BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN...
Transcript of BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN...
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DODI RIYADMADJI
Kepala BPP KEMENDAGRI
UU No. 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Psl 209 (1); Psl 219 (1) dan (2); Psl 374 (4)
Psl 386 s.d Psl 390
UU No.18 thn 2002, ttg Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (Psl 6 (1); Psl 18 (1) dan Psl 21 (2)
DASAR PELAKSANAAN KELITBANGAN & INOVASI DAERAH
Perber Menristek dan Mendagri No.03 & 36 thn 2012
Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Psl 16 (2)
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
Permendagri No. 17 thn 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kemendagri dan Pemerintahan Daerah
PP No. 18 thn 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat
Daerah
UU No 12 thn 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Ketentuan Umum dan
Lampiran tentang Penyusunan Naskah Akademik)
Perpres No 11 thn 2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri Psl 32 (1); Psl 33 (1) dan (2)
URGENSI INOVASI DAERAH Tidak ada bangsa atau industri yang maju dan
mampu bersaing tanpa adanya inovasi.
Inovasi adalah cara untuk memenangkan persaingan baik dikalangan masyarakat maupun pemerintah.
Inovasi adalah jalan pintas menuju kemajuan yang lebih cepat.
Inovasi bermakna perlawanan terhadap kemapanan (comfort zone) yang kadang-kadang tidak mudah untuk diterima.
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi
Dan Menteri Dalam Negeri no 03 dan no 36 TAHUN 2012
Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
UU 18 Tahun 2002
Tentang Sinas Iptek
UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Pembinaan
Umum Pembinaan
Teknis
Peraturan Pemerintah
tentang Inovasi Daerah
Permendagri tentang
Inovasi Daerah
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POSISI SUATU
KEBIJAKAN
Posisi
Kebijakan
Nilai-nilai
(Values)
Tujuan
Keyakinan
(Benefits)
Fakta
Struktur umum Kebijakan
Kebijakan sbg
pernyataan, penyikapan,
dan tindakan pemerintah
u/tujuan tertentu dengan
mengubah/mempengaru
hi faktor tertentu (atau
menetapkan hal
tertentu).
• Bertujuan
(Purposive)
• Kontekstual
• Paradigma –
norma ideal,
keyakinan, fakta
Piranti Hukum (Legal devices)
Alat Institusional /Organisational
(Institutional /Organizational
Devices)
Mekanisme Operasional
(Operational Mechanism)
Tatanan Sosial (Social Arrangements)
Regulasi
Deregulasi
Penyediaan Infrastruktur (Infrastructur Provisions)
Insentif Keuangan / Pembiayaan / Pajak
(Incentives / Rewards)
Informasi & Bimbingan
(Information &
Guidance)
Prakarsa
u/Mempengaruhi
(Influencing Initiatives)
Dampak (Effects)
“Aspek” Instrumen Kebijakan
Kelompok “Bentuk” Alat/Instrumen
Kebijakan (Forms of Policy Tools)
Kebijakan Inovasi
Kebijakan inovasi (innovation policy), merupakan kelompok kebijakan yangmempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk
inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan :
Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul” fungsi/ kegiatan/proses)dalam sistem inovasi;
Meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/prosesdalam sistem inovasi (ini juga berarti
meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem);dan
Memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar-fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi
dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi. Kebijakan inovasi secara
“konsep” bertumpu pada pendekatan sistem terhadap proses inovasi(memanfaatkan pendekatan/kerangka sistem inovasi untuk
menterjemahkan implikasi kebijakannya).Dalam perkembangan praktiknya, kebijakan inovasi bukan saja menjadi kebijakan
horisontal yang terkait dengan bidang “tradisional” lainnya seperti kebijakan ekonomi (secara umum), kebijakan industri (dalam
arti sektoral) dan kebijakan iptek. Simplifikasi dari pengertian cakupan kelompok kebijakan inovasi (dalam konteks sistem
inovasi) adalah seperti diilustrasikan pada slide selanjutnya.
Kerangka Kebijakan Inovasi
Kebijakan Inovasi
Kebijakan Pendidikan :
• Pengetahuan &
Keterampilan; • Kreatifitas; • Profesionalisme; dan • Kewirausahaan
Kebijakan Ekonomi Makro : • Moneter;
• Fiskal; • Perdagangan
Kebijakan Industri :
• Investasi;
• Perpajakan – Subsidi; • Insentif;
• Regulasi - Deregulasi
Kebijakan Daerah
Kebijakan Teknologi
Kebijakan Litbang
Kebijakan Sains
Kemajuan Industri : Daya Saing, Kapasitas
Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan
Perbaikan Bisnis yg ada
Perkembangan
Investasi
Perkembangan Bisnis
Pemula yg Inovatif
INOVASI DAERAH
1. PENINGKATAN EFISIENSI;
2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS; 3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN; 4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN;
5. BERORIENTASI KEPADA
KEPENTINGAN UMUM;
6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN
7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.
APABILA
APARATUR
APABILA
INOVASI
TIDAK
INOVASI
GAGAL
DIPIDANA,
TERSEBUT
BERDASARKAN DILAKUKAN
PRINSIP2 DALAM UU DAN
DITETAPKAN OLEH PERATURAN
KEPALA DAERAH SERTA DILAPORKAN KEPADA MENDAGRI
SEMUA BENTUK PEMBARUAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN
PENYELENGARAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
RINCIAN INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH
INDEKS INOVASI DAERAH
Input Proses Output Outcome
• Visi;Misi • Lembaga
Kelitbangan • Penghargaan Bagi
Inovator • Regulasi • Kepedulian SDM • Dukungan Anggaran • Optimalisasi CSR • Penggunaan TI • Pengelola Inovasi
• Sosialisasi Kebijakan • Bimtek Inovasi • Inovasi Di RPJMD • Program Dan
Kegiatan Di Renstra OPD
• Jejaring Inovasi • Replikasi • Pedoman Teknis • Tingkat Partisipasi
Stakeholder
• Jumlah inovasi
yang dihasilkan • Jumlah
Pendapatan Perkapita
• Jumlah Lapangan Kerja
• Jumlah Peningkatan Investasi
• Jumlah Peningkatan PAD
• Opini BPK • Nilai Capaian Lakip • Nilai IPM
• Kualitas
peningkatan perizinan
• Kualitas Inovasi • Ketersediaan
Informasi Layanan • Penyelesaian
Layanan Pengaduan • Kemudahan
Informasi Layanan • Kemudahan Proses
Inovasi Yang Dihasilkan • Online Sistem • Kecepatan Inovasi • Kemanfaatan Inovasi • Tingkat Kepuasan Inovasi
Indikator Inovasi Daerah
Keterangan
Indeks Inputan Satuan Pemda
Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah
NILAI KOMPOSIT
• Inovasi per satuan + Inovasi seluruh pemda = inovasi daerah
PEMDA YANG MENGIKUTI IGA 2017
Provinsi • 15 Pemda
Kota • 30 Pemda
kabupaten • 65 Pemda
120 Pemda
INOVASI DALAM DATABASE KEMENDAGRI
Tata Kelola Pemerintahan
107
Pelayanan Publik 273
Inovasi Bentuk Lainya 194
574 INOVASI DAERAH
Kantor: Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat - Telp/Fax: (021) 3923445 / 3924628 - Website: http://litbang.kemendagri.go.id
Terima Kasih