7/25/2019 Beda Antara Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara

1/3

beda antara keuangan negara dan perekonomian negara

Posted: 25 October 2013 in materi

Pengertian Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk

apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara

dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik

tingkat pusat maupun di daerah.

Berada dalam penguasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan

yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi

dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain : penetapan pedoman pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga,

penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat

khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain :

keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana

perimbangan dan penghapusan aset dan piutang negara.

Pengertian Perekonomian Negara

Pengertian Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran

dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan Perekonomian Negara termasuk pula usaha masyarakat secara mandiri yang

didasarkan pada kebijakan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan

pemerintah dalam perekonomian digolongkan empat kegiatan :

Alokasi sektor produksi serta barang dan jasa untuk pemenuhan kepuasan masyarakat.

Distribusi pendapatan/transfer penghasilan (income distribution).

https://elandaharviyata.wordpress.com/category/materi/https://elandaharviyata.wordpress.com/category/materi/

7/25/2019 Beda Antara Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara

2/3

Stabilisasi perekonomian melalui upaya penggabungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan

lainnya.

Percepatan pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara

Pengertian Keuangan Negara dalam dua Undang-Undang yang berbeda pada hakekatnya adalah sama

dan tidak bertentangan satu sama lain. Pengertian ini sudah jelas dan tidak terlalu sulit untuk membuktikan

adanya unsur yang merugikan Keuangan Negara. Sedangkan Perekonomian Negara memiliki arti yang

masih kabur sehingga sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud unsur Perekonomian Negara

dibandingkan dengan unsur Keuangan Negara seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keuangan Negara dikuasakan oleh eksekutif, legislative, maupun yudikatif dimana setiap pengelolaan

keuangan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks BUMN, sebagai

badan usaha yang didirikan dengan keputusan pemerintah sehingga manajemen BUMN juga termasukeksekutif dan uang yang ada dalam penguasaan BUMN termasuk sebagai keuangan Negara. BUMN

merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan

yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam

perekonomian negara. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian negara

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan suatu formulasi hukum yang baru bagi penegak hukum, khususnya hukum pidana korupsi di

Indonesia berkaitan dengan aspek kerugian negara. Penerapan asas-asas hukum pidana korupsi yang

demikian mengaburkan dan tidak membedakan bentuk kerugian negara seperti dalam Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penyimpangan hukum.

Sebagai bukti terpisahnya negara sebagai badan hukum publik dengan keuangannya dalam bentuk saham

dalam PERSERO, akan jelas terlihat bilamana PERSERO tersebut mengalami kerugian dan dinyatakan pailit

maka pernyataan pailit tersebut tidak mengakibatkan negara pailit juga. Perlu juga dilakukan pemisahan

antara negara berdasarkan peranan dan statusnya sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Aspek Kerugian Negara telah diatur lebih tegas terutama dalam Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, disamping aturan Pasal 278 KUHP.

Keuangan Negara

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar

tagihan pihak ketiga

3. Penerimaan negara

4. Pengeluaran negara5. Penerimaan daerah

6. Pengeluaran daerah

7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

7/25/2019 Beda Antara Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara

3/3

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang

dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan/atau kepentingan umum

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.