ARIEF AINUL YAQINSTANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM

Disampaikan dalam kegiatan diskusi dengan KPUJakarta, 28 Agustus 2014

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiDasar Kewenangan/ Dasar Hukum:Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 14 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas Komisi Informasi adalah menetapkan standar layanan informasi publik; danPasal 26 ayat (2) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa salah satu tugas Komisi Informasi Pusat ialah menetapkan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Rati Detre (Latar Belakang Pembentukan)Pemilihan Umum merupakan satu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga kebutuhan dan nilai guna informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut sangat ditentukan oleh waktu yang terbatas itu. Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen hukum yang dapat menanggulangi kekhasan dan karakteristik waktu penyelenggaraan Pemilu yang demikian itu, salah satunya dengan cara mempercepat (akselerasi) proses layanan informasi Pemillu di Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan proses penyelesaian sengketanya di Komisi Informasi.

PERATURAN KI NO.1 TAHUN 2014STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BATANG TUBUH

Bab I Ketentuan UmumBab IIInformasi PemiluBab IIITata Cara Permohonan Informasi PemiluBab IVKeberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi PemiluBab VKetentuan PenutupPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum

Ketentuan Umum (Pengertian-Pengertian Penting)

Ruang Lingkup Informasi PemiluPasal 2

Alur dan Jangka Waktu Layanan Informasi PemiluKEBERATAN 2 hari

Apa Kekhususan/Perbedaan Perki 1/2014 dengan SLIP dan PPSIP yang biasa ???

*