KONSEP DAN POKOK-POKOK PENGATURAN SUMBER DAYA AIRMENURUT UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

05 AGUSTUS 2008

Suharto Sarwan

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 1

OUTLINE PENDAHULUAN KERANGKA SUBSTANSI PENGATURAN PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SDA LINGKUP TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SDA WADAH KOORDINASI2

PENDAHULUAN

Air merupakan zat esensial yang dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan

3

A. KRISIS AIR SEBAGAI ISSUE GLOBALKrisis air beranjak menjadi Agenda Global Proses ini didorong oleh: - dampak krisis SDA terhadap kesehatan dan ketahanan pangan - dampak industrialisasi terhadap pengelolaan SDA - peningkatan intensitas dan sebaran wilayah bencana akibat daya rusak air - desakan kelompok masyarakat tentang transparansi dalam proses pengelolaan SDA - kekhawatiran terhadap keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air4

B. PERSOALAN SUMBER DAYA AIR YANG DIHADAPI

Sampah

Pencemaran

Banjir

Kependudukan

DAS Kritis

Kekeringan5

C. KONDISI SUMBER DAYA ALAM

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia >1% per th

Pangan, Perumahan, Energi, Produk Industri, Sanitasi, Limbah

AIR, Sumber Air, Lahan, Udara, SDA lainnya.

Memerlukan dukungan keandalan: Air dan sumber air; Infrastruktur serta; Kinerja pengelolaan yg baik.6

D. PERLUNYA PENGATURAN SUMBER DAYA AIRMENGAPA SUMBER DAYA AIR PERLU DIATUR?SISI KEBUTUHAN: 1. Jumlah penduduk makin meningkat. 2. Peningkatan aktivitas dan kebutuhan ekonomi serta sosial budaya. SISI KETERSEDIAAN: 1. Ketersediaan air relatif konstan. 2. Kualitas cenderung menurun.

Air dan sumber-sumber air perlu: DILINDUNGI DAN DIJAGA KELESTARIANNYA agar dapat DIDAYAGUNAKAN secara berkelanjutan7

KERANGKA SUBSTANSI PENGATURAN

8

A. LANDASAN PENGATURAN FILOSOFIS1. Sumber daya air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. 2. Air merupakan zat esensial yang dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dan juga merupakan SUMBER PENGHIDUPAN.

YURIDISLANDASAN PENGATURANPasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di-pergunakan untuk sebesar-besarnya kemak-muran rakyat .

TEKNIS1. Air merupakan sumber daya yg terbaharui. 2. Jumlahnya tetap, namun keterdapatannya tergantung kondisi alam lokal. 3. Air permukaan & Air Tanah saling berkaitan satu sama lain dalam siklus hidrologi. 4. Secara alami mengalir dinamis dari tempat tinggi ketempat yg lebih rendah. 9

B. KERANGKA PIKIR PERUBAHAN UU NO.11/1974LATAR BELAKANG UU No. 11/1974 telah mewarnai penyelenggaraan pengelolaan SDA untuk menunjang perikehidupan ekonomi & sosial masy., namun dalam perjalannnya terjadi perubahan yg memerlukan antisipasi dalam aturanUUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Tap MPR No. IV/MPR/1999 ttg GBHN VISI PENGELOLAAN SDA Terwujudnya kemanfaatan SDA bagi kesejahteraan seluruh rakyat LIMA MISI PENGELOLAAN SDA KONSERVASI sumber daya air. PENDAYAGUNAAN sumber daya air. PENGENDALIAN daya rusak air. PEMBERDAYAAN dan peningkatan

1. 2. 3. 4.

peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. 5. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data serta INFORMASI SDA

UU PENGGANTI Yg lebih: 1. Komprehensif 2. Antisipatif 3. Direktif 4. Koordinatif 5. Partisipatif

TUJUH ASAS PENGELOLAAN SDA: Kelestarian, Keseimbangan, Kemanfaatan Umum, Keterpaduan dan keserasian, Keadilan, Kemandirian, Transparansi dan akuntabilitas

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT10

UU NO. 11/ 1974BAB I BAB II BAB III PENGERTIAN FUNGSI HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG BAB IV PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS BAB V PEMBINAAN BAB VI PENGUSAHAAN BAB VII EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN BAB VIII PERLINDUNGAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP Total = 17 Pasal

UU NO. 7/ 2004 ttg SDABAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB III. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR BAB IV. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR BAB V. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR BAB VI. PERENCANAAN BAB VII. PELAKSANAAN KONSTRUKSI DAN O&P BAB VIII. SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR BAB IX. PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN BAB X. PEMBIAYAAN BAB XI. HAK, KEWAJIBAN & PERAN MASYARAKAT BAB XII. KOORDINASI BAB XIII. PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV. GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI BAB XV. PENYIDIKAN BAB XVI. KETENTUAN PIDANA BAB XVII. KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII. KETENTUAN PENUTUP Total = 100 Pasal11

PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

12

VISI

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yg berkelanjutan utk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Psl. 3

1. Konservasi SDA 2. Pendayagunaan SDA (Penatagunaan, Penyediaan, Penggunaan,Pengembangan, dan Pengusahaan)

MISI

3. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah 5. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi SDABab III, IV, V, VIII, IX

ASAS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kelestarian; Keseimbangan; Kemanfaatan umum; Keterpaduan dan keserasian; Keadilan; Kemandirian; dan Transparansi dan akuntabilitas.

Psl. 213

B. GARIS BESAR PEMBAGIAN WEWENANG & TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SDAPEMERINTAH PUSATPengelolaan SDA yang terletak pada Wil. Sungai: - Lintas Provinsi - Lintas Negara - Strategis NasionalPasal 14

PEMERINTAH PROVINSIPengelolaan SDA yang terletak pada Wil. Sungai: - Lintas Kab./Kota

PEMERINTAH KAB/KOTAPengelolaan SDA yang terletak pada Wil. Sungai: - dalam Kab./Kota.

Pasal 15

Pasal 16

Sebagian wewenang Pemerintah (Pusat) dalam pengelolaan SDA dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dg peraturan per-UU-an.(Pasal 18)14

Berbasis Wil Administrasi: KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN PROPINSI

Pasal 14, 15, 16

KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA

POLA RENCANA PROGRAM

Ps 11 ay 2, Ps 59 ay 3, Ps 62 ay 6

KEGIATAN Berbasis Wilayah Hidrologis (WilayahSungai)15

D. POLA PENGELOLAAN SDAPola Pengelolaan SDA(berbasis WS)Pasal 1 angka 8

KERANGKA DASAR dalam: Merencanakan, Melaksanakan, Memantau, dan Mengevaluasi

Kegiatan: KONSERVASI SDA PENDAYAGUNAAN SDA Pengendalian daya rusak air

Penetapan WS dilakukan oleh Presiden dg memperhatikan pertimbangan Dewan SDA Nasional. (pasal 13 ayat 2) Prinsip penyusunan Pola Pengelolaan SDA: (pasal 11 ayat 2 dan 4) 1) Keterpaduan antara air permukaan dan air tanah 2) Keseimbangan antara upaya Konservasi pendayagunaan Proses penyusunannya melibatkan peran masyarakat.(pasal 11 ayat 3)16

E. WILAYAH SUNGAI sbg Basis Wilayah Pengelolaan SDA

mengapa ?

Sifat alami air yg mengalir secara dinamis dari tempattempat tertentu ke tempat yg lebih rendah (bisa lintas wil. Kab/Kota, dan lintas Prop, bahkan lintas Negara) Keterdapatan air mengikuti siklus hidrologi; ada DAS/DPS yg secara alami kaya air dan ada pula DAS yg selalu kekurangan air. Air adalah karunia Tuhan, dan menjadi sumber kehidupan; karenanya setiap orang berhak mendapatkan air untuk kelangsungan hidupnya. Mencegah timbulnya konflik; sekaligus menempatkan air sebagai unsur pemersatu antar wilayah. Prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan.17

F. PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAIPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 (mengacu amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2004)

1 WS Lintas Negara 2 WS Lintas Provinsi 3 WS Strategis Nasional4 WS Lintas Kabupaten/ Kota, dalam Provinsi 5 WS Dalam Kabupaten / Kota Jumlah

5 27 3751 13 133

Sebelumnya wilayah daratan Indonesia terbagi kedalam 90 WS yang ditetapkan melalui Permen PU No. 39 Tahun 1989 (merupakan pelaksanaan amanat UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan)

18

LINGKUP TANGGUNG JAWAB Pengelolaan Sumber Daya Air

19

A. KONSERVASI SDA

Upaya/ Kegiatan1. Penetapan dan Pengelolaan Kawasan lindung Sumber Air 2. Perlindungan dan pelestarian Sumber Air 3. Pengawetan air 4. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian kualitas air.

Indikator KinerjaKelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA

20

B. PENDAYAGUNAAN SDA

Upaya/ Kegiatan 1. Mengatur menetapkan, dan memberi izin penggunaan SDA. 2. Penatagunaan SDA 3. Penyediaan SDA 4. Penggunaan SDA agar tertib, hemat dan bersih 5. Pengembangan SDA 6. Pengusahaan SDA secara menyeluruh di WS

Indikator Kinerja Terjaminnya hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Terpenuhinya kebutuhan pokok kehidupan masyarakat akan air secara adil. Efisiensi penggunaan air Meningkatnya kemanfaatan fungsi SDA guna memenuhi berbagai jenis kebutuhan air.

21

Rambu pengaturan mengenai Pengusahaan SDAKETENTUAN Syarat bagi pihak swasta untuk melaksanakan pengusahaan SDA Kewajiban pihak swasta dalam pelaksanaan pengusahaan SDA Kewajiban Pemerintah1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

UU No. 7/2004 ttg SDAIjin dari pemerintah (ps 45 ayat 3) Tidak boleh meliputi seluruh WS (ps 45 ayat 4). Berdasarkan rencana alokasi air. (ps 46 ayat 2) Melalui konsultasi publik (ps 47 ayat 4) Dilarang ditransfer keluar WS, kecuali SDA pada WS ybs surplus. (ps 48 ay 1) Memperhatikan fungsi sosial dan kelestariannya (ps 45 ayat 1) Wajib ikut serta melakukan konservasi dan meningkatkan kesejahteraan masy di sekitarnya. (ps 47ayat 3)

3. 1. 2.

Mendorong keikut sertaan UKM (ps 47 ayat 5) Pengawasan mutu layanan pengusaha (ps 47 ayat 1). Fasilitasi pengaduan masyarakat (ps 47 ayat 2)22

C. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR Upaya/Kegiatan 1. Pencegahan:1) upaya fisik/ struktur prasarana 2) upaya non struktur.

Indikator Kinerja Terkuranginya resiko yang timbul (jumlah korban jiwa dan harta benda) akibat daya rusak air. Akuntabilitas pengendalian daya rusak air.

2. Penanggulangan:1) kesiagaan, forecasting & warning

2) pemeliharaan darurat.3) mitigasi dan evakuasi

3.

Pemulihan:1) usulan penanganan 2) rehabilitasi lingkungan 3) rehabilitasi prasarana

23

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & SISTEM INFORMASI SDAUpaya/ Kegiatan 1. Pengelolaan dan penyediaan sistem informasi SDA 2. Menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan SDA secara terencana dan sistematis 3. Memfasilitasi perlindungan hak penemu, temuan ilmu pengetahuan, & inovasi teknologi bid SDA. 4. Memfasilitasi koordinasi PSDA. 5. Menyelenggarakan pengawasan terhadap seluruh proses & hasil pelaksanaan PSDA pd setiap WS. 6. Bertanggung jawab dalam O&P. 7. Bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan SDA yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Indikator Kinerja Jaringan inform. SDA dpt diakses oleh berbagai pihak yg berkepentingan dalam bidang SDA Informasi SDA yg akurat, benar, dan tepat. Meningkatnya kinerja PSDA

24

WADAH KOORDINASI

25

Untuk mengimplementasikan UU 7/2004 masih diperlukan serangkaian Peraturan Pemerintah dan turutannya. Sekurang-kurangnya diperlukan PP al. 1. PP ttg Irigasi 2. PP ttg Sistem Penyediaan Air Bersih 3. PP tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 4. PP tentang Sungai 5. PP tentang Waduk 6. PP tentang Air Tanah 7. PP tentang Pengusahaan SDA 8. PP tentang Kualitas Air 9. PP tentang Hak Guna Air. Note : 1,2,3, sudah terbit (No. 20/2006, No 16/2005, dan No 42/2008)

Berdasarkan Permen PU 11 A/M/2006 terdapat 69 WS yang menjadi kewenangan Pemerintah. Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut Menteri PU dengan Persetujuan Menpan telah membentuk 30 Balai Wilayah Sungai sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Ditjen SDA 30 BWS terdiri dari 11 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan 19 Balai Wilayah Sungai (BWS).

A. PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SDA

MENGAPA PERLU DIBENTUK WADAH KOORDINASI?1. 2. 3. Memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. Menyangkut kepentingan lintas sektor, dan pengguna air. Menyangkut kepentingan lintas wilayah administrasi.

4. Mengintegrasikan kepentingan berbagai: - Sektor - Wilayah administrasi pemerintahan - Masyarakat pengguna/pemilik kepentingan (stakeholders) 5. Mencegah timbulnya konflik; sekaligus menempatkan air sebagai unsur pemersatu antar wilayah.

B. KERANGKA KELEMBAGAAN PSDAMenteri Gubernur Bupati REGULATOR Walikota

Proyek Pem. DEVELOPER Invest Swasta

WADAH KOORDINASIBPDAS PJT OPERATOR BPSDA

User : Pertanian Perkotaa n Energi USER/PUBLIC Industri Perkebun Publik: Pakar LSM29

Tugas Pokok: menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi PSDA Beranggotakan unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yg seimbang atas dasar prinsip keterwakilan. Dibentuk di tingkat Nasional, dan tingkat Provinsi. Dapat dibentuk di tk. Kab/Kota, dan atau WS sesuai kebutuhan wilayah ybs. Hubungan kerja antarwadah koordinasi bersifat konsultatif dan koordinatif.30

1. A process which promotes the co-ordinated development and management of water, land and related resources in order to maximise the resultant economic and social welfare in equitable manner without compromising the sustainability of vital eco-system (GWP, 2000) 2. Co-ordinated management of resources in natural environmental (water, land, flora, fauna) based on RIVER BASIN as geographical unit, with objective of balancing man s needs with necessity of conserving resources to ensure their sustainability . IWRM is not dogmatic frameworks, but a flexible, common-sense approach to water management and development. (GWP-SEA, 2004). 3. Dengan interpretasi sederhana, IWRM dapat dimaknai sebagai:

proses MEMBANGUN KOMITMEN untuk MENYIKAPI SECARA KOLEKTIF darimana datangnya air, bagaimana memanfaatkannya, dan kemana perginya air .

1. Prinsip-prinsip IWRM dalam deklarasi Dublin menyatakan bahwa : a. Air tawar jumlahnya terbatas, peka dan penting untuk melanjutkan kehidupan, pembangunan dan lingkungan.Pengelolaan SDA memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mengkaitkan pembangunan sosial dan ekonomi dengan memelihara ekosisistim alam. b. Pembangunan dan pengelolaan SDA harus didasarkan pendekatan partisipatif, melibatkan pengguna, perencana dan pembuat kebijakan di semua tingkatan. c. Perempuan memainkan peran yang penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan serta perlindungan air. Pelibatan perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap tingkatan program SDA. d. Air mempunyai nilai ekonomis dalam semua persaingan penggunaannya.

1. UU 7/2004 sudah memuat prinsip-prinsip IWRM. a. Penempatan misi konservasi sejajar dengan misi pendayagunaan agar air tawar yang terbatas dapat terus mendukung kehidupan sekarang dan yang akan datang. b. Pendekatan partisipatif banyak norma yang dimuat dalam UU 7/2004 dan diatur secara khusus dalam Bab XI Hak, Kewajiban dan peran Masyarakat, termasuk di dalamnya pembentukan dewan sda dimana 50 % anggotanya adalah unsur non pemerintah. c. Peran perempuan memang tidak diatur secara khusus namun merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. d. Dalam UU7/04 air tidak dipandang sebagai benda ekonomi mutlak tetapi dinyatakan bahwa UU 7/04 lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sda yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.

APA YANG PERLU DIPADUKAN?

1. 2. 3.

Daerah hulu dg Daerah hilir Lahan dan Air. Satuan wilayah sungai dengan lingkungan pantai dan laut sekitarnya Kuantitas dg kualitas air Air hujan, air permukaan dan air tanah Land use dg water use Antar sektor Antar kelompok pengguna Antar Daerah.

Keberhasilan harus terukur berdasarkan:KEADILAN EFISIENSI EKONOMI KEBERLANJUTAN FUNGSI LH

4. 5. 6. 7. 8. 9.

DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN UPT DEP. PU BIDANG PENGELOLAAN SDAPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 (mengacu amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2004)

1 WS Lintas Negara 2 WS Lintas Provinsi 3 WS Strategis Nasional 4 WS Lintas Kabupaten/ Kota, dalam Provinsi 5 WS Dalam Kabupaten / Kota JumlahSebelumnya wilayah daratan Indonesia terbagi kedalam 90 WS yang ditetapkan melalui Permen PU No. 39 Tahun 1989 (merupakan pelaksanaan amanat UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan)

5 27 37 51 13 133

POLA PENGELOLAAN SDA sebagai BINGKAI yg mengikat semua pihak yg dapat mempengaruhi SDAPOLAPengelolaan Sumber Daya AirKERANGKA DASAR dalam: Merencanakan, Melaksanakan, Memantau, dan Mengevaluasi Kegiatan: KONSERVASI SDA PENDAYAGUNAAN SDA Pengendalian daya rusak air

Prinsip penyusunan Pola Pengelolaan SDA: (pasal 11) 1) Berdasarkan Wilayah Sungai 2) Keterpaduan pendayagunaan air permukaan dan air tanah 3) Keseimbangan antara upaya Konservasi dan Pendayagunaan 4) Penyusunannya melibatkan peran masyarakat. Pembagian WS di Indonesia ditetapkan oleh Presiden dg memperhatikan pertimbangan Dewan SDA Nasional. (pasal 13 ayat 2)

Substansi yg termuat dalam POLA PENGELOLAAN SDA1. Deskripsi tentang tujuan pengelolaan SDA di WS 2. Dasar pertimbangan yg dipergunakan melakukan pengelolaan SDA 3. Beberapa skenario pengelolaan SDA 4. Alternatif pilihan strategi pengelolaan SDA (untuk setiap skenario) 5. Langkah operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan SDACatatan: Time horizon perencanaan 20 tahun Pola yg sudah ditetapkan dapat ditinjau sekurangkurangnya lima tahun

dalam

LEMBAGA OPERATOR ?Operator Pengelola Hutan Operator Lahan Non Hutan Operator Pengelola Lahan Perkotaan

Operator Jaringan Sumber AirOperator Jaringan Irigasi Operator Jaringan Air Minum

Fungsi Utama:

- menyediakan air sesuai dg alokasi yg ditetapkan Regulator. - memelihara sarana & pras SDA - sumber data dan informasi SDA termasuk memberi warning. - motor penggerak koordinasi di WS

Bentuk lembaga operator pengelola jaringan SA:- Balai Pengelolaan SDA - Perum Jasa Tirta (untuk WS tertentu)

UPT Pengelola Sumber Daya Air di Wilayah Sungai 2007WS yg menjadi TJ PusatT.P/ Dekon (Ps 18)

WS yg menjadi TJ Prov

WS yg menjadi TJ Kab/Kota

Dirjen. SDAT.P (Ps 18)

GubernurDinas SDA Prov

T.P

Bupati/Wl Kota

Balai - WS UPTD ProvProgr & Evaluasi Pelaks Jar Sumb Air Pelaks Jar Pemanfa.

UPTD Prov

Dinas SDA Kab/Kot

SKPD Kab/KotPs 19 UU SDA Ps 19 UU SDA Unit Bantuan Tekn Pusat

UPTD Kab/Kot

O & P SDA Keterangan: SKPD Prov adalah UPT Dinas (Balai PSDA) yg wil kerjanya di WS ybs.

Unit Bantuan Tekn Pusat

SKPD Kab/Kot adalah UPT Dinas Kab/Kot yg wil kerjanya di WS ybs.

1. 2. 3. 4.

Deteksi dini tentang kondisi SDA dan kinerja sarana dan prasarananya. Responsif terhadap masukan/keluhan masyarakat. Menggalang komunikasi dan kerjasama yg konstruktif dengan masyarakat. Catat dan buat laporan yg memuat saran/rekomendasi untuk perbaikan kinerja sarana dan prasarana. Antisipatif ketika mengetahui adanya pelanggaran thd ketentuan peraturan per-UU-an. Bertanggung jawab menjaga mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan OP.

5. 6.