BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA...
Transcript of BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA...
i
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR [TAHUN ANGGARAN 2016]
ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ i KATA PENGANTAR ....................................................................................................... iii IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................. iv
BAB I ............................................................................................................................ 1
PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1
1.1 Gambaran Umum Organisasi. ........................................................................ 1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Susunan Organisasi. .......... 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI .......................................................................... 3
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR ..... 3
1.3 Dasar Hukum. .................................................................................................... 4
BAB II ........................................................................................................................... 5
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 ..................................................................................................................... 5
2.1 Rencana Stratejik .............................................................................................. 5
2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi .................................................................................. 5 2.1.2 Rencana strategis .............................................................................................. 6
2.2 Rencana Kerja Tahun 2016 ............................................................................. 9
BAB III ........................................................................................................................ 10
AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................... 10
3.1 Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. ........................................ 10
3.3 Meningkatkan kualitas permukiman. ............................................................ 11
3.4 Peningkatan Kualitas Bangunan ................................................................... 14
3.5 Meningkatkan kualitas penataan ruang ....................................................... 15
BAB IV ........................................................................................................................ 17
P E N U T U P ................................................................................................................. 17
Lampiran – lampiran :
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (KEPALA OPD, ESELON III, DAN ESELON IV)
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
3. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016
4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2016.
Penyusunan LKIP ini, berpedoman kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi.
Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan
yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator
kinerja tahun 2016 dengan target yang direncanakan. Capaian kinerja dievaluasi
dengan mengindentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam
melaksanakan kegiatan, kemudian strategi untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam rangka pencapaian kinerja.
Oleh karena itu Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota
Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban
untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas
pelaksanaan tugas tahun anggaran 2016 yang merupakan penjabaran dari
Renstra Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2019.
Akhirnya kami berharap Laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi
kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan.
Bogor, Februari 2017
Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Kota Bogor
Boris Derurasman, SH, Sp.N, MH Pembina Tk. I
NIP. 196609091987031004
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengawasan Bangunan
dan Permukiman Kota Bogor atas pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran
2016 dibuat sebagai pemenuhan atas kewajiban pertanggung jawaban kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daaerah (SKPD) sesuai dengan tuntutan ketentuan
peraturan yang berlaku dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip kepemerintahan
yang baik (good governance) yang bercirikan demokratisasi, transparansi,
akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas bagi setiap penyelenggara
pemerintahan.
Penyusunan LKIP Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman ini
merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor 2015-2019 yaitu : Terwujudnya Pelayanan Prima di
Bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman Dalam Rangka
Mendukung Visi Kota Bogor. Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, telah
ditetapkan 3 misi yaitu : Misi kesatu, Meningkatkan Profesionalisme SDM
Aparatur; Misi Kedua, Mewujudkan Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman yang Akuntabel; Misi ketiga, Mewujudkan Penataan, Pengawasan
dan Pengendalian Bangunan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan.
Capaian indikator Kinerja sasaran stratejik Dinas Pengawasan Bangunan
dan Permukiman Kota Bogor tahun 2016 dari 12 (dua belas) sasaran strategis
dan 13 (tiga belas) Indikator kinerja terdapat 1 (satu) indikator capaian
kurang dari 60%, 2 (dua) indikator diatas 80% dan 10 (sepuluh) indikator
capaiannya sama dengan atau diatas 100%. (dari 10 indikator dua (dua)
indikator diantaranya melebihi 200%).
Untuk 1 (satu) indikator yang kurang dari 60% yaitu:
1) Jumlah rencana umum, rencana detil dan rencana pengembangan
kawasan yang disusun (RDTR/RTBL), capaiannya 0%. Hal ini
dikarenakan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Tidak
menganggarkan kegiatan yang mendukung indikator ini pada tahun 2016.
Untuk 10 indikator yang capaiannya sama dengan atau di atas 100%
terdapat 4 indikator yang melebihi 100% yaitu :
1) Jumlah kawasan kumuh (titik) dari target 37 dapat dicapai 33 atau
prosentase kinerjanya mencapai 3710,81%.
2) Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih (non PDAM) dari
target 1.840 SR dapat di capai 2.679 SR atau prosentase kinerjanya
145,60%
v
3) Jumlah jenis bantuan teknis dari target 5 dapat dicapai sebanyak 27
atau prosentase kinerjanya mencapai 540%.
4) Jumlah PSU yang diserahkan pengembang dari target 3 realisasinya
mencapai 6 Titik atau prosentase kinerjanya mencapai 200%.
Dengan memperhatikan gambaran tersebut, maka Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Tahun Anggaran 2016 ini dapat dijadikan bahan penyempurnaan pelaksanaan
program, kegiatan dan kebijakan bagi kegiatan tahun berikutnya.
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum Organisasi.
Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 24
Agustus 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor, dalam rangka
memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah dalam urusan di
bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman, guna memfasilitasi
pemberdayaan daerah menuju terwujudnya peningkatan pembangunan,
terciptanya kesejahteraan masyarakat dan terselenggaranya pemerintahan yang
baik (good governance).
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Susunan Organisasi.
1.2.1 Kedudukan.
Kedudukan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota
Bogor merupakan perangkat daerah Kota Bogor yang
melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan teknis dibidang
pengawasan bangunan & permukiman dan pada tahun anggaran
2009-2010 merupakan masa transisi perubahan tatanan
kelembagaan, maka terjadi penyesuaian tugas pokok dan fungsi
dari Dinas Tata Kota & Pertamanan, kemudian Dinas Cipta Karta &
Tata Ruang menjadi Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kota Bogor. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4
Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota
Bogor Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata
Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman merupakan perangkat
daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Pengawasan
Bangunan dan Permukiman dan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang
Pengawasan Bangunan dan Permukiman
2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 15
Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kota Bogor bahwa Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagaian kewenangan daerah dibidang Pengawasan
Bangunan dan Permukiman, untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
bangunan dan permukiman;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan
Bangunan dan Permukiman;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor
sesuai tugas dan fungsinya.
Adapun Susunan Organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahkan :
Seksi Tata Ruang.
Seksi Tata Bangunan.
Seksi Tata Lingkungan Dan PSU
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan,
membawahkan :
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III.
e. Bidang Peningkata Prasarana Permukiman, membawahkan :
Seksi Jalan dan Jembatan Lingkungan
Seksi Drainase dan TPT Permukiman
3
Seksi Air Minum dan Air Limbah
f. Bidang Bina Teknik
Seksi Perencanaan Teknik
Seksi Pembinaan Teknis Jasa Kontruksi dan Monev
g. UPTD Rumah susun.
Bagan Struktur organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :
Gambar 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR
Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4
1.3 Dasar Hukum.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2016 mengacu
kepada :
1. Tap. MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan
kepada setiap instansi menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) atas pelaksanaan tugasnya pada setiap akhir tahun
anggaran.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2014
2.1 Rencana Stratejik
Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor sebagai salah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bogor,
dalam menetapkan visinya merujuk kepada Visi Kota Bogor, dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.
Visi Kota Bogor, yaitu " Menjadikan Bogor sebagai kota yang nyaman,
beriman dan transparan ". Dengan memperhatikan visi tersebut serta dengan
memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Dinas di masa yang akan
datang, lebih menonjolkan peran sebagai fasilitator, mediator, dan inovator
dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Visi Dinas Pengawasan
Bangunan dan Permukiman Kota Bogor yang merupakan penjabaran lebih
lanjut dari Visi Kota Bogor adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang
Pengawasan Bangunan dan Permukiman Dalam Rangka Mendukung Visi Kota
Bogor “.
2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong alokasi
sumber daya di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi
Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, yang
didalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran
yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari Visi,
rumusan Misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, dampak dan
hasil yang diharapkan, serta berbagai keunggulan yang ditawarkan.
Adapun rumusan Misi Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur;
2. Mewujudkan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
yang Akuntabel.
3. Mewujudkan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan.
6
2.1.2 Rencana strategis
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor merumuskan
Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapainya (Kebijakan dan Program)
sebagai berikut :
1. Tujuan dan Sasaran
1) Misi kesatu :
Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur.
Tujuan Sasaran
Mempercepat Pelaksanaan
Reformasi dan Birokrasi
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat
2) Misi kedua :
Mewujudkan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
yang Akuntabel.
Tujuan Sasaran
Mempercepat Pelaksanaan
Reformasi dan Birokrasi
- Terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan
nepotisme;
- Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi.
3) Misi ketiga :
Mewujudkan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan.
Tujuan Sasaran
Meningkatkan kualitas
permukiman
- Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap
pengelolaan air limbah yang
layak;
- Berkurangnya kawasan
permukiman kumuh;
- Tersedianya pelayanan air
minum yang memadai.
Terciptanya bangunan - Meningkatkan kualitas
7
dan permukiman yang
tertata dan sesuai
dengan rencana tata
ruang
bangunan.
Meningkatkan kualitas
penataan ruang
- Tersusunnya kebijakan
penataan ruang yang
berwawasan lingkungan;
- Meningkatnya implementasi
dan kendali terhadap
pemanfaatan ruang
2. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi
yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi organisasi
yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual,
tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu menyusun dan
menetapkan Kebijakan, Program, dan Kegiatan.
1) Kebijakan
Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya
mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak
dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Kebijakan yang ada di Dinas Pengawasan
Bangunan dan Permukiman adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat pemulihan sarana prasarana kota yang
terkena bencana.
2. Mengembangkan informasi perencanaan dan
pembangunan daerah.
3. Menerapkan rencana tata ruang secara utuh.
4. Memberdayakan sumber daya air untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang
memenuhi syarat kesehatan.
6. Peningkatan kualitas bangunan milik Pemerintah.
8
2) Program
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi terkait untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan.
Program yang akan dilaksanakan Dinas Pengawasan
Bangunan dan Permukiman Kota Bogor kurun waktu Tahun
2015-2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur.
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
5. Program Peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur.
6. Program Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana
7. Program Lingkungan sehat Perumahan.
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
minum dan air Limbah.
9. Program Penataan dan Pengaturan bangunan
Gedung.
10. Program pengaturan, pembinaan, pengawasan jasa
konstruksi.
11. Program Perencanaan Tata Ruang.
12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Program Pemanfaatan Ruang.
14. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3) Kegiatan
Kegiatan merupakan aktifitas paling operasional dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi
pemerintah. Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai dari
kegiatan yang dilaksanakannya. Sejauhmana kegiatan ini
9
sejalan dengan program dan kebijakannya, serta tujuan dan
sasaran, akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi
tersebut.
2.2 Rencana Kerja Tahun 2016
Rencana Kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota
Bogor yang tertuang dalam Penetapan Kinerja SKPD (TAPKIN) tahun 2016 yang
mencakup Sasaran Strategis, Indikator kinerja, Target tahun 2016, Program dan
Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2016. Seperti termuat
dalam tabel Tapkin (lampiran).
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target tahun 2016
dibandingkan dengan capaian kinerja maka dapat kami sampaikan Pengukuran
kinerja tahun 2016 per indikator sebagai berikut.:
3.1 Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan
nepotisme
Nilai Evaluasi AKIP CC CC
2 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Prosentase Temuan BPK/
Inspektorat Yang Ditindaklanjuti 100% 100%
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat
Meningkatnya Kinerja OPD 100% 100%
Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp 3.268.650.000,- Jumlah Realisasi Tahun 2016 : Rp 2.963.345.110,-
Dalam pemenuhan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan target Indikator Kinerja Nilai
Evaluasi AKIP CC dapat direalisasikan CC pula, sehiingga prosentase
kinerjanya 100%. Hal ini dicapai melalui program Peningkatan dan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah. Sedangkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dipenuhi melalui Indikator
Kinerja Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat Yang Ditindaklanjuti, dari
target 100% dapat pula dipenuhi 100%.
Sementara untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat dicapai dengan indikator kinerja Meningkatnya
Kinerja OPD, dari target 100% dapat di penuhi 100%. Untuk memenuhi
capaian sasaran strategis tersebut dari jumlah penganggaran yang telah
dianggarkan terdapat silpa sebesar Rp. 305.304.890,- yang disebabkan
adanya efisiensi sebesar Rp. 210.304.890,- dan tidak terserap sebesar
Rp. 95.000.000,- dari kegiatan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan
11
Sosial (Rp. 75.000.000,-) dikarenakan permohonan pembuatan NPHD
tidak sesuai rencana (dari rencana 150 NPHD hanya 6 yang dibuat) selain
itu kegiatan yang tidak terserap adalah Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur (Rp. 20.000.000,-) alasannya adalah kegiatan tersebut
tidak boleh diserap oleh BPKAD karena tidak terdata di Perangkat Dinas
yang lain, sementara di Dinas Perumahan dan Permukiman (sebelumnya
Wasbangkim) kegiatan tersebut sudah di buatkan DPA-nya.
3.3 Meningkatkan kualitas permukiman.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Berkurangnya kawasan
permukiman kumuh Jumlah kawasan kumuh (titik) 37 33
2
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap
pengelolaan air limbah
yang layak
Cakupan rumah tangga yang terlayani sistem intermediate (KK)
7.700 7.220
Cakupan rumah tangga dengan
pengelolaan air limbah yang layak
(%)
4,05 3,80
3 Tersedianya pelayanan air
minum yang memadai
Jumlah rumah tangga berakses air
minum bersih (non PDAM) 1.840 2.679
Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 194.191.207.138,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 : Rp. 135.918.893.415,-
Upaya meningkatkan kualitas permukiman dilaksanakan melalui 4 (empat)
indikator kinerja yaitu :
o Jumlah kawasan kumuh (titik), Jumlah titik lokasi kawasan
kumuh pada Kondisi akhir di tahun 2015 sebanyak 33 titik, Total
penanganan kawasan kumuh pada tahun 2016 sebanyak 12 lokasi,
yaitu : 4 lokasi kegiatan seksi Tata Lingkungan (sebagian
bojongkerta (RW. 01), mulyaharja, muarasari, kertamaya), 1 lokasi
dari APBN (Pasir Jaya), 7 dari P2KKP (kel. Gunung Batu, Kel.
Babakan Pasar, Kel. Paledang, Kel. Panaragan, Kel. Sempur, Kel.
Kedung Jaya, Kel. Menteng ). Namun 12 lokasi tersebut
merupakan lokasi yang sama pada titik-titik penanganan kawasan
kumuh di tahun 2015. Sehingga realisasi Jumlah titik lokasi
kawasan kumuh pada tahun 2016 masih sama dengan tahun 2015,
yaitu 33 titik. Penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh
Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dilakukan melalui
pembangunan/perbaikan sarana prasarana lingkungan pada
12
permukiman. Detail intervensi penanganan fisiknya adalah sebagai
berikut :
Terpeliharanya jalan lingkungan dalam kondisi baik dengan
target 100.000 M2 dapat direalisasikan menjadi 390.575,72 M2
sehingga prosentase kinerja mencapai 391,36%, capaian ini
didapat dari kegiatan Pembangunan/ Perbaikan Sarana
Prasarana Lingkungan Permukiman di 6 Kecamatan,
Pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas
(PLPBK/ND), Perbaikan sarana umum dilokasi binaan
P2WKSS, lomba kelurahan, lomba kinerja kecamatan dan
lomba Posyandu, Pembangunan sarana prasarana pada
kawasan permukiman kumuh, dan Penunjang P2KP.
Berkurangnya lokasi rawan longsor di lingkungan permukiman
yang dibangun/ diperbaiki dari target 120 Titik dapat
direalisasikan 330 Titik sehingga prosentase kinerja mencapai
275%, capaian ini didapat dari Pembangunan/ Perbaikan
Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di 6 Kecamatan,
Pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas
(PLPBK/ND), Pembangunan sarana prasarana pada kawasan
permukiman kumuh, dan Penunjang P2KP.
Peningkatan Panjang saluran pembuangan air hujan
perumahan dari target 20.000 m’ dapat dibangun/diperbaiki
33.178,85 m’ sehingga prosentase kinerja mencapai 165,90%,
capaian ini didapat dari kegiatan Pembangunan/ Perbaikan
Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di 6 Kecamatan,
Pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas
(PLPBK/ND), Perbaikan sarana umum dilokasi binaan
P2WKSS, lomba kelurahan, lomba kinerja kecamatan dan
lomba Posyandu, Pembangunan sarana prasarana pada
kawasan permukiman kumuh, dan Penunjang P2KP.
Jumlah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang dibangun
dari target sebanyak 6 Unit dapat dibangun/diperbaiki
sepanjang 15 Unit sehingga prosentase kinerja mencapai
250%, capaian ini didapat dari kegiatan Pembangunan/
Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di 5
Kecamatan, dan Pembangunan sarana prasarana pada
kawasan permukiman kumuh.
13
o Cakupan rumah tangga yang terlayani sistem intermediate
(KK) dari target 7.700 KK hanya dapat direalisasikan sebanyak
7.220 KK sehingga prosentase kinerja mencapai 93,77%. Hal ini
dicapai dari 500 KK dari dana APBD, 142 KK dana dari APBN, dan
1.208 KK dari APBD Provinsi, sementara kondisi eksisting tahun
2015 terdapat 5.370 KK sehingga realisasinya sampai tahun 2016
mencapai 7.220 KK (1.850+5.370 KK). Pencapaian yang belum
memenuhi target ini disebabkan karena :
Ada 1 lokasi Pembangunan Infrastruktur Sanitasi yg bersumber
dari dana IDB (APBN) yang tidak dapat dilaksanakan yakni Di
Kelurahan Mekarwangi, karena keterlambatan dalam
penyusunan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) karena terjadi 3
kali perubahan lokasi sehingga tidak dapat mengikuti jadwal
verifikasi yang ditentukan
Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Bogor tidak mendapatkan
alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi, mengingat
bidang sanitasi merupakan salah satu program Nawacita yang
di akomodir dalam RPJMN
o Cakupan rumah tangga dengan pengelolaan air limbah yang
layak (%) dari target sebesar 4,05% hanya dapat direalisasikan
sebesar 3,80%, hal ini disebabkan anggaran yang didapat pada
tahun sebelumnya kurang dari anggaran yang sudah direncanakan,
serta adanya lokasi yang tidak dapat dilaksanakan.
o Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih (non PDAM),
dari target sebanyak 1.840 SR dapat dipenuhi sebanyak 2.679 SR.
Pencapaian ini didapat dari kondisi eksisting tahun sebelumnya
sebanyak 1.100 SR ditambah pelaksanaan pembangunan dengan
dana APBD sebanyak 1.579 SR. Rinciannya dari Pelaksanaan
DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Air Minum (DAK
2016) sebanyak 379 SR :
Kegiatan Uraian Pencapaian
Kinerja
1. Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum
dan Sanitasi - Bidang
Air Minum (DAK 2016)
Terbangunnya sarana
infrastruktur air minum
1 Kel.Cimahpar 43 SR
2 Kel.Ciparigi 50 SR
3 Kel.Sukaresmi 58 SR
4 Kel.Katulampa 70 SR
14
5 Kel.Rancamaya 17 SR
6 Kel.Ciluar 51 SR
7 Kel.Mulyaharja 24 SR
8 Kel.Margajaya 66 SR
Serta Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah TA.2016 - Air
Minum sebanyak 1.200 SR :
Kegiatan Uraian Pencapaian
Kinerja
1. Pelaksanaan DAK
Infrastruktur Publik
Daerah TA.2016 - Air Minum
Terbangunnya
Infrastruktur Publik
Daerah-Air minum
1
Pengadaan dan Pemasangan pipa
Dia 12 Jl.KS
Tubun warung
Jambu s/d Patung
Narkoba Kota Bogor
475 m = 1.200 SR
Dalam upaya pemenuhan capaian sasaran strategis tersebut di atas dari
Jumlah penganggaran yang telah dianggarkan terdapat silpa sebesar Rp.
58.272.313.723,-.
3.4 Peningkatan Kualitas Bangunan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan kualitas
bangunan
Jumlah asosiasi penyedia jasa yang
mendapat pembinaan teknis 28 28
Jumlah jenis bantuan teknis 5 27
Kajian teknis bangunan 2 2
Jumlah Anggaran Tahun Tahun 2016 : Rp 77.185.000.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 : Rp 17.742.442.807,-
Upaya peningkatan kualitas bangunan dilaksanakan melalui 3 indikator
kinerja, yaitu :
o Jumlah asosiasi penyedia jasa yang mendapat pembinaan teknis
dengan target 28 dapat direalisasikan sebanyak 28, sehingga
prosentase kinerjanya mencapai 100%
o Jumlah jenis bantuan teknis dengan target 5 dapat direalisasikan
sebanyak 27, sehingga prosentase kinerjanya mencapai 540%. Hal
ini dicapai dari 27 OPD yang ditangani dalam bantek perencanaan
bangunan gedung.
15
o Kajian teknis bangunan dengan target 2 dapat direalisasikan
sebesar 2, sehingga prosentase kinerjanya mencapai 100%.
Pencapaian ini didapat dari adanya 2 kajian teknis pada
pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor, yakni Amdal dan
UKL/UPL.
Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah
penganggaran yang telah dianggarkan terdapat silpa anggaran sebesar
Rp. 59.442.557.193,- yang disebabkan karena adanya anggaran yang
tidak terserap yang merupakan kegiatan dalam perencanaan
Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor karena sudah cukup dengan
analisis dan rekomendasi dari DLLAJ saja. Sedangkan untuk anggaran
Pembangunan Gedung DPRD dan Mesjid Agung karena Sesuai dengan
Nota Kesepakatan tahun jamak kegiatan kontsruksi dilaksanakan TA 2017
& 2018 serta pembayaran dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan
yang dilaksanakan.
3.5 Meningkatkan kualitas penataan ruang
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Tersusunnya kebijakan
penataan ruang yang berwawasan lingkungan
Jumlah rencana umum, rencana
detil dan rencana pengembangan kawasan yangdisusun
(RDTR/RTBL)
6 0
3
Meningkatnya
implementasi rencana tata
ruang dan kendali
terhadap pemanfaatan
ruang
Persentase tindak lanjut atas
pengaduan pelanggaran tata ruang
(%)
100 100
Jumlah PSU yang diserahkan
pengembang 3 6
Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp 1.328.100.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 : Rp 1.299.914.621,-
Upaya meningkatkan kualitas penataan ruang dillaksanakan melalui 3
(tiga) indikator kinerja yaitu:
o Jumlah rencana umum, rencana detil dan rencana pengembangan
kawasan yang disusun target 6 dan realisasinya 0, sehingga
prosentase kinerja 0% karena tidak adanya kegiatan yang
dianggarkan pada tahun 2016.
o Persentase tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang
dari target 100% dapat dipenuhi sebesar 100%, hal ini dicapai dari
aspek-aspek sebagai berikut :
16
Kesesuaian antara IMB dengan Bangunan dilapangan dengan
target 92% dapat direalisasikan sebesar 98.47% sehingga
prosentase kinerjanya mencapai 107,03%. Hal ini bisa dicapai
dari pelaksanaan pemantauan jumlah bangunan yang
pelaksanaan pembangunannya sesuai IMB berbanding dengan
jumlah bangunan ber-IMB yang terpantau di 3 (tiga) wilayah
(Wilayah I=99,37, II=98,54, III=97,5).
Pencegahan Jumlah bangunan baru tidak berizin dengan target
74% dapat direalisasikan sebesar 81,86% sehingga prosentase
kinerjanya mencapai 110,62%. Hal ini bisa dicapai dari
pemantauan jumlah tindak lanjut berbanding teguran terhadap
pelaksanaan pembangunan sebelum IMB terbit yang terpantau
di 3 (tiga) wilayah (Wilayah I=75,69, II=94,73, III=75,16).
Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang dengan
target 100% dapat direalisasikan sebesar 100%. Hal ini dicapai
dari tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan kepada
Dinas Perumahan dan permukiman di 3 (tiga) wilayah. (Wilayah
I=100, II=100, III=100).
o Jumlah PSU yang diserahkan pengembang dengan target 3 dapat
direalisasikan sebanyak 6 sehinga prosentase kinerjanya mencapai
200%. Ke-6 pengembang yang menyerahkan PSU tersebut adalah:
1. Perum Griya Bogor Raya (Katulampa),
2. Perum Bukit Cimanggu City Blok. A-H,
3. Perum Tirta Mas Residence,
4. Simbad Residence,
5. Pakuan Regency (4 Cluster),
6. Cimahpar Residence
Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah
penganggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp 1.328.100.000,-
direalisasikan sebesar Rp. 1.299.914.621,- terdapat silpa anggaran
sebesar Rp. 28.185.379,-.
17
BAB IV P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengawasan Bangunan
dan Permukiman ini merupakan media pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugas pokok yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas selama tahun
anggaran 2016 dan diharapkan akan bermanfaat antara lain:
1) Mendorong Dinas untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidangnya secara
baik dan benar (good governance) yang didasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan kebijaksanaan yang
transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik;
2) Menjadikan Dinas yang akuntabel, sehingga dapat melakukan
tugasnya secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungan;
3) Menjadi masukan dan umpan balik bagi berbagai pihak yang
berkepentingan; serta
4) Terpeliharanya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
Disamping itu terdapat permasalahan teknis dan Non teknis yang dapat
menghambat perkembangan pembangunan kota antara lain :
a. Ketentuan perizinan tata ruang yang ada saat ini (SK. 23 tahun 1996)
pada beberapa bagian tertentu sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini (perlu direvisi);
b. Perlu ditinjau kembali ketentuan mengenai Garis Sempadan
Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan yang terkait dengan
kepemilikan lahan dengan adanya perubahan kondisi jalan
(pelebaran);
c. Perlunya pedoman teknis tentang ketentuan penentuan Fasos –
Fasum, yang digunakan saat ini masih mengacu kepada ketentuan
teknis secara Nasional.
d. Dengan semakin berkembangnya pembangunan sarana dan
prasarana perkotaan semakin diperlukan peran dan fungsi Pemadam
Kebakaran untuk menghidari atau memperkecil kerugian yang akan
timbul apabila musibah kebakaran dan bencana alam terjadi.
Dimasa mendatang perencanaan Kota Bogor harus dapat memberikan
panduan yang operasional bagi pembangunan baik secara individu maupun
18
secara kelompok yang pada gilirannya akan mampu membentuk ruang kota
yang akomodatif terhadap fenomena masyarakat kota, dengan kata lain tidak
akan terjadi lagi perbedaan antara rencana tata ruang dan rencana fisik di
lapangan.
Keberadaan bangunan yang melanggar ketentuan membangun masih
merupakan permasalahan yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut, karena
selama tahun 2016 belum dapat diselesaikan seluruhnya. Demikianlah catatan
permasalahan dan upaya pemecahannya untuk dijadikan perhatian dalam
pelaksanaan kebijakan lebih lanjut dimasa yang akan datang.
Dengan memperhatikan gambaran tersebut dan kami sangat menyadari
bahwa Laporan Kinerja Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman tahun
2016 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih perlu dilakukan
upaya-upaya terobosan yang lebih menggigit terhadap substansi pokok yang
harus dikerjakan dengan sebuah tekad yang bulat dari segenap jajaran aparatur
Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dengan harapan mendapat
dukungan penuh dari segenap komponen masyarakat selaku Stakeholder Kota
Bogor.
Akhirnya dengan penuh harapan semoga Allah SWT senantiasa
melimpahi kita semua dengan taburan rakhmat dan Ridho-nya, sehingga apa
yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kota Bogor khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, Amin.
LAMPIRAN :
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (KEPALA OPD,
ESELON III, DAN ESELON IV)
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
3. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016
4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016