BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BOGOR

JL. POOL BINA MARGA NO.2, KAYU MANIS, TANAH SAREAL

KOTA BOGOR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018

ii

DAFTAR ISI

Hal.

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Gambaran Umum

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta

Susunan Organisasi

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penyajian

1

5

10

10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

2.1

2.2

Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja

11

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BOGOR 20

3.1

3.2

Pengukuran Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

20

22

BAB IV PENUTUP 27

Lampiran

Lampiran

I

II

iii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, atas nikmat dan karunia yang

dilimpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan tugas

dengan baik dan salah satunya adalah telah diselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun

Anggaran 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi

mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun

Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis BPBD Kota Bogor Tahun 2015

– 2019. Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak

lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi.

LKIP tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap

berbagai program kerja pada tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan

strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan

disusunnya LKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan

periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dankegiatan yang akan

datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2018 ini. Mudah-mudahan

dengan LKIP ini menjadikan BPBD Kota Bogor sebagai instansi yang transparan dan

berakuntabilitas.

Bogor, Januari 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap

Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga

berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good

governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif

seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Berangkat

dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Bogor tahun 2015-2019 yang penyusunannya

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bogor tahun 2015-2019 serta Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Bogor tahun 2015 yang

penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun

2015, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan penyusunan LKIP BPBD Kota Bogor Tahun 2018 dengan memperhatikan

kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4723);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

2

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan

Bencana;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Keduanya atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pelaksanaan

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Bertia

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor

Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun

2010 Nomor 79 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7

Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1, Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota

Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

3

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota

Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D).

Penyusunan LKIP Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen

perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator

kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Instansi BPBD Kota Bogor yang menjadi laporan

kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala BPBD kepada Wali Kota Bogor

ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang

dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2018. BPBD

merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka BPBD

memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai

tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi,

dengan demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan kebencanaan yang

meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan

rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dibentuk melalui

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Kota Bogor dan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 89 tahun 2016 tentang

Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan BPBD

Kota Bogor. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor terletak di Jl. Raya

Pajajaran No. 12 A Kota Bogor. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

berdasarkan Struktur Organisasi BPBD Bogor didukung dengan jumlah pegawai sebanyak

36 orang pegawai, terdiri atas 22 orang PNS, 14 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai

BPBD Kota Bogor berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

BPBD Kota Bogor tahun 2018 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 36

orang pegawai, terdiri atas 22 orang PNS dan 14 orang tenaga kontrak. Ditinjau dari segi

tingkat pendidikan, golongan, eselonering/ jabatan, pendidikan dan pelatihan jabatan, kondisi

sumber daya aparatur BPBD Kota Bogor disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No. Pendidikan PNS CPNS TKK

1 S-2 2

2 S-1 9

4

3 D-III 1

4 D-II -

5 D-I -

6 SLTA 9 49

Jumlah 21 14

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor,2018

Tabel tersebut menunjukkan terdapat 9,1 % pegawai dengan tingkat

pendidikan S-2, sedangkan S-1 sebesar 45,5 % dan D-III 4,5 %. Tingkat pendidikan

terakhir terbesar adalah SLTA sederajat dengan 40,9 %. Diantara 21 orang aparat

terdapat 1 orang yang memiliki disiplin ilmu tentang kebencanaan.

2. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan ruang

No. Pangkat / Golongan PNS BPBD

1. Pembina Tk. I / (IV/b) 1

2. Pembina / (IV/a) -

3. Penata Tk. I / (III/d) 3

4 Penata / (III/c) 3

5. Penata Muda Tk.I / (III/b) 1

6 Penata Muda / (III/a) 3

7. Pengatur Tk.I / (II/d) -

8 Pengatur / (II/c) 3

9. Pengatur Muda Tk.I / (II/b) 5

10. Pengatur Muda / (II/a) 2

Jumlah 21

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor,2018

Tabel di atas menunjukkan golongan/pangkat dari 21 PNS yang ada,

golongan IV sebanyak 1 orang atau sebesar 5 %, golongan III sebanyak 10 orang

atau 50 %, dan golongan II sebanyak 10 orang atau 45 %.

3. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No. Jabatan PNS BPBD KET.

1 Eselon III 1 Jabatan Struktural

2 Eselon IV 4 Jabatan Struktural

5

3 JFU 17 Jabatan Fungsional

Jumlah 22

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2018

Dari tabel tersebut terlihat pengisian formasi jabatan struktural dan

fungsional BPBD Kota Bogor terdiri dari 1 orang pejabat Eselon III, 4 orang pejabat

Eselon IV dan 17 orang mengisi jabatan fungsional umum.

4. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan (Diklat Struktural)

No. Diklatpim PNS BPBD

1. III 1

2. IV 4

Jumlah 5

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2018

Tabel di atas menunjukkan dari 22 PNS BPBD Kota Bogor terdapat 5

orang yang telah mengikuti Diklat struktural terdiri dari 1 orang yang telah mengikuti

Diklatpim III dan 4 orang yang telah mengikuti diklatpim IV.

5. Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Aparat BPBD

1 Pria 17

2 Wanita 4

Jumlah 21

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari 21 Aparat BPBD Kota Bogor

terdapat 17 orang atau 82 % berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang atau 18%

wanita.

Komposisi PNS berdasarkan DUK pada BPBD Kota Bogor tahun 2018

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran I.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D)

6

dan Keputusan Walikota Bogor Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata

Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tugas pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Bogor merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan

fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. BPBD Kota Bogor berkedudukan di

Jalan Raya Pajajaran No. 12 A, Kota Bogor.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, tugas pokok BPBD Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah

dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana, rehabilitasi serta

rekonstruksi secara adil dan setara;

2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada wali kota setiap

sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Kota Bogor dalam menyelenggarakan tugas pokoknya adalah :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana

meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana dengan bertindak

cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu dan menyeluruh.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPBD adalah sebagai

berikut:

1. Kepala BPBD

Kepala BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan

daerah di bidang penanggulangan bencana;

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada

kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

7

Fungsi unsur pengarah yaitu :

a. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

daerah.

3. Unsur Pelaksana

Tugas unsur pelaksana adalah melaksanakan penanggulangan bencana daerah

secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca

bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu

kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan

tugas kepala BPBD sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala pelaksana dibantu

oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan

sumber daya serta kerja sama.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan

perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan

perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber

daya manusia, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok seksi pencegahan dan kesiapsiagaan adalah membantu kepala

pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan

masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pencegahan dan kesiapsiagaan

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada

prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

8

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang

pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan

masyarakat; dan

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di

bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta

pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok seksi kedaruratan dan logistik adalah membantu kepala pelaksana

dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik serta penyelenggaraan manajemen

logistik dan peralatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktifitas manajemen logistik dan

peralatan terutama pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan

darurat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di

bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan

pengungsi dan dukungan logistik.

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok seksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membantu kepala pelaksana

dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penaggulangan

bencana pada pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan

bencana pada pasca bencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca

bencana;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di

bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok kelompok jabatan fungsional adalah melaksanakan kegiatan BPBD

secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

1.2.3 Susunan Organisasi BPBD Kota Bogor

9

Susunan organisasi BPBD Kota Bogor terdiri dari :

1. kepala BPBD, secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah;

2. unsur pengarah BPBD, meliputi :

a. keanggotaan unsur pengarah BPBD terdiri dari ketua dan anggota;

b. jumlah keanggotaan unsur pengarah BPBD sebanyak 9 orang.

3. unsur pelaksana BPBD.

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Kota Bogor terdiri dari :

1. kepala pelaksana;

2. sekretariat;

3. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;

4. seksi kedaruratan dan logistik;

5. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;

6. kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi BPBD Kota Bogor secara jelas dapat dilihat pada bagan

berikut ini :

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan LKIP BPBD Kota Bogor tahun 2018 adalah

sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan LKIP BPBD Kota Bogor tahun 2018 adalah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara

periodik.

SEKRETARIAT

KEPALA PELAKSANA

SEKSI KEDARURATAN

DAN LOGISTIK

SEKSI PENCEGAHAN

DAN KESIAPSIAGAAN

UNSUR PENGARAH

KEPALA

UNSUR PELAKSANA

- INSTANSI

- PROFESIONAL/AHLI

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI

10

1.4 Sistematika Penyajian

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. LKIP BPBD Kota Bogor tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di sajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada gambaran umum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur

organisasi BPBD Kota Bogor dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaa dan perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini di sajikan pengukuran kinerja dan Evaluasi dan Analisis

Capaian kinerja. Untuk setiap kinerja sasaran strategis dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi (renstra).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang

tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus

dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja,

dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.

2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.

3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta

penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang

secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

.

2.1.1 Visi dan Misi BPBD Kota Bogor

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD penyelenggara

penanggulangan bencana, BPBD Kota Bogor dituntut untuk merespon dengan cepat dan

tepat dalam penanganan bencana. Diperlukan suatu gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah,

atau yang disebut dengan visi. Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan

bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi BPBD Kota Bogor dirumuskan dengan

memperhatikan visi kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 yaitu : ”Kota Bogor yang

nyaman, beriman dan transparan”. Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka BPBD

Kota Bogor menetapkan visi sebagai berikut :

“Ketangguhan Masyarakat Kota Bogor

Dalam Menghadapi Bencana”

12

Tangguh, berarti kuat dan handal. Kekuatan yang terbentuk antara unsur

Pemerintah dan Unsur Masyarakat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat dilaksanakan secara reaktif, efektif dan efisien mengupayakan langkah – langkah

untuk meminimalisir kerugian dan dampak bencana, mengikuti prosedur yang sudah ada (

Pengurangan Resiko Bencana )

Masyarakat yang tangguh bencana adalah masyarakat yang memiliki

kemampuan mengenali, mengantisipasi, mencegah, dan mengurangi risiko bencana serta

mampu mengatasi secara efektif jika terjadi bencana, kemudian mampu bangkit kembali

setelah bencana untuk melanjutkan kehidupannya. Masyarakat yang tangguh ditandai pula

oleh terbangunnya budaya sadar bencana, dimana pengurangan risiko bencana telah

terintegrasi pada semua kebijakan, perencanaan,pelaksanaan dan perilaku yang mendukung

terbangunnya masyarakat yang tangguh bencana.

Dengan demikian, masyarakat yang tangguh bencana adalah masyarakat yang

mempunyai kemampuan/kapasitas :

1. menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan

atau adaptasi;

2. memulihkan diri atau ‘melenting balik’ setelah suatu kejadian bencana dan membangun

kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik.

Sesuai dengan visi BPBD Kota Bogor dan disesuaikan dengan kemampuan

yang ada, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

Pencapaian misi penanggulangan bencana di atas memerlukan suatu

kerjasama yang sinergis antar para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah,

lembaga non pemerintah, masyarakat termasuk lembaga usaha dalam kerangka kerjasama

yang terkordinasi, terarah dan terpadu serta kemitraan yang harmonis.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tujuan keempat

pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 “Mendorong

pembangunan kota yang tanggap risiko bencana dan dampak perubahan iklim”, maka

tujuan strategis dari BPBD Kota Bogor adalah :

1. Melindungi masyarakat Kota Bogor dari ancaman

bencana melalui pengurangan risiko berbasis partisipasi

masyarakat;

2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang

handal;

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.

13

No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Target Indikator

Tujuan

1. Meningkatkan ketangguhan

masyarakat melalui

pengetahuan,

kesadaran, dan komitmen serta

perilaku sadar bencana

Jumlah kelompok masyarakat

(stakeholders kebencanaan)

yang memahami dan sadar

dalam menghadapi bencana

23 stakeholders

kebencanaan

2. Mewujudkan penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang

handal, mencakup penanganan

pra bencana, tanggap darurat

dan pasca bencana

Tingkat penanganan tanggap

darurat bencana saat bencana

100%

Tingkat pemulihan pasca

bencana

100%

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator kinerja sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Berikut ini disajikan

sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2018 :

No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Indikator

Sasaran 2018

1. Terwujudnya ketangguhan

kelurahan dalam menghadapi

bencana

Jumlah kelurahan tangguh

bencana

2

kelurahan

2. Terwujudnya sekolah/madrasah

aman bencana di Kota Bogor

Jumlah sekolah/madrasah

aman bencana di Kota Bogor

2

sekolah

3. Meningkatnya penanganan

kejadian bencana

Rasio penanganan kejadian

bencana

100%

4. meningkatnya pemulihan pasca

bencana

Persentase pelaksanaan

kegiatan pemulihan pasca

bencana

100%

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Sementara kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan

misi organisasi.

Strategi untuk mencapai tujuan angka 1 dan sasaran angka 1 dan 2 seperti di

atas pada BPBD Kota Bogor adalah meningkatkan kapasitas dan kasadaran kelompok

masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan memprioritaskan partisipasi

14

masyarakat di wilayah berisiko bencana tinggi. Kebijakan yang dilakukan adalah Peningkatan

kapasitas dan kasadaran kelompok masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan

memprioritaskan partisipasi masyarakat di wilayah berisiko bencana tinggi.

Tujuan sebagaimana angka 3 dan 4 adalah meningkatkan kualitas pelayanan

tanggap darurat bencana dan kualitas pemulihan pasca bencana. Kebijakannya adalah

pengurangan risiko bencana, peningkatan kualitas pencegahan dan kesiagaan bencana,

kualitas pelayanan tanggap darurat bencana serta kualitas pemulihan pasca bencana.

2.1.4 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang telah

dilaksanakan BPBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

No. Program Indikator Kinerja

Program Kegiatan

1.

Tanggap Darurat

Bencana

Jumlah kelompok

masyarakat (stakeholders

kebencanaan) yang

memperoleh pengetahuan

dan keterampilan

kebencanaan

Pelatihan dan Pemberdayaan

Kelurahan Tangguh Bencana

Sosialisasi Sekolah Aman

Bencana.

2. Tanggap Darurat

Bencana

Tingkat Penanganan

Kejadian Bencana (%)

Pelayanan penanggulangan

bencana

3. Pemulihan Pasca

Bencana

Tingkat Pemulihan

Kejadian Bencana (%)

Pelatihan Teknis Penilaian

Damage and Losses Assement

(Dala)

Pendataan dan inventarisasi

dampak pasca bencana

2.1.5 Belanja

Belanja

Realisasi belanja tahun 2018 adalah sebesar Rp.

7.590.397.342,00 atau sebesar 88,27 % dari anggaran 2018 yang

berjumlah Rp. 8.598.639.337,00 Besaran realisasi belanja tersebut

merupakan realisasi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

yang terdiri 15 Kegiatan pada 5 Program.

3.1.1 Belanja Operasional

Belanja Pegawai adalah sebesar Rp.2.695.650.432 ,00 atau sebesar 75,43 % dari anggaran tahun 2018 yang berjumlah Rp. 2.753.675.000,00 terdiri dari :

Gaji dan Tunjangan Rp 1,138,530,432.00

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp 364,120,000.00

15

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Rp 669,500,000.00

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Rp 523,500,000.00

Jumlah Rp 2,695,650,432.00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp. 3.455.118.160,00 atau 84,02 % dari anggaran Rp. 4.112.185.000,00 terdiri dari :

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Rp 73,350,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

Rp 16,425,000.00

Honorarium MC/Pembaca Doa Rp 500,000.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Rp 243,600,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan- Non PNS

Rp 541,623,800.00

Honorarium Moderator, MC/Pembaca Doa Rp 3,500,000.00

Uang Lembur PNS Rp 28,280,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Rp 40,489,800.00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

Rp 11,021,235.00

Belanja Perangko, Materai dan bahan pos Rp 420,000.00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Rp 4,639,350.00

Belanja Kit Pelatihan Rp 16,932,500.00

Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior

Rp 19,400,000.00

Belanja Dokumentasi Rp 7,793,000.00

Belanja Telepon Rp 2,792,137.00

Belanja Air Rp 6,382,100.00

Belanja Listrik Rp 40,849,758.00

Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 2,780,000.00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

Rp 3,000,000.00

Belanja jasa tenaga ahli/pengajar Rp 24,850,000.00

Belanja jasa tenaga ahli/pengajar- Non PNS

Rp 20,000,000.00

Belanja Jasa Service Rp 33,584,220.00

Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 19,957,745.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Rp 102,050,930.00

Belanja Jasa KIR Rp -

Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Rp 1,314,000.00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 8,070,800.00

Belanja Cetak Rp 12,640,000.00

Belanja Penggandaan/Fotocopy Rp 22,592,000.00

Belanja Sewa Kantor/Gedung/Tempat Rp 107,025,000.00

Belanja Penjilidan Rp 5,693,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 125,115,000.00

16

Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp 30,510,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sejenisnya

Rp 231,408,500.00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 61,665,450.00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp 144,105,500.00

Belanja Pakaian Olahraga Rp 43,043,000.00

Belanja Pakaian Event Rp 166,762,315.00

Belanja Perjalanan dalam daerah Rp 108,069,000.00

Belanja Perjalanan luar daerah Rp 330,786,954.00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Rp 24,786,000.00

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

Rp 393,524,416.00

Belanja Pemeliharaan Jaringan Rp 214,466,450.00

Belanja Jasa Konsultan Informasi Teknologi

Rp 49,527,500.00

Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design

Rp 32,016,600.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rp 21,324,600.00

Belanja Bansos kepada Kelompok Masyarakat Rp 25,336,000.00 Belanja Bansos kepada Anggota Masyarakat Rp 31,114,500.00

Rp 3,455,118,160.00 Belanja Modal

Belanja Modal adalah sebesar Rp. 1.425.292.886,00 atau 82,23 % dari anggaran Rp. 1.733.235.000,00 terdiri dari : BM Peralatan dan Mesin - Alat Penarik Rp 15,291,200.00

BM Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpang

Rp 260,380,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

Rp 425,823,450.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Rp 60,450,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

Rp 78,450,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

Rp 14,112,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

Rp 10,350,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Rp 52,141,200.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Rp 39,665,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Rp 150,362,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Rp 3,729,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Rp 4,449,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Rp 43,236,700.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

Rp 84,560,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Rp 35,021,200.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

Rp 35,028,500.00

17

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

Rp 1,913,636.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan

Rp 18,150,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

Rp 92,180,000.00

JUMLAH Rp 1,425,292,886.00

Untuk lebih jelasnya realisasi belanja langsung tahun anggaran

2018 pada BPBD Kota Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE

(%)

1 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1,124,795,000 993,101,264 88.29

2 Pengadaan Inventaris kantor 1,650,000,000 1,356,387,250 82.21

3 Pemeliharaan rutin Inventaris kantor 920,0000,000 800,850,411 87.05

4

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kerja dan Penyusunan perencanaan dan pelaporan OPD 31,600,000 31,279,000 98,98

5 Pengembangan Website dan pembangunan sistem informasi BPBD Kota Bogor

100,000,000 97,635,050 97.64

6 Pelayanan Penanggulangan Bencana

1,092,825,000 742,999,020 67.99

7 Pelatihan dan pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana 150,000,000 143,405,000 95.60

8

Penerapan Sekolah Aman Bencana dan Simulasi penanggulangan bencana di sekolah 100,000,000 99,341,500 99.34

9 Penyediaan Hunian Sementara bagi Korban Bencana

90,000,000 68,775,000 76.42

10 Pengadaan Logistik sandang

60,000,000 57,679,000 96,13

11 Pengadaan Rambu-rambu Himbauan Kebencanaan

100,000,000 99,470,000 99,47

12 Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Alam

100,000,000 99,232,000 99,23

13 Simulasi Kebencanaan

178,000,000 166,344,115 93,45

14 Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana

48,200,000 49,804,000 99.61

15 Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (DALA)

100,000,000 54,227,000 90.38

5,845,420,000 4,894,746,910 83.74

18

Pada tabel tersebut terdapat 5 (lima) kegiatan yang mengalami

perubahan anggaran yaitu :

No. KEGIATAN PAGU AWAL (Rp) PAGU PERUBAHAN (Rp)

1. Pelayanan Penanggulangan Bencana

1.220.000.000 1.092.825.000

2. Pengelolaan Rumah Tangga PD 1.125.000.000 1.124.795.000

3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD

35.000.000 31.600.000

4. Simulasi Kebencanaan 200.000.000 178.000.000

5. Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (DALA)

50.000.000 48.200.000

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah

Perjanjian Kinerja BPBD Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon III

dan IV.

Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja

Eselon IV yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

sekretaris dan para kepala seksi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Untuk lebih jelasnya perjanjian kinerja pada BPBD Kota Bogor tahun 2018 dapat dilihat

pada lampiran II.

19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BOGOR

TAHUN 2018

3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu

mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dantransparan

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan LKIP,

yaitu pertama, prinsip lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pegertian bahwa hal-

hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab

masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, kedua, Prinsip

Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting

dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan

untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, ketiga, Prinsip manfaat, yang mengandung pengertian

bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus

mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Disamping itu pula bahwa, untuk dapat menjelaskan tentang capaian

akuntabilitas kinerja unit kerja BPBD, sesuai dengan format baru penyusunan LKIP

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, secara sederhana Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dapat dilihat secara langsung

capaiannya pada setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam format Pengukuran Kinerja

Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Bogor, pada tahun 2018 telah menetapkan 5 sasaran yang akan

dicapai.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kota Bogor Tahun 2018 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran, rincian sebagai berikut :

20

No.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1. Meningkatnya daya dukung

sarana terhadap

penanggulangan bencana

Persentase ketersediaan

Sarana Terhadap

Kebutuhan

100 % 100% 100

2. Terwujudnya ketangguhan

kelurahan dalam

menghadapi bencana

Jumlah kelurahan tangguh

bencana

2

Kelurahan

5

Kelurahan

250

3. Terwujudnya sekolah/

madrasah aman bencana di

Kota Bogor

Jumlah sekolah/madrasah

aman bencana di Kota

Bogor

2 sekolah 8 sekolah 400

4. Meningkatnya kualitas

penanganan kejadian

bencana

Rasio penanganan

kejadian bencana

100 % 100 % 100

5. meningkatnya kualitas

pemulihan pasca

bencana

Rasio kegiatan pemulihan

pasca bencana

100 % 100 % 100

Berdasarkan tabel di atas realisasi pada akhir tahun 2018 menunjukan bahwa

kelima indikator kinerja sasaran telah tercapai dengan baik.

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

yaitu sebagai berikut :

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI %

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. Terwujudnya ketangguhan kelurahan dalam menghadapi bencana

Jumlah kelurahan tangguh bencana

2 Kelurahan

2 Kelurahan

4 Kelurah

an

5 Kelurahan

200 250

2. Terwujudnya sekolah/ madrasah aman bencana di Kota Bogor

Jumlah sekolah /madrasah aman bencana di Kota Bogor

2 sekolah

2 sekolah 2 sekolah

8 sekolah 100 400

3. Terwujudnya kemampuan komunitas PB dalam menghadapi bencana

Jumlah anggota komunitas/ kelompok PB yang dibina

300 orang 300 orang 300 orang

300 orang 100 100

4. Meningkatnya penanganan kejadian bencana

Persentase penanganan kejadian bencana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 100

5. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana

Persentase pelaksanaan kegiatan nonfisik yang mendukung pemulihan pasca bencana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 100

21

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 target Kegiatan

Pelatihan dan pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana adalah 2 kelurahan. Dengan

pagu yang tetap, BPBD dapat merealisasikan kegiatan tersebut dan berhasil membentuk 5

Kelurahan Tangguh Bencana. Disamping itu target Kegiatan Penerapan Sekolah Aman

Bencana dan Simulasi penanggulangan bencana di sekolah adalah 2 Sekolah. Dengan pagu

yang tetap, BPBD dapat merealisasikan kegiatan tersebut dan berhasil membentuk 8 Sekolah

Aman Bencana Hal ini merupakan salah satu efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BPBD Kota Bogor sebagai perangkat daerah dituntut untuk terus meningkatkan

kinerja terutama dalam meningkatkan upaya pelayanan Penanggulangan bencana.

Peningkatan Pelayanan penanggulangan bencana akan sangat berpengaruh terhadap

keberlangsungan penanganan bencana di Kota Bogor. Sehingga sangat diperlukan analisis

untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber

daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap

pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja BPBD Kota Bogor melakukan beberapa analisis dan

efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Secara Umum BPBD Kota Bogor

langsung memberi tanggung jawab kinerja kepada setiap seksi yang berhubungan dengan

target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran),

BPBD Kota Bogor melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan

dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari

pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip

efesien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa

mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Misalnya pada Kegiatan Pelatihan dan

pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana. Efisiensi sumber daya dan anggaran dapat kita

lihat pada tabel berikut ini

No. Kegiatan Target Realisasi Efisiensi Anggaran

(Rp.) Persentase

1. Pelatihan dan

pemberdayaan Kelurahan

Tangguh Bencana

2

Kelurahan

5

Kelurahan Rp 150.000.000 250%

2. Penerapan Sekolah Aman

Bencana dan Simulasi

penanggulangan bencana

di sekolah

2 sekolah 8 sekolah Rp 100.000.000 400%

22

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2018 pada

BPBD Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya daya dukung sarana dalam penanggulangan bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberi dukungan sarana dalam upaya

penanggulangan bencana di Kota Bogor sesuai misi ketiga yang ingin dicapai BPBD Kota

Bogor yakni, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

terkoordinir dan menyeluruh. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai

berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

Persentase Ketersediaan

Sarana Terhadap Kebutuhan

bencana

100 % 1.425.292.886 82,23 1.733.235.000

Target sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan satu kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengadaaan Inventaris Kantor. Pencapaian sasaran diukur melalui indikator rasio

ketersediaan sarana dengan jumlah kebutuhan yang telah disusun dalam RKBMD (Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah) BPBD Kota Bogor tahun 2018. Realisasi asset BPBD Kota

Bogor tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran III.

Kebutuhan sarana penanggulangan bencana yang dituangkan dalam RKBMD

BPBD Kota Bogor tahun 2018, terealisasi melalui belanja modal pada Kegiatan Pengadaan

Inventaris Kantor tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Belanja Modal

Belanja Modal adalah sebesar Rp. 1.425.292.886,00 atau 82,23 % dari anggaran Rp. 1.733.235.000,00 terdiri dari : BM Peralatan dan Mesin - Alat Penarik Rp 15,291,200.00

BM Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpang

Rp 260,380,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

Rp 425,823,450.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Rp 60,450,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

Rp 78,450,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

Rp 14,112,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

Rp 10,350,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Rp 52,141,200.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Rp 39,665,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Rp 150,362,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Rp 3,729,000.00

23

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Rp 4,449,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Rp 43,236,700.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

Rp 84,560,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Rp 35,021,200.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

Rp 35,028,500.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

Rp 1,913,636.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan

Rp 18,150,000.00

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

Rp 92,180,000.00

JUMLAH Rp 1,425,292,886.00

Sasaran II : Terwujudnya ketangguhan kelurahan dalam menghadapi bencana

Sasaran ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengurangan risiko

bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah

segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan

meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh

masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat

aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi

risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber

daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat

digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

Jumlah kelurahan tangguh bencana

2 Kelurahan

5 Kelurahan

250 150.000.000

Untuk mendukung sasaran tersebut BPBD Kota Bogor pada tahun 2018

melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana, yang

bertujuan untuk melatih dan menambah wawasan warga maupun aparat kelurahan di daerah

rawan bencana dalam menghadapi bencana. Lokus Kegiatan Kelurahan Tangguh bencana

yang bersumber dari APBD dilaksanakan di 2 (dua) kelurahan yaitu : Kelurahan Bondongan,

Kelurahan Sukasari. Sedangkan 3 Kelurahan bersumber dari Catholic Relief Services yaitu

Kelurahan Cibogor, Kelurahan Gudang dan Kelurahan Kedung Halang

24

Sasaran III : Terwujudnya sekolah/madrasah aman bencana di Kota Bogor

Sasaran ini dimaksudkan untuk membangun perilaku sadar bencana, siaga

bencana, pengurangan risiko bencana di sekolah, serta membangun ketahanan dalam

menghadapi bencana oleh warga sekolah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi

dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan

kepada siswa, guru dan masyarakat sekitar sekolah dari ancaman dan dampak bencana.

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

Jumlah sekolah/madrasah aman

bencana di Kota Bogor 2 sekolah 8 sekolah 400 100.000.000

Kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut pada tahun 2018 adalah

Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan siswa,

tenaga pengajar, komite sekolah dan warga sekitar terhadap penanggulangan bencana yang

dilaksanakan di 2 (dua) sekolah lingkup Kota Bogor. Lokus kegiatan Sosialisasi Sekolah

Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah yang bersumber dari

APBD antara lain :

1. Madrasah Ibtidaiyah Al Muawanah

2. SDN Pakuan;

Sedangkan kegiatan Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan

Bencana di Sekolah yang bersumber dari Save The Children dilaksanakan di 5 Sekolah, yaitu

: SDN Kedung Halang V, SDN Dewi Sartika 1, SDN Dewi Sartika 2, SDN Dewi Sartika 3, SDN

Empang 1 dan SDN Empang 2.

Sasaran IV : Meningkatnya kualitas penanganan kejadian bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dalam keadaan darurat

bencana dalam bentuk penanganan pertama sebagai respon pada saat terjadi bencana.

Sasaran ini diukur berdasarkan rasio jumlah penanganan bencana terhadap jumlah kejadian

bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat

digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

(Rp) %

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

25

Rasio penanganan

kejadian bencana 100 % 742.999.020 67,99 1.092.825.000

Untuk mendukung pencapaian target sasaran di atas .BPBD Kota Bogor pada

tahun 2018 melaksanakan kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bencana. Rekapitulasi

data kejadian bencana berdasarkan jenis bencana yang terjadi pada tahun 2018 dapat

dilihat pada lampiran IV

Sasaran VI : Meningkatnya kualitas pemulihan pasca bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung salah satu program Pemerintah

Kota Bogor dalam RPJMD 2015-2019 yaitu program pemulihan pasca bencana dan

kemudian diturunkan dalam rencana strategis (renstra) BPBD Kota Bogor. Sasaran ini diukur

berdasarkan pesentase pelaksanaan kegiatan yang menunjang pemulihan pasca bencana.

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

Rasio kegiatan pemulihan pasca

bencana 100 % 100 % 100 148.200.000

Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut .BPBD Kota Bogor pada

tahun 2018 melaksanakan kegiatan :

1. Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assement (Dala), dengan anggaran

sebesar Rp. 100.000.000;

2. Pendataan dan inventarisasi dampak Pasca Bencana, dengan anggaran sebesar

Rp.48.200.000.

Ketiga kegiatan di atas telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana

kerja yang tertuang dalam Renja BPBD 2018 sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assement (DALA),

dilaksanakan pada bulan September 2018 di gedung Wisma Bogor Permai Kota Bogor

dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, terdiri dari lintas sektor terkait

penanggulangan bencana. Realisasi anggaran Rp 96.410.000;

b. Kegiatan Pendataan dan inventarisasi dampak Pasca Bencana dilaksanakan pada

bulan Januari s.d Desember 2018. Realisasi anggaran Rp41.837.400

26

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan

kepada BPBD Kota Bogor. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Bogor, yang meliputi capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Pada bagian penutup ini perlu kami sampaikan bahwa sasaran strategis

sesuai dengan indikator kinerja yang termuat dalam rencana strategis dan rencana kerja telah

tercapai dengan baik, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, BPBD

Kota Bogor masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti sarana dan prasarana yang

belum memadai, minimnya kualitas sumber daya manusia yang memahami tentang

kebencanaan secara komprehensif, dan belum melibatkan Cooperate social responsibility

(CSR) pada dunia usaha terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Permasalahan

yang dihadapi tersebut akan menjadi bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya demi

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih terkoordinasi dan terarah di Kota

Bogor

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2018 ini telah kami susun secara

objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi BPBD Kota Bogor.

Bogor, Januari 2019