BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH BANDA ACEH · 2020. 5. 18. · Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan...

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH


BANDA ACEH 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum ................................................................................................ 1

1.2. Isu Strategsi BPBA ............................................................................ 2

1.3. Organisasi BPBA ............................................................................... 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis ............................................................................... 4

2.2 Indikator Kinerja Utama .................................................................... 6

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun ................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................. 9

3.1 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana ................ 12

3.1.1 Capain Target Kinerja Penguatan Kelembagaan ....................... 16

3.1.2 Capaian Target Kinerja Kesiapsiagaan Bencana ....................... 16

3.1.3 Capaian Kinerja Kedaruratan dan Logistik ............................... 18

3.1.4 Capaian Target Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana . 20

3.2 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh............. 21

3.3 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 43

3.4 Aset .................................................................................................... 45

B. Realisasi Anggaran ........................................................................... 46

BAB IV PENUTUP …………………………..……………………………… 49

IKHTISAR EKSEKUTIF

Provinsi Aceh memiliki 11 potensi bencana yang diketahui berdasarkan catatan sejarah

kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencan Indonesia (DIBI). Bencana tersebut antara

lain banjir, banjir badang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran

hutan dan lahan, kekeringan, epidemik dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca

ekstrim dan tanah longsor. Selain berdasarkan sejarah kejadian bencana, potensi bencana

dapat diketahui berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana karena dasar pengkajian risiko

bencana dengan melihat kondisi daerah Provinsi Aceh.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau

perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara

terarah dan terpadu. Pelayanan penanggulangan yang dilakukan selama ini mengikuti arah

pergeseran paradigma penanggulangan bencana yang fokus pada upaya penanggulangan saat

terjadi bencana bergeser kea rah pencegahan (prvensi) atau mengurangi risiko bencana.

Secara umum capaian kinerja penanggulangan bencana seperti yang ditargetkan dalam

RPJMA 2017 – 2022, menunjukan perkembangan yang baik, meskipun salah satu indikator

masih memerlukan kerja keras dan perhatian baik secara internal BPBA maupun komitmen

pendanaan yang memamdai dari instansi pemerintah lainnya terutama yang berwenang dalam

menetapkan alokasi anggran pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran BPBA

sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018 yaitu 88,68 % yang dihitung berdasarkan

prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja yang

ditetapkan seluruhnya tercapai/berhasil. Sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya ≥ 75%

dari target yang telah ditetapkan.

Kedepan untuk mencapai visi BPBA yaitu “Masyarakat Aceh Tanggap dan Tangguh

Menghadapi Bencana” diperlukan dukungan pendanaan yang mencukupi, kualitas dan

kuantitas aparatur yang baik serta koordinasi dengan berbagai instansi baik lingkungan

Sekretariat Daerah Aceh maupun dengan BPBD kabupaten/kota. Mengingat berbagai target

hanya dapat dicapai dengan dukungan pendanaan yang cukup, melibatkan aparatur yang

terampil dan koordinasi yang baik dengan berbagai instansi lain, dalam penyelenggaraan

pelayanan penanggulangan bencana yang berorientasi hasil dan berbasis kinerja serta

bertujuan untuk melayani masyarakat terdampak bencana.

Untuk mendukung capaian kinerja, tahun 2019 BPBA telah membelanjakan anggaran

Rp. 97.216.809.232,- realisasinya 89.15 % (Rp. 11.827.478.634). Dipastikan realisasi

tersebut sedikit lebih kecil dari pada target sebesar 93.49 %.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indeks Risiko Bencana 2018 – 2022 ....................................................................... 6 Tabel 2.2 Rasio Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana ........................................ 6 Tabel 2.3 IKU BPBA ................................................................................................................ 7 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BPBA Tahun 2019 ..................................................................... 8 Tabel 3.1 Tabel Indikator Pengurangan Risiko Bencana ........................................................ 12 Tabel 3.2 Capaian Program Penanggulangan Bencana ......................................................... 12 Tabel 3.3 Capaian Kinerja Penguatan Kelembagaan ............................................................. 15 Tabel 3.4 Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana .................................. 16 Tabel 3.5 Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ...................................... 20 Tabel 3.6 Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur ........................................ 28 Tabel 3.7 Ikhtisar Hasil Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan Program/Kegiatan PB ....... 31 Tabel 3.8 Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana 34 Tabel 3.9 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Informasi Kebencanaan ................................. 38 Tabel 3.10 Jumlah Penyaluran Paket Bantuan Logistik Kebencanaan ................................... 42 Tabel 3.11 Sebaran Pegawai BPBA Berdasrkan Status Kepegawaian & Jenis Kelamin ........... . 43 Tabel 3.12 Jumlah ASN BPBA ................................................................................................. 43 Tabel 3.13 Jumlah Pegawai BPBA Berdasarkan Pendidikan .................................................. 44 Tabel 3.14 Realisasi Keuangan BPBA T.A 2019 ..................................................................... 45 Tabel 3.15 Rekapitulasi Realisasi Anggaran BPBA 2015 – 2019 ............................................ 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................. 47 Lampiran II. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............................................................................ 48 Lampiran III. Prestasi dan Penghargaan ................................................................................. 53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana Nasional. Seiring perjalanan waktu telah terjadi perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat menuju ke arah pengurangan risiko bencana. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) berdasarkan tugasnya telah melaksanakan fungsi tersebut untuk mewujudkan tercapainya sasaran sebagaimana tercantum dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh) periode tahun 2017 – 2022.

Mengingat pentingnya penanggulangan bencana tersebut, maka dalam rangka mendukung arah pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Aceh dimaksud, Pemerintah Aceh telah menetapkan 10 prioritas pembangunan Aceh yang terdiri dari (1) Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani, (2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan itikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain, (3) Menjaga Integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki, (4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional, (5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkulaitas dan berintegrasi, (6) Mewudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, (7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan, (8) Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industry dan industry kreatif yang kompetitif, (9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan, (10) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastrukstur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Badan Penanggulangan Bencana Aceh menempatkan prioritas penanggulangan bencana pada urutan ke 10 dalam kebijakan bidang kualitas lingkungan dan kebencanaan.

Dalam rangka melaksanakan amanat strategis tersebut, Gubernur Aceh telah memberikan tugas pokok kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sesuai dengan Qanun Aceh No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana untuk dapat membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Aceh. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.

1.2 Isue Strategis BPBA

Dapat disimpulkan bahawa, IRB yang tinggi, karakteristik geografis Aceh yang khas, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejadian bencana alam yang sedemikian besar, dan risiko terpapar terhadap penduduk yang tidak sedikit menuntut Pemerintah Aceh yang direpresentasikan oleh BPBA untuk berupaya seoptimal mungkin guna menyelenggarakan pembangunan yang rendah risiko bencana melalui strategi mitigasi dan adaptasi bencana. Berbagai isu strategis yang perlu mendapatkan pemecahan adalah:

1. Mitigasi bencana belum menjadi budaya masyarakat sehingga perlu dirumuskan strategi SOP

dan pelaksanaan simulasi yang simultan dan berkelanjutan.

2. Kebakaran lahan dan hutan yang masih terus terjadi, karena perlu dilakukan upaya

pencegahan, peningkatan kapasitas dan penegakan hukum

3. Keterjangkuan Wilayah Manajemen Kebakaran pemukiman yang masih rendah, karenanya

perlu peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana kebakaran serta sistem

manajemen perawatan.

4. Rendahnya respon masa tanggap darurat dimana dana siap pakai belum tersedia di DPA

BPBA dan perlu peningkatkan kapasitas dalam kajian darurat dan kebutuhan serta cadangan

logistik yang kuat dimasa panik.

5. Koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana belum optimal misalnya Forum PRB yang

belum terbentuk seluruhnya, peningkatan kapasitas Pusdalon dan peran serta fungsi Dewan

Pengawas.

6. Peningkatan peran ilmuwan dalam memberi peringatan terhadap potensi terjadinya

bencana.

7. Pemberdayaan dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana yang masih kecil serta

jaringan pasokan saat terjadinya darurat bencana.

8. Masih rendahnya kemitraan dengan lembaga mitra seperti TNI, Polri, SAR, Rapi, Orari,

Organisasi Kebencanaan lainnya.

9. Kapasitas SDM dan perawatan dan kesiapsiagaan peralatan bencana terutama manajemen

rescue.

10. Penguatan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang bencana seperti simulasi, relawan, sekolah

siaga bencana dan desa tangguh.

12. Pemanfaatan dana desa untuk mitigasi bencana (terutama untuk desa tangguh dan peralatan

tanggap darurat

13. Keterpaduan perencanaan dalam penanggulangan masalah bencana (master plan per

wilayah kebencanaan)

14. Masih rendah, terutama partisipasi perempuan, anak-anak, disabilitas dan kelompok rentan

lainnya. (bencana terjadi, korban terbanyak adalah dari kelompok ini, perencanaan dan

penggangaran masih netral dana data belum terpilah).

1.3 Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Organisasi menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, organisasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana 2. Kepala Sekretariat dengan tiga Sub Bagian yaitu

2.1 Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2.2 Sub Bagian Keuangan ; 2.3 Sub Bagian Umum.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : 3.1 Seksi Pencegahan; 3.2 Seksi Pencegahan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

4.1 Seksi Kedaruratan; 4.2 Seksi Logistik.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari: 5.1 Seksi Rehabilitasi; 5.2 Seksi Rekonstruksi.

GAMBAR 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


KEPALA BPBA

UNSUR PENGARAH

KEPALA PELAKSANA

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUMSUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

DAN PELAPORAN

BIDANG PENCEGAHAN

DAN KESIAPSIAGAAN

BIDANG

KEDARURATAN DAN

LOGISTIK

BIDANG REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI

SEKSI PENCEGAHANSEKSI

KEDARURATAN

SEKSI

REHABILITASI

SEKSI

KESIAPSIAGAANSEKSI LOGISTIK

SEKSI

REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh merupakan pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana. Anggota unsur pengarah terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur masyarakat profesional/pakar yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul, yang menghasilkan suatu rencana strategis

instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya

pada upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA harus dijiwai dengan semangat dan

komitmen melakukan pelayanan penanggulangan bencana yang berbasis pada hasil dan

berorientasi pada kinerja. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi

BPBA yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Visi dan

Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional

berupa perumusan tujuan strategis organisasi (strategic gola).

Dalam pelaksanaannya, Rencana strategis BPBA 2017 - 2022 telah mengalami

revisi yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran tahunan. Demikian juga Indikatir Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam

pengukuran kinerja dan pengendaliaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Visi Pemerintah Aceh periode 2017 - 2022 yaitu Terwujudnya Aceh Yang Damai

dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani. Keterkaitan antara

visi tersebut dengan tugas pokok dan fungsi BPBA dalam menyelenggarakan pelayanan

penanggulangan bencana ditemukan dalam misi ke-10 (sepuluh) yaitu Pembangunan dan

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Sejalan dengan visi BPBA maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat

dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran

pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai

dengan tugas dan fungsi BPBA. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman

Visi : “Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil

dan Melayani”

untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh BPBA.

Tujuan atau kondisi yang ingin diwujudkan oleh BPBA pada lima tahun

mendatang menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BPBA.

Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka BPBA

merumuskan tujuan strategis sebagai berikut :

Tujuan/sasaran dan indikator tersebut dalam rentang waktu 2017 sampai dengan

2022 ditargetkan dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatnya kapasitas ketahanan

Pemerintah Aceh dalam menghadapi bencana dan menurunnya indek risiko bencana

Aceh. Kinerja program dan kegiatan penanggulangan bencana yang merupakan wujud

pencapaian visi, misi serta program kerja gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode

2017 -2022 tidak mungkin terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong.

Berikut ini adalah Indeks Risiko Bencana yaitu :

TABEL 2.1

INDEKS RISIKO BENCANA 2018 - 2022

Target Tahun Ke -

2018 2019 2020 2021 2022

140/sedang 137,5/sedang 135/sedang 132,5/sedang 130/sedang

Sumber : Renstra BPBA 2017 -2022

Misi: Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan

Yang Berkelanjutan.

T U J U A N: 1. Meningkatkan Tatakelola Kebencanaan dengan indikator Indeks Risiko Bencana

2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam Pembangunan

Indikator : 1. Indeks Risiko Bencana

2. Rasio Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

TABEL 2.2

RASIO KAPASITAS KETAHANAN DAERAH TERHADAP BENCANA 2018-2022

Target Tahun Ke -

2018 2019 2020 2021 2022

0,35/rendah 0,55/sedang

0,65/sedang 0,75/sedang 0,80/tinggi

Sumber : Renstra BPBA 2017 -2022

Visi dan misi BPBA tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan

Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan yang merupakan salah satu prioritas

pembangunan Aceh periode 2017 – 2022 yang tertuang dalam Rancangan Qanun Aceh

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan Rencana Pembanunna Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 –

2022 tersebut pelayanan penanggulangan bencana menjadi tugas BPBA dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2016 tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, Satuan Kerja Perangka Aceh dan Biro di

Lingkungan Pemerintah Aceh, di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Utama Badan

Penanggulangan Bencana Aceh.

2.2 Indikator Kinerja Utama

TABEL 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPBA

No. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN

Target

2018 2019

(1) (2) (3) (4) (9)

1. Menurunnya

Risiko Bencana

Persentase Sekolah SLTA/

SMK/ SLB Siaga Bencana

%

Persentase Peran Aktif

Masyarakat dalam

Simulasi/Drill Bencana

%

Indeks waktu respon

terhadap darurat bencana

%

Persentase Kabupaten/Kota

penerima bantuan logistik

dan peralatan darurat

%

bencana pada masa

tanggap darurat

Persentase Penyelesaian

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

Bencana

%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2019 merupakan tahun terakhir penerapan Renstra

BPBA, sehingga capaian kinerjanya mencerminkan capaian strategsi BPBA sebelum

berakhirnya Pemerintahan Aceh periode 2017 – 2022. Perjanjian Kinerja BPBA Tahun

Anggaran 2019 dapat dilihat tabel dibawah ini.

TABEL 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Tatakelola

Kebencanaan - Indeks Risiko Bencana 137,5 /

sedang

2. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan

- Rasio Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

0,55 / sedang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system

pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun

2019 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam

mencapaisasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Aceh selama periode Tahun 2019 dan merupakan perwujudan

dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangkukepentingan

dalam upaya mencapai Visi dan Misi Pemerintah Aceh secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan

tata kelola kepemerintahan yang baik. Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur,

melalui standar pengukuranantara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya

berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja serta perbandingan capaian kinerja setiap indikator dalam

beberapa tahun terakhir.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada hakikatnya

merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat guna siap siaga

dalam menghadapi bencana. Siklus manajemen penanggulangan bencana itu sendiri

terdiri dari fase pra bencana yaitu saat tidak terjadi bencana, darurat bencana yaitu saat

terjadi bencana terjadinya bencana yaitu pasca peristiwa terjadinya bencana (rehabilitasi

dan rekonstruksi).

Harapan terakhir dari serangkaian proses pelayanan penanggulangan bencana

tersebut adalah terwujudnya aparatur dan masyarakat siap, tanggap dan mampu

melakukan upaya-upaya mitigasi maupun adaptasi bencana. Sesuai dengan Rancangan

Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) periode

2017 – 2022 bahwa Penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan yang

berkelanjutan yang sensitif terhadap risiko bencana alam dengan konsep pembangunan,

antara lain dengan menerapkan strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui

penguatan kapasitas tim tanggap daraurat dan penyadartahuan masyarakat.

Keberhasilan pelayanan penanggulangan bencana tercermin melalui

berkurangnya indek risiko bencana di daerah dan meningkatnya indek kapasitas daerah

yang dilakukan dengan mempedomani 71 Indikator Kapasitas Daerah dan pada akhirnya

mendukung terwujudanya masyarakat Aceh yang tanggap dan tangguh mengadapi

bencana.

Indeks risiko bencana dihitung dari nilai Indeks Kapasitas Daerah masing-

masing kabupaten/kota. Indeks Kapasitas Daerah dihitung berdasarkan 71 indikator

pengurangan risiko bencana. Artinya dari keseluruhan 23 kab/kota belum seluruhnya atau

paling tidak belum banyak memenuhi ke-71 indikator tersebut. Adapun yang termasuk

dalam 71 indikator tersebut adalah :

TABEL 3.1

TABEL INDIKATOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA

INDIKATOR

1. Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana

2. Pembentukan BPBD

3. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

4. Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan

5. Kebijakan Daerah Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

6. Peraturan Daerah tentang tata Ruang Berbasis PRB

7. Lembaga Badan penanggulangN bencana daerah

8. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana

9. Komitmen DPRD terhadap PRB

10. Peta Bahaya dan Kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada

11. Peta Kerentanan dan Kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah

12. Peta Kapasitas dan Kajiannya

13. Rencana Penanggulangan Bencana

14. Sarana Penyempaian Informasi Kebencanaan yang Menjangkau Langsung Masyarakat

15. Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Tiap – Tiap Kecamatan di

Wilayahnya

16. Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Minimal Beranggotakan Lembaga-lembaga dari

Sektor Pemerintah, Masyarkat maupun dunia Usaha

17. Pusdalops Penanggulangan Bencana dengan Fasilitas Minimal Mampu Memberikan

respon Efektif untuk pelaksanaan Peringatan Dini dan Penanganan Masa Krisis

18. Sistem Pendataan Bencana yang terhubung dengan system pendataan bencana nasional

19. Pelatihan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB

20. Penyelenggaraan Latihan (Gladi Kesiapsiagaan)

21. Kajian kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan

23. Penyimpanan/pergudangan logistic PB

24. Pemeliharaan peralatan dan Suply Chain Logistik yang diselenggarakan secara periodic

25. Tersedianya energy listrik untuk kebutuhan darurat

26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

27. Penataan ruang berbasis PRB

28. Informasi Penataan Ruang yang Mudah Diakses Publik

29. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana

30. Rumah Sakit AMan Bencana dan Puskesmas Aman Bencana

31. Desa Tangguh Bencana

32. Penerapan resapan air untuk peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi bencana

Banjir

33. Perlindungan Daerah Tangkapan Air

34. Restorasi Sungai

35. Penguatan Lereng

36. Penegakan Hukum Peningkatan Efektivitas Pencegahan Mitigasi Bencana Kebakaran

Lahan Dan Hutan

37. Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan

38. Pemantauan Berkala Hulu Sungai

39. Penerapan Bangunan Tahan gempa Bumi

40. Tanaman dan/Atau Bangunan penahan gelombang tsunami

41. Revitalisasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota

42. Restorasi Lahan Gambut

43. Konservasi Vegetatif Rawan Longsor

44. Perkuatan Rencana Kontijensi Gempa Bumi

45. Perkuatan Rencana Kontijensi Tsunami

46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami

47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami

48. Rencana Kontijensi Banjir

49. Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

50. Rencana Kontijensi Tanah Longsor

51. Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor

52. Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan

53. Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

54. Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Api

55. Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunung Api

56. Infrastruktur Evakuasi Bencana Gunung Api

57. Rencana Kontijensi Kekeringan

58. Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan

59. Rencana Kontijensi Banjir Bandang

60. Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang

61. Penentuan Status Tanggap Darurat

62. Penerapan Sistem Komamdo Operasi Darurat

63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana

64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

65. Perbaikan Darurat

66. Pengeraahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh

67. Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana

68. Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah

69. Pemulihan Infrastruktur Penting

70. Perbaikan Rumah Penduduk

71. Pemulihan Penghidupan Masyarakat

Capaian IRB Aceh Tahun 2019 adalah 156, hal ini dikarenakan beberapa faktor

penghambat antara lain; (1) Belum adanya pemahaman pemerintah daerah dan

pemerintahan daerah akan prioritas program penanggulangan bencana, (2) Beberapa

daerah untuk penganggaran belum memprioritaskan program penanggulangan bencana;

(3) Anggaran penanggulangan bencana di daerah masih sangat kecil sehingga BPBD sulit

dan menjadi lambat untuk memenuhi indicator-indikator yang ditetapkan tersebut. (4)

Penilaian Indeks Kapasitas Daerah di masing-masing kabupaten tidak semuanya secara

mandiri dilakukan. Hanya beberapa kabupaten/kota saja yang telah melakukan

perhitungan. Penilaian Indeks Risiko Bencana itu sendiri dilakukan bersama-sama antara

BPBD, Bappeda, serta Instansi terkait indicator di atas seperti Dinas Kesehatan, Dinas

Pengairan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai dari IKD

masing-masing kabupaten/kota yang telah dihitung kemudian disampaikan kepada BNPB

sebagai fasilitator untuk perhitungan Indeks Risiko Bencananya (IRB), karena Resiko

Bencana dihitung dari Tingkat Kerentanan suatu daerah dibagi dengan Kapasitas Daerah

tersebut (Bencana = Kerentanan/Kapasitas). Untuk mendukung/menunjang Indeks

Risiko Bencana tersebut dijabarkan dalam capain target dari Program dan Kegiatan yang

mendukung IRB (Indeks Risiko Bencana) tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan penguatan kelembagaan

penanggulangan bencana telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana

penanggulangan bencana, pelatihan teknis aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan

pelayanan penanggulangan bencana baik yang berasal dari BPBA maupun BPBD

kabupaten/kota, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

lapangan penanggulangan bencana.

Secara umum capaian kinerja penguatan kelembagaan menunjukan adanya

perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun masih memerlukan kerja

keras dan perhatian tidak hanya dari BPBA, namun juga komitmen dari para pihak

lainnya terutama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk mengalokasikan

anggaran dalam jumlah yang memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TABEL 3.2

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

BPBA

KONDI

SI

AWAL

Realisasi Target

2019

Realisasi

2019

Target

Capaian

2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I Meningkatkan Tatakelola Kebencanaan

Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana

Penanggulangan Bencana (Index Risiko Bencana)

137 156.9 156.9 137 156.9

Indek Kapasitas Daerah

0.33 Renda

h

0.35 Rendah

0.55 Sedang

Peraturan Daerah tentang Penanggula-ngan Bencana (Qanun)

1 Dok 1 Dok 1 Dok

Pembentukan BPBD (Prop dan Kab/kota)

24 Unit 24 Unit 24 Unit

Peraturan tentang pembentukan Forum PRB (Qanun)

0 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan (Pergub)


Rencana Penanggulangan Bencana (Pergub)


Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB


NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

BPBA

KONDI

SI

AWAL

Realisasi Target

2019

Realisasi

2019

Target

Capaian

2018 2019

Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana (Unit)

13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit

Komitmen DPRD terhadap PRB

ada ada ada ada ada ada

Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah


Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah


Peta Kapasitas dan kajiannya


Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana

45 % 55 % 65 % 70 % 75 % 85 %

Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kabupaten/ko-ta


Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis


Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional

1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1

Sistem 1 Sistem 1 Sistem

Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB

2 Kali 0 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan


Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan


Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

70 % 73 % 91 % 95 % 85 % 90 %

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

BPBA

KONDI

SI

AWAL

Realisasi Target

2019

Realisasi

2019

Target

Capaian

2018 2019

Penyimpanan/pergudangan Logistik PB


II Penanganan Darurat Bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik

1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem

III Sekolah dan Madrasah Aman Bencana

19.1 % 20.5 % 24 % 26.0 % 28.7 % 34.2 %

Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana


Desa Tangguh Bencana

12

Kab/Kota

12

Kab/Kota 3 Kab/Kota 14 Kab/Kota 15 Kab/Kota

16

Kab/Kota

Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

1 Kasus 2 Kasus 0 Kasus 4 Kasus 5 Kasus 6 Kasus

Penanganan Rehabilitasidan Rekontruksi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi (Qanun)


Rencana Kontijensi Gempabumi


Rencana Kontijensi Tsunami


Rencana kontijensi banjir

1 Dok 1 Dok Dok 9 Dok 13 Dok 17 Dok

Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan


Rencana kontijensi erupsi gunungapi


NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

BPBA

KONDI

SI

AWAL

Realisasi Target

2019

Realisasi

2019

Target

Capaian

2018 2019

Rencana kontijensi banjir bandang


Penentuan Status Tanggap Darurat

100% 100% 100 % 100% 100% 100%

Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Perbaikan Darurat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pemulihan pelayanan dasar pemerintah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pemulihan infrastruktur penting

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Perbaikan rumah penduduk

100% 100% 0 % 100% 100% 100%

Pemulihan Penghidupan masyarakat

100% 100% 81 % 100% 100% 100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja penguatan kelembagaan

penanggulangan bencana menunjukan capaian optimal (93,45%).Melihat capaian kinerja

yang disajikan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana

penanggulangan bencana mengalami peningkatan jumlah dan kualitas dari tahun ke

tahun.Dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Aceh

dengan Gubernur Aceh target kinerja peningkatan.

3.1.1 Capaian Kinerja Penguatan Kelembagaan

Lingkup daerah kebijakan penanggulangan bencana Aceh adalah seluruh

wilayah Aceh.Pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat kelompok rawan bencana khususnya yang berdomisili dalam

kawasan rawan bencana zona prioritas provinsi sebagaimana telah diuraikan di atas.Pada

dasarnya, pelaksanaan pencegahan dini dan kesiapsiagaan diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penangulangan bencana pada fase pra bencana/fase

tidak terjadi bencana difokuskan untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana

(RPB, RAD, dan Penyusunan/Review Peta Risiko Bencana) yang meliputi: (1)

pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; (2) pemahaman tentang kerentanan

masyarakat; (3) analisis kemungkinan dampak bencana; (4) pilihan tindakan pengurangan

risiko bencana; (5) penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak

bencana; (6) dan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

TABEL 3.3

CAPAIAN KINERJA PENGUATAN KELEMBAGAAN.

No. Kegiatan Kondisi

Awal

Target

2019

Realisasi Keterangan

2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Penyusunan buku

kebencanaan

- - 3000 eksemplar

2 Forum Ilmuwan

Kebencanaan

- - 4 Kali

3 Pembentukan forum PRB - - 2 FPRB

4 Rencana Penanggulangan

Bencana

- - 2 Dokumen

5 Raker teknis keterlibatan

anggota legislatif dalam

pengurangan resiko

bencana

- - 1 Laporan

3.1.2 Capaian Kesiapsiagaan Bencana ( Pra Bencana )

Pelayanan Penanggulangan pada saat Pra bencana yang mencakup kegiatan

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini.Pencegahan atau disebut juga

(prevension) yaitu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya

suatu ancaman. Mitigasi atau (mitigation) yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi

dampak buruk dari suatu ancaman. Kesiap-siagaan atau (preparedness) yaitu persiapan

rencana untuk bertindak ketika terjadi(atau kemungkinan akan terjadi) bencana.

Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat

danidentifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan

tersebut.Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.

Seiring dengan semakin solid dan menguatnya kapasitas kelembagaan, BPBA

pada Tahun anggaran 2019 telah melaksanakan tiga kali simulasi/drill bencana Tsunami

di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Penyusunan Rencana

Kontijensi sebanyak tiga kali yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan

Kabuaten Aceh Barat dan keikutsertaan BPBA dalam Bulan Pengurangan Risko Bencana

yang diselenggarakan di Sumatera Utara.

TABEL 3.4

REKAPITULASI KEGIATAN KESIAPSIAGAAN BENCANA


Awal


2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Sosialisasi &Simulasi / drill 1 kegiatan 6 kegiatan

2. Desa Tangguh Bencana - 3 Kab/Kota

3. Penguatan

Sekolah/Madrasah Aman

Bencana

2 unit - 6

Sekolah/Madrasah

4. Hotel Aman Bencana 2 unit - 1 Hotel

(Kyriad Muraya)

5. Kampus Aman Bencana 2 unit - 1 Kampus (UIN

Banda Aceh)

6. Penyusunan dokumen

rencana penanggulangan

bencana

-

7. Rembuk relawan

kebencanaan -

Sumber : Renstra 2017-2022 dan Rekam Jejak Tahun 2018 dan 2019

Tabel di atas menjelaskan capaian kinerja pencegahan dini dan representasi

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.Diukur melalui jumlah masyarakat

dan aparatur pemerintah kabupaten/gampong tempat simulasi/drill dilangsungkan

terlibat/berpartisipasisecara aktif.Secara gradual dari tahun ke tahun menunjukan tingkat

partisipasi yang semakin baik.Tahun 2019 ditetapkan target 1000orang, realisasinya

mencapai 1500 orang.Dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Aceh dengan Gubernur Aceh ditetapkan target kinerja sebesar

93,45%.Jika capaian diatas digunakan sebagai acuan maka capaian kinerja dimaksud

dapat melampui target.Hal tersebut patut dan layak diapresiasi sebagai wujud partisipasi

yang nyata dan menjadi modal dasar dalam mencegah timbulnya korban jiwa pada saat

terjadi bencana alam.

3.1.3 Capaian Kinerja pada Saat Tanggap Darurat (Kedaruratan dan Logistik)

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada saat Tanggap

Darurat (Emergency Response) yaitu saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan

tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara.

Secara umum kesuksesan penyaluran bantuan logistik bencana bersandar pada

empat hal utama, yakni tempat atau titik masuknya logistik, gudang utama, gudang

penyaluran dan terakhir gudangpenyimpanan akhir (jika diperlukan). Keempat sandaran

ini akan ditentukan oleh faktor informasi - komunikasi,jalur dan sistem distribusi,sarana

tranportasi suplay dan manajemen persediaan atau stock management.

Untuk mengefektifkan fungsi koordinasi peralatan dan logistik kemanusiaan

pada fase darurat bencana, BPBA sekurang-kurangnya berpijak pada limavariable

penting dalam sistem manajemen logistik bencana. Pertama, kesiapan petugas atau

aparatur.Operasional logistik sangat bergantung pada petugas atau aparatur yang

terampil, terlatih, dan cekatan.Kebutuhan petugas atau aparatur suplai logistik bencana

dapat dipenuhi melalui recruitment Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kontrak/pegawai

tidak tetap dan sukarelawan. Masyarakat sekitar, terutama karang taruna dapat

diberdayakan menjadi sukarelawan setelah mendapat bimbingan teknis yang memadai.

Mereka merupakan garda terdepan dalam proses penyiapan rantai pasok dari awal sampai

dengan titik tujuan bencana. Di luar negeri, seperti Amerika Serikat, penyiapan kader

logistik sudah ditangani secara serius dan profesional. Tiap tahun, misalnya, Federal

Emergency Management Agency (FEMA) menyelenggarakan acara yang dikenal dengan

”Logistic Management Boot Camp” yang sebagian besar diisi dengan pelatihan dan

simposium.

Kedua, terkait fungsi perencanaan. Pada kondisi darurat sering kali ditemukan

proses distribusi yang kacau balau, tidak adanya garis komando, tumpang tindih fungsi

kerja, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini dapat dimaklumi dalam jangka waktu tertentu,

namun tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.Harus ada fungsi pengendalian yang

direncanakan diawal. Pada saat pra bencana, fungsi perencanaan bertujuan mengetahui

seberapa banyak jumlah korban yang membutuhkan bantuan logistik, mengetahui berapa

banyak bantuan logistik yang dibutuhkan, mengetahui jenis kebutuhan (sandang papan,

dan pangan),mengetahui cara menyampaikan bantuan, mengetahui kapan bantuan harus

diberikan, dan terakhir mengetahui siapa penanggung jawab kelompok penerima bantuan.

Dalam tataran yang lebih luas, fungsi perencanaan mampu berbicara dengan berbagai

level scenario, antara lain perencanaan saat kejadiaan bencana, perencanaan

pascabencana, perencanaan rehabilitasi dan konstruksi.

Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Aspek ini meliputi penyediaan sarana

dan prasarana untuk proses penyimpanan (gudang) dan proses distribusi (berbagai moda

transportasi, darat, laut, dan udara).

Keempat, terkait keterlacakan dan akuntabilitas. Harus dicarikan solusi alternatif

bagaimana membangun sebuah sistem yang mampu menyuguhkan data stok dan posisi

bantuan secara ”real time” dan terhubung ke semua pemangku kepentingan yang terkait.

FEMA USAmisalnya, telah memiliki Logistic Visibility Tools (LogVIZ) yang mampu

menampilkan data secara cepat, akurat, transparan, dan terkoneksi secara baik. Tidak

kalah penting adalah kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta seperti donatur,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

Berkaitan dengan penyaluran logistik kemanusiaan sebagaimana diuraikan di

atas BPBA sejak tahun 2013, bidang Kedaruratan dan Logistik telah menjalankan fungsi

tersebut sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Ketersediaan jumlah personil dan peralatan

pendukung logistik yang semakin membaik dari tahun ke tahun berdampak yang sangat

signifikan terhadap peningkatan kinerja bidang terkait.

Untuk kelancaran proses penyelenggaran pelayanan kedaruratan dan logistik

bencana, disediakan prasarana dan sarana pendukungnya berupa:

Personil piket Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) bencana yang siaga dua puluh

empat jam.

Ruang kerja, peralatan komunikasi, ruang istirahat petugas Pusdalops yang nyaman.

Dukungan unsur pengarah profesional.

Peralatan dan perlengkapan kerja lapangan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Peralatan pencarian dan penyelamatan korban bencana.

Gudang logistik yang representative.

Kenderaan operasional rescue, seperti kenderaan roda empat dan kenderaan khusus

perairan dangkal seperti perahu polyethilen dan lain-lain.

Keberhasilan layanan kedaruratan dan logistik kebencanaan tergambarkan dari

bekerjanya Pusdalops penanggulangan bencana dan tersalurkannya bantuan logistik masa

darurat bencana di kabupaten/kota yang dilanda bencana alam.Tahun 2019 jumlah

laporan pelaksanaan Pusdalops berjumlah 1 laporan dan memenuhi target.

Layanan bantuan logistik darurat bencana cenderung meningkat dari tahun ke

tahun.Baseline tahun 2013, jumlah paket bantuan logistik yang disalurkan yaitu 13 paket,

menurun dibandingkan tahun sebelumnya ini disebabkan sesuai permintaan

bantuan.Namun, layanan tersebut belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang

terdampak bencana.Metode penyaluran bantuan logistik tersebut yaitu bersifat selektif

dan sangat dipengaruhi oleh permintaan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak

bencana.

3.1.4 Capaian Kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan pasca bencana meliputi kegiatan

yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan atau

recovery yaitu suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi. Proses tersebut

terdiri dari Rehabilitasi meliputi perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang

sifatnya sementara atau berjangka pendek, dan Rekonstruksi yang meliputi perbaikan

yang sifatnya permanen.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor

11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

menegaskan bahwa ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi pascabencana dilakukan

melalui kegiatan- kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana

dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial

psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial,

ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban umum, pemulihan fungsi

pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik (pasal 56, Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Tahun

Anggaran 2019 BPBA relevan dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh Nomor 1.01.05.02 tanggal

31 Desember 2019 menjalankan fungsi, Inventarisai, Verifikasi Dan Validasi Kerusakan

Akibat Bencana, Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana, Pemulihan Fungsi Pelayanan

Publik dalam wilayah terjadinya bencana,koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

dan Penilaian Kerusakan bencana.

Kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menunjukan tingkat

konsistensi yang tinggi dari tahun ke tahun dandapat memenuhi target yang ditetapkan

dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana BPBA dengan Gubernur Aceh tahun

2019 sebesar 95,55 % . Pada sisi yang lain, hal tersebut menunjukan monotonnya

pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diselenggarakan BPBA.

Dengan kata lain kondisi seperti tersebut memberi indikasi bahwa terdapat beberapa jenis

layanan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dijabarkan di atas yang

masih memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun yangakandatang jika didukung

dengan anggaran dalam jumlah yang memadai.Berikut rician kegiatan Pelayanan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

TABEL 3.5

PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA


Awal

Target

2019


2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Inventarisasi, Verifikasi

dan Validasi kerusakan

akibat bencana

-

23

Kab/kota

- 5 Kab/kota

2 Koordinasi pelaksanaan

rehabilitasi dan

rekonstruksi bencana

- 2 kali 2 kali 3 kali

3 Perbaikan lingkungan

daerah bencana

- 1 paket 7 Paket 1 Paket

4 Pemulihan fungsi

pelayanan publik dalam

wilayah terjadinya

bencana

- 1 paket 2 Paket 2 dokumen 1 DED dan 1 Dokumen

Kajian

5 Kajian kebutuhan pasca

bencana

- 1 kali 3 Kab/Kota

dan 1

Rateknis

7 Kab/Kota

dan 1

Workshop

6 Penyusunan dan

evaluasi dokumen

perencanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca

bencana

- 3

dokumen

- 6 Dokumen 1. Masterplan penanganan

banjir Teunom, Aceh Jaya

2. Masterplan banjir Leuhan

dan Pasie Masjid Aceh

Barat.

3. DED Tanggul Krueng

Manggeng

4. DED Rekonstruksi Jalan

pasie Masjid Aceh Barat

5. DED Pengamanan Tebing

Sungai Krueng Ubiet,

Nagan Raya

6. Visualisasi Video Rehab

Rekon Gempa Pidie Jaya,

Pidie dan Bireuen

7 Pemulihan ekonomi

masyarakat pasca

bencana

- 100 kk - 73 orang Penerima bantuan modal

usaha pasca bencana

8 Psikososial bagi

masyarakat korban

bencana

- 80 orang - 80 orang

Sumber : Rekam Jejak Tahun 2018 dan 2019

3.2 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBA dilakukan dengan cara

membandingkan antara target capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019antara Kepala Pelaksana BPBA dengan Gubernur

Aceh. Secara keseluruhan Target capaiannyasebesar 95 % yang dihitung berdasarkan

persentase rata-rata capaian sasaran strategis. Dari dua sasaran strategis dan duaindikator

kinerja yang ditetapkan dalam PK T.A 2019seluruhnya tingkat capaiannya mencapai

93,49%.Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat capainnya kurang dari 100%. Sasaran

dinyatakan berhasil jika capaiannya ≥ 75% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa BPBA BERHASIL menyelenggarakan pelayanan

penanggulangan bencana pada T.A 2019.

Pelayanan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien digambarkan pada

bagaimana layanan penanggulangan bencana yang tepat fungsi dan ukuran dengan

memenuhi tingkat kesesuaian dan harapan masyarakat.Dalam pelaksanaan tugas dan

peran pembangunan khususnya urusan penanggulangan bencana yang didelegasikan

kepada beberapa bidang dalam lingkup BPBA dinyatakan semakin efektif ditandai

dengan layanan yang tepat sasaran baik pada masa pra bencana, saat kejadian bencana

dan pada saat setelah terjadinya bencana.Sedangkan efisiensi pelaksanaan layanan

digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja

yang proporsional.

Untuk mewujudkan tujuan pelayanan penanggulangan bencana yang

terkoordinir dengan dukungan fasilitas yang memenuhi standar dan tenaga yang terampil

secara efektif, efesien dan terukur dalam tahun 2019 telah ditetapkan sasaran strategis

sebagai berikut:

1. Meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana

2. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pengurangan RisikoBencana

3. Penyusunan Peraturan Penyebaran Informasi Kebencanaan

4. Implementasi Tataruang Berbasis Pengurangan RisikoBencana

5. Meningkatkan Komitmen DPRA Terhadap Pengurangan Risiko Bencana dengan arah

kebijakan

6. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Penanggulangan Bencana

7. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

8. Perkuatan Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat

9. Sosialisasi pencegahan kesipasiagaan bencana pada tingkat kecamatan

10. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga, pemerintah, masyarakat dan

dunia usaha

11. Meningkat peran dan fungsi PUSDALOPS

12. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatanPenanggulangan

Bencana

13. Melaksanakanan kajian kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan

14. Meningkatkan manajemen pergudangan logistic penanggulangan bencana

15. Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan dan sumberenergi untuk darurat

16. Meningkatkan Penataan Ruang Berbasis PRB

17. Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit, sekolah, Madrasah dan Fasilitas Pelayanan

Publik Lainnya Aman Bencana

18. Meningkatkan Kapasitas Desa Tangguh Bencana

19. Penerapan Bangunan Tahan Gempa Bumi

20. Rehabilitasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota

21. Meningkatkan Rehabilitasi dan Rekontruksi Infrasuktrur danPelayanan Publik

Pemerintah, Rumah Penduduk danPenghidupan Masyarakat

22. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana

23. Peningkatan Sistem Peringatan Dini Bencana

24. Perkuatan Infrastruktur Evakuasi Bencana

25. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat

26. Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Darurat

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Penangulangan Bencana Aceh telah

melakukan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan capaian tersebut yaitu :

1. Mewujudkan Koordinasi Penanggulangan Bencana.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Aceh.BPBA mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.Dalam menjalankan tugas

tersebut BPBA melakukan fungsi selain pelaksanaan penanggulangan bencana secara

terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana juga

melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tahun 2019 menjadi tahun yang sangat strategis karena intensitas kejadian

bencana yang sedemikian tinggi - terkait dengan anomali cuaca akibat iklim yang sudah

berubah, namun kurang didukung dengan pembiayaan yang memadai.Dalam situasi yang

demikian BPBA mengandalkan strategi berupa mengoptimalkan fungsi koordinasi baik

dengan SKPA Teknis lingkup Setda Aceh maupun dengan BPBD seluruh Aceh.Dengan

demikian penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana dapat terlaksana secara

cepat, tepat, efisien dan efektif.

BPBA dalam tahun 2019sesuai dengan ketersediaan anggaran telah

menyelenggarakan satu kali workshop JITUPASNA tiga kali Bimbingan Teknis yaitu

Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I, Bimbingan Teknis Penyusunan

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Bimbingan Teknis

Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Sosial Ekonomi).Pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut

diharapakan peserta dapat memahami konsep pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

bangunan tahan gempa pasca bencana dengan mempertimbangkan metode dan

standarisasi teknis bangunan/infrastruktur tahan bencana, meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia dalam penanggulangan bencana terutama pada tahap pascabencana atau

rehabilitasi dan rekonstruksi dan untuk memberikan ketrampilan untuk menngkatkan

kesejahteraannya dan masyarakat yang terkena bencana dengan berwirausaha.

2. Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Peralatan Penanggulangan Bencana Sesuai

Kebutuhan.

Peralatan penanggulangan bencana yang tersedia di lokasi harus dapat

digunakan dalam keadaan situasi darurat oleh petugas bencana. Pada saat situasi darurat

banyak diperlukan, seperti peralatan angkutan (transportasi) untuk evakuasi korban baik

di darat, perairan udara (truk, perahu karet, helikopter, dan lain lain). Demikian pula

peralatan lainnya, misalnya telekomunikasi, generator listrik, peralatan penyelamatan

(peralatan diteksi dini, bulldozer, forklift, dan lain lain. Peralatan tersebut harus dapat

diperoleh dengan cepat, tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan dapat

berfungsi dengan baik.

Dalam penanggulangan bencana banyak kendala yang dihadapi oleh petugas

terkait dengan penyediaan peralatan seperti tidak dapat digunakan secara optimal (rendah

kualitas/cepat rusak), bahkan tidak memilik informasi tentang dimana tempat yang

memiliki kondisi layak pakai dan mudah di dapat. Ketika satuan tugas akan di

berangkatkan ke lokasi bencana sering kali tidak memiliki informasi tetang tempat

dimana peralatan mudah di dapat sehingga lambat dalam melakukan tindakan yang pasti

dan tepat.

Penyediaan peralatan penanggulangan bencana pada hakekatnya pengumpulan

data peralatan yang sudah tersedia atau dimiliki pemerintah, lembaga dan instansi yang

mempunyaitanggungjawab dalam penanggulangan bencana.Peralatan penanggulangan

bencana akan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam manajemen penanggulanagn

bencana baik pada fase kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana di daerah

rawan bencana.

Pada saat ini BPBA belum memiliki peralatan penanggulangan bencana yang

memadai dan lengkap, serta belum memiliki data dan informasi yang menerangkan

lembaga atau SKPA mana yang memiliki peralatan yang siap dimobilisasi secara cepat

pada saat dibutuhkan.Oleh karena itu, pengadaan sarana dan prasaran penanggulangan

bencana merupakan langkah strategis untuk mendukung pelayanan penanggulangan

bencana.

BPBA telah mengadakan beberapa peralatan atau prasarana dan sarana strategis

penanggulangan bencana pada tahun anggaran 2019 untuk menunjang kelancaran

penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana berupa pengadaan:

1. Alat Berat (BULLDOZER)

2. Alat Pemadam Kebakaran (APAR Dan APAB)

3. Kendaraan Roda 2 Trail

4. Mobil Layanan Darurat Lapangan

5. Mobil Masjid Lapangan

6. Mobil Penyuluhan Bencana (Mobil Panggung)

7. Mobil Tangki Air 5000 L

8. Mobil Toilet Lapangan

9. Perahu Polyethilene dan Mesin Tempel Kapasitas 6 Orang

10. Peralatan Evakuasi KebencanaanPengadaan Perlengkapan Relawan Bencana

11. Perlengkapan Relawan Bencana

12. Seismograf

13. Tenda Keluarga Korban Bencana Daerah Rawan Bencana

14. Truck Trado (Self Loader Crane)

Berikut ini merupakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana lingkup

Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada tahun 2019.

GAMBAR 3. 1

SARANA DAN PERALATAN PENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA

1 2

4 3

6 5

7 8

9 100

Sumber : Rekam Jejak Tahun 2019

3. Mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang

tepat sasaran

Pemantauan (monitoring) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif

dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang

sedang berjalan (on-going) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas (Wollman,

2003:6). PP No.39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan membuat batasan definisi dari pemantauan yaitu kegiatan

mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

Evaluasi merupakan proses analitis menggunakan metodelogi sosial-ilmiah

untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan (program, kegiatan) mengakibatkan

output atau hasil tertentu (King et al, 1987:17).PP No.39/2006 mendefinisikan Evaluasi

sebagai serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran

(output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Lazimnya dikenal tiga jenis

Evaluasi yaitu:

111

122

13

14

Ex-ante (Evaluasi pada tahap perencanaan): evaluasi sebelum ditetapkannya rencana

pembangunan; Tujuan: memilih & menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif,

kemungkinan cara mencapai tujuan yg telah ditetapkan sebelumnya.

On-going (Evaluasi pada tahap pelaksanaan, pemantauan); Tujuan: mengetahui tingkat

kemajuan pelaksanaan dibandingkan rencana.

Ex-post (Evaluasi setelah pelaksanaan berakhir); Tujuannya adalah mengetahui

apakah pencapaian (keluaran, hasil, dampak) program mampu mengatasi masalah

pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai

efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan dari suatu program.

Pelaksanaan program dan kegiatan baik yang diselenggarakan secara internal

maupun yang diselenggarakan oleh BPBD kabupaten/kota secara acak dilakukan

pemantauan.Harapan dari terlaksananya kegiatan ini adalah teridentifikasinya berbagai

kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana sehingga

membuka peluang untuk perbaikan pada tahun yang akan datang. Hasil pantauan

pelaksanaan kegiatan tahun 2019 diperoleh gambaran bahwa terdapat berbagai persoalan

yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana baik

ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

4. Mewujudkan ketrampilan dan keahlian aparatur

Dari sekian banyak kegiatan mitigasi, satu yang paling strategis adalah

pembelajaran atau pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) baik kepada aparatur pelaksana

pelayanan penanggulangan bencana maupun kepada masyarakat.DIKLAT merupakan

wahanauntuk membangun perilaku dan sikap positif dalam menghadapi bencana.Dalam

referensi Biro Mitigasi Bakornas PBP (2005), mitigasi bencana yang berbasis pada

masyarakat disebut paradigma pengurangan resiko yang berbasis DIKLAT.

Mitigasi bencana awalnya memang bersifat konvensional yang menganggap

bencana sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dielakan dan tidak dapat

dikurangi resikonya.Prinsip utamanya agar para korban segera mendapat pertolongan,

sehingga fokusnya memberi bantuan atas kedaruratan (emergency).Pandangan kedua

berkembang menjadi paradigma antisipasi tujuannya lebih diarahkan kepada identifikasi

daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan bencana,

dan penataan ruang. Pandangan ketiga adalah paradigma pembangunan yaitu bersifat

pengintegrasian upaya penanganan bencana dengan program pembangunan, misalnya

melalui perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan dan

sebagainya. Pandangan keempat adalah paradigma pengurangan resiko. Dalam

paradigma terakhir ini penanganan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

aparatur maupun masyarakat untuk mengelola dan menekan resiko terjadinya bencana.

Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek daripenanganan

bencana dalam proses pembangunan.

Pada paradigma pengurangan resiko, mitigasi sebagai kewajiban berbagai pihak,

baik para ahli, pemerintahmaupun masyarakat secara luas.Para ahli barangkali memiliki

tugas untuk menjelaskan mekanisme dan prosesterjadinya bencana seperti gempa,

gunung api, longsor, atau banjir. Dengan berbasil ilmu pengetahuannya, para ahli

memetakan tempat-tempat rawan bencana, dan kemudian membangun konsep DIKLAT

sebagai upaya adaptasi.Dengan DIKLAT yang dilakukan secara terus menerus dan

berulang-ulang diyakini dapat membentuk sikap dan perilaku positif yang dapat

meningkatkan kapasitas dan pada akhirnya diharapkan mampu mereduksi

kerentanan.Sehingga pada saat terjadi bencana aparatur maupun masyarakat dapat

bertindak menolong atau menyelamatkan diri secara baik dan benar.

Guna mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana penyelenggara

layanan penanggulangan bencana BPBA telah melaksanakan empat jenis DIKLAT pada

tahun 2019dengan narasumber dari dalam dan luar daerah (Tabel 3.6).

TABEL 3.6

REKAPITULASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

No Nama Diklat Jumlah

peserta Tempat

1 Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Penilaian Indeks

Ketahanan Daerah dan IRBI)

60 Kyriad Muraya ,

Banda Aceh

2 Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Manajemen

penanggulangan bencana)

60 Hermes Palace

Hotel, Banda

Aceh

3 Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Tahan

Gempa

43 Kyriad Muraya ,

Banda Aceh

4 Bintek Penyusunan Rencana Aksi Rehab Rekon 50 Kyriad Muraya ,

Banda Aceh

5 Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Sosial

Ekonomi Pasca Bencana

50 Kyriad Muraya ,

Banda Aceh

6 Workshop Sistem Informasi Penanggulangan Bencana 40 Kyriad Muraya,

Banda Aceh

7 Workshop JITU PASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) 50 Hotel Harmoni,

Langsa

8 Bimtek Logistik dan Peralatan I 50 Hotel Ayani,

Banda Aceh

9 Bimtek Logistik dan Peralatan II 50 Hermes Palace

Hotel, Banda

Aceh

10 Pelatihan Relawan Penangan Darurat Bencana 40 Hotel Meuligo,

Aceh Barat

11 Jambore Penanggulangan Bencana 208 SMKPP Saree,

Aceh Besar

12 Workshop Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan I 40 Hotel Oasis,

Banda Aceh

13 Workshop Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan II 40 Hotel Meuligo,

Aceh Barat

14 Workshop Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan III 40 Hotel Bayu Hill,

Aceh Tengah

15 Workshop Komunikasi Darurat Bencana 40 Hermes Palace

Hotel, Banda

Aceh

16 Workshop Pemadam Kebakaran Pemukiman Regional Barat 40 Hotel Grand

Arabia, Banda

Aceh

17 Workshop Pemadam Kebakaran Pemukiman Regional Timur-

Tengah

40 Hotel Grand

Arabia, Banda

Aceh

18 Workshop Kaji Cepat dan Evakuasi Darurat Bencana 40 Hotel Oasis,

Banda Aceh

19 Workshop Tehnis Penyusunan Dan Evaluasi RPB untuk Daerah

Timur (Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya,

Bireun, Lhokseumawe dan Aceh Utara)

30 Hotel Grand

Blang Hasan

20 Workshop Tehnis Penyusunan Dan Evaluasi RPB untuk daerah

Barat (Aceh jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya,

Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam dan Simeulu)

30 Hotel Meuligo,

Aceh Barat


Tengah (Aceh tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, langsa, Aceh

tamiang, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues)

30 Hotel Bayu Hill,

Aceh Tengah

22 Workshop Tekhnis Penyusunan Rencana Kontijensi untuk Daerah

Timur

30 The Pade Hotel,

Banda Aceh

23 Workshop Tekhnis Penyusunan Rencana Kontijensi Wilayah Barat 30 Hotel Meuligo,

Aceh Barat

24 Workshop Tekhnis Penyusunan Rencana Kontijensi Wilayah

Tengah

30 Hotel Harmoni,

Langsa

25 Workshop Teknis Penyelenggaraan Simulasi Bencana 40 Hermes Palace

Hotel, Banda

Aceh

26 Rapat Kerja Tekhnis Keterlibatan Anggota Legislatif Dalam PRB 30 The Pade Hotel,

Banda Aceh

27 Rembug relawan Penanggulangan Bencana 250 Pantai Dian

Rana, lampuuk

Aceh Besar

28 Workshop Pusdalops Penanggulangan Bencana I Regional Barat

Selatan

40 Hotel Sultan,

Banda Aceh

29 Workshop Pusdalops Penanggulangan Bencana II Regional Timur -

Tengah

40 Hotel Sultan,

Banda Aceh

30 Workshop Fasilitator Sekolah Aman Bencana 30 Hotel Jarwal,

Bireuen

31 Workshop Fasilitator Sekolah Aman Bencana 30 Hotel Gayo

Nusa Indah,

Bayo Lues

32 Workshop Fasilitator Sekolah Aman Bencana 30 Hotel Abdya

Arena, Aceh

Barat Daya

33 Pembinaan dan Simulasi Sekolah Aman Bencana (SMP 11 Banda

Aceh)

30 The Pade Hotel,

Banda Aceh

34 Pembinaan dan Simulasi Sekolah Aman Bencana (SMPN 1

Baitussalam, Aceh Besar)

30 The Pade Hotel,

Banda Aceh

35 Pembinaan dan Simulasi Sekolah Aman Bencana (SMPN 1 Aceh

Barat)

30 Hotel Meuligo,

Aceh Barat

36 Sosialisasi, Workshop dan FGD Kampus Aman Bencana 40 Hotel Oasis,

Banda Aceh

37 Pemantapan pelaku, Gladi bersih, dan Pelaksanaan Simulasi

Kampus Aman Bencana

153 Kampus UIN

Banda Aceh

38 Hotel Aman Bencana 30 Kyriad Muraya

Hotel, Banda

Aceh

TOTAL 1964

Beranjak dari ide yang menegaskan bahwa “belajar yang dilakukan berulang-

ulang berpeluang meningkatkan keterampilan”, maka menjadi sebuah harapan bahwa

dengan telah mengikuti DIKLAT tersebut, para aparatur yang terlibat secara langsung

dalam proses penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana terutama yang

berkaitan dengan penyusunan anggran berbasis program. Sehingga berdampak pada

peningkatan keahlian yang menunjang perencanaan.

TABEL 3.7

IHKTISAR HASIL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2019

PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN

FAKTUAL

ALTERNATIF

SOLUSI

RENCANA

TINDAKLANJUT/PEMBELAJARAN

EVALUASI

KEMUNGKINAN

PERBAIKAN

MUNGKIN TIDAK

INTERNAL/ BPBA

Pencegahan dini

dan kesiapsiagaan

bencana

Pengurangan risiko

bencana

Struktur pembiayaan

kegiatan yang tidak

sistematis sehingga

berpengaruh pada hubungan

sebab – akibat antara

indikator keluaran dan target

Perencanaan

anggaran untuk

kegiatan

simulasi/drill

memerlukan review

secara menyeluruh

Tinjauan pada mekanisme penetapan

target kinerja dan proporsi anggaran

yang tersedia

Ya

Pengurangan Indeks

Risiko Bencana

Rendah kemampuan

sumber daya aparatur

dalam memahami

pengukuran kapasitas

daerah untuk penilain

indeks risiko bencan

Peningkatan kemampuan dalam

mengukur indek risiko bencana

Bimbingan

Teknis dan

Pelatihan

Pengukuran

Indek Risiko

Bencana

Ya

Terbatasnya ketersediaan

anggaran untuk mewujudkan


(DESTANA).

Perencanaan

anggaran untuk

mendukung

pembentukan

Destana

Tinjaun terhadap wilayah zona Prioritas

untuk pembentukan Desa Tangguh

Bencana

Ya

Meningkatnya potensi

ancaman bencana banjir,

banjir bandang dan tanah

longsor.

Peta Ancaman Risiko

Bencana yang

updated

Dokumen Peta Risiko Bencana yang

berkelanjutan

Ya

Kedaruratan dan

logistik

kebencanaan

Manajemen logistik

dan peralatan

penanggulangan

bencana

Akurasi data kelompok

sasaran penerima paket

bantuan logistik kebencanan

yang berubah-ubah

Screening dan up

date data secara real

time dalam batas

waktu tertentu (24

jam)

Pelatihan petugas pendataan/Tim Kaji

Cepat

Ya


peralatan tempat evakuasi

sementara korban bencana.

Perencanaan anggaran

untuk pengadaan

Peralatan Pendukung

Peningkatan Pengadaan Peralatan tempat

evakuasi sementara korban bencana

ya

Rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana

Koordinasi penilaian

kerusakan bencana

Skala ukur data yang belum

relevan (dominan kualitatif)

Pengukuran dengan

mengikuti

mekanisme dimensi

tiga dan volumetri

Pelatihan JITUPASNA Ya

EKSTERNAL/BPBD KABUPATEN-KOTA

Rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana


kerusakan bencana

Terbatasnya alokasi

anggaran regular dalam

dokumen anggaran

BPBD/Kabupaten/kota dan

BTT.

Koordinasi dengan

dinas keuangan Aceh

khususnya dengan

bidang yang meng-

evaluasi APBD

kabupaten/kota

Instruksi Gubernur Aceh kepada Kepala

Dinas Keuangan Aceh untuk

mengevaluasi APBD kabupaten/kota

khususnya pos Belanja Tidak Terduga

(BTT) dan jika tidak proporsional diberi

catatan evaluasi.

Ya


kerusakan bencana

Keterampilan staf yang

sangat kurang

Pelatihan

JITUPASNA secara

berkala 2 kali dalam

setahun

Alokasi anggaran DIKLAT singkat

diperbesar

Ya (Tapi

sulit

dilakukan)

5. Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana.

Menurut UNISDR, Disaster Risk Reduction (DRR) atau Pengurangan Risiko

Bencana (PRB) bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana

alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan dan badai, melalui etika pencegahan.

Bencana sering mengikuti bahaya alam. Keparahan bencana tergantung pada seberapa

besar dampak bahaya pada masyarakat dan lingkungan. Skala dampak pada gilirannya

tergantung pada pilihan yang kita buat untuk hidup kita dan lingkungan kita. Pilihan ini

berhubungan dengan bagaimana kita mengelola bahan pangan kita, di mana dan

bagaimana kita membangun rumah kita, seperti apa pemerintah yang kita miliki, cara

kerja sistem keuangan dan bahkan apa yang diajarkan di sekolah. Setiap keputusan dan

tindakan yang membuat kita lebih rentan terhadap bencana atau lebih tahan terhadap

bencana tersebut.

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko

bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor

penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan

manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan,

dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan

risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana,

mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari

pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka

juga harus mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang tidak

sehat akan meningkatkan risiko bencana dan kerugian bencana. Dengan demikian, PRB

melibatkan setiap bagian dari masyarakat, pemerintah, sektor profesional dan swasta

untuk secara bersama-sama bertindak. 6. Mewujudkan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana.

Untuk mewujudkan masyarakat yang siapsiaga menghadapi bencana, Badan

Penanggulangan Bencan Aceh telah melaksanakan simulasi/drill tahun anggaran

2019.Pelaksanaan simulasi/drill bencana dikondisikan sedemikian rupa seolah telah

terjadi bencana yang nyata dan telah menimbulkan kerentanan yang sedemikian

mengkhawatirkan dengan maksud untuk menguji kemampuan masyarakat dalam

menentukan sikap dan tindakan untuk menyelamatkan diri secara baik dan benar.

Simulasi tanggap bencana merupakan merupakan alat atau instrumen untuk menguji

http://gdhe.web.id/aksi-bersih-pantai-oleh-gaplexfornia-outsiders-jogjakarta-outsiders/

http://gdhe.web.id/suratimin-putra-gunungkidul-penerima-anugerah-kalpataru-2013/

tingkat pengetahuan, pemahaman, respon dan tindakan warga ketika akan, saat dan pasca

terjadi bencana.

Tujuan akhir atau outcome yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas

masyarakat dan aparat pemerintahan gampong selaku pemerintahan mikro yang paling

terdampak tentang pemahaman mengenai kesiapsiagaan bencana.Simulasi/drill sebanyak

(tiga) kali yaitu Simulasi/drill bencanaBanjir Aceh Selatan, Simulasi/drill Gempa dan

Tsunami Kota Banda Aceh dan Simulasi/drill Gempa dan Tsunmi Kota Sabang yang

diikuti oleh 1500peserta yang terdiri dari masyarakat, petugas BPBD Kabupaten/kota,

TNI, POLRI, PMI, Siswa Sekolah Dasar SD, SMP, SMA dan masyarakat dan dunia

usaha sekitar lokasi pelaksanaan drill.Perkembangan capaian kinerja kesiapsiagaan

masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana periode 2015, 2016, 2017, 2018

dan 2019 sebagaimana tertera pada Tabel di bawah ini :

TABEL 3.8

PERKEMBANGAN PERSENTASE KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

DALAM MENGHADAPI BENCANA

Uraian

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Persentase Kesiapsiagaan

masyarakat dan pemerintah

dalam menghadapi bencana

68% 91% 100 % 85,50 % 89,15

%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Desember 2019

7. Terwujudnya Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana

SecaraKomprehensif

Sebagai bagian dari keseluruhan penanggulangan bencana, implementasi

tahapan rehabilitasi harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam pengertian ini, bukan

saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap prabencana dan

tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan

koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan

bencana. Oleh karena itu,pentahapan penanggulangan bencana semestinya tidak

ditempatkan sebagai tujuan melainkan cara untuk mencapai efisiensi dan efektifitas

penanggulangan bencana secara keseluruhan. Di atas pengertian ini, sinkronisasi dan

koordinasi semestinya merupakan kata kunci penanggulangan bencana yang harus

dilaksanakan oleh berbagai pihak.

8. Mewujudkan Koordinasi Pemulihan Dan Perbaikan Daerah Bencana

Strategi untuk mewujudkan tujuan tersebutdalam tahun anggaran 2019

dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu, Verifikasi Dan Validasi Kerusakan Akibat

Bencana dengan capaian program meningkatnya penanganan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana.Inventarisasi, verifikasi dan validasi kerusakan akibat

bencana dilakukan sesuai dengan usulan proposal dari kabupaten/kota untuk

mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Aceh dalam mendapatkan dana dari pusat

untuk proses pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang ada di

Kabupaten/Kota tersebut, denganmemperoleh data base kebencanaan di Bidang

Rehabilitasi dan Rekontruksi guna validnya data dan melakukan identifikasi, pembahasan

atas permasalahan yang dihadapi guna memperoleh solusi yang relevan untuk

dilaksanakan dalam pencapaian tujuan kegiatan.Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan

Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana dengan capaian program meningkatnya

penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga terlaksananya

koordinasi pemulihan dan perbaikaan daerah bencana.Kegiatannya meliputi Bimbingan

Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bangunan Tahan Gempa, Bimbingan Teknis

Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca.Kegiatan bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana terutama

pada tahap pasca bencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Tindak lanjut dari kegiatan

ini menyelaraskan pemahaman antara BPBD Kab/Kota Se Aceh dalam menyusun

rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten serta pihak lain yang terkait.Sehingga dapat menyinergikan

program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan di

daerah dengan pengurangan resiko bencana dan memberikan pemahaman konsep

pelaksanaan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.

9. Mewujudkan Akurasi Data Kerusakan Pasca Bencana

Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Aceh melalui bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Tahun Anggaran 2019untuk mewujudkan sasaran

akurasi data kerusakan pasca bencana adalam dengan melakukan inventarisasi, verifikasi

dan validasi keruskan akibat bencana dengan menggunakan metode Kajian Kebutuhan

Pasca Bencana (JITUPASNA). Target yang ditetapkan adalah 1laporan JITUPASNA

dan berhasil Dicapai 85 % dengan realisasi target sebesar 78,06 %.KegiatanPenilaian

Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dengan melakukan pendataan penilain

kerusakan dan kerugian masyarakat dan pemerintah akibat bencana yang terjadi.Pada

tahun anggaran 2019 BPBA telah melakukan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana sebanyak

7 (tujuh) Kabupaten/kota yang terjadi bencana. Kegiatan lainnya adalah melakukan

Workshop Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dengan tujuan meningkatkan

pengetahuan mengenai pengkajian kebutuhan pasca bencana, agar pendanaan rehabilitasi

dan rekonsrtuksi dapat tepat sasaran, meningkatkan kredibitas penilaian kerusakan dan

kerugian akibat bencana serta strategi-strategi pemulihan pascabencana yang akan di

tempuh, meningkatkan kapasitas JITUPASNA dan memperkuat kapasitas sumber daya

manusia (SDM). Kegiatan ini akhirnya dapat mengkaji, menilai dan menganalisis

dampak dan perkiraan kebutuhan, meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan

kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek perumahan dan pemukiman,

infrastruktur, ekonomi, sosial dan kemanusiaan dan lintas sektor.

10. Terwujudnya Distribusi Logistik, Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana

Yang Terkendali

Masa tanggap darurat dalam situasi bencana tidak akan terlepas dari pengelolaan

logitik. Selainsebagai dukungan kebutuhan utama masyarakat terkena dampak bencana

juga jaminan pemulihan fungsi sosial masyarakat.Pentingnya Pengelolaan tersebut

sehingga perlu adanya pedoman yang mengatur persediaan logistik dalam keadaan

darurat.Saat kejadian bencanamerupakan tahap saat bencana sesungguhnya terjadi.

Dalam tahap ini terdapat kegiatan tanggap darurat yaitu kegiatan yang dilakukan dengan

segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan

seperti kegiatanpenyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan dan pegurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan

prasarana.

11. Mewujudkan Distribusi Bantuan Logistik Kemanusiaan Yang Tepat Sasaran,

Efektif dan Efisien

Pendistribusian bantuan logistik untuk korban bencana sebanyak 19 paket

merupakan wujud pelayanan darurat bencana kepada masyarakat terdampak.Paket

bantuan logistik secara umum terdiri dari bahan pangan dan sandang.Diharapkan dengan

adanya bantuan tersebut dapat terpenuhinya sebahagian kebutuhan dasar korban bencana

khususnya pada fase darurat. Cakupan layanan ini meliputi Kabuaten Aceh Tenggara

sebanyak 4 paket, Kabupaten Simuelue sebanyak 2 Paket, Kabupaten Aceh Singkil

sebanyak 2 paket, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 Paket, Kabupaten Aceh Jaya

sebanyak 1 Paket, Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 paket dan Kabupaten Aceh Barat

sebnayak 1 paket. Paket penyaluran tersebut diantaranya paket bahan logistik rumah

tangga (bahan pangan dan bahan sandang) dan paket bahan baku bangunan dalam

ranggka pemulihan darurat bencana dan pemulihan masa transisi. Penyaluran paket

bantuan tersebut berdasakan permintaan kabupaten/kota yang

disalurkan pada masa darurat bencana atau masa panik.

12. Mewujudkan Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana

Penilaian cepat bencana dilakukan oleh tim kaji cepat yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 360/758/2018 tentang Pembentukan Tim

Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Aceh, Tim Kaji Cepat yang dibentuk berdasarkan

Perintah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Tugas utama tim ini

adalah melakukan assessment untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat

dalam penanggulangan bencana pada saat darurat bencana. Tim kaji cepat membuat

laporan assessment kepada Kepala Pelaksana BPBA yang mencakup; (a).lokasi kejadian

bencana; (b). jumlah korban bencana; (c). kerusakan sarana/prasarana; (d). gangguan

terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah; dan (e). kemampuan sumber daya

alam maupun bantuan. Laporan tersebut menjadi dasar dalam menyediakan bantuan

logistik kebencanaan dan rencana tindak lanjut penanggulangan bencana.

Tim kaji cepat atau TRC sekaligus melakukan pencarian dan penyelamatan

korban bencana serta pendistribusian logistik.Berdasarkan laporan tahun 2019 tim ini

telah melakukan tugasnya di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeuleu,Kabupaten

Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, KabupatenNagan Raya,

KabupatenAceh Barat.

13. Penguatan kelembagaan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan

Bencana Aceh

Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan Bencana Aceh

merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengelohan, analisi, penyajian,

diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana kepada masyarakat.Point penting

dalam pemberian pelayanan informasi yaitu mengelolah data dan mengkomunikasikan

kepada semua pihak, data dan statistik sangat penting dalam keberhasilan pengurangan

risiko becana, penyampaian informasi mampu mempengaruhi keputusan politik,

menunjukkan eksistensi, pencitraan positif dalam tugas dan misi kemanusiaan dalam

penanggulangan bencana, data dan informasi bencana tetap dalam satu pintu dalam

pemenuhan infromasi kebencanaan. Pada Tahun 2019 Pusat Data dan Informasi

Penanggulangan Bencana Aceh telah melakukan Workshop Manajemen Penanggulangan

Bencana, workshop Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana,

penyusunan buku Kebencanaan, Penyusunan Buku Siaga Bencana, Penerbitan Tabloid

Siaga Bencana, Forum Ilmuwan Kebencanaan, Sarana Informasi Kebencanaan (Album

Kebencanaan, Jingle Kebencanaan, Album Musikalisasi Puisi Kebencanaan, Visualisasi

Profil BPBA, Pengadaan Visualisasi Iklan kebencanaan, Cetak Modul Kebencanaan,

Cetak Goodie Bag, Cetak Poster dan Bingkai Publikasi Kebencanaan. Berikut Merupakan

Rekapitulasi Realisasi Sarana InfomasiKebencanaan.

TABEL 3.9

REKAPITULASI SARANA INFORMASI KEBENCANAAN TAHUN 2019

N

o

.

Kegiatan Kondisi Awal

Realisasi

Keterangan 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Buku Saku Kebencanaan - - 1000

2 Buku Smong Purba - - 1000

3 Buku Khutbah Jumat - - 1000

4 Poster Banjir , Gempa Bumi

dan Tsunami

- - 3000

5 DVD Kebencanaan - - 1000

6 Kalender Kebencanaan - - 500

7 Buku Profil Penanggulangan

Bencana

- - 1000

8 Tabloid Sigana Tahun 2019 - - 1500

9 Buku Gempa Gempa Gayo - - 1000

10 VCD (Kebencanaan T-Man,

Longsor, Karhutla, Banjir,

Tsunami, Musikalisasi Puisi,

Jingle dan Profil BPBA)

- - 2180

14. Mewujudkan Fungsi Pusdalop 24 Jam dalam Sehari

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya

disingkat Pusdalops PB adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA

yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan

bencana. BPBA mengefektifkan fungsi Pusdalops PB mulai tahun 2015 hingga tahun

sekarang berada di bawah Bidang koordinasi Kedaruratan dan Logistik dan secara hirarki

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBA. Setiap bulannya

melakukan kegiatan Pengaktifan Sirine pada tanggal 26 setiap bulannya yang dilakukan

serentak di 7 (tujuh) titik lokasi yaitu BPBA , Gampong Lhoknga, Gampong Kajhu,

Gampong Lam Awe, Gampong Blang Oi, Lampulo dan Kantor Gubernur Aceh.

Operasional pengendalian sistem pusat kendali operasi (PUSDALOPS)

penanggulangan bencana berlangsung selama 24 jam dalam satu hari tanpa piket off,

output kegiatan ini berupa data/laporan kejadian bencana, secara garis besar sebagaimana

disajikan pada grafik di bawah ini:

GAMBAR 3.2

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019

GAMBAR 3.3

FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI SETIAP KAB/KOTA

DI ACEH TAHUN 2019

285

220

6 8

7095

46

142 1 1

FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI ACEH TAHUN 2019

17

25

49

31

12

40

48

138

25

43 44

15

50

16

29

48

30

11

27 25

32 31

11

FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI SETIAP KAB/KOTA DI ACEH TAHUN 2019

GAMBAR 3.4

PERKIRAAN BESARAN KERUGIAN BERDASARKAN JENIS BENCANA YANG TERJADI

DIWILAYAH ACEH PERIOADE JANUARI-DESEMBER 2019

GAMBAR 3.5


0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

Abrasi Pantai

Putting beliung

Banjir Bandang

Banjir genangan

Kebakaran Kathutla Longsor Cuaca Ekstrim

Gempa Hujan Abu

1,587,500,000

20,950,000,000

3565000000

57,548,000,000

73,305,000,000

37,584,420,000

9,078,600,000

- - -

PERKIRAAN BESARAN KERUGIAN BERDASARKAN JENIS BENCANA YANG TERJADIDI WILAYAH ACEH PERIODE JANUARI - DESEMBER 2019

GAMBAR 3.6


Bencana di Aceh mengalami peningkatan lebih 2 (dua) kali lipat dari

sebelumnya tahun 2018 yang terjadi hanya 362 kali kejadian bencana pada tahun 2019

ini naik menjadi 797 kali kejadian bencana dengan total kerugian mencapai lebih kurang

Rp. 168 Miliar. Bencana yang paling banyak terjadi peningkatan dari tahun 2018 yaitu

kebakaran pemukiman sebanyak 285 kali yang sebelumnya hanya terjadi 97 kali di tahun

2018 lalu. Hal yang sama terjadi pula pada Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi

peningkatan jumlah kejadian yakni sebanyak 220 kejadian dibandingkan pada tahun 2018

yang terjadi hanya 65 kali kejadian.Dampak yang ditimbulkan akibat bencana di Aceh

Tahun 2019 antara lain banyaknya masyarakat yang terdampak bencana sebanyak 23.855

KK/, 88.113 Jiwa, pengungsi sebanyak 1.206 Jiwa, yang meninggal dunia akibat

bencana sebanyak 6 Orang, dan Luka-luka sebanyak 11 orang. Kerugian akibat bencana

yang paling banyak dialami oleh Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp.19 milyar, disusul

Aceh Tenggara Rp. 15 M,- Aceh Utara Rp. 11 milyar, Aceh Singkil RP. 7 milyar dan

Aceh Jaya sebesar Rp. 6 milyar.

Kebakaran masih menjadi bencana yang paling banyak terjadi, terutama

kebakaran pemukiman. Sebenarnya kebakaran pemukiman hanya dapat diminimalkan

dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat misalnya dengan memeriksa instalasi

listrik yang sudah tua yang menjadi sebab utama kebakaran. Sedangkan penyebab lainnya

adalah perlu kewaspadaan dalam mengelola sumber panas di rumah tangga seperti

mematikan kompor dan barang-barang eletronik yang harus diawasi dengan baik.

Kemudian dari sudut kerugian bencana banjir adalah mencapai rekornya

termasuk kejadian banjir bandang yang menimbulkan paling banyak kerugian baik

kepada masyarakat maupun infrastruktur yang ada. Banjir paling banyak disebabkan

meluapnya air sungai dan pembalakan liar yang menyebabkan banjir bandang. Berikut

tabel penyaluran paket bantuan logistik kebencanaan yaitu :

TABEL 3.10

JUMLAH PENYALURAN PAKET BANTUAN LOGISTIK KEBENCANAAN

3.3 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA sebagaimana tersebut di atas,

sangat dipengaruhi oleh faktor kunci berupa dukungan sumberdaya manusia dan

perlengkapan peralatan kerja.Jumlah tenaga/pegawai BPBA per 31 Desember 2017, baik

yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak adalah 106 orang.

Dengan sebaran 73 orang berjenis kelamin laki-laki (69 %) dan 33 orang berjenis

kelamain perempuan (31 %).

NO. NAMA/JENIS/BARANG VOLUME SATUAN

A. KELOMPOK BAHAN PANGAN:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beras

15. Mie Instant

Minyak Goreng

Kecap Botol Kecil

Saus Botol Kecil

Telur Ayam

Ikan Kaleng Kecil

Air Mineral Gelas

Gula pasir

4500

3610

2895

1460

1260

27000

4020

3210

2100

Sak

Dus

Liter

Botol

Botol

Butir

Kaleng

Dus

Kg

B. KELOMPOK SANDANG:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kain Sarung

Seragam Sekolah

Tas Sekolah

Minyak Kayu Putih

Pembalut Wanita

Popok Bayi

Handuk

Kaos Oblong

Selimut

Buku Tulis

Baju Daster

Alat Tulis Sekolah (penggaris,Penghapus,

kotak pinsil, pulpen, pensil)

1000

610

360

50

50

50

950

200

1150

610

150

5400

Lembar

Pasang

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Lembar

Buah

Buah

Buah

TABEL 3.11

SEBARAN PEGAWAI


BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN JENIS KELAMIN

No. PEGAWAI Jenis Kelamin

Jumlah Laki-Laki Perempuan

A. Pegawai Negeri Sipil

1. Kepala Pelaksana 1 0 1

2. Sekretariat 10 8 18

3. Bidang Kesiapsiagaan 5 3 8

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik 9 0 9

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 8 0 8

B. Pegawai Kontrak

6. Tenaga Kontrak 40 22 62

T o t a l 73 33 106

Sebaran ASN pada BPBA dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai

berukut: 27 orang (61 %) golongan III, 12 orang (27 %) golongan IV dan sisanya 5 orang

(12 %) golongan II.

TABEL 3.12

JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA


BERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN

No. PEGAWAI GOLONGAN

JUMLAH II III IV

1. Kepala Pelaksana - - 1 1

2. Sekretariat 1 11 5 18

3. Bidang Kesiapsiagaan 0 6 2 8

4. Bidang Kedaruratan dan

Logistik

2 5 2 9

5. Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

1 5 2 8

TOTAL 5 27 12 44

Pegawai BPBA baik ASN maupun tenaga kontrak sebahagian 54 orang (51,0%)

berpendidikan SMU dan Diploma III,32 orang (30 %) berpendidikan sarjana (S-1),

sisanya 20 orang (19 %) berpendidikan Pasca sarjana. ASN BPBA baik yang

berpendidikan Sarjana maupun Pasca Sarjana tersebar pada berbagai macam konsentrasi

ilmu.

TABEL 3.13

JUMLAH PEGAWAI BPBA BERDASARKAN PENDIDIKAN

No. PEGAWAI P E N D I D I K A N

S M U/D3 S-1 S-2 JML

1. Kepala Pelaksana 1 1




Logistik

3 4 2 9


Rekonstruksi

1 3 4 8

6. Tenaga Kontrak 46 15 1 62

T O T A L 54 32 20 106

Disamping pendidikan formal sebagaimana disajikan pada tabel di atas, pegawai

BPBA juga mengikuti pendidikan/pelatihan non formal guna meningkatkan kompetensi

dasar dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana. Pendidikan non formal

tersebut diantaranya adalah pelatihan untuk Tim Reaksi Cepat (TRC), Pelatihan Training

of Trainer (TOT), pelatihan manajemen logistik dan komunikasi yang secara khusus

diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

3.4 Aset

Aset BPBA diperoleh dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan

hasil pengadaan yang didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

(APBA) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.Manfaat ekonomi masa depan yang

terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik

langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada SKPA

BPBA guna menunjang tercapainya kinerja pelayanan penanggulangan bencana sesuai

dengan standar dan kriteria yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2019 dari pagu anggaran sebesar Rp.

91.263.222.629,- telah direalisasi sebesar Rp. 83.318.634.156.- atau 91,29%, dengan

rincian sebagai berikut:

TABEL 3.14

REALISASI KEUANGAN BPBA T.A 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN (%)

FISIK (%)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 6.550.200.569 5.896.717.604 90,02 100

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 15.000.000 7.735.000 51,57 100

Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik 603.632.820 461.383.790 76,43 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor 112.396.295 112.001.795 99,65 100

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 75.000.000 75.000.000 100,00 100

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

45.000.000 44.722.000 99,38 100

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 3.237.320.000 3.046.378.009 94,10 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

25.000.000 11.682.500 46,73 100

Penyediaan Makanan dan

Minuman 207.115.000 156.890.900 75,75 100

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 666.126.000 607.551.710 91,21 100

Peningkatan Pelayanan


2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.923.020.000 1.678.595.861 87,29 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kenderaan Dinas/Operasional 840.520.000 676.739.005 80,51 100


Peralatan Kantor 82.500.000 81.681.000 99,01 100

Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Gedung Kantor 1.000.000.000 920.175.856 92,02 100


Disiplin Aparatur 158.500.000 157.652.000 99,46 100

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 158.500.000 157.652.000 99,46 100

4 Program Penguatan

Kelembagaan

Penanggulangan Bencana

1.500.000.000 1.485.000.000 99,00 100

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penanggulangan

Bencana

1.500.000.000 1.485.000.000 99,00 100

5 Program Penanggulangan

Bencana 92.327.195.297 81.755.376.649 88,55 100

Monitoring Dan Evaluasi

Penanggulangan Bencana 432.900.000 336.591.310 77,75 78




Bencana

45.366.570.255 42.236.687.363 93,10 93

Pendidikan dan Pelatihan


Inventarisasi, Verifikasi dan

Validasi Kerusakan Akibat

Bencana

279.400.000 110.879.281 39,68 40

Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Bencana 800.000.000 671.696.470 83,96 98

Pengendalian Sistem Pusat

Kendali Operasional

(PUSDALOPS)


1.187.199.546 1.022.769.600 86,15 87

Perbaikan Lingkungan Daerah

Bencana 9.266.083.946 9.031.578.391 97,47 97

Pemulihan Fungsi Pelayanan

Publik Dalam Wilayah

Terjadinya Bencana

1.000.000.000 547.860.627 54,79 50

Penguatan Kelembagaan Pusat

Data dan Informasi

(PUSDATIN)


Aceh

2.564.000.000 2.284.370.787 89,09 96

Kajian Kebutuhan Pasca

Bencana 500.000.000 390.288.600 78,06 83

Penyusunan dan Evaluasi

Dokumen Perencanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana

1.282.629.900 1.230.749.983 95,96 96

Pemulihan Ekonomi

Masyarakat Pasca Bencana 2.000.000.000 1.604.505.193 80,23 81

Psikososial Bagi Masyarakat

Korban Bencana 250.000.000 247.400.000 98,96 99

Penguatan Logistik dan

Peralatan Penanggulangan

Bencana

1.550.000.000 1.406.503.878 90,74 91

Penguatan Kapasitas

Pencegahan dan Pengendalian

Kebakara Hutan dan Lahan

1.409.250.000 1.023.724.035 72,64 73

Sumber: Laporan Keuangan BPBATahun 2019.

Dalam pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan

Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2019 pada prinsipnya tidak terdapat hambatan dan

kendala yang berarti, dengan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan sebesar

89,15% dari sebelumnya ditargetkan sebesar 95,10%, capaian realisasi sudah cukup baik.

Sedangkan selama periode 2015 s.d 2019 jumlah realisasi adalah sebesar Rp.,-

atau80.32% dari total anggaran sebesar Rp. 242.642.235.667dengan rincian sebagai

berikut:

TABEL 3.15

REALISASI ANGGARAN BPBA 2015-2019

No. Tahun Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

Prose

ntase

(%)

1. 2015 24.998.333.116 22.504.091.349 90,02

2. 2016 26.463.723.000 23.827.423.190 90,04

3. 2017 69.194.438.202 26.983.711.474 39.00

4. 2018 91.263.222.629 83.318.634.156 91.29

5. 2019 109.044.287.866 97.216.809.232 89.15

JUMLAH 314.378.632.813 247.607.202.283 79.90

Sumber: Laporan Keuangan BPBA 2015– 2019

Peningkatan Kapasitas Tim

Reaksi Cepat Penanggulangan

Bencana

2.650.000.000 1.886.071.186 71,17 71

Penanganan Darurat Bencana 7.822.528.000 5.952.700.124 76,10 76

Penguatan Forum

Pengurangan Risiko Bencana 1.665.136.000 1.005.236.300 60,37 61

Sosialisasi dan Simulasi


Penyusunan Dokumen

Perencanan dan Evaluasi


2.360.000.000 2.100.657.840 89,01 89

Peningkatan Sumber Daya

Manusia Bidang


1.180.000.000 950.921.300 80,59 81

Penguatan Sekolah, Madrasah

Aman Bencana dan Fasilitas

Publik Lainnya

3.267.110.852 2.963.280.800 90,70 91

Penguatan Desa Tangguh

Bencana 540.000.000 404.895.219 74,98 80

JUMLAH 102.458.915.866 90.973.342.114

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggung

jawaban secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun

2019disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam

mencapaisasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Aceh selama periode Tahun 2019 dan merupakan perwujudan dari

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan

Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangkukepentingan dalam upaya

mencapai Visi dan Misi Pemerintah Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang

baik. Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, melalui standar pengukuranantara objek

yang akan diukur dengan piranti pengukurannya berdasarkan sasaran strategis, indikator

kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta perbandingan

capaian kinerja setiap indikator dalam beberapa tahun terakhir.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan

upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat guna siap siaga dalam

menghadapi bencana. Siklus manajemen penanggulangan bencana itu sendiri terdiri dari fase

pra bencana yaitu saat tidak terjadi bencana, darurat bencana yaitu saat terjadi bencana

terjadinya bencana yaitu pasca peristiwa terjadinya bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Harapan terakhir dari serangkaian proses pelayanan penanggulangan bencana tersebut

adalah terwujudnya aparatur dan masyarakat siap, tanggap dan mampu melakukan upaya-

upaya mitigasi maupun adaptasi bencana. Sesuai dengan Rancangan Qanun Aceh tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) periode 2017 – 2022 bahwa

Penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan yang sensitif

terhadap risiko bencana alam dengan konsep pembangunan, antara lain dengan menerapkan

strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap

daraurat dan penyadartahuan masyarakat.

Keberhasilan pelayanan penanggulangan bencana tercermin melalui berkurangnya

indek risiko bencana di daerah dan meningkatnya indek kapasitas daerah yang dilakukan

dengan mempedomani 71 Indikator Kapasitas Daerah dan pada akhirnya mendukung

terwujudanya masyarakat Aceh yang tanggap dan tangguh mengadapi bencana.

3.1 Capaian Kinerja Program Penanggulangn Bencana

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan penguatan kelembagaan penanggulangan

bencana telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana,

pelatihan teknis aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan

bencana baik yang berasal dari BPBA maupun BPBD kabupaten/kota, dan pemantauan serta

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lapangan penanggulangan bencana.

Secara umum capaian kinerja penguatan kelembagaan menunjukan adanya

perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun masih memerlukan kerja keras

dan perhatian tidak hanya dari BPBA, namun juga komitmen dari para pihak lainnya terutama

Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang

memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TABEL 3.1

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA BPBA

KONDI

SI

AWAL

Realisasi Target

2019

Realisasi

2019

Target

Capaian

2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I Meningkatkan Tatakelola Kebencanaan

Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana

Penanggulangan Bencana (Index Risiko Bencana)

137 156.9 156.9 137 156.9

Indek Kapasitas Daerah

0.33 Renda

h

0.35 Rendah

0.55 Sedang

Peraturan Daerah tentang Penanggula-ngan Bencana (Qanun)

1 Dok 1 Dok 1 Dok

Pembentukan BPBD (Prop dan Kab/kota)

24 Unit 24 Unit 24 Unit

Peraturan tentang pembentukan Forum PRB (Qanun)


Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan (Pergub)


Rencana Penanggulangan Bencana (Pergub)


Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB


Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana (Unit)


Komitmen DPRD terhadap PRB

ada ada ada ada ada ada

Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah



KINERJA BPBA

KONDI

SI

AWAL

Realisasi Target

2019

Realisasi

2019

Target

Capaian

2018 2019

Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah


Peta Kapasitas dan kajiannya


Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana

45 % 55 % 65 % 70 % 75 % 85 %

Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kabupaten/ko-ta


Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis


Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional


Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB


Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan


Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan


Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

70 % 73 % 91 % 95 % 85 % 90 %

Penyimpanan/pergudangan Logistik PB 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

II Penanganan Darurat Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik


III Sekolah dan Madrasah Aman Bencana

19.1 % 20.5 % 24 % 26.0 % 28.7 % 34.2 %

Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana



12

Kab/Kota

12

Kab/Kota 3 Kab/Kota 14 Kab/Kota 15 Kab/Kota

16

Kab/Kota


KINERJA BPBA

KONDI

SI

AWAL

Realisasi Target

2019

Realisasi

2019

Target

Capaian

2018 2019

Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

1 Kasus 2 Kasus 0 Kasus 4 Kasus 5 Kasus 6 Kasus

Penanganan Rehabilitasidan Rekontruksi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi (Qanun)


Rencana Kontijensi Gempabumi 0 Dok 5 Dok 2 Dok 15 Dok 20 Dok 24 Dok

Rencana Kontijensi Tsunami 3 Dok 3 Dok 2 Dok 11 Dok 15 Dok 19 Dok

Rencana kontijensi banjir

1 Dok 1 Dok Dok 9 Dok 13 Dok 17 Dok

Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan


Rencana kontijensi erupsi gunungapi 2 Dok 2 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok

Rencana kontijensi banjir bandang


Penentuan Status Tanggap Darurat

100% 100% 100 % 100% 100% 100%

Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Perbaikan Darurat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pemulihan pelayanan dasar pemerintah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pemulihan infrastruktur penting

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Perbaikan rumah penduduk

100% 100% 0 % 100% 100% 100%

Pemulihan Penghidupan masyarakat

100% 100% 81 % 100% 100% 100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja penguatan kelembagaan

penanggulangan bencana menunjukan capaian optimal (93,45%).Melihat capaian kinerja yang

disajikan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana

penanggulangan bencana mengalami peningkatan jumlah dan kualitas dari tahun ke

tahun.Dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Aceh dengan

Gubernur Aceh target kinerja peningkatan.

3.1.1 Capaian Kinerja Penguatan Kelembagaan

Lingkup daerah kebijakan penanggulangan bencana Aceh adalah seluruh wilayah

Aceh.Pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat kelompok rawan bencana khususnya yang berdomisili dalam kawasan rawan

bencana zona prioritas provinsi sebagaimana telah diuraikan di atas.Pada dasarnya,

pelaksanaan pencegahan dini dan kesiapsiagaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam menghadapi bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penangulangan bencana pada fase pra bencana/fase tidak

terjadi bencana difokuskan untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana (RPB,

RAD, dan Penyusunan/Review Peta Risiko Bencana) yang meliputi: (1) pengenalan dan

pengkajian ancaman bencana; (2) pemahaman tentang kerentanan masyarakat; (3) analisis

kemungkinan dampak bencana; (4) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; (5)

penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; (6) dan alokasi tugas,

kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

TABEL 3.2

CAPAIAN KINERJA PENGUATAN KELEMBAGAAN.


Awal

Target

2019


2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Penyusunan buku

kebencanaan

- - 3000 eksemplar

2 Forum Ilmuwan

Kebencanaan

- - 4 Kali

3 Pembentukan forum PRB - - 2 FPRB

4 Rencana Penanggulangan

Bencana

- - 2 Dokumen

5 Raker teknis keterlibatan

anggota legislatif dalam

pengurangan resiko

bencana

1 Laporan

3.1.2 Capaian Kesiapsiagaan Bencana ( Pra Bencana )

Pelayanan Penanggulangan pada saat Pra bencana yang mencakup kegiatan

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini.Pencegahan atau disebut juga

(prevension) yaitu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya

suatu ancaman. Mitigasi atau (mitigation) yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi

dampak buruk dari suatu ancaman. Kesiap-siagaan atau (preparedness) yaitu persiapan

rencana untuk bertindak ketika terjadi(atau kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan

terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat danidentifikasi

atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut.Perencanaan ini dapat

mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.

Seiring dengan semakin solid dan menguatnya kapasitas kelembagaan, BPBA pada

Tahun anggaran 2019 telah melaksanakan tiga kali simulasi/drill bencana Tsunami di

Kabupaten Aceh Selatan, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Penyusunan Rencana

Kontijensi sebanyak tiga kali yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan

Kabuaten Aceh Barat dan keikutsertaan BPBA dalam Bulan Pengurangan Risko Bencana

yang diselenggarakan di Sumatera Utara.

TABEL 3.3

REKAPITULASI KEGIATAN KESIAPSIAGAAN BENCANA


Awal


2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Sosialisasi &Simulasi / drill 1 kegiatan 6 kegiatan

2. Desa Tangguh Bencana - 3 Kab/Kota

3. Penguatan

Sekolah/Madrasah Aman

Bencana

- 6 Sekolah/Madrasah

4. Hotel Aman Bencana - 1 Hotel

(Kyriad Muraya)

5. Kampus Aman Bencana - 1 Kampus (UIN

Banda Aceh)

6. Penyusunan dokumen

rencana penanggulangan

bencana

7. Rembuk relawan

kebencanaan


Tabel di atas menjelaskan capaian kinerja pencegahan dini dan representasi

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.Diukur melalui jumlah masyarakat dan

aparatur pemerintah kabupaten/gampong tempat simulasi/drill dilangsungkan

terlibat/berpartisipasisecara aktif.Secara gradual dari tahun ke tahun menunjukan tingkat

partisipasi yang semakin baik.Tahun 2019 ditetapkan target 1000orang, realisasinya mencapai

1500orang.Dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Aceh dengan Gubernur Aceh ditetapkan target kinerja sebesar 93,45%.Jika capaian

diatas digunakan sebagai acuan maka capaian kinerja dimaksud dapat melampui target.Hal

tersebut patut dan layak diapresiasi sebagai wujud partisipasi yang nyata dan menjadi modal

dasar dalam mencegah timbulnya korban jiwa pada saat terjadi bencana alam.

3.1.3 Capaian Kinerja pada Saat Tanggap Darurat (Kedaruratan dan Logistik)

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada saat Tanggap

Darurat (Emergency Response) yaitu saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap

darurat untuk meringankan penderitaan sementara.

Secara umum kesuksesan penyaluran bantuan logistik bencana bersandar pada empat

hal utama, yakni tempat atau titik masuknya logistik, gudang utama, gudang penyaluran dan

terakhir gudangpenyimpanan akhir (jika diperlukan). Keempat sandaran ini akan ditentukan

oleh faktor informasi - komunikasi,jalur dan sistem distribusi,sarana tranportasi suplay dan

manajemen persediaan atau stock management.

Untuk mengefektifkan fungsi koordinasi peralatan dan logistik kemanusiaan pada fase

darurat bencana, BPBA sekurang-kurangnya berpijak pada limavariable penting dalam sistem

manajemen logistik bencana. Pertama, kesiapan petugas atau aparatur.Operasional logistik

sangat bergantung pada petugas atau aparatur yang terampil, terlatih, dan cekatan.Kebutuhan

petugas atau aparatur suplai logistik bencana dapat dipenuhi melalui recruitment Pegawai

Negeri Sipil (PNS), tenaga kontrak/pegawai tidak tetap dan sukarelawan. Masyarakat sekitar,

terutama karang taruna dapat diberdayakan menjadi sukarelawan setelah mendapat

bimbingan teknis yang memadai. Mereka merupakan garda terdepan dalam proses penyiapan

rantai pasok dari awal sampai dengan titik tujuan bencana. Di luar negeri, seperti Amerika

Serikat, penyiapan kader logistik sudah ditangani secara serius dan profesional. Tiap tahun,

misalnya, Federal Emergency Management Agency (FEMA) menyelenggarakan acara yang

dikenal dengan ”Logistic Management Boot Camp” yang sebagian besar diisi dengan

pelatihan dan simposium.

Kedua, terkait fungsi perencanaan. Pada kondisi darurat sering kali ditemukan proses

distribusi yang kacau balau, tidak adanya garis komando, tumpang tindih fungsi kerja, dan

sebagainya. Hal-hal seperti ini dapat dimaklumi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak

boleh dibiarkan berlarut-larut.Harus ada fungsi pengendalian yang direncanakan diawal. Pada

saat pra bencana, fungsi perencanaan bertujuan mengetahui seberapa banyak jumlah korban

yang membutuhkan bantuan logistik, mengetahui berapa banyak bantuan logistik yang

dibutuhkan, mengetahui jenis kebutuhan (sandang papan, dan pangan),mengetahui cara

menyampaikan bantuan, mengetahui kapan bantuan harus diberikan, dan terakhir mengetahui

siapa penanggung jawab kelompok penerima bantuan. Dalam tataran yang lebih luas, fungsi

perencanaan mampu berbicara dengan berbagai level scenario, antara lain perencanaan saat

kejadiaan bencana, perencanaan pascabencana, perencanaan rehabilitasi dan konstruksi.

Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Aspek ini meliputi penyediaan sarana dan

prasarana untuk proses penyimpanan (gudang) dan proses distribusi (berbagai moda

transportasi, darat, laut, dan udara).

Keempat, terkait keterlacakan dan akuntabilitas. Harus dicarikan solusi alternatif

bagaimana membangun sebuah sistem yang mampu menyuguhkan data stok dan posisi

bantuan secara ”real time” dan terhubung ke semua pemangku kepentingan yang terkait.

FEMA USAmisalnya, telah memiliki Logistic Visibility Tools (LogVIZ) yang mampu

menampilkan data secara cepat, akurat, transparan, dan terkoneksi secara baik. Tidak kalah

penting adalah kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta seperti donatur, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

Berkaitan dengan penyaluran logistik kemanusiaan sebagaimana diuraikan di atas

BPBA sejak tahun 2013, bidang Kedaruratan dan Logistik telah menjalankan fungsi tersebut

sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Aceh. Ketersediaan jumlah personil dan peralatan pendukung logistik

yang semakin membaik dari tahun ke tahun berdampak yang sangat signifikan terhadap

peningkatan kinerja bidang terkait.

Untuk kelancaran proses penyelenggaran pelayanan kedaruratan dan logistik bencana,

disediakan prasarana dan sarana pendukungnya berupa:

Personil piket Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) bencana yang siaga dua puluh

empat jam.

Ruang kerja, peralatan komunikasi, ruang istirahat petugas Pusdalops yang nyaman.

Dukungan unsur pengarah profesional.

Peralatan dan perlengkapan kerja lapangan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Peralatan pencarian dan penyelamatan korban bencana.

Gudang logistik yang representative.

Kenderaan operasional rescue, seperti kenderaan roda empat dan kenderaan khusus

perairan dangkal seperti perahu polyethilen dan lain-lain.

Keberhasilan layanan kedaruratan dan logistik kebencanaan tergambarkan dari

bekerjanya Pusdalops penanggulangan bencana dan tersalurkannya bantuan logistik masa

darurat bencana di kabupaten/kota yang dilanda bencana alam.Tahun 2019 jumlah laporan

pelaksanaan Pusdalops berjumlah 1 laporan dan memenuhi target.

Layanan bantuan logistik darurat bencana cenderung meningkat dari tahun ke

tahun.Baseline tahun 2013, jumlah paket bantuan logistik yang disalurkan yaitu 13 paket,

menurun dibandingkan tahun sebelumnya ini disebabkan sesuai permintaan bantuan.Namun,

layanan tersebut belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak

bencana.Metode penyaluran bantuan logistik tersebut yaitu bersifat selektif dan sangat

dipengaruhi oleh permintaan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana.

3.1.4 Capaian Kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan pasca bencana meliputi kegiatan yang

mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan atau recovery yaitu

suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi. Proses tersebut terdiri dari

Rehabilitasi meliputi perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara

atau berjangka pendek, dan Rekonstruksi yang meliputi perbaikan yang sifatnya permanen.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menegaskan bahwa

ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi pascabencana dilakukan melalui kegiatan- kegiatan

perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian

bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan,

rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan

keamanan dan ketertiban umum, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi

pelayanan publik (pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Tahun Anggaran 2019 BPBA relevan dengan

anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja

Perangkat Aceh Nomor 1.01.05.02 tanggal 31 Desember 2019 menjalankan fungsi,

Inventarisai, Verifikasi Dan Validasi Kerusakan Akibat Bencana, Perbaikan Lingkungan

Daerah Bencana, Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik dalam wilayah terjadinya

bencana,koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan Penilaian Kerusakan bencana.

Kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menunjukan tingkat konsistensi

yang tinggi dari tahun ke tahun dandapat memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja antara Kepala Pelaksana BPBA dengan Gubernur Aceh tahun 2019 sebesar 95,55 % .

Pada sisi yang lain, hal tersebut menunjukan monotonnya pelayanan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana yang diselenggarakan BPBA. Dengan kata lain kondisi seperti

tersebut memberi indikasi bahwa terdapat beberapa jenis layanan sebagaimana diuraikan

dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun

2008 sebagaimana telah dijabarkan di atas yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan

pada tahun yangakandatang jika didukung dengan anggaran dalam jumlah yang

memadai.Berikut rician kegiatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

TABEL 3.4

PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

No

. Kegiatan

Kondisi

Awal

Target

2019


2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Inventarisasi, Verifikasi

dan Validasi kerusakan

akibat bencana

-

23

Kab/kota

- 5 Kab/kota

2 Koordinasi pelaksanaan

rehabilitasi dan

rekonstruksi bencana

- 2 kali 2 kali 3 kali

3 Perbaikan lingkungan

daerah bencana

- 1 paket 7 Paket 1 Paket

4 Pemulihan fungsi

pelayanan publik dalam

wilayah terjadinya bencana

- 1 paket 2 Paket 2 dokumen 1 DED dan 1 Dokumen

Kajian

5 Kajian kebutuhan pasca

bencana

- 1 kali 3 Kab/Kota

dan 1

Rateknis

7 Kab/Kota

dan 1

Workshop

6 Penyusunan dan evaluasi

dokumen perencanaan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

- 3

dokumen

- 6 Dokumen 7. Masterplan penanganan banjir

Teunom, Aceh Jaya

8. Masterplan banjir Leuhan dan

Pasie Masjid Aceh Barat.

9. DED Tanggul Krueng

Manggeng

10. DED Rekonstruksi

Jalan pasie Masjid Aceh Barat

11. DED Pengamanan

Tebing Sungai Krueng Ubiet,

Nagan Raya

12. Visualisasi Video

Rehab Rekon Gempa Pidie

Jaya, Pidie dan Bireuen

7 Pemulihan ekonomi

masyarakat pasca bencana

- 100 kk - 73 orang Penerima bantuan modal

usaha pasca bencana

8 Psikososial bagi

masyarakat korban

bencana

- 80 orang - 80 orang


3.2 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBA dilakukan dengan cara membandingkan

antara target capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

Anggaran 2019antara Kepala Pelaksana BPBA dengan Gubernur Aceh. Secara keseluruhan

Target capaiannyasebesar 95 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian

sasaran strategis. Dari dua sasaran strategis dan duaindikator kinerja yang ditetapkan dalam

PK T.A 2019seluruhnya tingkat capaiannya mencapai 93,49%.Sehingga dapat disimpulkan

bahwa tingkat capainnya kurang dari 100%. Sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya ≥

75% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPBA

BERHASIL menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana pada T.A 2019.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja BPBA sebagaimana telah ditetapkan, diuraikan

berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Pelayanan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien digambarkan pada

bagaimana layanan penanggulangan bencana yang tepat fungsi dan ukuran dengan memenuhi

tingkat kesesuaian dan harapan masyarakat.Dalam pelaksanaan tugas dan peran pembangunan

khususnya urusan penanggulangan bencana yang didelegasikan kepada beberapa bidang

dalam lingkup BPBA dinyatakan semakin efektif ditandai dengan layanan yang tepat sasaran

baik pada masa pra bencana, saat kejadian bencana dan pada saat setelah terjadinya

bencana.Sedangkan efisiensi pelaksanaan layanan digambarkan dalam sistem prosedur yang

baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional.

Untuk mewujudkan tujuan pelayanan penanggulangan bencana yang terkoordinir

dengan dukungan fasilitas yang memenuhi standar dan tenaga yang terampil secara efektif,

efesien dan terukur dalam tahun 2019 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

27. Meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana

28. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pengurangan RisikoBencana

29. Penyusunan Peraturan Penyebaran Informasi Kebencanaan

30. Implementasi Tataruang Berbasis Pengurangan RisikoBencana

31. Meningkatkan Komitmen DPRA Terhadap Pengurangan Risiko Bencana dengan arah

kebijakan

32. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Penanggulangan Bencana

33. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

34. Perkuatan Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat

35. Sosialisasi pencegahan kesipasiagaan bencana pada tingkat kecamatan

36. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga, pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha

37. Meningkat peran dan fungsi PUSDALOPS

38. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatanPenanggulangan Bencana

39. Melaksanakanan kajian kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan

40. Meningkatkan manajemen pergudangan logistic penanggulangan bencana

41. Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan dan sumberenergi untuk darurat

42. Meningkatkan Penataan Ruang Berbasis PRB

43. Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit, sekolah, Madrasah dan Fasilitas Pelayanan Publik

Lainnya Aman Bencana

44. Meningkatkan Kapasitas Desa Tangguh Bencana

45. Penerapan Bangunan Tahan Gempa Bumi

46. Rehabilitasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota

47. Meningkatkan Rehabilitasi dan Rekontruksi Infrasuktrur danPelayanan Publik

Pemerintah, Rumah Penduduk danPenghidupan Masyarakat

48. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana

49. Peningkatan Sistem Peringatan Dini Bencana

50. Perkuatan Infrastruktur Evakuasi Bencana

51. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat

52. Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Darurat

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Penangulangan Bencana Aceh telah

melakukan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan capaian tersebut yaitu :

16. Mewujudkan Koordinasi Penanggulangan Bencana.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Aceh.BPBA mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada wilayahnya.Dalam menjalankan tugas tersebut BPBA

melakukan fungsi selain pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam

tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana juga melakukan

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu

dan menyeluruh.

Tahun 2019 menjadi tahun yang sangat strategis karena intensitas kejadian bencana

yang sedemikian tinggi - terkait dengan anomali cuaca akibat iklim yang sudah berubah,

namun kurang didukung dengan pembiayaan yang memadai.Dalam situasi yang demikian

BPBA mengandalkan strategi berupa mengoptimalkan fungsi koordinasi baik dengan SKPA

Teknis lingkup Setda Aceh maupun dengan BPBD seluruh Aceh.Dengan demikian

penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana dapat terlaksana secara cepat, tepat,

efisien dan efektif.

BPBA dalam tahun 2019sesuai dengan ketersediaan anggaran telah menyelenggarakan

satu kali workshop JITUPASNA tiga kali Bimbingan Teknis yaitu Bimbingan Teknis

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I, Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan

Rekonstruksi (Sosial Ekonomi).Pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut diharapakan peserta

dapat memahami konsep pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan tahan gempa

pasca bencana dengan mempertimbangkan metode dan standarisasi teknis

bangunan/infrastruktur tahan bencana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam

penanggulangan bencana terutama pada tahap pascabencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi

dan untuk memberikan ketrampilan untuk menngkatkan kesejahteraannya dan masyarakat

yang terkena bencana dengan berwirausaha.

17. Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Peralatan Penanggulangan Bencana Sesuai

Kebutuhan.

Peralatan penanggulangan bencana yang tersedia di lokasi harus dapat digunakan

dalam keadaan situasi darurat oleh petugas bencana. Pada saat situasi darurat banyak

diperlukan, seperti peralatan angkutan (transportasi) untuk evakuasi korban baik di darat,

perairan udara (truk, perahu karet, helikopter, dan lain lain). Demikian pula peralatan lainnya,

misalnya telekomunikasi, generator listrik, peralatan penyelamatan (peralatan diteksi dini,

bulldozer, forklift, dan lain lain. Peralatan tersebut harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat

waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan dapat berfungsi dengan baik.

Dalam penanggulangan bencana banyak kendala yang dihadapi oleh petugas terkait

dengan penyediaan peralatan seperti tidak dapat digunakan secara optimal (rendah

kualitas/cepat rusak), bahkan tidak memilik informasi tentang dimana tempat yang memiliki

kondisi layak pakai dan mudah di dapat. Ketika satuan tugas akan di berangkatkan ke lokasi

bencana sering kali tidak memiliki informasi tetang tempat dimana peralatan mudah di dapat

sehingga lambat dalam melakukan tindakan yang pasti dan tepat.

Penyediaan peralatan penanggulangan bencana pada hakekatnya pengumpulan data

peralatan yang sudah tersedia atau dimiliki pemerintah, lembaga dan instansi yang

mempunyaitanggungjawab dalam penanggulangan bencana.Peralatan penanggulangan

bencana akan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam manajemen penanggulanagn

bencana baik pada fase kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana di daerah rawan

bencana.

Pada saat ini BPBA belum memiliki peralatan penanggulangan bencana yang

memadai dan lengkap, serta belum memiliki data dan informasi yang menerangkan lembaga

atau SKPA mana yang memiliki peralatan yang siap dimobilisasi secara cepat pada saat

dibutuhkan.Oleh karena itu, pengadaan sarana dan prasaran penanggulangan bencana

merupakan langkah strategis untuk mendukung pelayanan penanggulangan bencana.

BPBA telah mengadakan beberapa peralatan atau prasarana dan sarana strategis

penanggulangan bencana pada tahun anggaran 2019 untuk menunjang kelancaran

penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana berupa pengadaan:

15. Alat Berat (BULLDOZER)

16. Alat Pemadam Kebakaran (APAR Dan APAB)

17. Kendaraan Roda 2 Trail

18. Mobil Layanan Darurat Lapangan

19. Mobil Masjid Lapangan

20. Mobil Penyuluhan Bencana (Mobil Panggung)

21. Mobil Tangki Air 5000 L

22. Mobil Toilet Lapangan

23. Perahu Polyethilene dan Mesin Tempel Kapasitas 6 Orang

24. Peralatan Evakuasi KebencanaanPengadaan Perlengkapan Relawan Bencana

25. Perlengkapan Relawan Bencana

26. Seismograf

27. Tenda Keluarga Korban Bencana Daerah Rawan Bencana

28. Truck Trado (Self Loader Crane)

Berikut ini merupakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana lingkup Badan

Penanggulangan Bencana Aceh pada tahun 2019.

GAMBAR 3. 1SARANA DAN PERALATAN PENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA

1 2

4 3

6 5

7 8

9

111

100

122

Sumber : Rekam Jejak Tahun 2019

18. Mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang

tepat sasaran

Pemantauan (monitoring) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif

dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang

berjalan (on-going) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas (Wollman, 2003:6). PP

No.39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan membuat batasan definisi dari pemantauan yaitu kegiatan mengamati

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

Evaluasi merupakan proses analitis menggunakan metodelogi sosial-ilmiah untuk

melihat apakah sebuah intervensi kebijakan (program, kegiatan) mengakibatkan output atau

hasil tertentu (King et al, 1987:17).PP No.39/2006 mendefinisikan Evaluasi sebagai

serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil

(outcome) terhadap rencana dan standar. Lazimnya dikenal tiga jenis Evaluasi yaitu:

Ex-ante (Evaluasi pada tahap perencanaan): evaluasi sebelum ditetapkannya rencana

pembangunan; Tujuan: memilih & menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif,

kemungkinan cara mencapai tujuan yg telah ditetapkan sebelumnya.

On-going (Evaluasi pada tahap pelaksanaan, pemantauan); Tujuan: mengetahui tingkat

kemajuan pelaksanaan dibandingkan rencana.

Ex-post (Evaluasi setelah pelaksanaan berakhir); Tujuannya adalah mengetahui

apakah pencapaian (keluaran, hasil, dampak) program mampu mengatasi masalah

pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai efisiensi,

efektivitas, dan kemanfaatan dari suatu program.

Pelaksanaan program dan kegiatan baik yang diselenggarakan secara internal maupun

yang diselenggarakan oleh BPBD kabupaten/kota secara acak dilakukan pemantauan.Harapan

13

14

dari terlaksananya kegiatan ini adalah teridentifikasinya berbagai kekurangan dalam

penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana sehingga membuka peluang untuk

perbaikan pada tahun yang akan datang. Hasil pantauan pelaksanaan kegiatan tahun 2019

diperoleh gambaran bahwa terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan

program dan kegiatan penanggulangan bencana baik ditingkat provinsi maupun di

kabupaten/kota.

19. Mewujudkan ketrampilan dan keahlian aparatur

Dari sekian banyak kegiatan mitigasi, satu yang paling strategis adalah pembelajaran

atau pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) baik kepada aparatur pelaksana pelayanan

penanggulangan bencana maupun kepada masyarakat.DIKLAT merupakan wahanauntuk

membangun perilaku dan sikap positif dalam menghadapi bencana.Dalam referensi Biro

Mitigasi Bakornas PBP (2005), mitigasi bencana yang berbasis pada masyarakat disebut

paradigma pengurangan resiko yang berbasis DIKLAT.

Mitigasi bencana awalnya memang bersifat konvensional yang menganggap bencana

sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dielakan dan tidak dapat dikurangi

resikonya.Prinsip utamanya agar para korban segera mendapat pertolongan, sehingga

fokusnya memberi bantuan atas kedaruratan (emergency).Pandangan kedua berkembang

menjadi paradigma antisipasi tujuannya lebih diarahkan kepada identifikasi daerah-daerah

rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan bencana, dan penataan ruang.

Pandangan ketiga adalah paradigma pembangunan yaitu bersifat pengintegrasian upaya

penanganan bencana dengan program pembangunan, misalnya melalui perkuatan ekonomi,

penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Pandangan keempat adalah

paradigma pengurangan resiko. Dalam paradigma terakhir ini penanganan bencana bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan aparatur maupun masyarakat untuk mengelola dan menekan

resiko terjadinya bencana. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai subyek dan bukan

obyek daripenanganan bencana dalam proses pembangunan.

Pada paradigma pengurangan resiko, mitigasi sebagai kewajiban berbagai pihak, baik

para ahli, pemerintahmaupun masyarakat secara luas.Para ahli barangkali memiliki tugas

untuk menjelaskan mekanisme dan prosesterjadinya bencana seperti gempa, gunung api,

longsor, atau banjir. Dengan berbasil ilmu pengetahuannya, para ahli memetakan tempat-

tempat rawan bencana, dan kemudian membangun konsep DIKLAT sebagai upaya

adaptasi.Dengan DIKLAT yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang diyakini

dapat membentuk sikap dan perilaku positif yang dapat meningkatkan kapasitas dan pada

akhirnya diharapkan mampu mereduksi kerentanan.Sehingga pada saat terjadi bencana

aparatur maupun masyarakat dapat bertindak menolong atau menyelamatkan diri secara baik

dan benar.

Guna mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana penyelenggara layanan

penanggulangan bencana BPBA telah melaksanakan empat jenis DIKLAT pada tahun

2019dengan narasumber dari dalam dan luar daerah (Tabel 3.5).

TABEL 3.5

REKAPITULASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

No Nama Diklat Jumlah

peserta Tempat

1 Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Penilaian Indeks

Ketahanan Daerah dan IRBI)

60 Kyriad Muraya ,

Banda Aceh

2 Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Manajemen

penanggulangan bencana)

60 Hermes Palace

Hotel, Banda Aceh

3 Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Tahan

Gempa

43 Kyriad Muraya ,

Banda Aceh

4 Bintek Penyusunan Rencana Aksi Rehab Rekon 50 Kyriad Muraya ,

Banda Aceh

5 Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Sosial

Ekonomi Pasca Bencana

50 Kyriad Muraya ,

Banda Aceh

6 Workshop Sistem Informasi Penanggulangan Bencana 40 Kyriad Muraya,

Banda Aceh

7 Workshop JITU PASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) 50 Hotel Harmoni,

Langsa

8 Bimtek Logistik dan Peralatan I 50 Hotel Ayani, Banda

Aceh

9 Bimtek Logistik dan Peralatan II 50 Hermes Palace

Hotel, Banda Aceh

10 Pelatihan Relawan Penangan Darurat Bencana 40 Hotel Meuligo, Aceh

Barat

11 Jambore Penanggulangan Bencana 208 SMKPP Saree, Aceh

Besar

12 Workshop Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan I 40 Hotel Oasis, Banda

Aceh

13 Workshop Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan II 40 Hotel Meuligo, Aceh

Barat

14 Workshop Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan III 40 Hotel Bayu Hill,

Aceh Tengah

15 Workshop Komunikasi Darurat Bencana 40 Hermes Palace

Hotel, Banda Aceh

16 Workshop Pemadam Kebakaran Pemukiman Regional Barat 40 Hotel Grand Arabia,

Banda Aceh

17 Workshop Pemadam Kebakaran Pemukiman Regional Timur-

Tengah

40 Hotel Grand Arabia,

Banda Aceh

18 Workshop Kaji Cepat dan Evakuasi Darurat Bencana 40 Hotel Oasis, Banda

Aceh


Timur (Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya,

Bireun, Lhokseumawe dan Aceh Utara)

30 Hotel Grand Blang

Hasan

20 Workshop Tehnis Penyusunan Dan Evaluasi RPB untuk daerah

Barat (Aceh jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya,

Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam dan Simeulu)

30 Hotel Meuligo, Aceh

Barat


Tengah (Aceh tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, langsa, Aceh

tamiang, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues)

30 Hotel Bayu Hill,

Aceh Tengah

22 Workshop Tekhnis Penyusunan Rencana Kontijensi untuk Daerah

Timur

30 The Pade Hotel,

Banda Aceh

23 Workshop Tekhnis Penyusunan Rencana Kontijensi Wilayah Barat 30 Hotel Meuligo, Aceh

Barat

24 Workshop Tekhnis Penyusunan Rencana Kontijensi Wilayah

Tengah

30 Hotel Harmoni,

Langsa

25 Workshop Teknis Penyelenggaraan Simulasi Bencana 40 Hermes Palace

Hotel, Banda Aceh

26 Rapat Kerja Tekhnis Keterlibatan Anggota Legislatif Dalam PRB 30 The Pade Hotel,

Banda Aceh

27 Rembug relawan Penanggulangan Bencana 250 Pantai Dian Rana,

lampuuk Aceh Besar

28 Workshop Pusdalops Penanggulangan Bencana I Regional Barat

Selatan

40 Hotel Sultan, Banda

Aceh

29 Workshop Pusdalops Penanggulangan Bencana II Regional Timur -

Tengah

40 Hotel Sultan, Banda

Aceh

30 Workshop Fasilitator Sekolah Aman Bencana 30 Hotel Jarwal,

Bireuen

31 Workshop Fasilitator Sekolah Aman Bencana 30 Hotel Gayo Nusa

Indah, Bayo Lues

32 Workshop Fasilitator Sekolah Aman Bencana 30 Hotel Abdya Arena,

Aceh Barat Daya

33 Pembinaan dan Simulasi Sekolah Aman Bencana (SMP 11 Banda

Aceh)

30 The Pade Hotel,

Banda Aceh

34 Pembinaan dan Simulasi Sekolah Aman Bencana (SMPN 1

Baitussalam, Aceh Besar)

30 The Pade Hotel,

Banda Aceh

35 Pembinaan dan Simulasi Sekolah Aman Bencana (SMPN 1 Aceh

Barat)

30 Hotel Meuligo, Aceh

Barat

36 Sosialisasi, Workshop dan FGD Kampus Aman Bencana 40 Hotel Oasis, Banda

Aceh

37 Pemantapan pelaku, Gladi bersih, dan Pelaksanaan Simulasi

Kampus Aman Bencana

153 Kampus UIN Banda

Aceh

38 Hotel Aman Bencana 30 Kyriad Muraya

Hotel, Banda Aceh

TOTAL 1964

Beranjak dari ide yang menegaskan bahwa “belajar yang dilakukan berulang-ulang

berpeluang meningkatkan keterampilan”, maka menjadi sebuah harapan bahwa dengan telah

mengikuti DIKLAT tersebut, para aparatur yang terlibat secara langsung dalam proses

penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana terutama yang berkaitan dengan

penyusunan anggran berbasis program. Sehingga berdampak pada peningkatan keahlian yang

menunjang perencanaan.

TABEL 3.6

IHKTISAR HASIL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2019

PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN

FAKTUAL

ALTERNATIF

SOLUSI

RENCANA

TINDAKLANJUT/PEMBELAJARAN

EVALUASI

KEMUNGKINAN

PERBAIKAN

MUNGKIN TIDAK

INTERNAL/ BPBA

Pencegahan dini

dan kesiapsiagaan

bencana

Pengurangan risiko

bencana

Struktur pembiayaan

kegiatan yang tidak

sistematis sehingga

berpengaruh pada hubungan

sebab – akibat antara

indikator keluaran dan target

Perencanaan

anggaran untuk

kegiatan

simulasi/drill

memerlukan review

secara menyeluruh

Tinjauan pada mekanisme penetapan

target kinerja dan proporsi anggaran

yang tersedia

Ya

Pengurangan Indeks

Risiko Bencana

Rendah kemampuan

sumber daya aparatur

dalam memahami

pengukuran kapasitas

daerah untuk penilain

indeks risiko bencan

Peningkatan kemampuan dalam

mengukur indek risiko bencana

Bimbingan

Teknis dan

Pelatihan

Pengukuran

Indek Risiko

Bencana

Ya


anggaran untuk mewujudkan


(DESTANA).

Perencanaan

anggaran untuk

mendukung

pembentukan

Destana

Tinjaun terhadap wilayah zona Prioritas

untuk pembentukan Desa Tangguh

Bencana

Ya

Meningkatnya potensi

ancaman bencana banjir,

banjir bandang dan tanah

longsor.

Peta Ancaman Risiko

Bencana yang

updated

Dokumen Peta Risiko Bencana yang

berkelanjutan

Ya

Kedaruratan dan

logistik

kebencanaan

Manajemen logistik

dan peralatan

penanggulangan

bencana

Akurasi data kelompok

sasaran penerima paket

bantuan logistik kebencanan

yang berubah-ubah

Screening dan up

date data secara real

time dalam batas

waktu tertentu (24

jam)

Pelatihan petugas pendataan/Tim Kaji

Cepat

Ya


peralatan tempat evakuasi

sementara korban bencana.

Perencanaan anggaran

untuk pengadaan

Peralatan Pendukung

Peningkatan Pengadaan Peralatan tempat

evakuasi sementara korban bencana

ya

Rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana


kerusakan bencana

Skala ukur data yang belum

relevan (dominan kualitatif)

Pengukuran dengan

mengikuti

mekanisme dimensi

tiga dan volumetri

Pelatihan JITUPASNA Ya

EKSTERNAL/BPBD KABUPATEN-KOTA

Rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana


kerusakan bencana

Terbatasnya alokasi

anggaran regular dalam

dokumen anggaran

BPBD/Kabupaten/kota dan

BTT.

Koordinasi dengan

dinas keuangan Aceh

khususnya dengan

bidang yang meng-

evaluasi APBD

kabupaten/kota

Instruksi Gubernur Aceh kepada Kepala

Dinas Keuangan Aceh untuk

mengevaluasi APBD kabupaten/kota

khususnya pos Belanja Tidak Terduga

(BTT) dan jika tidak proporsional diberi

catatan evaluasi.

Ya


kerusakan bencana

Keterampilan staf yang

sangat kurang

Pelatihan

JITUPASNA secara

berkala 2 kali dalam

setahun

Alokasi anggaran DIKLAT singkat

diperbesar

Ya (Tapi

sulit

dilakukan)

20. Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana.

Menurut UNISDR, Disaster Risk Reduction (DRR) atau Pengurangan Risiko

Bencana (PRB) bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam

seperti gempa bumi, banjir, kekeringan dan badai, melalui etika pencegahan. Bencana sering

mengikuti bahaya alam. Keparahan bencana tergantung pada seberapa besar dampak bahaya

pada masyarakat dan lingkungan. Skala dampak pada gilirannya tergantung pada pilihan yang

kita buat untuk hidup kita dan lingkungan kita. Pilihan ini berhubungan dengan bagaimana

kita mengelola bahan pangan kita, di mana dan bagaimana kita membangun rumah kita,

seperti apa pemerintah yang kita miliki, cara kerja sistem keuangan dan bahkan apa yang

diajarkan di sekolah. Setiap keputusan dan tindakan yang membuat kita lebih rentan terhadap

bencana atau lebih tahan terhadap bencana tersebut.

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana

melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab

bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti,

manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan

kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi

bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan

berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus

mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang tidak sehat akan

meningkatkan risiko bencana dan kerugian bencana. Dengan demikian, PRB melibatkan

setiap bagian dari masyarakat, pemerintah, sektor profesional dan swasta untuk secara

bersama-sama bertindak. 21. Mewujudkan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana.

Untuk mewujudkan masyarakat yang siapsiaga menghadapi bencana, Badan

Penanggulangan Bencan Aceh telah melaksanakan simulasi/drill tahun anggaran

2019.Pelaksanaan simulasi/drill bencana dikondisikan sedemikian rupa seolah telah terjadi

bencana yang nyata dan telah menimbulkan kerentanan yang sedemikian mengkhawatirkan

dengan maksud untuk menguji kemampuan masyarakat dalam menentukan sikap dan

tindakan untuk menyelamatkan diri secara baik dan benar. Simulasi tanggap bencana

merupakan merupakan alat atau instrumen untuk menguji tingkat pengetahuan, pemahaman,

respon dan tindakan warga ketika akan, saat dan pasca terjadi bencana.

http://gdhe.web.id/aksi-bersih-pantai-oleh-gaplexfornia-outsiders-jogjakarta-outsiders/

http://gdhe.web.id/suratimin-putra-gunungkidul-penerima-anugerah-kalpataru-2013/

Tujuan akhir atau outcome yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas masyarakat

dan aparat pemerintahan gampong selaku pemerintahan mikro yang paling terdampak tentang

pemahaman mengenai kesiapsiagaan bencana.Simulasi/drill sebanyak (tiga) kali yaitu

Simulasi/drill bencanaBanjir Aceh Selatan, Simulasi/drill Gempa dan Tsunami Kota Banda

Aceh dan Simulasi/drill Gempa dan Tsunmi Kota Sabang yang diikuti oleh 1500peserta yang

terdiri dari masyarakat, petugas BPBD Kabupaten/kota, TNI, POLRI, PMI, Siswa Sekolah

Dasar SD, SMP, SMA dan masyarakat dan dunia usaha sekitar lokasi pelaksanaan

drill.Perkembangan capaian kinerja kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam

menghadapi bencana periode 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana tertera pada

Tabel di bawah ini :

TABEL 3.7

PERKEMBANGAN PERSENTASE KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

DALAM MENGHADAPI BENCANA

Uraian

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Persentase Kesiapsiagaan

masyarakat dan pemerintah

dalam menghadapi bencana

68% 91% 100 % 85,50 % 89,15 %

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Desember 2019

22. Terwujudnya Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana

SecaraKomprehensif

Sebagai bagian dari keseluruhan penanggulangan bencana, implementasi tahapan

rehabilitasi harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-

kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap prabencana dan tanggap darurat

tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar

tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana. Oleh

karena itu,pentahapan penanggulangan bencana semestinya tidak ditempatkan sebagai tujuan

melainkan cara untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penanggulangan bencana secara

keseluruhan. Di atas pengertian ini, sinkronisasi dan koordinasi semestinya merupakan kata

kunci penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak.

23. Mewujudkan Koordinasi Pemulihan Dan Perbaikan Daerah Bencana

Strategi untuk mewujudkan tujuan tersebutdalam tahun anggaran 2019 dilaksanakan

beberapa kegiatan yaitu, Verifikasi Dan Validasi Kerusakan Akibat Bencana dengan capaian

program meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.Inventarisasi,

verifikasi dan validasi kerusakan akibat bencana dilakukan sesuai dengan usulan proposal dari

kabupaten/kota untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Aceh dalam mendapatkan

dana dari pusat untuk proses pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang

ada di Kabupaten/Kota tersebut, denganmemperoleh data base kebencanaan di Bidang

Rehabilitasi dan Rekontruksi guna validnya data dan melakukan identifikasi, pembahasan atas

permasalahan yang dihadapi guna memperoleh solusi yang relevan untuk dilaksanakan dalam

pencapaian tujuan kegiatan.Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Bencana dengan capaian program meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana sehingga terlaksananya koordinasi pemulihan dan perbaikaan daerah

bencana.Kegiatannya meliputi Bimbingan Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bangunan

Tahan Gempa, Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca.Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam

penanggulangan bencana terutama pada tahap pasca bencana atau rehabilitasi dan

rekonstruksi. Tindak lanjut dari kegiatan ini menyelaraskan pemahaman antara BPBD

Kab/Kota Se Aceh dalam menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai acuan

bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta pihak lain yang terkait.Sehingga dapat

menyinergikan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang

dilakukan di daerah dengan pengurangan resiko bencana dan memberikan pemahaman konsep

pelaksanaan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.

24. Mewujudkan Akurasi Data Kerusakan Pasca Bencana

Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Aceh melalui bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Tahun Anggaran 2019untuk mewujudkan sasaran

akurasi data kerusakan pasca bencana adalam dengan melakukan inventarisasi, verifikasi dan

validasi keruskan akibat bencana dengan menggunakan metode Kajian Kebutuhan Pasca

Bencana (JITUPASNA). Target yang ditetapkan adalah 1laporan JITUPASNA dan berhasil

Dicapai 85 % dengan realisasi target sebesar 78,06 %.KegiatanPenilaian Kajian Kebutuhan

Pasca Bencana (JITUPASNA) dengan melakukan pendataan penilain kerusakan dan kerugian

masyarakat dan pemerintah akibat bencana yang terjadi.Pada tahun anggaran 2019 BPBA

telah melakukan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/kota yang

terjadi bencana. Kegiatan lainnya adalah melakukan Workshop Kajian Kebutuhan Pasca

Bencana (JITUPASNA) dengan tujuan meningkatkan pengetahuan mengenai pengkajian

kebutuhan pasca bencana, agar pendanaan rehabilitasi dan rekonsrtuksi dapat tepat sasaran,

meningkatkan kredibitas penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta strategi-

strategi pemulihan pascabencana yang akan di tempuh, meningkatkan kapasitas JITUPASNA

dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM). Kegiatan ini akhirnya dapat

mengkaji, menilai dan menganalisis dampak dan perkiraan kebutuhan, meliputi identifikasi

dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek

perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan kemanusiaan dan lintas sektor.

25. Terwujudnya Distribusi Logistik, Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana Yang

Terkendali

Masa tanggap darurat dalam situasi bencana tidak akan terlepas dari pengelolaan

logitik. Selainsebagai dukungan kebutuhan utama masyarakat terkena dampak bencana juga

jaminan pemulihan fungsi sosial masyarakat.Pentingnya Pengelolaan tersebut sehingga perlu

adanya pedoman yang mengatur persediaan logistik dalam keadaan darurat.Saat kejadian

bencanamerupakan tahap saat bencana sesungguhnya terjadi. Dalam tahap ini terdapat

kegiatan tanggap darurat yaitu kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian

bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan seperti kegiatanpenyelamatan dan

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pegurusan

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

26. Mewujudkan Distribusi Bantuan Logistik Kemanusiaan Yang Tepat Sasaran, Efektif

dan Efisien

Pendistribusian bantuan logistik untuk korban bencana sebanyak 19 paket merupakan

wujud pelayanan darurat bencana kepada masyarakat terdampak.Paket bantuan logistik secara

umum terdiri dari bahan pangan dan sandang.Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut

dapat terpenuhinya sebahagian kebutuhan dasar korban bencana khususnya pada fase darurat.

Cakupan layanan ini meliputi Kabuaten Aceh Tenggara sebanyak 4 paket, Kabupaten

Simuelue sebanyak 2 Paket, Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 2 paket, Kabupaten Aceh

Selatan sebanyak 1 Paket, Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 1 Paket, Kabupaten Nagan Raya

sebanyak 1 paket dan Kabupaten Aceh Barat sebnayak 1 paket. Paket penyaluran tersebut

diantaranya paket bahan logistik rumah tangga (bahan pangan dan bahan sandang) dan paket

bahan baku bangunan dalam ranggka pemulihan darurat bencana dan pemulihan masa

transisi). Penyaluran paket bantuan tersebut berdasakan permintaan kabupaten/kota yang

disalurkan pada masa darurat bencana atau masa panik.

27. Mewujudkan Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana

Penilaian cepat bencana dilakukan oleh tim kaji cepat yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Gubernur Aceh No. 360/758/2018 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana Aceh, Tim Kaji Cepat yang dibentuk berdasarkan Perintah Kepala

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Tugas utama tim ini adalah melakukan

assessment untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan

bencana pada saat darurat bencana. Tim kaji cepat membuat laporan assessment kepada

Kepala Pelaksana BPBA yang mencakup; (a).lokasi kejadian bencana; (b). jumlah korban

bencana; (c). kerusakan sarana/prasarana; (d). gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta

pemerintah; dan (e). kemampuan sumber daya alam maupun bantuan. Laporan tersebut

menjadi dasar dalam menyediakan bantuan logistik kebencanaan dan rencana tindak lanjut

penanggulangan bencana.

Tim kaji cepat atau TRC sekaligus melakukan pencarian dan penyelamatan korban

bencana serta pendistribusian logistik.Berdasarkan laporan tahun 2019 tim ini telah melakukan

tugasnya di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeuleu,Kabupaten Aceh Singkil,

Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, KabupatenNagan Raya, KabupatenAceh

Barat.

28. Penguatan kelembagaan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan

Bencana Aceh

Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan Bencana Aceh merupakan

kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengelohan, analisi, penyajian, diseminasi serta

pelaporan data dan informasi bencana kepada masyarakat.Point penting dalam pemberian

pelayanan informasi yaitu mengelolah data dan mengkomunikasikan kepada semua pihak, data

dan statistik sangat penting dalam keberhasilan pengurangan risiko becana, penyampaian

informasi mampu mempengaruhi keputusan politik, menunjukkan eksistensi, pencitraan positif

dalam tugas dan misi kemanusiaan dalam penanggulangan bencana, data dan informasi

bencana tetap dalam satu pintu dalam pemenuhan infromasi kebencanaan. Pada Tahun 2019

Pusat Data dan Informasi Penanggulangan Bencana Aceh telah melakukan Workshop

Manajemen Penanggulangan Bencana, workshop Sistem Informasi dan Komunikasi

Penanggulangan Bencana, penyusunan buku Kebencanaan, Penyusunan Buku Siaga Bencana,

Penerbitan Tabloid Siaga Bencana, Forum Ilmuwan Kebencanaan, Sarana Informasi

Kebencanaan (Album Kebencanaan, Jingle Kebencanaan, Album Musikalisasi Puisi

Kebencanaan, Visualisasi Profil BPBA, Pengadaan Visualisasi Iklan kebencanaan, Cetak

Modul Kebencanaan, Cetak Goodie Bag, Cetak Poster dan Bingkai Publikasi Kebencanaan.

Berikut Merupakan Rekapitulasi Realisasi Sarana InfomasiKebencanaan.

TABEL 3.8

REKAPITULASI SARANA INFORMASI KEBENCANAAN TAHUN 2019

No. Kegiatan Kondisi Awal Realisasi

Keterangan 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Buku Saku Kebencanaan - - 1000

2 Buku Smong Purba - - 1000

3 Buku Khutbah Jumat - - 1000

4 Poster Banjir , Gempa Bumi

dan Tsunami

- - 3000

5 DVD Kebencanaan - - 1000

6 Kalender Kebencanaan - - 500

7 Buku Profil Penanggulangan

Bencana

- - 1000

8 Tabloid Sigana Tahun 2019 - - 1500

9 Buku Gempa Gempa Gayo - - 1000

10 VCD (Kebencanaan T-Man,

Longsor, Karhutla, Banjir,

Tsunami, Musikalisasi Puisi,

Jingle dan Profil BPBA)

- - 2180

29. Mewujudkan Fungsi Pusdalop 24 Jam dalam Sehari

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat

Pusdalops PB adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA yang bertugas

menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. BPBA

mengefektifkan fungsi Pusdalops PB mulai tahun 2015 hingga tahun sekarang berada di bawah

Bidang koordinasi Kedaruratan dan Logistik dan secara hirarki bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Pelaksana BPBA. Setiap bulannya melakukan kegiatan Pengaktifan Sirine pada

tanggal 26 setiap bulannya yang dilakukan serentak di 7 (tujuh) titik lokasi yaitu BPBA ,

Gampong Lhoknga, Gampong Kajhu, Gampong Lam Awe, Gampong Blang Oi, Lampulo dan

Kantor Gubernur Aceh.

Operasional pengendalian sistem pusat kendali operasi (PUSDALOPS) penanggulangan

bencana berlangsung selama 24 jam dalam satu hari tanpa piket off, output kegiatan ini berupa

data/laporan kejadian bencana, secara garis besar sebagaimana disajikan pada grafik di bawah

ini:

GAMBAR 3.2


GAMBAR 3.3

FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI SETIAP KAB/KOTA

DI ACEH TAHUN 2019

285

220

6 8

7095

46

142 1 1


17

25

49

31

12

40

48

138

25

43 44

15

50

16

29

48

30

11

27 25

32 31

11


GAMBAR 3.4 PERKIRAAN BESARAN KERUGIAN BERDASARKAN JENIS BENCANA YANG TERJADI

DIWILAYAH ACEH PERIOADE JANUARI-DESEMBER 2019

GAMBAR 3.5


0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

Abrasi Pantai

Putting beliung

Banjir Bandang

Banjir genangan


Gempa Hujan Abu

1,587,500,000

20,950,000,000

3565000000

57,548,000,000

73,305,000,000

37,584,420,000

9,078,600,000

- - -


GAMBAR 3.6


TABEL 3.9

JUMLAH PENYALURAN PAKET BANTUAN LOGISTIK KEBENCANAAN

NO. NAMA/JENIS/BARANG VOLUME SATUAN

A. KELOMPOK BAHAN PANGAN:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beras

Mie Instant

Minyak Goreng

Kecap Botol Kecil

Saus Botol Kecil

Telur Ayam

Ikan Kaleng Kecil

Air Mineral Gelas

Gula pasir

4500

3610

2895

1460

1260

27000

4020

3210

2100

Sak

Dus

Liter

Botol

Botol

Butir

Kaleng

Dus

Kg

B. KELOMPOK SANDANG:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kain Sarung

Seragam Sekolah

Tas Sekolah

Minyak Kayu Putih

Pembalut Wanita

Popok Bayi

Handuk

Kaos Oblong

Selimut

Buku Tulis

Baju Daster

Alat Tulis Sekolah (penggaris,Penghapus,

1000

610

360

50

50

50

950

200

1150

610

150

5400

Lembar

Pasang

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Lembar

Buah

Buah

Buah

3.3 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA sebagaimana tersebut di atas,

sangat dipengaruhi oleh faktor kunci berupa dukungan sumberdaya manusia dan

perlengkapan peralatan kerja.Jumlah tenaga/pegawai BPBA per 31 Desember 2017, baik

yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak adalah 106 orang.

Dengan sebaran 73 orang berjenis kelamin laki-laki (69 %) dan 33 orang berjenis

kelamain perempuan (31 %).

TABEL 3.10

SEBARAN PEGAWAI


BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN JENIS KELAMIN

No. PEGAWAI Jenis Kelamin

Jumlah Laki-Laki Perempuan

A. Pegawai Negeri Sipil

1. Kepala Pelaksana 1 0 1

2. Sekretariat 10 8 18

3. Bidang Kesiapsiagaan 5 3 8

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik 9 0 9

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 8 0 8

B. Pegawai Kontrak

6. Tenaga Kontrak 40 22 62

T o t a l 73 33 106

Sebaran ASN pada BPBA dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai

berukut: 27 orang (61 %) golongan III, 12 orang (27 %) golongan IV dan sisanya 5 orang (12

%) golongan II.

TABEL 3.11

JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA


BERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN

No. PEGAWAI GOLONGAN

JUMLAH II III IV

1. Kepala Pelaksana - - 1 1




Logistik

2 5 2 9

kotak pinsil, pulpen, pensil)


Rekonstruksi

1 5 2 8

TOTAL 5 27 12 44

Pegawai BPBA baik ASN maupun tenaga kontrak sebahagian 54 orang (51,0%)

berpendidikan SMU dan Diploma III,32 orang (30 %) berpendidikan sarjana (S-1), sisanya 20

orang (19 %) berpendidikan Pasca sarjana. ASN BPBA baik yang berpendidikan Sarjana

maupun Pasca Sarjana tersebar pada berbagai macam konsentrasi ilmu.

TABEL 3.12

JUMLAH PEGAWAI BPBA BERDASARKAN PENDIDIKAN

No. PEGAWAI P E N D I D I K A N

S M U/D3 S-1 S-2 JML

1. Kepala Pelaksana 1 1




Logistik

3 4 2 9


Rekonstruksi

1 3 4 8

6. Tenaga Kontrak 46 15 1 62

T O T A L 54 32 20 106

Disamping pendidikan formal sebagaimana disajikan pada tabel di atas, pegawai BPBA

juga mengikuti pendidikan/pelatihan non formal guna meningkatkan kompetensi dasar dalam

melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana. Pendidikan non formal tersebut diantaranya

adalah pelatihan untuk Tim Reaksi Cepat (TRC), Pelatihan Training of Trainer (TOT),

pelatihan manajemen logistik dan komunikasi yang secara khusus diselenggarakan oleh Badan

Nasional Penanggulangan Bencana.

3.4 Aset

Aset BPBA diperoleh dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan hasil

pengadaan yang didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sejak

tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset

adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak

langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada SKPA BPBA guna menunjang

tercapainya kinerja pelayanan penanggulangan bencana sesuai dengan standar dan kriteria yang

berlaku.

3.5 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2019 dari pagu anggaran sebesar Rp.

91.263.222.629,- telah direalisasi sebesar Rp. 83.318.634.156.- atau 91,29%, dengan rincian

sebagai berikut:

TABEL 3.13

REALISASI KEUANGAN BPBA T.A 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN (%)

FISIK (%)

1 Program Pelayanan


Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 15.000.000 7.735.000 51,57 100

Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik 603.632.820 461.383.790 76,43 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor 112.396.295 112.001.795 99,65 100

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 75.000.000 75.000.000 100,00 100

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

45.000.000 44.722.000 99,38 100

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 3.237.320.000 3.046.378.009 94,10 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

25.000.000 11.682.500 46,73 100

Penyediaan Makanan dan

Minuman 207.115.000 156.890.900 75,75 100

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 666.126.000 607.551.710 91,21 100

Peningkatan Pelayanan



Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.923.020.000 1.678.595.861 87,29 100


Kenderaan Dinas/Operasional 840.520.000 676.739.005 80,51 100


Peralatan Kantor 82.500.000 81.681.000 99,01 100

Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Gedung Kantor 1.000.000.000 920.175.856 92,02 100


Disiplin Aparatur 158.500.000 157.652.000 99,46 100

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 158.500.000 157.652.000 99,46 100

4 Program Penguatan

Kelembagaan


1.500.000.000 1.485.000.000 99,00 100



Bencana

1.500.000.000 1.485.000.000 99,00 100

5 Program Penanggulangan

Bencana 92.327.195.297 81.755.376.649 88,55 100

Monitoring Dan Evaluasi





Bencana

45.366.570.255 42.236.687.363 93,10 93

Pendidikan dan Pelatihan


Inventarisasi, Verifikasi dan

Validasi Kerusakan Akibat

Bencana

279.400.000 110.879.281 39,68 40

Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Bencana 800.000.000 671.696.470 83,96 98

Pengendalian Sistem Pusat

Kendali Operasional

(PUSDALOPS)


1.187.199.546 1.022.769.600 86,15 87

Perbaikan Lingkungan Daerah

Bencana 9.266.083.946 9.031.578.391 97,47 97

Pemulihan Fungsi Pelayanan

Publik Dalam Wilayah

Terjadinya Bencana

1.000.000.000 547.860.627 54,79 50

Penguatan Kelembagaan Pusat

Data dan Informasi

(PUSDATIN) Penanggulangan

Bencana Aceh

2.564.000.000 2.284.370.787 89,09 96

Kajian Kebutuhan Pasca

Bencana 500.000.000 390.288.600 78,06 83

Penyusunan dan Evaluasi

Dokumen Perencanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.282.629.900 1.230.749.983 95,96 96

Sumber: Laporan Keuangan BPBATahun 2019.

Dalam pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan

Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2019 pada prinsipnya tidak terdapat hambatan dan

kendala yang berarti, dengan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan sebesar

89,15% dari sebelumnya ditargetkan sebesar 95,10%, capaian realisasi sudah cukup baik.

Sedangkan selama periode 2015 s.d 2019 jumlah realisasi adalah sebesar Rp.,-

atau80.32% dari total anggaran sebesar Rp. 242.642.235.667dengan rincian sebagai berikut:

Pasca Bencana

Pemulihan Ekonomi

Masyarakat Pasca Bencana 2.000.000.000 1.604.505.193 80,23 81

Psikososial Bagi Masyarakat

Korban Bencana 250.000.000 247.400.000 98,96 99

Penguatan Logistik dan

Peralatan Penanggulangan

Bencana

1.550.000.000 1.406.503.878 90,74 91

Penguatan Kapasitas

Pencegahan dan Pengendalian

Kebakara Hutan dan Lahan

1.409.250.000 1.023.724.035 72,64 73

Peningkatan Kapasitas Tim

Reaksi Cepat Penanggulangan

Bencana

2.650.000.000 1.886.071.186 71,17 71

Penanganan Darurat Bencana 7.822.528.000 5.952.700.124 76,10 76

Penguatan Forum Pengurangan

Risiko Bencana 1.665.136.000 1.005.236.300 60,37 61

Sosialisasi dan Simulasi


Penyusunan Dokumen

Perencanan dan Evaluasi


2.360.000.000 2.100.657.840 89,01 89

Peningkatan Sumber Daya

Manusia Bidang


1.180.000.000 950.921.300 80,59 81

Penguatan Sekolah, Madrasah

Aman Bencana dan Fasilitas

Publik Lainnya

3.267.110.852 2.963.280.800 90,70 91

Penguatan Desa Tangguh

Bencana 540.000.000 404.895.219 74,98 80

JUMLAH 102.458.915.866 90.973.342.114

TABEL3.14

REALISASI ANGGARAN BPBA 2015-2019

No. Tahun Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

Prosen

tase

(%)

1. 2015 24.998.333.116 22.504.091.349 90,02

2. 2016 26.463.723.000 23.827.423.190 90,04

3. 2017 69.194.438.202 26.983.711.474 39.00

4. 2018 91.263.222.629 83.318.634.156 91.29

5. 2019 109.044.287.866 97.216.809.232 89.15

JUMLAH 314.378.632.813 247.607.202.283 79.90

Sumber: Laporan Keuangan BPBA2015– 2019.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis

yang ditujukan oleh BPBA tahun anggaran 2019 dan perkembangan dari tahun - tahun

sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan

dan sasaran. Secara umum capaian sasaran strategis 2017 – 2022 menunjukan perkembangan

yang signifikan, dan dapat mencapai target.

BPBA yang diberi tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melakukan

penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, bersyukur karena di penghujung tahun

2019 pelayanan penanggulangan bencana yang meliputi program penguatan kelembagaan

penanggulangan bencana, pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana, koordinasi rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana serta penanganan kedaruratan dan logistik kebencanaan dapat

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan akhir berupa upaya untuk

mewujudkan prioritas pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2017 - 2022 untuk pembangunan

dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan dapat

terlaksana dengan baik.

Pencapaian target indeks risiko yang telah menjadi indikator kinerja dalam RPJMA

2017–2022 bencana pada tahun 2019 sebesar 137,5 masih belum optimal. Indeks risiko

bencana diperoleh dari nilai indeks kapasitas daerah masing-masing kabupaten/kota. Indeks

kapasitas daerah dihitung berdasarkan 71 Indikator pengurangan risiko bencana. Artinya dari

keseluruhan 23 kab/kota belum seluruhnya atau paling tidak belum banyak memenuhi ke-71

indikator tersebut. Beberapa faktor penghambat antara lain; (1) belum adanya pemahaman

pemerintah daerah dan pemerintahan daerah akan prioritas program penanggulangan bencana,

(2) pada beberapa daerah, penganggaran belum memprioritaskan program penanggulangan

bencana. Untuk menghitung Indeks Kapasitas Daerah tidak hanya dilakukan oleh BPBD tapi

jug bersama2 dengan Bappeda dan instansi terkait lainnya seperti dinas kesehatan, dinas

peangairan, dinas pupr dan harus dilakukan dengan FGD di setiap kabupaten/kota.

Di sisi lain pada tingkat pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh bidang

menunjukan capaian yang optimal/baik, meskipun terdapat catatan realisasi serapan keuangan

sedikit lebih rendah, yaitu target persentase penanganan bencana untuk tahun 2019 sebesar

93,49 % dengan realisasi sebesar 89,15 %. Realisasi tersebut sedikit lebih kecil dari pada target

sebesar 4,34 %. Hal ini disebabkan oleh faktor - aktor yang menyebabkan kurang tercapainya

target adalah Pada program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penanggulangan Bencana pada Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual,

sub kegiatan pengadaan alat bantu audio visual videotrone yang bersumber dari Pendapatan

Asli Aceh (PAA), anggaran yang terserap sebanyak 89,15 %. Hal ini juga disebabkan adanya

Pekerjaan pada jasa konsultasi yang mengalami gagal lelang sehingga menghabat dan

mempengaruhi capai target dan tidak dapat terealisasi. Sedangkan pada Program Kedaruratan

dan Logistik Bencana, kegiatan Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

pada Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga realisasi sebesar 83,99 %. Hal ini dikarenakan

penyaluran bahan logistik rumah tangga yang disalurkan oleh Pemerintah Aceh melalui Badan

Penanggulangan Bencana Aceh harus berdasarkan permintaan logistik dari kabupaten/kota

yang mengalami bencana berupa Surat Pernyataan Bencana dari Bupati/Walikota dan

permintan kebutuhan logistik bencana dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, sehingga sebesar 16,01 % tidak dapat terealisasi. Secara keseluruhan dapat

disimpulkan bahwa tingkat capain kinerja SKPA BPBA T.A 2018 yaitu ≥ 75% dari target yang

ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan BERHASIL.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh

IKU 2017 - 2022

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

FORMULASI/CARA

PENGUKURAN PENJELASAN

SUMBER

DATA

1 2 3 4 5 6

1

Menurunnya Risiko Bencana

Persentase Sekolah SLTA/ SMK/ SLB Siaga Bencana

Perbandingan Sekolah Siaga Bencana terhadap jumlah keseluruhan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

Jumlah SLTA/SMK/SLB yang mendapat Intervensi Kegiatan Siaga Bencana di Aceh

BPBA

Persentase Peran Aktif Masyarakat dalam

Simulasi/Drill Bencana

Perbandingan masyarakat yang berperan aktif dalam simulasi/drill bencana

terhadap total populasi Gampong tempat

dilaksanakan simulasi/drill bencana

Partisipasi Masyarakat/Peserta

Simulasi/Drill

Indeks waktu respon terhadap darurat bencana

Perbandingan rata-rata lama waktu tindakan bantuan darurat bencana terhadap waktu penerimaan laporan kejadian bencana

Kecepatan waktu Respon terhadap Laporan PUSDALOPS PB Kabupaten/Kota

Persentase Kabupaten/Kota penerima bantuan logistik dan peralatan darurat bencana pada masa tanggap darurat

Perbandingan Kabupaten/Kota penerima bantuan logistik dan peralatan darurat bencana pada masa tanggap darurat terhadap jumlah total Kabupaten/Kota yang mengalami bencana

Kabupaten / Kota yang menerima bantuan Logistik/Peralatan PB

Persentase Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Perbandingan jumlah sarana dan prasarana yang mendapat rehabilitasi/ rekontruksi pasca bencana terhadap keseluruhan yang mengalami kerusakan

Volume (Panjang x Lebar) dan atau unit Sarana dan Prasarana hasil Rehabilitasi / Rekonstruksi


LAMPIRAN

IIIIIIIII

285

220

6 8

7095

46

142 1 1


17

25

49

31

12

40

48

138

25

43 44

15

50

16

29

48

30

11

27 25

32 31

11


0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

Abrasi Pantai

Putting beliung

Banjir Bandang

Banjir genangan


Gempa Hujan Abu

1,587,500,000

20,950,000,000

3565000000

57,548,000,000

73,305,000,000

37,584,420,000

9,078,600,000

- - -


Bencana di Aceh mengalami peningkatan lebih 2 (dua) kali lipat dari

sebelumnya tahun 2018 yang terjadi hanya 362 kali kejadian bencana pada

tahun 2019 ini naik menjadi 797 kali kejadian bencana dengan total kerugian

mencapai lebih kurang Rp. 168 Miliar. Bencana yang paling banyak terjadi

peningkatan dari tahun 2018 yaitu kebakaran pemukiman sebanyak 285 kali

yang sebelumnya hanya terjadi 97 kali di tahun 2018 lalu. Hal yang sama terjadi

pula pada Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi peningkatan jumlah kejadian

yakni sebanyak 220 kejadian dibandingkan pada tahun 2018 yang terjadi hanya

65 kali kejadian.Dampak yang ditimbulkan akibat bencana di Aceh Tahun 2019

antara lain banyaknya masyarakat yang terdampak bencana sebanyak 23.855

KK/, 88.113 Jiwa, pengungsi sebanyak 1.206 Jiwa, yang meninggal dunia

akibat bencana sebanyak 6 Orang, dan Luka-luka sebanyak 11 orang.

Kerugian akibat bencana yang paling banyak dialami oleh Kabupaten Aceh

Selatan sebesar Rp.19 milyar, disusul Aceh Tenggara Rp. 15 M,- Aceh Utara

Rp. 11 milyar, Aceh Singkil RP. 7 milyar dan Aceh Jaya sebesar Rp. 6 milyar.

Kebakaran masih menjadi bencana yang paling banyak terjadi, terutama

kebakaran pemukiman. Sebenarnya kebakaran pemukiman hanya dapat

diminimalkan dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat misalnya dengan

memeriksa instalasi listrik yang sudah tua yang menjadi sebab utama kebakaran.

Sedangkan penyebab lainnya adalah perlu kewaspadaan dalam mengelola

sumber panas di rumah tangga seperti mematikan kompor dan barang-barang

eletronik yang harus diawasi dengan baik.

Kemudian dari sudut kerugian bencana banjir adalah mencapai rekornya

termasuk kejadian banjir bandang yang menimbulkan paling banyak kerugian

baik kepada masyarakat maupun infrastruktur yang ada. Banjir paling banyak

disebabkan meluapnya air sungai dan pembalakan liar yang menyebabkan banjir

bandang.

1. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Pada tahun 2019 bencana yang terjadi hanya di Kabupaten/Kota dan masih

merupakan ketetpan dengan skala bencana kabupaten / kota. Adapaun bencana

yang terjadi dengan skala kabupaten/ kota tersebut yaitu :

1. Bencana Kebakaran yang terjadi di kabupaten Aceh Utara pada tangal 25

Oktober 2019 meliputi 2 (dua) desa terdampak, dengan pengungsi 71 jiwa

terdampak, 21 kepala keluarga, dan menghanguskan 20 ruko.

2. Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 21 Oktober 2019

sebanyak 172 KK dan 619 dengan 2 kecamatan terdampak dan 172 rumah

terdampak kebakaran dengan perkiraan kerugian Rp. 860.000.000,-

3. Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Aceh Tenggara pada

tanggal 2 November 2019 menyebabkan 66 rumah terendam 264 jiwa 1

sekolah 2 desa dengan kerugian sebesar Rp. 335.000.000,-

4. Bencana Kebakaran di Kabupaten Singkil pada tanggal 23 Januari 2019

menghanguskan 26 rumah 31 kk 152 kk 1 kecamatan menyebabkan 31 jiwa

mengungsi dengan kerugian sebesar Rp. 2.300.000.000,-

5. Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 2 Februari 2019

meliputi 1 kecamatan dan 3 desa dengan 206 kk 434 jiwa 2 sekolaj dan 1

sarana ibadah terdampak akibat bencana dengan kerugian Rp. 15.000.000,-

6. Bencana Banjir , erosi tebing dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Selatan

pada tanggal 8 desember 2019 , mengakibatkan longsornya badan jalan,

rusaknya rumah masyarakat, akibat dari erosi tebing sungai, terendamnya

rumah warga dan fasilitas umum dan tengganggunya aktifitas ekonomi

masyarakat.

7. Bencana Angin Puting Beliung pada tanggal 10 Juli 2019 di 4 kecamatan

yaitu kecamatan kuta makmur, kecamatan lhoksukon, kecamatan Banda Baro

dan kecamatan Muara Batu mengakibatkan rusaknya rumah penduduk

sebanyak 6 unit rusak berat dan 4 unit rusak ringan.

PRESTASI/PENGHARGAAN BPBA TAHUN 2019

PRESTASI /PENGHARGAAN

1.

“PiagamPenghargaan sebagai

PartisipasiSebagaiMitraAcara Program

SiaranTanggapBencana‘ Kentongan”.

“Pemberi penghargaan

:LembagaPenyiaranPublik

Radio Republik Indonesia

Banda Aceh”.

2.

LAMPIRAN IV

“Piagam Penghargaan atas Partisipasi

Aktif Dalam Penanggulangan Bencana

Tahun 2019”

“Pemberi penghargaan :

Badan Nasional

Penanggulangan Bencana”

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH BANDA ACEH · 2020. 5. 18. · Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan...

Documents

Transcript of BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH BANDA ACEH · 2020. 5. 18. · Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan...