BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - …...Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan...
Transcript of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - …...Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan...
i
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Sriwijaya Nomor 44 Pekalongan Kode Pos 51111
Telepon (0285) 423223 Faksimili (0285) 423223-303 e-mail: [email protected]
Website: http://bappeda.pekalongankota.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR : 050/ /2017
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018
KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun Renjana Kerja Perangkat Daerah ;
b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tindaklanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengambangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
ii
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan Tahun 2018 yang dimulai sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
(2) Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2018, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Tahun 2018 setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
iii
Pasal 2 Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan; 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
c. Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan
d. Bab IV Penutup.
Pasal 3 Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 14 Agustus 2017 KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
Ir. ANITA HERU KUSUMORINI,MSc
Pembina Tk. I NIP. 19650717 199203 2 014
iv
DAFTAR ISI
Keputusan Kepala BAPPEDA …….….………………………………………..…….. i
Daftar Isi ….…………………………………………………………………………….. iv
Daftar Tabel.......……………………………………………………………………….. v
Daftar Gambar....……………………………………………………………………….. vi
BAB I PENDAHULUAN .…………………………………………..…………….. I-1
1.1 Latar Belakang ………..……………………………………………..
I-1
1.2 Landasan Hukum ………..…………………………………………..
I-2
1.3 Maksud Dan Tujuan ………….……………..………………………
I-3
1.4 Sistematika ………..…………………………………………………
I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU …...…………………………………………..……….……………....
II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu ……..…….
II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA……………………..….…..
II-11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah ……………………………………..…………
II-14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………..………
II-16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………….. I-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..……………………….…. III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...……..……….…. III-11
3.3 Program dan Kegiatan…………………………………………….….
III-12
BAB IV PENUTUP ……...……………………………………………..……….….. IV-1
4.1 Catatan Penting……………….………...………….………….…. IV-1
4.2 Kaidah Pelaksanaan ……..………………………...………….….
IV-1
4.3 Rencana Tindak lanjut..………………………………….…….….
IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 Kota Pekalongan ....................................................................................
II-3
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016 .............................................................................................
II-15
Tabel 3. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Bappeda Kota Pekalongan ....................................................................
II-18
Tabel 4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional ........................................................
III-10
Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 ...........................................................
III-13
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018 ..........................................................
III-9
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan
pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan.
Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing
daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu
fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan
keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan
pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu
kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan RencanaPembangunan Tahunan
atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi
RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan
peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini
merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan
potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut.
Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 I-2
dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan
efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi
dalam dua fase, yakni Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk
pembahasan dalam musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan
partisipatif dengan pendekatan buttom up dan top down proses dimana partisipasi
masyarakat dan stakeholder terkait sangat diperlukan guna menetapkan Rancangan Renja
menjadi Renja definitif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan
RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018
mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Pekalongan
Tahun 2018.
Dalam Rancangan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 disusun dengan
mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan
usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang terserap dari aspirasi
masyarakat, baik dari Musrenbang, rembug warga, sepeda sehat dan lain-lain yang
selanjutnya disusun Rencana Kerja. Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018
didalamnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 I-3
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 I-4
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992
tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah
Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun
2004-2013;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
23. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 I-5
1.3 Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Maksud
Dokumen Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah
dan pedoman bagi BAPPEDA Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana
kegiatan tahunan dalam jagka 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
2. Tujuan
Dokumen Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan untuk
menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya;
b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan;
c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
1.4 Sistematika
Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018, disusun dengan sistimatika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA,
agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang.
Memuat tentang pengertian Renja Bappeda, Proses Penyusunan Renja,
Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan
Rencana Strategis (Renstra).
1.2 Landasan Hukum.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 I-6
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan
Renja BAPPEDA Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan.
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana
Kerja (Renja).
1.4 Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar
isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Bappeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 I-7
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda.
3.2 Program dan Kegiatan.
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pekalongan selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 Bappeda Kota Pekalongan sebesar Rp. 4.169.300.000,- melaksanakan 2 urusan, 11 program dan 46 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.965.677.825,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,12%.
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017, dengan alokasi pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.237.290.000,- melaksanakan 2 urusan 13 program dan 61 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:
1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah kurang optimal;
3. Koordinasi yang tidak maksimal dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Pemahaman tentang output yang ingin dicapai dari setiap kegiatan belum
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-2
terdefinisi secara utuh, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 1. dibawah ini :
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-3
Tabel 1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2017 KOTA PEKALONGAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra SKPD Tahun
(Akhir Periode Renstra
SKPD)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2015
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target
Program / Kegiatan
Renja
SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD
s/d 2018
Target Renja
Tahun 2016
Realisasi Renja
Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 / 6 9 10 = (5 + 7 + 9) 11
30 URUSAN PENUNJANG 3001 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 3001.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pelaksanaan
surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan
minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
955.500.000 948.555.853
3001.300101.00.01.
001 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah bulan penyediaan jasa
surat menyurat
5.000.000 1.993.790 2.000.000 1.993.790 99,68 5.000.000
3001.300101.00.01. 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih
60.000.000 29.334.663 30.000.000 29.334.663 97,78 58.800.000
3001.300101.00.01. 007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
37.000.000 31.300.000 33.700.000 31.300.000 92,87 37.000.000
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-4
3001.300101.00.01. 008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan
kebersihan kantor
46.000.000 40.000.000 40.500.000 38.326.000 94,63 40.000.000
3001.300101.00.01.
010 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah bulan penyediaan alat
tulis kantor dan benda pos
50.000.000 49.999.900 50.000.000 50.087.900 100,18 50.000.000
3001.300101.00.01. 011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50.000.000 9.962.500 10.000.000 9.962.500 99,62 50.000.000
3001.300101.00.01. 012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000 9.757.000 10.000.000 9.757.000 97,57 2.500.000
3001.300101.00.01. 014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
2.500.000 9.912.000 10.000.000 9.912.000 99,12 3.000.000
3001.300101.00.01. 015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
50.000.000 2.983.700 3.000.000 2.983.700 99,45 6.000.000
3001.300101.00.01.017 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah bulan penyediaan
makanan dan minuman
50.000.000 54.236.000 55.000.000 54.236.000 98,61 72.000.000
3001.300101.00.01. 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah terfasilitasinya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
600.000.000 699.164.300 725.000.000 699.164.300 96,41 600.000.000
3001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor,
kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah
tangga
125.000.000 131.302.322
3001.300101.00.02. 024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak
kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi
60.000.000 39.513.716 60.000.000 39.513.716 65,86 65.000.000
3001.300101.00.02. 058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
50.000.000 81.008.606 85.000.000 81.008.606 95,30 65.000.000
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-5
3001.300101.00.02. 059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
15.000.000 10.780.000 30.000.000 10.780.000 71,87 30.000.000
3001.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan
Capaian Laporan Kinerja
74.000.000 36.888.000
3001.300101.00.06. 005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan SKPD)
Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja
8.000.000 4.950.000 5.000.000 4.950.000 99,00 8.000.000
3001.300101.00.06.
006 Penyusunan RKA, LAKIP
dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen RKA, LKjIP
dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun
8.000.000 8.180.000 10.000.000 8.180.000 81,80 8.000.000
3001.300101.00.06. 008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Perangkat Daerah
50.000.000 18.808.000 25.000.000 18.808.000 75,23 50.000.000
3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
Persentase pengaduan 39.000.000 9.330.000
3001.300101.00.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
26.000.000 0 0 0 0 26.000.000
3001.300101.00.07.
014 Promosi kegiatan
unggulan dan inovatif
Jumlah keikutsertaan dalam
Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
13.000.000 9.330.000 13.000.000 9.330.000 71,77 13.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi
persentase ketersediaan data 200.000.000 200.394.200
3001.300101.00.15. 002
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah Dokumen Profil Data Perangkat Daerah dan Urusan seKota Pekalongan
0 0 0 0 0 0
3001.300101.00.15. 021
Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan
Provinsi)
fasilitasi penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan
100.000.000 100.197.100 89.300.000 86.936.200 97,35 100.000.000
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-6
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan
160.000.000 127.101.600
3001.300101.00.16.
007 Fasilitasi Karya Bhakti TNI Jumlah kelurahan yang
terfasilitasi kegiatan karya bhakti TNI
40.000.000 30.848.000 31.000.000 30.848.000 99,51 40.000.000
3001.300101.00.16. 008
Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)
Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan
120.000.000 96.253.600 107.500.000 96.253.600 89,54 120.000.000
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan
daerah
120.000.000 68.025.000
3001.300101.00.20. 017
Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah)
Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD
Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan yang disusun
70.000.000 33.540.000 35.000.000 33.540.000 95,83 125.000.000
3001.300101.00.20. 018
Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan yang
difasilitasi
50.000.000 34.485.000 35.000.000 34.485.000 98,53 35.000.000
3001.21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen Murenbang
Kel dan Kecamatan
940.000.000 831.832.000
3001.300101.00.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
Persentase koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana
APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian
0 0 107.800.000 103.426.000 95,94 110.000.000
3001.300101.00.21. 017
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan
0 0 400.000.000 385.503.8000 96,38 750.000.000
3001.300101.00.21. 029
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
40.000.000 31.386.000 35.000.000 31.386.000 89,67 40.000.000
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-7
3001.300101.00.21. 030
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
40.000.000 34.988.000 35.000.000 34.988.000 99,97 40.000.000
3001.300101.00.21.
031 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sarana dan prasarana
Jumlah dokumen koordinasi
perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
40.000.000 33.982.000 35.000.000 33.982.000 97,09 40.000.000
3001.300101.00.21. 036
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
40.000.000 34.436.000 35.000.000 34.436.000 98,39 40.000.000
3001.300101.00.21.
044 Fasilitasi Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender
Persentase perencanaan dan
penganggaran responsif gender
75.000.000 73.166.000 75.000.000 73.166.000 97,55 75.000.000
3001.300101.00.21.
045 Penyusunan KUA-PPAS
APBD
Jumlah dokumen KUA PPAS
Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019
0 0 300.000.000 279.601.100 93,20 400.000.000
3001.300101.00.21. 049
Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
Persentase fasilitasi monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
0 0 120.500.000 116.220.600 96,45 155.000.000
3001.300101.00.21. 051
Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD yg disusun 0 0 390.000.000 374.401.250 96,00 400.000.000
3001.23 Program perencanaan
sosial dan budaya
Jumlah dokumen pendukung
perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya
200.000.000 100.255.000
3001.300101.00.23. 019
Pengembangan Kelembagaan Forum
Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan
100.000.000 51.175.000 55.000.000 51.175.000 93,05 70.000.000
3001.300101.00.23.
037 Koordinasi dalam upaya
mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
Jumlah bulan terkoordinasinya
kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
100.000.000 49.080.000 50.000.000 49.080.000 98,16 50.000.000
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan
bidang prasarana wilayah
450.000.000 0
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-8
3001.300101.00.24. 029
Fasilitasi NUSP-2 Jumlah dokumen NUSP Tahap 2
0 0 100.000.000 98.195.000 98,20 100.000.000
3001.300101.00.24.
030 Penyusunan rencana tata
bangunan dan lingkungan (RTBL)
Jumlah dokumen RTBL 450.000.000 0 0 0
350.000.000
3001.300101.00.24. 031
Penyusunan master plan smart city Kota Pekalongan
Jumlah dokumen master plan smart city Kota Pekalongan
0 0 0 0 0 173.220.000
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan
PEMMAS
300.000.000 207.251.000
3001.300101.00.26. 007
Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah
100.000.000 74.005.000 75.000.000 74.005.000 98,67 150.000.000
3001.300101.00.26. 017
Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs/SDGs
Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs
75.000.000 34.960.000 40.000.000 34.960.000 87,40 55.000.000
3001.300101.00.26.
022 Fasilitasi kelompok
bangun perkotaan
Jumlah dokumen kelompok
bangun perkotaan yang terfasilitasi
75.000.000 50.580.000 51.200.000 50.580.000 98,79 55.000.000
3001.300101.00.26. 023
Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
Persentase fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
50.000.000 47.706.000 55.000.000 47.706.000 86,74 55.000.000
3004 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
3004.15 Program pengkajian dan penelitian
Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan
889.500.000 958.651.100
3004.300101.00.15. 001
Fasilitasi riset tematik Jumlah riset tematik yang dilaksanakan
0 94.595.000 95.000.000 94.595.000 99,57 95.000.000
3004.300101.00.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota
Pekalongan
JumlahFGD/Workshop Kelitbangan
133.000.000 130.435.100 133.000.000 130.435.100 98,07 160.000.000
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-9
3004.300101.00.15. 006
Penyusunan Jurnal Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun
dan dipublikasikan
25.000.000 23.671.300 25.000.000 24.267.300 97,07 25.000.000
3004.300101.00.15. 015
Riset unggulan daerah Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi
135.000.000 134.502.350 135.000.000 134.502.350 99,63 135.000.000
3004.300101.00.15. 017
Fasilitasi dewan riset daerah
Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun
130.500.000 126.676.300 130.500.000 126.676.300 97,07 135.000.000
3004.300101.00.15. 018
Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan
pengembangan
Jumlah Kajian yang tersusun 0 0 0 0 0 175.000.000
3004.300101.00.15. 019
Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan
Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat
200.000.000 187.900.850 200.000.000 187.900.850 93,95 200.000.000
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi
daerah
Peningkatan jumlah teknopreuner
771.040.000 673.817.700
3004.300101.00.16. 002
Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan
Kota Pekalongan
Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas
Pembangunan Kota Pekalongan
376.000.000 371.819.000 373.000.000 371.6819.000 97,63 380.000.000
3004.300101.00.16.
004 Fasilitasi sistem inovasi
daerah (SID)
Jumlah
FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota
Pekalongan yang terfasilitasi
88.440.000 75.379.500 80.000.000 79.379.500 99,22 90.000.000
3004.300101.00.16. 005
Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)
Jumlah Penghargaan Inovasi 46.600.000 41.283.400 40.000.000 37.283.400 93,21 50.000.000
3004.300101.00.16.
007 Fasilitasi Pengembangan
Teknopark
Jumlah Rakor dan sosialisasi
pengembangan Technopark yang terfasilitasi
100.000.000 48.705.100 50.000.000 48.705.100 97,41 100.000.000
3004.300101.00.16. 008
Diseminasi hasil penelitian dan inovasi
Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdesiminasik an dari hasil Litbang yang ada
30.000.000 27.682.700 30.000.000 27.682.700 92,28 50.000.000
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-10
3004.300101.00.16. 009
Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas
teknologi
Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan
difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan
65.000.000 54.474.000 55.000.000 54.474.000 99,04 85.000.000
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.
1. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan adalah: a. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Oerganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan , penelitan dan pengembangan Daerah.
b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
1) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Penyusunan KUA-PPAS;
2) perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
3) pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembabngunan yang berbasis kewilayahan;
4) penyelenggaraan pengendalian dan ecvaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
5) penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
6) pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaah dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7) pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk perintah atasan.
2. Struktur Organisasi Susunan organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan; 2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
d. Bidang Ekonomi, dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari: 1) Sub Bidang Ekonomi; 2) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; 3) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.
e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, terdiri dari: 1) Sub Bidang Program Kerja ; 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-12
3) Sub Bidang Data dan Evaluasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kondisi Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan, sampai dengan 1 September 2017 berjumlah 32 orang. a. Jumlah pegawai BAPPEDA berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dari
pegawai yang berstatus PNS adalah sebagai berikut: 1) 13 (tiga belas) orang berpendidikan S-2; 2) 13 (tiga belas) orang berpendidikan S-1/D-IV; 3) 2 (dua) orang berpendidikan D-III; 4) 1 (satu) orang berpendidikan setingkat SMA; 5) 2 (dua) orang berpendidikan SMP; 6) 1 (satu) orang berpendidikan SD.
b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut: 1) Struktural
a) Eselon II.b : 1 orang b) Eselon III.a : 1 orang c) Eselon III.b : 3 orang d) Eselon IV.a :10 orang
2) Staf :15 orang 3) Pejabat Fungsional : 2 orang
a. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/Golongan adalah sebagai berikut: 1) Pembina Tk.I (IV/b) : 2 orang 2) Pembina (IV/a ) : 5 orang 3) Penata Tingkat I (III/d) : 5 orang 4) Penata (III/c) : 6 orang 5) Penata Muda Tk. I (III/b) : 6 orang 6) Penata Muda (III/a) : 3 orang 7) Pengatur (II/c) : 2 orang 8) Pengatur Muda (II/a) : 2 orang
9) Juru (I/c) : 1 orang 4. Kondisi Sarana dan Prasarana
Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah:
a. Mobil Dinas : 3 unit b. Motor Dinas : 15 unit c. PC. Unit : 17 unit d. Laptop : 11 unit e. Notebook : 1 unit f. LCD : 3 unit g. Drone : 1 unit h. Voice recorder : 2 unit i. GPS Garmin : 2 buah j. Camera : 2 buah k. AC : 23 unit l. Ruang Kerja : 15 ruang m. Ruang Rapat : 1 ruang n. Gudang : 1 ruang
Sarana prasana untuk Sekretariat pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: a. Meja kerja : 13 buah b. Lemari : 8 buah c. Kursi : 13 buah
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-13
d. Filling cabinet : 10 unit e. Kipas angin : 1 unit f. Televisi 55” : 2 unit g. Printer/scener ; 8 unit h. Mesin ketik : 1 unit
Sarana prasana untuk Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: a. Meja kerja : 7 buah b. Lemari : 2 buah c. Kursi :10 buah d. Filling cabinet : 3 buah e. Printer scener : 4 buah f. Mesin ketik : 2 buah
Sarana prasarana di Ruang Fungsional BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: a. Meja kerja : 4 buah b. Lemari : 2 buah c. Kursi : 5 buah d. Filling cabinet : 2 buah e. Printer : 1 buah f. Mesin ketik : 0 buah
Sarana prasarana di Bidang Ekonomi, Sarana, dan Prasarana BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: a. Meja kerja : 6 buah b. Lemari : 5 buah c. Kursi : 10 buah d. Filling cabinet : 8 buah e. Kipas angin : 1 buah f. Printer/scener : 3 buah g. Mesin ketik : 1 buah
Sarana prasarana di Bidang Penyusunan Program pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: a. Meja kerja : 9 buah b. Lemari : 3 buah c. Kursi : 13 buah d. Filling cabinet : 3 buah e. Printer/scemer : 5 buah f. Mesin ketik : 3 buah
5. Permasalahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat, tetapi hanya sebagian saja usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Kecilnya realisasi dari usulan disebabkan keterbatasan anggaran sehingga berdasarkan penentuan skala prioritas dan kebijakan yang ada.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-14
Menurut Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan perwal tersebut, Bappeda mengampu 2 (dua) urusan urusan perencanaan Pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan.
Pada Tahun 2016, Bappeda melaksanakan 11 program dan 47 kegiatan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut : a. Urusan Perencanaan Pembangunan
(1). Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD Indikator kinerja ini di capai oleh 1 (satu) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.
Adapun program yang mendukung adalah program perencanaan pembangunan, dengan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan KUA-PPAS APBD, Penyusunan RPJMD, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud, koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi perncanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsij gender, monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD dan koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi. Capaian kinerja indikator ini adalah 95,57 %, lebih kecil dari target RPJMD sebesar 100%
(2). Persentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pencapain indikator ini dilaksanakan dalam 4(empat) program dan 19
(sembilan belas) kegiatan yang termasuk dalam program kegiatan rutin Bappeda. Adapun program yang mendukung capain indikator ini adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta program peningkatan pelayanan masyarakat. Capaian indikator kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
(3). Persentase keterlibatan lembaga / dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan
Capain indikator ini sebesar 100%, yang didukung oleh 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu program kerjasama pembangunan dengan kegiatan fasilitasi kegiatan TMMD, fasilitasi karya bakti TNI dan Fasilitasi FEDEP.
(4). Persentase dokomen perencanaan sektoral yang berkualitas Terwujudnya dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas di dukung
oleh 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Capain kinerja nyata indikator ini sebesar 100% dari target 100%. Program yang mendukung tercapainya indikator ini adalah program perencanaan sosial dan budaya, program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, program perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembagunan daerah.
b. Urusan Statistik (1). Persentase ketersediaan data
Indikator ini didukung oleh Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah dan kegiatan penyusunan sistim informasi pembangunan daerah (SIPD). Realisasi pencapaian indikator ini sebesar 92,12 % lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan sebesar 100%.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-15
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016
No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a Uurusan Perencanaan Pembangunan
Indikator kinerja utama
1 Kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD
100% 100% 100% 100% 97,57% 100% 100% 100%
Indikator kinerja SKPD
1 Capaian kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Capaian keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stake holder dalam perencanaan dan pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Capaian dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Urusan Statistik
Indikator kinerja utama
1 Ketersedian data perencanaan 100% 100% 100% 100% 92,12% 100% 100% 100%
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewajiban daerah di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan penelitian dan pengembangan daerah menghadapi beberapa tantangan mengenai kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan dinamika persoalan yang lain yang ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum diturunkan dalam Peraturan Pemerintah maka akan sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas perencanaan. Permasalahan-permasalahan umum yang ada dalam penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan secara singkat diuraikan sebagai berikut:
1. Desentralisasi pemerintahan dan pembangunan
Tuntutan masyarakat terhadap makna riil desentralisasi pemerintahan dan pembangunan (otonomi daerah) bagi kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan publik masih terus bergulir. Kebijakan perencanaan daerah masih dihadapkan pada kebutuhan riil untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan publik sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.
2. Kemitraan dalam proses perencanaan pembangunan
Kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompeten dan juga pihak-pihak yang peduli kepada pembangunan daerah masih diperlukan dan diharapkan bukan hanya memunculkan sinergi dalam mengupayakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi sekaligus membangun social trust dan
kepemilikan bersama atas proses pembangunan, serta saling mengisi akan kekurangan kelebihan masing-masing pihak.
3. Perluasan tuntutan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah
Masih adanya gerakan demokratisasi, tuntutan partisipasi publik dalam proses pembangunan sehingga agenda perencanaan pembangunan masih dihadapkan pada tantangan mengenai bagaimana mengembangkan metode dan mekanisme partisipasi publik yang efektif dan terarah dalam proses perencanaan pembangunan, tanpa mengorbankan dimensi demokratisasi. Dilema yang selalu muncul dalam mengembangkan partisipasi publik dalam pembangunan adalah bahwa tuntutan efektivitas tidak selalu sejalan dengan kebutuhan demokrasi dan partisipasi masyarakat.
4. Pluralitas aspirasi dan kebutuhan masyarakat
Penyelarasan kebijakan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki masih diperlukan. Dalam masyarakat yang heterogen dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi, keputusan memilih suatu keputusan akan menjadi hal yang tidak mudah, tetapi secara tak terhindarkan harus dilakukan. Karena itu, kebutuhan untuk mengembangkan pola dan sistem yang pengambilan keputusan jelas dan terukur untuk menetukan pemihakan dan pilihan aspirasi segmen masyarakat akan menjadi salah satu isu strategik yang dihadapi institusi perencana.
5. Perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap kebijakan daerah
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan disisi lain Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-17
Undang-Undang tersebut belum ada maka ada kekosongan pedoman, yang sangat berpengaruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran.
6. Kurangnya basis data sebagai bahan penyusunan perencanaan
Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap perangkat daerah untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kota maupun di masing-masing perangkat daerah.
Permasalahan spesifik yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional
Dalam setiap pengambilan kebijakan sangat diperlukan adanya data dan informasi yang valid, akurat dan up to date, sehingga dalam suatu proses akan
mudah untuk mengidentifikasi suatu masalah. Dengan keakuratan data dan informasi yang terus menerus diharapkan akan menghasilkan suatu output yang tepat. Kurang validnya data dan informasi sering mengakibatkan pengambilan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Adapun permasalahan lain yang ada di Bappeda dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi, anatara lain :
1. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang sinergis dan terintegrasi
Kebutuhan dokumen perencanaan pendukung masih sangat dibutuhkan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan yang tepat dan terukur. Dokumen tersebut baik yang yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu karena faktor keterbatasan jumlah personil perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Karena kurang jelasnya indikator kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan yang belum konsisten. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan Monitoring dan Evaluasi dapat lebih efektif.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan, diantaranya adalah:
1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan melibatkan masyarakat/ fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembanguna penelitian dan pengembangan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD 2016-2021.
4. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-18
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.
Usulan awal program dan kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum perangkat daerah dan Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembnagan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkatian dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Bappeda Kota Pekalongan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2. di bawah ini.
Tabel 3. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / volume
catatan
1 Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Penyusunan master plan smart city Kota Pekalongan
Kota Pekalongan
dokumen 1
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 II-19
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan Tema Rancangan Akhir RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, antara lain :
1). Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2). Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3). Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4). Laju inflasi 3,5 persen
Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 ditujukan untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari", dengan prioritas meliputi :
1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada:
a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-2
b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada:
a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa: beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu;
b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, difokuskan pada:
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-3
a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;
b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyeleng-garaan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;
d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
f. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga;
g. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:
a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;
e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;
i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada:
a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-4
kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (bottle-neck), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot);
c. Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;
d. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
e. Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
f. Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
g. Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;
h. Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/ miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;
i. Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);
j. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;
k. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-5
l. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
m. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;
n. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat;
o. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:
a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;
c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu: 1). Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan agent of change (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara; 2). Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Intregitas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan; 3). Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik; 4). Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural; 5). Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP; 6). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka; 7). Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundangundangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala; 8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standard Operasional Procedure dan penyediaan media pengaduan masyarakat;
d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system);
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-6
f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong;
h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat;
i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif;
j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri
Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah tahun 2018 yaitu :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
c. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;
d. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
e. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59, dengan komponen:
(1). Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun;
(2). Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,35 tahun;
(3). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun;
(4). Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun;
g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;
h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.
Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2018, adalah:
1. Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana, dengan fokus pada :
a. Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol yang menghubungkan Jl. DR. Sutomo sampai dengan Jl. Raya Duwet-Warungasem, pelebaran dan peningkatan jalan.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-7
b. Penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai Kota Batik pada titik-titik strategis.
c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif.
d. Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo
e. Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel).
2. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada :
a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas tentang kerajinan batik, fesyen, kriya (kerajinan tangan), kuliner, film, fotografi, musik, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.
b. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal.
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan.
3. Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal dengan fokus :
a. Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen.
b. Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen.
c. Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat.
d. Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir.
e. Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
4. Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus :
a. Pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-8
c. Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha.
d. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat.
e. Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik, dengan fokus pada :
a. Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah.
b. Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular.
c. Pelayanan administrasi kependudukan.
d. Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
e. Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik.
6. Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada :
a. Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.
b. Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
c. Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2018 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan Tahun 2018. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2017 ditunjukkan dalam Gambar 1. Di bawah ini.
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-9
ISU STRATEGISPERMASALAHAN PRIORITAS KOTA
Penanggulangan kemiskinan melalui penurunan beban biaya hidup , peningkatan pendapatan, dan peningkatan kualitas SDM
Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Pembangunan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah
Peningkatan infratsruktur serta daya dukung dan daya tampung lingkungan
Angka rata-rata lama sekolah dibawah 9 tahun, AKB cenderaung naik, kesakitan pada bayi (ISPA, Pnemonia, Diare, dll)
Kemiskinan, pengangguran dan angka kriminalitas
Pekerja perempuan rendah, KDRT cenderung naik, IPG dan IDG relatif rendah, Gini ratio cenderung naik
Optimalisasi smart city, pemanfaatan TIK
Pelayanan publik dan tatakelola perlu ditingkatkan
Pembangunan jalan tol Pemalang-Batang dan Batang – Semarang
Layanan air bersih, persampahan, sanitasi dan draenase
Wilayah terbatas, kemiringan lahan kecil, potensi banjir dan rob
Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan
Beberapa potensi ekonomi kreatif, pariwisata, belum optiml
Pembangaunan sumber daya manusia berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas
Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran
Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik
Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal
Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif serta sarana prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana
Gambar 1. Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan
Kota Pekalongan Tahun 2018
Prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJPD Kota Pekalongan 2016-2021, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dan arah kebijakan Nasional tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan Tabel 3. di bawah ini:
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-10
Tabel 4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional
PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA
NO PRIORITAS/TEMA NO PRIORITAS/TEMA NO PRIORITAS/TEMA
1 Dimensi Pembangunan Manusia
1 Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin
1 Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar
2 Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas
3 Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik
4 Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
2 Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
1 Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
1 Penguatan pembangunan sektorsektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal
2 Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan
3 Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
1 Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana
1 Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2018 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Tahun 2018 merupakan tahun ketiga, kepemimpinan walikota dan wakil walikota periode 2016-2021 yang arah kebijakannya sudah menggunakan dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Selain itu Rencana Strategis Bappeda yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja juga sudah disusun untuk jangka waktu 2016-2021. Sehubungan ha! tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengacu pada RPJMD 20116-2021, Renstra Bappeda 2016-2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 dan didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lima Tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
Arah kebijakan makro selanjutnya dirumuskan menjadi sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai ini, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran perangkat daerah, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga. Dalam kaitannya dengan penetapan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan tahun 2018, maka kedudukan Badan Perencanan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung secara langsung dalam prioritas daerah yang keempat, yatu Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan, melalui Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi.
Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi semua bidang dan sekretariat di Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja lembaga BAPPEDA.
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018, serta isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembnagan Daerah Kota Pekalongan.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang spesifik,terinci, terukur dan dapat dicapai.
Tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, sehingga BAPPEDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-12
perencanaan pembangunan penelitian dan pengembnagan daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembnagan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif yang efektif dan efisien.
3.3 Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:
1. Pencapaian prioritas dan sasaran daerah;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan
4. Sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam kaitannya dengan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2018 BAPPEDA Kota Pekalongan merencanakan akan mencapainya dengan melaksanakan 13 Program yang terdiri 57 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.422.520.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan dan APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya program dan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-13
Tabel 5. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA
TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Kode
Urusan / Bidang /
Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Rencana Tahun 2018
Prakiraan Maju Renacana
Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 7 8 9
300101 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
6.422.520.000,00 5.845.040.000,00
30 URUSAN
PENUNJANG
6.422.520.000,00 5.845.040.000,00
3001 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
4.742.520.000,00 4.295.500.000,00
3001.01 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase pelaksanaan surat-menyurat,
sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak
dan penggandaan, makan dan minum,
serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen 924.300.000,00 100 persen 959.500.000,00
3001.300101.01.001 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah bulan penyediaan jasa surat
menyurat
Kota
Pekalongan
12 bulan 5.000.000,00 APBD II 12 bulan 5.000.000,00
3001.300101.01.002 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa telpon,
internet dan air bersih
Kota
Pekalongan
12 bulan 58.800.000,00 APBD II 12 bulan 60.000.000,00
3001.300101.01.007 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah bulan penyediaan jasa
administrasi keuangan
Kota
Pekalongan
12 bulan 37.000.000,00 APBD II 12 bulan 37.000.000,00
3001.300101.01.008 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan
dan peralatan kebersihan kantor
Kota
Pekalongan
12 bulan 40.000.000,00 APBD II 12 bulan 50.000.000,00
3001.300101.01.010 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
dan benda pos
Kota
Pekalongan
12 bulan 50.000.000,00 APBD II 12 bulan 50.000.000,00
3001.300101.01.011 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Kota
Pekalongan
12 bulan 50.000.000,00 APBD II 12 bulan 50.000.000,00
3001.300101.01.012 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kota
Pekalongan
12 bulan 2.500.000,00 APBD II 12 bulan 5.000.000,00
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-14
3001.300101.01.014 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah
tangga
Kota
Pekalongan
12 bulan 3.000.000,00 APBD II 12 bulan 2.500.000,00
3001.300101.01.015 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan surat
kabar/majalah dan peraturan perundang-
undangan
Kota
Pekalongan
12 bulan 6.000.000,00 APBD II 12 bulan 50.000.000,00
3001.300101.01.017 Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah bulan penyediaan makanan dan
minuman
Kota
Pekalongan
11 bulan 72.000.000,00 APBD II 11 bulan 50.000.000,00
3001.300101.01.018 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota
Pekalongan
342 orang/kali 600.000.000,00 APBD II 342 orang/kali 600.000.000,00
3001.02 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan
gedung/kantor, kendaraan dinas
operasional, pengadaan dan pemeliharaan
peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen 160.000.000,00 100 persen 125.000.000,00
3001.300101.02.024 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional, biaya kendaaan pajak
kendaraan bermotor, BM dan jasa
pengemudi
Kota
Pekalongan
18 unit 65.000.000,00 APBD II 18 unit 60.000.000,00
3001.300101.02.058 Pengadaan peralatan
dan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan
Kota
Pekalongan
6 unit 65.000.000,00 APBD II 6 unit 50.000.000,00
3001.300101.02.059 Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Kota
Pekalongan
12 bulan 30.000.000,00 APBD II 12 bulan 15.000.000,00
3001.06 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Persentase ketersediaan Capaian Laporan
Kinerja 100 persen 66.000.000,00 100 persen 66.000.000,00
3001.300101.06.005 Penyusunan Renja
dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen rencana kerja dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan/program
yang disusun
Kota
Pekalongan
2 dokumen 8.000.000,00 APBD II 2 dokumen 8.000.000,00
3001.300101.06.006 Penyusunan RKA,
LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan
Laporan-Laporan Keuangan Perangkat
Daerah yang disusun
Kota
Pekalongan
4 dokumen 8.000.000,00 APBD II 4 dokumen 8.000.000,00
3001.300101.06.008 Monitoring dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi Perangkat Daerah
Kota
Pekalongan
12 bulan 50.000.000,00 APBD II 12 bulan 50.000.000,00
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-15
3001.07 PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
Persentase pengaduan 0 persen 39.000.000,00 0 persen 50.000.000,00
3001.300101.07.001 Penyediaan Jasa
Tenaga Kontrak
Perangkat Daerah
Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD
berdasarkan SK Walikota
Kota
Pekalongan
1 orang/bulan 26.000.000,00 APBD II 1 orang/bulan 30.000.000,00
3001.300101.07.014 Promosi kegiatan
unggulan dan inovatif
Jumlah keikutsertaan dalam Pameran
Hakteknas dan Karnaval Batik
Kota
Pekalongan
2 kali 13.000.000,00 APBD II 2 kali 20.000.000,00
3001.15 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
persentase ketersediaan data 100 persen 125.000.000,00 100 persen 100.000.000,00
Single database daerah 100 persen 100 persen
3001.300101.15.002 Penyusunan dan
pengumpulan
data/informasi
kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
Jumlah Dokumen Profil Data Perangkat
Daerah dan Urusan seKota Pekalongan
0 Dokumen 25.000.000,00 APBD II 0 Dokumen 0,00
3001.300101.15.021 Pengembangan Sistim
Informasi
Pembangunan Daerah
(SIPD)(Bantuan
Provinsi)
fasilitasi penyusunan SIPD 8 kelompok
data pembangunan daerah Kota
Pekalongan
Kota
Pekalongan
2 semester 100.000.000,00 APBD I
dan APBD
II
2 semester 100.000.000,00
3001.16 PROGRAM
KERJASAMA
PEMBANGUNAN
Jumlah lembaga/dunia usaha terlibat
dalam pembangunan 7 lembaga
/dunia usaha 160.000.000,00 7 lembaga
/dunia usaha 160.000.000,00
3001.300101.16.007 Fasilitasi Karya
Bhakti TNI
Jumlah kelurahan yang terfasilitasi
kegiatan karya bhakti TNI
Kota
Pekalongan
4 kelurahan 40.000.000,00 APBD II 4 kelurahan 40.000.000,00
3001.300101.16.008 Fasilitasi FEDEP
(Bantuan Provinsi)
Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang
terlibat dalam pembangunan Kota
Pekalongan
Kota
Pekalongan
1 lembaga 120.000.000,00 APBD I
dan APBD
II
1 lembaga 120.000.000,00
3001.20 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah dokumen pendukung perencanaan
pembangunan daerah
2 dokumen 160.000.000,00 2 dokumen 100.000.000,00
3001.300101.20.017 Fasilitasi BKPRD
(Badan Koordinasi
Penataan Ruang
Daerah)
Jumlah dokumen rekomendasi/laporan
BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya
penataan ruang di Kota Pekalongan yang
disusun
Kota
Pekalongan
1 dokumen 125.000.000,00 APBD II 1 dokumen 50.000.000,00
3001.300101.20.018 Fasilitasi
Kelembagaan AMPL
(Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan)
Jumlah dokumen rekomendasi/laporan
AMPL Kota Pekalongan yang difasilitasi
Kota
Pekalongan
1 dokumen 35.000.000,00 APBD II 1 dokumen 50.000.000,00
3001.21 PROGRAM
PERENCANAAN
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah
8 dokumen 2.050.000.000,00 8 dokumen 1.705.000.000,00
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-16
PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah dokumen Murenbang Kel dan
Kecamatan
31 dokumen 31 dokumen
Persentase jumlah program RKPD yang
sesuai dengan Program RPJMD
100 persen 100 persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu
strategis dan analisis permasalahan
100 persen 100 persen
3001.300101.21.014 Koordinasi
perencanaan dan
pelaporan dana
APBN dan APBD
Provinsi
Persentase koordinasi penyusunan laporan
kegiatan yang bersumber dari dana APBN
dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi
fungsi pengendalian
100 persen 110.000.000,00 APBD II 100 persen 90.000.000,00
3001.300101.21.017 Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan Kota Pekalongan
Kota
Pekalongan
3 dokumen 750.000.000,00 APBD II 3 dokumen 600.000.000,00
3001.300101.21.029 Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya
Kota
Pekalongan
1 dokumen 40.000.000,00 APBD II 1 dokumen 90.000.000,00
3001.300101.21.030 Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan dan
pemberdayaan
masyarakat
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan dan
pemberdayaan amsyarakat
Kota
Pekalongan
1 dokumen 40.000.000,00 APBD II 1 dokumen 90.000.000,00
3001.300101.21.031 Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
sarana dan prasarana
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sarana dan
prasarana
Kota
Pekalongan
1 dokumen 40.000.000,00 APBD II 1 dokumen 90.000.000,00
3001.300101.21.036 Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Kota
Pekalongan
1 dokumen 40.000.000,00 APBD II 1 dokumen 90.000.000,00
3001.300101.21.044 Fasilitasi Perencanaan
dan Penganggaran
Responsif Gender
Persentase perencanaan dan
penganggaran responsif gender
Kota
Pekalongan
100 persen 75.000.000,00 APBD II 100 persen 75.000.000,00
3001.300101.21.045 Penyusunan KUA-
PPAS APBD
Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan
APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019
Kota
Pekalongan
2 dokumen 400.000.000,00 APBD II 2 dokumen 450.000.000,00
3001.300101.21.049 Monitoring program
kegiatan dan evaluasi
RKPD
Persentase fasilitasi monitoring program
kegiatan dan evaluasi RKPD
100 persen 155.000.000,00 APBD II 100 persen 130.000.000,00
3001.300101.21.051 Revisi RPJMD Dokumen Revisi RPJMD yg disusun 1 dokumen 400.000.000,00 APBD II 1 dokumen 0,00
3001.23 PROGRAM
PERENCANAAN
SOSIAL DAN
BUDAYA
Jumlah dokumen pendukung perencanaan
pembangunan Sosial dan Budaya
1 dokumen 120.000.000,00 1 dokumen 200.000.000,00
3001.300101.23.019 Pengembangan
Kelembagaan Forum
Pendidikan Untuk
Semua (PUS) Kota
Pekalongan
Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota
Pekalongan
Kota
Pekalongan
1 dokumen 70.000.000,00 APBD I
dan APBD
II
1 dokumen 100.000.000,00
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-17
3001.300101.23.037 Koordinasi dalam
upaya mendukung
penanggulangan
GAKY (Bantuan
Provinsi)
Jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan
dalam upaya mendukung penanggulangan
GAKY
Kota
Pekalongan
12 bulan 50.000.000,00 APBD I
dan APBD
II
12 bulan 100.000.000,00
3001.24 PROGRAM
PERENCANAAN
PRASARANA
WILAYAH DAN
SUMBER DAYA
ALAM
Jumlah dokumen pendukung
perencanaan pembangunan bidang
prasarana wilayah
1 dokumen 623.220.000,00 1 dokumen 450.000.000,00
3001.300101.24.029 Fasilitasi NUSP-2 Jumlah dokumen NUSP Tahap 2 5 dok 100.000.000,00 APBD II 5 dok 0,00
3001.300101.24.030 Penyusunan rencana
tata bangunan dan
lingkungan (RTBL)
Jumlah dokumen RTBL Kota
Pekalongan
2 dokumen 350.000.000,00 APBD II 2 dokumen 450.000.000,00
3001.300101.24.031 Penyusunan master
plan smart city Kota
Pekalongan
Jumlah dokumen master plan smart city
Kota Pekalongan
1 1 173.220.000,00 APBD II 1 1 0,00
3001.26 PROGRAM
PERENCANAAN
PEMERINTAHAN
DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Jumlah dokumen pendukung perencanaan
pembangunan PEMMAS
3 dokumen 315.000.000,00 3 dokumen 380.000.000,00
3001.300101.26.007 Fasilitasi TKPKD
(Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah)(Bantuan
Keuangan)
Jumlah dokumen penanggulangan
kemiskinan di daerah
Kota
Pekalongan
1 dokumen 150.000.000,00 APBD I
dan APBD
II
1 dokumen 100.000.000,00
3001.300101.26.017 Monitoring dan
Evaluasi Capaian
SDGs
Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs Kota
Pekalongan
1 dokumen 55.000.000,00 APBD II 1 dokumen 100.000.000,00
3001.300101.26.022 Fasilitasi kelompok
bangun perkotaan
Jumlah dokumen kelompok bangun
perkotaan yang terfasilitasi
Kota
Pekalongan
1 dokumen 55.000.000,00 APBD II 1 dokumen 130.000.000,00
3001.300101.26.023 Monitoring dan
evaluasi
pembangunan
berbasis masyarakat
Persentase fasilitasi monitoring dan
evaluasi pembangunan berbasis
masyarakat
Kota
Pekalongan
100 persen 55.000.000,00 APBD II 100 persen 50.000.000,00
3004 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
1.680.000.000,00 1.549.540.000,00
3004.15 PROGRAM
PENGKAJIAN
DAN PENELITIAN
Jumlah pemanfaatan hasil penelitian
dalam perencanaan - kebijakan 4 pemanfaatan 925.000.000,00 4 pemanfaatan 843.500.000,00
3004.300101.15.001 Fasilitasi riset tematik Jumlah riset tematik yang dilaksanakan Kota
Pekalongan
4 riset 95.000.000,00 APBD II 4 riset 95.000.000,00
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-18
3004.300101.15.005 Fasilitasi Jaringan
Penelitian dan
Pengembangan Kota
Pekalongan
Pusat pelayanan yang dapat memberikan
pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan
Informasi Kelitbangan
Kota
Pekalongan
1 Pusat Layanan 160.000.000,00
APBD II
1 Pusat Layanan 133.000.000,00
Aplikasi kelitbangan yang dapat
dikembangkan
1 Aplikasi 1 Aplikasi
Jumlah
FGD/Workshop Kelitbangan
1 kali 1 kali
3004.300101.15.006 Penyusunan Jurnal
Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah jurnal penelitian dan
pengembangan yang tersusun dan
dipublikasikan
Kota
Pekalongan
1 Jurnal 25.000.000,00 APBD II 1 Jurnal 25.000.000,00
3004.300101.15.013 Seminar/Lokakarya
Kelitbangan 0,00 APBD II
3004.300101.15.015 Riset unggulan daerah Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi Kota
Pekalongan
5 riset 135.000.000,00 APBD II 5 riset 135.000.000,00
3004.300101.15.017 Fasilitasi dewan riset
daerah
Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah
Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun
Kota
Pekalongan
2 kajian/riset 135.000.000,00 APBD II 2 kajian/riset 130.500.000,00
3004.300101.15.018 Fasilitasi riset
bersama dengan
lembaga penelitian
dan pengembangan
Jumlah Kajian yang tersusun Kota
Pekalongan
2 kajian/riset 175.000.000,00 APBD II 2 kajian/riset 125.000.000,00
3004.300101.15.019 Pengabdian
masyarakat berbasis
pemberdayaan
Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat Kota
Pekalongan
4 kali 200.000.000,00 APBD II 4 kali 200.000.000,00
3004.16 PROGRAM
PENGEMBANGAN
IPTEK DAN
INOVASI DAERAH
Peningkatan jumlah teknopreuner 19 teknopreuner 755.000.000,00 19 teknopreuner 706.040.000,00
3004.300101.16.002 Pameran Inovasi dan
Kreatifitas
Pembangunan Kota
Pekalongan
Jumlah Stand yang mengikuti Pameran
Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan
Kota Pekalongan
Kota
Pekalongan
27 stand 380.000.000,00 APBD II 27 stand 376.000.000,00
3004.300101.16.004 Fasilitasi sistem
inovasi daerah (SID)
Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim
Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi
Kota
Pekalongan
5 kali 90.000.000,00 APBD II 5 kali 88.440.000,00
3004.300101.16.005 Fasilitasi
pengembangan
jaringan inovasi
(SIDa)
Jumlah Penghargaan Inovasi Kota
Pekalongan
2 kategori 50.000.000,00 APBD II 2 kategori 46.600.000,00
3004.300101.16.007 Fasilitasi
Pengembangan
Teknopark
Jumlah Rakor dan sosialisasi
pengembangan Technopark yang
terfasilitasi
Kota
Pekalongan
8 kali 100.000.000,00 APBD II 8 kali 100.000.000,00
3004.300101.16.008 Diseminasi hasil
penelitian dan inovasi
Jumlah Inovasi Teknologi yang
tersosialisasikan/terdesiminasikan dari
hasil Litbang yang ada
Kota
Pekalongan
1 pemenang 50.000.000,00 APBD II 1 pemenang 30.000.000,00
3004.300101.16.009 Fasilitasi kegiatan
pengembangan
kreatifitas teknologi
Pemenang Krenova yang terseleksi ide
kreatif
Kota
Pekalongan
4 Pemenang 85.000.000,00 APBD II 4 Pemenang 65.000.000,00
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 III-19
Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh
peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota
Pekalongan
1 Event 1 Event
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 IV-1
BAB IV
PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Sehubungan sudah ditetapkannya dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Pekalongan dan Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2016-2021, maka Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 disusun berdasarkan acuan RPJMD dan Renstra. Selain itu Renja juga harus selaras dengan RKP Tahun 2018, dan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, serta memedomani RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018. Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 memuat 2 urusan 13 Program yang terdiri dari 57 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.422.520.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
4.1 Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum perangkat daerah.
4.2 Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan d a l a m pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders) yang tetap harus dikedepankan.
4.3 Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing-masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan
Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2018 IV-2
dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja BAPPEDA sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
Pekalongan, Agustus 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah
Kota Pekalongan
Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc Pembina Tingkat I
NIP. 19650717 199203 2 014