkungan tidakterhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkanketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarkidi atasnya pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksidrainase

Saluran tanah

Saluran pasang batu

Saluran beton

Kualitas Konstruksi 76% - 100% area memiliki kualitaskontrsuksi drainase lingkunganburuk

85

51% - 75% area memiliki kualitaskontrsuksi drainase lingkunganburuk

25% - 50% area memiliki kualitaskontrsuksi drainase lingkunganburuk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitaskonstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan airlimbah tidak memadai(kakus/kloset yangtidak terhubungdengan tangki septik /IPAL)

76% - 100% area memiliki sistempengelolaan air limbah yang tidaksesuai standar teknis

51% - 75% area memiliki sistempengelolaan air limbah yang tidaksesuai standar teknis

25% - 50% area memiliki sistempengelolaan air limbah yang tidaksesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskansistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan SaranaPengolahan Air Limbahyang Ada Pada Lokasi

Kloset Leher Angsa Yang TerhubungDengan Tangki Septik

Tidak Tersedianya Sistem PengolahanLimbah Setempat atau Terpusat

KetidaksesuaianPrasarana dan SaranaPengolahan Air Limbahdengan persyaratanteknis

76% - 100% area memiliki prasaranadan sarana pengelolaan air limbahyang tidak memenuhi persyaratanteknis

51% - 75% area memiliki prasaranadan sarana pengelolaan air limbahyang tidak memenuhi persyaratanteknis

86

25% - 50% area memiliki prasaranadan sarana pengelolaan air limbahyang tidak memenuhi persyaratanteknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisiprasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidakmemenuhi persyaratan tenis.

…………………………………………………………………………………………

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai PersyaratanTeknis

Prasarana dan SaranaPersampahan yangAda Pada Lokasi

Tempat Sampah

tempat pengumpulan sampah (TPS)atau TPS 3R

gerobak sampah dan/atau truksampah

tempat pengolahan sampah terpadu(TPST) pada skala lingkungan

KetidaksesusianPrasarana dan SaranaPersampahan denganPersyaratan Teknis

76% - 100% area memiliki prasaranadan sarana pengelolaan persampahantidak memenuhi persyaratan teknis

51% - 75% area memiliki prasaranadan sarana pengelolaan persampahantidak memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki prasaranadan sarana pengelolaan persampahantidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masingprasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidakmemenuhi persyaratan teknis.

…………………………………………………………………………………………

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan(pemilahan,pengumpulan,

76% - 100% area memiliki sistempengelolaan persampahan yang tidaksesuai standar teknis

87

pengangkutan,pengolahan)

51% - 75% area memiliki sistempengelolaan persampahan yang tidaksesuai standar teknis

25% - 50% area memiliki sistempengelolaan persampahan yang tidaksesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasaranadan sarana persampahan pada lokasi.…………………………………………………………………………………………

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana PengelolaanPersampahan

Jenis pemeliharaan Sarana danPrasarana PengelolaanPersampahan yang dilakukan

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan Sarana danPrasarana PengelolaanPersampahan dilakukan pada

76% - 100% area memilikisarpras persampahanyang tidak terpelihara

51% - 75% area memilikisarpras persampahanyang tidak terpelihara

25% - 50% area memilikisarpras persampahanyang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatanpemeliharaan drainase pada lokasi.…………………………………………………………………………………………

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana ProteksiKebakaran Lingkunganyang ada

Pasokan air untuk pemadamkebakaran

jalan lingkungan yang memadaiuntuk sirkulasi kendaraan pemadamkebakaran

sarana komunikasi

data tentang sistem proteksikebakaran

bangunan pos kebakaran

88

KetidaktersediaanPrasarana ProteksiKebakaran

76% - 100% area tidak memilikiprasarana proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memilikiprasarana proteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memilikiprasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masingsistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

…………………………………………………………………………………………2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana ProteksiKebakaran Lingkunganyang ada

Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

mobil pompa

mobil tangga

peralatan pendukung lainnya

KetidaktersediaanSarana ProteksiKebakaran

76% - 100% area tidak memilikisarana proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki saranaproteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki saranaproteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untukpemadaman di lokasi.

…………………………………………………………………………………………

89

II. PROSEDUR PENDATAAN

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

1. Indikasi PerumahanKumuh dan

Permukiman KumuhBerdasarkan Desk Study

2. Pendataan LokasiPerumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh yangTerindikasi

3.Rekapitulasi

HasilPendataan

MasyarakatPada Lokasi

RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan/Distrik

Kota

Rekapitulasi TingkatRW

Rekapitulasi TingkatKelurahan/ Desa

Rekapitulasi TingkatKecamatan/ Distrik

Rekapitulasi TingkatKota

Penjelasan FormatPendataan

Penjelasan FormatPendataan

Penjelasan FormatPendataan

Penjelasan &Penyebaran FormIsian Masyarakat

90

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGORNOMOR : 4 TAHUN 2017TANGGAL : 10 Juli 2017TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN

KUALITAS TERHADAPPERUMAHAN KUMUHDAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASIDALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASIPERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN1. Kondisi

BangunanGedung

a. Ketidak-teraturanBangunan

Tidakmemenuhiketentuan tatabangunandalam RDTR,meliputipengaturanbentuk,besaran,perletakan,dan tampilanbangunanpada suatuzona;dan/atau

Tidakmemenuhiketentuan tatabangunan dantata kualitaslingkungandalam RTBL,meliputipengaturanbloklingkungan,kapling,bangunan,ketinggian danelevasi lantai,konsep

76% - 100%bangunan padalokasi tidakmemilikiketeraturan

5

DokumenRDTR &RTBL,

Format Isian,Observasi

51% - 75%bangunan padalokasi tidakmemilikiketeraturan

3

25% - 50%bangunan padalokasi tidakmemilikiketeraturan

1

91

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

identitaslingkungan,konseporientasilingkungan,dan wajahjalan.

b. TingkatKepadatanBangunan

KDB melebihiketentuanRDTR,dan/atauRTBL;

KLB melebihiketentuandalam RDTR,dan/atauRTBL;dan/atau

Kepadatanbangunanyang tinggipada lokasi,yaitu:o untuk kota

metropoli-tan dankota besar> 250unit/Ha

o untuk kotasedang dankota kecil>200unit/Ha

76% - 100%bangunanmemilikilepadatan tidaksesuai ketentuan

5

DokumenRDTR &RTBL,

DokumenIMB, FormatIsian, Peta

Lokasi

51% - 75%bangunanmemilikilepadatan tidaksesuai ketentuan

3

25% - 50%bangunanmemilikilepadatan tidaksesuai ketentuan

1

c. Ketidak-sesuaiandenganPersyarat-an TeknisBangunan

Kondisibangunan padalokasi tidakmemenuhipersyaratan:

Pengendaliandampaklingkungan

Pembangun-an bangunandi atasdan/ataudi bawahtanah, air

76% - 100%bangunan padalokasi tidakmemenuhipersyaratanteknis

5

Wawancara,Format Isian,

DokumenIMB,

Observasi

51% - 75%bangunan padalokasi tidakmemenuhipersyaratanteknis

3

25% - 50%bangunan pada 1

92

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

dan/atauprasarana/sarana umum

keselamatanbangunan

kesehatanbangunan

kenyamananbangunan

kemudahanbangunan

lokasi tidakmemenuhipersyaratanteknis

2. KondisiJalan Ling-kungan

a. CakupanPelayananJalanLingkung-an Sebagian lokasi

perumahan ataupermukimantidak terlayanidengan jalanlingkungan yangsesuai denganketentuan teknis

76% - 100% areatidak terlayanioleh jaringanjalan lingkungan

5

Wawancara,Format Isian,Peta Lokasi,Observasi

51% - 75% areatidak terlayanioleh jaringanjalan lingkungan

3

25% - 50% areatidak terlayanioleh jaringanjalan lingkungan 1

b. KualitasPermuka-an JalanLingkung-an

Sebagian atauseluruh jalanlingkunganterjadikerusakanpermukaan jalanpada lokasiperumahan ataupermukiman

76% - 100% areamemiliki kualitaspermukaan jalanyang buruk

5

Wawancara,Format Isian,Peta Lokasi,Observasi

51% - 75% areamemiliki kualitaspermukaan jalanyang buruk

3

25% - 50% areamemiliki kualitaspermukaan jalanyang buruk

1

3. KondisiPenyediaanAir Minum

a. Ketidak-tersedia-an AksesAman AirMinum

Masyarakat padalokasiperumahan danpermukimantidak dapatmengakses airminum yangmemiliki kualitastidak berwarna,tidak berbau,

76% - 100%populasi tidakdapat mengaksesair minum yangaman

5

Wawancara,Format Isian,

Observasi 51% - 75%populasi tidakdapat mengaksesair minum yangaman

3

93

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

dan tidak berasa 25% - 50%populasi tidakdapat mengaksesair minum yangaman

1

b. TidakTerpenu-hinyaKebutuh-an AirMinum

Kebutuhan airminummasyarakat padalokasiperumahan ataupermukimantidak mencapaiminimalsebanyak 60liter/orang/ hari

76% - 100%populasi tidakterpenuhikebutuhan airminumminimalnya

5

Wawancara,Format Isian,

Observasi

51% - 75%populasi tidakterpenuhikebutuhan airminumminimalnya

3

25% - 50%populasi tidakterpenuhikebutuhan airminumminimalnya

1

4. KondisiDrainaseLingkung-an

a. Ketidak-mampuanMengalir-kanLimpasanAir

Jaringandrainaselingkungan tidakmampumengalirkanlimpasan airsehinggamenimbulkangenangandengan tinggilebih dari 30 cmselama lebih dari2 jam dan terjadilebih dari 2 kalisetahun

76% - 100% areaterjadi genangan>30cm, > 2 jamdan > 2 xsetahun

5

Wawancara,Format Isian,Peta Lokasi,Observasi

51% - 75% areaterjadi genangan>30cm, > 2 jamdan > 2 xsetahun

3

25% - 50% areaterjadi genangan>30cm, > 2 jamdan > 2 xsetahun

1

b. Ketidak-tersediaanDrainase

Tidaktersedianyasaluran drainaselingkungan padalingkunganperumahan ataupermukiman,yaitu salurantersier dan/atausaluran lokal

76% - 100% areatidak tersediadrainaselingkungan

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areatidak tersediadrainaselingkungan

3

25% - 50% areatidak tersedia 1

94

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

drainaselingkungan

c. Ketidak-terhubu-ngandenganSistemDrainasePerkotaan

Saluran drainaselingkungan tidakterhubungdengan saluranpada hirarkidi atasnyasehinggamenyebabkan airtidak dapatmengalir danmenimbulkangenangan

76% - 100%drainaselingkungan tidakterhubungdengan hirarkidi atasnya

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75%drainaselingkungan tidakterhubungdengan hirarkidi atasnya

3

25% - 50%drainaselingkungan tidakterhubungdengan hirarkidi atasnya

1

d. TidakTerpeliha-ranyaDrainase

Tidakdilaksanakan-nyapemeliharaansaluran drainaselingkungan padalokasiperumahan ataupermukiman,baik: Pemeliharaan

rutin;dan/atau

Pemeliharaanberkala

76% - 100% areamemilikidrainaselingkungan yangkotor dan berbau

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areamemilikidrainaselingkungan yangkotor dan berbau

3

25% - 50% areamemilikidrainaselingkungan yangkotor dan berbau

1

e. KualitasKonstruksiDrainase

Kualitaskonstruksidrainase buruk,karena berupagalian tanahtanpa materialpelapis ataupenutupmaupun karenatelah terjadikerusakan

76% - 100% areamemiliki kualitaskontrsuksidrainaselingkunganburuk

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areamemiliki kualitaskontrsuksidrainaselingkunganburuk

3

95

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

25% - 50% areamemiliki kualitaskontrsuksidrainaselingkunganburuk

1

5. KondisiPengelola-an AirLimbah

a. SistemPengelola-an AirLimbahTidakSesuaiStandarTeknis

Pengelolaan airlimbah padalokasiperumahan ataupermukimantidak memilikisistem yangmemadai, yaitukakus/klosetyang tidakterhubungdengan tangkiseptik baiksecaraindividual/domestik,komunalmaupunterpusat.

76% - 100% areamemiliki sistemair limbah yangtidak sesuaistandar teknis

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areamemiliki sistemair limbah yangtidak sesuaistandar teknis

3

25% - 50% areamemiliki sistemair limbah yangtidak sesuaistandar teknis

1

b. PrasaranadanSaranaPengelola-an AirLimbahTidakSesuaidenganPersyarat-an Teknis

Kondisiprasarana dansaranapengelolaan airlimbah padalokasiperumahan ataupermukimandimana: kloset leher

angsa tidakterhubungdengan tangkiseptik;

tidaktersedianyasistempengolahanlimbahsetempat atauterpusat

76% - 100% areamemiliki sarprasair limbah tidaksesuaipersyaratanteknis

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areamemiliki sarprasair limbah tidaksesuaipersyaratanteknis

3

25% - 50% areamemiliki sarprasair limbah tidaksesuaipersyaratanteknis

1

96

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

6. KondisiPengelola-an Persam-pahan

a. PrasaranadanSaranaPersam-pahanTidakSesuaidenganPersyarat-an Teknis

Prasarana dansaranapersampahanpada lokasiperumahan ataupermukimantidak sesuaidenganpersyaratanteknis, yaitu: tempat

sampahdenganpemilahansampah padaskaladomestik ataurumah tangga;

tempatpengumpulansampah (TPS)atau TPS 3R(reduce, reuse,recycle) padaskalalingkungan;

gerobaksampahdan/atau truksampah padaskalalingkungan;dan

tempatpengolahansampahterpadu(TPST) padaskalalingkungan.

76% - 100% areamemiliki sarpraspengelolaanpersampahanyang tidakmemenuhipersyaratanteknis

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areamemiliki sarpraspengelolaanpersampahanyang tidakmemenuhipersyaratanteknis

3

25% - 50% areamemiliki sarpraspengelolaanpersampahanyang tidakmemenuhipersyaratanteknis

1

b. SistemPengelola-anPersam-pahanyang TidakSesuai

Pengelolaanpersampahanpada lingkunganperumahan ataupermukimantidak memenuhipersyaratan

76% - 100% areamemiliki sistempersampahantidak sesuaistandar

5 Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areamemiliki sistem 3

97

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

StandarTeknis

sebagai berikut: pewadahan

danpemilahandomestik;

pengumpulanlingkungan;

pengangkutanlingkungan;

pengolahanlingkungan

persampahantidak sesuaistandar

25% - 50% areamemiliki sistempersampahantidak sesuaistandar

1

c. Tidakterpeliha-ranyaSaranadan Pra-saranaPengelola-anPersam-pahan

Tidakdilakukannyapemeliharaansarana danprasaranapengelolaanpersampahanpada lokasiperumahan ataupermukiman,baik: pemeliharaan

rutin;dan/atau

pemeliharaanberkala

76% - 100% areamemiliki sarpraspersampahanyang tidakterpelihara

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areamemiliki sarpraspersampahanyang tidakterpelihara

3

25% - 50% areamemiliki sarpraspersampahanyang tidakterpelihara

1

7. KondisiProteksiKebakaran

a. Ketidak-tersediaanPrasaranaProteksiKebakaran

Tidaktersedianyaprasaranaproteksikebakaranpada lokasi,yaitu:

pasokan air; jalan

lingkungan; sarana

komunikasi; data sistem

proteksikebakaranlingkungan;dan

bangunan poskebakaran

76% - 100% areatidak memilikiprasaranaproteksikebakaran

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areatidak memilikiprasaranaproteksikebakaran

3

25% - 50% areatidak memilikiprasaranaproteksikebakaran

1

98

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

b. Ketidak-tersedia-an SaranaProteksiKebakar-an

Tidaktersedianyasaranaproteksikebakaranpada lokasi,yaitu:

Alat PemadamApi Ringan(APAR);

mobil pompa; mobil tangga

sesuaikebutuhan;dan

peralatanpendukunglainnya

76% - 100% areatidak memilikisarana proteksikebakaran

5

Wawancara,Format Isian,

Peta RIS,Observasi

51% - 75% areatidak memilikisarana proteksikebakaran

3

25% - 50% areatidak memilikisarana proteksikebakaran

1

B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAINPertim-banganLain

a. NilaiStrategisLokasi

Pertimbanganletak lokasiperumahan ataupermukimanpada: fungsi

strategis kota;atau

bukan fungsistrategis kota

Lokasi terletakpada fungsistrategis kota

5

Wawancara,Format Isian,RTRW, RDTR,

Observasi

Lokasi tidakterletak padafungsi strategiskota 1

b. Kependu-dukan

Pertimbangankepadatanpenduduk padalokasiperumahan ataupermukimandenganklasifikasi: rendah yaitu

kepadatanpenduduk dibawah 150jiwa/ha;

UntukMetropolitan &Kota Besar Kepadatan

Penduduk padaLokasi sebesar>400 Jiwa/Ha

Untuk KotaSedang & KotaKecil Kepadatan

Penduduk padaLokasi sebesar>200 Jiwa/Ha

5

Wawancara,Format Isian,

Statistik,Observasi

99

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

sedang yaitukepadatanpendudukantara151 – 200jiwa/ha;

tinggi yaitukepadatanpendudukantara201 – 400jiwa/ha;

sangat padatyaitukepadatanpendudukdi atas 400jiwa/ha;

KepadatanPenduduk padaLokasi sebesar151 - 200Jiwa/Ha

3

KepadatanPenduduk padaLokasi sebesar<150 Jiwa/Ha

1

c. KondisiSosial,Ekonomi,danBudaya

Pertimbanganpotensi yangdimiliki lokasiperumahan ataupermukimanberupa: potensi sosial

yaitu tingkatpartisipasimasyarakatdalammendukungpemba-ngunan;

potensiekonomi yaituadanyakegiatanekonomitertentu yangbersifatstrategis bagimasyarakatsetempat;

potensibudaya yaituadanyakegiatan atauwarisanbudaya

Lokasi memilikipotensi sosial,ekonomi danbudaya untukdikembangkanatau dipelihara

5

Wawancara,Format Isian,

Observasi Lokasi tidak

memiliki potensisosial, ekonomidan budayatinggi untukdikembangkanatau dipelihara

1

100

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

tertentu yangdimilikimasyarakatsetempat

C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHANLegalitasLahan

a. KejelasanStatusPenguasa-an Lahan

Kejelasanterhadap statuspenguasaanlahan berupa: Kepemilikan

sendiri,dengan buktidokumensertifikat hakatas tanahatau bentukdokumenketeranganstatus tanahlainnya yangsah; atau

kepemilikanpihak lain(termasukmilik adat/ulayat),dengan buktiizinpemanfaat-antanah daripemegang hakatas tanahatau pemiliktanah dalambentukperjanjiantertulis antarapemegang hakatas tanahatau pemiliktanah dengan

Keseluruhanlokasi memilikikejelasan statuspenguasaanlahan, baik miliksendiri ataumilik pihak lain

(+)

Wawancara,Format Isian,

DokumenPertanahan,Observasi

Sebagian ataukeseluruhanlokasi tidakmemilikikejelasan statuspenguasaanlahan, baik miliksendiri ataumilik pihak lain

(-)

b. Kesesuai-an RTR

Kesesuaianterhadapperuntukanlahan dalamRencana TataRuang (RTR),dengan bukti

Keseluruhanlokasi beradapada zonaperuntukanperumahan/permukimansesuai RTR

(+)

Wawancara,Format Isian,RTRW, RDTR,

Observasi

101

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBERDATA

Izin MendirikanBangunan atauSuratKeteranganRencana Kota(SKRK).

Sebagian ataukeseluruhanlokasi beradabukan pada zonaperuntukanperumahan/permukimansesuai RTR

(-)

II. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINANKLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI KETERANGANBERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Kondisi Kekumuhan

71 – 95 Kumuh Berat X X X X X X

45 – 70 Kumuh Sedang X X X X X X

19 – 44 Kumuh Ringan X X X X X X

Pertimbangan Lain

15 – 20 Pertimbangan Lain Tinggi X X X X X X

8 – 14 Pertimbangan Lain Sedang X X X X X X

1 – 7 Pertimbangan Lain Rendah X X X X X X

Legalitas Lahan

(+) Status Lahan Legal X X X X X X X X X

(-) Status Lahan Tidak Legal X X X X X X X X X

SKALA PRIORITAS PENANGANAN = 1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8 3 3 6 6 9 9

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

102

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BOGORNOMOR : 4 TAHUN 2017TANGGAL : 10 Juli 2017TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN

KUALITAS TERHADAPPERUMAHAN KUMUHDAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASIPERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

WALI KOTA BOGORPROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGORNOMOR TAHUN

TENTANGPENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUHDI KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk

bertempat tinggal dan mendapatkanlingkungan hidup yang laik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatankualitas perumahan kumuhdan permukiman kumuh merupakantanggung jawab pemerintah daerahberdasarkan penetapan lokasi perumahankumuh dan permukiman kumuhyang didahului proses pendataan;

103

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan KawasanPermukiman, penetapan lokasiperumahan kumuh dan permukimankumuh wajib dilakukan pemerintahdaerah dengan melibatkan peranmasyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkanKeputusan Wali Kota tentang PenetapanLokasi Perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011tentang Perumahan dan KawasanPermukiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan RakyatNomor .../PRT/M/2015 tentangPeningkatan Kualitas TerhadapPerumahan Kumuh Dan PermukimanKumuh;

104

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KESATU : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor.KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh

Dan Permukiman Kumuh merupakansatuan perumahan dan permukiman dalamlingkup wilayah kota yang dinilai tidak laikhuni karena ketidakteraturan bangunan,tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,dan kualitas bangunan serta saranadan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

KETIGA : Lokasi Perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh ditetapkanberdasarkan hasil pendataanyang dilakukan oleh Pemerintah Daerahdengan melibatkan peran masyarakatmenggunakan Ketentuan Tata CaraPenetapan Lokasi sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan RakyatNomor .../PRT/M/2015 tentangPeningkatan Kualitas Terhadap PerumahanKumuh Dan Permukiman Kumuh.

KEEMPAT : Lokasi Perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh di Kota .....ditetapkan sebagai dasar penyusunanRencana Penanganan Perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh di Kota .....,yang merupakan komitmen PemerintahDaerah dalam mendukung ProgramNasional Pengentasan Permukiman Kumuh,termasuk dalam hal ini Target NasionalPermukiman Tanpa Kumuh.

KELIMA : Lokasi Perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh di Kota .....meliputi sejumlah ... (terbilang .........) lokasi,di ... ... (terbilang .........) kecamatan,dengan luas total sebesar ... (terbilang.........) hektar;

105

KEENAM : Penjabaran mengenai Daftar LokasiPerumahan Kumuh Dan PermukimanKumuh di Kota ..... dirinci lebih lanjutdalam Lampiran I; Peta Sebaran LokasiPerumahan Kumuh Dan PermukimanKumuh di Kota ..... dirinci lebih lanjutdalam Lampiran II; serta Profil LokasiPerumahan Kumuh Dan PermukimanKumuh di Kota ..... dirinci lebih lanjutdalam Lampiran III, dimana ketiga lampirantersebut merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETUJUH : Berdasarkan Penetapan Lokasi PerumahanKumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota ...ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmenuntuk untuk melaksanakan PeningkatanKualitas Perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh secara tuntasdan berkelanjutan sebagai prioritaspembangunan daerah dalam bidangperumahan dan permukiman,bersama-sama Pemerintah Provinsidan Pemerintah;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Bogorpada tanggal

WALI KOTA BOGORt.t.d.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

106

II. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

107

III. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI

107

LAMPIRAN IIKEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR NOMOR ....TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUHPETA SEBARAN

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DANPERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BOGOR

LEGENDA: PETA INSET:

WALI KOTA BOGOR

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap (Tanpa gelar)

PEMERINTAH KOTABOGOR

Skala, Orientasi, Proyeksi,Sistem Grid, Datum

Judul Peta

Keterangan Lampiran SKKepala Daerah

Keterangan Legenda

Peta Inset

Tanda Tangan KepalaDaerah

Lambang dan NamaKota

Keterangan Koordinat(Lintang & Bujur)

Keterangan Koordinat(Lintang & Bujur)

Garis Koordinat(Lintang & Bujur)

SUMBER PETA:

Keterangan SumberPeta

108

WALI KOTA BOGOR,Ttd.

BIMA ARYA

KeteranganKoordinat

(Lintang & Bujur)

Keterangan Koordinat(Lintang & Bujur)

Garis Koordinat(Lintang & Bujur)

LAMPIRAN IIKEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR NOMOR ....TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARANLOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BOGOR

Skala, Orientasi,Proyeksi, Sistem Grid,

Datum

PETA INSET

Judul Peta

Keterangan LampiranSK Kepala Daerah

Keterangan Legenda

Keterangan SumberPeta

SUMBER PETA:

Tanda Tangan KepalaDaerah

WALI KOTA BOGOR

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap (Tanpa gelar)

Lambang dan NamaKota

PEMERINTAHKOTA BOGOR

LEGENDA:Peta Inset