Bahan Presentasi BPJS Kesehatan (FRAUD)
-
Upload
arief-yustiawan -
Category
Documents
-
view
304 -
download
23
description
Transcript of Bahan Presentasi BPJS Kesehatan (FRAUD)
Dr. MIA AMIATI, SH. MH
PENCEGAHAN INEFISIENSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
DAN KETAATAN PADA ATURAN
O L E H
ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
SEMARANG , DESEMBER 2 0 1 4 .1
PerkembanganSistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
2
Perubahan di awal tahun 2005
Model Subsidi Langsung Model Melalui mekanisme Asuransi:
RumahSakit
RumahSakit& org/pelkes
masyarakat
masyarakat
Pemerintah sebagai
Pembayar
Pemerintah sebagai
Pembayar
Asuransi Kesehatan
Sistem Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan peserta: Jamkesmas Askes, Jamsostek, TNI/Polri
dan sebagian BUMN: PBI dan Non PBI
Asuransi Kesehatan
(BPJS Kesehatan)
3
4
Memahami fraud guna mencegah inefisiensi biaya
pelayanan kesehatan dan meningkatkan ketaatan pada
aturan
PENGERTIAN FRAUD
“sebagai suatu bentuk upaya yang secara sengaja
dilakukan dengan menciptakan suatu manfaat yang
tidak seharusnya dinikmati baik oleh individu atau
institusi dan dapat merugikan pihak lain”.
“Health care fraud is an intentional deception or
misrepresentation that the individual or entity
makes knowing that the misrepresentation could
result in some unauthorized benefit to the
individual, or the entity or to some other party.”
Memahami Fraud
5
• Fraud dalam bidang kesehatan adalah segala bentuk kecurangan dan ketidakwajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang (jauh) melampaui keuntungan yg diperoleh dari praktek normal
• Di Indonesia, dalam sistem Jamkesmas sudah ada gejala Fraud walaupun belum ada perkara yg bisa dibuktikan
• Dengan berlakunya BPJS maka potensi terjadinya Fraud akan semakin meningkat. Ketidaksepahaman antara BPJS dan pemberi pelayanan kesehatan memungkinkan terjadinya Fraud
6
PERISTILAHAN• Menurut W.J.S Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Kecurangan memiliki arti tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil dan
keculasan.
Dalam “Black’s Law Dictionary”, Fraud
adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untk
tujuan mendaparkan sesuatu yg bernilai atas kerugian orang lain atau
mendapatkannya dengan membelokkan hukum atau kesalahan reprentasi
suatu fakta, baik dg kata maupun tindakan .
•
*7
Definisi Fraud
• Fraud adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain
• Upaya Penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
• Definisi fraud bervariasi tergantung legal jurisdiction.
8
Pihak-pihak Berpotensi MelakukanFraud Pelayanan Kesehatan
9
10
FRAUD DI RUMAH SAKIT PADA ERA JKN
1. Penagihan untuk layanan yang tidak diberikan2. Melakukan layanan medis yang tidak perlu semata-
mata untuk memperoleh pembayaran asuransi.3. Mengubah formulir klaim, dokumentasi medis, dll
untuk mendapat pembayaran lebih tinggi.4. Gandakan penagihan (disengaja).5. Unbundling6. Upcoding (penagihan untuk layanan yang biaya lebih).7. Meminta, menawarkan, atau menerima kickback
untuk rujukan pasien dalam pertukaran untuk layanan lain.
Fraud oleh Provider (1)• UPCODING memasukan klaim penagihan atas dasar kode yang tidak akurat, yaitu
diagnosa atau prosedur yang lebih kompleks atau lebih banyak menggunakan
sumberdayanya, sehingga menghasilkan nilai klaim lebih tinggi dari yang seharusnya.
• CLONING menggunakan sistem rekam medis elektronik dan membuat model
spesifikasi profil pasien yang terbentuk secara otomatis dengan mengkopi profil pasien
lain dengan gejala serupa untuk menampilkan kesan bahwa semua pasien dilakukan
pemeriksaan lengkap.
• PHANTOM BILLING tagihan untuk layanan yang tidak pernah diberikan.
• INFLATED BILLS menaikkan tagihan global untuk prosedur dan perawatan yang
digunakan pasien khususnya untuk alat implant dan obat-obatan.
• SERVICE UNBUILDING OR FRAGMENTATION menagihkan beberapa prosedur
secara terpisah yang seharusnya dapat ditagihkan bersama dalam bentuk paket
pelayanan, untuk mendapatkan nilai klaim lebih besar pada satu episode perawatanpasien.
11
Fraud oleh Provider (2)• SELF-REFERRAL penyeldia layanan kesehatan yang merujuk kepada dirinya sendiri atau
rekan kerjanya untuk memberikan layanan, umumnya disertai insentif uang atau komisi.
• REPEAT BILLING Menagihkan lebih dari satu kali untuk prosedur, obat-obatan dan alkes yang sama padahal hanya diberikan satu kali.
• LENGTH OF STAY menagihkan biaya perawatan pada saat pasien tidak berada di rumah sakit atau menaikkan jumlah hari rawat untuk meningkatkan nilai klaim.
• TYPE OF ROOM CHANGER Menagihkan biaya perawatan untuk ruangan yang kelas perawatannya lebih tinggi daripada yang sebenarnya digunakan pasien.
• TIME IN OR Menagihkan prosedur menggunakan waktu rata-rata maksimal operasi, bukan durasi operasi yang sebenarnya. Khususnya jika durasi operasi tersebut lebih singkat dari pada reratanya.
12
Fraud oleh Provider (3)
• KEYSTROKE MISKTAKE kesalahan dalam mengetikkan kode diagnosa dan atau prosedur, yang dapat mengakibatkan klaim lebih besar atau lebih kecil.
• CANCELLED SERVICES Penagihan terhadap obat, prosedur atau layanan yang sebelumnya sudah direncanakan namun kemudian dibatalkan.
• NO MEDICAL VALUE penagihan untuk layanan yang tidak meningkatkan
derajat kesembuhan pasien atau malah memperparah kondisi pasien.
Khususnya yang tidak disertai bukti efikasi secara ilmiah.
• STANDARD OF CARE penagihan layanan yang tidak sesuai standar kualitas dan keselamatan pasien yang berlaku.
• UNNECESSARY TREATMENT Penagihan atas pemeriksaan atau terapi yang tidak terindikasi untuk pasien.
13
FRAUD OLEH PESERTA
• Membuat pernyataan palsu tentang eligibilitas
• Membuat pernyataan palsu dalam pengajuan klaim
• Mengajukan klaim dengan bukti pendukung yang palsu
14
FRAUD OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
• Memanipulasi manfaat yang seharusnya didapatkan peserta tetapi tidak diberikan
• Mengurangi benefit
15
Kerugian yangterjadi:
• BPJS membayarkan claim lebih besar dari yang seharusnya
• RS dapat menerima pembayaran yang menguntungkan dari Kecurangan ini
• Dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
• menimbulkan preseden buruk.• Rumah Sakit yang melakukan, tidak
terdeteksi, dan tidak ditindak akan menjadi contoh yang buruk.
• Tanpa pencegahan dan penindakan : Kerugian akibat Fraud bertambah besar, sehingga dapat menimbulMerupakan tindakan yang dapat kan kerugian keuangan Negara.
16
17
PENYEBAB FRAUD DI RUMAH SAKIT
Ketidaktahuan tentang Fraud Adanya peluang Perbedaan harga INA CBGs dengan tarif Fee
for Service tinggi Tak ada/belum ada sanksi Gaji kecil Tak ada kontrol internal terhadap Fraud Rumah Sakit tak/belum ada sisten/upaya
mencegah Fraud
KERUGIAN AKIBAT FRAUD
i. Tanpa adanya pencegahan dikhawatirkan Fraud akan menjadi budaya kerja tenaga kesehatan dan Manager Rumah Sakit yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
ii. Perlu penanganan secara khusus oleh Aparat penegak Hukum untuk mengungkap kasus Fraud agar dapat menjadi shock therapy dan dapat meminimalisir timbulnya kerugian keuangan negara
18
Prediksi Premi BPJS 2014: sekitar 38,5 T• Kepesertaan: Jamkesmas Askes, Jamsostek, TNI, POLRI, dan
sebagian BUMN.• PBI dan Non-PBI.
“Resiko kerugian akibat Fraud sangat besar jika estimasi Premi BPJS 2014 sekitar 38,5 T, dengan estimasi besaran angka Fraud 5 %, maka jumlah kerugian akan mencapai 1,8 T”
19
• Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesiaterkonsentrasi di daerah maju, terutamayang mempunyai teknologi tinggi;
• Fraud akan menyedot dana BPJS, dan lebihsering dilakukan oleh RS-RS serta oknumdokter di Jawa karenakesempatan;
masalah jumlah dan
• Fraud akan memperburuk keseimbanganpembiayaandan maju.
kesehatan antara daerah sulit
20
Mengapa perlu Hukum yang mengatur
• Perlunya pengawasan thd kegiatan yg memiliki intensitas terjadinya Fraud yg cukup tinggi pada masing2 aspek
• Agar perilaku buruk manusia tidak terjadi
• Ada pencegahan dan ada penindakan berupa tindakan hukum
• Mengatur berbagai hal terkait fraud dalam konteks pidana dan perdata
21
22
BILA ADA TUDUHAN FRAUD DI RS OLEH PENEGAK HUKUM
APAKAH FRAUD BY SYSTEM
APAKAH RS SUDAH ADA SYSTEM PENCEGAHAN FRAUD
23
BILA ..................... Belum ada Sistem anti Fraud Belum ada kebijakan dan prosedur untuk
mencegah dan melarang Fraud serta upaya sosialisasi
Belum ada sistem pengawasan dan monitoring Fraud
TUDUHAN FRAUD BISA MENGARAH KEPADA DIREKTUR Fraud by system
24
RS YANG RAWAN TUDUHAN FRAUD
Sistem pencegahan Fraud belum ada Di RS banyak yang belum paham apa itu Fraud Perilaku staf dalam menulis rekam medis, data
tak lengkap, illegible hand writing Dokumentasi salah Perilaku menulis RM masih jelek IT tidak mendukung Banyak Dokter tidak paham Fraud
25
M A S A L A H
Pedoman tentang Fraud dari pemerintah belum ada
Beberapa tarif INA CBGs masih rendah...dijadikan alasan upcoding : tanpa sengaja, dengan alasan supaya tak rugi
Verifikator BPJS bagaimana memperkecil tagihan, seharusnya mencegah Fraud
26
M A S A L A HRS : Belum ada kebijakan dan preosedur anti Fraud Direktur belum paham Fraud RS tak punya verifikator sendiri Melakukan Fraud seperti mendapatkan penemuan
hebat.
STAF MEDIS : Belum paham Fraud Perilaku menulis rekam medis : illegible hand writing, tak
lengkap Bekerja tak sesuai PPK, memberikan pengobatan
berdasarkan sponsor
STAF RM/CODER Belum paham Fraud Memberikan code secara sembarangan
Perlakuan Fraud
• Dapat diperlakukan
(kriminal)
• Dalam keadaan lain
sebagai kejahatan
dapat dianggap sebagai
tindakan melawan hukum (Perdata)
27
Aspek Hukum Pidana
- Pidana Umum Penipuan
- Pidana Khusus Terjadi Kerugian Keuangan
Negara (Korupsi)
28
Penipuan dari Aspek Hukum Pidana Umum
• unsur subjektifnya adalah terdiri atas :
1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”,“yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan
sebagainya; dan
2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskaneksplisit / tertulis
tidak.dalam perumusan pasal maupun
*29
30
PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN
“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”
31
UU RUMAH SAKIT Pasal 13 (3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus
bekerja sesuai dengan : Standar profesi Standar pelayanan rumah sakit Standar prosedur operasional yang berlaku Etika profesi Menghormati hak pasien, dan Mengutamakan keselamatan pasien
UU Rumah Sakit Pasal 32, Hak Pasienq. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana
UU PRAKTIK KEDOKTERAN PASAL 51Dokter atau dokter gigi wajib melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban a) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar preofesi dab standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
32
UU PRAKTIK KEDOKTERAN PASAL 44(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan
praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan
(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 1438/MENKES/PER/IX/2010 TENTANG STANDAR
PELAYANAN KEDOKTERAN
33
PERMENKES 1438/2010TENTANG STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN (SPK)1. TK. NASIONAL : PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN
KEDOKTERAN (PNPK)
2. TK. RUMAH SAKIT : STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL : berupa Panduan Praktik Klinik (PPK) yang dapat diikuti dengan : Clinical Pathway, Algoritma, Protokol, Standing order, Prosedur
34
TIGA UPAYA PENCEGAHAN FRAUD
Membangun individu yang didalamnya terdapat trust and openness, mencegah benturan kepentingan, confidential disclosure agreement dan corporate security contract
Membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi standarisasi kerja, aktifitas control dan sistem reward and recognition
Membangun sistem monitoring yang di dalamnya terkandung control self assessment, internal auditor dan eksternal auditor
35
LANGKAH MENCEGAH FRAUD DI RS
Buat panduan pencegahan Fraud di RS Buat panduan praktik klinik disertai clinical pathway
untuk masing-masing diagnosis, lakukan audit medis dan klinis
Edukasi semua pihak terkait SPI, dokter, perawat, coder dll
Buat edaran larangan Fraud Sebelum claim dilakukan verifikasi internal oleh SPI Membuat komitmen antara RS dan BPJS bila ada over
payment, apa langkah-langkah yang harus dilakukan bersama, dan bila ada persangkaan Fraud diklarifikasi ke RS.
Dalam hukum positif yg berlaku di Indonesia, dari suatu hubungan Perdata dapat bergeser menjadi suatu perbuatan pidana jika dapat dikategorikan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan Hal ini sebagaimana diatur kaidah dalam YurisprudensiMahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli1990 yang menyebutkan:“Unsur
adalah oleh si
pokok delict penipuan (ex: Pasal 378 KUHP)terletak pada cara/upaya yang telah digunakanpelaku delict untuk menggerakkan orang lain
agar menyerahkan sesuatu barang.”
*36
Penyebab Korupsi, Mengapa?
Dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah. Berhubungan dengan Niat dan Perilaku. Dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan (bermewah mewahan).
Berhubungan dengan Niat dan Perilaku Korupsi: pertemuan antara niat dan kesempatan. Kesempatan tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan.
37
• Misrepresentation of material fact (adanya janji/petunjuk yang
palsu/menyesatkan mengenai suatu fakta penting)
• Intent (adanya kesengajaan)
• Trust (dilanggarnya kepercayaan)
• Victim (adanya pihak yang dikorbankan)
• Damage (berakibat kerusakan/kerugian)
Fraud merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi kepercayaan dan wewenang yang dimiliki; atau
Perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak wajar (BPK, 2012)
Unsur-unsur Fraud :
38
Terkait Kerugian Keuangan Negara
Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
39
Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam konteks
Fraud oleh Penyedia Layanan kesehatan :
1. Setiap orang;2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau
korporasi;3. menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena kedudukan4. merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara
40
41
DIREKTUR RS HARUS PAHAM DAN PEDULI FRAUD
NASIB DIREKTUR TERGANTUNG PEMAHAMAN DAN KEPEDULIANNYA
TERHADAP FRAUD DAN SISTEM ANTI FRAUD RS YANG DIBANGUNNYA
Siapa penegak hukum frauddalam pelayanan kesehatan?
Berdasarkan pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap rindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga oleh KUHAP ada aturan pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya Jo pasal 17 PP nomor 24 tahun 1983 maka jelas jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi. 42
*
Fraud dalam aspek Hukum Perdata• Suatu perkara perdata baru timbul apabila pihak yang
merasa dirugikan mengajukan gugatan. Kebenaran formil merupakan hal yang sangat dominan pada kasus perdata.
• Perbuatan curang atau Fraud dalam aspek Hukum Perdata dapat dipandang pada saat perbuatan itu diwujudkan dalam perikatan antara para pihak.
• Temuan yang mengandung unsur kerugian keuangan dan merupakan kasus perdata, pada umumnya lahir dari masalah- masalah yang bersumber pada perikatan yang tidak dipenuhi.
Pengertian perikatan lebih luas daripada perjanjian karena perikatan dapat timbul karena perjanjian atau karena
undang- undang.43
Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang
*
• Perikatan ini lahir bukan karena suatu perjanjian melainkan berdasar Undang-undang.
• Perikatan yang terjadi tidak karena perjanjian, dapat terjadi antara lain karena perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
• Gugatan kerugian harus dinyatakan dalam nilai moneter (rupiah).
44
UNSUR PASAL 1365 KUHPERDATA
a.
b.
Harus ada perbuatan melanggar hukum
Harus ada kerugian yang diderita (Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPerdata)
c. Harus ada hubungan yang kausal antara perbuatanmelanggar hukum dengan kerugian yang diderita, dan
Harus ada unsur kesalahan.d.
*45
*
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih orang atau lebih mengikatkan dirinya.
Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :
1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3.Suatu hal tertentu
4.Suatu causa yang halal46
Jika keempat unsur itu diatas terpenuhi, maka Pasal 1338
KUHPerdata menetapkan bahwa :
A. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para
pembuat.
B. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat keduabelah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
C. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*
47
Ringkasan
Aspek Hukum Pidana Aspek Hukum Perdata
• Fraud dalam layanan kesehatan dapat dilihat sebagai Penipuan dalam hal korbannya bukan negara.
• Fraud terkait kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi.
• Fraud dalam layanankesehatan dapat dilihatpengaturannya sebagaisuatu tindakan curang atauperbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugianpada pihak lain denganmengacu kepada Pasal 1365jo Pasal 1366 dan 1367KUHPerdata
*48
MENGATASI FRAUD
Peran dan tanggungjawab masing-masing pihak: Pemerintah:
1. menetapkan UU atau PP tentang fraud dan hukumannya
2. Menetapkan standar-standar dalam pelayanan kesehatan sehingga ada “ukuran”
3. Menetapkan badan yang bertanggun jawab dalam
4. monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya fraud
Peserta asuransi kesehatan:1. Melengkapi identitas dengan tepat termasuk
dalampengajuan klaim2. Meminta informasi tentang manfaat yang
menjadi haknya49
Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak:
Pemberi Pelayanan Kesehatan:1. Mempertahankan kepercayaan perusahaan
asuransi2. dengan pengajaun klaim yang benar.3. Mempertahankan kepercayaan peserta
dengan4. memberikan pelayanan bermutu sesuai
dengan haknya Perusahaan asuransi kesehatan:
1. Melakukan investigasi rutin terhadap klaim yang diajukan.
2. Melakukan konsultasi rutin dengan MAB tentang jenis tindakan dan terapi provider.
50
DASAR HUKUM
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI:“ Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RIPasal 30 ayat (2) I:“Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah”.
51
2. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 24 :1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
mem-punyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara
2) Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
52
53
KESIMPULANYang harus dilakukan Direktur RS adalah membangun sistem untuk mencegah Fraud dengan :1. Memahami Fraud : Sosialisasi dan Edukasi2. Membuat kebijakan dan prosedur untuk mencegah
Fraud3. Susun panduan praktik klinik Clinical Pathway,
Lakukan audit medis dan klinis4. Sosialisasi dan edukasi kebijakan dan prosedur anti
Fraud dengan segala bukti-buktinya5. Monitor kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur6. Bangun sistem pengawasan internal : Kepatuhan
terhadap kebijakan dan prosedur.
TERIMAKASIH
54