BAB IIdkpp.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/PERGUB... · Web viewPeraturan Pemerintah...
Transcript of BAB IIdkpp.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/PERGUB... · Web viewPeraturan Pemerintah...
GUBERNUR JAWA BARATPERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 89 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu segera disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,;
b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …. );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor …. , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …… );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6),
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor ............. Tahun 2016 tentang Pembentukaan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor .....Seri ......);
11.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT.
BAB IKETENTUAN UMUM
Bagian KesatuPengertian
Pasal 1Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbbagian Tata Usaha pada Balai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada Balai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
11. Sub Unit Pelayanan adalah sub unit pelayanan non struktural pada Balai yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
14. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
15. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan
16. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
17. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
18. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.21. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-
tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
22. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
3
23. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
24. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
25. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
26. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
27. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
28. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
29. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
30. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
31. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
34. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
35. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
4
36. Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
37. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
BAB IIBALAI DI LINGKUNGAN DINAS
Pasal 2Balai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri dari:a. Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; b. Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole
Lembang;Sub Unit Pelayanan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Subang.
c. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi;d. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati;
Sub Unit Pelayanan Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Subang.
e. Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih;
f. Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis;
g. Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang;h. Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang;
1) Sub Unit Pelayanan Laboratorium Veteriner Losari;2) Sub Unit Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Losari;3) Sub Unit Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Banjar;4) Sub Unit Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur.
i. Balai Pelatihan Ketahanan Pangan dan Peternakan Cikole Lembang; danj. Rumah Sakit Hewan Jawa Barat.
5
BAB IIITUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
Bagian KesatuBalai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
Pasal 3(1) Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang otoritas kompeten keamanan pangan daerah, meliputi pelayanan teknis serta pengujian dan sertifikasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis otoritas
kompeten keamanan pangan daerah;b. penyelenggaraan otoritas kompeten keamanan pangan
daerah meliputi pelayanan teknis serta pengujian dan sertifikasi;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. (3) Rincian Tugas Balai meliputi :
a. menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
otoritas kompeten keamanan pangan daerah;c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan otoritas kompeten keamanan pangan daerah;d. menyelenggarakan fasilitasi layanan teknis otoritas kompeten
keamanan pangan daerah;e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis otoritas
kompeten keamanan pangan daerah;f. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi layanan
otoritas kompeten keamanan pangan daerah;g. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian;
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
6
i. menyelenggarakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
j. melaksanakan ketatausahaan Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai otoritas kompeten keamanan pangan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dann. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.(4) Susunan Organisasi Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan
Daerah (OKKP-D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha;c. Seksi Pelayanan Teknis;d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi;e. Kelompok Jabatan Fungsional;
Bagian KeduaKepala Balai
Pasal 4(1) Kepala Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
mempunyai tugas pokok mengkordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan otoritas kompeten keamanan pangan daerah, meliputi pelayanan teknis serta pengujian dan sertifikasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) mempunyai fungsi :a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi otoritas kompeten keamanan pangan daerah meliputi fasilitasi pengujian sertifikasi;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. (3) Rincian tugas Kepala Balai:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai;
7
b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang layanan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian;
c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional urusan pemerintahan, di bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, meliputi pelayanan teknis serta pengujian dan sertifikasi;
e. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang layanan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. menyelenggarakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
g. memimpin seluruh kegiatan Balai;h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Bagian KetigaSub Bagian Tata Usaha
Pasal 5(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi,
kepegawaian dan umum; c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dane. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. (3) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai;b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Tata Usaha;c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
8
f. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;g. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi tata naskah
dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
i. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang layanan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
j. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja balai;o. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KeempatSeksi Pelayanan Teknis
Pasal 6(1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan
pelayanan teknis dan sosialisasi, meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu, identifikasi dan penyusunan kebutuhan pelatihan, kaji ulang manajemen dan pengujian, serta audit internal.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi:a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan
Teknis;b. pelaksanaan layanan teknis dan sosialisasi otoritas kompeten
keamanan pangan daerah;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknis;d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3) Rincian tugas Seksi Pelayanan Teknis :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
c. melaksanakan sosialisasi dokumen sistem mutu kepada seluruh personil Balai;
d. melaksanakan bimbingan teknis mengenai otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
9
e. melaksanakan koordinasi dan menjamin penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
f. melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan;
g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kaji ulang manajemen dan pengujian;
h. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal;
i. melaksanakan tanggung jawab terhadap penyusunan dan pemeliharaan dokumen sistem mutu;
j. melaksanakan penyusunan dan mensosialisasikan perencanaan sistem manajemen mutu kepada seluruh personil sehingga tercapai komitmen sistem manajemen mutu;
k. menerima, menelusuri dan mengkaji serta menyelesaikan pengaduan;
l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penyelenggaraan layanan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
o. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pelayanan Teknis;
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; danr. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Bagian KelimaSeksi Pengujian dan Sertifikat
Pasal 7(1) Seksi Pengujian dan Sertifikat mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengujian dan sertifikat meliputi pengelolaan penilaian terhadap pelaku usaha (audit kecukupan dokumen), inspeksi dan pengambilan contoh, serta pengujian pangan segar dan pangan olahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian dan Sertifikat mempunyai fungsi:
10
a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Pengujian dan Sertifikat;
b. pelaksanaan pelayanan pengujian dan sertifikat;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknis;d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3) Rincian tugas Seksi Pengujian dan Sertifikat :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian dan Sertifikat;
b. melaksanakan bahan kebijakan teknis pengujian dan sertifikasi;
c. melaksanakan pengelolaan penilaian terhadap pelaku usaha (audit kecukupan dokumen).
d. melaksanakan pengelolaan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
e. melaksanakan pengelolaan pengujian pangan segar dan pangan olahan;
f. melaksanakan jaminan penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan teknis;
g. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penyelenggaraan layanan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium pangan segar di luar pelaku usaha;
i. melaksanakan kompilasi dan penyusunan laporan hasil penilaian sebagai bahan masukan pengambilan keputusan sertifikasi;
j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi
l. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
11
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KeduaBalai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak
Cikole LembangParagraf 1
Umum Pasal 8
(1) Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak, meliputi pelayanan teknis, distribusi dan informasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis
pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak; b. penyelenggaraan pengembangan ternak sapi perah dan
hijauan pakan ternak;c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3) Rincian Tugas Balai, meliputi:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
kegiatan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak serta menyelenggarakan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak;
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis kegiatan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak;
e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak;
f. menyelenggarakan pelayanan teknis budidaya ternak sapi perah, pakan ternak, HPT dan produksi hasil ternak;
g. menyelenggarakan distribusi dan informasi data hasil perkembangan ternak sapi perah, pakan ternak, HPT dan produksi hasil ternak;
h. menyelenggarakan model teknologi dan percontohan budidaya ternak sapi perah, HPT dan produksi hasil ternak;
12
i. menyelenggarakan ketatausahaan balai;j. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Balai;k. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis
dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak cikole lembang;
l. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
m. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; danp. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Susunan Organisasi Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan
Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Kepala;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pelayanan Teknis;d. Seksi Distribusi dan Informasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional; danf. Sub Unit Pelayanan.
Paragraf 2Kepala Balai
Pasal 9(1)Kepala Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan
Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak, meliputi aspek pelayanan teknis serta distribusi dan informasi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan
teknis pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak;
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak meliputi pelayanan teknis serta distribusi dan informasi;
13
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja balai;b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak;
c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan di bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak, meliputi pelayanan teknis serta distribusi dan informasi;
e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak;
g. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dank. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 10(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;
14
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup tata usaha;i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak);
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha; dann. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 4Seksi Pelayanan Teknis
Pasal 11(1)Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan pelayanan teknis, meliputi pengelolaan budidaya ternak sapi perah, HPT, pakan ternak, produksi hasil ternak dan limbah ternak serta kesehatan ternak.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;b. pelaksanaan pelayanan teknis budidaya ternak sapi perah
dan HPT;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
15
(3)Rincian tugas Seksi Pelayanan Teknis:a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan
Teknis;b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan
teknis; c. melaksanakan pengelolaan budidaya ternak sapi perah dan
HPT; d. melaksanakan pengelolaan pakan ternak dan produksi hasil
ternak;e. melaksanakan pengelolaan sistem pencatatan (recording)
ternak, HPT dan produksi hasil ternak;f. melaksanakan pengelolaan pengolahan dan pemanfaatan HPT
serta limbah ternak;g. melaksanakan pengelolaan kesehatan ternak;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Seksi Pelayanan Teknis;i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak;
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan teknis sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Teknis;
l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknis; dan
n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5Seksi Distribusi dan Informasi
Pasal 12(1)Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan distribusi dan informasi, meliputi : pengelolaan distribusi dan informasi ternak sapi perah, HPT, pakan ternak, produksi hasil ternak, limbah ternak, sistem rekording ternak dan pembinaan teknis kelompok peternak.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;b. pelaksanaan distribusi dan informasi budidaya ternak sapi
perah;
16
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan Informasi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Rincian tugas Seksi Distribusi dan Informasi:a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan
Informasi ;b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi
dan informasi; c. melaksanakan pengelolaan uji performance ternak sapi perah
dan kaji terap teknologi pakan dan produksi hasil ternak; d. melaksanakan pengelolaan pengujian kualitas pakan dan
produk ternake. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perkembangan
ternak, pakan dan hasil produksi ternak;f. melaksanakan distribusi bibit HPT dan produk ternak;g. melaksanakan pengelolaan informasi budidaya ternak sapi
perah dan HPT;h. melaksanakan pembinaan teknis kelompok peternak sapi
perahi. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Seksi;j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak;
k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai distribusi dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Distribusi dan Informasi;
m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan Informasi; dan
o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KetigaBalai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi
Paragraf 1Umum
Pasal 13 (1)Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas
17
teknis operasional di bidang Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas, meliputi Pelayanan Teknis, Distribusi dan Informasi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis
pengembangan perbibitan ternak unggas; b. penyelenggaraan pengembangan perbibitan ternak unggas
meliputi pelayanan teknis, distribusi dan informasi;c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Balai, meliputi:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
kegiatan pelayanan pengembangan perbibitan ternak unggas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pengembangan perbibitan ternak unggas;
c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pelayanan teknis serta distribusi dan informasi;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis kegiatan pelayanan pengembangan perbibitan ternak unggas ;
e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan perbibitan ternak unggas;
f. menyelenggarakan pengembangan pembibitan ternak unggas;
g. menyelenggarakan pengujian bibit dan kaji terap teknologi ternak unggas;
h. menyelenggarakan pelestarian plasma nutfah.i. menyelenggarakan ketatausahaan balai;j. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Balai;k. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi,
rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahbantuan sosial di bidang pengembangan perbibitan ternak unggas;
l. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan perbibitan ternak unggas sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
m. memimpin seluruh kegiatan Balai;n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
18
p. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Kepala;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pelayanan Teknis;d. Seksi Distribusi dan Informasi; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 2Kepala Balai
Pasal 14(1)Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan perbibitan ternak unggas, meliputi aspek pelayanan teknis serta distribusi dan informasi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan
teknis pengembangan perbibitan ternak unggas; b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan perbibitan ternak unggas meliputi pelayanan teknis serta distribusi dan informasi;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan di bidang pengembangan perbibitan ternak unggas meliputi aspek pelayanan teknis serta distribusi dan informasi;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan
19
hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas ;
g. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. memimpin seluruh kegiatan Balai;i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dank. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 15(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan
Subbagian Tata Usaha;b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian
Tata Usaha; c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup tata usaha;i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
20
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha; dann. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 4Seksi Pelayanan Teknis
Pasal 16(1)Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan pelayanan teknis meliputi pengelolaan budidaya pembibitan ternak unggas,
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;b. pelaksanaan pelayanan teknis;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Pelayanan Teknis:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan teknis;
c. melaksanakan pengelolaan budidaya pembibitan ternak unggas;
d. melaksanakan recording dan pola breeding ternak unggas;e. melaksanakan seleksi keturunan pemuliaan ternak unggas
lokal;f. melakukan pengawasan mutu pakan ternak unggas;g. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan limbah ternak
unggas;h. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi bibit ternak
unggas; i. melaksanakan pengelolaan pakan ternak dan produksi hasil
ternak unggas;j. melaksanakan pengelolaan kesehatan ternak unggas;k. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Seksi Pelayanan Teknis;
21
l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
m. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan teknis sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
n. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Teknis;
o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknis; dan
q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5Seksi Distribusi dan Informasi
Pasal 17(1)Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan distribusi dan informasi meliputi pengelolaan uji performance ternak unggas lokal dan kaji terap pakan ternak unggas, teknologi budidaya ternal unggas lokal, pemetaan database sebaran ternak unggas lokal, pengelolaan informasi budidaya ternak unggas lokal dan pembinaan teknis kelompok peternak .
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;b. pelaksanaan distribusi dan informasi;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan
Informasi; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Distribusi dan Informasi:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi ;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi dan informasi;
c. melaksanakan pengelolaan uji performance ternak unggas lokal dan kaji terap pakan ternak unggas;
d. melaksanakan penyusunan materi teknologi budidaya ternak unggas lokal;
e. Melaksanakan pemetaan database sebaran ternak unggas lokal;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu bibit ternak unggas hasil budidaya;
22
g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan ternak unggas
h. melaksanakan pengelolaan informasi budidaya ternak unggas lokal;
i. melaksanakan pembinaan teknis kelompok peternak unggas;j. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pelayanan Teknis;k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi
dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Distribusi dan Informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
m. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Distribusi dan Informasi;
n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan Informasi; dan
p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KeempatBalai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati
Paragraf 1Umum
Pasal 18 (1)Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing
Margawati mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional bidang pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak, meliputi pelayanan teknis, distribusi dan informasi
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis
pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
b. penyelenggaraan pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3) Rincian Tugas Balai, meliputi:
23
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
kegiatan pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak serta menyelenggarakan pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis kegiatan pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
f. menyelenggarakan pelayanan teknis budidaya ternak domba dan kambing, pakan ternak, HPT dan produksi hasil ternak;
g. menyelenggarakan distribusi dan informasi data hasil perkembangan ternak domba dan kambing, pakan ternak, HPT dan produksi hasil ternak;
h. menyelenggarakan model teknologi dan percontohan budidaya ternak domba dan kambing, HPT dan produksi hasil ternak;
i. menyelenggarakan ketatausahaan balai;j. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Balai;k. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian
teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial bidang pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak Margawati;
l. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
m. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai
Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati; dan
q. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Pengembangan Perbibitan Ternak Domba / Kambing Margawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Kepala;
24
b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pelayanan Teknis;d. Seksi Distribusi dan Informasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional; danf. Sub Unit Pelayanan.
Paragraf 2Kepala Balai
Pasal 19(1) Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan
Kambing Margawati mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak, meliputi aspek pelayanan teknis serta distribusi dan informasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak meliputi pelayanan teknis serta distribusi dan informasi;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3) Rincian tugas Kepala Balai:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja balai;b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati;
c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan di bidang pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak, meliputi pelayanan teknis serta distribusi dan informasi;
e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan
25
hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
g. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dank. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 20(4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(5) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(6) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi
dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan
26
dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. pelaksanaan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha; dann. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 4Seksi Pelayanan Teknis
Pasal 21(1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan pelayanan teknis, meliputi pengelolaan budidaya ternak domba dan kambing, HPT, pakan ternak, produksi hasil ternak dan limbah ternak serta kesehatan ternak.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;b. pelaksanaan pelayanan teknis budidaya ternak domba dan
kambing serta HPT;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
(3) Rincian tugas Seksi Pelayanan Teknis:a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan
Teknis;b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pelayanan teknis; c. melaksanakan pengelolaan budidaya ternak domba dan
kambing serta HPT; d. melaksanakan pengelolaan pakan ternak dan produksi hasil
ternak;e. melaksanakan pengelolaan sistem pencatatan (recording)
ternak, HPT dan produksi hasil ternak;f. melaksanakan pengelolaan pengolahan dan pemanfaatan
HPT serta limbah ternak;g. melaksanakan pengelolaan kesehatan ternak;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pelayanan Teknis;
27
e. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
f. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan teknis sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Teknis;
h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknis; dan
j. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5Pasal 22
(1) Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan distribusi dan informasi, meliputi : pengelolaan distribusi dan informasi ternak domba dan kambing, HPT, pakan ternak, produksi hasil ternak, limbah ternak, sistem rekording ternak dan pembinaan teknis kelompok peternak.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;b. pelaksanaan distribusi dan informasi budidaya ternak
domba dan kambing;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan
Informasi; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3) Rincian tugas Seksi Distribusi dan Informasi:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi ;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi dan informasi;
c. melaksanakan pengelolaan uji performance ternak domba dan kambing dan kaji terap teknologi pakan dan produksi hasil ternak;
d. melaksanakan pengelolaan pengujian kualitas pakan dan produk ternak
e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perkembangan ternak, pakan dan hasil produksi ternak;
f. melaksanakan distribusi bibit HPT dan produk ternak;
28
g. melaksanakan pengelolaan informasi budidaya domba dan kambing serta HPT;
h. melaksanakan pembinaan teknis kelompok peternak domba dan kambing;
i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ternak domba dan kambing serta hijauan pakan ternak;
k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai distribusi dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Distribusi dan Informasi;
m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan Informasi; dan
l. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KelimaBalai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah
BunikasihParagraf 1
Umum Pasal 23
(1)Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah meliputi Pelayanan Pembibitan, Distribusi dan Informasi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis
perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
b. penyelenggaraan perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Balai, meliputi:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;29
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah dan penyelenggaraan pelayanan perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
f. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan pemberian pakan ternak sapi perah;
g. menyelenggarakan pelayanan penanganan kesehatan ternak sapi perah dan lingkungan;
h. menyelenggarakan pelayanan reproduksi ternak sapi perah;i. menyelenggarakan pelayanan seleksi bibit ternak sapi perah;j. menyelenggarakan pelayanan pengujian mutu bibit ternak
sapi perah;k. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan pengembangan
inseminasi buatan ternak sapi perah; l. menyelenggarakan kaji terap teknologi pembibitan ternak
sapi perah dan pengembangan inseminasi buatan;m. menyelenggarakan pengelolaan penyebarluasan informasi
pembibitan ternak sapi perah dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
n. menyelenggarakan pengelolaan penyebaran/distribusi bibit ternak/semen beku ternak sapi perah;
o. menyelenggarakan pembinaan pembibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
p. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;q. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Balai;r. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi,
rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di bidang Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah;
s. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
t. memimpin seluruh kegiatan Balai;u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;v. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
30
w. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Kepala;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pelayanan Pembibitan;d. Seksi Distribusi dan Informasi; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 2Kepala Balai
Pasal 24(1)Kepala Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan
Ternak Sapi Perah Bunikasih mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah meliputi aspek pelayanan pembibitan, distribusi dan informasi perbibitan ternak sapi perah serta pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah meliputi pelayanan pembibitan serta distribusi informasi;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis di bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan di bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah bunikasih meliputi Pelayanan pembibitan serta Distribusi dan Informasi;
31
e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
g. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. memimpin seluruh kegiatan Balai;i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dank. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 25(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
32
h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih);
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha; dann. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 4Seksi Pelayanan Pembibitan
Pasal 26(1)Seksi Pelayanan Pembibitan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan pelayanan pembibitan, meliputi pembibitan ternak sapi perah dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Pembibitan mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Pembibitan;b. pelaksanaan Pelayanan Pembibitan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan
Pembibitan; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Pelayanan Pembibitan :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Pembibitan ;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pembibitan;
c. melaksanakan pelayanan pengelolaan pemberian pakan ternak sapi perah;
d. melaksanakan pelayanan penanganan kesehatan ternak sapi perah dan lingkungan;
e. melaksanakan pelayanan reproduksi ternak sapi perah;f. melaksanakan pelayanan seleksi bibit ternak sapi perah;g. melaksanakan pelayanan pengujian mutu bibit ternak sapi
perah;
33
h. melaksanakan pengelolaan pelayanan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
i. melaksanakan kaji terap teknologi pembibitan ternak sapi perah dan pengembangan inseminasi buatan;
j. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah);
l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pembibitan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
m. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pelayanan Pembibitan;
n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Pembibitan; dan
p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5Seksi Distribusi dan Informasi
Pasal 27(1)Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan distribusi dan informasi (nomenklatur Seksi), meliputi pengelolaan analisis data, penyebarluasan informasi, penyebaran/distribusi bibit ternak/semen beku ternak sapi perah serta pembinaan pembibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi);b. pelaksanaan distribusi dan informasi;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan
Informasi; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Distribusi dan Informasi:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi dan informasi ;
34
c. melaksanakan pengelolaan analisis data kegiatan pembibitan ternak sapi perah dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
d. melaksanakan pengelolaan penyebarluasan informasi pembibitan ternak sapi perah dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
e. melaksanakan pengelolaan penyebaran/distribusi bibit ternak/semen beku ternak sapi perah;
f. melaksanakan kaji terap teknologi dan produksi hasil ternak; g. melaksanakan pembinaan pembibitan dan pengembangan
inseminasi buatan ternak sapi perah; h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Seksi;i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah;
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Seksi Distribusi dan Informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Distribusi dan Informasi;
l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan Informasi; dan
n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KeenamBalai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong
CiamisParagraf 1
Umum Pasal 28
(1)Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, meliputi Pelayanan Teknis, Distribusi dan Informasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis mempunyai fungsi:
35
a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis;
b. penyelenggaraan Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis meliputi Pelayanan Teknis, Distribusi dan Informasi;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Balai, meliputi:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
kegiatan pengembangan dan pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pelayanan dan penyelenggaraan;
c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, Pelayanan Teknis, Distribusi dan Informasi;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis;
e. menyelenggarakan pelayanan teknis budidaya pembibitan ternak sapi potong dan hijauan pakan ternak (HPT);
f. menyelenggarakan distribusi dan informasi data hasil perkembangan ternak sapi potong, HPT dan produksi hasil ternak;
g. menyelenggarakan model teknologi dan percontohan budidaya ternak sapi potong, HPT dan Produksi Hasil Ternak
h. menyelenggarakan ketatausahaan balai;i. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Balai;j. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi,
rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahbantuan sosial di bidang pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong;
k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. memimpin seluruh kegiatan Balai;m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai
Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis ; dan
36
o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Pengembangan Perbibitan Dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Kepala;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pelayanan Teknis;d. Seksi Distribusi dan Informasi; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 2Kepala Balai
Pasal 29(1)Kepala Balai Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan
Ternak Sapi Potong Ciamis mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong, meliputi pelayanan teknis serta distribusi dan informasi pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong;
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong meliputi pelayanan teknis serta distribusi dan informasi;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja balai;b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis di Balai Pengembangan Perbibitan Dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong;
c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan, sesuai fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, di bidang pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong, meliputi Pelayanan Teknis, Distribusi dan Informasi;
37
e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Perbibitan Dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong;
g. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. memimpin seluruh kegiatan Balai;i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;k. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai
Pengembangan Perbibitan Dan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong; dan
l. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 30(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
38
e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup tata usaha;i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong;
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha; dann. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 4Seksi Pelayanan Teknis
Pasal 31(1)Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan pelayanan teknis, meliputi pengelolaan bibit ternak betina dan bakal calon pejantan unggul, budidaya pembibitan ternak sapi potong dan HPT, recording dan pola breeding ternak sapi potong, aplikasi teknologi peternakan, pemanfaatan HPT serta limbah ternak, penyusunan bahan sertifikasi bibit ternak, pengelolaan pakan ternak dan produksi hasil ternak dan kesehatan ternak sapi potong.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;b. pelaksanaan pelayanan teknis;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknis;
dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Pelayanan Teknis:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pelayanan Teknis;
c. melaksanakan pengelolaan bibit ternak betina dan bakal calon pejantan unggul;
39
d. melaksanakan pengelolaan budidaya pembibitan ternak sapi potong dan HPT;
e. melaksanakan recording dan pola breeding ternak sapi potong;
f. melaksanakan seleksi keturunan hasil Inseminasi Buatan sapi potong, seleksi dan klasifikasi bibit ternak sapi potong;
g. melaksanakan aplikasi teknologi peternakan.h. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan HPT serta
limbah ternak;i. Melaksanakan pelayanan teknik pemeliharaan dan perawatan
ternak bibit betina dan calon pejantan unggul (CPU);j. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi bibit ternak sapi
pasundan Standar Nasional Indonesiak. melaksanakan pengelolaan pakan ternak dan produksi hasil
ternak;l. melaksanakan pengelolaan kesehatan ternak sapi potong;m. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Seksi pelayanan teknis;n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan ternak sapi potong;
o. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan teknis sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
p. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pelayanan Teknis;q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan
Teknis; dans. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 5Seksi Distribusi dan Informasi
Pasal 32(1)Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan distribusi dan informasi, meliputi pengelolaan uji performance ternak sapi potong dan kaji terap pakan ternak, pencatatan pengadaan, penyimpanan dan peredaran/distribusi semen beku, pengujian kualitas semen beku sapi potong, Inseminasi Buatan, informasi budidaya ternak sapi potong dan HPT, pengujian kesehatan reproduksi ternak calon akseptor Inseminasi Buatan dan pembinaan teknis kelompok peternak sapi potong.
40
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Informasi mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;b. pelaksanaan distribusi dan informasi;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan
Informasi; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Distribusi dan Informasi:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi ;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Distribusi dan Informasi;
c. melaksanakan pengelolaan uji performance ternak sapi potong dan kaji terap pakan ternak;
d. melaksanakan pencatatan pengadaan, penyimpanan dan peredaran/distribusi semen beku;
e. melaksanakan pengujian kualitas semen beku sapi potong;f. melaksanakan Inseminasi Buatan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedure (SOP)g. Melaksanakan pemetaan database Inseminasi Buatan Sapi
Potong dan distribusi semen beku;h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu semen beku;i. melaksanakan pembinaan teknis kelompok peternak sapi
potongj. melaksanakan pengelolaan informasi budidaya ternak sapi
potong dan HPT;k. melaksanakan pengujian kesehatan reproduksi ternak calon
akseptor Inseminasi Buatan;l. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi
dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di UPTD Pengembangan Ternak Sapi Perah dan HPT;
n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Distribusi dan Informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
o. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Distribusi dan Informasi;
p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Distribusi dan Informasi; dan
r. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
41
Bagian KetujuhBalai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang
Paragraf 1Umum
Pasal 33 (1)Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional bidang pengujian mutu pakan ternak, meliputi penyiapan sampel dan pelayanan teknik.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis
pengujian mutu pakan ternak; b. penyelenggaraan pengujian mutu pakan ternak;c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Balai, meliputi:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
pengujian mutu pakan ternak serta menyelenggarakan pengujian mutu pakan ternak;
c. menyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian mutu pakan ternak;
e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pengujian mutu pakan ternak;
f. menyelenggarakan penyiapan sampel pakan/bahan baku pakan ternak;
g. menyelenggarakan pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan baku pakan ternak;
h. menyelenggarakan rumusan hasil pengujian mutu pakan/ bahan baku pakan ternak;
i. menyelenggarakan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
j. menyelenggarakan pengembangan pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
k. menyelenggarakan fasilitasi active dan pasive service dan nimbingan mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
42
l. menyelenggarakan penyebaran informasi dan dokumentasi hasil pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
m. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;n. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Balai;o. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan
mengenai pengujian mutu pakan ternak sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dans. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu pakan Ternak Cikole
Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Kepala;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Penyiapan Sampel;d. Seksi Pelayanan Teknik; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 2Kepala Balai
Pasal 34(1)Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengujian mutu pakan ternak, meliputi aspek penyiapan sampel dan pelayanan teknik.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis pengujian mutu pakan ternak; b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengujian mutu pakan ternak, meliputi aspek penyiapan sampel dan pelayanan teknik;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Kepala Balai :
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
43
b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang;
c. menyelenggarakan koordinasi, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan di bidang pengujian mutu pakan ternak, meliputi aspek penyiapan sampel dan pelayanan teknik
i. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengujian mutu pakan ternak sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
j. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; danm. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 35(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
44
h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
i. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
j. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha; danm. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 4Seksi Penyiapan Sampel
Pasal 36(1)Seksi Penyiapan Sampel mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan penyiapan sampel, meliputi pengelolaan pengambilan dan penerimaan sampel, homogenisasi sampel, pengemasan dan labelisasi sampel, penyimpanan arsip sampel, pendistribusian sampel, serta penyebaran informasi dan dokumentasi hasil uji.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyiapan Sampel mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Penyiapan Sampel;b. pelaksanaan penyiapan sampel;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan sampel; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Penyiapan Sampel:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyiapan Sampel ;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyiapan sampel;
c. melaksanakan pengelolaan pengambilan dan penerimaan sampel pakan/bahan baku pakan ternak yang akan diuji secara laboratorium;
d. melaksanakan pengelolaan homogenisasi sampel pakan/bahan baku pakan ternak;
e. melaksanakan pengelolaan pengemasan dan labelisasi sampel pakan/bahan baku pakan ternak;
f. melaksanakan penyimpanan arsip sampel pakan/bahan baku pakan ternak;
45
g. melaksanakan pendistribusian sampel pakan/bahan baku pakan ternak yang akan diuji secara laboratorium;
h. melaksanakan penyebaran informasi dan dokumentasi hasil uji sampel pakan/bahan baku pakan ternak
i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Penyiapan Sampel;
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penyiapan sampel sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Seksi Penyiapan Sampel;
l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penyiapan Sampel; dan
n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5Seksi Pelayanan Teknik
Pasal 37(1)Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan pelayanan teknik, meliputi pengujian laboratorium terhadap mutu pakan, verifikasi laboratorium terhadap hasil pengujian mutu pakan, penyusunan dan analisa hasil pengujian mutu pakan, dan pengumpulan pengolahan data pengujian mutu pakan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknik mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Teknik;b. pelaksanaan pelayanan teknik;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknik;
dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Pelayanan Teknik:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknik ;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan teknik;
c. melaksanakan pengelolaan pengujian laboratorium terhadap mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
d. melaksanakan verifikasi laboratorium terhadap hasil pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
46
e. melaksanakan penyusunan dan analisa hasil pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
f. melaksanakan pengelolaan pengumpulan pengolahan data pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
h. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan teknik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
i. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Teknik;
j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknik; dan
l. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KedelapanBalai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang
Paragraf 1Umum
Pasal 38 (1)Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang di bidang pelayanan veteriner, meliputi pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis
pelayanan veteriner; b. penyelenggaraan pelayanan veteriner meliputi pengujian
penyakit hewan dan pengujian produk hewan;c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai, meliputi:a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
pelayanan veteriner;
47
c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan veteriner;
e. menyelenggarakan pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan;
f. menyelenggarakan surveilans penyakit hewan dan surveilans produk hewan;
g. menyelenggarakan pengelolaan akreditasi pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan;
h. menyelenggarakan pelayanan bimbingan teknis laboratorium pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan;
i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan produk hewan;
j. menyelenggarakan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan;
k. menyelenggarakan ketatausahaan balai;l. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Balai;m. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi,
rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahbantuan sosial di bidang pelayanan veteriner;
n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
o. memimpin seluruh kegiatan Balai;p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelayanan
Veteriner Cikole Lembang; dans. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(4)Susunan Organisasi Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Kepala;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pengujian Penyakit Hewan;d. Seksi Pengujian Produk Hewan; e. Kelompok Jabatan Fungsional; danf. Satuan Unit Pelayanan.
48
Paragraf 2Kepala Balai
Pasal 39(1)Kepala Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang mempunyai
tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelayanan veteriner, meliputi aspek pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis Balai Pelayanan Veteriner; b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelayanan Veteriner meliputi pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja balai;b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis di bidang pelayanan veteriner;c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina,
mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan, sesuai dengan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, di bidang pelayanan veteriner, meliputi pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan;
e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelayanan veteriner;
g. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelayanan veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. memimpin seluruh kegiatan Balai;i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;
49
j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelayanan Veteriner Cikole Lembang; dan
l. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 40(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup tata usaha;i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelayanan veteriner;
j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
50
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 4Seksi Pengujian Penyakit Hewan
Pasal 41(1)Seksi Pengujian Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan pengujian penyakit hewan, meliputi pengelolaan data pengujian penyakit hewan, pengelolaan pengembangan pengujian penyakit hewan, pengelolaan akreditasi pengujian penyakit hewan, pengelolaan sampel penyakit hewan, pengelolaan pengujian dan rekomendasi tindaklanjut penanganan penyakit hewan, surveilans penyakit hewan dan bimbingan teknis laboratorium kesehatan hewan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Penyakit Hewan mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja pengujian penyakit hewan;b. pelaksanaan pengujian penyakit hewan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian penyakit
hewan; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Pengujian Penyakit Hewan:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Penyakit Hewan;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengujian Penyakit Hewan;
c. melaksanakan pengelolaan data pengujian penyakit hewan; d. melaksanakan pengelolaan pengembangan pengujian
penyakit hewan; e. melaksanakan pengelolaan akreditasi pengujian penyakit
hewan;f. melaksanakan pengelolaan sampel penyakit hewan;g. melaksanakan pengelolaan pengujian dan rekomendasi
tindaklanjut penanganan penyakit hewan; h. melaksanakan surveilans penyakit hewan; i. melaksanakan bimbingan teknis laboratorium kesehatan
hewan; j. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Seksi;k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan
51
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelayanan veteriner;
l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengujian penyakit hewan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
m. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengujian Penyakit Hewan;
n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengujian Penyakit Hewan; dan
p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5Seksi Pengujian Produk Hewan
Pasal 42(1)Seksi Pengujian Produk Hewan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan pengujian produk hewan, meliputi pengelolaan data pengujian produk hewan, pengelolaan pengembangan pengujian produk hewan, pengelolaan akreditasi pengujian produk hewan, pengelolaan sampel produk hewan, pengelolaan pengujian dan rekomendasi tindaklanjut penanganan produk hewan, surveilans penyakit hewan bersumber produk hewan dan bimbingan teknis laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Produk Hewan mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja pengujian produk hewan;b. pelaksanaan pengujian produk hewan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian produk hewan;
dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Pengujian Produk Hewan:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Produk Hewan;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengujian Produk Hewan;
c. melaksanakan pengelolaan data pengujian produk hewan; d. melaksanakan pengelolaan pengembangan pengujian produk
hewan; e. melaksanakan pengelolaan akreditasi pengujian produk
hewan;f. melaksanakan pengelolaan sampel produk hewan;g. melaksanakan pengelolaan pengujian dan rekomendasi
tindaklanjut penanganan produk hewan;
52
h. melaksanakan surveilans penyakit hewan bersumber produk hewan;
i. melaksanakan bimbingan teknis laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
j. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelayanan veteriner;
l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengujian produk hewan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
m. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengujian Produk Hewan;
n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengujian Produk Hewan; dan
p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KesembilanBalai Pelatihan Ketahanan Pangan dan Peternakan Cikole Lembang
Paragraf 1Umum
Pasal 43 (1)Balai Pelatihan Ketahanan Pangan dan Peternakan Cikole
Lembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang di bidang pelatihan ketahanan pangan dan peternakan , meliputi aspek program dan evaluasi, penyelenggaraan pelatihan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Ketahanan Pangan dan Peternakan Cikole Lembang mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis
pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ; b. penyelenggaraan pelatihan ketahanan pangan dan
peternakan meliputi aspek program dan evaluasi serta penyelenggaraan pelatihan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai, meliputi:a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
53
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
e. menyelenggarakan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan ketahanan pangan dan peternakan;
f. menyelenggarakan pelatihan teknis ketahanan pangan dan peternakan ;
g. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
h. menyelenggarakan survey kebutuhan pelatihan ketahanan pangan dan peternakan;
i. menyelenggarakan ketatausahaan balai;j. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Balai;k. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi,
rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahbantuan sosial di bidang pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
l. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelatihan ketahanan pangan dan peternakan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
m. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelatihan
ketahanan pangan dan peternakan Cikole Lembang; danq. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pelatihan Ketahanan Pangan dan Peternakan Cikole Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Kepala;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Program dan Evaluasi;d. Seksi Penyelenggaraan; e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Paragraf 2
54
Kepala BalaiPasal 44
(1)Kepala Balai Pelatihan Ketahanan Pangan dan Peternakan Cikole Lembang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelatihan ketahanan pangan dan peternakan , meliputi aspek program dan evaluasi serta penyelenggaraan pelatihan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan ketahanan pangan dan peternakan meliputi program dan evaluasi serta penyelenggaraan pelatihan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dand. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Balai:a. menyelenggarakan penyusunan program kerja balai;b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis di Balai Pelatihan Ketahanan Pangan dan Peternakan ;
c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan, di bidang pelatihan ketahanan pangan dan peternakan, meliputi aspek program dan evaluasi serta penyelenggaraan pelatihan;
e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Ketahanan Pangan dan Peternakan Cikole Lembang;
f. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelatihan ketahanan pangan dan peternakan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan danj. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
55
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 45(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup tata usaha;i. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan
mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
m. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 4Seksi Program dan Evaluasi
Pasal 46(1)Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan program dan evaluasi, meliputi
56
pengelolaan data pelatihan ketahanan pangan dan peternakan , program pelatihan, penyusunan bahan kurikulum, silabi,dan pengembangan metoda pelatihan dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelatihan ketahanan pangan dan peternakan .
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Program dan Evaluasi;b. pelaksanaan pengujian program dan evaluasi;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Program dan
Evaluasi; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Program dan Evaluasi:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Program dan Evaluasi;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program dan evaluasi;
c. melaksanakan pengelolaan data pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
d. melaksanakan program pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
e. melaksanakan penyusunan bahan kurikulum, silabi,dan pengembangan metoda pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
f. melaksanakan evaluasi hasil penyelenggaraan pelatihan ketahanan pangan dan peternakan;
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
h. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai program dan evaluasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Program dan Evaluasi;
j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Program dan Evaluasi; dan
l. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5Seksi Penyelenggaraan
Pasal 47(1)Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan penyelenggaraan pelatihan, meliputi fasilitasi pelatihan, penyelenggaraan pelatihan ketahanan pangan dan peternakan .
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan mempunyai fungsi:
57
a. pelaksanaan program kerja Seksi Penyelenggaraan pelatihan;b. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penyelenggaraan;
dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Penyelenggaraan:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaran;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan;
c. melaksanakan fasilitasi pelatihan di bidang penyelenggaraan pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
d. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan ketahanan pangan dan peternakan ;
e. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
f. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Penyelenggaraan;
h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penyelenggaraan; dan
j. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KesepuluhRumah Sakit Hewan Jawa Barat
Paragraf 1Umum
Pasal 48 (1)Rumah Sakit Hewan Jawa Barat mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang di bidang pelayanan rumah sakit hewan, meliputi aspek pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner melalui pemberikan pelayanan kesehatan hewan secara menyeluruh meliputi pemeriksaan klinis, diagnostik dan laboratoris untuk penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis lainnya serta zoonosis, layanan konsultatif kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Hewan Jawa Barat.
58
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Hewan Jawa Barat mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis
pelayanan rumah sakit hewan; b. penyelenggaraan pelayanan rumah sakit hewan meliputi
aspek pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Hewan; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
e. Sebagai rujukan layanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN), klinik hewan dan dokter hewan praktisi di Daerah Provinsi Jawa Barat.
f. Sebagai tempat perawatan intensif, gawat darurat, dan pelayanan kesehatan hewan lainnya sesuai standar medis dan perkembangan teknologi.
g. Sebagai tempat isolasi dan observasi penyakit hewan eksotik dan penyakit hewan menular strategis lainnya.
h. Sebagai tempat pendidikan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis dan paramedis veteriner.
i. Sebagai pusat informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
(3)Rincian Tugas Rumah Sakit Hewan, meliputi:a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Rumah Sakit
Hewan;b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
pelayanan rumah sakit hewan;c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Hewan meliputi aspek pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan rumah sakit hewan;
e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan sesuai standar medis dan perkembangan teknologi
f. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan
g. Menyelenggarakan sebagain tugas dinas peternakan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan kepada stake holder
59
h. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan tindakan medis kesehatan hewan secara menyeluruh, meliputi promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative.
i. Menyelenggarakan ketatausahaan rumah sakit hewane. menyelenggarakan ketatausahaan Rumah Sakit Hewan;f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup UPTD;g. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan
mengenai pelayanan rumah sakit hewan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. memimpin seluruh kegiatan Rumah Sakit Hewan;i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit
Hewan;j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit
Hewan Jawa Barat; danl. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(5)Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan Jawa Barat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. Direktur;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pelayanan Medik Veteriner;d. Seksi Penunjang Medik Veteriner; e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Paragraf 2DirekturPasal 49
(1)Direktur Rumah Sakit Hewan Jawa Barat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelayanan rumah sakit hewan, meliputi aspek pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis Rumah Sakit Hewan; b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Hewan meliputi pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Hewan; dan
60
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
e. Penyelenggaraan pengaturan pelayanan pusat rujukan kesehatan hewan.
f. Penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan kegiatan operasional Rumah Sakit Hewan
g. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan hewan.
h. Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional dinas sesuai urusan pemerintah daerah Provinsi dalam pelayanan kesehatan hewan
i. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan hewan
j. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan hewan di rumah sakit hewan
(3)Rincian tugas Direktur:a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Rumah Sakit
Hewan;b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan
kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit hewan;c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina,
mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Hewan;
d. menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan, sesuai dengan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, di bidang pelayanan rumah sakit hewan, meliputi aspek pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner;
e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Hewan Jawa Barat;
f. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelayanan rumah sakit hewan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. memimpin seluruh kegiatan Rumah Sakit Hewan;h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit
Hewan;i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;j. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit
Hewan Jawa Barat; dan61
k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3Subbagian Tata Usaha
Pasal 50(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan;b. pelaksanaan ketatausahaan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. melaksanakan penatausahaan keuangan;f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup tata usaha;i. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan
mengenai ketatausahaan Rumah Sakit Hewan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
j. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha; danm. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Paragraf 4Seksi Pelayanan Medik Veteriner
Pasal 51
62
(1)Seksi Pelayanan Medik Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan medik veteriner, meliputi pengelolaan dan pelayanan medik veteriner, mengendalikan pelaksanaan pelayanan medik veteriner, dan fasilitasi Rumah sakit hewan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik Veteriner mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Medik Veteriner;b. pelaksanaan pelayanan medik veteriner;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Medik
Veteriner; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Pelayanan Medik Veteriner:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pelayanan Medik Veteriner;
c. Melaksanakan pelayanan medik veteriner, meliputi diagnose, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi nosokomial penyakit hewan
d. Melaksanakan pembinaan tenaga medis dan paramedic veteriner
e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner
f. melaksanakan pengendalian serta evaluasi kegiatan seksi pelayanan medic veteriner
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
h. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan medik veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
i. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Medik Veteriner; dan
l. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5Seksi Penunjang Medik Veteriner
Pasal 52
63
(1)Seksi Penunjang Medik Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penunjang medik veteriner, meliputi pengelolaan dan penunjang medic veteriner, dan fasilitasi Penunjang medic veteriner Rumah sakit hewan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medik Veteriner mempunyai fungsi:a. pelaksanaan program kerja penunjang medik veteriner;b. pelaksanaan penunjang medik veteriner;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penunjang Medik
Veteriner; dand. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.(3)Rincian tugas Seksi Penunjang Pelayanan Medik Veteriner:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penunjang Medik Veteriner;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang medik veteriner;
c. melaksanakan pelayanan penunjang medic veteriner, meliputi instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medic, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan medic veteriner;
d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan penunjang medic veteriner;
e. melaksanakan pembinaan tenaga medis dan paramedic veteriner penujang medic veteriner;
f. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
g. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penunjang medik veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Penunjang Medik Veteriner;
i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penunjang Medik Veteriner; dan
k. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KesebelasKelompok Jabatan Fungsional
Pasal 53(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
64
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
(6)Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
(8)Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala UPTD, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.
BAB IITATA KERJA
Pasal 54(1)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala
UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, serta instansi lain di luar UPTD sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2)Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
(6)Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
65
(8)Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
BAB IIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 55Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 36 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 56Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 57Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWANDiundangkan di Bandung pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSIJAWA BARAT,
IWA KARNIWA
66
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN .......... NOMOR SERI
67