3/20/2012

1

DISEMINASIREGIONALPENYELENGGARAANBIDANGPENATAANRUANGDIWILAYAHIIPENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

WERDHAPURA, SANUR BALI 7-9 MARET 2012DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAHWILAYAH II

PENYUSUNANRTRKAWASANSTRATEGISKABUPATENOLEH:Ir.HERMANSOBANA,M.Si

DIREKTORATPEMBINAANPENATAANRUANGDAERAHWILAYAHIIKEMENTERIANPEKERJAANUMUM

PETUNJUKTEKNISPENYUSUNANRENCANATATARUANGKAWASANSTRATEGISKABUPATEN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N GD I R E K T O R A T P E M B I N A A N P E N A T A A N R U A N G D A E R A H W I L A Y A H I I

I r . H e r m a n S o b a n a

2

3/20/2012

2

Latar Belakang

Amanat UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan : Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam hal pengaturan, pembinaan

dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota dan penataanruang kawasan strategis kabupaten/kota. (Pasal 11 ayat 1 huruf a)

Rencana rinci tata ruang terdiri dari rencana detail tata ruang kabupaten dan rencanag gtata ruang kawasan strategis kabupaten. (Pasal 14 ayat 3 huruf c)

Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tataruang (pasal 14 ayat 4)

Rencana rinci tata ruang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. (Pasal 27ayat 1).

Amanat PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelanggaraan Penataan Ruang menyatakan : Penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang meliputi penyusunan dan

penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (Pasal 39 ayat 1d) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci dariRencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci dari

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (Pasal 40 ayat 4) Rencana rinci tata ruang kabupaten/kota merupakan dasar penyusunan rencana tata

bangunan dan lingkungan bagi zona zona yang pada rencana rinci tata ruangditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. (Pasal 41)

3

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Penataan ruang kawasan strategis kabupaten perlu dilakukan untukmengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikanketerpaduan pembangunan dan nilai strategis kawasan dalam mendukungpenataan ruang wilayah kabupaten.M k d di d /J k i i i d l h b ik b i Maksud ; disusunnya pedoman/Juknis ini adalah memberikan acuan bagiPemerintah Kabupaten, maupun para pemangku kepentingan lainnya dalampenyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten khususnya kawasan yang nonperkotaan.

Tujuan ; Mewujudkan RTR-KSK yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

SistimatikaPenyusunan RTR-KSK non perkotaan ini meliputi : Jenis dan Muatan RTR-Kawasan Strategis Kabupaten Prosedur Penyusunan RTR-KSK Non Perkotaan Penetapan RTR-KSK Non Perkotaan.

4

3/20/2012

3

Istilah dan definisi :

. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan

ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukanyang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskankarena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi,sosial budaya dan/atau lingkungansosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunanberkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

Pusat pelayanan kawasan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasiyang melayani seluruh kawasan.

Subpusat pelayanan lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atauadministrasi yang melayani sub kawasan.

Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasilingkungan perdesaan.

Lingkungan adalah kawasan yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan danpenghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kabupaten secara keseluruhan.

Blok adalah bidang tanah yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh rencana jalanlingkungan atau sejenisnya sesuai dengan rencana kabupaten.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan

karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.

5

Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4725);

Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Acuan Normatif

( g , gNomor 4437);

Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor4433);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2019Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentangPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

6

3/20/2012

4

KEDUDUKAN RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DALAM SISTEM PENATAAN RUANG DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SISTEM PERENCANAAN

7

KEDUDUKAN PEDOMAN RTR-KSK TERHADAPPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

8

3/20/2012

5

Fungsi RTR-KSK (non perkotaan) adalah sebagai: Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. Dasar penetapan lokasi investasi oleh pemerintah dan swasta atau masyarakat. Acuan dalam penyusunan dan sinkronisasi program pembangunan sektoral dan daerah. Acuan dalam penerbitan izin lokasi pembangunan dan izin pelaksanaan pembangunan.

FUNGSI DAN MANFAAT RENCANA TATA RUANGKAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Acuan dalam penerbitan izin lokasi pembangunan dan izin pelaksanaan pembangunan. Acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Acuan dalam penyusunan peraturan zonasi. Acuan dalam administrasi pertanahan. serta menjadi kendali mutu produk RTR-KSK.

Manfaat RTR Kawasan Strategis Kabupaten (non perkotaan) adalah: Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di

kabupaten baik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah, swasta maupunmasyarakat.

Arahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan permukimandengan karakteristik tertentu.

Upaya penetapan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai denganfungsinya di dalam struktur tata ruang kabupaten secara keseluruhan.

Dasar pertimbangan bagi penyusunan RTBL yang meliputi ketentuan mengenai kerangka materi pokok bagipenyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

9

Kawasan yang perlu dirinci tata ruangnya ini dapatmerupakan: Kawasan Perkotaan (RDTR Kawasan Perkotaan).

JENIS RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN

Kawasan Perdesaan (RDTR Kawasan Perdesaanyang berbasiskan pada administrasi kecamatanatau beberapa desa).

Kawasan Agropolitan (RDTR Kawasan Agropolitan). Kawasan Strategis Kabupaten (RTR Kawasang p (Strategis Kabupaten)

10

3/20/2012

6

Kepentingan Sub Kepentingan

Kawasan Agropolitan/Minapolitan

Kawasan Industri

Kawasan PariwisataPertumbuhan

Ekonomi

TIPOLOGI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Kawasan Rawan Konflik Sosial

Kawasan Adat Tertentu dan WarisanBudaya

Pendayagunaan SDAdan/atau

Kawasan Teknologi Tinggi

Sosial dan Budaya

KTM

Kawasan Hutan Lindung Kabupaten

Kawasan Rawan Bencana Alam

/Teknologi Tinggi Kawasan Sumber Daya Alam

Fungsi dan DayaDukung Lingkungan

Hidup

11

Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhanekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memilikipotensi sebagai berikut : Potensi ekonomi cepat tumbuh , misalnya kawasan perkotaan Sektor unggulan yang dapat menggerakan sektor ekonomi misalnya

Kriteria Penetapan Kawasan Strategis KabupatenSudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi (Pasal 48,PPNo.15/2010)

Sektor unggulan yang dapat menggerakan sektor ekonomi, misalnyakawasan pariwisata di Puncak, Kab. Cianjur , Jawa Barat

Potensi ekspor. Dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi jaringan

prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatanekonomi

Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan, seperti Kawasan MIFFE di KabupatenMerauke , Papua

Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalamrangka mewujudkan ketahanan energi

12

3/20/2012

7

Kriteria Penetapan Kawasan Strategis KabupatenSudut Kepentingan Sosial DanBudaya (Pasal 49,PPNo.15/2010)

o Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya,misalnya kawasan perdesaan di Baduy, Kab.Banten ,Jawa Barat

o prioritas peningkatan sosial budayah dili d i d dil iko aset yang harus dilindungi dan dilestarikan

o tempat perlindungan peninggalan budaya. Contoh : CandiBorobudur di Muntilan, Jateng

o tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragamanbudaya, atau

o tempat yang memiliki kerawananan terhadap konflik sosial . Misalnyap y g p y; Kecamatan Tentena, Kab. Poso

13

Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut KepentinganPendayagunaan SDADan/Atau Teknologi Tinggi (Pasal 50,PPNo.15/2010)

Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber dayaalam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, sertatenaga atom dan nuklir

Sumber daya alam strategis Fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi

kedirgantaraan Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir, atau Fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologiFungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi

kedirgantaraan teknologi tinggi strategis Misalnya : tempatpeluncuran satelit di Pameungpeuk, Kab. Garut

14

3/20/2012

8

Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Fungsi DanDaya Dukung Lingkungan Hidup (Pasal 51,PPNo.15/2010)

Tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/ataufauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungidan / atau dilestarikan.

Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yangsetiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup Kawasan rawan bencana alam. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyaidampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

15

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten(Pasal 52,PPNo.15/2010)

1) Kriteria nilai strategis untuk kawasan strategis nasional, kawasanstrategis provinsi, kawasan strategis kabupaten/kota ditentukanberdasarkan aspek eksternalitas akuntabilitas dan efesiensi dalamberdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dalampenanganan kawasan.

2) Kawasan strategis nasional dapat ditetapkan sebagai kawasanstrategis provinsi dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota.

3) Kawasan strategis provinsi dapat ditetapkan sebagai kawasanstrategis kabupaten/kota.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria nilai strategis sebagaimana

16

) j g g gdimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

3/20/2012

9

Tujuan Penataan Ruang Kawasan StrategisKabupatenKETENTUAN TEKNIS KETENTUAN TEKNIS

MUATAN

RENCANA TATA RUANG

KAWASAN STRATEGIS

KABUPATEN

Kebijakan Penataan Ruang KawasanStrategis KabupatenStrategi Penataan Ruang Kawasan StrategiskabupatenRencana Struktur Ruang Kawasan StrategisKabupatenRencana Pola Ruang Kawasan StrategisKabupaten

17

TUJUAN DIBENTUKNYAKAWASANSTRATEGISKABUPATENKawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi (KSK-PE)

Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Kepentingan Sosial dan Budaya (KSK-SB)

1. Mengatur potensi komoditi yang akan dijadikan komoditi unggulan;

2. Mengatur investasi secara terpadu dalam suatu KSK-PE yang mempunyai kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi;

1. Melindungi dan melestarikan warisan budaya dan/atau pengembangan dan pelestarian adat istiadat tertentu;

2. Meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat setempat;

3. Mengatur kelembagaan pengelola KSK-SB

Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi (KSKSDA)

Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (KSKLH)

3. Meningkatkan produksi pangan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan; atau

4. Mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

5. Mengatur lembaga pengelola KSK-PE.

1 Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dalam rangka 1 Meningkatkan kualitas dan pelestraian lingkungan;1. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dalam rangka pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan;

2. Mencegah dampak negatif dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan SDA di dalam KSKPSDA;

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;

4. Mengelola sumber daya alam strategis secara terencana dengan tetap memperhatikan linkungan hidup;

5. Mengatur kelembagaan pengelola KSKSDA.

1. Meningkatkan kualitas dan pelestraian lingkungan;2. Mengatur keterpaduan pembangunan di sekitar kawasan

hutan lindung dan konservasi keanekaragaman hayati.3. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;4. Melindungi ekosistem, flora, dan/atau fauna yang

hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

5. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air berpeluang menimbulkan kerugian;

6. Mengatur kelembagaan pengelola KSKLH

18

3/20/2012

10

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang KSK;

Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTR KSK; dan

FUNGSI

Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTR KSK; dan

Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK

Perumusan Tujuan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Berdasarkan : Dengan Kriteria :

Visi, misi, dan rencana pembangunan jangka

panjang daerah;

Tujuan RTRW Kabupateni

karakteristik tata ruang KSK;

Isu strategis tata ruang KSK; dan

Kondisi objektif yang diinginkan.

Tidak bertentangan dengan tujuan penataan

ruang kabupaten;

Jelas dan dapat dicapai dalam jangka waktu

perencanaan; dan

Tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

19

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

FUNGSI

Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang KSK;

Sebagai dasar untuk merumuskan konsep pengembangan KSK, antara lain struktur

Perumusan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

dan pola ruang KSKP;

Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTR KSK; dan

sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK.

Berdasarkan : Dengan Kriteria :

Tujuan penataan ruang KSK; Karakteristik tata ruang KSK;kapasitas sumber daya KSK dalam mewujudkan Tujuan penataan ruangnya; Karakteristik pasar;Aspirasi kabupaten/kota yang berada di wilayahnya; danKetentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada KSK bersangkutan;Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada KSK bersangkutan;Mampu menjawab isu-isu strategis tata ruang baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; Memliki kelembagaan KSK; danTidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 20

3/20/2012

11

Strategi Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

FUNGSI

Sebagai arahan untuk penyusunan konsep pengembangan KSK, seperti : rencana

struktur ruang, dan rencana pola ruang,

Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTR KSK;

Perumusan Strategi Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTR KSK;

dan

Sebagai arahan dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten.

Berdasarkan : Dengan Kriteria : Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan

Kebijakan penataan ruang KSK;

Kapasitas sumber daya dan persoalan yang

dihadapi;

Karakteristik pasar; dan

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi dan kabupaten;Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada KSK bersangkutan;Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang KSK; danTidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

21

Rencana Struktur Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (1)

FUNGSI

Untuk mewadahi struktur ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam

rencana struktur ruang RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota;

Sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan KSK yang memberikan layanan bagi

a. PKN yang berada di KSK;b. PKW yang berada di KSK;c. PKSN yang berada di KSK;

Pusat pertumbuhan kawasan strategiskabupaten , yang dapat terdiri atas:

Perumusan Rencana Struktur Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Berdasarkan :

Sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan KSK yang memberikan layanan bagi

wilayah internal kabupaten

Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana dalam wilayah

kabupaten/kota yang juga menunjang keterkaitan pusat kabupaten/kota pada

wilayah provinsi.

d. PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi; dan

e. Pusat kegiatan yang hirarkinya di bawah PKL ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan :

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi;

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;

Kedudukan kabupaten dalam wilayah yang lebih luas; dan

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 22

3/20/2012

12

Rencana Struktur Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (2)

Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan provinsi serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;

Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;

Kriteria Rencana Struktur Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah

kabupaten

Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat

yang terdiri atas: PKN, PKW, dan PKSN yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;

Memuat penetapan PKL; dan

Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling

terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.

Dapat memuat pusat-pusat kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:a. pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN (dengan notasi PKNp);b. pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW (dengan notasi PKWp);c pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKNp hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus PKW;c. pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKNp hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus PKW;d. pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya kota-kota yang memenuhi persyaratan PKL; dane. pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis

provinsi dan mengindikasikan program pembangunannya ke dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannyadapat didorong untuk memenuhi kriteria PKN atau PKW.

Pusat permukiman di dalam kawasan perkotaan metropolitan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai PKN dapatditetapkan menjadi PKL dalam sistem pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah kabupaten sesuai dengan fungsiyang diemban dalam skala kabupaten;Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasaranautama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

23

Rencana Struktur Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (3)

Struktur Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Sistem Prasarana Utama Sistem Prasarana Lainnya

Darat Laut Udara

JARINGAN JALAN Jaringan jalan

nasional yang ada & yang menjadi kewenangan kabupaten

Terminal tipe A dan B dalam wilayah kabupaten

JARINGAN KA

PELABUHAN Internasional hub Internasional Nasional Regional Lokal

PELABUHAN

BANDAR UDARA yang telah ditetapkan dalam RTRWN

BANDAR UDARA khusus yang berada di wilayah kabupaten

RUANG UDARA

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Pembangkit listrik di wilayah kabupaten Pipa minyak dan gas bumi Sistem prasarana listrik : jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi

(SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di wilayah kabupaten

Rencana Sistem Jaringan TelekomunikasiJaringan terestrial dan jaringan satelit

Rencana Sistem Jaringan SDA Jaringan SDA lintas negara dan lintas provinsi untuk mendukung air baku

pertanian Jaringan SDA untuk kebutuhan air baku industri

Jalur KA umum Jalur KA khusus Stasiun KA besar Stasiun KA sedang

JARINGAN SDP Alur pelayaran dan

lintas penyeberangan di wilayah kabupaten

Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan di wilayah kabupaten

PELABUHAN KHUSUS

RUANG UDARA untuk penerbangan :

Di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara

Di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan

Ditetapkan sebagai jalur penerbangan

Jaringan SDA untuk kebutuhan air baku industri Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum Sistem pengendalian banjir di wil kabupaten dan/atau lintas wilayah kabupaten

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya yang disesuaikandengan kebutuhan pengembangan kabupaten

Pemetaan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

24

3/20/2012

13

Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (1)

FUNGSI

Untuk mewadahi pola ruang kawasan yang tidak bisaterakomodasi dalam rencana pola ruang RTRW provinsi Kebijakan dan strategi penataan ruang KSK yang

PERUMUSAN BERDASARKAN

dan RTRW kabupaten/kota;

Sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagiberbagai kegiatan strategis untuk pertumbuhan ekonomi,sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan, sertakawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam KSK;

Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangkamenengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan

Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruangskala besar, sedang dan kecil oleh pemerintah daerah

memperhatikan kebijakan dan strategi penataan

ruang wilayah nasional, provinsi dan

kabupaten/kota;

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

KSK;

Kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan

budi daya sesuai kebutuhan aktivitas untuk

menunjang KSK dan kawasan lindung yang skala besar, sedang dan kecil oleh pemerintah daerahkabupaten.

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosialekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungandalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyaipengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupatenbersangkutan; dan

Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasanstrategis kabupaten.

disesuaikan dengan hasil analisis

programming/aktivitas yang dibutuhkan; dan

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

25

Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (2)

DIRUMUSKAN DENGAN KRITERIA

Harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP, dan RTR

Kabupaten/Kota;

Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di KSK

bersangkutan;

Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan kabupaten/kota yang berbatasan;

mengacu pada klasifikasi pola ruang KSK yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya

26

3/20/2012

14

Masa Berlaku Rencana TataRuangKawasan Strategis Kabupaten (RTRKSK)

RTR KSK berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan masaberlaku RTRW Kabupaten. RTRKSK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.Peninjauan kembali RTRKSK dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika:o Terjadi perubahan RTRW Kabupaten terkait dengan perubahan kebijakan danstrategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah; dan

o Terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secaramendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaranwilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan, dimana RTRWKabupaten juga perlu ditinjau kembali. Peninjauan RTRKSK dalam kasus ini tetapharus memperhatikan RTRW Kabupaten.

Peninjauan kembali dan revisi RTRKSK dilakukan bukan untuk pemutihan terhadappenyimpangan pemanfaatan ruang.

27

Muatan Rencana TataRuangKawasan Strategis Kabupaten

o Tujuan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupateno Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupateno Strategi Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupateno Rencana Rinci Struktur Ruango Rencana Rinci Struktur Ruango Rencana Rinci Pola Ruango Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Strategis

Kabupateno Rencana Pemanfaatan Ruango Ketentuan Pengendalian Ruangg g

28

3/20/2012

15

ProsedurPenyusunanRencanaTataRuangKawasanStrategisKabupaten(Pasal57Ayat1,PPNo.15/2010)

Prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan StrategisKabupaten/kota meliputi :o Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategiso Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis

kabupaten/kotao Pelibatan peran masyarakat pada tingkat kabupaten/kotadalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategiskabupaten/kota.

o Pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasanstrategis kabupaten /kota olehpemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

29

ProsesPenyusunan RDTRKabupaten (Pasal 57ayat 2,PPNo.15/2010)Persiapanpenyusunano PenyusunanKerangkaAcuanKerja(KAK);o Metodologiyangdigunakan;o Penganggarankegiatanpenyusunanrencanatataruangkawasanstrategiskabupaten/kota.P l d t li dikit li tiPengumpulandata palingsedikit meliputi:o Datawilayahadministrasi;o Datafisiografis;o Datakependudukan;o Dataekonomidankeuangan;o Dataketersediaanprasaranadansarana;o Datadatapenggunaanlahan;o dataperuntukanruangp go Datakhusus/spesifikterkaitdansesuaidengantemapengembangankawasanstrategiskabupateno Petadasarrupabumidanpetatematikyangdibutuhkan,

30

3/20/2012

16

Lanjutan .

Pengolahan DataPengolahan data dan analisa. Paling sedikit harus menyertakan teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilkinya

Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus (Pasal 57 ayat 2d, PP No. 15/2010): o mengacu pada :

a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;danb. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

o Memperhatikan :a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan strategis kabupaten/kota

atau dimana kawasan strategis kabupaten/kota terletak.b. rencana pembangunan jangka panjang provinsi.c. rencana pembangunan jangka menengah provinsi.d. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten e. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten

31

p g j g g po Merumuskan :

a. tujuan, kebijakan, dan strategis pengembangan kawasan strategis kabupatenb. konsep pengembangan kawasan strategis kabupaten

Pelibatan Peran SertaMasyarakat

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR kabupatendilakukan pada tahapan:a. Pada tahap persiapan, pemerintah telah melibatkan

masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenaiinformasi penataan ruang.

b. Pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat/organisasimasyarakat akan lebih aktif dilibatkan

c. Penyampaian Informasi/Masukan melalui Media yangdigunakan

d. Pada tahap perumusan konsepsi RTR KSK, masyarakatterlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi duaarah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik,workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arahlainnya. Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalampenyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalampenyusunan RTR-KSK dapat memanfaatkanpenyusunan RTR KSK dapat memanfaatkanlembaga/forum yang telah ada.

e. Asosiasi profesi terkait dengan penataan ruang sertaperguruan tinggi dapat dilibatkan dalam setiap tahapanpenyusunan RTR-KSK

.

32

3/20/2012

17

Pembahasan Rancangan Rencana DetailTataRuang Kabupaten

Pembahasan raperda ini dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik legislatifmaupun eksekutif. Masyarakat, asosiasi profesi terkait dengan tata ruang dan perguruantinggi dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahanterhadap raperda tentang RDTR kabupaten melalui: Media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);

W b it i l b i t h b k RDTR Website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RDTRkabupaten;

Surat terbuka di media massa; Kelompok kerja (working group/public advisory group); dan/atau Diskusi/temu warga (public hearings/meetings), konsultasi publik, workshops,

charrettes, seminar, konferensi, dan panel.

33

Penetapan DanJangka Waktu Penyusunan RDTRKabupaten

34

3/20/2012

18

RDTR ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Dalam pasal 15 ayat(2) UU 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunanPeraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah Dalampenetapannya, maka dibutuhkan tiga buah dokumen, yaitu:

Kelengkapan Materi Untuk Penetapan RTRKSK

o naskah Teknis (Laporan RTR KSK baik untuk kawasanperkotaan, perdesaan, agropolitan/minapolitan maupunkawasan strategis kabupaten);

o naskah Akademik;o naskah Raperda.

Naskah Akademis merupakan pertanggungjawaban secara akademikmengenai perancangan suatu peraturan perundangundangan yang mengkajisecara mendalam dasardasar yuridis, sosiologis, dan fisolofis didahuluidengan penelitianpenelitiandan kajiankajian secara ilmiah menyangkut halyang akan diatur dalam suatu peraturan perundangundangan.

35

Prosedur Penetapan (Pasal 58,PPNo.15/2010)

Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota meliputi:

Pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruangkawasan strategis kabupaten/kota dari bupati/walikota kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/kota;

Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tataruang kawasan strategis kabupaten kota kepada Menteri untuk memperolehpersetujuan substansi dengan disertai rekomendasi Gubernur;

Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencanatata ruang kawassan strategis kabupaten/kota antara bupati/walikota dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang didasarkan pada persetujuansubstansi dari Menteri;

Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tataruang kawasan strategis kabupaten/kota kepada Gubernur untuk dievaluasi; dan,

Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruangkawasan strategis kabupaten/kota oleh Bupati/walikota.

Persetujuan substansi terhadap rencangan peraturan daerah kabupaten/kota tentangkawasan strategis kabupaten/kota dapat didekonstrasikan kepada gubernur

36

3/20/2012

19

TataCaraPembahasan Raperda Atas Prakarasa Pemerintah DaerahMenurutPeraturan Pemerintah No.25Tahun 2004

37

Contoh Peta Kawasan Strategis Kabupaten Jembrana,Provinsi Bali

38

3/20/2012

20

Contoh Peta Kawasan Strategis Kabupaten Konawe Selatan,Prov.Sultra

39

Contoh :Kawasan Strategis Kab.Landak

Kawasan Strategis Nasional(KSN)

Kawasan Strategis Kabupaten(KSK):(KSN):

KAPETKhatulistiwa Kawasan Strategis Provinsi

(KSP): KIMandor Kaw.Perkotaan Ngabang

(KSK): Kawasan Agropolitan (KUAT)

Sompak Komplek,dan SebanagkiKomplek

Kawasan Perkotaan Karangan,Darit,Pahauman

Kawasan cepat tumbuh di Kec.AirBesar

Kawasan Cagar Alam Mandor

40

g g Kaw.Pertambangan Bauksit

Landak Kaw.Niyut Penrissen Kaw.Agropolitan Senakin

Komplek

3/20/2012

21

41

3/20/2012

22

Sekian dan Terima Kasih

43