BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH … · Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 Bab IV. Penutup...

KABUPATEN BADUNG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2017

RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 4191/03/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyusun

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- 2 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik


7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;

- 3 -

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala

Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu

Bab III. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019

Bab IV. Penutup

KETIGA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 15 Juni 2017

Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 1

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Jalan Kunti II No. 99, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung 3

Telp. (0361) 9347667, 9347946. E-mail : [email protected] 4

5

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 3706 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN

PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim

Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655 ) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286 );

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

mailto:[email protected]

- 2 -

5.

6.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Menetapkan :

7.

8.

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati

kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan

Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU yaitu :

a.

b.

menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dan

perubahannya;

mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah.

- 3 -

c.

bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017.


Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 15 Mei 2017

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

DRS. I NYOMAN WIJAYA,M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19580823 198603 1 013

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.

2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.

3. Kepala Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Yang Bersangkutan.

- 4 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN

PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

I. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Badung.

II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Badung.

III. Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Perencanaan pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung.

IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Badan


Badung.

V. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Badan


Badung.

2. Para Kepala Sub Bagian / Seksi pada Badan


Badung.

VI. Staf Administrasi : Staf Sekretariat pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Badung.

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

DRS. I NYOMAN WIJAYA,M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19580823 198603 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 3706 / 03 / HK / 2017 1012 / 02 / HK / 2013

TANGGAL : 15 MEI 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN

PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA


KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

i

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 4191/03/HK/2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................. ii

BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................................. 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD TAHUN LALU ........................ 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra BPBD ...................................................................................................................... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Badung ........................................... 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD ................................... 16

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................... 18

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Badung ............................................ 18

3.2 Program dan Kegiatan ............................................................................................. 18

BAB IV. PENUTUP ........................................................................................................................ 27

ii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .......................................................................... 8

Tabel 2.2 Analisis Capaian Indikator Pada Masing-masing Sasaran Terhadap Target ..... 13

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ............................................................................................... 21

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 4191/03/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA


KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan

penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid

di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas

sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan

akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4)

tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan

membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

(1) Penyusunan rencana;

(2) Penetapan rencana;

(3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah

untuk periode1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD

disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKP, memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah

Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk

melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah

periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2018 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

2

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun

2005 – 2025;


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten

Badung Tahun 2016 – 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program

serta kegiatan dari masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung adalah :

1. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu)

tahun mendatang;

2. Memberikan arah dan petunjuk tentang tahapan – tahapan program dan

kegiatan selama 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

ini terdiri dari 4 (empat) BAB, meliputi :

4

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Tahun Lalu dan Capaian Sasaran RENSTRA Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Badung

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan


BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Penanggulangan Bencana


3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung mempunyai

kewenangan dalam Bidang penanggulangan bencana. Dalam menyusun Rencana Kinerja

Tahunan tahun 2018, mengacu dari Rencana Strategis tahun 2016-2021, dengan

mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Tujuan yang ingin

dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2017

yaitu Terwujudnya penanggulangan bencana di Kabupaten Badung yang siap, tanggap

dan pulih. Dengan 3 sasaran utama yaitu, Meningkatnya kapasitas dalam pengurangan

resiko bencana, Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan

Dampak Bencana yang dapat dipulihkan. Dari sasaran tersebut dituangkan 6 indikator

utama yaitu (1) Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki

pemahaman tentang pengurangan resiko bencana; (2) Persentase infrastruktur mitigasi

dan kesiapsiagaan yang tersedia; (3) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang

terbentuk; (4) Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk; (5) Persentase kejadian

bencana yang dapat ditangani sesuai response time; (6) Persentase kerusakan/kerugian

akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali.

Untuk menunjang indikator utama tersebut, dilaksanakan berupa program kegiatan.

Adapun Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Badung Badung adalah :

1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatannya

adalah :

1.1. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana

1.2. Pembentukan Sekolah Aman Bencana

1.3. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

1.4. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD

1.5. Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis

2. Program Penanganan Darurat Bencana, kegiatannya adalah :

2.1. Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan

2.2. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten

2.3. Penanganan Tanggap Darurat

2.4. Pengadaan Sarana Kebencanaan

6

3. Program Pemulihan Pasca Bencana, kegiatannya adalah :

3.1. Verifikasi Kejadian Bencana

3.2. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana

3.3. Rehabilitasi Pasca Bencana

3.4. Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan Penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

Tahun Anggaran 2017 :

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :

4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

4.3. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

4.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

4.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

4.9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu

4.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

4.11. Penyediaan Dekorasi

4.12. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

4.13. Penyediaan Upacara Keagamaan

4.14. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

4.15. Lomba-Lomba Olahraga / Kesenian Dalan Rangka HUT Mangupura

4.16. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

4.17. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang

4.18. Pengelolaan Kebersihan Kantor.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya

adalah :

5.1. Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5.3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Opersional

5.4. Pemeliharaan Gedung Kantor

5.5. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan

5.6. Pemeliharaan Peralatan Kantor

7

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, kegiatannya adalah :

6.1. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

6.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Perangkat Daerah

6.3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja

dan RKA)

Adapun Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut diatas

ditunjang dengan dana yang dianggarkan tahun 2017 meliputi belanja tidak langsung dan

langsung sebesar Rp. 18.913.361.995,08 dengan realisasi pengeluaran sebesar

Rp.647.077.931,- (3,42%), sampai dengan bulan Maret 2017.

Nama PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 05 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN

UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1 05 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi

Perkantoran

100% - 100% 100% 100 100% 100% 100%

02 Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air

dan listrik

Jumlah line telepon dan jasa repeater

yang terbayar

5 Line 3 Line 3 Line 3 Line 100 5 Line 4 Line 80%

06 26 Sepeda Motor 19 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 100 18 Sepeda Motor 2 Sepeda Motor 8%

15 Mobil 11 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 100 13 Mobil 6 Mobil 40%

07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Jumlah materai yang diadakan 6500 Lembar 1300 Lembar 1300 Lembar 1300 Lembar 100 1300 Lembar 0 0%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor

yang disediakan

30 Jenis 1 Paket 30 Jenis 30 Jenis 100 30 Jenis 31 Jenis 103%

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan

dan penggandaan yang disediakan


12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi


yang disediakan

7 Jenis 1 Paket 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 0 0%

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah dan jenis peralatan rumah

tangga yang disediakan

19 Jenis 1 Paket 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 17 Jenis 89%

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang

disediakan

56.472 Exp. 300 Exp 300 Exp 300 Exp 312 Exp. 156 Exp. 0,28%

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan

makanan dan minuman

625 Orang 1 Paket 125 Orang 125 Orang 125 Orang 45 Orang 7%

18 Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

60 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Kali 2 kali 3%

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas/operasional yang disediakan

jasa pemeliharaan dan perijinan

1

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat Capaian

Realisasi Target s/d

Tahun 2017

(%)

Renstra SKPD s/d Tahun berjalan

Realisasi Capaian

Program Dan Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program /

Kegiatan (Renja

PD) Tahun

Berjalan/ n-1

(2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Tabel 2.1Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja

Renstra Tahun 2021

(Akhir Periode Renstra)

Kabupaten Badung

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Th n-3

(2015)

Target Renja PD

Tahun

2016

Realisasi Renja PD

Tahun

2016

8

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat Capaian


Tahun 2017

(%)


Realisasi Capaian


s/d Tahun 2017


Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program /

Kegiatan (Renja

PD) Tahun

Berjalan/ n-1

(2017)







Renstra Tahun 2021


Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Th n-3

(2015)

Target Renja PD

Tahun

2016

Realisasi Renja PD

Tahun

2016

20 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah dan jenis BBM yang

disediakan

209.228 Liter 14.652 Liter 11.212 Liter 11.212 Liter 37.036 Liter 7.116 Liter 3%

21 Penyediaan upacara keagamaan Jumlah dan jenis banten aci-aci yang

diadakan


35 Penyediaan Dekorasi Jumlah dan jenis dekorasi yang

diadakan


36 Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT

Mangupura

Lomba olah raga/seni dalam rangka

HUT Mangupura

100 stell

725 snack

710 nasi

1 Paket - - 20 stell

145 snack

142 nasi

0 0%

37 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang

disediakan honorarium

1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 100%

41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah pengumuman jasa lelang

yang dapat diadakan

5 Kali - - - 1 Kali 0 0%

45 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-

pura Kahyangan Jagat

Jumlah penganyaran ke Pura-Pura

Kahyangan Jagat

5 Kali 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 0 0%

57 Pengelolaan kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor 16 Orang - - - 8 Orang 8 Orang 50%

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Cakupan layanan sarana dan

prasarana aparatur

100%

09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor

yang diadakan

12 Jenis - - - 12 Jenis 0 0%

23 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang

dipelihara rutin/berkala


24 15 Mobil 1 Paket 13 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 87%

26 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 69%

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara rutin/berkala

2 Jenis 1 Paket 10 Jenis 10 Jenis 33 Unit 0 0%

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor



29 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan Jumlah dan jenis sarana

kebencanaan yang dipelihara

rutin/berkala


78 Jumlah kendaraan roda empat 15 Unit - - - 2 Unit 0 0%

Jumlah kendaraan roda dua 26 Unit - - - 0 0 0%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


dinas/operasional yang dipelihara

rutin/berkala

Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor

9

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat Capaian


Tahun 2017

(%)


Realisasi Capaian


s/d Tahun 2017


Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program /

Kegiatan (Renja

PD) Tahun

Berjalan/ n-1

(2017)







Renstra Tahun 2021


Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Th n-3

(2015)

Target Renja PD

Tahun

2016

Realisasi Renja PD

Tahun

2016

03 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100%

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7 Laporan 100% 18 Laporan 18 Laporan 7 Laporan 0 0%

08 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (

Renstra, Renja dan RKA)

Jumlah dokumen Renja, RKA,

Renstra

3 Dokumen 8 Buah 20 Dokumen 20 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 33%

24 Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Jumlah LKjIP dan dokumen

pendukung LKjIP yang tersusun

5 Dokumen 30 Buah 45 Buku 45 Buku 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

Persentase Desa/Kelurahan yang

mendapat fasilitasi Pengurangan

Resiko Bencana

100%

03 Pembentukan Sekolah Aman Bencana Jumlah sekolah yang mendapat

sosialisasi

42 Sekolah 2 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 6 Sekolah 0 0%

04 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana yang terbentuk

62 Desa/Kelurahan 2 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 6 Desa/Kelurahan 0 0%

06 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko

Bencana

Jumlah sarana pendukung pameran

penanggulangan bencana yang

tersedia


07 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas

TRC BPBD

Jumlah personil Tim Reaksi Cepat

(TRC) yang mendapat

bintek/pelatihan

85 Orang 55 Orang 40 Orang 40 Orang 45 Orang 0 0%

10 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis Jumlah dokumen pengendalian

zoonosis dan laporan rapat

koordinasi yang tersusun

225 Buku 1 Kali - - 75 Buku 0 0%

42 PROGRAM PENANGANAN DARURAT

BENCANA

Persentase kejadian bencana

yang dapat ditangani

100%

01 Siaga Penanggulangan Bencana dan

Kesemaptaan

Jumlah petugas jaga

RUPUSDALOPS BPBD yang siaga

24/7 dalam penanggulangan

bencana

100 Personil 34 Personil 40 Personil 40 Personil 50 Personil 50 Personil 50%

10

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat Capaian


Tahun 2017

(%)


Realisasi Capaian


s/d Tahun 2017


Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program /

Kegiatan (Renja

PD) Tahun

Berjalan/ n-1

(2017)







Renstra Tahun 2021


Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Th n-3

(2015)

Target Renja PD

Tahun

2016

Realisasi Renja PD

Tahun

2016

02 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung

dan Lintas Kabupaten

Jumlah kejadian bencana di

Kabupaten Badung dan lintas

Kabupaten yang dapat ditangani

750 Laporan 100% 211 Laporan 211 Laporan 150 Laporan 89 Laporan 12%

03 Penanganan Tanggap Darurat Jumlah kejadian bencana yang dapat

ditangani berdasarkan Surat

Penyataaan Tanggap Darurat Bupati

130 SK 1 Paket 14 SK 14 SK 22 SK 4 SK 3%

04 Pengadaan Sarana Kebencanaan Jumlah peralatan kebencanaan yang

diadakan dalam penanggulangan

bencana


43 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA Persentase kerusakan/kerugian

akibat bencana yang dapat

direhabilitasi dan direkonstruksi

100%

01 Verifikasi Kejadian Bencana Jumlah proposal bantuan bencana

yang dapat verifikasi

450 Proposal 58 Proposal 69 Proposal 69 Proposal 80 Proposal 19 Proposal 4%

02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat

Kerusakan/Kerugian Bencana

Jumlah laporan kerusakan/kerugian

akibat bencana yang dapat di

inventarisasi

400 Laporan 62 Laporan 141 Laporan 141 Laporan 70 Laporan 55 Laporan 14%

03 Rehabilitasi Pasca Bencana Jumlah unit kerusakan yang dapat di

rehabilitasi pasca bencana

70 Unit - 1 1 10 Unit 4 Unit 6%

04 Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah unit kerusakan yang dapat di

rekonstruksi pasca bencana

70 Unit - - - 10 Unit 0 0%

11

12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun

2017, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa

dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama

(IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tentang Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas

dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 4 (empat) Sasaran, 8 (delapan)

Indikator Utama serta 7 (tujuh) Program.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh

Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

13

Tabel 2.2

Analisis Capaian Indikator Pada Masing-masing Sasaran terhadap Target

No. Sasaran Jumlah

Indikator

Keter

capaian

Target

Keterangan

1 Terwujudnya

kesiapsiagaan

dalam

pengurangan

resiko

bencana

2 2 Indikator pertama yaitu jumlah

Desa/Kelurahan tangguh bencana yang

terbentuk dimana target ditahun 2017 adalah

21 Desa/Kelurahan (telah terealisasi sebanyak

11 Desa/Kelurahan pada Tahun 2016, dan

untuk target Tahun 2017 sebanyak 10

Desa/Kelurahan dengan rincian anggaran 6

Desa/Kelurahan menggunakan dana dari

APBD dan 4 Desa/Kelurahan menggunakan

dana APBN yang mana kegiatan pembentukan

tersebut sedang berjalan).

Indikator kedua yaitu jumlah sekolah aman

bencana yang terbentuk dimana target ditahun

2017 adalah 12 sekolah dan realisasi 6 sekolah

(kegiatan sedang berjalan)

2 Meningkatnya

kualitas

penanganan

kedaruratan

2 2 Indikator pertama yaitu response time

mencapai lokasi kejadian yang mana target

Tahun 2017 adalah 30 menit dan realisasi

adalah 30 menit.

Indikator kedua yaitu persentase kejadian

bencana yang dapat ditangani sesuai dengan

response time yang telah ditentukan yang

mana target Tahun 2017 adalah 100% dan

teralisasi sebesar 100%. Kedua indikator diatas

tercapai dengan baik.

3 Dampak

bencana yang

telah

dipulihkan

2 2 Indikator pertama yaitu persentase

kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah

terehabilitasi dan terekonstruksi kembali yang


baru terealisasi sebesar 30%.

Indikator kedua yaitu persentase korban

bencana yang mendapat penanganan

psikologis pasca terdampak bencana yang

mana target Tahun 2017 adalah 100% namun

tidak terealisasi (tidak ada korban bencana

yang memerlukan penanganan psikologis

sampai saat ini).

14

No. Sasaran Jumlah

Indikator

Keter

capaian

Target

Keterangan

4 Terwujudnya

peningkatan

akuntabilitas

kinerja

2 2 Indikator Pertama yaitu persentase

pelaksanaan administrasi perkantoran yang

mana targetnya adalah 100% dan baru

terealisasi 50%

Indikator Kedua yaitu nilai AKIP BPBD yang

mana targetnya adalah 73 dan mendapat

penilaian sebesar 82,37

Dari hasil Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan, maka dapat

dianalisa sebagai berikut :

1. SASARAN I

Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana. Dalam

pencapaian sasaran strategis ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah

menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dengan capaian

11 Desa/Kelurahan sedangkan targetnya 21 Desa/Kelurahan;

- Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk dengan capaian 6 sekolah

sedangkan targetnya 12 sekolah;

Penetapan 2 (dua) indikator kinerja utama ini merupakan ukuran untuk

menunjukkan adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

dan meminimalisasi resiko bencana apabila terjadi bencana. Program yang

mendukung Sasaran ini adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pada Sasaran I ini, selama 3 bulan di Tahun 2017 baru tercapai sebesar 20%

jika dirata-ratakan.

2. SASARAN II

Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan. Dalam mencapai sasaran

strategi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 2 (dua) indikator

yaitu:

- Response time mencapai lokasi kejadian dengan target 30 menit.

- Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan

response time yang telah ditentukan dengan target 100%.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap

masyarakat di daerahnya termasuk saat terjadi bencana. Pada saat

masyarakat tertimpa bencana pemerintah harus memberikan pertolongan

secara cepat dan tepat sehingga korban bencana dapat diminimalisasi dan

dampak bencana tidak meluas. Badan penanggulangan Bencana Daerah

melaksanakan Siaga Bencana dengan pola 24/7 guna bisa melakukan olah

15

data kebencanaan di Ruang Pusat Pengendalian Operasional (Rupusdalops),

yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan

instansi terkait. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

menurunkan Tim Reaksi Cepat yang tujuannya adalah untuk melakukan

pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah

korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan

umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam dan buatan.

Pencapaian Sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 100% sesuai target. Dari

Target Renstra Tahun 2016-2021 telah tercapai sebesar 100% Adapun program

yang mendukung sasaran ini adalah Program Penanganan Darurat Bencana.

3. SASARAN III

Dampak bencana yang telah dipulihkan.

Dalam mencapai sasaran ini Badan penanggulangan Bencana Daerah

menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah terehabilitasi

dan terekonstruksi kembali dengan target 100%

- Persentase korban bencana yang mendapat penanganan psikologis pasca

terdampak bencana dengan target 100%

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memulihkan kehidupan sosial

masyarakat dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap

kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai dampak dari bencana.

Pencapaian Sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 30. Adapun program yang

mendukung sasaran ini adalah Program Pemulihan Pasca Bencana.

4. SASARAN IV

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam mencapai sasaran ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah


- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran dengan target 100%

- Nilai AKIP BPBD dengan target 73

BPBD berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan mengembangkan kualitas

sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pelaporan

kinerja tepat waktu. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Perencanaan dan Penganggaran

Perangkat Daerah.

16

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan


Kabupaten Badung merupakan daerah yang tidak luput dari kerawanan bencana.

Karakteristik iklim Kabupaten Badung sangat ekstrem yakni sebelah utara merupakan

pegunungan dan sebelah selatan beriklim laut. Struktur tanah di sebelah utara merupakan

struktur sidemen yang berlapis dan banyak aliran – aliran air bawah tanah sehingga

keadaan tanahnya sangat labil. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Badung terdiri

atas :

Kawasan potensi rawan bencana angin kencang tersebar di Kecamatan Petang,

Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara,

Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan.

Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor tersebar di Kecamatan Petang,

Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi.

Kawasan potensi rawan bencana kekeringan dengan klasifikasi rendah terdapat

di Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Kuta Selatan.

Kawasan rawan bencana gelombang pasang/ rawan tsunami tersebar di pesisir

pantai Kabupaten Badung mulai pantai di Desa Cemagi sampai Pantai

Jimbaran, kemudian pantai di Kelurahan Benoa sampai dengan pantai di

Kelurahan Tanjung Benoa.

Badung sebagai daerah pariwisata juga rawan terhadap bencana sosial (konflik)

dan bencana endemik penyakit.

Kondisi Kabupaten Badung sebagai daerah rawan bencana sebagai tersebut diatas

menuntut upaya pemerintah dalam pengurangan resiko bencana melalui peningkatan

pengetahuan, pemahaman masyarakat Desa/Kelurahan maupun masyarakat sekolah

dengan membentuk Desa/Kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana serta

menyiapkan tempat evakuasi melalui penentuan titik evakuasi apabila bencana terjadi.

Aparatur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana memegang

peranan yang sangat besar untuk terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.

Kemampuan teknis dan manajerial di bidang penanggulangan bencana sangat dominan

perlu dimiliki oleh personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung. Semua staf dan Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi

Cepat diberikan pelatihan dasar – dasar kebencanan, manajemen kebencanaan dan

teknis penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara bertahap dengan harapan

pada akhir periode Renstra semua personil Tim Reaksi Cepat memiliki kemampuan yang

memadai dalam penanggulangan bencana.

Pelayanan tanggap darurat harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga

resiko bencana dapat diminimalisasi. Pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bisa

terlaksana dengan baik apabila diawali dengan penerimaan informasi yang dapat diterima

dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Personil Ruang Pusat Pengendalian

17

Operasional (RUPUSDALOPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung berjumlah 50 orang yang siaga 24 jam, secara bergiliran bertugas menerima dan

mengelola informasi kejadian bencana. Setelah diterima oleh petugas Rupusdalops,

informasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada Tim Reaksi Cepat untuk melakukan

tindakan tanggap darurat dan penyelamatan.

Pada fase pasca bencana pemerintah daerah melakukan pemulihan terhadap

sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana dan pemulihan sosial ekonomi

masyarakat yang terkena resiko bencana. Pemulihan diberikan dengan pemberian

bantuan sesuai prosedur yang berlaku. Pengajuan usulan bantuan dilengkapi dengan

administrasi proposal yang merupakan dasar pengkajian pemberian nilai bantuan.

18

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung

Penetapan tujuan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan

mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

merealisasikan visi dan misi. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Badung 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Ketangguhan

Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”

Sedangkan sasarannya adalah :

- Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana;

- Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan;

- Dampak bencana yang telah dipulihkan;

- Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mengukur pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator-indikator kinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

- Persentase Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk;

- Persentase sekolah aman bencana yang terbentuk;

- Response time mencapai lokasi kejadian;

- Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response

time yang telah ditentukan;

- Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah terehabilitasi dan

terekonstruksi kembali;


terdampak bencana;

- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran;

- Nilai AKIP BPBD

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung, maka akan dilaksanakan berbagai

rencana program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

19

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

k. Penyediaan Dekorasi

l. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

m. Penyediaan Upacara Keagamaan

n. Penyediaa Jasa Pegawai Tidak Tetap

o. Lomba-Lomba Olahraga / Seni Dalam Rangka HUT Mangupura

p. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura - Pura Kahyangan Jagat

q. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang

r. Pengelolaan Kebersihan Kantor

s. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Kantor

b. Pengadaan Peralatan Kantor

c. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan;

d. Pengadaan Perlengkapan Kantor

e. Pemeliharaan Gedung Kantor

f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

g. Pemeliharaan Peralatan Kantor

h. Pemeliharaan Taman

i. Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor

j. Pembangunan Garase


dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

b. Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

20

4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja, RKA)

5. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

b. Pembentukan Sekolah Aman Bencana

c. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD

d. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan

Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut

e. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa

Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)

f. Pembentukan Kota Tangguh Bencana

g. Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor

6. Program Penanganan Darurat Bencana

a. Siaga Penanggulangan Bencana;

b. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten;

c. Penanganan Tanggap Darurat

d. Pengadaan Sarana Kebencanaan

7. Program Pemulihan Pasca Bencana

a. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana

b. Verifikasi Kejadian Bencana

c. Rehabilitasi Pasca Bencana

d. Rekonstruksi Pasca Bencana

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

NAMA PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lokasitarget capaian

kinerja

Kebutuhan dana/ pagu

indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BADUNG

1 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA 14.715.231.943 24.950.004.800

DAN POLITIK DALAM NEGERI

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran BPBD

Kab. Badung

100% 1.925.134.463 APBD 100% 2.360.664.800

KEGIATAN:

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terbayar BPBD

Kab. Badung

5 line 95.850.000 APBD Kebutuhan kantor 5 line 98.000.000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan


BPBD

Kab. Badung

32 kendaraan 37.940.000 APBD Kebutuhan kantor 38 kendaraan 45.000.000

07 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah materai yang diadakan BPBD

Kab. Badung

1400 Lembar 6.966.000 APBD Kebutuhan kantor 1400 Lembar 8.400.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan BPBD

Kab. Badung

30 jenis 29.967.500 APBD Kebutuhan kantor 30 jenis 36.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan

yang disediakan

BPBD

Kab. Badung


12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

- Jumlah dan jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

BPBD

Kab. Badung


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang

disediakan

BPBD

Kab. Badung


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang disediakan

BPBD

Kab. Badung

516 eks 61.950.000 APBD kebutuhan kantor 516 eks 64.000.000

TABEL 3.1

(1) (3)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /

KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 21


kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman BPBD

Kab. Badung

125 orang 19.020.000 APBD kebutuhan kantor 125 orang 21.000.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

BPBD

Kab. Badung

12 kali 196.500.000 APBD kebutuhan kantor 12 kali 235.800.000

20 Penyediaan Dekorasi - Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan BPBD

Kab. Badung

5 jenis 4.939.600 APBD kebutuhan kantor 5 jenis 6.000.000

21 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Jumlah dan jenis BBM yang disediakan BPBD

Kab. Badung

43.278 liter 512.764.800 APBD kebutuhan kantor 43.278 liter 597.764.800

22 Penyediaan Upacara Keagamaan - Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang disediakan BPBD

Kab. Badung


23 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan

honorarium

BPBD

Kab. Badung


24 Lomba-lomba Olahraga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura - Jumlah dan jenis sarana penunjang kegiatan lomba-

lomba olahraga/kesenian

BPBD

Kab. Badung

3 Jenis 49.975.000 APBD kebutuhan kantor 3 Jenis 55.000.000

36 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat - Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat Pura Pura

Khayangan

Jagat


41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang - Jumlah pengumuman jasa lelang yang dapat diadakan Media Cetak 1 kali 3.000.000 APBD kebutuhan kantor 1 kali 3.000.000

57 Pengelolaan Kebersihan Kantor - Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya BPBD

Kab. Badung

1 unit 449.344.000 APBD kebutuhan kantor 1 unit 618.500.000

61 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - jumlah petugas keamanan kantor BPBD

Kab. Badung




kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur BPBD

Kab. Badung

100% 1.254.000.000 APBD 100% 1.110.000.000

KEGIATAN:

01 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan - Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara

rutin/berkala

BPBD

Kab. Badung


07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan BPBD

Kab. Badung

5 Jenis 0 APBD kebutuhan kantor 5 jenis 180.000.000

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan BPBD

Kab. Badung


22 Pemeliharaan Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala BPBD

Kab. Badung


24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang


BPBD

Kab. Badung

32 kendaraan 264.000.000 APBD kebutuhan kantor 38 kendaraan 270.000.000

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

rutin/berkala

BPBD

Kab. Badung


28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara

rutin/berkala

BPBD

Kab. Badung


78 Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor - Jumlah kendaraan roda empat yang diadakan BPBD

Kab. Badung- 0 - - 1 Unit 270.000.000

- Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan BPBD

Kab. Badung

6 unit 498.000.000 APBD kebutuhan kantor 2 Unit 50.000.000

67 Pemeliharaan Taman - Luas taman gedung kantor yang terpelihara BPBD

Kab. Badung

1.056 m2 25.000.000 APBD Sedang Berjalan 1.056 m2 30.000.000



kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

BPBD

Kab. Badung

100% 274.459.600 APBD 100% 278.000.000

KEGIATAN :

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Perangkat Daerah

- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja Perangkat Daerah

BPBD

Kab. Badung

4 laporan 268.460.000 APBD Program lanjutan 4 laporan 270.000.000

24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP

yang tersusun

BPBD

Kab. Badung

5 dokumen 5.999.600 APBD Program lanjutan 5 dokumen 8.000.000

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT

DAERAH

Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran

yang saling terhubung

BPBD

Kab. Badung

100% 9.999.100 APBD 4 dokumen 169.490.000

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra,

Renja dan RKA)

- Jumlah dokumen Renja dan RKA yang tersusun BPBD

Kab. Badung


34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Persentase desa/kelurahan yang mendapat Kab. Badung 70% 1.382.334.800 APBD 80% 1.316.970.000

fasilitasi pengurangan Resiko Bencana

KEGIATAN :

01 Pembentukan Sekolah Aman Bencana - Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk Kuta 7 Sekolah 204.105.200 APBD Sedang Berjalan 7 Sekolah 241.690.000

02 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana - Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang

terbentuk

Kabupaten

Badung

10

Desa/

Kelurahan

615.696.100 APBD Sedang Berjalan 11

Desa/ Kelurahan

623.120.000

03 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan


- Luas wilayah pantai yang ditanami pohon mangrove Kabupaten

Badung

1 Hektar 38.661.000 APBD Baru Mempercepat

Capaian Target

1 Hektar 40.000.000

04 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD - Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat

bintek / pelatihan

Kabupaten

Badung

50 Orang 80.652.500 APBD Sedang Berjalan 65 Orang 100.000.000

05 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis - Jumlah dokumen pengendalian zoonosis dan laporan

rapat koordinasi yang tersusun

Lembaga

Pemerintah

dan Non

Pemerintah

- - APBD Sedang Berjalan 75 Buku 24.660.000



kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


06 Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung

(Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)

- Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun Kabupaten

Badung

4 dokumen 30.118.900 APBD Baru Mempercepat

Capaian Target

- -

08 Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor - luas daerah rawan longsor yang ditangani Kabupaten

Badung

2000 m2 234.736.400 APBD Baru Mempercepat

Capaian Target

2000 m2 287.500.000

14 Pembentukan Kota Tangguh - Jumlah kota tangguh terbentuk Kabupaten

Badung

1 Kota 178.364.700 APBD Baru Mempercepat

Capaian Target

- -

42 PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani Kab. Badung 100% 4.373.145.860 APBD 100% 5.804.370.000

KEGIATAN :

01 Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan - Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga

24/7 dalam penanggulangan bencana

BPBD

Kab. Badung

62 orang 2.371.893.560 APBD Program Lanjutan 74 orang 3.013.000.000

02 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten - Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan

lintas Kabupaten yang dapat di tangani

Kab. Badung

dan lintas

kabupaten

150 laporan 237.631.100 APBD Program Lanjutan 150 laporan 271.370.000

03 Penanganan Tanggap Darurat - Jumlah kejadian bencana yang dapat di tangani

berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati

Kabupaten

Badung

24 Surat

Keputusan

1.500.000.000 APBD Program Lanjutan 26 Surat

Keputusan

2.000.000.000

04 Pengadaan Sarana Kebencanaan - Jumlah peralatan kebencanaan yang di adakan dalam

penanggulangan bencana

BPBD

Kab. Badung

17 jenis 263.621.200 APBD Program Lanjutan 30 Jenis 520.000.000

43 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat


100% 100% 5.496.158.120 APBD 100% 14.080.000.000

KEGIATAN :

01 Verifikasi Kejadian Bencana - Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat di

verifikasi

Kabupaten

Badung

80 proposal 33.232.300 APBD Sedang Berjalan 90 proposal 40.000.000



kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana - Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana

yang dapat di inventarisasi

Kabupaten

Badung

70 laporan 33.487.800 APBD Sedang Berjalan 80 laporan 40.000.000

03 Rehabilitasi Pasca Bencana - Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca

bencana

Kabupaten

Badung

12 unit 3.269.404.920 APBD Sedang Berjalan 14 unit 7.000.000.000

04 Rekonstruksi Pasca Bencana - Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi

pasca bencana

Kabupaten

Badung


14.715.231.943 24.950.004.800


27

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Badung yang disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan

peningkatan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung tahun 2018 ini dilaksanakan oleh segenap jajaran dilingkungan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Selain menjadi dokumen rencana

pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan Renja yang dilakukan secara konsisten sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung akan mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan output

penanggulangan bencana setiap tahunnya.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 141 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 4191/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana Kerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jalan Kunti II No. 99, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

Telp. (0361) 9347667, 9347946. E-mail : [email protected]

- - 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

16. Keputusan Bupati Badung Nomor 4191/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- - 3 -

KEDUA : Sistematika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup

KETIGA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.


Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai Laporan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Kuta pada tanggal 11 Juli 2017 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DRS. I NYOMAN WIJAYA, MM. PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19580823 198603 1 013

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 141 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA


KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan

penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid

di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas

sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan

akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4)

tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan

membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

(1) Penyusunan rencana;

(2) Penetapan rencana;

(3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah

untuk periode1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD

disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKP, memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah

Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk

melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah

periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2018 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

2

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

3


Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun

2005 – 2025;


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten

Badung Tahun 2016 – 2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program

serta kegiatan dari masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung adalah :

1. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu)

tahun mendatang;

2. Memberikan arah dan petunjuk tentang tahapan – tahapan program dan

kegiatan selama 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

ini terdiri dari 4 (empat) BAB, meliputi :

4

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Tahun Lalu dan Capaian Sasaran RENSTRA Badan


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan


BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Penanggulangan Bencana


3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung mempunyai

kewenangan dalam Bidang penanggulangan bencana. Dalam menyusun Rencana Kinerja

Tahunan tahun 2018, mengacu dari Rencana Strategis tahun 2016-2021, dengan

mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Tujuan yang ingin

dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2017

yaitu Terwujudnya penanggulangan bencana di Kabupaten Badung yang siap, tanggap

dan pulih. Dengan 3 sasaran utama yaitu, Meningkatnya kapasitas dalam pengurangan

resiko bencana, Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan

Dampak Bencana yang dapat dipulihkan. Dari sasaran tersebut dituangkan 6 indikator

utama yaitu (1) Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki

pemahaman tentang pengurangan resiko bencana; (2) Persentase infrastruktur mitigasi

dan kesiapsiagaan yang tersedia; (3) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang

terbentuk; (4) Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk; (5) Persentase kejadian

bencana yang dapat ditangani sesuai response time; (6) Persentase kerusakan/kerugian

akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali.

Untuk menunjang indikator utama tersebut, dilaksanakan berupa program kegiatan.

Adapun Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Badung Badung adalah :

1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatannya

adalah :

1.1. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana

1.2. Pembentukan Sekolah Aman Bencana

1.3. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

1.4. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD

1.5. Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis

2. Program Penanganan Darurat Bencana, kegiatannya adalah :

2.1. Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan

2.2. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten

2.3. Penanganan Tanggap Darurat

2.4. Pengadaan Sarana Kebencanaan

6

3. Program Pemulihan Pasca Bencana, kegiatannya adalah :

3.1. Verifikasi Kejadian Bencana

3.2. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana

3.3. Rehabilitasi Pasca Bencana

3.4. Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan Penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

Tahun Anggaran 2017 :

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :

4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

4.3. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

4.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

4.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

4.9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu

4.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

4.11. Penyediaan Dekorasi

4.12. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

4.13. Penyediaan Upacara Keagamaan

4.14. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

4.15. Lomba-Lomba Olahraga / Kesenian Dalan Rangka HUT Mangupura

4.16. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

4.17. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang

4.18. Pengelolaan Kebersihan Kantor.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya

adalah :

5.1. Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5.3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Opersional

5.4. Pemeliharaan Gedung Kantor

5.5. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan

5.6. Pemeliharaan Peralatan Kantor

7


dan Keuangan, kegiatannya adalah :

6.1. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

6.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Perangkat Daerah

6.3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja

dan RKA)

Adapun Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut diatas

ditunjang dengan dana yang dianggarkan tahun 2017 meliputi belanja tidak langsung dan

langsung sebesar Rp. 18.913.361.995,08 dengan realisasi pengeluaran sebesar

Rp.647.077.931,- (3,42%), sampai dengan bulan Maret 2017.

Nama PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 05 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN

UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1 05 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi

Perkantoran

100% - 100% 100% 100 100% 100% 100%

02 Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air

dan listrik

Jumlah line telepon dan jasa repeater

yang terbayar

5 Line 3 Line 3 Line 3 Line 100 5 Line 4 Line 80%

06 26 Sepeda Motor 19 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 100 18 Sepeda Motor 2 Sepeda Motor 8%

15 Mobil 11 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 100 13 Mobil 6 Mobil 40%

07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Jumlah materai yang diadakan 6500 Lembar 1300 Lembar 1300 Lembar 1300 Lembar 100 1300 Lembar 0 0%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor

yang disediakan


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan

dan penggandaan yang disediakan


12 Penyediaan komponen instalasi


Jumlah dan jenis komponen instalasi


yang disediakan


14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah dan jenis peralatan rumah

tangga yang disediakan


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang

disediakan

56.472 Exp. 300 Exp 300 Exp 300 Exp 312 Exp. 156 Exp. 0,28%

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan

makanan dan minuman

625 Orang 1 Paket 125 Orang 125 Orang 125 Orang 45 Orang 7%

18 Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

60 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Kali 2 kali 3%


dinas/operasional yang disediakan


1

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat Capaian


Tahun 2017

(%)


Realisasi Capaian


s/d Tahun 2017


Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program /

Kegiatan (Renja

PD) Tahun

Berjalan/ n-1

(2017)


Tabel 2.1Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017






Renstra Tahun 2021


Kabupaten Badung

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Th n-3

(2015)

Target Renja PD

Tahun

2016

Realisasi Renja PD

Tahun

2016

8

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat Capaian


Tahun 2017

(%)


Realisasi Capaian


s/d Tahun 2017


Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program /

Kegiatan (Renja

PD) Tahun

Berjalan/ n-1

(2017)







Renstra Tahun 2021


Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Th n-3

(2015)

Target Renja PD

Tahun

2016

Realisasi Renja PD

Tahun

2016

20 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah dan jenis BBM yang

disediakan

209.228 Liter 14.652 Liter 11.212 Liter 11.212 Liter 37.036 Liter 7.116 Liter 3%

21 Penyediaan upacara keagamaan Jumlah dan jenis banten aci-aci yang

diadakan


35 Penyediaan Dekorasi Jumlah dan jenis dekorasi yang

diadakan


36 Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT

Mangupura

Lomba olah raga/seni dalam rangka

HUT Mangupura

100 stell

725 snack

710 nasi

1 Paket - - 20 stell

145 snack

142 nasi

0 0%

37 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang

disediakan honorarium

1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 100%

41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah pengumuman jasa lelang

yang dapat diadakan

5 Kali - - - 1 Kali 0 0%

45 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-

pura Kahyangan Jagat

Jumlah penganyaran ke Pura-Pura

Kahyangan Jagat

5 Kali 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 0 0%

57 Pengelolaan kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor 16 Orang - - - 8 Orang 8 Orang 50%

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Cakupan layanan sarana dan

prasarana aparatur

100%

09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor

yang diadakan

12 Jenis - - - 12 Jenis 0 0%

23 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang



24 15 Mobil 1 Paket 13 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 87%

26 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 69%

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor


2 Jenis 1 Paket 10 Jenis 10 Jenis 33 Unit 0 0%

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor



29 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan Jumlah dan jenis sarana

kebencanaan yang dipelihara

rutin/berkala


78 Jumlah kendaraan roda empat 15 Unit - - - 2 Unit 0 0%

Jumlah kendaraan roda dua 26 Unit - - - 0 0 0%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


dinas/operasional yang dipelihara

rutin/berkala

Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor

9

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat Capaian


Tahun 2017

(%)


Realisasi Capaian


s/d Tahun 2017


Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program /

Kegiatan (Renja

PD) Tahun

Berjalan/ n-1

(2017)







Renstra Tahun 2021


Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Th n-3

(2015)

Target Renja PD

Tahun

2016

Realisasi Renja PD

Tahun

2016

03 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100%

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7 Laporan 100% 18 Laporan 18 Laporan 7 Laporan 0 0%

08 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (

Renstra, Renja dan RKA)

Jumlah dokumen Renja, RKA,

Renstra

3 Dokumen 8 Buah 20 Dokumen 20 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 33%

24 Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Jumlah LKjIP dan dokumen

pendukung LKjIP yang tersusun

5 Dokumen 30 Buah 45 Buku 45 Buku 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

Persentase Desa/Kelurahan yang

mendapat fasilitasi Pengurangan

Resiko Bencana

100%

03 Pembentukan Sekolah Aman Bencana Jumlah sekolah yang mendapat

sosialisasi

42 Sekolah 2 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 6 Sekolah 0 0%

04 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana yang terbentuk

62 Desa/Kelurahan 2 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 6 Desa/Kelurahan 0 0%

06 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko

Bencana

Jumlah sarana pendukung pameran

penanggulangan bencana yang

tersedia


07 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas

TRC BPBD

Jumlah personil Tim Reaksi Cepat

(TRC) yang mendapat

bintek/pelatihan

85 Orang 55 Orang 40 Orang 40 Orang 45 Orang 0 0%

10 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis Jumlah dokumen pengendalian

zoonosis dan laporan rapat

koordinasi yang tersusun

225 Buku 1 Kali - - 75 Buku 0 0%

42 PROGRAM PENANGANAN DARURAT

BENCANA

Persentase kejadian bencana

yang dapat ditangani

100%

01 Siaga Penanggulangan Bencana dan

Kesemaptaan

Jumlah petugas jaga

RUPUSDALOPS BPBD yang siaga

24/7 dalam penanggulangan

bencana

100 Personil 34 Personil 40 Personil 40 Personil 50 Personil 50 Personil 50%

10

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat Capaian


Tahun 2017

(%)


Realisasi Capaian


s/d Tahun 2017


Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program /

Kegiatan (Renja

PD) Tahun

Berjalan/ n-1

(2017)







Renstra Tahun 2021


Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Th n-3

(2015)

Target Renja PD

Tahun

2016

Realisasi Renja PD

Tahun

2016

02 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung

dan Lintas Kabupaten

Jumlah kejadian bencana di

Kabupaten Badung dan lintas

Kabupaten yang dapat ditangani

750 Laporan 100% 211 Laporan 211 Laporan 150 Laporan 89 Laporan 12%

03 Penanganan Tanggap Darurat Jumlah kejadian bencana yang dapat

ditangani berdasarkan Surat

Penyataaan Tanggap Darurat Bupati

130 SK 1 Paket 14 SK 14 SK 22 SK 4 SK 3%

04 Pengadaan Sarana Kebencanaan Jumlah peralatan kebencanaan yang

diadakan dalam penanggulangan

bencana


43 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA Persentase kerusakan/kerugian

akibat bencana yang dapat


100%

01 Verifikasi Kejadian Bencana Jumlah proposal bantuan bencana

yang dapat verifikasi

450 Proposal 58 Proposal 69 Proposal 69 Proposal 80 Proposal 19 Proposal 4%

02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat

Kerusakan/Kerugian Bencana

Jumlah laporan kerusakan/kerugian

akibat bencana yang dapat di

inventarisasi

400 Laporan 62 Laporan 141 Laporan 141 Laporan 70 Laporan 55 Laporan 14%

03 Rehabilitasi Pasca Bencana Jumlah unit kerusakan yang dapat di

rehabilitasi pasca bencana

70 Unit - 1 1 10 Unit 4 Unit 6%

04 Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah unit kerusakan yang dapat di

rekonstruksi pasca bencana

70 Unit - - - 10 Unit 0 0%

11

12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun

2017, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa

dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama

(IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tentang Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas

dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 4 (empat) Sasaran, 8 (delapan)

Indikator Utama serta 7 (tujuh) Program.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh

Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

13

Tabel 2.2

Analisis Capaian Indikator Pada Masing-masing Sasaran terhadap Target

No. Sasaran Jumlah

Indikator

Keter

capaian

Target

Keterangan

1 Terwujudnya

kesiapsiagaan

dalam

pengurangan

resiko

bencana

2 2 Indikator pertama yaitu jumlah

Desa/Kelurahan tangguh bencana yang

terbentuk dimana target ditahun 2017 adalah

21 Desa/Kelurahan (telah terealisasi sebanyak

11 Desa/Kelurahan pada Tahun 2016, dan

untuk target Tahun 2017 sebanyak 10

Desa/Kelurahan dengan rincian anggaran 6

Desa/Kelurahan menggunakan dana dari

APBD dan 4 Desa/Kelurahan menggunakan

dana APBN yang mana kegiatan pembentukan

tersebut sedang berjalan).

Indikator kedua yaitu jumlah sekolah aman

bencana yang terbentuk dimana target ditahun

2017 adalah 12 sekolah dan realisasi 6 sekolah

(kegiatan sedang berjalan)

2 Meningkatnya

kualitas

penanganan

kedaruratan

2 2 Indikator pertama yaitu response time

mencapai lokasi kejadian yang mana target

Tahun 2017 adalah 30 menit dan realisasi

adalah 30 menit.

Indikator kedua yaitu persentase kejadian

bencana yang dapat ditangani sesuai dengan

response time yang telah ditentukan yang


teralisasi sebesar 100%. Kedua indikator diatas

tercapai dengan baik.

3 Dampak

bencana yang

telah

dipulihkan

2 2 Indikator pertama yaitu persentase

kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah

terehabilitasi dan terekonstruksi kembali yang


baru terealisasi sebesar 30%.

Indikator kedua yaitu persentase korban

bencana yang mendapat penanganan

psikologis pasca terdampak bencana yang

mana target Tahun 2017 adalah 100% namun

tidak terealisasi (tidak ada korban bencana

yang memerlukan penanganan psikologis

sampai saat ini).

14

No. Sasaran Jumlah

Indikator

Keter

capaian

Target

Keterangan

4 Terwujudnya

peningkatan

akuntabilitas

kinerja

2 2 Indikator Pertama yaitu persentase

pelaksanaan administrasi perkantoran yang

mana targetnya adalah 100% dan baru

terealisasi 50%

Indikator Kedua yaitu nilai AKIP BPBD yang

mana targetnya adalah 73 dan mendapat

penilaian sebesar 82,37

Dari hasil Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan, maka dapat

dianalisa sebagai berikut :

1. SASARAN I

Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana. Dalam

pencapaian sasaran strategis ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah

menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dengan capaian

11 Desa/Kelurahan sedangkan targetnya 21 Desa/Kelurahan;

- Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk dengan capaian 6 sekolah

sedangkan targetnya 12 sekolah;

Penetapan 2 (dua) indikator kinerja utama ini merupakan ukuran untuk

menunjukkan adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

dan meminimalisasi resiko bencana apabila terjadi bencana. Program yang

mendukung Sasaran ini adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pada Sasaran I ini, selama 3 bulan di Tahun 2017 baru tercapai sebesar 20%

jika dirata-ratakan.

2. SASARAN II

Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan. Dalam mencapai sasaran

strategi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 2 (dua) indikator

yaitu:

- Response time mencapai lokasi kejadian dengan target 30 menit.

- Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan

response time yang telah ditentukan dengan target 100%.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap

masyarakat di daerahnya termasuk saat terjadi bencana. Pada saat

masyarakat tertimpa bencana pemerintah harus memberikan pertolongan

secara cepat dan tepat sehingga korban bencana dapat diminimalisasi dan

dampak bencana tidak meluas. Badan penanggulangan Bencana Daerah

melaksanakan Siaga Bencana dengan pola 24/7 guna bisa melakukan olah

15

data kebencanaan di Ruang Pusat Pengendalian Operasional (Rupusdalops),

yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan

instansi terkait. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

menurunkan Tim Reaksi Cepat yang tujuannya adalah untuk melakukan

pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah

korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan

umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam dan buatan.

Pencapaian Sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 100% sesuai target. Dari

Target Renstra Tahun 2016-2021 telah tercapai sebesar 100% Adapun program

yang mendukung sasaran ini adalah Program Penanganan Darurat Bencana.

3. SASARAN III

Dampak bencana yang telah dipulihkan.

Dalam mencapai sasaran ini Badan penanggulangan Bencana Daerah


- Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah terehabilitasi

dan terekonstruksi kembali dengan target 100%


terdampak bencana dengan target 100%

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memulihkan kehidupan sosial

masyarakat dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap

kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai dampak dari bencana.

Pencapaian Sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 30. Adapun program yang

mendukung sasaran ini adalah Program Pemulihan Pasca Bencana.

4. SASARAN IV

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam mencapai sasaran ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah


- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran dengan target 100%

- Nilai AKIP BPBD dengan target 73

BPBD berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan mengembangkan kualitas

sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pelaporan

kinerja tepat waktu. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Perencanaan dan Penganggaran

Perangkat Daerah.

16

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan


Kabupaten Badung merupakan daerah yang tidak luput dari kerawanan bencana.

Karakteristik iklim Kabupaten Badung sangat ekstrem yakni sebelah utara merupakan

pegunungan dan sebelah selatan beriklim laut. Struktur tanah di sebelah utara merupakan

struktur sidemen yang berlapis dan banyak aliran – aliran air bawah tanah sehingga

keadaan tanahnya sangat labil. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Badung terdiri

atas :

Kawasan potensi rawan bencana angin kencang tersebar di Kecamatan Petang,

Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara,

Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan.

Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor tersebar di Kecamatan Petang,

Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi.

Kawasan potensi rawan bencana kekeringan dengan klasifikasi rendah terdapat

di Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Kuta Selatan.

Kawasan rawan bencana gelombang pasang/ rawan tsunami tersebar di pesisir

pantai Kabupaten Badung mulai pantai di Desa Cemagi sampai Pantai

Jimbaran, kemudian pantai di Kelurahan Benoa sampai dengan pantai di

Kelurahan Tanjung Benoa.

Badung sebagai daerah pariwisata juga rawan terhadap bencana sosial (konflik)

dan bencana endemik penyakit.

Kondisi Kabupaten Badung sebagai daerah rawan bencana sebagai tersebut diatas

menuntut upaya pemerintah dalam pengurangan resiko bencana melalui peningkatan

pengetahuan, pemahaman masyarakat Desa/Kelurahan maupun masyarakat sekolah

dengan membentuk Desa/Kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana serta

menyiapkan tempat evakuasi melalui penentuan titik evakuasi apabila bencana terjadi.

Aparatur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana memegang

peranan yang sangat besar untuk terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.

Kemampuan teknis dan manajerial di bidang penanggulangan bencana sangat dominan

perlu dimiliki oleh personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung. Semua staf dan Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi

Cepat diberikan pelatihan dasar – dasar kebencanan, manajemen kebencanaan dan

teknis penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara bertahap dengan harapan

pada akhir periode Renstra semua personil Tim Reaksi Cepat memiliki kemampuan yang

memadai dalam penanggulangan bencana.

Pelayanan tanggap darurat harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga

resiko bencana dapat diminimalisasi. Pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bisa

terlaksana dengan baik apabila diawali dengan penerimaan informasi yang dapat diterima

dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Personil Ruang Pusat Pengendalian

17

Operasional (RUPUSDALOPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung berjumlah 50 orang yang siaga 24 jam, secara bergiliran bertugas menerima dan

mengelola informasi kejadian bencana. Setelah diterima oleh petugas Rupusdalops,

informasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada Tim Reaksi Cepat untuk melakukan

tindakan tanggap darurat dan penyelamatan.

Pada fase pasca bencana pemerintah daerah melakukan pemulihan terhadap

sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana dan pemulihan sosial ekonomi

masyarakat yang terkena resiko bencana. Pemulihan diberikan dengan pemberian

bantuan sesuai prosedur yang berlaku. Pengajuan usulan bantuan dilengkapi dengan

administrasi proposal yang merupakan dasar pengkajian pemberian nilai bantuan.

18

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung

Penetapan tujuan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan

mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

merealisasikan visi dan misi. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Badung 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Ketangguhan

Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”

Sedangkan sasarannya adalah :

- Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana;

- Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan;

- Dampak bencana yang telah dipulihkan;

- Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mengukur pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator-indikator kinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

- Persentase Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk;

- Persentase sekolah aman bencana yang terbentuk;

- Response time mencapai lokasi kejadian;

- Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response

time yang telah ditentukan;

- Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah terehabilitasi dan

terekonstruksi kembali;


terdampak bencana;

- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran;

- Nilai AKIP BPBD

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung, maka akan dilaksanakan berbagai

rencana program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

19

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

k. Penyediaan Dekorasi

l. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

m. Penyediaan Upacara Keagamaan

n. Penyediaa Jasa Pegawai Tidak Tetap

o. Lomba-Lomba Olahraga / Seni Dalam Rangka HUT Mangupura

p. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura - Pura Kahyangan Jagat

q. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang

r. Pengelolaan Kebersihan Kantor

s. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Kantor

b. Pengadaan Peralatan Kantor

c. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan;

d. Pengadaan Perlengkapan Kantor

e. Pemeliharaan Gedung Kantor

f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

g. Pemeliharaan Peralatan Kantor

h. Pemeliharaan Taman

i. Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor

j. Pembangunan Garase


dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

b. Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

20

4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja, RKA)

5. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

b. Pembentukan Sekolah Aman Bencana

c. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD

d. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan


e. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa

Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)

f. Pembentukan Kota Tangguh Bencana

g. Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor

6. Program Penanganan Darurat Bencana

a. Siaga Penanggulangan Bencana;

b. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten;

c. Penanganan Tanggap Darurat

d. Pengadaan Sarana Kebencanaan

7. Program Pemulihan Pasca Bencana

a. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana

b. Verifikasi Kejadian Bencana

c. Rehabilitasi Pasca Bencana

d. Rekonstruksi Pasca Bencana

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

NAMA PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BADUNG

1 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA 14.715.231.943 24.950.004.800

DAN POLITIK DALAM NEGERI

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran BPBD

Kab. Badung

100% 1.925.134.463 APBD 100% 2.360.664.800

KEGIATAN:

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terbayar BPBD

Kab. Badung

5 line 95.850.000 APBD Kebutuhan kantor 5 line 98.000.000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan


BPBD

Kab. Badung

32 kendaraan 37.940.000 APBD Kebutuhan kantor 38 kendaraan 45.000.000

07 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah materai yang diadakan BPBD

Kab. Badung

1400 Lembar 6.966.000 APBD Kebutuhan kantor 1400 Lembar 8.400.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan BPBD

Kab. Badung


11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan

yang disediakan

BPBD

Kab. Badung


12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

- Jumlah dan jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

BPBD

Kab. Badung


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang

disediakan

BPBD

Kab. Badung


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang disediakan

BPBD

Kab. Badung

516 eks 61.950.000 APBD kebutuhan kantor 516 eks 64.000.000

TABEL 3.1

(1) (3)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019



Rencana Tahun 2018

Catatan penting




kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman BPBD

Kab. Badung


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

BPBD

Kab. Badung


20 Penyediaan Dekorasi - Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan BPBD

Kab. Badung


21 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Jumlah dan jenis BBM yang disediakan BPBD

Kab. Badung

43.278 liter 512.764.800 APBD kebutuhan kantor 43.278 liter 597.764.800

22 Penyediaan Upacara Keagamaan - Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang disediakan BPBD

Kab. Badung


23 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan

honorarium

BPBD

Kab. Badung


24 Lomba-lomba Olahraga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura - Jumlah dan jenis sarana penunjang kegiatan lomba-

lomba olahraga/kesenian

BPBD

Kab. Badung


36 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat - Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat Pura Pura

Khayangan

Jagat


41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang - Jumlah pengumuman jasa lelang yang dapat diadakan Media Cetak 1 kali 3.000.000 APBD kebutuhan kantor 1 kali 3.000.000

57 Pengelolaan Kebersihan Kantor - Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya BPBD

Kab. Badung


61 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - jumlah petugas keamanan kantor BPBD

Kab. Badung




kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur BPBD

Kab. Badung

100% 1.254.000.000 APBD 100% 1.110.000.000

KEGIATAN:

01 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan - Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara

rutin/berkala

BPBD

Kab. Badung


07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan BPBD

Kab. Badung

5 Jenis 0 APBD kebutuhan kantor 5 jenis 180.000.000

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan BPBD

Kab. Badung


22 Pemeliharaan Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala BPBD

Kab. Badung


24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang


BPBD

Kab. Badung

32 kendaraan 264.000.000 APBD kebutuhan kantor 38 kendaraan 270.000.000

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

rutin/berkala

BPBD

Kab. Badung


28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara

rutin/berkala

BPBD

Kab. Badung


78 Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor - Jumlah kendaraan roda empat yang diadakan BPBD

Kab. Badung- 0 - - 1 Unit 270.000.000

- Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan BPBD

Kab. Badung

6 unit 498.000.000 APBD kebutuhan kantor 2 Unit 50.000.000

67 Pemeliharaan Taman - Luas taman gedung kantor yang terpelihara BPBD

Kab. Badung

1.056 m2 25.000.000 APBD Sedang Berjalan 1.056 m2 30.000.000



kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

BPBD

Kab. Badung

100% 274.459.600 APBD 100% 278.000.000

KEGIATAN :

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Perangkat Daerah

- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja Perangkat Daerah

BPBD

Kab. Badung

4 laporan 268.460.000 APBD Program lanjutan 4 laporan 270.000.000

24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP

yang tersusun

BPBD

Kab. Badung


09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT

DAERAH

Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran

yang saling terhubung

BPBD

Kab. Badung

100% 9.999.100 APBD 4 dokumen 169.490.000

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra,

Renja dan RKA)

- Jumlah dokumen Renja dan RKA yang tersusun BPBD

Kab. Badung


34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Persentase desa/kelurahan yang mendapat Kab. Badung 70% 1.382.334.800 APBD 80% 1.316.970.000

fasilitasi pengurangan Resiko Bencana

KEGIATAN :

01 Pembentukan Sekolah Aman Bencana - Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk Kuta 7 Sekolah 204.105.200 APBD Sedang Berjalan 7 Sekolah 241.690.000

02 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana - Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang

terbentuk

Kabupaten

Badung

10

Desa/

Kelurahan

615.696.100 APBD Sedang Berjalan 11

Desa/ Kelurahan

623.120.000

03 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan


- Luas wilayah pantai yang ditanami pohon mangrove Kabupaten

Badung

1 Hektar 38.661.000 APBD Baru Mempercepat

Capaian Target

1 Hektar 40.000.000

04 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD - Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat

bintek / pelatihan

Kabupaten

Badung

50 Orang 80.652.500 APBD Sedang Berjalan 65 Orang 100.000.000

05 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis - Jumlah dokumen pengendalian zoonosis dan laporan

rapat koordinasi yang tersusun

Lembaga

Pemerintah

dan Non

Pemerintah

- - APBD Sedang Berjalan 75 Buku 24.660.000



kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


06 Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung

(Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)

- Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun Kabupaten

Badung

4 dokumen 30.118.900 APBD Baru Mempercepat

Capaian Target

- -

08 Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor - luas daerah rawan longsor yang ditangani Kabupaten

Badung

2000 m2 234.736.400 APBD Baru Mempercepat

Capaian Target

2000 m2 287.500.000

14 Pembentukan Kota Tangguh - Jumlah kota tangguh terbentuk Kabupaten

Badung

1 Kota 178.364.700 APBD Baru Mempercepat

Capaian Target

- -

42 PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani Kab. Badung 100% 4.373.145.860 APBD 100% 5.804.370.000

KEGIATAN :

01 Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan - Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga

24/7 dalam penanggulangan bencana

BPBD

Kab. Badung

62 orang 2.371.893.560 APBD Program Lanjutan 74 orang 3.013.000.000

02 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten - Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan

lintas Kabupaten yang dapat di tangani

Kab. Badung

dan lintas

kabupaten

150 laporan 237.631.100 APBD Program Lanjutan 150 laporan 271.370.000

03 Penanganan Tanggap Darurat - Jumlah kejadian bencana yang dapat di tangani

berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati

Kabupaten

Badung

24 Surat

Keputusan

1.500.000.000 APBD Program Lanjutan 26 Surat

Keputusan

2.000.000.000

04 Pengadaan Sarana Kebencanaan - Jumlah peralatan kebencanaan yang di adakan dalam

penanggulangan bencana

BPBD

Kab. Badung

17 jenis 263.621.200 APBD Program Lanjutan 30 Jenis 520.000.000

43 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat


100% 100% 5.496.158.120 APBD 100% 14.080.000.000

KEGIATAN :

01 Verifikasi Kejadian Bencana - Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat di

verifikasi

Kabupaten

Badung

80 proposal 33.232.300 APBD Sedang Berjalan 90 proposal 40.000.000



kinerja


indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja


indikatif

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana - Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana

yang dapat di inventarisasi

Kabupaten

Badung

70 laporan 33.487.800 APBD Sedang Berjalan 80 laporan 40.000.000

03 Rehabilitasi Pasca Bencana - Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca

bencana

Kabupaten

Badung


04 Rekonstruksi Pasca Bencana - Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi

pasca bencana

Kabupaten

Badung


14.715.231.943 24.950.004.800


27

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Badung yang disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan

peningkatan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung tahun 2018 ini dilaksanakan oleh segenap jajaran dilingkungan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Selain menjadi dokumen rencana

pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan Renja yang dilakukan secara konsisten sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Badung akan mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan output

penanggulangan bencana setiap tahunnya.

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung

Drs. I Nyoman Wijaya, M.M

Pembina Utama Muda

Nip. 19580823 198603 1 013

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH … · Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 Bab IV. Penutup...

Documents

Transcript of BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH … · Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 Bab IV. Penutup...