BAWASLU BERCELOTEH · BAWASLU BERCELOTEH BAWASLU KOTA MAGELANG JL DIPONEGORO NO 108 Kemirirejo,...
Transcript of BAWASLU BERCELOTEH · BAWASLU BERCELOTEH BAWASLU KOTA MAGELANG JL DIPONEGORO NO 108 Kemirirejo,...
BAWASLU
BERCELOTEH
i
BAWASLU BERCELOTEH
BAWASLU KOTA MAGELANG
JL DIPONEGORO NO 108 Kemirirejo, Magelang Tengah Telp: 0293 362017 email: [email protected]
Editor : Adenia & Karin Perancang Sampul : Nofiar Penata Letak : Imam
ii
SAMBUTAN
KETUA BAWASLU KOTA MAGELANG
Assallamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan KaruniaNya akhirnya Buku Hasil Kinerja Bawaslu dengan Judul Bawaslu ber”CELOTEH” bisa terselesaikan juga dan terbit sesuai dengan harapan kami. Apresiasi Kepada Tim Penyususn dari semua pihak yang turut membantu terbitnya buku ini.
Bawaslu Kota Magelang mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi juga kepada seluruh Stakeholder, Pengawas Partisipatif beserta semua elemen yang turut membantu proses Pengawasan pelaksanaan Pemilu Kota Magelang, sesuai amanat Undang Undang No 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang termuat dalam Pasal 448 ayat (1) bahwa Pemilu di selenggarakan dengan partisipatif Masyarakat. Sehingga Pemilu 2019 berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kondusif. Buku ini sengaja kami buat, untuk memberikan gambaran potret Bawaslu Kota Magelang di dalam mengawal proses Demokrasi di Kota ini yang penuh dengan dinamika.
Tentunya didalam penyusunan Buku ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Tiada Gading Yang Tak Retak, begitu kata pepatah karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sebagai bahan evaluasi untuk ke depan agar lebih baik
“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”
Wassallamualaikum Wr. Wb.
Ketua
Endang Sri Rahayu A, S.E.
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ......................................................................................... i
Tim Redaksi ............................................................................................... ii
Sambutan Ketua Bawaslu Kota Magelang ..................................... iii
Daftar Isi ..................................................................................................... iv-v
Daftar Tabel ............................................................................................... vi-vii
Bawaslu Kota Magelang .......................................................................... 1
Catatan Sidang Adjudikasi Pelanggaran Administrasi Di Kota Magelang ............................................................. 12
Pembentukan Pengawas TPS Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 ................................................................................................... 19
Cermat Dan Teliti Untuk Pemilu 2019 ................................................ 31
Peraturan Badan Pengawas Pemilu dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan ............................................................................. 38
Memilih Sistim Proporsional Tertutup atau Proporsional Terbuka .......................................................................................................................... 47
Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Integritas Pemilu .......................................................................................................................... 55
Apasih Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 ................. 61
Bola Salju Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .............................. 69
iv
Divisi Hati dan Perasaan ......................................................................... 76
Kobar Pemilu 2019 : Bersama Sahabat Difabel ............................... 82
Refleksi 17 Agustus ..................................................................................... 91
Pemilu 2019 ‘Banyak Masalah’ Saya Berharap Pemisahan Pemilihan Serentak Nasional dan Serentak Daerah ...................... 97
Catatan Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Bawaslu Kota Magelang ........................................................................ 103
Profil Penulis ............................................................................................... 135
Daftar Pustaka .......................................................................................... 139
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Jumlah TPS yang Melaksanakan Pemilu 2019 .................................. 9
Tabel 2. Jadwal Pembentukan Pengawas TPS .......................... 21
Tabel 3. Update Pendaftaran PTPS Pemilu 2019 ..................... 27
Tabel 4. Hasil Pencermatan DPT ................................................... 107
Tabel 5. Rekomendasi Bawaslu Kota Magelang Pada Saat Pemutakhiran Data Pemilih dari DPS sampai Perjalan DPT HP-3 ........................................................... 108
Tabel 6. Permasalahan Kampanye ............................................. 111
Tabel 7. Tabel Grafik Tahapan Kampanye ............................... 114
Tabel 8. Temuan dan Penindakan .............................................. 114
Tabel 9. Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK)............ 115
Tabel 10. Tabel Laporan Dana Kampanye .................................. 117
Tabel 11. Tabel Rekapitulasi Jumlah Surat Suara ...................... 121
Tabel 12. Tabel Rekapitulasi Permasalahan Pada Proses Pemungutan dan Hitung Suara ................................... 125
Tabel 13. Rekapitulasi Peristiwa/Kejadian/Keberatan/Saran Rekomendasi pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Di Kota Magelang ...................................... 127
Tabel 14. Tabel Grafik Penetapan Kursi Dan Anggota DPRD Kota Magelang ................................................................... 130
vi
Tabel 15. Tabel Grafik Prosentase Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Terpilih Kota Magelang Periode 2019-2024 ................................................................................................. 130
Tabel 16. Tabel Grafik Prosentase Domisili Anggota DPRD Terpilih Kota Magelang Periode 2019-2024 ............. 131
Tabel 17. Tabel Grafik Prosentase Usia Anggota DPRD Terpilih ................................................................................................. 131
Tabel 18. Tabel Grafik Prosentase Jumlah Petahana dan Pendatang Baru ................................................................ 132
Tabel 19. Tabel Grafik Prosentase Pendidikan, Usia, Domisili Calon Terpilih DPRD Kota Magelang Pada Pemilu 2019 ......................................................................... 132
vii
BAWASLU KOTA MAGELANG
Oleh : Happy Pramesti S
alam UU No.7 Tahun 2017 kedudukan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) semakin
diperkuat dengan beberapa perubahan aturan.
Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu pembentukan
Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap, penambahan jumlah
anggota Bawaslu, serta perluasan kewenangan Bawaslu untuk
menindak dan memutuskan pelanggaran dan proses sengketa
Pemilu. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
bersifat tetap. Sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat ad hoc.
Penetapan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi tetap tersebut pada
tanggal 15 Agustus 2018 untuk periode 2018 – 2023.
Kedepannya, perubahan tersebut diharapkan membuat
kinerja Bawaslu menjadi lebih baik dibanding sebelumnya.
Perubahan ini juga tidak lain untuk menunjukan dan memperkuat
keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
D
1
Bawaslu Kota Magelang memiliki Anggota Bawaslu periode
2018 – 2023 yang terdiri dari :
1. Endang Sri Rahayu A, SE ( Ketua Bawaslu Kota Magelang,
Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan
Hubungan Antar Lembaga )
2. Satrio Edi Darmawan, ST ( Anggota Bawaslu Kota Magelang,
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi )
3. Maludin Taufik, S.I.P. (Anggota Bawaslu Kota Magelang,
Koordinator Divisi Hukum , Penindakan dan Penyelesaian
Sengketa )
Ketiga Anggota Bawaslu Kota Magelang tersebut didukung
oleh kesekretariatan dimana saat ini di pimpin oleh Hartati, S.Sos
sebagai Koordinator Sekretariat yang dibantu oleh 1 (satu)
Bendahara Pengeluaran Pembantu, 2 (dua) staff pelaksana PNS, 7
(tujuh) staff pelaksana teknis non – PNS, 1 (satu) satpam, 1 (satu)
pramusaji, dan 1 (satu) cleaning service.
Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Pasal 101 Bawaslu
Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk:
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten/ kota terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses Pemilu;
2
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata
cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di
wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara,
dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS
sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD
kabupaten/kota;
c. Mencegah te{adinya pralrtik politik uang di wilayah
kabupaten/kota;
3
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/kepuhrsan di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danr
Bawaslu Kabupaten/ Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye s6lagaimana diatur di dalam
Undang-Undang ini;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksanakan penlrusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip sesuai dengan ketenhran peraturan perundang*
undangan;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota;
h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenhran peraturan
perundang-undangan.
4
Dijelaskan juga dalam Pasal 102 Bawaslu Kabupaten/Kota
dalam melakukan pencegahan pel,anggaran Pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu bertugas:
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu
di wilayah kabupaten/kota;
b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau,
dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/ kota;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan
pemerintah daerah terkait; dan
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu
Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:
a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota
kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau
dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah kabupaten / kota;
d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi
Pemilu; dan
5
e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas
pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada
Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu
Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di
wilayah kabupaten/kota;
b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan
sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah
kabupaten/ kota;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di
wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum
menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota.
Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Pasal 103 Bawaslu
Kabupaten/Kota berkewenangan untuk:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pemilu;
6
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan
dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam
Undang-Undang ini;
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan '
memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayatt
:.kabupaten/kota;
d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersanglnrtan
mengenai hasil pengawasan di wilayatr kabupaten/kota
terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
ddam kegiatan kampanye sebagaimana diahrr dalam
Undang-Undang ini;
e. Mengambil alih sementara ttrgas, wewenanB, dan kewqiiban
Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan
Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangari
sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai
dengan ketentuan perattrran penrndang-undangan;
f. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak
terkait dalam rangka pencegatran dan penindakan
pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota;
g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta
memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan
memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengal ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7
UU No.7 Tahun 2017 Pasal 104 menyebutkan bahwa
Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban sebagai berikut:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenanslya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di
bawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodik dan/
atau berdasarkan kebuhrhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Di Kota Magelang, pelaksanaan Pemilu tahun 2019
dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan. Berikut ini 3 kecamatan di
Kota Magelang yang telah mengadakan Pemilu Serentak Tahun
2019 pada tanggal 17 April 2019:
8
Tabel 1. Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Jumlah TPS yang Melaksanakan Pemilu 2019
NO KECAMATAN
LUAS
WILAYAH
(km2)
NAMA KELURAHAN JUMLAH
TPS
TOTAL
TPS
1 MAGELANG
UTARA 6.128
Kelurahan Potrobangsan 25
112
Kelurahan Wates 26
Kelurahan Kedungsari 23
Kelurahan Kramat
Selatan 25
Kelurahan Kramat Utara 13
2 MAGELANG
TENGAH 5.104
Kelurahan Kemirirejo 19
154
Kelurahan Cacaban 26
Kelurahan Magelang 24
Kelurahan Panjang 22
Kelurahan Gelangan 24
Kelurahan Rejowinangun
Utara 39
3 MAGELANG
SELATAN 6.888
Kelurahan Jurangombo
Selatan 21
141
Kelurahan Jurangombo
Utara 12
Kelurahan Magersari 29
Kelurahan Rejowinangun
Selatan 33
Kelurahan Tidar Utara 28
Kelurahan Tidar Selatan 18
9
Dari tabel diatas, terdapat 3 kecamatan di wilayah Kota
Magelang yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2019. Kecamatan
Magelang Utara terdiri dari 5 kelurahan dengan total 112 TPS.
Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari 6 kelurahan dengan total
154 TPS. Sedangkan Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari 6
kelurahan dengan total 141 TPS. Berdasarkan data tersebut, total
TPS yang ada di Kota Magelang adalah 407 TPS yang berarti Kota
Magelang.
Berdasarkan data yang ada di Kota Magelang dan sebagai
persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu Kota
Magelang membentuk 9 Pengawas Kecamatan dimana setiap
kecamatan terdapat 3 Pengawas Kecamatan. Selanjutnya Panwas
Kecamatan merekrut pengawas dibawahnya. Tiap kelurahan
memiliki 1 pengawas kelurahan dimana tiap kelurahan terdapat
beberapa TPS. TPS tersebut juga terdapat 1 Pengawas TPS.
Meski penyelenggara Pemilu merupakan aktor utama
dalam penyelenggaraan Pemilu, tetapi pengawas pemilu tidak
dapat mengenyampingkan peran masyarakat dalam pengawasan.
Keterbatasan sumber daya para pengawas merupakan salah satu
alasan yang cukup realistis untuk melibatkan masyarakat dalam
Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting
karena tak hanya memberikan suara di TPS, tetapi juga mengawal
agar proses penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai
peraturan perundang – undangan dan suara yang diberikan ikut
menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun kedepan.
10
Demi meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu Kota
Magelang melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi seperti
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 dengan tema
“Wujudkan Pemilu 2019 yang Bermartabat”. Peserta kegiatan
tersebut berjumlah 100 orang yang terdiri dari guru – guru di Kota
Magelang. Dimana diharapkan para guru tersebut dapat ikut
berperan aktif dalam membantu tugas pengawasan dengan
melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah sekitar dan dapat
memberikan pengertian tentang Pemilu kepada murid – murid
sebagai pemilih Pemula.
11
CATATAN SIDANG ADJUDIKASI : Pelanggaran administrasi di Kota Magelang
Oleh : Maludin Taufiq
emilihan Umum Tahun 2019 adalah Pemilu yang
dilakukan serantak untuk pertama kalinya di
Indonesia. Pemilu serentak adalah Pemilu yang
dilakukan secara bersama-sama baik itu pemilu untuk Presiden
dan Wapres serta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan
Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan
kabupaten/kota. Mengapa dilakukan serentak ? Pasal 22 E ayat
(2), berbunyi “ Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah ,
Presiden dan wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.”
Keserentakan inilah yang menuntut konsekuensi logis
dalam pelaksanaan pemilu terutama dalam tahapan-tahapannya.
Sehingga Undang-Undang 7 Tahun 2017 secara tegas telah
memberikan kewenangan yang begitu luas untuk Bawaslu
kabupaten/kota. Kewenangan tersebut terkait dengan
penanganan pelanggaran baik administrative, pidana , kode etik
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain.
P
12
Yang paling menarik dan menjadi perhatian , baik dari
penyelenggara Pemilu 2019 maupun masyarakat luas adalah
kewenangan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan
adjudikasi terkait pelanggaran administrasi. Benar-benar menjadi
hal yang baru dan membutuhkan pemikiran dan mental untuk
kami komisioner Bawaslu Kota Magelang. Kewenangan tersebut
tertuang dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
atau disebut juga Undang-Undang Pemilu.
Kewenangan yang sesuai pasal di atas adalah untuk
menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta
pemilu atau penyelenggara pemilu terkait dengan pelanggaran
administrasi. Pelanggaran administrasi yang dimaksud adalah
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan
penyelenggara terkait dengan prosedur , mekanisme dan/atau tata
cara dalam pelaksanaan pada setiap tahapan. Bahwa ketentuan
Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pelanggaran administrasi
Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrsi pelaksanaan
Pemilihan Umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum.”
Terkait hal diats Bawaslu Kota Magelang mempunyai 2
(dua ) penanganan pelanggaran administrasi yang sampai pada
sidang adjudikasi , yaitu : pertama , sidang adjudikasi dalam
kasus proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu
13
Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018. Kedua , sidang adjudikasi dalam kasus kesalahan
pendistribusian surat suara antara Dapil 3 dan Dapil 2 di Kota
Magelang , tidak ditulisnya dalam form C2 oleh KPPS di TPS 12 dan
TPS 13 di Kelurahan Kramat Utara , Kecamatan Magelang Utara ,
Kota Magelang.
Sidang adjudikasi pada kasus yang pertama telah
diputuskan oleh Bawaslu Kota Magelang dengan Nomor Putusan:
002/PL/LP/PP/ADM/KOTA/14.02/XII/2018 tertanggal 28 Desember
2018. Dengan uraian kejadian sebagai berikut: bahwa KPU Kota
Magelang tidak melakukan mekanisme yang terlampir dalam SE
KPU No.1373/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 pada huruf B yang berisi
tentang tata cara rekruitmen 2 (dua) anggota PPK pasca putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) bagi KPU/KIP kabupaten/kota yang
melaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati
dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun
2018. Dimana KPU Kota Magelang tidak melakukan verifikasi
terhadap 2 anggota PPK pemilihan gubernur dan wakil gubernur
yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk
penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.
Sidang pemeriksaan terbuka atau sidang adjudikasi dalam
kasus pelanggran administrasi diatas dilakukan 5 kali sidang.
Pertama , sidang putusan pendahuluan tanggal 14 Desember 2018 ,
kedua, sidang pembacaan permohonan pelapor dan terlapor
14
tanggal 18 Desember 2018 , ketiga, pemeriksaan saksi atau ahli
tanggal 21 Desember 2018, kekempat, pembacaan kesimpulan
pelapor dan terlapor tanggal 26 Desember 26 Desember 2018,
kelima, sidang pembacaan putusan tanggal 28 Desember 2018.
Ada hal yang menarik untuk dicatat dalam sidang
adjudikasi dalam kasus proses penambahan anggota PPK pasca
putusan MK dimana pihak terlapor tidak mengajukan saksi.
Padahal secara normative KPU Kota Magelang sebagai terlapor
akan lebih baik menggunakan saksi terkait kasus tersebut. Nah ,
bagi majelis sidang keadaan ini sedikit menyulitkan dalam
membuat putusan.
Sementara dalam kasus yang kedua, dengan putusan
Nomor: 004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019.
Disebutkan bahwa terjadi tertukarnya surat suara yaitu surat suara
yang semestinya untuk Dapil 2 tertukar ke dalam Dapil 3 pada
TPS 12 dan 13 Kramat Utara. Surat suara tersebut bahkan telah
dicoblos oleh beberapa pemilih di kedua TPS tersebut, bahkan
yang mengetahui bahwa surat suara itu tertukar adalah pemilih
yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.
Yang dipermasalahkan oleh pelapor dalam kasus ini
adalah mengapa kejadian tertukarnya surat suara tersebut tidak
dituliskan dalam formulir C 2 KPU oleh KPPS. Hal tersebut sempat
ditanyakan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. PPK sendiri
atas pertanyaan tersebut sudah memeprlihatkan bahwa memang
15
benar formulir C 2 tidak isi dan masih kosong. Atas kejadian
tersebut pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kota Magelang.
Setelah melalui proses administrasi terkait laporan
penanganan pelanggaran administrasi , Bawaslu kota Magelang
kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggelar
sidang pemeriksaan terbuka. Majelis hakim terdiri dari 3 komisioner
Bawaslu Kota Magelang, yaitu : Maludin Taufiq Kordiv Hukum,
Penindakan Dan sengketa dalam kesempatan ini sebagai Ketua
Majelis. Satrio Edi Darmawan kordiv SDM Datin sebagai anggota
Majelis. Endang Sri Rahayu Ketua sekaligus Kordiv Pengawasan
Humas Hubal sebagai Anggota Majelis.
Sidang pemeriksaan terbuka ini dilaksanakan pada
tanggal 6 sampai 7 Mei 2019 bertempat di aula Kesbangpolinmas
Kota Magelang. Sidang dengan acara pemeriksaan dilaksanakan
pada tanggal 6 Mei 2019, kemudian dilanjutkan sidang pembacaan
putusan pada tanggal 7 Mei 2019. Sidang pemeriksaan ini
menggunakan sidang acara cepat paling lama 2 hari.
Alhamdulillah acara sidang ini dapat berjalan dengan lancar.
Bagi Bawaslu Kota Magelang pengalaman melakukan
sidang pemeriksaan terbuka atau sidang adjudikasi menjadi sangat
penting untuk dicatat. Bahwa perjalanan untuk dapat
melaksanakan sidang adjudikasi ini tidaklah mudah, semua
dilakukan dengan teliti, sabar Dan tentunya integritas yang tinggi
baik komisioner maupun staf yang menanganinya. Betapa tidak,
16
kami khususnya komisioner ketiganya bukanlah dari disiplin ilmu
hukum sehingga dalam menghadapi kasus hukum terlebih adanya
sidang adjudikasi memerlukan kapasitas yang lebih untuk
melaksanakan semua itu. Berucap syukur atas bimbingan dan
petunjuk dari Bawaslu Provinsi melalui Bimtek dan Rakernis terkait
penanganan pelanggaran. Tentunya sangat membantu untuk
meningkatkan kapasitas komisioner dan staf.
Dalam pelaksanaan sidang adjudikasi ini antusiasme dari
masyarakat sangat tinggi, hal ini terbukti dengan banyaknya
masyarakat yang menghadiri sidang pemeriksaan yang memang
terbuka untuk umum. Bagi Bawaslu Kota Magelang pengalaman
menjadi Majelis Pemeriksa dalam sidang tersebut adalah sangat
berharga dan menjadi pengalaman yang luar biasa. Ketiga
komisioner Bawaslu Kota Magelang saling berbagi tugas dalam
memimpin sidang adjudikasi tersebut. Bahwa didalam sidang
banyak terjadi dinamika akan tetapi sebegai Bawaslu Kota
Magelang yang diberi kewenangan untuk menjadi Majelis haruslah
selalu siap dengan apa yang terjadi dalam persidangan tersebut.
Akan tetapi satu hal yang masih kurang dalam
pelaksanaan sidang adjudikasi ini yaitu bahwa Bawaslu Kota
Magelang belum memiliki ruang yang pantas untuk melaksanakan
persidangan. Mengingat fasilitas gedung yang dimiliki tidak
memiliki ruangan yang mencukupi. Mudah-mudahan pada
saatnya nanti kami berharap Bawaslu Kota Magelang dapat
memiliki gedung yang representative untuk semua kegiatan.
17
Akhirnya, Bawaslu Kota Magelang mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
RI yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran sehingga
kami dapat menjalankan semua penanganan pelanggaran yang
ada khususnya dalam pelaksanaan sidang adjudikasi ini.
18
PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
Oleh : Imam Wahyu
roses penjaringan calon anggota pengawas TPS
merupakan suatu tahapan yang dilakukan
setelah terbentuknya Panitia Pengawas
Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Desa/Kelurahan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 90
ayat (2) mengamanatkan bahwa: “Pengawas TPS dibentuk
paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari
P
19
pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh)
hari setalah hari pemungutan suara”.
Pengawas TPS adalah ujung tombak terdepan dalam
pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di
Indonesia sehingga proses penjaringan calon pengawas TPS
harus benar-benar berpedoman pada azas-azas
penyelenggaraan pemilihan yaitu mandiri, transparan, adil,
kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas
sehingga akan terpilih calon pengawas TPS yang benar-benar
bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling
bawah tersebut.
Merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
Kecamatan dalam hal ini Kelompok Kerja Pembentukan
Pengawas TPS yang mempunyai integritas tinggi yang
diharapkan mampu membentuk Pengawas TPS yang dapat
bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi serta
bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.
Adapun landasan hukum/regulasi dalam penjaringan
calon pengawas TPS adalah sebagai berikut :
a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum pasal 90 ayat (2) Pengawas TPS
dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari
20
sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
b. pasal 132 ayat (4) menyatakan bahwa Pengawas TPS
diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu
Kecamatan.
c. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0043/K.BAWASLU/TU.00.01/I/2019 tanggal 25 Januari
2019 perihal Pedoman Pembentukan Pengawas
Tempat Pemungutan Suara;
d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 0027/K.BAWASLU/ HK.01.00/I/2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas
Tempat Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2018.
Tabel 2. Jadwal Pembentukan Pengawas TPS
21
Dalam supervisinya, Bawaslu Kota magelang selalu
menekankan dan membantu Panwascam untuk bisa
melaksanakan perekrutan PTPS sesuai dengan Timeline yang
ditetapkan. Berikut gambaran timeline dari Perekrutan
PTPS.
Sesuai dengan timeline, pada tanggal 4 Februari 2019
masing-masing Panitia Pengawas Kecamatan mulai
melakukan rekruitment calon Pengawas TPS. Berbagai cara
dilakukan untuk mempermudah proses pencarian calon
Pengawas TPS, misalnya dengan menempel pengumuman
pendaftaran calon Pengawas TPS di papan pengumuman
ataupun memuat di media social seperti Facebook maupun
Instagram. Beberapa cara lain yang dilakukan dalam proses
rekruitment calon Pengawas TPS seperti yang dilakukan di
Kecamatan Magelang Tengah yaitu dengan menggunakan
metode Pendekatan Personal Informal dan Pendekatan
Formal (Struktural).
Proses pendekatan personal informal dilakukan
dengan cara menghubungi dan mendatangi mantan-mantan
Pengawas TPS Kelurahan, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Namun hasilnya tidak semua Kelurahan
dapat menggunakan cara ini, kemudian Pengawas
Kecamatan mecari jalan keluar lain sehingga Pengawas TPS
22
tetap bisa didapatkan. Proses yang lainnya yaitu proses
pendekatan formal dilakukan dengan cara mengirim surat
kepada Kepala Kelurahan dan kemudian dilanjutkan dengan
melakukan kunjungan untuk meminta informasi dan
kelanjutannya agar mendapatkan saran dan petunjuk
sehingga Pengawas TPS dapat diperoleh dengan mudah dan
cepat.
Untuk diketahui, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk
menjadi pengawas TPS antara lain:
1. WNI berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun; 2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka
Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 3. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur,
dan adil; 4. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
5. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
6. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
9. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik
23
negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
10. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
11. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
13. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
Pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 21
Februari 2019, Pokja mulai menerima berkas pendaftaran
calon anggota Pengawas TPS. Akan tetapi, sampai dengan
batas akhir penerimaan berkas, kuota yang dibutuhkan
untuk calon Pengawas TPS belum terpenuhi karena berbagai
masalah yang dihadapi sehingga dilakukan pengumuman
perpanjangan masa pendaftaran mulai dari tanggal 22
Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 dan
penerimaan berkas pendaftaran mulai dari tanggal 25
Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019.
Berbagai cara pun dilakukan untuk mencukupi kuota calon
Pengawas TPS, contohnya yaitu aktif berkoordinasi dengan
ketua RW untuk mencari personel yang memenuhi kriteria
sebagai pengawas TPS.
24
Seiring berjalannya proses perekrutan, banyak
ditemukan masalah-masalah yang menghambat proses
perekrutan para calon anggota Pengawas TPS. Adapun
masalah-masalah yang ditemukan pada proses perekrutan
calon Pengawas TPS sebagian besar bersumber dari masalah
persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Pengawas
TPS yaitu :
1. Para pendaftar mengeluhkan persyaratan yang
mewajibkan calon Pengawas TPS minimal berusia 25
tahun, padahal banyak peminat yang umurnya
dibawah 25 tahun.
2. Kesulitan melengkapi berkas pendaftaran khususnya
surat keterangan sehat karena Puskesmas tutup pada
hari libur.
3. Para calon Pengawas TPS sebagian masih minim
pengalaman dan belum cukup memahami tentang
tugas dan kewajiban sebagai bagian dari Panitia
Pengawas Pemilu.
4. Timeline perekrutan hampir bersamaan waktunya
dengan kegiatan perekrutan KPPS di jajaran KPU dan
saksi di kalangan parpol. Sehingga agak sulit mencari
jiwa-jiwa pengawas di setiap TPS, mengingat mencari
25
calon pengawas yang netral dan tidak terafiliasi dengan
parpol membutuhkan waktu.
Setelah melalui berbagai masalah yang dihadapi dan
kuota calon Pengawas TPS terpenuhi, proses selanjutnya
sesuai dengan timeline dari jadwal pembentukan Pengawas
TPS yaitu mulai dari tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan
tanggal 1 Maret 2019 pokja mengumumkan daftar calon
pengawas TPS lalu meminta tanggapan dan masukan
kepada masyarakat akan kelayakan dari para calon
Pengawas TPS. Setelah dinyatakan kelayakannya, klarifikasi
atas tanggapan dari masyarakat dan pleno penetapan
Pengawas TPS terlpilih dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019
sampai dengan 6 Maret 2019.
Pengumuman para Pengawas TPS terpilih dilakukan
pada tanggal 8 maret 2019 sampai dengan 12 maret 2019,
dilanjutkan dengan pelantikan para Pengawas terpilih dan
bimtek pada tanggal 25 maret 2019. Para Pengawas TPS
terpilih banyak yang merupakan anggota baru dan belum
pernah terjun dalam kegiatan pemilu sebagai pengawas.
Untuk memperdalam wawasan kepada para anggota
Pengawas TPS, perlu dilakukan pembekalan dan bimbingan
teknis agar mempunyai acuan sebelum terjun ke lapangan
26
dan secara teknis mempermudah kinerja mereka dalam
menghadapi situasi.
Adapun materi yang diberikan dalam pembekalan
para anggota Pengawas TPS hanyalah merupakan kegiatan-
kegiatan teknis lapangan dan teknik pelaporan. Gambaran-
gambaran apa saja harus dilakukan oleh seorang Pengawas
TPS diuraikan secara singkat dan padat.
Dari 17 Kelurahan di Kota Megelang, ada total 456
laki-laki dan perempuan pendaftar Pengawas TPS yang
direkrut. Berikut ini adalah tabel jumlah pendaftar Pengawas
TPS se Kota Magelang yang berhasil direkrut oleh
Panwascam:
Tabel 3. Update Pendaftaran PTPS Pemilu 2019
27
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Terlepas dari kurangnya minat masyarakat dan
banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi memberatkan
para calon Pengawas TPS, secara keseluruhan proses
perekrutan Pengawas TPS berjalan dengan baik sesuai
dengan timeline yang sudah ditentukan.
Kendala yang dihadapi adalah tidak mudahnya
mencari dan mendapatkan personil diantara masyarakat
yang bersedia menjadi Pengawas TPS Kelurahan dengan
sejumlah ketentuan regulatif yang sudah tersurat dalam
Undang-Undang (Lulusan SMA, usia calon Pengawas TPS
minimal 25 tahun, bersedia bekerja penuh waktu dan
seharusnya)
Selain itu, Pengawas TPS yang berhasil direkrut
sebagian tidak punya pengalaman sekaligus belum cukup
memahami dan menguasai problematika di bidang
pengawasan Pemilu. Kendala lain yg sering ditemui adalah
banyak ketidak netralan pada anggota Pengawas TPS yang
terpilih
28
B. SARAN
Untuk kedepannya agar pelaksanaan rekruitment
Pengawas TPS dapat lebih berfungsi dengan baik, maka
untuk persyaratannya perlu ditinjau ulang supaya bisa
menarik minat masyarakat terutama pada batas umur yang
ditentukan. Selain itu, sosialisasi harus lebih digalakkan dan
dilakukan secara masif langsung kepada masyarakat supaya
menambah pengetahuan dan meningkatkan minat
masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pemilu
dengan mendaftarkan diri sebagai pengawas di tingkat
kelurahan. Proses rekruitment juga sebaiknya dilakukan lebih
awal lagi supaya dalam menyeleksi calon Pengawas TPS bisa
lebih sempurna dan mendapatkan personil-personil
Pengawas TPS yang netral dan tidak terafiliasi dengan parpol
manapun.
Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan
dalam pembentukan Pengawas TPS se kota magelang dapat
terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berbagai kendala pada
proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi
pengalaman berharga dalam melaksanakan tugas di masa
yang akan datang. Tantangan di masa yang akan dating
mungkin akan lebih besar sehingga masih harus dilakukan
proses pembelajaran dan evaluasi dengan sebaik-baiknya
29
agar tugas kepengawasan dalam pemilihan umum dapat
berjalan dengan baik.
Demikian Pembentukan Pengawas TPS kota
Magelang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 ini.
30
CERMAT DAN TELITI UNTUK PEMILU 2019
Oleh: Endang Sri Rahayu
ada hari Kedua kegiatan sortir dan lipat surat
suara Pemilu 2019 tanggal 25 Februari 2019,
Penulis selaku Koordinator Divisi Pengawasan
melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut. Kegiatan sortir
dan lipat suara dilaksanakan oleh siswa siswi SMK Negeri 3 Kota
Magelang di ruang-ruang kelas SMK Negeri 3 Magelang. Namun
kegiatan tersebut mendapat teguran dari BP2 MK (Balai
Pengendali Pendidikan Menengah Khusus) karena siswa dan siswi
SMK Negeri 3 Kota Magelang tidak diperbolehkan melakukan
kegiatan sortir dan lipat surat suara pada jam efektif belajar
mengajar dan kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan di
sekolah. Pada akhirnya kegiatan sortir dan lipat surat suara kedua
yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 dilakukan di gedung
Kyai Spanjang Kota Magelang.
Dalam benak saya sebagai seorang Pengawas
,perpindahan perlengkapan dari satu tempat ke tempat yang lain
itu dapay memunculkan pikiran yang negatif, dikarenakan
perpindahan tersebut akan menimbulkan tercampurnya surat
suara berlainan jenis Pemilihan dan Dapil.
P
31
Kembali pada Pengawasan sortir dan lipat surat suara,
siswa siswi terlihat penuh semangat melipat surat suara Pemilu 2019
yang dimulai pada pukul 07.00. Pada hari kedua siswa siswi lebih
sedikit jumlahnya yang mengikuti kegiatan tersebut, rencana
kegiatan pelipatan surat suara akan di selesaikan hari itu juga,
karena pada hari pertama mereka bisa menyelesaikan kurang
lebih 50% dari surat suara yang sudah terkirim. Tetapi pada pukul
15.30, Siswa sudah mulai gelisah dan kecapekan, apalagi hari itu
adalah malam Minggu, dimana anak muda bermalam Mingguan.
Akhirnya saya mencoba bertanya kepada mereka apakah mereka
capek ? Mereka menjawab iya bu.
Apakah Kalian mau berhenti dan Pulang?
Mereka Menjawab : Mau Buuuu…..
Akhirnya saya menemui, Ketua KPU untuk berkoordinasi
bahwa kegiatan lipat dan sortir surat suara tidak bisa dilanjutkan
karena siwa siswi sudah kecapekan
Ketua KPU Kota Magelang menyarankan Bawaslu untuk
menyampaikan langsung kepada ibu guru pembimbing,
dikarenkan KPU sudah melakukan perjanjian kontrak dengan SMK
Negeri 3 akhirnya pada Pukul 16.30, kegiatan pelipatan surat
suara oleh siswa siswi SMK Negeri 3 selesai.
32
Kembali Semua perlengkapan Pemilu di bawa ke gudang
KPU, gudang KPU tidak tergolong besar , walaupun Kota
Magelang hanya 3 Dapil, gudang KPU beralamat di Komplek
Rindam IV Diponegoro Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang
Tengah.
Pada Hari ke 3 yaitu Senin tanggal 4 Maret 2019 kembali
dilakukan Pelipatan dan sortir suart suara oleh warga masyarakat ,
dalam kegiatan tersebut ada sejumlah 16 orang yang dipilih oleh
KPU Kota Magelang.
Bawaslu kembali melakukan Pengawasan terhadap
kegiatan tersebut, tak Lupa sambil mengingatkan apabila ada
potensi potensi pelanggaran di sana juga termasuk agar mereka
hati hati di dalam menempatkan kembali kotak suara yang sudah
terlipat surat suara dilipat dan dijadikan dalam 1 bendel yang
mana 1 bandel terdiri dari 25 lembar surat suara.
Pelipatan Kali ini dilakukan oleh 16 orang yang dipilih oleh
KPU untuk melakukan sortir dan pelipatan tersebut berikut adalah
nama nama dan identitas petugas sortir pelipatan surat suara:
1. Aprilian Kusuma Ningrum, Mgl 05-04-1995, Perempuan,
Islam, Blm Bekerja, Lingkungan Kembangan RT.06 RW.17
Desa Sumberejo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
33
2. Ganang Dwi Prasetyo, Mgl 11-01-1995, Laki laki, Islam,
Mahasiswa, Jl. Mangis No. 77 Panca Arga 1 RT.03 RW.14 Desa
Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.
3. Agung Puji Waluyo, Mgl 25-05-1971, Laki laki, Islam,
Wiraswasta, Jl. Jambe Wangi Indah no. 03 RT.04 RW.04 Desa
Secang Kec. Secang Kab. Magelang.
4. Nanang Mustofa, Mgl 23-03-1974, Islam, Laki laki, Buruh,
Jurang Ombo Utara RT.05 RW.08, Kel. Jurang Ombo Selatan,
Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.
5. Anggoro Agus Tiono, Mgl 23-08-1977, Laki laki, Islam,
Wiraswasta, Jagoan 1/324 RT.01 RW.06 Kel. Jurang Ombo
Utara Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang.
6. Slamet Sari Diharjo, Mgl 22-05-1968, Laki laki, Islam,
Karyawan Swasta, Jagoan 3/55 RT.04 RW.08 Kel. Jurang
Ombo Utara Kec. Mglng Selatan Kota Magelang.
7. M. Hasan Saefudin, Mgl 20-05-1990, Laki laki, Islam,
Mahasiswa, Kiringan RT.06 RW.03 Kel. Tidar Utara Kec.
Magelang Selatan Kota Magelang.
8. Mujiyono, Mgl 14-12-1980, Laki laki, Islam, Karyawan Swasta,
Dsn Jethak RT.03 RW.02 Desa Sidorejo Kec. Bandongan Kab.
Magelang.
9. Wahab, Mgl 12-07-1997, Laki laki Islam, Mahasiswa, Dsn.
Pending RT.01 RW.12 Desa Pancoranmas Kec. Secang Kab.
Magelang.
34
10. Ahamad Samsul Fijad, Mgl 13-04-1988, Laki laki, Islam,
Wiraswasta, Simpir Jurang RT.01 RW.01 Desa Ngendrokilo,
Kec. Kaliangkir Kab. Magelang.
11. Wulan Wahyu Ningsih, Mgl 05-11-1988, Perempuan, Islam,
Wiraswasta, Simpir Jurang RT.01 RW.01 Desa Ngendrokilo,
Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang.
12. Moh Icksan, Mgl 30-11-1982, Laki laki, Islam, Karyawan
Swasta, Dsn. Jethak RT.03 RW.02 Desa Sidorejo Kec.
Bandongan Kab. Magelang.
13. Teguh, Mgl 13-08-1986, Laki laki, Islam, Karyawan Swasta,
Dsn. Pending RT.01 RW.12 Desa Pancoranmas Kec. Secang
Kab. Magelang.
14. Arif Navi Indarto, Mgl 10-11-1983, Laki laki, Islam, Buruh,
Mirimunggul RT.03 RW.05 Desa Gandusari Kec. Bandongan
Kab. Magelang.
15. Sugiyanto, Mgl 18-05-1975, Laki laki, Islam, Karyawan Swasta,
Dsn. Jethak RT.03 RW.02 Desa Sidorejo Kec. Bandongan Kab.
Magelang.
16. Slamet Mujiyono, Mgl 10-05-1981, Laki laki, Karyawan
Honorer, Dsn. Jethak RT.03 RW.02 Desa Sidorejo Kec.
Bandongan Kab. Magelang.
Mereka kebanyakan adalah seorang pekerja harian lepas
setelah selesai melakukan pekerjaan mereka datang untuk
melakukan pekerjaan sortir dan lipat.
35
Dengan pendeknya jam kerja karena mereka melakukan
pekerjaannya terlebih dahulu baru kemudian pelipatan surat suara
sampai malam sehingga di dalam pelipatran dan sortir mereka
hanya melakukan tugasnya. Nampaknya target pelipatan surat
suara yang direncanakan dari tanggal 25-27 , yang berarti selama 3
hari, tidak terpenuhi pelipatan surat suara selesai pada tanggal 7
April 2019.
Setelah selesai pelipatan dan sortir surat suara,kemudian dibagi
menjadi Per Dapil.
Untuk dapil 2 dan 3 ,perlengkapan Pemilu /Logistik tetap
berada di gudang KPU yang beralamat di Komplek Rindam IV
Diponegoro sedangkan untuk perlengkapan Pemilu Logistik Dapil 1
berada di Kecamatan Magelang Selatan. Pada saat melakukan
Packing, kembali Bawaslu Kota Magelang Melakukan Pengawasan
karena gudang untuk Dapil 2 dan Dapil 3 menjadi satu . Bawaslu
Kota Magelang selalu mengingatkan agar selalu berhati-hati,
didalam proses packingnya
Packing perlengkapan logistik dilakukan oleh tenaga
secretariat KPU yang di mulai dari packing surat suara dimasukkan
ke dalam sampul masing-masing Dapil 2 dan Dapil 3 dilanjutkan
perlengkapan yang lain masuk ke dalam kotak suara. Tidak ada
jadwal khusus kapan secretariat KPU akan mempacking jenis jenis
perlengkapan, tetapi pada saat secretariat merasa ada waktu
luang , mereka langsung mengerjakan
36
Inilah yang menjadi kendala pengawasan kita, walau
tanpa adanya jadwal kita siap Pengawasan tetapi tanpa jadwal
kita tidak bisa secara detail melakuakan Pengawasan, padahal
tujuan dan Pengawasan perlengkapan Pemilu : 1. Tepat Prosedur;
2. Tepat Jumlah; 3. Tepat Jenis; 4. Tepat waktu; 5. Tepat Sasaran,
dan ; 6. Tepat Kualitas.
Dengan adanya jadwal yang tepat dari penyelenggara
Pemilu dan hal ini KPU, untuk distribusi, sortir Lipat Packing dan
kegiatan lainnya maka Pengawasan akan lebih maksimal
senhingga tidak akan terjadi adanya surat suara yang tertukar di
Dapil 3 dengan surat suara di Dapil 2. Yang menyebabkan
permaslahan tersebut sampai ke Mahkamah konsitusi (MK) dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
37
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh: Karina Maharani A
eraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
atau yang biasa disebut sebagai Perbawaslu
adalah suatu aturan terkait pelaksanaa
pengawasan pemilihan umum yang dibuat oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dibentuk
dengan melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Pemerintah melalui rapat dengar
pendapat. Penting bagi setiap orang untuk mengetahui dan
memahami kedudukan Peraturan Badan Pengawas Pemilu
(Perbawaslu) pada hierarki peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut bertujuan agar kedepan tidak terjadi
pengabaian dan salah kaprah terhadap Perbawaslu itu
sendiri.
Hieraki peraturan perundang-undangan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
P
38
Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) yang
berbunyi:
(1) Jenis dan hieraki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jika dilihat dari hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perbawaslu memang
tidak termasuk dalamnya tetapi keberadaanya diatur dalam
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang
menegaskan:
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
39
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa
atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.
Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara
tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa
“Peraturan Badan Pengawas Pemilu”, tetapi frase
“…..peraturan yang ditetapkan oleh …. badan….”
mencerminkan keberadaan Perbawaslu sebagai salah satu
jenis peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya terkait kekuatan mengikat, dalam Pasal
8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat
40
dua syarat agar peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki
kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-
undangan, yaitu:
1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi; atau
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.
Syarat tersebut tidak berlaku kumulatif sehingga pemenuhan
salah satunya sudah cukup untuk melegitimasi kekuatan
mengikat sebagai peraturan perundang-undangan.
Perbawaslu telah memenuhi persyaratan pertama yang
mana Penulis akan jabarkan sebagai berikut:
Dalam doktrin dikenal 2 (dua) macam peraturan
perundang-undangan dilihat dari dasar pembentukannya.
Hal sebagaimana dimaksud merupakan peraturan
perundang-undangan yang dibentuk atas dasar atribusi dan
delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
Atribusi pembentukan peraturan perundang-
undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh
konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang
(wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik
yang sudah maupun yang dibentuk baru untuk itu (A Hamid
41
S. Attamimmi, 1990, hlm. 352). Contoh peraturan perundang-
undangan atribusi adalah Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Presiden.
Delegasi pembentukan peraturan perundang-
undangan diartikan sebagai pemindahan/penyerahan
wewenang untuk membentuk peraturan dari pemegang
kewenangan asal yang memberi delegasi (delegans) kepada
yang menerima delegasi (delegataris) dengan
tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada
delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawan delegans
terbatas sekali (A Hamid S. Attamimmi, 1990, hlm. 347).
Dalam hal ini, Perbawaslu termasuk dalam kategori
pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan
delegasi. Sebagaimana dalam lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 angka 198 menyatakan bahwa:
“Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat
mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada
Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah”.
Lebih lanjut secara jelas dapat dilihat pada ketentuan
Pasal 145 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:
42
(1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan
menetapkan keputusan Bawaslu;
(2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan;
Dengan demikian jelas sudah jika Perbawaslu
mendapatkan kekuatan mengikat sebagai peraturan
perundang-undangan dari delegasi/diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.
Ketika dalam pelaksanaannya oleh warga negara
atau peserta pemilu ataupun institusi pasal-pasal dalam
Perbawaslu dianggap terdapat pertentangan dengan
Undang-Undang maka pihak yang merasa dirugikan
tersebut berhak mengajukan uji materi (judicial review) ke
Mahkamah Agung. Dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas
menyatakan:
43
(1) Dalam hal Peraturan Bawaslu diduga bertentangan
dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan
oleh Mahkamah Agung;
(2) Pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan
Bawaslu berhak menjadi pemohon yang mengajukan
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Mahkamah Agung;
(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan
Bawaslu diundangkan;
(4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian
Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
Hanya Mahkamah Agung yang berwenang
menetapkan bahwa Perbawaslu bertentangan dengan
Undang-Undang dan tidak bekekuatan hukum mengikat
karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan absolut
terhadap pengujian peraturan di bawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang. Kewenangan absolut Mahkamah
Agung untuk melakukan pengujian peraturan di bawah
44
Undang-Undang terhadap Undang-Undang tersebut didasari
pada ketentuan:
1. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap
Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh Undang-Undang.”
2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang:
menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang.”
3. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang
menyebutkan bahwa : “Dalam
hal suatu Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung.”
45
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa
Perbawaslu merupakan salah satu peraturan perundang-
undangan yang mendapat kekuatan mengikatnya dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaiu
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagai peraturan pelaksana dan hanya dapat
dilakukan judicial review oleh Mahkamah Agung sebagai
lembaga yang memiliki kewenangan absolut pengujian
peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang. Oleh karena itu maka sudah
menjadi konsekuensi hukum Perbawaslu diakui
keberadaannya dan sifat mengikatnya berarti harus dipatuhi
oleh setiap warga negara maupun institusi yang terkait.
46
MEMILIH Sistem Proporsional
Tertutup atau Proposional
Terbuka
Oleh : Maludin Taufiq
erdapat berbagai faktor keberhasilan yang dapat
membuat seseorang menduduki kursi legislatif.
Tetapi stigma yang berkembang keberhasilan
tersebut didapatkan karena Politik Uang dan ketenaran.
Keduanya dianggap merusak sistem demokrasi. Masyarakat tidak
lagi memilih anggota legislatif ataupun DPD dengan melihat visi
dan misinya atau rekam jejak yang lainnya ataupun bahkan caleg
tersebut adalah figur penyambung aspirasi masyarakat. Akan
tetapi masyarakat memilih karena suaranya dibeli dengan segepok
uang, sebungkus nasi, sebuah kaos, sebatang rokok ataupun
sebotol minuman alcohol dan sebagainaya. Bukan hanya itu saja,
bahwa masyarakat memilih karena figur yang terkenal didalam
dunia hiburan bukan calon yang berpengalaman berkiprah di
dunia sosial masyarakat atau berpengalaman di pemerintahan.
Kondisi ini diakibatkan oleh perubahan sistem proposional
tertutup dalam pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2019.
Sebelumnya di jaman Orde baru dan Pemilu 2004. Indonesia masih
T
47
menggunakan sistem proposional tertutup sedangkan di tahun
2009, 2014 dan 2019 menggunakan sistem proposional terbuka.
Sistem Proposional Tertutup
Sistem Proposional Tertutup adalah sistem perwakilan yang
hanya mengijinkan anggota partai yang aktif , pejabat partai
dalam menentukan urutan calon dan sama sekali tidak
memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memengaruhi
posisi calon.
Kelemahan Sistem Proposional Tertutup.
o Pertama,
Mempersempit kanal partisipasi public dalam Pemilu.
Partisipasi public akan cenderung mengecil mengingat partai
memiliki otoritas yang lebih kuat dalam pengambilan
keputusan.
o Kedua,
Menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil
rakyat pasca Pemilu. berkaca dari Pemilu 2004 dan yang
terjadi pada era orde baru , interaksi antara calon legislatif
dengan pemilih sangat minim. Lebih parah lagi,
masyarakatpun tidak tahu siapa yang dipilih dan terpilih.
Komunikasi yang seharusnya berjalan baik antara calon
legislatif dengan pemilih tidak terwujud.
48
o Ketiga,
Krisis calon anggota legislatif. Hal ini saat dihindari karena
sedikit yang berminat dan serius maju menjadi caleg. Tahun
2009 , tahun peralihan dari sistem proposional tertutup dan
terbuka pun masih terjadi krisis caleg walaupun tidak sekrisis
pemilu sebelumnya. Alasan terjadinya krisis karena
pemenang pasti dipilih oleh partai yang lebih
mengutamakan kader partai.
o Keempat,
Memungkinkan terjadinya nepotisme di internal partai.
Nepotisme akan sulit dihindari, kader-kader partai bisa saja
digeser. Ketua umum partai memiliki otoritas yang kuat
untuk menentukan pilihan yang memungkinkan memilih
keluarga, istri, suami dan anaknya sendiri untuk mewakili
partainya. Isu sara pun bisa mempengaruhi keputusan partai
dalam menentukan pilihan.
o Kelima,
Partisipasi perempuan semakin mengerucut. Sistem ini
memungkinkan calon terpilih dari kaum perempuan
sangatlah kecil.
Kelebihan Sistem Proposional Tertutup.
o Pertama,
Minimnya money politic. Kepastian menduduki kursi legislatif
yang masih samar-samar akan membuat para calon tidak
semena-mena menghamburkan harta kekayaannya untuk
49
memperoleh suara. Para calon akan cenderung melakukan
kampanye positif dan masyarakat pun memilih sesuai hati
nuranitetapi sistem ini tidak menjamin 100% money politc
dihilangkan.
o Kedua,
Partai mengirimkan kader-kader terbaik. Terlepas dari
kelemahannya dakam penentuan kader terpilih, ini adalah
peluang untuk wakil rakyat yang terpilih bukan wakil
rakyat abal-abal atau wakil rakyat yang hanya bisa datang,
duduk , diam dan ujungnya duit. Tetapi tidak dapat
dipungkiri , banyak anggota legislatif yang tidak memiliki
pengalaman sama sekali terpilih menjadi wakil rakyat
dengan modal uang dan kekayaan untuk meraup suara.
Tak heran kehadiran mereka di parlemen hanya sebuah
aksesoris belaka
Sistem Proposional Terbuka.
Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proposional
yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses
penentuan urutan calon partai yang akan dipilih.
Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka.
o Pertama,
Peluang terjadinya money politic sangat besar. Penentuan
wakil rakyat berdasarkan jumlah suara yang diperoleh akan
50
membuat para calon legislatif cenderung melakukan politik
uang untuk memperoleh suara terbanyak. Sampai dengan
saat ini , politik uang tidak tidak bisa dibendung karena
masyarakat kita masih rentan terhadap kampanye money
politic ini.
Sumber daya manusia dari masyarakat yang rentan
ditambah kondisi ekonomi yang lemah dimanfaatkan oleh
para politisi untuk mendapatkan suara dengan cara
memberi selembar uang kertas atau apapun itu dalam
bentuk uang Dan barang.
Akibatnya, wakil rakyat yang terpilih bukan figur yang
dipercaya memiliki kemampuan di parlemen tetapi figur
yang dipercaya tidak mampu melakukan apa-apa.
Fenomena ini sedang terjadi di beberapa daerah, anggota
legislatif yang terpilih tidak memiliki kemampuan untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat karena itu bukan
tujuannya. Sementara tujuannya adalah memperoleh
gaji/penghasilan yang besar dan memiliki nama yang tenar
pula.
o Kedua, wakil rakyat dipilih karena popularitas. Popularitas
dibidang sosial masyarakat dan pemerintah karena kinerja
yang baik itu yang diharapkan bukan popularitas di dunia
hiburan. Alasannya adalah pengalaman dan motivasi ingin
duduk di kursi parlemen.
51
o Ketiga, beban kerja yang berlebih bagi penyelenggara
pemilu. Sistem proporsional terbuka menyediakan kerja yang
ekstra bagi para penyelenggara karena surat suara dan
administrasi yang semakin ribet. Bukan hanya itu , terkait
managemen pemilih yang belum paham soal bagaimana
memilih menjadi permasalahan tersendiri bagi
penyelenggara pemilu.
Akibatnya, pelaksanaan Pemilu memakan waktu yang
begitu lama, tidak heran Pemilu 2019 adalah sebuah
tragedy yang memprihatinkan. Ratusan orang meninggal
dan tidak sedikit penyelenggara yang jatuh sakit.
Kelebihan Sistem Proposional Terbuka.
o Pertama,
Kedaulatan ada di tangan rakyat. Masyarakat secara tidak
langsung memiliki hak mutlak dalam menentukan
pilihannya. Memilih kader bukan partai mengakibatkan
lebih banyak partisipasi masyarakat dalam ajang pesta
demokrasi. Komunikasi antara calon legislatif dan
masyarakat pun tidak terbatas. Ini memungkinkan adanya
pertukaran informasi sehingga anggota calon legislatif yang
terpilih tahu benar apa yang dibutuhkan masyarakat.
o Kedua,
Meningkatkan partisipasi publik. Selain yang sudah
dijelaskan di atas, masyarakat punya hak untuk
52
mengajukan diri menjadi calon legislatif sehingga anggota
legislatif tidak hanya seputar pada para kader partai
Nah, kelebihan dan kelemahan pada dua sistem ini
memang kontradiksi dan sulit untuk kita memilih mana yang
terbaik karena semua memiliki konsekuensi negatif dan positif.
Untuk itu, usulan perubahan sistem pemilihan legislatif perlu dikaji
lebih jauh dan tidak serta merta diterapkan tanpa memperhatikan
segala unsur yang terkait didalamnya. Pemerintah diharapkan
menggunakan teropong Nusantara. Pemerintah diharapkan
memahami kondisi Indonesia bahwa Indonesia bukan soal Jawa
tetapi ada Sabang, Merauke, Rote dan Rote.
Saran penulis
Pertama, Jika menggunakan sistem proporsional terbuka
maka Pemilu dilakukan sebatas pileg. Jangan ada lagi pemilu
serentak yang mengakibatkan keribetan kerja dan berujung pada
kematian penyelenggara pemilu. Kedua, Jika menggunakan sistem
proporsional terbuka maka Partai Politik harus selektif. Partai
politik diharapkan tidak mengejar target kader oleh KPU sehingga
perekrutan hanya asal-asalan tetapi benar-benar merekrut calon
legislatif yang dipercaya menjadi anggota legislatif yang mampu
memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, bagian ini perlu
regulasi yang mengatur tentang syarat porsi calon legislatif partai.
Mungkin lebih baik ada batasan maksimalnya tetapi minimalnya.
Jika demikian, regulasi tentang sistem perhitungan. Penggunaan
53
metode Sainte Lague dan Kota Hare harus dipertimbangkan.
Ketiga, jika menggunakan sistem proporsional terbuka mak wajib
Edukasi Politik oleh Parpol dan Caleg. Partai politik dan Caleg
seharusnya memberikan edukasi politik melalui kampanye-
kampanye yang dilakukan sehingga seiring dengan berjalannya
waktu, pemilih kita semakin cerdas dalam memilih dan tidak
terpengaruh dengan Money Politik.
Hal ini butuh kesadaran partai dan kerja sama dengan
Bawaslu. Bawaslu juga harus bertindak lebih keras menegakkan
hukum. Konsekuensi pelanggaran terhadap pelarangan money
politic adalah didiskualifikasi sebagai calon.
Tulisan ini hanyalah sebuah opini dan serta merta menjadi
pertimbangan pemerintah. (Tulisan ini diambil dari berbagai
sumber yang banyak beredar di media massa dan (Tinjauan pada
Pemilu 2019 )
54
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS PEMILU
Oleh : Maludin Taufiq
emokrasi merupakan sistem politik yang
memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan
bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi
pilihan populer yang digunakan negara- negara di dunia.
Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah
keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-
satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan
bagian yang sangat penting, karena pemilu berperan sebagai
mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan
publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib
(Surbakti dkk, 2015: 12).
Seiring berjalannya waktu , Pemilu di Indonesia yang
dimulai dari tahun 1955 sudah mengalami perkembangan yang
cukup signifikan apabila kita melihat dari aspek pengawasan
dalam Pemilu. Pada Pemilu pertama tahun 1955, belum dikenal
istilah pengawasan pemilu.
Pengawasan Pemilu baru muncul dalam pelaksanaan
pemilu tahun 1982, namanya adalah Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Lembaga ini
terbentuk karena dikarenakan dilatarbelakangi oleh
ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dianggap telah disetting
D
55
oleh rezim penguasa pada waktu itu. Kemudian pada Pemilu
tahun 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilih
lebih banyak lagi. Pemerintah dan DPR waktu itu merespon
dengan gagasan memperbaiki undang-undang untuk
meningkatkan kualitas pemilu berikutnya dan mengenalkan
adanya badan baru untuk mendampingi Lembaga Pemilihan
Umum.
Era reformasi telah merubah segalanya, tuntutan untuk
pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi , hal ini terlihat dari
semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, di tingkat provinsi sampai
pembentukan panitia pengawasan pemilu di tingkat
kabupaten/kota yang awalnya ad hoc dan diusulkan agar menjadi
permanen (Suswantoro, 2016: 62).
Bawaslu pengawal pemilu yang demokratis
Parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan
adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas
hasil pemilu (Suswantoro, 2016:18). Integritas proses
penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan
pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU
yang kesemuanya mengandung kepastian hukum. Bahwa
ketentuan-ketentuan baik Undang-undang Pemilu maupun
turunannya di dalam Peraturan KPU tidak boleh menyimpang dari
asas Luber Jurdil.
56
Adapun pengertian Luber Jurdil ( Bawaslu, 2015:12 ) adalah
sebagai berikut :
1. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya
secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga
negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
3. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat
rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
5. Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus
dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan
bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat
memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara
pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil
rakyat yang akan terpilih.
6. Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu
dan pemilih tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi
terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil
mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu,
tetapi juga kepada penyelenggara pemilu.
Signifikasi dari keberadaan lembaga pengawas pemilu
Bawaslu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang
adalah memastikan bahwa parameter pemilu yang demokratis
57
baik dalam proses maupun hasil pemilu, serta asas-asas pemilu
tersebut dapat berjalan dengan baik.
Pemilu Demokratis
Menurut Surbakti (2015 : 11), untuk mewujudkan pemilu
demokratis terdapat beberapa parameter, yaitu :
1. Kesetaraan antar warga negara , baik dalam pemungutan
dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR
dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. Pemilu
diselenggarakan karena yang diterapkan bukan demokrasi
langsung melainkan demokrasi perwakilan sehingga
memerlukan rakyat sebagai pemilih yang berdaulat.
2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu
demokratis. Salah satu dimensi penyelenggaraan pemilu
adalah kompetisi atau konflik merebut kursi. Agar
berlangsung tertib, penyelenggara pemilu harus berdasarkan
hukum berderajat kepastian tinggi.
3. Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. Agar
penyelenggara negara yang terpilih berasal berasal dari
partai atau calon terbaik, harus ada kompetisi bebas dan
adil antar partai/calon untuk meyakinkan rakyat memilih
mereka.
4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh
rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk
menjamin agar rakyat berdaulat , peran warga negara
58
dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga
melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahapan
pemilu.
5. Badan penyelenggara pemilu yang professional, independen
dan imparsial. Badan penyelenggara pemilu dapat di
kategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan
pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
6. Integritas pemungutan, penghitungan , tabulasi dan
pelaporan suara pemilu. Puncak rangkaian
penyelenggaraan pemilu adalah pemungutan dan
penghitungan suara. Oleh karena itu, seluruh asas pemilu
yang Luberjurdil mutlak diterapkan dalam rangkaian
pemungutan, penghitungan , rekapitulasi hasil penghitungan
suara dan pelaporan hasil pemilu.
7. Penyelesaian sengketa hasil pemilu yang adil dan tepat
waktu. Dalam penyelenggaraan pemilu sangat mungkin
terjadi berbagai sengketa antara peserta dan penyelenggara
ataupun pelanggaran berbagai ketentuan tentang pemilu
oleh peserta/calon, penyelenggara, atau pemilih. Berbagai
sengketa pemilu ini wajib diselesaikan dan berbagai
pelanggaran ketentuan pemilu itu harus putus.
Penyelesaian sengketa dan penegakan peraturan pemilu
akan mendatangkan rasa adil bila penyelesaian sengketa pemilu
atau penegakan peraturan pemilu diputus secara adil sesuai
59
dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, sebagaimana
poin 4, harus ada partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
Partisipasi public baik stakeholders maupun masyarakat secara
independen tersebut menjadi salah satu upaya untuk menciptakan
pemilu yang berintegritas , dimana pengawasan publik yang
dilakukan bertujuan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu
yang berintegritas.
60
APASIH SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ?
Oleh : Adenia Imanda
ada dasarnya Pemilihan Umum merupakan
proses memilih seseorang untuk mengisi
jabatan politik tertentu. Pemilihan umum atau
Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih
anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD
1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (PILPRES),
yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan
langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun
dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai
bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.
Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang
sering di sebut PILKADA juga dimasukkan sebagai bagian dari
pemilu. Pada umumnya, istilah "Pemilu" lebih sering merujuk
kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan
setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala,
karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat
terhadap wakilnya. Maka Negara Indonesia melakukan Pemilihan
Umum yang dilakukan oleh rakyat guna memilih Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota DPD, serta Anggota Legislatif.
P
61
Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan oleh
Penyelengara Pemilu, meskipun UUD tidak menyebutkan nama
lembaga Penyelengga hal ini berdasarkan Perubahan Ke 2 Pasal 18
Ayat (4), Perubahan Ke 3 Pasal 22E ayat (1), (2) dan (5) Undang
Undang Dasar 1945. Serta mengatur wewenang penyelenggara
Pemilu seperti halnya, Pemilu diselenggrakan secara Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL) setiap terdapat
pemilihan; Pemilu utnuk memilih anggota Legeslatif, Presiden dan
Wakil Presiden; Gubernur; Bupati dan Walikota dipilih secara
Demokratis; Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk dengan dasar
menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan
pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang,
yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2Ol2 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakil,an Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan
untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan
penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen
pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai
kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu,
62
serta DKPP.Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan
diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan
Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk
menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan
demokratis,secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai
penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu
dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana pemilu.
Pasal 466 Undang-Undang Pemilu mengamanatkan bahwa
sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar
peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan
penyelenggara pemilu. Kemudian pasal 467 mengatur tentang
Penyeleseaian Sengketa Proses Pemilu dimana setelah Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan
mengkaji permohonan penyelesaian proses pemilu, kemudian
mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mecapai
mencapaikesepakatan melalui mediasi atau musyswarah dan
mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan proses selanjutnya
melalui Adjudikasi atau Persidangan.
Pemilihan Umun Tahun 2019 secara langsung oleh rakyat
merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan
politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan
Pengawasan Pemilihan Umum dilakukan oleh Badan Pengawas
Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu RI, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Tingkat Kecamatan,
dan Pengawas Pemilu Lapangan). Badan Pengawas
63
Pemilihan Umum Kota Magelang melakukan Pengawasan atas
seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan
Pengawas Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran
perundang-undangan dan mengkajinya dalam waktu
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.
Badan Pengawas Pemilihan Umum meneruskan temuan dan
laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPU
serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur
pidana kepada penyidik dalam Tim Sentra Penegakan Hukum
Terpadu serta menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu sesuai
tahapan yang ditentukan sesuai peraturan. Laporan Akhir
Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di
wilayah Kota Magelang pada pelaksanaan Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Secara
umum dari hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemiliham Umum
Kota Magelang terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun
2019 khususnya di Kota Magelang telah berjalan sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat
dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut,
serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang berjalan dengan aman dan lancar.
Pada dasarnya Bawaslu Kota Magelang memahami terkait
adanya rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum, dimana terdapat beberapa kriteria yang
termasuk dalam permohonan yang diajukan yakni sebagai berikut:
64
1) Permohonan yang Tidak Diregister
a. Pemohon tidak dapat melengkapi permohonan paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan berkas
pengajuan permohonan tidak lengkap;
b. Permohonan Penyelesaian Sengkeat terhadap Surat
Keputusan atau Beritab Acara KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/ Kota yang merupakan tindak lanjut dari
Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
dan/atau Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
yang terjadi secara TSM;
c. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum terhadap Surat Keputusan atau Berita Acara
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang
merupakan konsekuensi yuridis dari penanganan
SENTRA GAKKUMDU baik dari proses pembahasan dan
Hasil Rapat Pleno SENTRA GAKKUMDU atau keputusan
pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang
memperoleh kekuatan hokum yang tetap; dan/ atau
d. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum terhadap Surat Keputusan atau Beriata Acara
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang
merupakan Hasil Penghitungan, Rekapitulasi
Penghitungan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara.
65
2) Permohoanan yang Tidak Diterima
a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum yang merupakan sengketa antar calon dalam
internal Partai politik; dan/atau
b. Permohonan yang diajukan telah melebihi jangka
waktu pengajuan.
3) Permohonan yang Diregistrasi
Permohonan yang telah dinyatakan lengkap secara formil
dan materiil, dicatat dalam buku register.
Perlu diketahui bawasannya Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum dapat dilakukan melalui Mediasi dan Ajudikasi.
Mediasi yakni melakukan proses musyawarah secara sistematis
yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.
Dimana prinsip dasar mediasi dilakukan secara tertutup, dijaga
kerahasiannya, bersifat netra, para pihak tidak dapat diwakilkan,
melakukan kesepakatan berdasarkan Peraturan Perundang –
Undangan, dan Bawaslu tidak diperbolehkan melakukan
komunikasi kepada para pihak atau yang di sebut Non Kakus.
Kemudian apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dilanjutkan
melalui ajudikasi. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
dilakukan melalui ajudikasi yakni proses persidangan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum. Terdapat prinsip dasar dalam
melakukan ajudikasi, majelis ajudikasi paling sedikit berjumlah 2/3
dari jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
66
Kabupaten/Kota; Majelis ajudikasi terdiri dari satu oarng Ketua
Majelis dan anggota Majelis; Persidangan dibuka dan terbuka
untuk umum; Para pihak dapat diwakilkan Kuasa Hukumnya.
Selanjutnya hasil maupun putusan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan
Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang
termuat dalam Pasal 469 yang berbunyi:
1. Putusan Bawaslu mengenai Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum merupakan putusan yang bersifat final
dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses
Pemilu yang berkaitan dengan:
a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
c. penetapan Pasangan Calon.
2. Dalam hal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh
para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum
kepada pengadilan tata usaha negara.
3. Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib
dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan
Bawaslu.
67
Dalam hal penyelesaian sengketa acatra cepat dapat
dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang berisi:
(1) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
antarPeserta dapat dilakukan dengan acara cepat.
(2) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan
acara cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan:
a. permohonan dari peserta Pemilu; atau
b. pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap
peristiwa di tempat kejadian.
(3) Pengajuan permohonan oleh Peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan kepada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau
Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.
68
BOLA SAlJU WACANA MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN TERHADAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Oleh : Karina Maharani A
Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) saat ini menjadi suatu isu yang hangat
diperbincangkan. Hal tersebut tidak terlepas dari Rekomendasi
Nomor 2 Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang
Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009- 2014, yang
menyebutkan untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan
pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan
penyelenggaraan Negara (Sadono, 2016:2). Rekomendasi tersebut
ternyata disambut baik dan dilakukan tindak lanjut oleh MPR
periode selanjutnya. Pada tahun 2018 dibentuk tim ad hoc yang
bertugas menyusun draft GBHN dan saat ini draft tersebut telah
selesai untuk didistribusikan kepada setiap fraksi guna dipelajari.
Hal tersebut tentunya menujukkan keseriusan MPR untuk
menghidupkan kembali GBHN.
Selama puluhan tahun Indonesia memiliki sistem
perencanaan pembangunan nasional yang digunakan sebagai
panduan utama yaitu GBHN. GBHN dilaksanakan sebagai
bagian dari model perencanaan ekonomi yang diamanatkan
69
Pasal 33 UUD 1945 (Muharsono, 2015: 198). Pada masa awal
pembentukan GBHN Presiden Soekarno melahirkan Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berdasarkan Maklumat Nomor X
tertanggal 16 Oktober 1945 untuk diberikan tugas membantu
Presiden menyusun GBHN. Setelah pergantian kekuasaan, disaat
Presiden Soeharto memimpin GBHN mengalami penyusunan
secara detail. Di era Orde Baru GBHN ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana pembangunan
dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pembangunan jangka
panjang dengan jangka waktu 25 sampai 30 tahun dan
pembangunan jangka pendek dengan jangka waktu 5 tahun
(Jurdi, 2018: 103). Namun GBHN harus mengakhiri perjalanannya
setelah amandemen UUDN RI 1945 di era Reformasi sebagai
konsekuensi logis dari adanya pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung sebab salah satu aspek penilaian
terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui
rencana atau program yang ditawarkannya. Sebagai pengganti
GBHN maka kemudian ditetapkanlah pedoman
penyeenggaraan pembangunan berupa Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama 20 (dua puluh) tahun
sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembanguna Nasional (SPPN).
Walaupun GBHN dan RPJPN sama-sama dokumen
perencanaan pembangunan, namun secara esensi, substansi, dan
70
eksistensi antara kedua dokumen tersebut berbeda. GBHN
sebagai sistem perencanaan pembangunan merupakan
keputusan bersama dan lebih merupakan penjabaran dari tujuan
negara yang hendak dicapai. Sementara itu RJPN adalah sistem
perencanaan pembangunan nasional yang dibuat oleh
pemerintah dan cenderung merupakan penjabaran visi dan misi
pemerintah yang sedang memerintah (Fatwa, 2009: 17). Selain itu
kedua kebijakan pembangunan nasional tersebut disusun dalam
bentuk atau format yuridis yang berbeda. GBHN pada sepanjang
pemerintahan Orde Baru disusun atau ditetapkan dalam bentuk
Ketetapan MPR (TAP MPR), sementara RPJPN di Era Reformasi
dirumuskan dalam ketentuan hukum berbentuk Undang-
Undang.
RPJPN kemudian dianggap memiliki berbagai kekurangan
sehingga memicu pemikiran untuk menghidupkan kembali
GBHN. Wacana tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra.
Salah stau argumentasi utama mengapa perlu menghidupkan
kembali GBHN adalah pandangan bahwa perencanaan
pembangunan di Indonesia pascareformasi mengalami
kekacauan, tidak ada arah dan saling berbenturan antara pusat
dan daerah (Subkhan, 2014: 132). Selain itu pihak pro mendalilkan
bahwa GBHN perlu dikembalikan lagi agar penyelenggaraan
Negara mempunyai suatu tuntunan yang dijadikan pedoman
sehingga proses pembangunan terarah dan tersistemasi dengan
baik.
71
Wacana menghidupkan kembali GBHN dapat
dilaksanakan melalui suatu langkah sederhana yaitu
mengembalikan satu frasa kewenangan MPR di dalam Pasal 3
UUDN RI 1945. Walaupun perubahan dalam UUD dimungkinkan
tidak seperti pada orde baru dimana UUD diberlakukan secara
murni dan konsekuen, tetapi harus dilihat urgensi perubahan
tersebut. Harus ditinjau lebih lanjut apakah menghidupkan GBHN
merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilakukan bagi
kepentingan bangsa dan Negara atau perubahan tersebut
dilaksanakan untuk mengakomodasi secara legal formal
kepentingan pihak tertentu. Langkah yang terlihat sederhana
dengan mengamandemen UUD bisa jadi jika dilaksanakan akan
menjadi bola salju yang terus bergulir hingga menciptakan
implikasi turunan pada sistem ketatanegaraan yang lain
khususnya sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Ketika wacana menghidupkan GBHN diakomodasi maka
pertanggungjawaban Presiden tidak lagi di tangan rakyat
melainkan di tangan MPR. Dengan dalih diatur melalui GBHN,
MPR dinilai punya potensi untuk mengganti sistem pemilihan
presiden dan wakil presiden dari sistem pemilihan langsung
kembali ke sistem penunjukan oleh MPR (Mahfud, 2007: 37).
Sebagaimana yang kita tahu sebelum amandemen UUD yang ke
4 (empat) dan GBHN masih diberlakukan, pemilihan Presiden
beserta Wakilnya tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat
tetapi melalui MPR. Padahal, sistem presidensial yang saat ini
dianut Indonesia merupakan pilihan terbaik sebagai bentuk
72
penguatan derajat kedaulatan rakyat terutama berkaitan
dengan pemilihan Presiden langsung (Mijaz, 2016: 2). Jika ini
terjadi maka akan mengkhianati kedaulatan rakyat yang selama
ini telah dibangun. Rakyat mau tidak mau akan dipimpin oleh
orang-orang yang dipilih melalui kehendak politik. Jika demikian
maka sistem demokrasi yang kini berlangsung lambat laun akan
hilang.
Apabila kemudian amandemen dilakukan secara terbatas
hanya pada mengembalikan kewenangan MPR menyusun GBHN
dan kedepan tidak dilakukan perubahan pada sistem pemilihan
Presiden, maka hal ini tentunya tidak kompatibel dengan sistem
presidensial yang dianut dan berpotensi melemahkannya. Harus
diingat, komitmen nasional bangsa melalui MPR pasca
amandemen UUDN RI 1945 telah bersepakat untuk memperkuat
sistem presidensial. Karakteristik sistem presidensial adalah
terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Apabila GBHN
kembali dihidupkan, pemisahan kekuasaan eksekutif dan
legislatif akan menjadi kabur. Presiden tinggal melaksanakan
haluan negara yang disusun MPR dan tidak mendapat
kesempatan mewujudkan visi, misi, dan program yang
ditawarkan selama kampanye. Presiden dan Wakil Presiden
dipilih langsung oleh rakyat dan bukan merupakan mandatoris
MPR. Dengan demikian maka sudah seharusnya Presiden terpilih
menjalankan program-program yang ditawarkan sehingga dapat
mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat yang
73
telah memberikannya amanah bukan kepada lembaga
perwakilan. Pemilihan presiden secara langsung menjadi tidak
berarti lagi karena rakyat akan kehilangan parameter logis dan
rasional sebagai dasar untuk memilih presiden.
Pelaksanaan GBHN yang dijalankan secara konsisten hanya
akan terwujud di dalam kondisi politik yang ideal. Sebaliknya,
realitas perilaku dan konflik para elit politik seperti saat ini
menjadikan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan menjadi
tidak optimal. Singkatnya, penyusunan GBHN oleh MPR hanya
akan kompatibel dengan sistem ketatanegaraan kita sebelum
amendemen UUD 1945. Apabila dipaksakan, justru berpotensi
memunculkan persoalan dan kekacauan ketatanegaraan
termasuk dalam kekacauan dalam sistem Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, menurut hemat
Penulis, GBHN tidak perlu untuk dihidupkan kembali dan lebih
baik saat ini penyelenggara negara fokus pada perbaikan sistem
yang sudah ada.
Apabila terdapat kekurangan atau masalah pada substansi
RPJPN, maka masih dapat dilakukan revisi dan penyempurnaan
melalui legislative review dengan tetap memberikan ruang pada
partisipasi publik. Pengawasan DPR dalam pelaksanaan RPJPN
dan segala turunannya harus ditingkatkan dan dalam rangka
menampung aspirasi daerah agar kedepan konsolidasi
pembangunan dapat berjalan lebih baik lagi, maka menurut
Penulis perlu pelibatan DPD dalam penyusunan RPJPN dan
RPJPM Nasional. Dengan demikian RPJP Daerah dan RPJPM
74
Daerah walaupun disusun menurut perspektif daerah tetap akan
sinkron dengan RPJPN dan RPJPM Nasional. Selain hal-hal
tersebut juga dibutuhkan good will dari pemerintah daerah untuk
melakukan sinkronisasi program yang berpedoman pada RPJPN
dan RPJPM Nasional demi kemajuan bersama. Rencana
pembangunan harus dilaksanakan secara konsisten sebagai
acuan. Jangan sampai berhenti menjadi tumpukan dokumen saja
agar tidak terjadi inkonsistensi dan diskontinuitas dikemudian
hari.
75
DIVISI HATI DAN PERASAAN
Oleh : Satrio Edi D
ivisi Hati dan Perasaan? Memangnya ada ya?, hehe….,
inilah sebutan yang rasanya cocok diberikan kepada
salah satu divisi yang ada pada lembaga Badan
Pengawas Pemilu. Melalui coretan tinta ini, penulis
mencoba mengajak pembaca untuk melihat dan merasakan
keberadaan satu ataupun sekelompok orang yang berada dalam
sebuah wadah di dalam suatu lembaga. Wadah ini mempunyai
tugas dan kewajiban sesuai dengan bidangnya, dalam bahasa
‘keren’nya orang sering menyebut wadah ini dengan istilah ‘Divisi’.
Karena penulis bertugas di lembaga Badan Pengawas Pemilu
maka keadaan di dalam tulisan ini banyak menggambarkan
peristiwa dan keadaan di dalam lembaga Bawaslu meskipun tidak
menutup kemungkinan hal tersebut juga dapat terjadi di lembaga/
instansi/ kelompok lain. Supaya gak bosen ya…, karena sebenarnya
banyak sekali hal menarik dari kegiatan Kepemiluan yang bisa
diangkat menjadi cerita indah dan bahkan lucu, bukan melulu soal
politik uang, partai politik atau sidang pelanggaran pemilu saja.
“Divisi Hati dan Perasaan” sebut saja begitu supaya
sedikit dramatis. Keberadaannya kadang dinafikan, seolah
tertutup oleh keberadaan divisi yang lain karena sebagian besar
output yang dihasilkan dari divisi ini tidak berupa catatan hitam di
D
76
atas putih dan berbubuh tandatangan. Tetapi mengapa sampai
dapat disebut seperti ini?, mungkin karena dalam setiap
langkahnya Divisi ini akan selalu melibatkan hati dan perasaan
dalam menjalankannya. Banyak sekali persoalan yang timbul
dalam sebuah lembaga, instansi, kelompok atau apapun namanya
yang disebabkan permasalahan antar individu sehingga
memengaruhi hati dan perasaan mereka dan berujung pada hasil
kerja yang buruk bahkan bukan tidak mungkin akan mengancam
keberlangsungan lembaga atau kelompok tersebut.
Terlihat “sepele” memang, tetapi sungguh tidak mudah
berada dalam Divisi ini. Kompleksitas permasalahan yang luar
biasa, seolah persoalan tak ada habisnya, sedangkan tuntutan
pekerjaan sudah sangat jelas yaitu mesin harus tetap menyala,
roda harus tetap berputar dan kendaraan besar ini harus tetap
berjalan sampai tujuan, dengan kata lain ‘apapun yang terjadi,
Divisi ini harus dapat memastikan bahwa
lembaga/instansi/kelompok yang dinaunginya harus tetap hidup
dan sukses dengan selamat! Kompleksnya permasalahan
barangkali disebabkan karena Divisi ini harus mampu menjadi
“Mesin Penggerak” sekaligus Jenderal dalam menjaga
keharmonisan dan semangat bekerja seluruh komponen yang ada
dalam lembaga, agar tetap dalam bingkai visi misi yang sama.
Hubungan antar Pimpinan, kemudian hubungan antara pimpinan
dengan secretariat, juga hubungan seluruh jajaran Pengawas di
kota/kabupaten, belum lagi hubungan antara seluruh jajaran
77
Pengawas dengan secretariat di seluruh tingkatan harus dapat
dipastikan harmonis dan kondusiv. Bisa dibayangkan
Kota/Kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas dengan jumlah
Kecamatan dan Desa yang banyak serta memiliki ribuan
Pengawas dan ratusan tenaga sekrateriat di dalamnya. Masya
Allah ! sungguh luar biasa berat beban Divisi ini yang harus selalu
mau dan mampu mendengar segala usulan, keluh kesah bahkan
uneg-uneg dari seluruh elemen tersebut. Gesekan kecil hingga
“tabrakan” kepentingan sering terjadi antar personil, permasalahan
kerap terjadi bukan dari teknis pekerjaan tetapi justru dari
persoalan ketidakcocokan antar individu yang bisa muncul dari sisi
manapun. Tidak mengherankan memang, karena semua orang
yang bernaung di lembaga ini meskipun dituntut memiliki visi yang
sama serta wajib menjalankan misi yang sama pula, tetapi berasal
dari latar belakang yang berbeda, baik dari pendidikan, keluarga,
lingkungan, pekerjaan bahkan motivasi. Ya…, satu orang satu
kepala, sering diistilahkan demikian. Yang berarti setiap orang
memiliki satu pemikiran dan pola pikir berbeda yang akan
memengaruhi mereka dalam bersikap dan bertindak. Jelas sudah,
jika permasalahan antar individu yang muncul, maka pasti akan
melibatkan hati dan perasaan, untuk itu penyelesaiannya pun
harus melibatkan hati dan perasaan pula. Tidak ada Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam hal ini, sangat jelas berbeda
dengan Divisi yang lain yang dalam setiap langkahnya selalu
dituntun dan dilindungi dengan aturan yang jelas mulai dari
Undang-undang, Peraturan Lembaga hingga Surat Edaran yang
78
sangat memberikan kemudahan mereka dalam menentukan
langkah penyelesaian. Haram hukumnya bagi “Divisi Hati dan
perasaan” ini untuk meremehkan apalagi mengabaikan sekecil
apapun masalah yang timbul, karena sikap demikian justru akan
menimbun “amunisi” yang suatu saat berpotensi menimbulkan
ledakan yang besar. Peka, tanggap dan bijak adalah senjata
utama yang harus dimiliki siapapun orang yang ada dalam “Divisi
Hati dan Perasaan” ini. Langkah-langkah yang cepat dan tepat
sangat dituntut dalam penyelesaian setiap masalah serta tidak
menjadikan istilah ‘Soliditas’ hanya sebagai slogan yang tanpa arti
dan tanpa makna. Soliditas harus dijadikan semangat utama
untuk merajut kebersamaan, bukan hanya kata yang selalu
didengung-dengungkan namun tak pernah mau untuk
diwujudkan.
Urusan perselisihan antar individu ternyata bukan satu-
satunya PR besar yang dimiliki Divisi ini, rupanya masih ada hal
lain yang sangat penting dan harus menjadi perhatian.
Kemampuan dan pengetahuan yang baik setiap personil berkaitan
dengan tugas dan kewajiban masing-masing di dalam lembaga,
harus menjadi prioritas utama, untuk itulah diperlukan adanya
‘Program Peningkatan Kapasitas’. Peningkatan kapasitas personil
ini merupakan amanah yang dibebenkan lembaga kepada “Divisi
Hati dan Perasaan”. Dalam penyusunan rencana kegiatan,
program peningkatan kapasitas harus terencana dengan baik.
Komunikasi dan koordinasi yang baik selalu harus dibangun
79
disetiap tingkatan agar tidak tergali jurang lebar yang
menghambat informasi. Tidak semua kegiatan peningkatan
kapasitas dapat tercover oleh anggaran, untuk itu diperlukan
kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengadakan
kegiatan tersebut. Dalam menyusun kegiatan peningkatan
kapasitas harus mampu mengakomodir segala kebutuhan dari
seluruh komponen yang ada dalam lembaga. Hal ini sangatlah
penting, kerena selain dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang
maksimal dari kegiatan ini, juga untuk menjunjung tinggi asas
keadilan antar divisi maupun personil yang ada dalam lembaga,
jika tidak ada pihak yang “terdzolimi” maka konvlikpun dapat
diminimalisir, hehe… kembali lagi urusan dengan hati dan
perasaan.
Hmm….semoga ada bayangan ya…, jika menjadi bagian
dalam Divisi ini. Setelah segala upaya untuk membangun dan
mempertahankan keutuhan lembaga dilakukan, bukan berarti
kenyamanan selalu dapat dirasakan. Tidak jarang ketika terjadi
permasalahan didalam lembaga seperti disharmonisasi,
disintegritas, ketidaksuksesan dalam melaksanakan sebuah
kegialan dan lain-lain, Divisi inilah yang dijadikan sasaran tembak
kesalahan karena dianggap tidak becus dalam melakukan tugas
dan kuwajibannya. Marah? atau galau? atau bahkan dendam?,
haha… jangan pernah! bukankah kritikan dan nesihat bagaikan
“Dzikir” yang terindah. Ketika memilih atau dipilih menjadi bagian
dari “Divisi Hati dan Perasaan” maka siapapun wajib menyadari
80
bahwa dia akan berperan sebagai Pondasi pada sebuah
bangunan, dimana dia harus berfungsi menopang sesuatu yang
megah dan indah sedangkan dia sendiri tidak pernah terlihat,
ataupun berperan sebagai gula dalam minuman meski dapat
dirasakan manisnya namun tidak pernah disebut keberadaannya.
Sifat Ikhlas, Sabar, selalu berfikir positif dan pantang berpuas diri
rupanya merupakan harga ‘Harga Pasti’ bahkan ‘Harga Mati’ bagi
setiap personilnya.
Ya..itulah Divisi kami*, Divisi Sumber Daya Manusia
(SDM), Divisi yang sangat Kami cintai yang penuh dengan
dinamika tetapi bikin kangen dan juga Divisi yang selalu berkaitan
dengan urusan hati dan perasaan, maka kami menyebutnya “Divisi
Hati dan Perasaan”. Tulisan ini tetnu tidak akan mampu
menggambarkan secara lengkap segala problematika dan
dinamika yang terjadi dalam Divisi SDM yang sebenarnya, akan
tetapi penulis berharap tulisan ini dapat mewakili peran serta
perasaan sipapun orang yang ada dalam Divisi SDM. Yang lebih
penting, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat
sekaligus hiburan ringan bagi siapapun yang membacanya. Tidak
perlu bingung mengenai jenis tulisan ini, apakah masuk opini,
narasi, cerpen atau karya ilmiah populer, haha… kalau yang
terakhir pasti bukan lah ya.. Yang penting tetaplah berkreasi dan
berprestasi! Jangan pernah membatasi diri dan..SALAM SOLIDITAS !
81
KOBAR PEMILU 2019 : BERSAMA sahabat DIFABEL
Oleh : Nofiar
agelang, 27 Maret 2019 Pagi itu, matahari
bersinar dengan cerah, hawa dingin berganti
sejuk, waktupun telah menunjukkan pukul
08.05 WIB. Kami Bawaslu Kota Magelang telah mempersiapkan
dengan matang kegiatan sosialisasi bersama Komunitas Difabel
Kota magelang, yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Magelang
Utara.
Sebelum acara dimulai seperti biasa kami memeriksa
kembali apapun hal - hal yang masih kurang di persiapan kami
yang telah kami lakukan sehari sebelumnya, tampak beberapa
peserta peserta sosialisasi 1-2 orang mendatangi meja registrasi di
Aula Kecamatan Magelang Utara, dengan raut muka penuh
antusiasme, disambut oleh panitia dan juga pegawai kecamatan
yang ikut pula berpartisipasi dan membantu pelaksanaan
sosialisasi. Para peserta menggunakan angkutan kota, ojek online
dan ada pula menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi
untuk dapat sampai di tempat acara.
M
82
Kami, Bawaslu Kota
Magelang melaksanakan
program sosialisasi dengan
kelompok sasaran yang
pada kesempatan tersebut
Bawaslu Kota Magelang
memilih dilakukan bersama
masyarakat difabel untuk berpartisipasi dalam memilih wakil
rakyat sekaligus menjadi pengawas pada pemilihan umum
serentak 2019.
Pada pembukaan acara sosialisasi ini, sengaja Bawaslu
Kota Magelang menghadirkan Band yang juga berasal dari
masyarakat difabel, yaitu dari tuna netra, untuk menyambut
undangan dan peserta sosialisasi yang datang.
Tampak sekali permainan mereka bisa menyatu
menyesuaikan dengan suasana pagi itu, dengan lagu-lagu
kenangan ataupun mereka juga menerima permintaan atau
request dari peserta sosialisasi, pemain gitar dengan terampil
memainkan melodi indahnya, tampak sama sekali tidak terlihat
canggung malah mereka kelihatan sudah terbiasa berlatih dan
tampil.
Acara dimulai pimpinan Bawaslu Kota Magelang,
menyampaikan materi ataupun informasi, kurang lebih sebulan ke
83
depan masyarakat Indonesia akan melakukan pemilihan umum
untuk memilih presiden, anggota DPR dan DPD. Tepat tanggal 17
April, pemilu akan dilakukan serentak di seluruh tanah air.
Mengenai pemilu tahun 2019 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dan Kementerian Sosial akan memfasilitasi para penyandang
disabilitas untuk ikut serta melakukan pencoblosan terhadap calon
presiden, calon DPR maupun DPD.
Bawaslu Kota
Magelang menyampaikan
sejumlah informasi terkait
pemilu. Misalnya, akan ada
lima surat suara yang
dicoblos, perbedaan kode
warna setiap surat suara,
hingga calon-calon yang dapat dipilih di pemilu, mulai dari caleg
DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, hingga
capres-cawapres. kami juga mengajak para penyandang disabilitas
untuk ikut berpartisipasi mengawasi pemilu 2019, mengenal dan
menelusuri rekam jejak calon pemimpinnya, baik pasangan capres-
cawapres maupun calon legislatif. Hal ini penting, kata Endang
atau sapaan akrabnya, karena terbatasnya jumlah pengawas
pemilu di Kota Magelang, yang hanya berjumlah 3 Komisioner di
tingkat kota, 9 Pengawas di tingkat Kecamatan, dan 17 Pengawas
di tingkat kelurahan. Supaya Pemilu 2019 dapat terlaksana
dengan sukses tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat,
84
dengan contoh jika peserta ada yang di tempat tinggalnya
mendengar ataupun melihat adanya caleg ataupun tim sukses
yang menjanjikan ataupun memberi uang atau barang, dapat
melaporkan ke pengawas pemilu terdekat ataupun datang
langsung ke kantor bawaslu kota magelang, secara langsung
ataupun tidak langsung menggunakan media surat ataupun via
contak center Bawaslu Kota Magelang, yang akan dijadikan
informasi awal selanjutnya akan di investigasi di jajaran Pengawas
Pemilu di Kota Magelang sesuai dengan mekanisme pelaporan.
Pimpinan Bawaslu Kota Magelang, Endang Sri Rahayu,
atau Yayuk sapaan akrabnya juga menjelaskan Bawaslu Kota
Magelang melaksanakan sosialisasi dengan kelompok sasaran Agar
penyandang disabilitas bisa memenuhi hak politiknya, Undang-
Undang telah memberi jaminan hak dan kesempatan bagi tiap
warga negara untuk memenuhi hak politiknya dengan baik seperti
warga umum lainnya. ia berhak mendapatkan pendampingan
sampai ke bilik suara. pendampingan dilakukan oleh seseorang
yang telah ditunjuk untuk membantu melakukan pemilihan.
Dengan catatan, orang yang ditunjuk ini tanpa menghasut atau
memanipulasi data agar penyandang disabilitas memilih paslon
tertentu dan juga supaya pemilih tak menghabiskan waktu yang
lama saat mencoblos di bilik suara. Sosialisasi ini disambut baik oleh
para penyandang disabilitas yang hadir. Penghormatan Kaum
Disabilitas Dinilai Berdampak Positif "Ini bentuk perhatian
pemerintah dan penyelenggara pemilu agar pemilih disabilitas
85
memiliki hak yang sama dengan pemilih nondisabilitas. Seperti kita
ketahui untuk pemilih disabilitas itu banyak hambatan yang
mereka alami, dan itu perlu dipahami dan direspon oleh pihak
KPU," kata Yayuk. Untuk diketahui, berdasarkan daftar pemilih
tetap (DPT), ada 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas. Jumlah
tersebut terdiri dari 83.182 tunadaksa, 166.364 tunanetra, 249.546
tunarungu, 332.728 tunagrahita dan 415.910 penyandang disabilitas
lainya.
Sosialisasi ini dinilai penting untuk memberikan informasi
kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak
suaranya di pemilu serentak 17 April 2019 nanti. "Sosialisasi ini
penting bagi kita semua agar kita, khususnya para penyandang
disabilitas, tahu nanti bagaimana caranya nanti ketika pemilih
datang ke tempat pemungutan suara (TPS) harus menemui siapa,"
Selanjutnya, bagi kategori pemilih difabel yang
membutuhkan bantuan dalam proses pencoblosan, KPU
memberikan kesempatan bagi pendamping untuk mengantarkan
pemilih difabel hingga masuk ke dalam bilik suara. Pendamping
bahkan bisa mencobloskan surat suara untuk pemilih difabel yang
tak mampu mencoblos secara mandiri.
"Tapi pilihan itu tetap hak si pemilih. Misalnya saya mau coblos
partai X. Mau calon nomor sekian, pendamping hanya
menyobloskan," kata Yayuk
86
Yayuk juga menyebut tak ada kriteria khusus bagi
pendamping pemilih difabel. Namun, pada praktiknya,
pendamping pemilih difabel umumnya adalah keluarga. Andai tak
memungkinkan didampingi keluarga, KPU memperbolehkan
petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk
mendampingi. Pemilih harus memberitahukan ke petugas terlebih
dahulu jika dirinya memerlukan pendamping dalam mencoblos.
Untuk memastikan asas kerahasiaan, pendamping pemilih
difabel wajib mengisi formulir pendamping. Di dalam formulir
tersebut terdapat pernyataan pendamping tak akan
membocorkan pilihan pemilih kepada siapa pun.
"Di dalam formulir itu
bahkan ada ketentuan
pidana bagi pendamping
yang membocorkan pilihan
penyandang disabilitas,"
kata Yayuk.
Setelah mendapat materi dan penjelasan dari Bawaslu
Kota Magelang, kemudian ada beberapa pertanyaan dan
masukan dari peserta sosialisasi, terkait dengan tata cara
pelaporan jika melihat, mendengar atau mengetahui adanya
caleg, paslon yang menjanjikan, memberikan uang ataupun
barang.
87
Bawaslu Kota Magelang Menjawab, warga siapapn dapat
melaporkan ke pengawas pemilu terdekat ataupun datang
langsung ke kantor bawaslu kota magelang, secara langsung
ataupun tidak langsung menggunakan media surat ataupun via
contact center Bawaslu Kota Magelang, yang akan dijadikan
informasi awal selanjutnya akan di investigasi di jajaran Pengawas
Pemilu di Kota Magelang sesuai dengan tingkatannya, dan juga
pertanyaan tata cara dan syarat tentang pendampingan ke bilik
suara, itu diperbolehkan siapa aja apakah hanya dari pihak
keluarga saja atau diperbolehkan pendampingan orang yang
dipercaya.
Bawaslu Kota Magelang menjawabnya : Endang menyebut
tak ada kriteria khusus bagi pendamping pemilih difabel. Namun,
pada praktiknya, pendamping pemilih difabel umumnya adalah
keluarga.Agar penyandang disabilitas bisa memenuhi hak pilihnya
dengan baik, ia berhak mendapatkan pendampingan sampai ke
bilik suara. Ketua Bawaslu Kota Magelang menjelaskan,
pendampingan dilakukan oleh seseorang yang telah ditunjuk
untuk membantu melakukan pemilihan. Dengan catatan, orang
yang ditunjuk ini tanpa menghasut atau memanipulasi data agar
penyandang disabilitas dapat memilih paslon tertentu.
Bagi penyandang tunanetra, ketua KPPS akan
memberikan surat suara ke dalam alat bantu (template) dan
diserahkan ke disablitas netra. Pendamping diperkenankan
88
membantu mencobloskan paslon yang diinginkan pemilih jika
penyandang disabilitas tidak memiliki tangan atau penyandang
tuna netra. Untuk mewakili pencoblosan ini, prosesnya akan
disaksikan salah satu anggota KPPS yang telah ditugaskan ketua
KPPS.
Pendamping penyandang disabilitas yang telah ditunjuk
wajib menandatangi surat pernyataan yang menyatakan ia
mendampingi seseorang dalam proses pencoblosan. Melalui surat
pernyataan ini, pendamping wajib merahasiakan pilihan pemilih
kepada siapapun. Surat pernyataan ini juga sebagai salah satu
pernyataan bahwa pendamping tidak menghasut pemilih yang
didampinginya untuk memilih paslon tertentu.
Terakhir tentang adanya warga difabel yang belum masuk
di DPT, bagaimana mekanisme nya. Kemudian dari Bawaslu Kota
Magelang menjawab : "Intinya begini ini soal pendataannya, tidak
boleh mereka itu tidak didata, sepanjang mereka WNI sudah 17
tahun lebih maka mereka didata dulu. Kalau ada keputusan
dokter yang mereka dianggap disabilitas berat, itu dia hilang tidak
bisa menggunakan hak pilih," kata Yayuk sapaan akrabnya.
Dia pun menjelaskan, KPU harus mendata terlebih dahulu
terhadap seluruh penyandang disabilitas atau difabel. Karena tidak
semua para disabilitas tak diperbolehkan untuk memilih, tapi jika
hanya disabilitas saja bisa untuk ikut memilih.
89
"Undang-undang dan putusan MK 135 itu, ini dianggap berpotensi
menghilangkan hak konstitusional warga. Jadi yang sekarang jadi
domain KPU mendata mereka. Berat atau tidak bukan domain
KPU. Itu nanti saat pemilihan tidak bisa menggunakan hak pilih
karena dianggap berat. Tapi mereka yang ringan-ringan boleh,"
jelasnya. Yayuk mengungkapkan, dalam hal ini juga sudah
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang harus bisa
menyelamatkan hak pilih masyarakat pada pemilu nanti.
Di akhir acara, tak lupa perwakilan dari penyandang
Difabel kota Magelang menyampaikan rasa terima kasihnya
kepada Bawaslu Kota Magelang, karena telah mengundang
mereka di acara sosialisasi ini. Para penyandang difabel sangat
antusias dan sangat berterima kasih dan mengapresiasi
bahwasanya pada pemilu pemilu sebelumnya mereka tidak
pernah di undang atau diadakanya sosialisasi pengawasan dan
pertisipatif pemilu seperti ini. Dan tata cara dalam memilih hak
politik mereka pada pemilu serentak tahun 2019. Mereka juga
berharap untuk bukan hanya berpartisipasi menjadi pemilih tetapi
di tahun tahun kedepanya bias menjadi penyelenggara pemilu.
90
REFLEKSI 17 AGUSTUS
Oleh : Yangki Tri Satya
Agustus merupakan hari yang bersejarah bagi
Bangsa Indonesia. Dari sinilah merupakan ujung
tombak dari perjuangan para pahlawan kita yang
rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan
Negara Republik Indonesia tercinta ini menjadi sebuah Negara
yang bebas dari penjajah. Banyak nilai nilai yang dapat kita
pelajari dari peristiwa tersebut. Sudah semsetinya kita sebagai
penerus Bangsa ini menjadi penerus Bangsa yang bisa dan harus
menghargai pengorbanan Para Pahlawan Pendahulu kita dengan
cara meperingati Hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17
Agustus ini, banyak hal – hal kecil yang sederhana bisa kita
lakukan untuk meperingati hal tersebut sebagai contoh di Bawaslu
Kota Magelang pada bulan bulan Agustus ini berinisiatif dan
antusias dalam mengadakan lomba yang diikuti oleh Komisioner,
Koordinator Seketariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Staff di Bawaslu Kota Magelang dengan beragam hadiah yang
menarik, ada beberapa lomba yang diadakan diantaranya lomba
pecah air, lomba memasukkan pensil dalam botol dll. Walaupun ini
adalah suatu hal yang sederhana tetapi dari sinilah kita dapat
memulai hal hal yang bermanfaat karena dari hal yang kecil bisa
membuat hal yang besar dan bermanfaat. Semua manjadi satu
17
91
dalam ajang acara ini kebersamaan kekeluaragaan rasa ceria dan
gembira mewarnai suasana tersebut, tanpa membedakan Jabatan
atau apapun.
Banyak nilai yang tertanam pada acara tersebut yang
mulai dari rasa kebersamaan, kesatuan, semangat untuk mencapai
sebuah kemenangan atau tujuan. Nilai – nilai tersebut juga sudah
semestinya bisa kita terapkan pada setiap tugas dan kewajiban
yang kita emban dalam melakukan pekerjaan khususunya di
dalam lingkungan Bawaslu.
Makna Nilai Pertama adalah Kebersamaan
Kata "Kebersamaan" memiliki makna sebuah ikatan yang
terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari
sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa.
Kebersamaan memiliki 4 unsur yang harus diciptakan dan dijaga
oleh setiap individu yang tergabung didalamnya:
1. Sehati & Sepikir (Satu Visi)
Dalam sebuah organisasi akan terdapat banyak orang yang
memiliki pendapat berbeda. Satu kepala satu ide, seribu
kepala seribu ide. Namun jika ingin membuat kelompok kita
kuat dan solid, maka selayaknya kepentingan bersama lebih
diutamakan dari kepentingan pribadi. Tinggalkan
perbedaan dan galang persamaan, akan mengantar
organisasi kita dapat berjalan dg lancar.
92
2. Tidak Egois
Sudah bukan rahasia lagi jika manusia itu adalah "makhluk
egois". Apapun yang tidak memiliki nilai tambah buat
dirinya, kebanyakan tidak akan ada partisipasi yang
dikeluarkan, bahkan dianggap tidak penting. Jika sifat ini
ada dalam sebuah organisasi, bisa dipastikan organisasi
tersebut hanya punya program tapi tidak ada kegiatan.
Tidak ada yang mempelopori, karena semua menganggap
apa yang mereka lakukan tidak ada imbal baliknya. Jika
ingin memiliki organisasi yang solid, maka kita mulai utk
belajar menurunkan Ego demi kepentingan bersama.
3. Kerendahan Hati
Organisasi akan memiliki anggota yang hegemoni
(campuran). Terkadang ada sebagian anggota yang terlibat
tidak memiliki keahlian dan pengalaman khusus, modal
mereka hanya sekedar kerelaan demi memberikan
sumbangsih. Maka selayaknya anggota yang memiliki usia
lebih tua, pengalaman lebih matang, keahlian lebih tinggi,
kondisi finansial lebih beruntung, untuk menekan rasa
sombong dalam diri dan rela bekerja sama (sambil
menuntun) dg anggota lainnya. Kerendahan hati akan
menghindarkan kita dari rasa benci, iri hati dan timbulnya
kelompok yang terkotak-kotak.
93
4. Kerelaan Berkorban.
Setiap individu dalam sebuah organisasi, akan memiliki
sumbangsih yang bisa berbeda-beda. Ada yang
menyumbangkan dana, pikiran, fasilitas, tenaga atau waktu.
yang punya finansial lebih menyumbangkan dana utk
transportasi dan konsumsi, sementara yang memiliki waktu
menyumbangkan tenaga dan waktunya utk melaksanakan
tugas. Perbedaan sumbangsih jangan sampai membuat
gesekan negatif yang bisa berdampak pada perpecahan.
Jika ingin bekerja bersama-sama, maka siapkan kerelaan
untuk mau berkorban dan jangan pernah itung-itungan.
Jika setiap individu dalam sebuah organisasi memahami dan
terus belajar untuk memenuhi 4 unsur diatas, maka lambat laun
organisasi yang dikembangkan akan menjadi semakin kuat dan
solid di kemudian hari. Kesadaran diri untuk menjadi insan yang
lebih baik dan terus bertumbuh, akan sangat membantu proses
perubahan diri.
Makna nilai yang kedua adalah kesatuan yang merupakan
perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah
bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang
berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung
makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan,
sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu
keutuhan. Sudah semestinya kita didalam suatu wadah yaitu
94
lembaga Bawaslu harus menjaga kesatuan dan persatuan walupun
terkadang didalam melaksanakan tugas tugas kepengawasan
masih terjadapat perbedaan perbedan baik secara pribadi,
pendapat dan latar belakang yang masing masing orang berbeda.
Sehingga diharapkan dengan rasa persatuan dan kesatuan ini
dapat menunjang tugas tugas pokok kita di lingkungan Bawaslu
ini agar menjadi lebih Baik Lagi.
Makna nilai ketiga adalah rasa semangat untuk mencapai
kemengan atau tujuan tertentu, dalam mencapai tujuan tertentu
sudah seharusnya kita harus memiliki rasa semangat yang tinggi
untuk mencapai tujuan tersebut tanpa rasa semangat maka akan
sulit kita untuk mencapainya. Begitupun dalam mencapai
suksesnya pengawasan dalam mengawal Pemilihan Umum kita
sebagai orang terpilih untuk ikut berkecimpung dalam tugas
Pengawasan Pemilu di dalam lingkungan Bawaslu kita harus
mempunyai rasa semangat yang tinggi dalam mengawasi dan
menindak segala bentuk pelanggaran - pelanggaran yang terjadi
dalam proses pemilihan umum agar terciptanya Pemilihan Umum
yang Bersih Jujur dan Adil.
Dengan demikian, melalui peringatan hari kemerdekaan
Indonesia ke-74 tahun dapat kiranya dijadikan sebagai momentum
untuk melakukan refleksi nasional: Memaknai kembali nilai-nilai
yang terkandung dalam spirit kemerdekaan untuk mewujudkan
suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
95
makmur. Semoga dengan adanya peringatan Hari Kemerdekaan
Tersebut kita sebagai generasi penerus Bangsa menjadi generasi
penerus bangsa yang baik yang mampu menghargai perjuangan
perjuangan para pahlawan terdahulu dan semoga kita selalu bisa
mananamkan nilai nilai dari kemerdekaan ini baik di lingkungan
masyarakat maupun di lingkungan kerja tempat kita bekerja.
96
Pemilu 2019 'banyak masalah' saya berharap pemisahan pemilihan serentak nasional dan serentak daerah
Oleh : M Andre Ardhian
emilu serentak 2019 dikritik sejumlah pihak karena
tidak mengantisipasi beban kerja Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),
menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota
legislatif, dan membuat hak memilih warga negara Indonesia di
P
97
luar negeri hilang. Koalisi Pemantau Pemilu menyodorkan solusi
agar memisahkan pemilu serentak di tingkat nasional dan tingkat
daerah.
Pemilu 17 April lalu begitu melelahkan bagi tugas sebagai
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di semua
KKPS rata-rata mempunyai pemikiran yang sama. Para petugas
KPPS tidak tidur dari mulai pemungutan suara hingga selesai. Di
beberapa tempat penghitungan suara selesai pukul 22.00 WIB, lalu
petugas KPPS harus melanjutkan untuk menyiapkan formulir C1
hingga pukul 24.00 WIB. Bahkan setelah itu masih harus
mengantar Kotak ke PPS di Kelurahan. Ada juga yang, baru betul-
betul menyelesaikan pekerjaannya sekitar pukul 07.00 WIB
keesokan harinya, atau pada 18 April 2019.
Hal yang membuat proses penghitungan lama disebabkan
oleh banyaknya penghitungan untuk DPR dan DPRD. Selain itu
karena Pemilu dilaksanakan serentak harus ada 5 kotak suara
yang dihitung. Hal ini merepotkan para anggota KPPS terlebih
bagi para anggota KPPS yang sudah tua. Walaupun para KPPS
mengaku tak kapok bertugas membantu penyelenggaraan
pemilu, berharap ada evaluasi menyeluruh. Setidaknya dengan
beban kerja yang begitu berat, honor untuk petugas KPPS
ditambah dari yang saat ini Rp500 ribu
Pemilu Serentak 2019 yang menghadirkan lima pemilihan
sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD
98
Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi pelaksanannya
diwarnai sejumlah persoalan. Banyak sekali korban yang
berjatuhan sakit bahkan meninggal dunia.
Hal lain, banyak pemilh kebingungan ketika harus memilih
calon anggota legislatif lantaran informasinya tenggelam oleh
pemilihan capres dan cawapres. Di luar negeri, pemilih kehilangan
haknya karena durasi pencoblosan yang terbatas. Selain itu di
beberapa tempat terjadi kurangnya kertas suara dan tidak
siapnya penyelenggara.
Namun demikian, persoalan tersebut menjadi catatan
penting pemerintah. Jika dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya
dinilai perlu untuk menambah anggota KPPS, maka hal itu bisa
saja dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Pemilu. Hanya
saja, jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu saat ini, jumlah
KPPS tak bisa diutak-atik lagi yang hanya berjumlah tujuh orang.
Lebih jauh, seharusnya , pemerintah tengah menyiapkan
beberapa opsi pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, melihat pada
masalah yang timbul pada Pemilu 2019. Yakni mengubah sistem
keserentakannya, dibagi menjadi serentak nasional dan serentak
daerah.
Pada Pemilu 2024, masyarakat Indonesia rencananya
tidak hanya disodorkan pada pemilihan lima entitas yaitu
Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan
99
Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi ditambah dengan kepala
daerah.
Meski terdapat berbagi kritik pada penyelenggaraan
Pemilu Serentak tahun 2019, namun ada juga yang menilai
pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan cukup baik.
Dalam pengamatan saya, pelaksanaan pemilihan tingkat
nasional dan daerah sekaligus menimbulkan banyak masalah bagi
petugas penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. koalisi
pemantau pemilu mengusulkan pemisahan antara pemilu serentak
di tingkat nasional dan daerah. Ia mencontohkan, pemilu serentak
tingkat nasional diikuti oleh Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, dan
DPD RI. Sementara pemilu serentak daerah diikuti kepala daerah,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Diharapkan kita punya pemilu yang lebih terjadwal dan
tertib. Itu juga bisa dimanfatakan pemilih untuk mengevaluasi
keterpilihan produk pemilu serentak nasional tanpa harus
menunggu lima tahun. Dengan pemisahan itu pula, beban untuk
penyelenggara pemilu berkurang. Selain itu, informasi yang dibawa
para peserta pemilu tidak bertabrakan.
Dari Segi Pengawasan pun akan lebih efektif dalam
melakukan pengawasan mengingat jumlah Pengawas yang sangat
terbatas. Bagi saya menambah anggota KPPS belum tentu
menyelesaikan masalah. Selain karena tak mudah mencari orang,
100
ide penambahan itu adalah solusi parsial. Dengan mengubah
sistem pemilu dan menggunakan teknologi dalam merekapitulasi,
beban kerja petugas KPPS akan lebih ringan.
Di sisi Pengawasan Pemilu serentak tahun 2019, menurut
saya sangat kurang efektif dilakukan karena Pengawas TPS sebagi
ujung tombak Pengawas yang legal dan berada di tiap-tiap TPS
mereka belum terlalu menguasai mengenai pelanggaran
pelanggaran yang yang lazim di TPS, keberadaan Pengawas TPS
ini saya nilai agak kurang dalam hal volume bimbingan tekhnis
terlebih secara intensif masih sangat kurang ,terbukti dengan masih
adanya pelanggaran yang seharusnya bisa dicegah oleh Pengawas
di TPS contoh kecilnya penggunaan A5 dah hak surat suara yang
diterima saat menggunakan Hak pilih mereka.
Dalam menentukan Hak surat suara yang diterima masih
ragu ragu sehingga bila terjadi hal tersebut Pengawasan akan
ternilai lemah dan disepelekan oleh Masyarakat serta Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat. Memang hal
tersebut tidak terjadi di semua PTPS namun apabila banyak
terjadi dan ditemukan seperti hal tersebut maka akan
memepengaruhi reputasi Pengawas dalam hal ini Bawaslu.
Menurut saya dalam Pemilu Tahun 2020 yang terdekat dan
Pemilu 2024, diharapkan untuk kinerja PTPS lebih ditingkatkan
agar lebih berkualitas.
101
Pemilu 2019 menyisakan banyak cerita, diharapkan
prestasi yang baik bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan
namun kekurangan kekurangan yang masih mewarnai
pelaksanaan semoga bisa menjadi bahan Evaluasi yang bisa
dilakukan oleh Penyelenggara agar di Pemilu Pemilu berikutnya
bisa lebih baik, partisipasi Masyarakat Sebagai Pemilih,
Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu dan jajaran
di bawahnya untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Semoga
Pemilu Serentak Di Indonesia hanya terjadi Pada Pemilu Tahun
2019, dan berikutnya diharapkan bisa, dipisahkan agar
Pelaksanaannya lebih Efektif dan diharapkan akan lebih
berkualitas.
102
CATATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 BAWASLU KOTA MAGELANG
Oleh : Endang Sri Rahayu A
emilu Tahun 2019 telah usai, tentunya banyak sekali
dinamika dalam perjalannya. Bawaslu Kota Magelang
juga telah melakukan tugas Pengawasan secara
maksimal dalam setiap tahapannya. Akan tetapi sebagai referensi
bahan perbaikan di masa mendatang, perlu adanya catatan, data
dan laporan agar pelaksanaan Pemilu lebih baik lagi. Di dalam
tugas dan fungsinya Bawaslu Kota Magelang mempunyai strategi
Pengawasan diantaranya
1. Pencegahan
2. Penindakan
Kegiatan Pencegahan dilakukan agar bisa meminimalisir
trerjadinya Pelanggaran, sedangkan Penindakan dilakukan
apabila tindakan pencegahan sudah dilakukan, tetapi masih
terjadi pelanggaran juga. Sebagai upaya Bawaslu Kota Magelang
meminimalisir terjadinya pelanggaran adalah :
P
103
SOSIALISASI PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN
1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada warga Masyarakat RT
06/01 Kelurahan Jurangombo Selatan dengan tema Kampung
Anti Money PolitIik Di wilayah Kecamatan Magelang Selatan
2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Masyarakat
Kecamatan Magelang Tengah dengan Menampilkan Kesenian
tradisional Bertempat Di Lapangan Kwarasan Kecamatan
Magelang Tengah
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Gelar Seni Budaya Bawaslu
Kota Magelang,yang dilaksanakan Di wilayah Kecamatan
Magelang Utara Tepatnya di sebelah taman Badaan Kota
Magelang .
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Masyarakat Di
wilayah Pasar Rejowinangun Kota Magelang,Dilakukan Di
Area Pasar Rejowinangun Kecamatan Magelang Tengah dan
Selatan
5. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Kelompok Sasaran
Komunitas DIFABEL Kota Magelang, peserta adalah Dari
Komunitas Difabel Di Kota Magelang, acara Tersebut
Dilaksanakan Di Aula Kecamatan Magelang Utara Kota
Magelang.
104
6. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Masyrakat Kota
Magelang di Alon Alon Kota Magelang “ Malam Bertabur
Bintang Bawaslu Kota Magelang” sasaran nya adalah Warga
Masyarakat Kota Magelang.
7. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Kelompok Sasaran
Kelompok Senam di Kota Magelang Acara Tersebut Di
laksanakan Di lapangan Menowo sari Kecamatan Magelang
Utara Kota Magelang
SOSIALISASI PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN
1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada warga Masyarakat RT
06/01 Kelurahan Jurangombo Selatan dengan tema Kampung
Anti Money PolitIik Di wilayah Kecamatan Magelang Selatan
2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Masyarakat
Kecamatan Magelang Tengah dengan Menampilkan Kesenian
tradisional Bertempat Di Lapangan Kwarasan Kecamatan
Magelang Tengah
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Gelar Seni Budaya Bawaslu
Kota Magelang,yang dilaksanakan Di wilayah Kecamatan
Magelang Utara Tepatnya di sebelah taman Badaan Kota
Magelang.
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Masyarakat Di
wilayah Pasar Rejowinangun Kota Magelang,Dilakukan Di
105
Area Pasar Rejowinangun Kecamatan Magelang Tengah dan
Selatan
5. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Kelompok Sasaran
Komunitas DIFABEL Kota Magelang, peserta adalah Dari
Komunitas Difabel Di Kota Magelang, acara Tersebut
Dilaksanakan Di Aula Kecamatan Magelang Utara Kota
Magelang.
6. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Masyrakat Kota
Magelang di Alon Alon Kota Magelang “ Malam Bertabur
Bintang Bawaslu Kota Magelang” sasaran nya adalah Warga
Masyarakat Kota Magelang,
7. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Kelompok Sasaran
Kelompok Senam di Kota Magelang Acara Tersebut Di
laksanakan Di lapangan Menowo sari Kecamatan Magelang
Utara Kota Magelang
Tak lepas dari tugas Bawaslu Kota Magelang, sesuai dengan
Undang-Undang 7 Tahun 2017, Pasal 101 Tugas Pengawasan
Bawaslu Meliputi:
PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU 2019
1. Melakukan Pengawasan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih
2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik
106
3. Pelaksanaan Tahapan Kampanye
4. Melakukan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara
5. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
Dalam melaksanakan Pengawasan secara langsung,
diharapkan menghasilkan hasil akhir yang sama, yakni Daftar
Pemilih yang baik, bersih, akurat Komprehensif dan mutakhir.
Bagian terpenting dalam Pengawasan pencermatan DPT adalah
adanya nama ganda Pemilih tidak memenuhi syarat, masuk
dalam daftar Pemilih .Begitu juga pindah domisili baik masuk
maupun keluar, juga pendududk yang pindah, bisa terakomodir
dan terhapus dari daftar Pemilih.
Tabel 4. Hasil Pencermatan DPT
NO TAHAPAN L P JUMLAH 1 DPS 43.815 47.102 90.917 2 DPSHP 43.709 47.085 90.794 3 DPT 43.385 47.053 90.438 4 DPT HP -1 43.385 47.053 90.438 5 DPT HP -2 43.284 46.957 90.241 6 DPT HP -3 43.757 47.574 91.331
107
Tabel 5. Rekomendasi Bawaslu Kota Magelang pada Saat
Pemutahiran Data Pemilih Dari DPS Sampai Perjalan
DPT HP-3
Rekomendasi Meninggal
Dunia
Pindah Domisil (Keluar /Masuk)
Perubahan Status
TNI/POLRI Ganda
Tindak Lanjut
Kpu
290 191 93 1 5 *51
Ket: * bersurat setelah DPT HP 2
PENGAWASAN Pendaftaran verifikasi Pencalonan Pada
tanggal 14 Februari 2018. Ditetapkan 14 Partai Politik Peserta
Pemilu dengan Nomor Urutnya :
1. PKB
2. GERINDRA
3. PDI P
4. GOLKAR
5. NASDEM
6. GARUDA
7. BERKARYA
8. PKS
9. PERINDO
10. PPP
11. PSI
12. PAN
13. HANURA
14. DEMOKRAT
Sejak tanggal 17 Februari 2018, semua Peserta Pemilu di
larang melakukan kegiatan Kampanye hingga tanggal 23
September 2018. Ada 2 partai Politik yang mengajukan gugatan ke
Bawaslu RI dan Akhirnya memenangkan yaitu Partai Bulan
Bintang Dan Partai Keadialan dan Persatuan Indonesia.
108
Bawaslu, Kemudian melakukan Pengawasan verifikasi
faktual terkait 2 Partai Politik tersebut Tanggal 1 Februari 2018
dimulailah Kegiatan Pengawasan verifikasi faktual ke 14 partai
Politik tersebut. Pada tanggal 10 Februari, pengawasan verifikasi
Faktual perbaikan dari PKPI, sang Ketua partai Politik DPC tetap
dihadirkan walau kondisi Sakit Stroke, karena Keanggotaannya
yang minimal, 5 hadir termasuk 3 Pengurus Partai Politik yaitu
ketua, Sekretaris dan Bendahara, sehingga hasil akhir PKPI di Kota
Magelang dinyatakan TMS Oleh KPU. Sedangkan untuk Partai
Bulan Bintang dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
PEmilu Tahun 2019.
1. PKB 2. GERINDRA 3. PDI P 4. GOLKAR 5. NASDEM 6. GARUDA 7. BERKARYA 8. PKS
9. PERINDO 10. PPP 11. PSI 12. PAN 13. HANURA 14. DEMOKRAT 15. Partai Bulan Bintang
TEMUAN DAN REKOMENDASI PADA SAAT VERIFIKASI
FAKTUAL BAWASLU KOTA MAGELANG MENEMUKAN
Bahwa ada salah satu Partai Politik tidak ditemukannya
anggota dari Parpol. Hanya ada Ketua sekretaris dan bendahara
saja tersebut serta alamat kantor yang berbeda dengan SK.
Bawaslu Kota Magelang Merekomendasikan adanya Temuan
tersebut.
109
KPU Kota Magelang menindaklanjuti Rekomendasi dari
Bawaslu Kota Magelangterkait verifikasi faktual Keanggotaan
Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019. Khusu Pengawasan
Pencalonan DPRD Kota Magelang, seperti halnya Pengawasan
melekat lainnya,Bawaslu Kota Magelang juga melakukan,
tahapan Pengawasan dari kesiapan , kelengkapan berkas calon
Anggota DPRD Kota Magelang, dari mulai pendaftaran,
penetapan Daftar Calon Tetap.
Dalam Undang-undang Tahun 2017,disebutkan bahwa 3
hari setelah masa penetapan DCT barulah peserta Pemilu boleh
memulai untuk ber Kampanye. Kampanye . Pemilu serentak 2019
dimulai pada tanggal 23 September 2019. Adapun metode yang
Kampanye :
110
Tab
el 6
. P
erm
asa
laha
n K
am
pa
nye
NO
P
ERM
ASA
LAH
AN
D
AM
PA
K
EVA
LUA
SI
1 W
aktu
Pem
bu
atan
AP
K d
an
Bah
an k
amp
anye
san
gat
lam
a, h
aru
snya
pad
a aw
al
kam
pan
ye A
PK
dan
Bah
an
Kam
pan
ye it
u s
ud
ah ja
di
,te
tap
i ala
san
a K
PU
kar
ena
angg
aran
bel
um
tu
run
jad
i m
un
du
r sa
nga
t la
ma.
P
emas
anga
n A
PK
dan
B
ahan
kam
pan
ye t
idak
se
suai
den
gan
des
ain
B
awas
lu y
ang
ber
ben
tura
n d
enga
n
Par
tai P
olit
ik (
Par
po
l in
gin
sge
ra
men
sosi
alis
asik
an P
arta
i P
olit
ikn
ya)
Tep
at w
aktu
dal
am m
emfa
silit
asi
Ala
t P
erag
a K
amp
anye
dan
Bah
an
kam
pan
ye
2 Fa
silit
as A
PK
Bal
iho
tan
pa
Fasi
litas
Pem
asan
gan
Pem
asan
gan
bal
iho
di
tem
pat
yan
g d
ilara
ng
kare
na
di r
asa
stra
tegi
s
Seb
isa
mu
ngk
in K
PU
m
emfa
silit
asi s
amp
ai p
ada
pem
asan
agan
.
3 K
eti
dak
jela
san
aka
n a
tura
n
gam
bar
to
koh
/fo
to d
alam
A
PK
dan
Bah
an K
amp
anye
m
enge
nai
sp
esif
ikas
i gam
bar
d
an f
oto
Ban
yak
AP
K d
an B
ahan
K
amp
anye
yan
g b
erga
mb
ar
toko
h/
foto
yan
g m
ana
Baw
aslu
Sen
dir
i su
lit u
ntu
k m
enin
dak
lan
juti
Atu
ran
har
us
dip
erje
las
111
4 K
ate
gori
AP
K y
ang
tid
ak je
las
terc
antu
m h
anya
Bal
iho
d
iman
a 1
Kel
ura
han
d
iten
tuka
n a
da
5 B
alih
o
Ban
yak
di j
um
pai
AP
K y
ang
dip
asan
g m
eleb
ihi j
um
lah
ya
ng
dit
entu
kan
KP
U,t
etap
i su
lit u
ntu
k d
itin
dak
kar
ena
jen
isn
ya t
idak
bis
a d
iiden
tifi
kasi
.
Leb
ih S
epes
ifik
asi t
erh
adap
jen
is
AP
K.
5 P
eser
ta S
osi
alis
asi t
enta
ng
atu
ran
dan
reg
ula
si d
an
Kam
pan
ye k
ura
ng
han
ya
Ke
tua
dan
LO
yan
g d
iun
dan
g.
Kar
ena
kesi
bu
kan
keg
iata
n,
has
ilya
in
form
asi t
idak
bis
a te
rsm
pai
kan
o B
anya
k ke
tid
ak t
ahu
an
dar
i an
ggo
ta P
arta
i Po
litik
d
i ber
bag
ai d
apil
teru
tam
a , C
aleg
ban
yak
yan
g m
emin
ta in
form
asi
ten
tan
g at
ura
n d
alam
B
erka
mp
anye
. o
Baw
aslu
sen
ang
dan
sa
nga
t te
rbu
ka k
epad
a se
mu
a ya
ng
min
ta
info
rmas
i, b
ahka
n
men
yara
nka
n u
ntu
k m
engu
mp
ulk
an b
eber
apa
Cal
eg d
i Dap
il m
asin
g m
asin
g ag
ar k
ita
bis
a m
emb
erik
an in
form
asi
kesa
na.
Aga
r p
erw
akila
n d
ari m
asin
g m
asin
g D
apil
dar
i Par
tai P
olit
ik
ters
ebu
t d
iun
dan
g.
112
6 Te
mp
at/
loka
si P
emas
anga
n
AP
K y
ang
Stra
tegi
s Ti
tik
Titi
k n
ya
Pem
asan
gan
AP
K d
an B
ahan
K
amp
anye
yan
g m
elan
ggar
d
i ber
bag
ai t
emp
at
Men
entu
kan
tit
ik lo
kasi
ata
u
tem
pat
pem
asan
gan
AP
K d
an
Bah
an K
amp
anye
ber
sam
a K
PU
, B
awas
lu ,P
arta
i Po
litik
DP
MP
TSP
, d
an L
ingk
un
gan
hid
up
.
7 P
enye
bu
tan
Lo
kasi
p
emas
anga
n A
PK
juga
har
us
jela
s te
rin
ci:
- Ta
man
, Tam
an K
ota
, P
ingg
ir ja
lan
, ten
gah
ja
lan
-
Fasi
litas
um
um
-
Jem
bat
an d
an
ban
tara
n s
un
gai.
- P
emas
anga
n A
PK
yan
g m
elan
ggar
di t
emp
at d
an
fasi
litas
um
um
dan
su
dah
ti
dak
mem
eper
hat
ikan
, et
ika,
est
etik
a,ke
ber
sih
an
dan
kei
nd
ahan
-
Baw
aslu
ber
ben
tura
n
den
gan
par
tai P
olit
ik
Pem
rin
tah
Ko
ta d
enga
n K
PU
, B
awas
lu
8 Fa
silit
as u
ntu
k m
edia
So
sial
d
an M
edia
Cet
ak
Med
ia E
lekt
ron
ik
Med
ia c
etak
M
edia
so
sial
Pel
angg
aran
di M
edia
cet
ak
elek
tro
nik
dan
Med
ia S
osi
al
Leb
ih je
las
teri
nci
sia
pa
yan
g b
ole
h b
er K
amp
anye
dan
dim
ana,
ka
pan
so
sial
isas
i?
9 D
ebat
Pu
blik
D
iten
tuka
n J
um
lah
nya
dar
i aw
al
1, 2
, ata
u 3
kal
i ter
pro
gram
Sud
ah t
erja
dw
al s
amp
ai3
kal
i te
rnya
ta d
ilaku
kan
han
ya 2
ka
li.
Men
entu
kan
ber
apa
kali
deb
at
Pu
blik
aka
n d
ilaku
kan
seb
elu
m
mas
a ka
mp
anye
.
113
Tabel 7. Grafik Tahapan Kampanye
Tabel 8. Temuan dan Penindakan
0
10
20
30
30 284 6
TAHAPAN KAMPANYE DI KOTA MAGELANG
PERTEMUANTERBATAS : 30
TATAP MUKA : 28
RAPAT UMUM : 4
KEGIATAN LAIN : 6
114
Tabel 9. Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK)
AKTIVITAS PENGAWASAN
Bawaslu Kota Magelang Melakukan Pengawasan
Penerimaan LADK,LPSDK DAN LPPDK Pemilu 2019 .Tentang
Ketepatan waktu dan Kelengkapan Berkas.
TEMUAN
Dalam Kegiatan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye
Bawaslu Kota Magelang tidak Menemukan Pelanggaran dalam
Pengawasan Tahapan Dana Kampanye tersebut. Tetapi Partai
Politik Menyerahkan Berkas Laporan mendekati menit menit
terakhir.
115
REKOMENDASI DAN HIMBAUAN
Bawaslu Kota Magelang menghimbau Kepada Partai
Politik saat Rapat koordinasi Kepada Seluruh Partai politik agar
tidak saat batas Akhir Penyampaian laporan dana Kampanye
berakhir baru di menit menit akhir baru menyampaikan laporan
tersebut.
116
Tab
el 10
. Ta
bel
La
por
an
Da
na K
am
pa
nye
NO
P
AR
TAI
LAD
K
LPSD
K
LPP
DK
KET
ERA
NG
AN
1
PK
B
Rp
. 500
.00
0
Rp
.31
.37
0.0
00
Rp
.26
4.3
08
.50
0
LAD
K :
Pen
utu
pan
lap
ora
n L
AD
K
pad
a ja
m 1
8.0
0 T
gl 2
3
Sep
tem
ber
20
18
sem
ua
Par
po
l Men
yera
hka
n
Salia
n L
AD
K S
esu
ai
wak
tu d
an ja
m y
ang
di
ten
tuka
n .
2
GER
IND
RA
R
p. 3
6.2
74.8
40
Rp
.71
.54
8.0
00
Rp
.53
.13
3.6
10
LPSD
K :
Pen
yera
han
lap
ora
n
Sum
ban
gan
Dan
a K
amp
anye
yan
g b
erak
hir
p
ada
tgl 2
jan
uar
i Sem
ua
Par
po
l men
yera
hka
n
tep
at w
aktu
dar
i Jam
0
8.1
5-1
7.5
0
117
3
PD
I P
Rp
. 2
49.7
12
.05
8
Rp
.49
7.3
93
.70
8
Rp
.27
7.0
42
.64
2
LPP
DK
:
Dar
i 15
Par
tai P
olit
ik
Yan
g Ti
dak
Men
yera
hka
n
LPP
DK
ad
a 3
Par
po
l ad
alah
Par
tai B
erk
arya
, P
arta
i Gar
ud
a D
an P
PP
4
GO
LKA
R
Rp
. 500
.00
0
Rp
.0
Rp
.56
.67
8.6
10
5
NA
SDEM
R
p. 2
.20
0.0
00
Rp
.26
.19
5.0
00
Rp
.33
3.5
57
.07
5
6
GA
RU
DA
R
p.1
00.0
00
Rp
.0
-
7
BER
KA
RYA
R
p.1
00.0
00
NIH
IL
-
8
PK
S R
p.
122
.79
3.4
69
Rp
.15
0.9
86
.80
0
Rp
.48
8.6
23
.00
0
9
PER
IND
O
Rp
. 21
.550
.00
0
Rp
.28
.14
0.0
00
Rp
.25
.08
4.8
75
10
PP
P
Rp
. 200
.00
0
Rp
.12
2.2
50
-
11
P
SI
Rp
.100
.00
0
NIH
IL
Rp
.1.5
50
.00
0
12
P
AN
R
p. 4
4.5
51.6
98
R
p.6
4.0
50
.64
8
Rp
. 4.8
00
.00
0
118
13
H
AN
UR
A
Rp
. 100
.00
0
Rp
.54
0.0
00
R
p.5
1.5
18
.00
0
14
D
EMO
KR
AT
Rp
. 82
.439
.51
2
Rp
.16
2.8
77
.31
2
Rp
.29
0.1
67
.31
8
15
P
BB
R
p. 1
00.0
00
N
IHIL
R
p.0
PA
SLO
N
1
PA
SLO
N 0
1
Rp
. 1.0
00
.00
0
Rp
. 7.0
01
.42
4
Rp
. 29
.85
8.1
00
2
PA
SLO
N 0
2
Rp
. 500
.00
0
Rp
.0
0
119
PENGAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK TEMUAN
Di Kota Magelang Pendistribusian Logistik Pemilu 2019
tergolong lancar dan tidak mengalami keterlambatan dalam
pengiriman namun dalam Hal keamanan TIDAK ADA Pengawalan
dari percetakan Ke Gudang KPU.
REKOMENDASI
Dengan Adanya hal tersebut Secara lesan Bawaslu Kota
Magelang menyampaikan Terkait Keamanan
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
Untuk Pendistribusian Logistik di tingkat Kota KPU Kota
Magelang memberikan Pengawalan Oleh aparat Kepolisian Dari
gudang KPU Menuju PPS Hingga ke TPS
120
Tabel 11. Tabel Rekapitulasi Jumlah Surat Suara
121
PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA TEMUAN
Dalam Proses persortiran surat suara banyak ditemukan
Surat Suara yang Rusak , selain itu dilakukan oleh Siswa dan siswi
SMK Negeri 3 Kota Magelang Saat Jam efektif Belajar Mengajar
REKOMENDASI
Bawaslu Kota Magelang Melakukan Koordinasi dengan
KPU terkait Penggunaan Waktu jam Efektif Belajar Mengajar
digunakan untuk Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu 2019.
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
KPU Merubah jadwal Sortir dan Pelipatan Surat Suara saat
jam Libur mereka hari Sabtu digunakan untuk Sortir dan lipat
Surat Suara.
3 Kali Perpindahan tempat pada saat Sortir dan Pelipatan Surat
Suara
1. SMK Negeri 3 Kota Magelang dilakukan oleh Siswa/ Siswi
SMK Negeri 3
2. Gedung Kyai Sepanjang Dilakukan oleh Siswa / Siswi SMK
Negeri 3
3. Gudang KPU Dilakukan oleh Masyarakat umum Dan Staff
KPU
122
APEL SIAGA DAN PATROLI PENGAWASAN
Diikuti Oleh 436 Pengawas Pemilu Yang Terdiri Dari:
- Bawaslu Kota Magelang Sebanyak 3 orang
- Panwascam Se Kota magelang Sebanyak 9 orang
- Pengawas Pemilu Desa Sebanyak 17 orang
- Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebanyak 407 orang
Apel Siaga Dan Patroli Pengawasan ini bertujuan untuk
memberikan Efek kejut bagi Peserta Pemilu bahwa Kapan dan
Dimanapun selalu siaga sehingga praktek Politik uang sedikit bisa
kita cegah (meminimalisir terjadinya pelanggaran Praktek Politik
Uang).
PENGAWASAN SAAT HARI PEMUNGUTAN SUARA
Sehari menjelang pemungutan suara Bawaslu Kota
Magelang melakukan Pengawasan dengan cara turun langsung
mendatangi ke TPS bertujuan untuk mengecek kesiapan KPPS dan
apakah distribusi perlengkapan untuk Pemungutan Suara Telah
Sampai dan Siap untuk melaksanakan Pemilu 2019, Serta
mengecek kondisi TPS apakah Representatif serta bisa dijangkau
oleh kaum Difabel Apabila ada yang kurang Sesuai Bawaslu Kota
Magelang menganjurkan Untuk segera dibuat semudah mungkin
oleh kaum difabel untuk Melakukan hak Pilihnya. Sehingga tidak
Ada Kendala saat hari H Pemungutan Suara .
123
Pada Saat hari H Pengawasan dilakuakan secara Melekat
dengan mengandalkan PTPS sebagai Pengawas yang ada di tiap
TPS dalam Mengawasi proses pemungutan suara di tiap TPS.
Hingga Proses pemungutan suara Berlangsung Hingga Rekapitulasi
dilakuakakn di Tiap TPS serta Penulisan Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Suara hingga semua Saksi da dan Pengawas
Mendapatkan Salinan Berita Acara tersebut dan Pengembalian
Kotak Dan Alat yang digunakan saat pemungutan Suara Di
kembalikan Ke PPS di Masing masing kelurahan. Ada beberapa
kejadian yang di temukan Oleh Bawaslu Kota Magelang mengenai
Pembukaan kotak Suara saat Sudah sampai di PPS dengan Alasan
ada beberapa Penulisan berita acara yang Salah dan juga belum
selesainya menulis sallinan Berita Acara padahal dalam undang
undang tidak Diperbolehkan.
124
Tab
el 12
. Ta
bel
Rek
ap
itula
si P
erm
asa
laha
n P
ad
a P
rose
s P
emu
ngu
tan
Da
n H
itung
Su
ara
125
126
Tab
el 13
. R
eka
pitu
lasi
Per
istiw
a /
Kej
ad
ian
/Keb
era
tan
/Sa
ran
Rek
omen
da
si P
ad
a S
aat
Pro
ses
Rek
alp
itula
si Ti
ngka
t K
eca
ma
tan
Di K
ota
Ma
gela
ng
127
128
129
Tabel 14. Tabel Grafik Penetapan Kursi Dan Anggota DPRD Kota
Magelang
Tabel 15. Tabel Grafik Prosentase Tingkat Pendidikan Anggota
DPRD Terpilih Kota Magelang Periode 2019-2024
130
Tabel 16. Tabel Grafik Prosentase Domisili Anggota DPRD Terpilih
Kota Magelang Periode 2019-2024
Tabel 17. Tabel Grafik Prosentase Usia Anggota DPRD Terpilih
131
Tabel 18. Tabel Grafik Prosentase Jumlah Petahana dan
Pendatang Baru
Tabel 19. Tabel Grafik Prosentase Pendidikan, Usia, Domisili Calon
Terpilih DPRD Kota Magelang Pada Pemilu 2019
132
ANALISA
Calon Terpilih Anggota DPRD di Kota Magelang sebanyak 25 Kursi
Terdiri dari 3 DAPIL
DAPIL 1. Meliputi wilayah Kecamatan Magelang Selatan dengan Kuota Kursi 8
DAPIL 2. Meliputi wilayah Kecamatan magelang Tengah dengan Kuota Kursi 10
DAPIL 3. Meliputi Wilayah Kecamatan Magelang Utara dengan
Kuota Kursi 7
Dari Seluruh Dapil di Kota Magelang Calon terpilih DPRD Kota
Magelang yang Berdomisili di Masing-masing Alamat,Hanya
terdapat 4 % yang tidak berdomisili sesuai Dapil, yang lain
terdaftar pada Dapil masing-masing Sesuai Alamat Domisili. Usia
Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Magelang terbagi dalam
rentang usia sebagai berikut:
Usia :
21 - 30 = 4 31 - 40 = 4 41 - 50 = 7
51 - 60 = 8 61 – 70 = 2
Jadi 60% Calon Anggota terpilih DPRD Berusia 41 - 60 Tahun
133
Untuk data Pendidikan calon terpilih DPRD Kota Magelang
adalah sebagai berikut:
• SLTA = 9 Orang • Sarjana Muda = 2 Orang • Strata 1 = 8 Orang • Strata 2 = 7 Orang
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 36 % calon terpilih
berpendidikan SLTA , 8 % Sarjana Muda Strata 1 = 32 % dan
Strata 2 = 28%
PROBLEMATIKA
1. Keterbatasan Personil Pengawas di tingkat Kota yang hanya
berjumlah 3 orang yang mana 1 orang merangkap 3 Divisi
(yaitu Divisi Penindakan, Sengketa Dan hukum)
2. Keterbatasan Personil Pengawas di tingkat Desa, sehingga di
dalam Pengawasan pencermatan daftar Pemilih kurang
maksimal
3. Tenaga SDM yang terbatas untuk PTPS, dan waktu
Bimbingan Teknis yang hanya satu kali, sehingga pemahaman
tentang fungsi peran Pengawas sedikit yang bisa mereka
serap.
4. Jaringan internet yang lambat, sehingga pelaporan PTPS
kurang Maksimal.
134
PROFIL PENULIS
KOMISIONER BAWASLU KOTA MAGELANG :
Endang Sri Rahayu A, S.E. ini lahir di Kota Magelang, pada tanggal 9 Oktober 1964. Pendidikan formal dijalani di Kota Magelang, mulai dari Sekolah Dasar di SDN Jurangombo 2 (1970-1976), SLTP Tarakanita (1976-1979/1980), dan selanjutnya di SMK Negeri 2 Magelang (1980-1983). Selepas lulus pada tahun 1983, beliau melanjutkan studinya di Universitas Tidar Magelang Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Endang Sri Rahayu dapat dihubungi melalui nomor Telepon 085729269495.
Maludin Taufiq, S.Ip. ini lahir di Magelang pada tanggal 6 bulan Februari 1973. Memiliki Hobi Travelling dan juga wisata kuliner. Taufiq sapaannya merupakan Koordinator Devisi Hukum, Penindakan Pelanggran, dan Penyelesaian Sengketa. Tertarik dalam Kepemiluan diawali dengan menjadi anggota PPK di Kecamatan Magelang Utara pada Pilkada tahun 2015 dan sebagai ketua PPK kecamatan Magelang Utara pada Pilkada tahun 2018. Pengalaman inilah yang membuat saya banyak belajar tentang Pemilu, yang kemudian membawa Taufiq menjadi komisioner Bawaslu Kota Magelang (2018-2023). Maludin Taufiq dapat dihubungi melalui nomor Telepon 085601813542.
Satrio Edi Darmawan, S.T. inilah nama lengkap Pria kelahiran Purworejo Empatpuluh tiga tahun yang lalu. Putra bungsu dari tiga bersaudara ini mengenyam pendidikan di Kota Magelang dari Taman Kanan-kanak hingga selesai bangku kuliah. TK dan SD Tarakanita Magelang, SMPN 2 Magelang, SMAN 4 Magelang dan Univ. Muhammadiyah Kota Magelang adalah pelabuhan pendidikan yang pernah disinggahinya. Aktif dalam
135
organisasi semenjak dibangku sekolah, membuat Bapak berputra dua ini selalu tertarik dengan kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Bekerja melayani dan berhubungan dengan banyak orang selalu menjadi kebahagiaan tersendiri baginya, termasuk ketika mendapat amanah bertugas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diwilayah tempat tinggalnya waktu itu. Satrio Edi Darmawan dapat dihubungi melalui nomor Telepon 085743219449.
STAFF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MAGELANG :
Adenia Imandaninggalih, S.H. yang kerap dipanggil Adenia ini lahir di Magelang, 31 Desember 1997, adalah seorang staff Seketariat Bawaslu Kota Magelang Divisi Penindakan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa sekaligus bertanggungjawab sebagai Analis Hukum di Bawaslu Kota Magelang. Penulis menamatkan sekolah dasar di SDN Kemirirejo 3, sekolah menengah pertama di SMPN 5 Kota Magelang, sekolah menengah atas di SMAN 5 Magelang, dan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Adenia dapat dihubungi melalui e-mail: [email protected]; dan nomor telepon 089675324217
Happy Pramesti Siwi, S.Si. lahir di Magelang, 2 Februari 1993, adalah Staff Sekretariat di Bawaslu Kota Magelang. Penulis menamatkan sekolah dasar di SDN Magelang 7, Sekolah Menegah Pertama di SMP Tarakanita Kota Magelang, Sekolah Menegah Atas di SMA 5 Kota Magelang, dan melanjutkan studi S1 di Jurusan Sistem Informasi Geografi dan Pembangunan Wilayah di Universitas Gadjah Mada. Happy Pramesti Siwi dapat dihubungi di e-mail: [email protected]
Imam Wahyu M, S.S, Pria yang lahir di Temanggung, 12 November 1986 ini adalah sebagai Staff Sekretariat Bawaslu Kota Magelang Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi. Penulis ini
136
menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Grabag Magelang pada tahun 2005, kemudian melanjutkan studi program Sarjananya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) di Jurusan English Literature (Sastra Inggris). Imam Wahyu M, S.S dapat dihubungi melalui e-mail : [email protected].
Karina Maharani Alkhusna, S.H. lahir di Magelang, 8
Maret 1996, adalah seorang staff Seketariat Bawaslu Kota Magelang Divisi Penindakan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa sekaligus bertanggungjawab sebagai Analis Hukum di Bawaslu Kota Magelang. Saat ini Penulis sedang melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada. Penulis menamatkan sekolah dasar di SDN Cacaban 4, sekolah menengah pertama di SMPN 1 Kota Magelang, sekolah menengah atas di SMAN 1 Magelang, dan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Karina Maharani dapat dihubungi melalui e-mail: [email protected]
Muhammad Andre Ardhian, S.E. lahir di Magelang, 25 Mei 1982, adalah Staff Bawaslu Kota Magelang. Penulis Menamatkan studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang pada tahun 2006. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Pengalaman di Kepemiluan pernah Menjadi anggota Pengawas Pemilu lapangan, Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan. Dan Sekarang Menjadi Staff Bawaslu Kota Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga, Muhammad Andre Ardhian dapat dihubungi di e-mail [email protected]
Nofiar Dwi Masandy Putra, S.Kom, Pria yang lahir di Magelang, 2 April 1985 ini, adalah Staff Sekretariat yang menangani Penindakan Pelanggaran dan Kehumasan di Bawaslu Kota Magelang. Penulis menamatkan Sekolah Menegah Atas di
137
SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang, dan melanjutkan Studi Sarjananya di Universitas Dian Nuswantoro Semarang jurusan Teknik Informatika. Nofiar dapat dihubungi di e-mail: [email protected]
Yangky Tri Satya. SE, lahir di Magelang, 29 Januari 1985, adalah Staff Keuangan dan Operator SAS Silabi di Bawaslu Kota Magelang. Penulis menamatkan sekolah dasar di SDN Jurang Ombo 4 Magelang, sekolah menegah utama di SLTP N 7 Magelang, sekolah menegah atas di SMU N 1 Mertoyudan Magelang, dan melanjutkan studi S1 di Jurusan ekonomi Manajemen SDM di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yangky Tri Satya dapa dihubungi di e-mail: [email protected]
138
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Attamimi, A. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden
Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Negara, Jakarta, Fakultas Pascasarjana UI
Bawaslu RI, 2019, Buku Saku Sengketa Proses Pemilu,
Jakarta, Bawaslu RI
Fatwa, A.M., 2009, Potret Konstitusi: Pasca Amandemen
UUD 1945, Jakarta, Kompas Publisihing
Jurdi, Fajlurrahman, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan
Umum, Kencana, Jakarta
M.D, Moh Mahfud, Membangun Politik Hukum,
Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers,
2007
Surbakti, R dan H, Fitrianto 2015, Transformasi Bawaslu dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu,
Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata
Pemerintahan Indonesia
Suswantoro, Gunawan, 2016, Mengawal Penegak
Demokrasi Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP,
Jakarta, Erlangga
139
B. JURNAL DAN MAKALAH
Muharsono, “Pentingnya GBHN”, Jurnal Ilmu Sosial dan
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Tulungagung, 2015
Mizaj, “Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformasi”, Jurnal
Ar-Raniry, 2016
Sadono, Bambang, “Reformulasi GBHN, Penguatan MPR
dan Penataan DPD”, Jurnal Majelis Edisi IV, 2016
Subkhan, Imam, “GBHN dan Perubahan Perencanaan
Pembangunan Indonesia”, Jurnal Aspirasi Volume V,
Nomor 2, 2014
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
140