Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional...

Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional

Keolahragaan (BSANK)

Pedoman Persyaratan Umum

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan

(LSKTK)

Tahun 2018

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA JABATAN TANDA

TANGAN TANGGAL

Disusun oleh Ketua Komisi

Akreditasi

Tertandatangani

sebagaimana

aslinya

Diperiksa oleh Hani Hasjim, MA Wakil Ketua BSANK Tertandatangani

sebagaimana

aslinya

Disahkan oleh Prof. Dr. Hari A Rachman, M.Pd Ketua BSANK Tertandatangani

sebagaimana

aslinya

LEMBARAN REVISI

NO REVISI TANGGAL DESKRIPSI SINGKAT


Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)

1 dari 35

Kata Pengantar Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat

dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK). Pedoman ini memuat kriteria

dan persyaratan umum bagi lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang

olahraga, instansi keolaragaan, dan induk organisasi fungsional yang

menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

Sebagai upaya Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK)

dalam merealisasikan kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Tenaga Keolahragaan (LSKTK) serta melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan sesuai amanah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

dengan mengacu pada standar ISO 17024:2012 Conformity Assessment - General

requirements for bodies operating certification of persons, maka disusun pedoman ini.

Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) menggunakan

pedoman tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).

Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga

Keolahragaan (LSKTK) selanjutnya dapat disosialisasikan dalam bentuk

penyelenggaraan pelatihan, rapat atau workshop kepada organisasi olahraga untuk

memacu organisasi olahraga mendirikan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga

Keolahragaan (LSKTK) yang selanjutnya akan diakreditasi oleh BSANK.

Jakarta, …. September 2018

BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN (BSANK)

KETUA

(Tertandatangani sebagaimana aslinya)

Prof. Dr. Hari A Rachman, M.Pd



2 dari 35

Daftar Isi Halaman

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Pendahuluan 3

1. Ruang lingkup 5

2. Acuan Normatif 5

3. Istilah Dan Definisi 6

4. Persyaratan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolaharagaan 9

5. Persyaratan Struktural 12

6. Persyaratan Sumber Daya 13

7. Persyaratan Rekaman dan Informasi 17

8. Skema Sertifikasi 19

9. Persyaratan Proses Sertifikasi 21

10. Persyaratan Sistem Manajemen 29

Bibliografi 35



3 dari 35

Pendahuluan

Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang

penyelenggaraan keolahragaan mempunyai tugas untuk melakukan akreditasi

terhadap isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi

olahraga, serta melakukan sertifikasi untuk menentukan kompetensi tenaga

keolahragaan dan kelayakan organisasi olahraga.

Dalam menyelenggarakan kegiatan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga

keolahragaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 103 ayat (1)

lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi

fungsional yang menyelenggarakan sertifikasi wajib mendapatkan akreditasi dari

BSANK, yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga

Keolahragaan (LSKTK), maka diperlukan perangkat peraturan teknis dan persyaratan

dalam melaksanakan kegiatan akreditasi.

Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) melakukan

akreditasi terhadap lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan

induk organisasi fungsional yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan dengan mengacu pada Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga



Keolahragaan (LSKTK) berisi persyaratan yang menjamin bahwa Lembaga Sertifikasi

Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) menjalankan skema sertifikasinya secara

konsisten termasuk pelaksanaan ujian yang menggunakan kriteria objektif untuk

mengukur kompetensi dan pemberian nilai dengan menjamin ketidakberpihakan

operasional lembaga dan mengurangi risiko adanya konflik kepentingan.



4 dari 35


Keolahragaan (LSKTK) disusun dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17024-2012

Conformity Assessment – General Requirements for Bodies Operating certification of

persons guna memfasilitasi keberterimaannya dalam tingkat nasional dan

internasional, sehingga terdapat pengakuan ditingkat global melalui harmonisasi

sistem pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan.


Keolahragaan (LSKTK) selanjutnya dapat digunakan sebagai persyaratan dan kriteria

akreditasi atau evaluasi kesetaraan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional

Keolahragaan (BSANK).



5 dari 35



1 Ruang lingkup

Pedoman ini berisi prinsip dan persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Tenaga Keolahragaan (LSKTK) sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi

kompetensi tenaga keolahragaan, termasuk pengembangan dan pemeliharaan skema

sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang terkait.

2 Acuan normatif

2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional.

2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan.


Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.


Pendanaan Olahraga.

2.5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan

Tata Kerja Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).

2.6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Standardisasi dan

Akreditasi Nasional Keolahragaan.

2.7. SNI ISO/IEC 17024-2012 Conformity Assessment – General Requirements for

Bodies Operating certification of persons.



6 dari 35

3 Istilah dan definisi

3.1 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) adalah

Badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan,

dan pelaporan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.

3.2 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan yang selanjutnya

disingkat LSKTK adalah Lembaga yang dibentuk oleh induk organisasi cabang

olahraga atau oleh lembaga berwenang yang telah terakreditasi oleh BSANK untuk

melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan.

3.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat yang memiliki sarana dan

prasarana sesuai standar kompetensi tenaga keolahragaan dan telah ditetapkan

untuk melakukan uji kompetensi.

3.4 Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan

yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bidang keolahragaan.

3.5 Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan

sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

3.6 Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan

kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang

harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

3.7 Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap

kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan

pekerjaaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan

dalam bidang keolahragaan.

3.8 Asesor kompetensi adalah individu yang melaksanakan proses uji kompetensi

berdasarkan pedoman, skema sertifikasi, dan standar kompetensi tenaga

keolahragaan.



7 dari 35

3.9 Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar

nasional keolahragaan.

3.10 Proses sertifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi

Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) untuk menentukan bahwa tenaga

keolahragaan memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan

permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan

sertifikat dan logo/tanda.

3.11 Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan adalah jaminan tertulis yang

diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi untuk menyatakan

kompetensi tenaga keolahragaan.

3.12 Skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan adalah paket kompetensi

dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan keterampilan tertentu dari seorang

tenaga keolahragaan.

3.13 Persyaratan sertifikasi adalah serangkaian persyaratan tertentu yang

mencakup persyaratan skema yang harus dipenuhi untuk menetapkan atau

memelihara sertifikasi.

3.14 Pemilik skema adalah organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk

mengembangkan dan memelihara suatu skema sertifikasi.

3.15 Kualifikasi adalah pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang

ditunjukkan bila dapat diterapkan.

3.16 Penguji adalah seseorang yang kompeten untuk melakukan dan memberi nilai

ujian dimana ujian tersebut mensyaratkan pertimbangan profesional.

3.17 Pengawas ujian adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Lembaga

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan untuk mengelola atau mengawasi ujian,

tetapi tidak mengevaluasi kompetensi calon.



8 dari 35

3.18 Personel adalah individu dalam Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga

Keolahragaan (LSKTK) baik internal maupun eksternal yang melaksanakan kegiatan

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan.

3.19 Pemohon adalah seseorang yang mengajukan permohonan untuk mengikuti

proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

3.20 Calon adalah pemohon yang telah memenuhi prasyarat tertentu dan telah

diterima untuk mengikuti proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

3.21 Ketidakberpihakan adalah adanya objektivitas.

3.22 Keadilan adalah memberi kesempatan yang sama kepada setiap calon untuk

berhasil dalam proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

3.23 Keabsahan adalah bukti bahwa asesmen mengukur sesuatu yang akan diukur,

sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

3.24 Keandalan adalah indikator rentang nilai ujian yang selalu konsisten terhadap

waktu dan lokasi ujian yang berbeda, format ujian yang berbeda, dan penguji yang

berbeda.

CATATAN 1: Objektivitas berarti bahwa tidak ada konflik kepentingan atau konflik

kepentingan telah diselesaikan, sehingga tidak memberi pengaruh yang

merugikan bagi kegiatan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan

(LSKTK).

CATATAN 2: Istilah lainnya yang berguna dalam menyampaikan unsur

ketidakberpihakan adalah: independensi, bebas dari bias, kurangnya prasangka,

netralitas, keadilan, keterbukaan pikiran, bebas ikatan, tidak terikat,

keseimbangan.

CATATAN: dalam pedoman ini, keabsahan juga digunakan dalam bentuk kata

sifat yaitu “valid”.



9 dari 35

3.25 Banding adalah permintaan pemohon, calon atau person yang telah disertifkasi

untuk meninjau ulang keputusan yang telah dibuat oleh Lembaga Sertifikasi

Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) terkait dengan status sertifikasi

kompetensi tenaga keolahragaan yang diinginkannya.

3.26 Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan, selain banding oleh individu atau

organisasi kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)

yang berkaitan dengan kegiatan lembaga atau person yang telah disertifikasi yang

harus ditanggapi.

3.27 Pihak yang berkepentingan adalah individu, kelompok atau organisasi yang

dipengaruhi oleh kinerja tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi atau Lembaga


3.28 Survailen adalah pemantauan berkala selama periode sertifikasi kompetensi

tenaga keolahragaan terhadap kinerja tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi

untuk memastikan kesesuaian dengan skema sertifikasi tenaga keolahragaan secara

berkelanjutan.

4 Persyaratan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan

4.1 Materi hukum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007

tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 103 ayat (1) lembaga keolahragaan,

induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi fungsional yang

menyelenggarakan sertifikasi wajib mendapatkan akreditasi dari BSANK, selanjutnya

disebut Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) yang

melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) harus merupakan

badan hukum, atau bagian dari badan hukum tertentu sedemikian rupa sehingga

lembaga bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan sertifikasinya.



10 dari 35

Badan atau lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh suatu lembaga pemerintah dengan

sendirinya merupakan badan hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) adalah lembaga

pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang mendapatkan

akreditasi dari BSANK setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk

melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

4.2 Tanggung Jawab terhadap Keputusan Sertifikasi

LSKTK harus bertanggung jawab, memelihara kewenangan, dan tidak boleh

mendelegasikan keputusan-keputusan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan

yang mencakup pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perpanjangan, perluasan

dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi


4.3 Manajemen Ketidakberpihakan

4.3.1 LSKTK harus mendokumentasikan struktur, kebijakan dan prosedur untuk

mengelola ketidakberpihakan dan untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi

kompetensi tenaga keolahragaan dilaksanakan secara tidak memihak. LSKTK harus

memiliki komitmen manajemen puncak terhadap ketidakberpihakan dalam kegiatan

sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. LSKTK harus memiliki pernyataan yang

dapat diakses publik tanpa permintaan bahwa LSKTK memahami pentingnya

ketidakberpihakan dalam menjalankan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan,

mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektifitas dalam kegiatan sertifikasi


4.3.2 LSKTK harus bersikap tidak memihak terhadap pemohon sertifikasi, calon, dan

tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi.

4.3.3 Kebijakan dan prosedur sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan harus adil

untuk semua pemohon, calon, dan tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi.



11 dari 35

4.3.4 LSKTK tidak boleh membatasi sertifikasi tenaga keolahragaan atas dasar

kondisi keuangan atau batasan lainnya, seperti keanggotaan asosiasi atau kelompok.

LSKTK tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat atau menghalangi

akses oleh pemohon sertifikasi dan calon.

4.3.5 LSKTK harus bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan

sertifikasinya, dan tidak membolehkan adanya tekanan komersial, keuangan atau

tekanan lain untuk mengkompromikan ketidakberpihakan.

4.3.6 LSKTK harus mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan secara

berkelanjutan. Hal ini mencakup ancaman-ancaman yang muncul dari kegiatan

LSKTK, dari organisasi yang terkait dengan LSKTK, atau dari hubungan lembaga

sertifikasi atau dari hubungan antar personilnya. Namun, hubungan tersebut tidak

selalu mempresentasikan adanya ancaman terhadap ketidakberpihakan.

4.3.7 LSKTK harus melakukan analisis, mendokumentasikan dan menghilangkan

atau meminimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul dari kegiatan

sertifikasinya. LSKTK harus mendokumentasikan dan mampu menunjukkan

bagaimana cara menghilangkan, mengurangi atau mengelola ancaman tersebut.

Semua sumber potensi konflik kepentingan yang diidentifikasi, baik yang timbul dari

dalam lembaga sertifikasi, seperti memberikan tanggung jawab kepada personel, atau

dari kegiatan personel lain, lembaga atau organisasi, harus dicakup.

4.3.8 Kegiatan sertifikasi tenaga keolahragaan harus distrukturkan dan dikelola

sehingga terjaga ketidakberpihakannya. Hal ini harus mencakup keterlibatan pihak

yang berkepentingan secara seimbang.

4.4 Keuangan dan Pertanggung Gugatan

LSKTK harus memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan

proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan dan memiliki pengaturan yang

memadai (misalnya asuransi atau deposit) untuk menutupi pertanggunggugatan yang

terjadi.



12 dari 35

5. Persyaratan Struktural

5.1 Manajemen dan Struktur Organisasi

5.1.1 Kegiatan LSKTK harus distrukturkan dan dikelola sedemikian rupa untuk

menjaga ketidakberpihakan.

5.1.2 LSKTK harus mendokumentasikan struktur organisasinya, yang menguraikan

tugas, tanggung jawab dan wewenang manajemen, personil sertifikasi dan setiap

komite. Bila LSKTK adalah bagian dari badan hukum tertentu, dokumentasi struktur

organisasi harus mencakup garis kewenangan dan hubungan ke bagian lain dalam

badan hukum yang sama.

5.1.3 LSKTK mengidentifikasi dan menetapkan pihak atau personil yang bertanggung

jawab kepada hal-hal berikut:

a) kebijakan dan prosedur yang terkait kegiatan LSKTK;

b) penerapan kebijakan dan prosedur;

c) keuangan LSKTK;

d) sumberdaya untuk kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan;

e) pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi;

f) kegiatan asesmen;

g) keputusan sertifikasi, yang mencakup pemberian, pemeliharaan, sertifikasi

ulang, perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi, pembekuan dan

pencabutan sertifikasi;

h) pengaturan kontrak;

i) sistem informasi dan komunikasi sertifikasi.

5.2 Struktur LSKTK Terkait Pelatihan

5.2.1 Penyelesaian pelatihan boleh menjadi persyaratan skema sertifikasi kompetensi

tenaga keolahragaan tertentu. Pengakuan/persetujuan pelatihan oleh LSKTK tidak

boleh mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi asesmen dan

persyaratan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.



13 dari 35

5.2.2 LSKTK harus memberikan informasi tentang pendidikan dan pelatihan jika hal

tersebut digunakan sebagai pra-syarat untuk memenuhi syarat sertifikasi kompetensi

tenaga keolahragaan. Namun, LSKTK tidak boleh menyatakan atau menyiratkan

bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika mengikuti

jasa pelatihan dari lembaga tertentu.

5.2.3 Penawaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan dalam

badan hukum yang sama merupakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. LSKTK

yang merupakan bagian dari badan hukum yang menawarkan jasa pelatihan harus:

a) mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidakberpihakan yang

terkait secara berkelanjutan; lembaga tersebut harus mempunyai proses

terdokumentasi untuk menunjukkan bagaimana menghilangkan atau

meminimalkan ancaman tersebut;

b) menunjukkan bahwa semua proses yang dilakukan oleh LSKTK adalah

independen terhadap pelatihan untuk memastikan bahwa kerahasiaan,

keamanan informasi dan ketidakberpihakan tidak dikompromikan;

c) tidak memberikan kesan bahwa penggunaan kedua layanan ini (pelatihan dan

sertifikasi) akan memberikan keuntungan kepada pemohon sertifikasi;

d) tidak mensyaratkan calon peserta sertifikasi untuk menyelesaikan pendidikan

atau pelatihan yang diselenggarakan oleh LSKTK sebagai prasyarat eksklusif

bila ada alternatif pendidikan atau pelatihan lain dengan outcome yang setara;

e) memastikan bahwa personil tidak menjadi penguji untuk calon tertentu yang

telah mereka latih selama jangka waktu dua tahun sejak tanggal terakhir

kegiatan pelatihan: internal ini boleh dipersingkat jika LSKTK menunjukkan

tidak mengkompromikan ketidakberpihakan.

6. Persyaratan Sumber Daya

6.1 Persyaratan Personil Secara Umum

6.1.1 LSKTK harus mengelola dan bertanggung jawab atas kinerja semua personil

yang terlibat dalam proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.



14 dari 35

6.1.2 LSKTK harus memiliki personel yang tersedia secara cukup dengan kompetensi

yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi sertifikasi berkaitan dengan jenis,

jangkauan dan volume pekerjaan yang dilaksanakan.

6.1.3 LSKTK harus menetapkan persyaratan kompetensi bagi personil yang terlibat

dalam proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Personil harus memiliki

kompetensi untuk tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.

6.1.4 LSKTK harus memberikan instruksi terdokumentasi yang menguraikan tugas

dan tanggung jawab kepada personelnya. Instruksi ini harus selalu mutakhir.

6.1.5 LSKTK harus memelihara rekaman personil yang mutakhir, termasuk informasi

yang relevan, misalnya kualifikasi, pelatihan, pengalaman, afiliasi profesional, status

profesional, kompetensi dan konflik kepentingan yang diketahui.

6.1.6 Personil yang bertindak atas nama LSKTK harus menjaga kerahasiaan semua

informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan LSKTK, kecuali

bila ditentukan oleh hukum atau jika diizinkan oleh pemohon, calon, atau person yang

telah disertifikasi.

6.1.7 LSKTK harus mensyaratkan personelnya untuk menandatangani dokumen yang

menyatakan komitmen mereka untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh LSKTK,

termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan, ketidakberpihakan dan konflik

kepentingan.

6.1.8 Bila LSKTK mensertifikasi personel yang dipekerjakannya, maka LSKTK harus

memberlakukan prosedur untuk menjaga ketidakberpihakan.

6.2 Personil yang Terlibat Dalam Kegiatan Sertifikasi

6.2.1 Umum

LSKTK harus mensyaratkan personilnya untuk mendeklarasikan setiap potensi konflik

kepentingan terhadap setiap calon.



15 dari 35

6.2.2 Persyaratan untuk asesor kompetensi

6.2.2.1 Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan LSKTK.

Proses seleksi dan persetujuan harus memastikan bahwa para asesor kompetensi:

a) mengerti skema sertifikasi yang relevan;

b) mampu menerapkan dokumen dan prosedur uji kompetensi;

c) memiliki kompetensi di bidang yang akan diuji;

d) fasih, baik secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan dalam

uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSKTK

mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak

mempengaruhi keabsahan uji kompetensi;

e) telah mengidentifkasi konflik kepentingan apapun yang diketahui untuk

memastikan telah dilakukannya pertimbangan yang tidak memihak.

6.2.2.2 LSKTK harus memantau kinerja para asesor kompetensi dan keandalan

pertimbangannya dalam melakukan asesmen kompetensi. Apabila ditemukan

kekurangan dari para asesor kompetensi, LSKTK segera melakukan tindakan

perbaikan.

Catatan: Prosedur pemantauan asesor kompetensi dapat mencakup, misalnya

observasi lapangan, tinjauan laporan asesor kompetensi, umpan balik dari calon.

6.2.2.3 Apabila seorang asesor kompetensi mempunyai potensi konflik kepentingan

dalam menguji calon, LSKTK harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa

kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan.

Tindakan tersebut harus direkam.

6.2.3 Persyaratan untuk Personil Lain yang Terlibat dalam Asesmen

6.2.3.1 LSKTK harus memiliki suatu deskripsi terdokumentasi mengenai tanggung

jawab dan kualifikasi personel lain yang terlibat dalam proses asesmen (misalnya

pengawas).



16 dari 35

6.2.3.2 Apabila petugas lain yang terlibat dalam asesmen memiliki potensi konflik

kepentingan dalam menguji calon, LSKTK harus mengambil tindakan untuk menjamin

bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tenaga

keolahragaan tidak dikompromikan. Tindakan tersebut harus direkam.

6.3 Alih Daya

6.3.1 LSKTK harus memiliki perjanjian yang berkekuatan hukum yang mencakup

pengaturan, termasuk kerahasiaan dan perbedaan kepentingan, dengan setiap

lembaga yang menyediakan pekerjaan yang dialihdayakan berkaitan dengan proses

sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

6.3.2 Apabila LSKTK mengalihdayakan pekerjaan yang berkaitan dengan sertifikasi

kompetensi tenaga keolahragaan, LSKTK harus:

a) bertanggung jawab penuh untuk semua pekerjaan yang dialihdayakan;

b) memastikan bahwa badan/lembaga yang melakukan pekerjaan yang

dialihdayakan adalah kompeten dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada

pedoman ini;

c) mengases dan memantau kinerja badan/lembaga yang melakukan pekerjaan

yang dialihdayakan sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan;

d) memiliki rekaman untuk menunjukkan bahwa badan/lembaga yang melakukan

pekerjaan yang dialihdayakan memenuhi semua persyaratan yang relevan

dengan kegiatan yang dialihdayakan;

e) memelihara daftar badan/lembaga yang melakukan pekerjaan yang

dialihdayakan.

6.4 Sumber daya Lain

LSKTK harus menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk tempat

ujian, peralatan dan sumber daya untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi




17 dari 35

7. Persyaratan Rekaman dan Informasi

7.1 Rekaman Pemohon, Calon dan person yang telah disertifikasi

7.1.1 LSKTK harus memelihara rekaman. Rekaman harus mencakup cara untuk

mengkonfirmasikan status person yang telah disertifikasi. Rekaman harus

menunjukkan bahwa proses sertifikasi atau sertifikasi ulang telah dipenuhi secara

efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan, laporan asesmen

(termasuk rekaman uji kompetensi) dan dokumen lain yang berkenaan dengan

pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan ruang

lingkup, dan pembekuan atau pencabutan sertifikasi.

7.1.2 Rekaman harus diidentifikasi, dikelola dan dimusnahkan sedemikian rupa untuk

memastikan integritas proses dan kerahasiaan informasi. Rekaman harus disimpan

untuk jangka waktu yang sesuai, minimal satu siklus sertifikasi, atau seperti yang

disyaratkan dalam perjanjian pengakuan, kontrak, kewajiban hukum atau lainnya.

7.1.3 LSKTK harus memiliki pengaturan yang berkekuatan hukum untuk

mensyaratkan person yang telah disertifikasi menginformasikan kepada LSKTK tanpa

penundaan, tentang hal yang dapat mempengaruhi kemampuan person yang telah

disertifikasi untuk terus memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan.

7.2 Informasi Publik

7.2.1 Berdasarkan permintaan, LSKTK harus melakukan verifikasi dan memberikan

informasi mengenai individu yang memiliki sertifikat dan ruang lingkup sertifikasi yang

sahdan mutakhir, kecuali undang-undang mewajibkan informasi tersebut tidak boleh

diugkapkan.

7.2.2 LSKTK harus menyediakan informasi kepada publik, tanpa diminta, tentang

ruang lingkup skema sertifikasi dan gambaran umum proses sertifikasi kompetensi


7.2.3 Semua prasyarat skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan harus

didaftar dan daftar tersebut harus tersedia untuk publik, tanpa diminta.



18 dari 35

7.2.4 Informasi yang disediakan oleh LSKTK termasuk iklan, harus akurat dan tidak

menyesatkan.

7.3 Kerahasiaan

7.3.1 LSKTK harus menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk

kepentingan pemeliharaan dan penyampaian informasi.

7.3.2 LSKTK harus, melalui perjanjian yang berkekuatan hukum, menjaga

kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi kompetensi

tenaga keolahragaan. Perjanjian ini harus mencakup semua personil.

7.3.3 LSKTK harus memastikan informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi,

atau dari sumber lain selain calon, pemohon atau person yang telah disertifikasi, tidak

akan diungkapkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis

dari individu (pemohon, calon, atau pemegang sertifikat), kecuali perundangan

mensyaratkan informasi tersebut harus diungkapkan.

7.3.4 Apabila LSKTK diwajibkan oleh perundangan untuk menyampaikan informasi

yang bersifat rahasia, maka person yang bersangkutan harus diberitahu tentang

informasi yang akan disampaikan, kecuali dilarang oleh perundangan.

7.3.5 LSKTK harus memastikan bahwa kegiatan sertifikasi LSKTK tidak

mengkompromikan kerahasiaan.

7.4 Keamanan

7.4.1 LSKTK harus mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan

prosedur yang diperlukan untuk menjamin keamanan seluruh proses sertifikasi dan

harus mengambil langkah-langkah tindakan korektif bila terjadi pelanggaran

keamanan.

7.4.2 Kebijakan dan prosedur keamanan harus mencakup ketentuan untuk

memastikan keamanan materi uji kompetensi, dengan mempertimbangkan hal-hal

berikut:



19 dari 35

a) Lokasi materi ujian (misalnya, transportasi, pengiriman elektronik,

pemusnahan, penyimpanan, pusat pelaksana ujian);

b) sifat materi (misalnya elektronik, kertas, peralatan uji);

c) Tahapan dalam proses ujian (misalnya pengembangan, pengadministrasian,

pelaporan hasil uji);

d) Ancaman yang timbul dari penggunaan materi ujian yang berulang.

7.4.5 LSKTK harus mencegah praktik kecurangan pelaksanaan ujian dengan cara:

a) mensyaratkan calon untuk menandatangani perjanjian tidak membocorkan

atau perjanjian lain yang menunjukkan komitmen mereka untuk tidak

menyebarkan materi ujian yang bersifat rahasia atau tidak berpartisipasi dalam

kecurangan pelaksanaan ujian yang berlangsung.

b) mensyaratkan seorang pengawas, atau mewajibkan kehadiran penguji;

c) mengkonfirmasi identitas peserta uji;

d) menerapkan prosedur untuk mencegah alat bantu apapun yang tidak sah

dibawa ke dalam ruang ujian;

e) mencegah peserta uji untuk mendapatkan akses alat bantu tidak sah selama

ujian;

f) memantau hasil uji kompetensi dari indikasi kecurangan.

8. Skema Sertifikasi

8.1 LSKTK harus memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori

sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

8.2 Skema sertifikasi kompetensi tenaga keoahragaan berisi unsur-unsur berikut:

a) Ruang lingkup sertifikasi dan unit kompetensi;

b) uraian tugas dan pekerjaan;

c) kompetensi yang disyaratkan;

d) kemampuan (abilities), bila dapat diterapkan;

e) pra-syarat, bila dapat diterapkan;

f) aturan pelaksanaan, bila dapat diterapkan;.



20 dari 35

Catatan 1 Kemampuan dapat mencakup kemampuan fisik seperti penglihatan,

pendengaran dan mobilitas.

Catatan 2 Sebuah aturan pelaksanaan menggambarkan etika atau perilaku pribadi

yang disyaratakan dalam skema.

8.3 Skema sertifikasi harus mencakup persyaratan proses sertifikasi kompetensi

tenaga keolahragaan berikut:

a) kriteria untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;

b) metode penilaian untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;

c) metode dan kriteria surveilan, jika dapat diterapkan;

d) kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat;

e) kriteria untuk mengubah ruang lingkup sertifikasi, jika dapat diterapkan.

8.4 LSKTK harus memiliki dokumen untuk menunjukkan bahwa, dalam

pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi, hal-hal berikut ini dipertimbangkan:

a) keterlibatan para ahli (pakar) yang sesuai;

b) penggunaan struktur yang sesuai yang cukup mewakili kepentingan seluruh

pihak yang terlibat, tanpa ada dominasi kepentingan apapun;

c) identifikasi dan penyelarasan prasyarat, jika berlaku, dengan persyaratan

kompetensi;

d) identifikasi dan keselarasan dari mekanisme asesmen dengan persyaratan

kompetensi;

e) analisis pekerjaan atau praktek yang dilakukan dan diperbarui dengan:

1. mengidentifikasi tugas-tugas untuk keberhasilan kinerja;

2. identifikasi kemampuan yang diperlukan untuk setiap tugas;

3. mengidentifikasi prasyarat, jika dapat diterapkan;

4. melakukan konfirmasi terhadap mekanisme asesmen dan subtansi

ujian;

5. mengidentifikasi persyaratan dan interval sertifikasi ulang.

Catatan Ketika skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan telah

dikembangkan oleh entitas selain LSKTK, pekerjaan atau analisis praktek mungkin



21 dari 35

sudah tersedia sebagai bagian dari pekerjaan itu. Dalam hal ini, LSKTK dapat

memperoleh rincian dari dokumentasi skema untuk verifikasi.

8.5 LSKTK harus menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan divalidasi

secara berkelanjutan dan sistematis.

8.6 Apabila LSKTK bukan pemilik skema sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan yang diterapkan, LSKTK harus memastikan bahwa persyaratan yang

terdapat dalam Klausul ini terpenuhi.

9 Persyaratan Proses Sertifikasi

9.1 Proses aplikasi

9.1.1 Setelah aplikasi, LSKTK harus menyediakan gambaran proses sertifikasi

sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Gambaran

tersebut minimal harus mencakup persyaratan untuk sertifikasi dan ruang lingkupnya,

deskripsi proses asesmen, hak pemohon, tugas person yang telah disertifikasi dan

biaya sertifikasi.

9.1.2 LSKTK harus mensyaratkan kelengkapan sebuah aplikasi, yang ditandatangani

oleh pemohon sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Kelengkapan aplikasi

minimal sebagai berikut:

a) informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemohon, seperti nama,

alamat dan informasi lainnya yang diperlukan dalam skema sertifikasi

kompetensi tenaga keolahragaan;

b) ruang lingkup sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang diinginkan;

c) suatu pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan

sertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk asesmen;

d) informasi pendukung untuk menunjukkan kesesuaian dengan prasyarat skema

sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan secara obyektif;

e) memberitahukan pemohon mengenai kesempatan mereka untuk menyatakan,

dengan alasan, permintaan akomodasi kebutuhan khusus.

9.1.3 LSKTK harus meninjau aplikasi untuk mengkonfirmasi bahwa pemohon

memenuhi persyaratan aplikasi skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.



22 dari 35

9.2 Proses Asesmen

9.2.1 LSKTK harus menerapkan metode asesmen tertentu dan mekanisme seperti

yang didefinisikan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

9.2.2 Apabila ada perubahan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan yang memerlukan asesmen tambahan, LSKTK harus

mendokumentasikan dan membuat skema tersebut dapat diakses publik tanpa

permintaan mengenai metode spesifik dan mekanisme yang disyaratkan untuk

memverifikasi bahwa person yang telah disertifikasi memenuhi persyaratan yang

diubah. Sertifikasi ulang dapat digunakan untuk mencapai verifikasi ini.

9.2.3 Asesmen harus direncanakan dan distrukturkan dengan cara yang menjamin

bahwa persyaratan skema diverifikasi secara obyektif dan sistematis dengan bukti

yang didokumentasikan untuk mengkonfirmasi kompetensi calon.

9.2.4 LSKTK harus melakukan verifikasi metode untuk mengases calon. Verifikasi ini

harus memastikan bahwa setiap asesmen adalah adil dan valid.

9.2.5 LSKTK harus memverifikasi dan mengakomodasi kebutuhan khusus, dengan

alasan yang dapat diterima dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, dengan

mempertimbangkan regulasi nasional.

9.2.6 Apabila LSKTK mempertimbangkan pekerjaan dilaksanakan oleh lembaga lain,

LSKTK harus memiliki laporan, data dan rekaman yang tepat untuk menunjukkan

bahwa hasil tersebut setara dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam

skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

9.3 Proses Ujian

9.3.1 Ujian harus dirancang untuk mengases kompetensi didasarkan pada, dan

konsisten dengan, skema, melalui ujian tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara

lain yang layak dan objektif. Desain persyaratan ujian harus memastikan

komparabilitas hasil dari setiap ujian tunggal, baik isi dan tingkat kesulitan, termasuk

keabsahan keputusan gagal/lulus.



23 dari 35

9.3.2 LSKTK harus memiliki prosedur untuk memastikan administrasi ujian yang

konsisten.

9.3.3 LSKTK harus menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk

kondisi pengadministrasian ujian.

Catatan: Kondisi tersebut dapat meliputi pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan

peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji, dan lain-lain.

9.3.4 Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian,

peralatan tersebut harus diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.

9.3.5 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan

pemeliharaan data statistik) harus didokumentasikan dan diterapkan guna

menegaskan kembali, pada interval waktu yang ditetapkan, keadilan, validitas,

reliabilitas, dan kinerja umum setiap ujian, dan bahwa semua kekurangan yang

teridentifikasi telah dikoreksi.

9.4 Keputusan Sertifikasi

9.4.1 LSKTK harus menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses

sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan mencukupi untuk:

a) mengambil keputusan sertifikasi;

b) ketertelusuran dalam hal, misalnya, banding atau keluhan.

9.4.2 Keputusan untuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau

pengurangan lingkup, penundaan atau pencabutan sertifikasi harus tidak

dialihdayakan.

9.4.3 LSKTK harus membatasi keputusan sertifikasi pada hal-hal yang secara

khusus berkaitan dengan persyaratan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan yang digunakan.



24 dari 35

9.4.4 Keputusan sertifikasi seorang calon harus ditetapkan sendiri oleh LSKTK

berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang

membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berpartisipasi dalam pelaksanaan ujian

atau pelatihan calon.

9.4.5 Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang

cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah

persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.6 Sertifikat tidak boleh diberikan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi

dipenuhi.

9.4.7 LSKTK harus memberikan sertifikat kepada semua person yang telah

disertiifikasi. LSKTK harus memelihara kepemilikan tunggal dari sertifikat tersebut.

Sertifikat harus dapat dalam bentuk surat, kartu atau media lainnya, yang

ditandatangani atau disahkan oleh personil yang bertanggung jawab dari LSKTK.

9.4.8 Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSKTK minimum memuat informasi

berikut:

a) nama orang pemegang sertifikat;

b) identifikasi unik;

c) nama LSKTK yang menerbitkan sertifikat

d) acuan skema sertifikasi, standar atau dokumen lain yang relevan, termasuk

tanggal penerbitan, jika relevan

e) ruang lingkup sertifikasi termasuk aturan validitas batasan, jika berlaku;

f) tanggal efektif dan berakhirnya masa berlaku sertifikat.

9.4.9 Sertifikat harus dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.

9.5 Pembekuan, Pencabutan atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

9.5.1 LSKTK harus memiliki kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk

pembekuan atau pencabutan sertifikasi, atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi,

yang menetapkan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh LSKTK.



25 dari 35

9.5.2 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan

sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSKTK, akan mengakibatkan pencabutan

sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

9.5.3 LSKTK harus memiliki pengaturan yang mengikat dengan person yang telah

disertifikasi untuk memastikan bahwa, dalam hal terjadi pembekuan sertifikasi, person

yang telah disertifikasi sementara tidak mempromosikan sertifikasinya selama sedang

dibekukan.

9.5.4 LSKTK harus memiliki pengaturan yang mengikat dengan person yang telah

disertifikasi untuk memastikan bahwa, jika sertifikasinya dicabut, person yang telah

disertifikasi tersebut tidak boleh menggunakan semua acuan berkenaan dengan

status sertifikasi.

9.6 Proses Sertifikasi Ulang

9.6.1 LSKTK harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk pelaksanaan proses

sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan.

9.6.2 LSKTK harus menjamin selama proses sertifikasi ulang, keabsahan

kompetensi person yang telah disertifikasi tetap berlanjut dan memenuhi persyaratan

skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang terkini.

9.6.3 Periode sertifikasi ulang harus didasarkan pada persyaratan skema sertifikasi

kompetensi tenaga keolahragaan. Dasar pemikiran penetapan periode sertifikasi

ulang harus mempertimbangkan, apabila relevan, sebagai berikut:

a) persyaratan regulasi;

b) perubahan dokumen normatif;

c) perubahan dalam persyaratan skema sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan yang relevan;

d) sifat dan kematangan industri atau bidang di mana pemegang sertifikat

kompetensi bekerja;

e) risiko yang timbul dari person yang tidak kompeten;



26 dari 35

f) perubahan teknologi yang sedang terjadi, dan persyaratan person pemegang

sertifikat;

g) persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;

h) frekuensi dan isi kegiatan surveilan, jika diperlukan oleh skema sertifikasi


9.6.4 Kegiatan sertifikasi ulang yang dipilih harus cukup untuk memastikan adanya

asesmen yang netral untuk mengkonfirmasi keberlanjutan kompetensi person yang

disertifikasi.

9.6.5 Sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan, sertifikasi

ulang oleh LSKTK harus mempertimbangkan paling sedikit hal-hal berikut:

a) asesmen lapangan;

b) pengembangan profesional;

c) wawancara terstruktur;

d) konfirmasi rekaman mengenai pekerjaan yang memuaskan dan pengalaman

kerja;

e) uji kompetensi;

f) pemeriksaan kemampuan fisik terkait dengan kompetensi yang diperlukan.

Catatan “Kemampuan fisik” dapat mensyaratkan dilakukannya evaluasi oleh

profesional kesehatan, atau oleh seseorang profesional yang ahli untuk mengevaluasi

keterampilan fisik seperti ketangkasan, kekuatan dan daya tahan, serta keterampilan

kinerja teknis yang disyaratkan untuk sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Tanda

9.7.1 LSKTK yang memberikan tanda atau logo sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan harus mendokumentasikan aturan penggunaan dan harus mengelola

secara tepat hak penggunaan dan representasinya.

9.7.2 LSKTK harus mensyaratkan bahwa person pemegang sertifikat kompetensi

tenaga keolahragaan menandatangani suatu perjanjian dengan pertimbangan berikut:

a) mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga

keolahragaan;



27 dari 35

b) melakukan klaim bahwa sertifikasi hanya berkaitan dengan ruang lingkup

sertifikasi yang telah diberikan;

c) tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa yang dapat membawa LSKTK

menjadi buruk, dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai

sertifikasi LSKTK atau tidak sah;

d) menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang memuat

referensi apapun terhadap LSKTK atau sertifikasi pada masa pembekuan atau

pencabutan sertifikasi, dan mengembalikan sertifikat yang telah dikeluarkan

oleh LSKTK.

e) tidak menggunakan sertifikat tersebut dengan cara yang menyesatkan.

9.7.3 LSKTK wajib mengatasi, melalui langkah-langkah perbaikan, setiap

penyalahgunaan tanda sertifikasi atau logo.

9.8 Banding atas Keputusan Sertifikasi

9.8.1 LSKTK harus memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi,

dan membuat keputusan mengenai banding. Proses penanganan banding minimal

harus mencakup unsur dan metode berikut:

a) proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, serta

penetapan keputusan tentang tindakan yang harus diambil untuk menanggapi

banding, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;

b) penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan yang diambil

untuk mengatasinya;

c) memastikan bahwa, jika berlaku, koreksi yang sesuai dan tindakan koreksi

dilakukan.

9.8.2 Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa semua banding ditangani

secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.

9.8.3 Penjelasan proses penanganan banding harus dapat diakses publik tanpa

permintaan.



28 dari 35

9.8.4 LSKTK bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkatan proses

penanganan banding. LSKTK harus memastikan bahwa personel yang mengambil

keputusan dalam proses penanganan banding berbeda dengan personel yang terlibat

dalam keputusan yang sedang dilakukan banding tersebut.

9.8.5 Penerimaan, investigasi dan keputusan banding tidak boleh mengakibatkan

tindakan yang diskriminatif terhadap pemohon banding.

9.8.6 LSKTK harus memberitahukan penerimaan permohonan banding dan harus

memberikan laporan kemajuan dan hasil penanganannya kepada pemohon banding.

9.8.7 LSKTK harus memberikan pemberitahuan resmi kepada pemohon banding

mengenai akhir proses penanganan banding.

9.9 Keluhan

9.9.1 LSKTK harus memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, melakukan

evaluasi, dan membuat keputusan mengenai keluhan.

9.9.2 Uraian tentang proses penanganan keluhan harus dapat diakses tanpa

permintaan. Prosedur harus memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.

9.9.3 Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa semua keluhan akan

ditangani dan diproses dengan cara yang konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.

Proses penanganan keluhan harus mencakup minimal unsur dan metode berikut:

a) garis besar proses untuk penerimaan, validasi, investigasi keluhan dan

keputusan tentang tindakan yang akan diambil dalam menanggapinya;

b) penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan yang dilakukan untuk

merespon keluhan;

c) pemastian bahwa, jika berlaku, koreksi yang sesuai dan tindakan koreksi

dilakukan.



29 dari 35

9.9.4 Setelah menerima keluhan, LSKTK harus melakukan konfirmasi apakah

keluhan tersebut berhubungan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung

jawabnya dan, jika demikian, selanjutnya LSKTK harus memberikan tanggapan yang

sesuai.

9.9.5 Bila memungkinkan, LSKTK harus memberitahu pihak yang mengajukan

keluhan bahwa LSKTK telah menerima permohonan keluhan dan harus memberikan

laporan kemajuan dan hasilnya.

9.9.6 LSKTK yang menerima keluhan harus bertanggung jawab untuk

mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk

memvalidasi keluhan.

9.9.7 Bila memungkinkan, LSKTK harus menyampaikan pemberitahuan formal akhir

proses penanganan keluhan kepada yang mengajukan keluhan.

9.9.8 Keluhan yang subtantif terkait dengan pemegang sertifikat kompetensi yang

terbukti benar harus juga diserahkan oleh LSKTK kepada pemegang sertifikat

kompetensi tersebut dengan meminta penjelasan pada waktu yang tepat.

9.9.9 Proses penanganan keluhan harus memperhatikan persyaratan kerahasiaan,

yang berkaitan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan dengan subjek yang

dikeluhkan.

9.9.10 Keputusan yang akan dikomunikasikan kepada pihak yang mengajukan

keluhan harus dibuat oleh, atau dikaji dan disetujui oleh personil yang sebelumnya

tidak terlibat dalam subjek yang dikeluhkan.

10. Persyaratan Sistem Manajemen

10.1 Umum

LSKTK harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara

sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian yang

konsisten dengan persyaratan dalam pedoman ini.



30 dari 35

Selain memenuhi persyaratan Klausul 4 sampai dengan 9, LSKTK harus menerapkan

sistem manajemen sesuai persyaratan Klausul 10.2 dalam pedoman ini, atau LSKTK

telah menetapkan dan memelihara sistem manajemen ISO 9001.

10.2 Persyaratan Umum Sistem Manajemen

10.2.1 Umum

LSKTK harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara

sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan secara konsisten

pemenuhan persyaratan pedoman ini.

Pimpinan LSKTK harus menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan dan sasaran

untuk kegiatannya.

Pimpinan LSKTK harus menunjukkan bukti komitmennya untuk pengembangan dan

penerapan sistem manajemen sesuai dengan persyaratan dalam pedoman ini.

Pimpinan LSKTK harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dimengerti, diterapkan

dan dipelihara pada semua tingkat organisasi LSKTK.

Pimpinan LSKTK harus menunjuk seorang anggota manajemen yang terlepas dari

tanggung jawab lain, yang harus memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang

mencakup:

a) memastikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk sistem manajemen

ditetapkan, diterapkan dan dipelihara;

b) melaporkan kepada jajaran pimpinan LSKTK mengenai kinerja sistem

manajemen dan kebutuhan untuk peningkatannya.

10.2.2 Dokumentasi Sistem Manajemen

Persyaratan yang berlaku dari pedoman ini harus didokumentasikan. LSKTK harus

memastikan bahwa dokumentasi sistem manajemen tersedia untuk semua personel

yang relevan.



31 dari 35

10.2.3 Pengendalian Dokumen

LSKTK harus menetapkan prosedur untuk mengendalikan dokumen (internal dan

eksternal) yang berhubungan dengan pemenuhan pedoman ini. Prosedur harus

menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk:

a) menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;

b) meninjau dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen;

c) memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen

diidentifikasi;

d) memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku disediakan di

tempat penggunaan;

e) memastikan bahwa dokumen tetap dapat dibaca dan mudah diidentifikasi;

f) memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi dan

distribusinya dikendalikan;

g) mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi

yang sesuai jika dokumen kadaluarsa tersebut tetap dipertahankan untuk

tujuan apapun.

10.2.4 Pengendalian Rekaman

LSKTK harus menetapkan prosedur untuk pengendalian yang diperlukan untuk

identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu retensi dan

pembuangan rekaman yang terkait dengan pemenuhan pedoman ini.

LSKTK harus menetapkan prosedur untuk menyimpan rekaman selama periode

tertentu sesuai dengan kewajiban kontrak dan hukum. Akses ke rekaman ini harus

konsisten dengan aturan kerahasiaan.

10.2.5 Tinjauan Manajemen

10.2.5.1 Umum

Pimpinan LSKTK harus menetapkan prosedur untuk meninjau sistem manajemen

pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan

efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan

pedoman ini. Tinjauan ini dilakukan minimal sekali setiap 12 bulan dan harus

didokumentasikan.



32 dari 35

10.2.5.2 Masukan Tinjauan

Masukan tinjauan manajemen harus mencakup informasi yang antara lain:

a) hasil audit internal dan eksternal (misalnya asesmen badan akreditasi);

b) umpan balik dari pemohon, calon, person yang telah disertifikasi dan pihak

berkepentingan yang terkait untuk pemenuhan pedoman ini;

c) menjaga ketidakberpihakan;

d) status tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan;

e) tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;

f) pemenuhan tujuan dan sasaran LSKTK;

g) perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen;

h) banding dan keluhan.

10.2.5.3 Keluaran tinjauan

Keluaran tinjauan manajemen harus mencakup minimal keputusan dan tindakan yang

terkait dengan berikut ini:

a) peningkatan efektivitas sistem manajemen dan proses-prosesnya;

b) peningkatan pelayanan jasa sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan terkait

dengan pemenuhan pedoman ini;

c) kebutuhan sumberdaya.

10.2.6 Audit Internal

10.2.6.1 LSKTK harus menetapkan prosedur audit internal untuk melakukan

verifikasi bahwa persyaratan dalam pedoman ini dipenuhi dan diimplementasikan dan

dipelihara secara efektif.

10.2.6.2 Program audit internal harus direncanakan, dengan

mempertimbangkan pentingnya proses dan area yang akan diaudit, serta hasil audit

sebelumnya.

10.2.6.3 Audit internal harus dilaksanakan minimal satu kali dalam 12 bulan.

Frekuensi audit internal dapat dikurangi bila LSKTK menunjukkan bahwa sistem

manajemen terus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan pedoman ini dan terbukti

stabil.



33 dari 35

10.2.6.4 LSKTK harus memastikan bahwa:

a) audit internal dilakukan oleh personil yang kompeten, mempunyai pengetahuan

mengenai proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan, pengauditan dan

persyaratan pedoman ini;

b) auditor tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri;

c) personel yang bertanggung jawab pada bidang yang diaudit, diberikan

informasi hasil audit;

d) setiap tindakan yang hasil audit internal perlu dilakukan dengan cara dan waktu

yang tepat;

e) setiap peluang untuk perbaikan diidentifikasi.

10.2.7 Tindakan Perbaikan

LSKTK harus menetapkan prosedur untuk identifikasi dan manajemen

ketidaksesuaian dalam kegiatannya. LSKTK harus mengambil tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya kembali.

Tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak dari masalah yang dihadapi.

Prosedur harus menetapkan persyaratan untuk:

a) mengidentifikasi ketidaksesuaian;

b) menentukan penyebab ketidaksesuaian;

c) memperbaiki ketidaksesuaian;

d) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian

tidak terulang;

e) menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan secara tepat waktu;

f) merekam hasil tindakan yang diambil;

g) meninjau efektivitas tindakan perbaikan.

10.2.8 Tindakan Pencegahan

LSKTK harus menetapkan prosedur untuk mengambil tindakan pencegahan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial. Tindakan pencegahan yang

diambil harus sesuai dengan dampak potensi masalah yang mungkin. Prosedur untuk

tindakan pencegahan harus menetapkan persyaratan untuk:



34 dari 35

a) identifikasi ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya;

b) evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian;

c) penetapan dan menerapkan tindakan yang diperlukan;

d) merekam hasil tindakan yang diambil;

e) meninjau efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan.



35 dari 35

Bibliografi

[1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional.

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan.


Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.


Pendanaan Olahraga.

[5] Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan

Tata Kerja Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).

[6] Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Standardisasi dan

Akreditasi Nasional Keolahragaan.

[7] SNI ISO/IEC 17024-2012 Conformity Assessment – General Requirements for

Bodies Operating certification of persons.

Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional...

Documents

Transcript of Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional...